Docstoc

Makalah - Download as PDF

Document Sample
Makalah - Download as PDF Powered By Docstoc
					I PEMBUKAAN Kurikulum adalah seperangkat materi pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada peserta didik. Definisi lain, "suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar di bawah bimbingan dan tanggungjawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya."1 Ralp Tayler dalam Basic Principles of Curriculum and Instruction, berpendapat ada empat faktor penentu dalam perencanaan kurikulum, yakni faktor filosofis, sosiologis, psikologis dan epistimologis.2 Faktor-faktor ini, terutama faktor sosiologis, mengalami perkembangan sangat dinamis, sehingga menuntut evaluasi untuk melakukan pengembangan serta perubahan kurikulum secara periodik. Namun, karena aspek sosiologis ini juga berbeda antara satu tempat dengan tempat lain, maka di samping penyeragaman kurikulum secara nasional, perlu juga pengembangan kurikulum sesuai dengan kondisi dan potensi lokal masing-masing lembaga pendidikan. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) telah memainkan peran penting dalam kehidupan keagamaan dan pendidikan di Indonesia. Peran tersebut kemungkinan besar akan semakin penting pada masa mendatang. IAIN secara resmi berdiri pertama kali pada 1960 di Yogyakarta, dengan satu cabang di Jakarta.3 Kini di Indonesia terdapat 14 IAIN dengan jumlah fakultas mencapai 90. Pada 1995 jumlah mahasiswa IAIN seluruhnya mencapai sekitar 115.400.4 Pada 1997 hampir semua IAIN Cabang diubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Kendati demikian, perkembangan dan peran IAIN tampaknya belum banyak dibahas. Di dalam negeri, IAIN memang telah mendapatkan perhatian,

S. Nasution, Kurikulum dan Pengajaran (Jakarta: Bumi Aksara cet. II, 1995), hal 5. Ibid, halaman 6 3 Latar belakang sejarah IAIN pertama ini akan diberi dalam paragraf "IAIN antara Negara dan Masyarakat Sipil" di bawah. 4 Keterangan Departemen Agama Republik Indonesia (data 1995/1996).
2

1

1

khususnya dalam berbagai terbitan IAIN sendiri dan Departemen Agama. Di luar Indonesia, tulisan tentang IAIN masih sangat terbatas. Artikel Margaret Gillett, "The IAIN in Indonesian Higher Education" mungkin bisa dikatakan salah satu artikel penting tentang IAIN yang ditulis sarjana asing. Artikel tersebut adalah hasil misi pendek yang dilakukannya dalam rangka persiapan kerja sama pengembangan IAIN antara Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, Kanada, dan Departemen Agama Republik Indonesia. Dalam artikel tersebut Gillett memperkenalkan IAIN dengan menaruh perhatian pada berbagai paradoks serta masalah yang dihadapi dalam perkembangannya.5 Artikel lain ditulis oleh Zamakhsyari Dhofier, "The Intellectualization of Islamic Studies in Indonesia." Di sini ia membahas kecenderungan pemikiran dan kajian Islam di Indonesia selama 1980-an, ketika IAIN berperan penting, yang dilihatnya semakin modern dan intelektual. Zamakhsyari menganalisis perkembangan tersebut dalam konteks historis dan sosial secara lebih luas.6 Sementara itu, sejak 1989 Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) --sebuah lembaga kerjasama Indonesia-Belanda dalam kajian Islam--menerbitkan INIS Newsletter yang memuat rubrik "Academic Life in 14 IAINs." Hingga dewasa ini, bisa dikatakan bahwa rubrik tersebut merupakan laporan berkala paling rinci yang pernah disediakan untuk publik internasional mengenai berbagai perkembangan kurikulum dan kelembagaan serta kegiatan sosial di sebuah lembaga Perguruan Tinggi Islam.7 Beberapa tahun lalu, Henri Chambert-Loir bersama penulis juga

Gillett, Margaret, "The IAIN in Indonesian Higher Education," Muslim Education Quafferly (Cambridge, U.K.), 8 (1990), 1, halaman 21-32. Artikel ini pada asalnya disajikan sebagai makalah pada VIIth World Congress of Comparative Education, Montreal, 26-30 Juni 1989. 6 Dhofier, Zamakhsyari, "The Intellectualization of Islamic Studies in Indonesia," Indonesia Circle (London), 58 (Juni 1992), halaman 19-31, diterbitkan ulang, bersama sejumlah artikel lain menyangkut IAIN, dalam Muhaimin, A.G. (ed.), Zamakhsyari Dhofier on Tradition and Change in Indonesian Islamic Education (Jakarta: Office of Religious Research and Development, Ministry of Religious Affairs [Badan Litbang Depag], 1995), halaman 61-86. Rujukan dalam artikel ini adalah pada terbitan ulang tersebut. 7 Menurut jadwal, INIS Newsletter mestinya diterbitkan dua kali setahun, tetapi sejak 1994 penerbitannya terlambat. Redaksi sedang berusaha mengatasi keterlambatan.

5

2

menyumbangkan tulisan tentang IAIN dalam suatu kumpulan artikel berbahasa Perancis tentang perguruan Islam.8 II PEMBAHASAN A. Paradigma Baru Kurikulum Perguruan Tinggi Islam Dilihat dari perspektif perkembangan nasional dan global yang disinggung sedikit di atas, namun tidak perlu diuraikan secara rinci maka konsep “paradigma baru” bagi Perguruan Tinggi di Indonesia merupakan sebuah keharusan. Sebagaimana dikemukakan dalam “World Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century: Vision and Action”,9 dalam dunia yang tengah berubah sangat cepat, terdapat kebutuhan mendesak bagi adanya visi dan paradigma baru Perguruan Tinggi. Paradigma baru itu, mau tidak mau, melibatkan reformasi besar yang mencakup perubahan kebijakan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Dengan reformasi dan perubahan Perguruan Tinggi dapat melayani kebutuhan yang lebih beragam bagi lebih banyak orang dengan kandungan pendidikan (contents), metode, dan penyampaian pendidikan berdasarkan jenis dan bentuk-bentuk baru hubungan dengan masyarakat dan sektor-sektor masyarakat lebih luas. Paradigma baru Perguruan Tinggi yang sekarang ini di Indonesia menjadi kerangka dan landasan pengembangan Perguruan Tinggi merupakan hasil dari pembahasan dan perumusan yang telah dilakukan sejak waktu yang lama baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sekali lagi, IAIN sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional juga tidak bisa melepaskan diri dari perumusan-perumusan yang berkembang dari waktu ke waktu itu. Kajian ulang terhadap kinerja Perguruan Tinggi secara komprehensif, yang menghasilkan pemikiran dan konsep baru tentang pengembangan Perguruan Tinggi, bisa kita lihat misalnya dalam kerangka yang diajukan oleh D.A. Tisna
Meuleman, Johan Hendrik dan Henri Chambert-Loir, "Les instituts islamiques publics indonesiens," dalam Grandin, Nicole dan Marc Gaborieau (red.), Madrasa. La transmission du savoir dans le monde musulman (Paris: Argumertts, 1997), halaman 199-216. 9 Lihat, UNESCO, Higher Education in the Twenty-First Century: Vision and Action (Paris: UNESCO, 1998).
8

