Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Document Sample
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Powered By Docstoc
					                                                                              Kebijakan
                                                                    Pengelolaan Sumber
                                                                         Daya Alam dan
                                                                                                                     03
                                                                      Lingkungan Hidup
                                                                               “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah
                                                                             Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
                                                                                dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
                                                                          kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
                                                                           melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
                                                                                               perdamaian abadi dan keadilan sosial, …..”
                                                                                                (Pembukaan UUD 1945, Alinea Keempat)




Bagan Apung penangkapan ikan di Pulau Badul, Ujung Kulon, Banten.
[Aksa Tejalaksana, 2006]
 03
                         Kebijakan Pengelolaan
                            Sumber Daya Alam
                         dan Lingkungan Hidup

     Kondisi lingkungan hidup saat ini cenderung memburuk. Meskipun
     telah banyak upaya dilakukan berbagai pihak namun kurang
     optimal. Olehnya itu, perlu ada perencanaan pengelolaan sumber
     daya alam dan lingkungan terpadu dan berkelanjutan.




     Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional                     3.1. Permasalahan
     (RPJMN) Tahun 2004-2009 menekankan perbaikan
     pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi              Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Kerusakan
     lingkungan hidup diarahkan untuk memperbaiki sistem              Lingkungan Hidup
     pengelolaan sumber daya alam agar mampu memberikan
     manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya, dalam jangka       Pada tahun 2006, secara umum, sumber daya alam dan
     panjang dengan tetap menjamin kelestariannya.                    lingkungan hidup banyak mengalami tekanan di hampir
                                                                      seluruh wilayah tanah air. Tekanan lingkungan hidup
     Sasaran yang ingin dicapai dari RPJM Tahun 2004-2009 dalam       didominasi oleh berbagai bencana alam, kerusakan sumber
     bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup         daya alam, dan menurunnya fungsi lingkungan hidup sebagai
     yaitu membaiknya fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan         unsur penting dalam penyangga kehidupan.
     sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan
     prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor              Pengelolaan sumber daya hutan dihadapkan pada
     pembangunan.                                                     permasalahan makin berkurangnya luasan hutan dan
                                                                      rusaknya ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang
     Penjabaran RPJMN untuk tahun 2006, dituangkan dalam              disebabkan maraknya penebangan ilegal dan konversi
     Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 yang antara            lahan. Hal ini tidak terlepas dari paradigma pengelolaan
     lain memuat prioritas pembangunan, rancangan serta               hutan yang hanya memprioritaskan hasil hutan berupa
     program pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan           kayu. Padahal hasil hutan tidak hanya kayu, tetapi juga
     pendanaan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan            non-kayu yang hingga kini belum dimanfaatkan secara
     lingkungan hidup pada tahun 2006 merupakan bagian dari           optimal.
     pencapaian RPJMN Tahun 2004-2009 yang telah dijabarkan
     pada RKP Tahun 2006.                                             Hal serupa juga terjadi dalam pengelolaan sumber daya
                                                                      kelautan. Illegal fishing (terutama di Zona Ekonomi
                                                                      Eksklusif-ZEE) dan penambangan pasir laut ilegal
                                                                      mer ugikan negara. Per masalahan lainnya adalah
                                                                      pencemaran dan rusaknya ekosistem pesisir dan laut di
                                                                      beberapa wilayah.      Deforestrasi hutan mangrove,



22
 2           Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006
                03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup




degradasi terumbu karang, dan padang lamun di kawasan       Bencana banjir dan longsor telah mengakibatkan rusaknya
pesisir dan laut mengakibatkan erosi pantai dan             kawasan budi daya (persawahan, perkebunan, peternakan,
berkurangnya keanekaragaman hayati laut.                    dan pertambangan), sarana prasarana, harta dan hilangnya
                                                            jiwa manusia. Beragam faktor penyebab banjir dan tanah
Bidang pengelolaan sumber daya alam tambang dan             longsor, antara lain kombinasi antara curah hujan tinggi, daya
mineral, khususnya bidang energi, menghadapi masalah        dukung lingkungan rendah, dan konversi areal hutan menjadi
meningkatnya konsumsi energi nasional dari tahun ke         perkebunan. Hampir seluruh daerah yang terkena banjir
tahun dengan laju peningkatan sebesar 8,5% per tahun        mempunyai daerah hulu (catchment area) yang kritis dan pada
dan belum bisa memenuhi rasio elektrifikasi yang saat ini   umumnya penduduk yang terkena musibah tinggal di
masih sekitar 54,3%. Indonesia mengalami krisis energi      kawasan lindung.
karena terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan
permintaan.                                                 Degradasi kualitas lingkungan yang diikuti dengan gaya
                                                            hidup tidak sehat ditambah dengan tingginya angka
Persoalan lingkungan terjadi karena peningkatan konsumsi    kemiskinan memicu munculnya berbagai jenis penyakit
energi fosil yang tidak efisien akan meningkatnya polusi    menular secara bergantian dengan status kejadian luar biasa
udara dan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada          (KLB). Flu burung, salah satu penyakit menular yang telah
perubahan iklim. Meningkatnya konsumsi energi               mewabah, menjadi sorotan dunia internasional. Penyakit-
mendorong eksploitasi bahan tambang khususnya batu          penyakit lainnya, seperti demam berdarah, polio, busung
bara. Kegiatan penambangan batu bara dapat dipastikan       lapar, tuberkulosis (TBC), muntaber dan malaria yang
akan merusak lingkungan, sehingga perlu pengendalian        mewabah di beberapa provinsi, juga perlu menjadi
secara seksama agar dapat meminimalkan kerusakan            perhatian.
lingkungan. Persoalan lain yang hingga kini masih belum
dapat dituntaskan adalah kasus-kasus pertambangan tanpa     Masalah itu perlu ditangani secara proporsional dengan
izin (PETI), karena luasnya dimensi ekonomi, hukum dan      memadukan antarsektor dan melibatkan seluruh pemangku
sosial dari kasus PETI ini.                                 kepentingan. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan
                                                            pelestarian fungsi lingkungan hidup akan bermuara pada
Kejadian berbagai bencana alam dan lingkungan merupakan     kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan kualitas
sebuah kenyataan yang memerlukan perubahan perspektif       lingkungan hidup yang baik.
dalam memperlakukan sumber daya alam dan lingkungan
hidup. Perspektif baru melihat pengelolaan sumber daya      Pencemaran Lingkungan
alam dan lingkungan hidup dijalankan dengan tidak
memberikan toleransi pada praktik-praktik merusak sumber    Permasalahan lingkungan lainnya yang dihadapi pada tahun
daya alam dan lingkungan hidup.                             2006 yaitu penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan
                                                            oleh pencemaran. Peningkatan polutan terjadi secara
                                                            signifikan di media air dan udara. Selain itu, terjadi juga



                                                                 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006                      23
     03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup




     peningkatan kasus pencemaran limbah domestik dan bahan            Data Departemen Perindustrian menunjukkan tahun 2006
     berbahaya dan beracun (B3).                                       ada 26.514.883 ton B3 yang tersebar di berbagai industri. Di
                                                                       sektor industri kimia hilir beredar 3.282.641 ton B3, industri
     Pemantauan 35 sungai di Indonesia yang dilakukan oleh 30          kimia hulu sebanyak 21.066.246 ton, industri logam mesin
     Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah                       tekstil aneka (ILMTA) sebanyak 1.742.996 ton, dan industri
     (Bapedalda) Provinsi pada tahun 2006 menunjukkan air              kecil menengah (IKM) sebanyak 423 ton (Departemen
     sungai-sungai itu sudah tercemar, berdasarkan kriteria mutu       Perindustrian, 2006). Indonesia juga mengimpor B3 dari
     air kelas dua. Sumber pencemar air permukaan dan air tanah        Jepang, China, Perancis, Jerman, India, Belanda, Korea,
     pada umumnya adalah industri, pertanian, dan rumah                Inggris, Australia, dan Singapura.
     tangga. Di Indonesia pada tahun 2004 tercatat ada sekitar
     9.600 industri besar dan menengah yang berpotensi                 3.2. Sasaran Pembangunan Tahun 2006
     mencemari air permukaan dan air tanah. Jumlah tersebut
     menurun sekitar 3% dibandingkan dengan keadaan tahun              Tujuan Jangka Menengah di bidang pengelolaan sumber
     2001. Dan ada 134.000 industri kecil yang berpotensi              daya alam dan lingkungan hidup yang tertuang dalam
     mencemari air permukaan dan air tanah pada tahun 2004.            RPJMN Tahun 2004-2009 adalah: “Membaiknya fungsi
     Jumlah itu meningkat sekitar 14% dibandingkan dengan              lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang
     keadaan tahun 2001.                                               mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan
                                                                       berkelanjutan di selur uh sektor dan bidang
     Penurunan kualitas udara yang disebabkan oleh pencemaran          pembangunan.”
     yang bersumber dari sektor transportasi dan industri terjadi di
     kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung      Adapun sasaran pembangunan di bidang lingkungan hidup
     dan Medan maupun di pusat-pusat pertumbuhan industri.             berdasarkan RKP tahun 2006 adalah:
     Kualitas udara di beberapa kota di Sumatera dan hampir             1. Berkurangnya pencemaran air, udara dan tanah di kota-
     seluruh provinsi di Kalimantan menurun akibat kebakaran                  kota besar disertai pengendalian dan pemantauan
     hutan. Kabut asap kebakaran hutan mengakibatkan kesehatan                terpadu antarsektor;
     masyarakat menurun dan mengganggu transportasi udara,              2. Berkembangnya kemampuan adaptasi terhadap
     sungai, dan darat.                                                       perubahan iklim global;
                                                                          3
                                                                        3. Pemanfaatan keanekarag aman hayati secara
     Timbulan sampah di kota besar dan metropolitan sangat                    berkelanjutan sesuai pedoman IBSAP 2003-2020;
     fluktuatif. Di beberapa kota besar produksi sampah tahun 2005      4. Tersusunnya aturan pendanaan lingkungan yang
     dan 2006 cenderung meningkat rata-rata 20,9%. Pada tahun                 inovatif sebagai terobosan untuk mengatasi kecilnya
     1995 jumlah rata-rata produksi sampah perkotaan di Indonesia             pembiayaan sektor lingkungan hidup; dan
     adalah 0,8 kg per kapita per hari. Pada tahun 2000 meningkat       5. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya
     menjadi 1 kg per kapita per hari, dan tahun 2020 diperkirakan            memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.
     akan meningkat menjadi 2,1 kg per kapita per hari.