3

Amijaya.10 Sebelum memberikan kerangka pengembangan Perguruan Tinggi jangka panjang, ia mengidentifikasi lima masalah besar yang dihadapi Perguruan Tinggi pada umumnya. Pertama, produktivitas yang rendah; kedua, keterbatasan daya tampung; ketiga keterbatasan kemampuan berkembang; keempat,

kepincangan di antara berbagai Perguruan Tinggi; dan kelima, distribusi yang tidak seimbang dalam bidang-bidang ilmu yang disediakan Perguruan Tinggi, khususnya di antara ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan ilmu-ilmu eksakta. Untuk mengatasi berbagai kelemahan ini, Amijaya mengajukan lima program besar. Pertama, peningkatan produktivitas Perguruan Tinggi; kedua, peningkatan daya tampung; ketiga, peningkatan pelayanan kepada masyarakat; keempat peningkatan bidang keilmuan eksakta atau iptek; kelima, peningkatan kemampuan berkembang. Harus diakui, program di atas tidak banyak berhasil, karena terdapat berbagai kendala, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi itu sendiri dan kebijakan pendidikan nasional yang masih tetap sangat sentralistik dan kaku. Sebab itu, sebuah konsep program pengembangan Perguruan Tinggi jangka panjang, 1986-1995, yang sedikit berbeda diperkenalkan Sukadji Ranuwihardjo.11 Beberapa konsep program besar kembali dirumuskan, yakni, pertama, peningkatan kualitas Perguruan Tinggi; kedua, peningkatan

produktivitas; ketiga, peningkatan relevansi; keempat, perluasan kesempatan memperoleh pendidikan. Sebagian besar berdasarkan konsep-konsep ini selanjutnya dirumuskan sebuah “paradigma baru” Perguruan Tinggi sebagaimana terdapat dalam Rencana Jangka Panjang Ketiga (1996-2005). Paradigma baru ini mencakup antara lain: peningkatan kualitas Perguruan Tinggi secara

berkelanjutan melalui peningkatan kualitas manajemen yang telah diperbaiki, di

D.A. Tisna Amijaya, Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1976-1985 (Jakarta: Dirjen Dikti, 1976). Sukadji Ranuwihardjo, Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1986-1995 (Jakarta: Dirjen Dikti, 1985).
11

10

4

mana otonomi, akuntabilitas dan akreditasi merupakan komponen-komponen terpenting.12 Rencana jangka panjang terakhir ini sejak semula memang disebut sebagai “paradigma baru” Perguruan Tinggi. Paradigma baru ini pada dasarnya bertujuan untuk merumuskan kembali peran negara dan Perguruan Tinggi, sehingga lebih memungkinkan bagi Perguruan Tinggi untuk berkembang lebih baik. Paradigma baru itu juga dimaksudkan untuk memberi panduan bagi pengembangan mekanisme baru guna memperkuat Perguruan Tinggi, seperti perencanaan atas dasar prinsip desentralisasi, evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas, dan lain-lain. Demikian, dalam paradigma baru tersebut, peranan negara mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan pengurangan peranan pemerintah. Pemerintah secara konseptual dan praktikal tidak lagi merupakan lembaga sentral yang menetapkan segala ketentuan secara rinci; atau mengontrol secara terpusat seluruh gerak dan dinamika Perguruan Tinggi. Pemerintah dalam paradigma baru itu hanyalah memberikan kerangka dasar; memberikan insentif agar sumber daya manusia dan keuangan dapat dialokasikan kepada prioritas-prioritas terpenting pada Perguruan Tinggi; dan mendorong setiap Perguruan Tinggi meningkatkan standar kualitasnya. Harus segera dikemukakan, perumusan kembali (reformulation)

paradigma baru Perguruan Tinggi pada tingkat nasional itu mendapatkan daya dorong dengan terjadinya krisis moneter, ekonomi, dan politik di Indonesia sejak akhir 1997. Krisis yang juga sangat mempengaruhi dunia pendidikan pada seluruh jenjang tidak terelakkan pula mendorong berkembangnya perluasan konsep paradigma baru Perguruan Tinggi tadi, sehingga tercakup dalam konsep reformasi pendidikan nasional secara menyeluruh. Reformasi sistem pendidikan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek pendidikan, seperti: filosofi dan kebijakan pendidikan nasional; sistem pendidikan berbasis masyarakat (community-based education); pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan;
Lihat, Bambang Soehendro, Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996-2005 (Jakarta: Dikti, 1996).
12

5

manajemen

berbasis

sekolah

(school-based

management);

implementasi

paradigma baru Perguruan Tinggi; dan, sistem pembiayaan pendidikan.13 Bagaimanapun, krisis multi dimensi dan multi level yang dihadapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan membuat reformasi pendidikan yang dicanangkan berbagai pihak tidak mudah dicapai, apalagi dalam waktu dekat di awal milenium ketiga. Karena itu para perumus konsep reformasi pendidikan nasional merekomendasikan perlunya adopsi dua strategi; defensive strategy dan recovery strategy. Defensive strategy pada intinya bertujuan untuk

mempertahankan prestasi yang telah dicapai di masa silam, dan sekaligus berusaha sedapat mungkin meningkatkan segala sesuatu yang baik. Strategi pemulihan bertujuan untuk memulihkan kembali pendidikan nasional dari berbagai krisis yang masih akan bertahan dalam beberapa tahun ke depan. Daya dorong tambahan (impetus) bagi implementasi paradigma baru Perguruan Tinggi muncul dengan dikeluarkannya “World Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century: Vision and Action” oleh UNESCO,14 yang sedikit telah dikutip di atas. Dokumen penting yang juga menjadi sumber utama tambahan bagi konsep paradigma baru Perguruan Tinggi di Indonesia itu memuat pula hal-hal mendasar sejak dari misi dan fungsi Perguruan Tinggi; peranan etis, otonomi, tanggungjawab dan fungsi antisipatif Perguruan Tinggi; perumusan visi baru Perguruan Tinggi; penguatan partisipasi dan peranan perempuan dalam Perguruan Tinggi; pengembangan ilmu pengetahuan di Perguruan Tinggi melalui riset dalam bidang ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan sains dan teknologi, dan penyebaran hasil-hasilnya; pengembangan orientasi jangka panjang Perguruan Tinggi berdasarkan relevansi; penguatan kerjasama Perguruan Tinggi dengan dunia kerja, dan analisis dan antisipasi terhadap kebutuhan masyarakat; diversifikasi pemerataan kesempatan pendidikan; pendekatan baru terhadap pendidikan secara inovatif; pemberdayaan mahasiswa

Santoso S. Hamidjojo et al., Platform Reformasi Pendidikan Nasional (Jakarta: Tim Kerja Peduli Reformasi Pendidikan Nasional, 1998), dan juga lihat, A. Malik Fadjar et. Al., Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1999). 14 Lihat, UNESCO Higher Education in the Twenty-First Century.

13

6

sebagai aktor utama Perguruan Tinggi; pengembangan evaluasi kualitatif terhadap kinerja akademis dan administratif; antisipasi terhadap tantangan teknologi; penguatan manajemen dan pembiayaan Perguruan Tinggi; peningkatan kerjasama dan aliansi antara Perguruan Tinggi dengan berbagai pihak (stakeholders) seperti lembaga keilmuan lain, dunia industri, masyarakat luas, dan sebagainya. Untuk memperjelas visi dan aksi Perguruan Tinggi dalam abad 21 seperti dirumuskan UNESCO, yang jelas sangat relevan dengan paradigma baru Perguruan Tinggi di Indonesia ada baiknya dikutip lebih lanjut beberapa bagian penting Deklarasi UNESCO tersebut. Pertama, tentang misi dan fungsi Perguruan Tinggi, Deklarasi menegaskan bahwa misi dan nilai pokok Perguruan Tinggi adalah memberikan kontribusi kepada pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks itu, misi dan fungsi Perguruan Tinggi secara lebih spesifik adalah: mendidik mahasiswa dan warganegara untuk memenuhi kebutuhan seluruh sektor aktivitas manusia, dengan menawarkan kualifikasi-kualifikasi yang relevan, termasuk pendidikan dan pelatihan profesional yang mengkombinasikan ilmu pengetahuan dan keahlian tingkat tinggi melalui matakuliah-matakuliah yang terus dirancang, dievaluasi secara ajeg, dan terus dikembangkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat dewasa ini dan masa datang. Kedua, memberikan berbagai kesempatan (espace ouvert) kepada para peminat untuk memperoleh pendidikan tinggi sepanjang usia. Perguruan Tinggi memiliki misi dan fungsi memberikan kepada para penuntut ilmu sejumlah pilihan yang optimal dan fleksibilitas untuk masuk ke dalam dan keluar dari sistem pendidikan yang ada. Perguruan Tinggi juga harus memberikan kesempatan bagi pengembangan individu dan mobilitas sosial bagi pendidikan kewargaan (citizenship) dan bagi partisipasi aktif dalam masyarakat. Dengan begitu, peserta didik akan memiliki visi yang mendunia, dan sekaligus mempunyai kapasitas membangun yang mempribumi (indigenous).

7

Ketiga, memajukan, menciptakan dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui riset; dan memberikan keahlian (expertise) yang relevan untuk membantu masyarakat umum dalam pengembangan budaya, sosial dan ekonomi; mengembangkan penelitian dalam bidang sain dan teknologi, ilmu-ilmu sosial, humaniora dan seni kreatif. Keempat, membantu untuk memahami, menafsirkan, memelihara, memperkuat, mengembangkan, dan menyebarkan budaya-budaya historis nasional, regional dan internasional dalam pluralisme dan keragaman budaya. Kelima, membantu untuk melindungi dan memperkuat nilai-nilai sosial dengan menanamkan kepada generasi muda nilai-nilai yang membentuk dasar kewargaan yang demokratis (democratic citizenship). Keenam, memberikan kontribusi kepada pengembangan dan peningkatan pendidikan pada seluruh jenjangnya, termasuk pelatihan para guru. Hal tak kurang pentingnya bagian lain dari “World Declaration of Higher Education” yang perlu dikutip di sini adalah tentang peran etik, otonomi, tanggungjawab dan fungsi antisipatif Perguruan Tinggi. Dalam hal ini Perguruan Tinggi berkewajiban: Pertama, memelihara dan mengembangkan fungsi-fungsi krusialnya melalui penegakan etik dan keteguhan ilmiah dan intelektual melalui berbagai aktivitasnya. Kedua, mampu berbicara lantang dan tegas tentang masalah-masalah etik, kebudayaan dan sosial secara independen dan, dengan kesadaran penuh tentang tanggungjawabnya; menegakkan otoritas intelektual yang diperlukan masyarakat dalam berefleksi, memahami, dan bertindak. Ketiga, memperkuat fungsi-fungsi kritis dan berorientasi ke masa depan (future oriented) melalui analisis yang berkelanjutan tentang kecenderungankecenderungan perubahan dan perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang sedang tumbuh; dan sekaligus memberikan fokus bagi prediksi, peringatan dan pencegahan. Keempat, menegakkan kapasitas intelektual dan prestise moralnya untuk membela dan secara aktif menyebarkan nilai-nilai yang telah diterima secara

8

universal, termasuk perdamaian, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas, seperti disinggung dalam Konstitusi UNESCO. Kelima, menikmati kebebasan dan otonomi akademis, seperti terlihat dalam hak-hak dan kewajiban, sementara tetap bertanggungjawab sepenuhnya (fully responsible) dan accountable kepada masyarakat. Keenam, memainkan peran dalam membantu mengidentifikasi dan menjawab masalah-masalah yang mempengaruhi kesejahteraan berbagai

komunitas, bangsa, dan masyarakat global. Akan tetapi penting dicatat, di samping penekanan yang kuat kepada fungsi-fungsi Perguruan Tinggi vis-a-vis masyarakat pada umumnya, Perguruan Tinggi juga dituntut menjadikan para mahasiswa sebagai aktor-aktor utama; atau dengan kata lain mengembangkan Perguruan Tinggi yang menjadikan mahasiswa sebagai “pusat” atau “orientasi” (student centered education) dalam seluruh kegiatannya. Para pengambil kebijakan Perguruan Tinggi pada tingkat nasional dan institusional harus menjadikan para mahasiswa sebagai pusat concern; dan memandang mereka sebagai mitra utama dan merupakan stakeholder yang paling penting dalam pembaharuan dan reformasi Perguruan Tinggi. Paradigma baru Perguruan Tinggi dalam konteks ini adalah pelibatan mahasiswa menyangkut hal-hal tentang tingkat pendidikan, evaluasi, renovasi metode pengajaran dan kurikulum; dan bahkan dalam perumusan kerangka kerja institusional Perguruan Tinggi, kebijaksanaan dan manajemen Perguruan Tinggi. Lebih-lebih lagi karena mahasiswa-mahasiswa memiliki hak untuk mengorganisasi dan mewakili diri mereka, maka keterlibatan mereka dalam hal-hal tersebut haruslah terjamin.15 Dalam konteks perumusan konsep-konsep, baik pada tingkat nasional maupun global tentang pengembangan Perguruan Tinggi, kita dapat melihat dan menempatkan paradigma baru Perguruan Tinggi di Indonesia dalam acuan yang telah dirumuskan oleh Departemen Pendidikan Nasional.16 Paradigma baru Perguruan Tinggi itu pada dasarnya bertumpu kepada tiga tungku utama, yakni:
Lihat, UNESCO, Higher Education in the Twenty-First Century, dan juga lihat, A. Malik Fadjar et. Al., Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 16 Lihat, Task Force Pendidikan Tinggi, “Implementasi Paradigma Baru di Pendidikan Tinggi” (Jakarta: Dirjen Dikti, 1999).
15