24
 2           Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006
               03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup




Secara khusus, sasaran perbaikan pengelolaan sumber daya                sehat dan produktif;
alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terkait          5. Terintegrasinya pembangunan laut, pesisir dan daratan
dengan bidang kehutanan pada RKP tahun 2006 adalah:                     dalam satu kesatuan pengembangan wilayah;
 1. Meningkatnya upaya penanggulangan pembalakan liar              6. Berkembangnya riset dan teknologi bidang kelautan;
    dan penyelundupan kayu;                                        7. Percepatan penyelesaian batas laut dengan negara
 2. Meningkatnya pemanfaatan kawasan hutan melalui                      tetangga;
    penunjukan kawasan hutan serta terwujudnya status              8. Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam laut.
    hukum kawasan hutan yang sudah ditata batas temu
    gelang;                                                       Sasaran perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan
 3. Terlindunginya sumber daya hutan dari kerusakan, antara       pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terkait dengan
    lain melalui penyusunan beberapa peraturan                    bidang pertambangan dan sumber daya mineral pada RKP
    perundangan konservasi dan pengembangan konsep                tahun 2006 adalah:
    dan sistem mekanisme pendanaan berkelanjutan;                  1.    Meningkatnya cadangan, produksi dan ekspor migas;
 4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya hutan           2. Terjaminnya pasokan migas dan produk-produknya
    melalui tata kelola yang baik (good governance) antara lain         untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri;
    melalui pendampingan kelompok usaha produktif dan              3. Meningkatnya investasi pertambangan dan sumber
    pengembangan sistem pengawasan hutan oleh                           daya mineral dengan perluasan lapangan kerja dan
    masyarakat;                                                         kesempatan berusaha;
 5. Terehabilitasinya beberapa daerah aliran sungai (DAS)          4. Teridentifikasinya ”kawasan rawan bencana geologi”
    yang rusak; dan                                                     sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
 6. Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan               5. Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa izin
    antara lain melalui penyusunan data tematik                         (PETI) dan usaha-usaha pertambangan yang merusak
    kehutanan.                                                          dan yang menimbulkan pencemaran.