9

Pertama, kemandirian lebih besar (greater autonomy) dalam pengelolaan atau otonomi. Otonomi seluas-luasnya atau setidaknya “otonomi lebih luas” adalah otonomi bukan saja dalam hal pengelolaan secara manajerial, tetapi juga dalam hal penentuan atau pemilihan kurikulum dalam rangka penyesuaian Perguruan Tinggi dengan dunia kerja atau kebutuhan pasar. Dengan demikian Perguruan Tinggi berfungsi selain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menguasai sains dan teknologi, ilmu-ilmu sosial dan humaniora, tetapi juga harus mengembangkan seluruh bidang tersebut melalui penelitian dan pengembangan (research and development). Dalam kerangka otonomisasi ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 60/1999 yang memberikan wewenang lebih luas kepada Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dirinya. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 61/1999 tentang penetapan Perguruan Tinggi negeri sebagai Badan Hukum. Sebagai catatan, PP 60/1999 yang merupakan perubahan PP 30/1990 tentang Perguruan Tinggi, dalam segi-segi tertentu, seperti kategorisasi bentuk-bentuk Perguruan Tinggi, yakni universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik dan akademi masih belum cukup reformis, sehingga belum banyak memungkinkan terciptanya iklim yang betul-betul kondusif bagi implementasi konsep paradigma baru Perguruan Tinggi. Dalam persoalan otonomi ini ada baiknya ditambahkan catatan yang dikemukakan R. Berdahl, misalnya.17 Menurut dia, dalam membahas otonomi, sangat bermanfaat membuat sebuah distingsi di antara otonomi prosedural dan otonomi substantif pada satu pihak dan kebebasan akademis (academic freedom) pada pihak lain. Otonomi substantif adalah kekuasaan atau kewenangan Perguruan Tinggi untuk menentukan tujuan-tujuan dan program-program sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan otonomi prosedural adalah kekuasaan atau kewenangan Perguruan Tinggi secara kelembagaan untuk menentukan cara-cara (means) guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pada pihak lain, kebebasan akademis adalah kebebasan dosen atau
Lihat, R, Berdahl, “Academic Freedom, Autonomy and Accountability in British Universities”, Studies in Higher Education, Vol. 15 (2), 1990.
17

10

ilmuwan secara personal dalam pengajaran dan penelitian untuk mencapai kebenaran tanpa khawatir atau takut kepada hukuman, pemecatan dan sebagainya. Persoalan pengembangan otonomisasi lebih luas ini tentu saja harus dikaitkan dengan tanggungjawab (responsibility) dan akuntabilitas

(accountability). Harus diakui, dalam hal tanggungjawab ini pihak Perguruan Tinggi dituntut mengggunakan otonomi secara bertanggungjawab. Tetapi, pada pihak lain, pemerintah yang memberikan otonomi, seharusnya pula memberikan otonomi yang tidak ambiguous, seperti tercermin dalam bagian-bagian tertentu PP 60/1999, misalnya saja tentang pengangkatan dosen, pegawai dan lain-lain. Akibatnya, Perguruan Tinggi tetap menghadapi banyak kendala yang sangat menyulitkannya untuk mengaktualisasikan otonomi tersebut. Kedua, akuntabilitas atau tanggung urai (greater accountability), bukan hanya dalam hal pemanfaatan sumber-sumber keuangan secara lebih

bertanggungjawab, tetapi juga dalam pengembangan keilmuan, kandungan pendidikan dan program-program yang diselenggarakan. Akuntabilitas ini tidak hanya kepada pemerintah sebagai pembina pendidikan atau pemberi sumber dana dan sumber daya lainnya, tetapi juga kepada masyarakat dan stake holders lainnya yang memakai dan memanfaatkan lulusan Perguruan Tinggi dan hasil pengembangan berbagai bidang ilmunya. Karena itu, di sini terkait pula akuntabilitas terhadap dunia profesi, dan masyarakat luas. Ketiga, jaminan lebih besar terhadap kualitas (greater quality assurance) melalui evaluasi internal (internal evaluation) yang dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan; dan evaluasi eksternal (external evaluation), yang sekarang ini dilakukan Badan Akreditasi Nasional (BAN). Dalam hal terakhir ini, BAN harus meningkatkan fungsinya dengan menentukan standar-standar yang lebih fleksibel dan dinamis atau tidak kaku, sehingga tetap memungkinkan bagi Perguruan Tinggi untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap tuntutan dan kebutuhan dunia kerja. BAN juga harus melibatkan lebih banyak unsur stakeholders dalam organisasinya, sehingga memungkinkan terjadinya

11

“penilaian” dan “pengakuan” yang sesungguhnya dari masyarakat, yang sangat berkepentingan dengan hasil-hasil Perguruan Tinggi. Dengan ketiga tungku paradigma baru Perguruan Tinggi ini, jelas bahwa satu tungku dengan tungku-tungku lainnya saling berkaitan dan bahkan interdependensi. Ketiga tungku itu mesti diaktualisasikan secara simultan. Sebab, jika tidak demikian, maka Perguruan Tinggi tetap akan menghadapi berbagai kesulitan dalam mewujudkan fungsi-fungsi dan peranannya seperti dirumuskan dalam konsep paradigma baru Perguruan Tinggi.

B. Pandangan dan Analisis Kurikulum PTAI Sesuai dengan semangat paradigma baru Perguruan Tinggi, khususnya otonomisasi, visi pengembangan IAIN berikut ini lebih terkontekstualisasi dengan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal ini karena kerangka

pengembangan itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kondisi dan situasi IAIN Jakarta. Bahwa barangkali ada hal-hal tertentu yang bisa dan cocok untuk diadopsi oleh IAIN-IAIN lain, maka itu bisa dipandang sebagai nilai limpah dari IAIN Jakarta. Konsep dasar awal pengembangan IAIN Jakarta pada 1990-an adalah perubahan IAIN Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) “Syarif Hidayatullah” Jakarta, atau Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Gagasan dan konsep tentang pengembangan IAIN menjadi UIN bertitiktolak dari beberapa masalah yang dihadapi IAIN dalam perkembangannya selama ini. Beberapa masalah pokok itu adalah sebagai berikut. Pertama, IAIN belum berperan secara optimal dalam dunia akademik, birokrasi dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Di antara ketiga lingkungan ini, kelihatannya peran IAIN lebih besar pada masyarakat, karena kuatnya orientasi kepada dakwah daripada pengembangan ilmu pengetahuan.18 Kedua, kurikulum IAIN belum mampu meresponi perkembangan iptek dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini disebabkan terutama
Lihat, IAIN Jakarta, Proposal Pembentukan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1998).
18

12

karena bidang kajian agama yang merupakan spesialiasi IAIN kurang mengalami interaksi dan reapproachement dengan ilmu-ilmu umum, bahkan masih cenderung dikotomis. Kurikulum IAIN masih terlalu berat pada ilmu-ilmu yang bersifat normatif; sedangkan ilmu-ilmu umum yang dapat mengarahkan mahasiswa kepada cara berfikir dan pendekatan yang lebih empiris dan kontekstual nampaknya masih belum memadai. Berdasarkan latarbelakang pokok itu, pengembangan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) mempunyai alasan yang cukup kuat. Tetapi sejak gagasan pembentukan UIN bergulir beberapa tahun terakhir, terdapat cukup banyak kendala pokok yang harus diatasi, khususnya legal constraints yang berkaitan dengan Undang-undang Sitem Pendidikan Nasional (UUSPN) dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Penerbitan PP 60/1999, sebagaimana dikemukakan di atas, kelihatannya juga belum cukup reformis untuk memungkinkan perubahan IAIN menjadi UIN. Karena itu, jika dalam kerangka transformasi IAIN kepada UIN, setidaknya ada dua opsi yang dapat dipilih. Kedua opsi itu masing-masingnya mempunyai kekuatan dan kelemahan. Pertama, langsung mengubah atau mentransformasikan IAIN Jakarta yang mungkin dipandang “cukup siap”, terutama dari segi SDM dan lingkungan akademi, untuk menjadi UIN. Transformasi seperti ini melibatkan perubahan/ penyesuaian atau peningkatan fakultas-fakultas yang ada sekarang, dan pembentukan fakultas-fakultas baru yang sesuai dengan konsep dan kerangka UIN. Langkah transformasi seperti ini mengandung beberapa masalah khususnya dalam penambahan prasarana, sarana dan SDM dalam bidang keilmuan tertentu, khususnya “ilmu umum”. Kedua, mendirikan atau membentuk jurusan-jurusan dan fakultas-fakultas baru dalam institusi IAIN sekarang sehingga secara substantif sesuai dengan kerangka UIN. Alternati kedua ini nampaknya sesuai dengan saran mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Juwono Sudarsono ketika membalas surat mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Hartarto yang mendukung gagasan transformasi IAIN Jakarta menjadi UIN yang sebelumnya menerima usul perubahan itu dari mantan Menteri Agama Quraish

13

Shihab. Menurut mantan Mendikbud, pertama, perubahan sebuah institut menjadi universitas harus selaras dengan kebijaksanaan pemerintah tentang pendidikan tinggi untuk memberikan prioritas pada pengembangan jurusan-jurusan dan fakultas-fakultas eksakta. Kedua, bahwa perubahan itu harus dimulai dengan penyiapan SDM dalam bidang-bidang yang akan dikembangkan, daripada perubahan institusional. Konsep dan kerangka pengembangan seperti inilah, dalam pandangan IAIN Jakarta disebut dengan “IAIN dengan mandat lebih luas” (IAIN with wider mandate”). Alternatif ini mungkin lebih “realistis” dari segi penyiapan prasarana, sarana dan sumber daya. Dan sesuai dengan konsep dan kerangka “IAIN with wider mandate”, IAIN Jakarta telah dan akan mengembangkan jurusan-jurusan umum, khususnya eksakta, yang dalam tahap selanjutnya di-upgrade menjadi fakultas-fakultas. Pada saat yang sama, sejak tahun anggaran 1998/1999 IAIN Jakarta mulai memberikan prioritas pada rekrutmen dan pengangkatan caloncalon dosen sesuai dengan kerangka dan konsep IAIN dengan mandat lebih luas tersebut. Bagaimanapun, baik konsep dan kerangka UIN ataupun IAIN dengan mandat lebih luas memerlukan model tertentu, baik dilihat dari secara epistimologis keilmuan maupun kelembagaan. Model itu terasa semakin diperlukan untuk menjaga agar bidang-bidang agama yang selama ini menjadi karakter IAIN tidak terkesampingkan atau termarjinalisasi, seperti terlihat dalam beberapa kasus, karena ekspansi bidang-bidang umum dalam kerangka UIN atau IAIN dengan mandat lebih luas. Karena itu, dalam konsep dan kerangka UIN, terdapat setidaknya tiga pilihan: Pertama; “Model Universitas al-Azhar”, di mana fakultas-fakultas agama berdiri berdampingan dengan fakultas-fakultas umum. Fakultas-fakultas ini cenderung terpisah satu sama lain, walaupun tetap di bawah satu payung. Kecenderungan dari model ini adalah bahwa fakultas-fakultas umum menjadi fakultas-fakultas favorit, sementara fakultas-fakultas agama menjadi “fakultasfakultas pilihan kedua”, untuk tidak menyebut “periferal”.

14

Kedua; Model Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) yang mempunyai fakultas agama yang berdiri terpisah. Dalam model ini, fakultasfakultas umum berdampingan dengan fakultas agama yang terdiri dari beberapa jurusan, seperti jurusan tarbiyah, jurusan syari‘ah (yang sebelumnya dalam institusi IAIN merupakan fakultas-fakultas tersendiri). Dalam model ini, subyeksubyek agama bisa menjadi periferal, karena hanya ada satu fakultas agama. Ketiga, “Model Universiti Islam Antarbangsa (UIA)” Kuala Lumpur. Dalam model ini ilmu-ilmu dibagi menjadi “revealed knowledge,” ilmu-ilmu kewahyuan, yang memunculkan fakultas/jurusan agama; dan “acquired knowledge”, ilmu perolehan, yang selanjutnya diterjemahkan menjadi fakultasfakultas atau jurusan-jurusan umum, seperti teknik, kedokteran, ekonomi, psikologi, antropologi, dan sebagainya. Bidang-bidang ini selain