Sasaran perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan                3.3. Kebijakan Tahun 2006
pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terkait dengan
bidang kelautan pada RKP tahun 2006 adalah:                       Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
 1. Menurunnya kegiatan ilegal dan merusak di wilayah laut        hidup tahun 2006 diutamakan untuk mengarusutamakan
    dan pesisir;                                                  prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh
 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan ekosistem pesisir,          bidang pembangunan. Secara rinci, arah kebijakan yang
    laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu, lestari, dan       ditempuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan
    berbasis masyarakat;                                          pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah sebagai
 3. Meningkat dan berkembangnya kawasan konservasi laut           berikut.
    dan atau pengembangan daerah perlindungan laut;
 4. Terwujudnya ekosistem laut dan pesisir yang bersih,



                                                                        Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006                    25
     03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup




     Kebijakan pembangunan di bidang lingkungan hidup pada            laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara lestari berbasis
     RKP Tahun 2006 diarahkan untuk:                                  masyarakat;
      1. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup     2. Memperkuat pengendalian dan pengawasan dalam
         di tingkat nasional dan daerah;                              pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
      2. Meningkatkan upaya penegakan hukum secara                3. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau
         konsisten kepada pencemar lingkungan;                        kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti
      3. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan          terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan estuaria;
         hidup baik di tingkat nasional maupun daerah; dan        4. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan
      4. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu          hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar (danau, situ,
         lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol          perairan umum), dan pulau-pulau kecil;
         sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.         5. Menjalin kerja sama regional dan internasional dalam
                                                                     rangka penyelesaian batas laut dengan negara tetangga;
     Kebijakan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan         6. Mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan
     pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terkait dengan         pesisir dalam rangka peningkatkan perlindungan
     bidang kehutanan pada RKP tahun 2006 diarahkan untuk:           keselamatan bekerja dan meminimalkan risiko bencana
      1. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan                 alam laut bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir
          meningkatkan keterlibatan masyarakat secara                dan pulau-pulau kecil;
          langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan          7. Mendorong kemitraan dalam rangka meningkatkan
          koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam                 peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan
          wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan             sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
          penegakan hukumnya;                                     8. Memperkuat kapasitas instrumen pendukung
      2. Mencapai kesepakatan antartingkat pemerintahan dan          pembangunan kelautan yang meliputi iptek, sumber
          mengimplementasikan pembagian wewenang dan                 daya manusia, kelembag aan, dan peraturan
          tanggung jawab pengelolaan hutan;                          perundangan.
      3. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam
          pengelolaan hutan;                                     Sedangkan dalam bidang pertambangan dan sumber daya
      4. Memberlakukan moratorium di kawasan tertentu; dan       mineral, kebijakan perbaikan pengelolaan sumber daya alam
      5. Memanfaatkan hasil hutan nonkayu dan jasa               dan pelestarian fungsi lingkungan hidup pada RKP tahun
          lingkungannya secara optimal.                          2006 diarahkan untuk:
                                                                  1. Meningkatkan eksplorasi dalam upaya menambah
     Sementara kebijakan perbaikan pengelolaan sumber daya            cadangan migas dan sumber daya mineral lainnya;
     alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terkait    2. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan
     dengan bidang kelautan pada RKP tahun 2006 diarahkan             aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya
     untuk:                                                           mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman
      1. Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya             hayati dan pencemaran lingkungan;



26
 2            Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006
                03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup




 3. Menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan                                             1.154.598.522.000 yang dimanfaatkan oleh sejumlah sektor,
     dan penegakan hukum secara konsekuen; dan                                                      antara lain KLH, Departemen ESDM, Dephut, Deptan,
 4. Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan,                                              LIPI, Batan, Bapeten, Bakosurtanal, dan Lapan.
     termasuk informasi kawasan yang rentan bencana geologi.
                                                                                                    Keempat program itu adalah:
3.4. Pendanaan Tahun 2006                                                                             1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
                                                                                                             Rp 261.378.975.000
Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia                                                         2. Program Perlindungan dan Konservasi SDA Rp
Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan                                                          437.263.696.000
Belanja Negara (APBN) 2006, besarnya pendanaan untuk                                                  3. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
lingkungan hidup sebesar Rp 3.010.633.692.000. Anggaran                                                      Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rp
tersebut terdiri dari r upiah murni sebesar Rp                                                               294.376.334.000
2.268.551.644.000 dan Pinjaman Hibah Luar Negeri                                                      4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
(PHLN) sebesar Rp 742.082.048.000. Anggaran tersebut                                                         Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rp
tersebar pada berbagai kementerian/lembaga (Lihat                                                            161.579.517.000
Gambar 3.1).
                                                                                                    Pada tahun 2006 terdapat APBN yang dialokasikan melalui
Secara spesifik alokasi anggaran untuk pengelolaan                                                  Belanja Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Bidang
lingkungan yang tersebar di empat program hanya sebesar Rp                                          Lingkungan Hidup (DAK LH). DAK Bidang LH bertujuan


                            Gambar 3.1 Alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup tahun 2006 pada berbagai
                                                      Kementerian/Lembaga

          2,500,000,000



          2,000,000,000



          1,500,000,000



          1,000,000,000



           500,000,000



                     0
                                                                                                                                                                   BAKOSURT
                           DEPDAGRI DEP. ESDM       DEPHUT        DKP        DEP. PU       KLH         BPN        MENEGPDT       LIPI      BATAN        LAPAN                   BAPETEN
                                                                                                                                                                     ANAL

                 Series1   5,000,000   102,956,417 767,461,441 237,820,000 2,188,636,23 379,046,800 488,816,628   3,500,000   69,462,800   1,000,000   4,500,000   68,500,000   1,502,501


        Catatan : Alokasi anggaran tidak termasuk alokasi untuk Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan.
        Sumber : Diolah dari data Indonesian Budget in Brief 2006, Departemen Keuangan, 2006




                                                                                                             Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006                                         27
     03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup




     mendorong daerah melakukan upaya nyata memperbaiki               Dalam kerangka Debt for Nature Swap (DNS), pada tahun 2006,
     kualitas lingkungan. Alokasi DAK Bidang LH tahun 2006            Pemerintah Jerman menyetujui Program DNS yang pertama.
     adalah sebesar Rp 112 miliar yang dialokasikan ke 333            Sebelumnya pengalihan hutang hanya dapat digunakan untuk
     kabupaten/kota.                                                  sektor pendidikan. Selain mendapatkan pengurangan hutang
                                                                      sebesar EUR 12,5 juta, program DNS ini dapat membantu
     Pengalokasian DAK Bidang LH terkait dengan masih                 menggerakan usaha mikro dan kecil (UMK) melalui bisnis
     banyaknya permasalahan lingkungan di daerah terutama             lingkungan seperti usaha daur ulang dan meningkatkan
     masalah air permukaan. Menyadari pentingnya menjaga              persaingan UMK dengan pembiayaan investasi lingkungan.
     kualitas air maka pengalokasian DAK bidang lingkungan            Dana yang disediakan sebesar Rp 68,75 miliar, ini dapat
     hidup diawali untuk perbaikan kualitas air sungai. Untuk         disalurkan selama lima tahun dari tahun 2006 -2010.
     dapat meningkatkan kualitas air sungai diperlukan data awal
     tentang kualitas air sungai saat ini. Pada tahun 2006 DAK LH     Kerja sama pendanaan internasional dengan multilateral trust
     dianggarkan untuk pengadaan peralatan pemantau kualitas          fund di antaranya melalui Global Environment Facility
     air sungai sehingga diperoleh data yang akurat tentang kondisi   (GEF), yang merupakan mekanisme penyediaan dana
     air sungai. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk          berupa hibah (grant) ke negara-negara berkembang untuk
     kegiatan perbaikan kualitas air sungai.                          membiayai kegiatan maupun proyek yang bertujuan
                                                                      melindungi lingkungan di dunia. Mekanisme GEF fokus
     Peningkatan kualitas lingkungan juga melibatkan peran            mendanai bidan keanekaragaman hayati terkait dengan
     lembaga keuangan yang berfungsi menyalurkan dana dan             Konvensi Keanekaragaman Hayati, international waters
     menentukan jenis usaha yang akan dibiayai. Pada bulan            protection, perlindungan lapisan ozon (terkait dengan
     Januari 2005 Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan               Konvensi Perlindungan Ozon dan Protokol Montreal) dan
     Peraturan BI No 7/2/2005 yang mencantumkan aspek                 perubahan iklim (terkait dengan Konvensi Perubahan Iklim),
     lingkungan sebagai salah satu penilaian kualitas aktiva.         land degradation dan persistent organic pollutants.
     Peraturan ini membawa pengaruh yang nyata bagi
     lingkungan karena perbankan hanya memberikan kreditnya           3.5 Kegiatan Utama dan Pendukung KLH 2006
     kepada mereka yang memiliki kegiatan yang memelihara
     lingkungan.                                                      Untuk mencapai sasaran pembangunan lingkungan hidup
                                                                      sesuai dengan RKP 2006, KLH telah melaksanakan
     Dalam kerangka pengembangan pinjaman lunak lingkungan,           kegiatan utamanya yang terfokus pada upaya
     pada tahun 2006 telah tersedia tiga Skema Pinjaman Lunak         pengendalian pencemaran dan pelestarian fungsi
     Lingkungan yang dapat membantu seluruh kegiatan usaha            lingkungan hidup. Kegiatan-kegiatan utama tersebut
     terutama usaha kecil dan menengah dalam mengelola dan            didukung oleh kegiatan-kegiatan pendukung. Kegiatan-
     mengendalikan pencemaran lingkungan.                             kegiatan tersebut diuraikan secara mendetail dalam bagian
                                                                      respon dalam setiap bab.