“diislamisasikan”, ketika dijabarkan ke dalam kurikulum, juga dilengkapi dengan subyek-subyek keislaman dan lainnya yang berkaitan. Tentang model manakah yang paling tepat di antara ketiga model tersebut untuk diadopsi, disesuaikan, dan diterapkan dalam pengembangan IAIN menjadi UIN nampaknya masih memerlukan pembahasan dan perumusan lebih lanjut. Model pertama dan ketiga kelihatan secara sepintas lebih baik dibandingkan opsi kedua. Jika pembentukan UIN sulit direalisasikan dalam waktu tahun-tahun mendatang yang disebut-sebut sebagai “masa reformasi” dalam berbagai bidang itu, sehingga kelembagaan IAIN harus tetap dipertahankan, maka ini sebenarnya juga mengandung banyak sisi positif. Salah satu sisi positif terpenting adalah IAIN, yang merupakan semacam “gymnasium” atau “college”, tetap mempunyai kedudukan sejajar dengan universitas. Dengan demikian, ilmu-ilmu agama yang menjadi spesialisasi IAIN tidak “periferal” vis-a-vis Perguruan Tinggi lainnya. Sisi penting lain adalah bahwa IAIN Jakarta, dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya, telah menjadi sebuah “trademark” yang distingtif dan memiliki nilai historis dan politisnya tersendiri, yang tentu saja tidak begitu saja dapat dikesampingkan Mempertimbangan semua pembahasan di atas, alternatif yang

15

dapat dilakukan IAIN Jakarta sesuai dengan latarbelakang pemikiran di atas adalah: Pertama, mempertahankan kelembagaan IAIN dengan mandat formalnya sekarang, yakni dalam bidang ilmu agama, tetapi tetap mengupayakan pencapaian substansi yang berada di balik gagasan pembentukan UIN, misalnya, reapproachement antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, dan agar kajian-kajian keilmuan di IAIN lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Akan tetapi jelas bahwa IAIN dengan mandat terbatas seperti ini, bukan hanya tidak selaras dengan paradigma baru Perguruan Tinggi, tetapi juga akan membuat IAIN sulit untuk merespon berbagai perubahan dan perkembangan masyarakat baik pada tingkat lokal, regional maupun global. Kedua, mempertahankan kelembagaan IAIN Jakarta seperti sekarang ini, tetapi dengan mangadopsi konsep IAIN “with wider mandate”. Dalam konsep IAIN dengan mandat yang lebih luas ini, pendidikan IAIN tidak lagi terbatas pada mandat formal dalam ilmu-ilmu agama yang termasuk ke dalam bidang humaniora, tetapi juga mengembangkan mandat dalam bidang humaniora lainnya, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu eksakta. Dalam kerangka IAIN dengan mandat lebih luas ini, maka “core” IAIN dalam bidang ilmu agama tetap dipertahankan, tetapi pada saat yang sama juga mengkonsolidasikan jurusanjurusan atau fakultas-fakultas yang sudah ada, seperti Jurusan Tadris Psikologi menjadi Fakultas Psikologi; jurusan Muamalat & Ekonomi Islam menjadi Fakultas Ekonomi Islam, Jurusan Tadris Matematika dan Jurusan Tadris IPA menjadi Fakultas MIPA atau bahkan membentuk jurusan-jurusan, fakultasfakultas, dan program-program akademis yang baru sama sekali sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Zamakhsyari selanjutnya menjelaskan bahwa tradisi Islam Timur Tengah yang berpengaruh di Nusantara bersifat agak tertutup dan statis, yang berkembang menyusul runtuhnya dinamika intelektual yang pernah berlangsung di pusat peradaban Islam seperti Cordoba dan Baghdad. Dalam tradisi ini filsafat dan logika telah ditinggalkan, dan kurikulum terpusat pada tafsir, ilmu kalam, kajian

16

kebahasaan menyangkut Qur'an dan --terutama kita dapat menambahkan-- fikih. Reproduksi telah mengganti produksi.19 Lebih dari itu, dapat ditambahkan di sini bahwa ilmu-ilmu pengetahuan alam tidak lagi termasuk kurikulum dasar kebanyakan lembaga pendidikan Islam. Sementara itu, tasawuf, baik segi ritus maupun aspek teoretis ajarannya, termasuk di dalam kurikulum.20 Menyusul berkembangnya tradisi Hijaz, yang memang berbeda dengan tradisi Cordoba dan Baghdad sebelumnya, tradisi baru dalam Islam berkembang, sekitar akhir abad XIX, yang bergerak dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam. Tradisi baru tersebut, yang kemudian disebut reformis, berpusat di alAzhar, Kairo Sejak masa itu, semakin banyak orang Indonesia belajar di al-Azhar, sejalan berkurangnya minat mereka belajar di Hijaz. Pergeseran orientasi tersebut terutama disebabkan faktor-aktor berikut: pertama, pemikiran Wahabi yang sebelumnya ditolak kebanyakan ulama Nusantara tradisional mulai dominan di Hijaz; kedua, pendekatan reformis terhadap Islam lebih sesuai dengan kebutuhan dan mentalitas umat Islam Hindia Belanda waktu itu, khususnya penduduk perkotaan yang semakin bertambah jumlahnya. Selain itu, pendekatan tersebut lebih mampu tampil sebagai alternatif pendidikan pola Belanda, yang disediakan bagi golongan terbatas penduduk pribumi, daripada tradisi sebelumnya.21 Perkembangan tradisi baru di al-Azhar inilah yang tampaknya menjadi salah satu rujukan utama pada pendirian IAIN. Di antara fakultas di IAIN, tiga diantaranya sama dengan fakultas di al-Azhar sejak 1930-an: Fakultas
Dhofier, "The Intellectualization of Islamic Studies," halaman 65 dst. Sikap negatif terhadap ilmu pengetahuan alam juga disebutkan dalam "The Intellectualization of Islamic Studies," halaman 69. Baik integrasi erat antara ilmu tasawuf dan berbagai mata kajian agama lainnya maupun hubungan erat dalam kedua bidang studi tersebut antara Hijaz dan Asia Tenggara, ditampakkan secara jelas dalam Azyumardi Azra, "The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Networks Middle Eastern and Malay-lndonesian 'Ulama' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries," disertasi belum diterbitkan, Columbia University, New York, 1992 [akan diterbitkan KITLV, Leiden]; terjemahan Indonesia: jaringan ulama. Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII. Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia (Bandung: Mizan 1994). 21 Dhofier, "The Intellectualization of Islamic Studies," halaman 67-68. Beberapa tahun lalu mahasiswa Indonesia di al-Azhar menjadi objek kajian intensif oleh Mona Abaza; lihat khususnya karyanya Islamic Education. Perceptions and Exchanges Indonesian Students in Cairo (Paris, Association Archipel, 1994).
20 19

17

Ushuluddin, Syari`ah dan Adab. Sistem ujian tahunan juga diambil dari alAzhar.22 Salah satu faktor yang mendukung pengaruh model al-Azhar adalah banyaknya lulusan al-Azhar yang memegang kedudukan penting di Departemen Agama dan merancang pendirian IAIN.23 Walaupun begitu, model al-Azhar tidak diambil alih secara buta. Untuk memenuhi kebutuhan nasional akan pembina dan guru agama, dua fakultas, yang tidak terdapat di al-Azhar, diciptakan di lingkungan IAIN: Fakultas Tarbiyah dan Dakwah. Yang disebut terakhir ini awalnya merupakan salah satu jurusan di Fakultas Ushuluddin, dan belakangan ditingkatkan statusnya menjadi fakultas mandiri. Pada tingkat lebih dasar, ciri khas Indonesia pada IAIN terlihat dalam rumusan tujuannya: pendidikan ahli-ahli ilmu agama yang, antara lain, akan menyumbang pada pengembangan harmoni antarumat beragama dalam masyarakat Indonesia yang begitu majemuk itu.24 Pada tingkat doktrin, salah satu alasan mengapa banyak ulama Indonesia menggarisbawahi kebutuhan

pengembangan pendidikan tinggi Islam secara mandiri adalah keyakinan mereka bahwa Islam telah berkembang melalui berbagai corak, sesuai dengan konteks historis dan budaya yang berbeda-beda, dan harapan mereka bahwa Islam terus berkembang demikian di masa depan. Karena itu, ilmu agama Islam di Indonesia tidak mengikuti secara buta model Timur Tengah atau model rujukan lain. Akhirnya, pada tingkat sosial, sebagian besar mahasiswa IAIN yang berasal dari pesantren kemudian memperkuat pengaruh tradisi pendidikan Islam khas Indonesia di IAIN. Demikianlah kenyataan yang berlaku sampai sekarang, walaupun sejak awal 1990-an ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau
Mengenai pembaruan berturut-turut pada al-Azhar, lihat Reid, Donald Malcolm, "AlAzhar", dalam John L. Esposito (ed. utama), The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World (New York/Oxford: Oxford University Press, 1995, jil. I), halaman 168 dst. Untuk sejarah singkat IAIN, lihat Informasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) (Jakarta: Departemen Agama Rl, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1988/1989), halaman 1 dst., yang diterbitkan pada saat yang sama dalam versi Inggris: Information on State Institute for Islamic Studies (IAIN). 23 Dhofier, "The Intellectualization of Islamic Studies," halaman 71. 24 Misalnya dalam Tim Penyusun Studi Kelayakan Pengembangan IAIN Menjadi Universitas Negeri, Laporan Hasil Studi Kelayakan Pengembangan IAIN Menjadi Universitas Islam (Jakarta: Departemen Agama Rl, Proyek Perguruan Tinggi Agama - IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 31 Januari 1995), halaman 2.
22

18

Madrasah Aliyah (MA) menjadi salah satu syarat untuk penerimaan mahasiswa baru IAIN. Selain tradisi Timur Tengah, khususnya al-Azhar, dan tradisi pribumi, pola Perguruan Tinggi Barat banyak mempengaruhi perkembangan IAIN. Hal itu tampak terutama dalam susunan program studi. Dengan mengacu pada tradisi akademis Belanda, program-program studi pertama ditempuh dalam waktu lima tahun, dibagi atas perkuliahan tiga tahun untuk mencapai gelar Sarjana Muda (BA), dan dua tahun untuk gelar Doctorandus (Drs.), yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengambil gelar doktor. Walaupun sistem tersebut kemudian dihapuskan, sistem Barat tetap menjadi sumber inspirasi utama bagi penggantian sistem ujian tahunan yang diambil dari al-Azhar dengan sistem kredit semester, yang mengharuskan mahasiswa mengumpulkan sejumlah kredit dalam periode tertentu. Namun, belakangan ini terjadi berbagai perubahan dan pembaruan lebih mendasar menyangkut isi program studi dan metode pengajaran. Dalam program studi, perubahan tersebut adalah pengembangan mata kuliah pengantar umum kajian Islam, dirasah Islamiyah yang dalam Kurikulum 1997 diubah namanya Metodologi Studi Islam serta penambahan bobot kredit semester pada filsafat dan Islam; sedangkan menyangkut metode pengajaran, pemikiran rasional dan mandiri serta diskusi lebih ditekankan untuk mengganti peniruan terhadap dosen dan berbagai teks yang kurang lebih klasik. Kebanyakan pembaruan ini dilakukan ketika Harun Nasution menjabat rektor IAIN Syarif Hidayatullah (1973-1984) dan kemudian diterapkan berangsur-angsur pada IAIN-IAIN lain.25 Perubahan tersebut diilhami baik oleh kebijakan pembangunan nasional yang mensyaratkan dimensi kehidupan keagamaan yang rasional dan dinamis, maupun oleh tradisi akademis Barat. Tldak dapat diragukan bahwa pengalaman Harun Nasution yang pernah belajar di al-Azhar, tetapi setelah kecewa dengan pusat pendidikan Islam
Syadali, Ahmad, "Harun Nasution dan Perkembangan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta" dalam Aqib Suminto dll., Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam. 70 Tahun Harun Nasution (Jakarta: LSAF, 1989), halaman 276; Mastuhu, "Harun Nasution dan Identitas IAIN Jakarta," dalam Aqib Suminto, Refleksi Pembaharuan, halaman 280 dst.
25

19

tradisional tersebut kemudian mengambil sejumlah kuliah di al-Dirasah Islamiyyah masih di Kairo, lalu meraih gelar doktor di Institute of Islamic Studies, Universitas McGill, Kanada --merupakan salah satu faktor yang mendorong pembaruan IAIN.26 Pada saat yang sama, perubahan itu menekankan bahwa IAIN harus menjadi lembaga pengembangan ilmu pengetahuan agama, bukan pusat doktrin Islam seperti pada periode sebelumnya.27 Salah satu indikator paling jelas tentang orientasi majemuk IAIN adalah kerjasama internasional. Sebagaimana dijelaskan di atas, pada masa sebelumnya hubungan luar negeri Indonesia dalam bidang kajian Islam lebih berorientasi ke Timur Tengah. Bahkan sampai sekarang sejumlah lulusan dan dosen IAIN masih belajar di Timur Tengah. Akan tetapi belakangan semakin banyak tenaga pengajar dan/atau lulusan IAIN yang melanjutkan studi di dunia Barat. Gejala itu sudah ada sejak 1960-an, tapi semakin kuat sejak akhir 1980-an. Kebanyakan mahasiswa dan peneliti ini dikirim ke Universitas McGill dan Leiden, sedangkan jumlah lebih kecil dikirim ke berbagai universitas di Amerika Serikat, Australia, dan negara Barat lain. Sebagaimana dikemukakan dalam berbagai kesempatan oleh pejabat IAIN dan Departemen Agama, salah satu alasan utama kebijakan baru itu adalah keinginan menjembatani jurang budaya dan intelektual antara dua golongan warga Indonesia: di satu pihak para ahli dalam bidang non-keagamaan dan mereka yang memperoleh pendidikan terutama dalam tradisi ilmu pengetahuan Barat atau malahan di dunia Barat --yang nota bene kebanyakan mereka adalah Muslim-- dan di lain pihak, mereka yang mendapatkan pendidikan tinggi pada lembaga pendidikan Islam, khususnya IAIN. Alasan lain, dan terkait dengan alasan tersebut di atas, adalah keinginan memperluas cakrawala intelektual para mahasiswa ilmu agama Islam serta memperkenalkan kepada mereka tradisi ilrnu pengetahuan kritis Barat dalam bidang keahliannya.28 Kecenderungan umum di Departemen
26

Cf. autobiografi Harun Nasution, diterbitkan berdasarkan serangkaian wawancara oleh Zaim Uchrowi dan Ahmadie Thaha dan diterbitkan dengan judul "Menyeru Pemikiran Rasional Mu'tazilah," dalam Aqib Suminto, Refleksi Pembaharuan, halaman 30 dst. 27 Mastuhu, "Harun Nasution dan Identitas IAIN Jakarta," halaman 280 f. 28 Lihat Dhofier, "The Intellectualization of Islamic Studies," halaman 61 dst. dan Dhofier, "The Role of Traditional Islamic Educational Institutions in the Universalization of Basic

20

Agama adalah mengirim mahasiswa prasarjana ke Timur Tengah, terutama Arab Saudi dan Mesir, dengan tekanan khusus diberikan pada doktrin dan pembinaan kepribadian Islam, dan pengiriman mahasiswa pascasarjana ke dunia Barat.29

III KESIMPULAN Penyempurnaan kurikulum IAIN/STAIN 1997 merupakan jawaban terhadap dinamika internal IAIN serta tantangan yang berkembang dalam masyarakat, baik dalam konteks nasional maupun global. Penyempurnaan ini memiliki sasaran ganda: meningkatkan kualitas akademik IAIN setara dengan pendidikan tinggi negeri lainnya, dan sekaligus mengkaitkan pendidikan di IAIN dengan dunia ketenagakerjaan. Namun kurikulum 1997 ini tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan ketersediaan silabus yang komprehensif, yang berfungsi memberikan arahan tentang pelaksanaan kurikulum ini.Penyusunan silabus, dengan demikian merupakan hal yang urgen untuk lebih dimatangkan. Di samping itu, kurikulum baru ini memberikan ruang kepada para pengelola maupun pengajarnya untuk melakukan improvisasi terutama dalam hal pengembangan kurikulum lokal. Namun, melihat latar belakang sumber daya manusia dilingkungan IAIN/STAIN, baik latar belakang bidang pendidikan maupun tingkat pendidikan, tampaknya perlu ada acuan umum dalam pengembangan kurikulum lokal ini. Masalah lain yang mungkin tidak kalah penting adalah kemauan politik (political will) pemerintah untuk memperbaiki mutu akademik IAIN --khususnya pendanaan yang memadai sebagaimana yang diberikan pada Perguruan Tinggi Negeri lain--dan kesediaan menerima alumni IAIN di lapangan pekerjaan termasuk dalam sektor pelayanan umum, sehingga bisa mengisi tidak hanya terbatas di bidang keagamaan. Jika faktor-faktor pendukung tetap tidak memadai, makna perubahan dan perbaikan yang dikandung dalam Kurikulum
Education in Indonesia", dalam Muhaimin (ed). Zamakhsyari Dhofier on Tradition and Change, halaman 56. 29 Kebijakan tersebut dijelaskan dalam berbagai kesempatan oleh Menteri Agama, Munawir Sjadzali.

21

1997 tidak akan ada bedanya dengan Kurikulum 1995, bahkan kurikulumkurikulum sebelumnya.

BIBLIOGRAPY Amijaya, D.A. Tisna, Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1976-1985 (Jakarta: Dirjen Dikti, 1976). Azra, Azyumardi, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru (Jakarta: Logos, 1999). ________, Esesi-esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam (Jakarta: Logos, 1999). ________, Menuju Masyarakat Madani (Bandung: Rosda, 1999). Berdahl, R., “Academic Freedom, Autonomy and Accountability in British Universities”, Studies in Higher Education, Vol. 15 (2), 1990. Fadjar, A. Malik et. Al., Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1999). Gilet, M., “The IAIN in Indonesian Higher Education”, Muslim Education Quarterly, Vol. 8, 1990, 21-32. Hamidjojo, Santoso S. et al., Platform Reformasi Pendidikan Nasional (Jakarta: Tim Kerja Peduli Reformasi Pendidikan Nasional, 1998).

22

IAIN Jakarta, Proposal Pembentukan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1998). IAIN Jakarta, Rencana Induk Pengembangan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 1999/2000-2003/2004 (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1999). Kelompok Kerja, Filosofi, Kebijaksanaan dan Strategi Pendidikan Nasional (Jakarta: Depdikbud, 1999). Leibbrandt, Gottfried, “The Unesco World Conference on Higher Education in the 21st Century and Its Follow-up”, makalah disampaikan pada International Seminar tentang “Managing Higher Education in the Third Millenium” (Jakarta: 25-26 Oktober, 1999). Maassen, Peter, “University Autonomy in Indonesia”, makalah

disampaikan pada International Seminar tentang “Managing Higher Education in the Third Millenium”, Jakarta: 25-26 Oktober, 1999). Ministry of Religious Affairs, “Project Proposal of Islamic University of IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta under Islamic Development Bank (IDB) Financing Assistance” Jakarta, 1999. Nakamura, Mitsuo & Setsuo Nishino, “Islamic Higher Education in Indonesia”, Higher Education Policy, Vol. 6 No. 2, 1993, 51-4. Ranuwihardjo, Sukadji, Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1986-1995 (Jakarta: Dirjen Dikti, 1985). Soehendro, Bambang, Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996-2005 (Jakarta: Dikti, 1996). Task Force Pendidikan Tinggi, “Implementasi Paradigma Baru di Pendidikan Tinggi” (Jakarta: Dirjen Dikti, 1999). UNESCO, Higher Education in the Twenty-First Century: Vision and Action (Paris: UNESCO, 1998).

23


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9176
posted:1/13/2010
language:Indonesian
pages:23