28
 2           Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006
              03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup




3.5.1   Kegiatan Utama                                        terkotor. Akhirnya status itu mendorong motivasi dan
                                                              menjadi pemersatu komponen kota untuk menuju kota
1. Adipura                                                    bersih dan teduh.


Program Adipura bertujuan untuk mendorong pemerintah          Selain Adipura, kesepakatan menteri lingkungan hidup
daerah dan masyarakat mewujudkan kota yang bersih dan         ASEAN memberikan kota di negara ASEAN yang
teduh dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.      berprestasi mengelola lingkungan perkotaan secara
Setelah empat tahun, Program Adipura telah mencapai hasil     berkelanjutan, menjadi penarik bagi kota-kota di Indonesia
yang cukup menggembirakan, antara lain:                       agar bisa mencapai kualitas kota bertaraf internasional.
 ?
 Meningkatnya jumlah kota yang ikut dari 59 kota (2002)
    menjadi 381 kota pada tahun 2006                          2. Proper
 ?si l p em a n ta ua n fi si k ko ta m enun j ukka n
 Ha
    kencederungan yang terus meningkat/membaik                Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja) adalah
 ?
 Komitmen para bupati/walikota semakin tinggi dalam           rangkaian aktivitas yang dirancang KLH guna meningkatkan
    upaya meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan          kinerja pengelolaan lingkungan hidup di sekitarnya. Program
 ?
 Masyarakat, LSM, perguruan tinggi, media massa beserta       Proper sudah diadopsi di berbagai negara lainnya di Asia,
    pemerintah provinsi telah bersama melakukan evaluasi      Afrika, dan Amerika Latin. Proper adalah program dengan
    kota                                                      semangat penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) dari
                                                              pemerintah bagi dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan.
Peran masyarakat yang menjadi fokus saat ini lebih            Reward diberikan kepada perusahaan yang kinerja
ditingkatkan agar upaya perwujudan kota yang lebih bersih     lingkungannya baik dan punishment diberikan kepada
dan teduh (clean and green city) menjadi perhatian utama      perusahaan yang kinerja lingkungannya buruk. Sejauh ini
pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya upaya itu dapat        Proper dinilai efektif mendorong kinerja perusahaan dalam
dilaksanakan seluruh komponen masyarakat bersama-sama.        pengelolaan lingkungan.


Anugerah Adipura 2006 telah diserahkan Bapak Presiden         Untuk meningkatkan efektifitas Proper, jumlah perusahaan
Republik Indonesia di Istana Negara kepada 45 walikota dan    yang diikutsertakan terus ditambah sesuai dengan kapasitas
bupati. Pada Malam Anugerah Lingkungan Hidup Adipura          sumber daya yang ada. Pada tahun 2006 jumlah perusahaan
2006 Bapak Wakil Presiden memberikan penghargaan bagi         yang ikut dalam Proper mencapai 525 perusahaan. Jumlah
kabupaten/kota yang telah berhasil menata sebagian sarana     perusahaan yang ikut Proper pada tahun mendatang akan
publik di kotanya seperti jalan, pasar, taman, terminal dan   terus ditingkatkan sehingga mencapai critical mass         untuk
sekolah. Dalam acara tersebut diumumkan pula kota             mendorong penaatan.
terkotor yaitu Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota
Banjarmasin dan Kabupaten Tangerang. Pada awalnya
empat kota/kabupaten itu menentang pengumuman kota



                                                                   Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006                        29
     03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup




     3. Langit Biru                                                         Rapid Transit. Gubernur DKI Jakarta, sebagai kepala
                                                                            daerah menerima penghargaan tersebut
     Beberapa kegiatan penting untuk mengendalikan pencemaran
     lingkungan dari emisi kendaraan bermotor dan mendorong          4. Pengelolaan Sungai dan Danau
     penggunaan energi ramah lingkungan selama tahun 2006
     adalah sebagai berikut:                                         Beberapa kebijakan KLH yang sangat penting dalam
      ?Meningkatkan penggunaan bahan bakar ramah                     pengelolaan sungai dan danau dalam tahun 2006, yaitu :
          lingkungan sebagai bahan bakar nabati (biofuel) seperti
          biodiesel, etanol, gasohol. Inpres No 5 tahun 2006         i.     Rancangan Perpres Penetapan Kelas Air dan Pemulihan Kualitas
          mengenai Bahan Bakar Nabati. Bahan bakar alternatif               Air Sungai Ciliwung
          telah disosialisasikan di daerah Cirebon, Bandung dan             Untuk memadukan pengelolaan lingkungan sungai
          Jakarta. Di daerah Malang, Jawa Timur, ada pompa                  secara komprehensif, KLH menyusun penetapan kelas
          bensin yang menyediakan bio-premium yaitu bensin                  air dan master plan pemulihan kualitas air sungai sebagai
          yang dicampur dengan etanol. Sedangkan solar yang                 acuan bagi penyusunan pola dan rencana pengelolaan
          dicampur dengan 10% biofuel, telah tersedia di 190                sumber daya air untuk setiap wilayah sungai. Saat ini telah
          pompa bensin di Jakarta.                                          disusun master plan untuk Sungai Ciliwung, Citarum,
      ?Mendesak pemanfaatan teknologi terkini melalui                       Cisadane, Citanduy dan Progo. Sedangkan Rancangan
          pengetatan standar emisi, pengetatan kendaraan tipe               Perpres yang telah disusun adalah penetapan kelas air
          baru, Mandatory Disclosure of Automatic Emissions, dan            Sungai Ciliwung.
          verifikasi dokumen kendaraan. Selain itu juga telah
          ditetapkan metode pengujian emisi kendaraan bermotor       ii. Rancangan Per pres Pengelolaan Kawasan Gambut
          di jalan sebagai acuan untuk penaatan emisi kendaraan di          Sebagai tindak lanjut Rakor Pengelolaan Kawasan
          daerah.                                                           Gambut tanggal 5 Mei 2005, KLH telah menyiapkan
      ? bulan Juli 2006 seluruh pompa bensin sudah
       Pada                                                                 Rancangan Perpres Pengelolaan Kawasan Gambut dan
          menyediakan bensin bebas timbal.                                  Rancangan Kepres Komite Pengelolaan Kawasan
      ?Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor pribadi di                  Gambut sebagai landasan operasional.
          lima kota besar. Hasilnya adalah 80% kendaraan
          bermotor tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan.         5.     Program Menuju Indonesia Hijau (MIH)
      ? tanggal 13-14 Desember yang lalu telah
       Pada
          dilaksanakan BAQ (Better Air Quality) Asia di              Pada tahun 2006 telah dilakukan pemantauan tingkat tutupan
          Yogyakarta. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah     vegetasi di 310 kabupaten. Kabupaten yang memilik nilai
          mengomunikasikan serangkaian upaya meningkatkan            tutupan vegetasi lebih dari 80 adalah:
          kualitas udara yang lebih bersih di negara Asia.                ?Sumatera: Kabupaten Mandailing Natal, Gayo
          Indonesia mendapatkan penghargaan internasional atas              Lues, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Barat
          keberhasilannya penerapan sistem transportasi Bus                 Daya, Dairi, Aceh Jaya, Pidie, Aceh Tengah dan



30
 2           Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006
                                                      05.Udara Dan Atmosfer
                03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup




     Karo (Dataran Tinggi); Kabupaten Nagan Raya,               6. Program Pemberdayaan Masyarakat
     Langkat, Bireun, Aceh Timar, Padang Sidempuan, Aceh
     Utara, Tapanuli Utara dan Muko-muko (Dataran               Dalam memecahkan masalah lingkungan yang semakin
     Rendah);                                                   kompleks, diperlukan partisipasi masyarakat yang mempunyai
 ? tidak ada kabupaten yang memiliki nilai tutupan
  Jawa:                                                         inisiatif membela lingkungan hidup. Untuk itu KLH
     vegetasi lebih dari 80;                                    mengembangkan program pemberdayaan masyarakat “Warga
 ? limantan: Kabupaten Kapuas Hulu
  Ka                                                            Madani” yang menunjang terciptanya masyarakat yang sadar,
     (Dataran Tinggi); Kabupaten Barito Utara, Sambas dan       peduli dan mempunyai tuntutan akan lingkungan yang baik
     Kutai Timur (Dataran Rendah);                              dan sehat. KLH membangun aliansi strategis masyarakat
 ?l a w e s i : K a b u p a t e n K o l a k a ( D a t a r a n
  Su                                                            peduli lingkungan dengan membentuk kader lingkungan dan
     Tinggi);                                                   komunitas media massa yang memiliki komitment kuat pada
 ?Papua: K abupaten Sar mi, Sorong, Puncak                      pelestarian lingkungan. Aliansi strategis itu antara lain dalam
     Jaya, Jayapura, Waropen dan Paniai (Dataran Tinggi);       bentuk forum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peduli
 ?Pulau Kecil: Kabupaten Nias, Mentawai, Nias                   Lingkungan dan Environmental Parliament Watch. Sinergi
     Selatan, Simeulue, Jembrana dan Sumbawa                    kedua forum itu diharapkan dapat mewujudkan good
                                                                environmental governance.
Program MIH berupa kegiatan pemulihan kerusakan
lingkungan dengan pendekatan peningkatan tambahan               Sebanyak 228 penerima penghargaan lingkungan Kalpataru
pendapatan (income generating) seperti:                         diharapkan dapat menjadi panutan masyarakat.
                                                                Pengembangan kader perorangan dan kader kelompok di
?Pemulihan daerah tangkapan air Danau Limboto                   kawasan perkotaan dan perdesaan menggunakan pendekatan
     melalui penanaman jarak dan bantuan peralatan              cluster beberapa kawasan. Pengintegrasian program
     mesin pemerah minyak jarak kepada kelompok                 lingkungan hidup ke dalam organisasi kemasyarakatan
     masyarakat.                                                berpotensi besar mengajak kelompok strategis yang belum
 ?habilitasi hutan mangrove berbasis
  Re                                                            fokus pada kegiatan lingkungan. Kesepakatan kerja sama
     masyarakat di Jawa Tengah menunjukkan bahwa                dengan ormas agama seperti Muhammadiyah, Muslimat NU,
     kegiatan perlindungan lingkungan juga dapat                GP Ansor, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI),
     dilakukan bersamaan dengan peningkatan                     organisasi profesi seperti Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
     masyarakat melalui usaha budi daya kepiting                serta organisasi sosial kemasyarakatan seperti Karang Taruna,
     bakau, pembenihan anakan mangrove, budi daya               Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM),
     bandeng dan udang serta tumpang sari antara tanaman        Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan
     melati dan mangrove.                                       Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) telah terjalin untuk
                                                                mengarusutamakan lingkungan pada program-program kerja
                                                                organisasi itu.




                                                                      Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006                      31
     03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup




     Untuk mencapai perubahan sikap, perilaku dan etika, sejak    c.   Merevisi Kepmen LH No 40 Tahun 2000 tentang
     tahun 2006 KLH melaksanakan Program Adiwiyata yaitu               Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Amdal dan Kepmen
     program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan pada              LH No 41 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan
     tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA. Program itu juga              Komisi Penilai Amdal. Masih mengikuti semangat
     dilaksanakan di pondok pesantren untuk membangun                  Inpres No 3 Tahun 2006, revisi dua kepmen itu adalah
     pondok pesantren ramah lingkungan (Eko-Pesantren).                untuk mengurangi nuansa birokratis dengan menghapus
                                                                       proses penilaian Amdal di kabupaten/kota.
     7.   Amdal
                                                                  Terkait dengan percepatan rekonstruksi di NAD, KLH
     Pada awal tahun 2006, Presiden RI mengeluarkan Inpres No 3   bersama Bapedalda Aceh memfasilitasi pelaksanaan Amdal
     Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim           61 proyek, dengan dukungan beberapa penyandang dana
     Investasi. Berangkat dari Inpres tersebut, KLH pada tahun    (UNDP, GTZ dan Danida) sehingga tidak terjadi
     2006 telah merevitalisasi sistem Amdal antara lain:          keterlambatan rekonstruksi NAD. Kebijakan percepatan
                                                                  Amdal ini didasarkan pada Kepmen LH Nomor 308 Tahun
     a.   Merevisi Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999          2005.
          Statusnya pada saat ini sudah sampai pada naskah
          akademis dan dalam proses legal drafting. Beberapa      8.   Pengelolaan B3 dan Limbah B3
          penekanan dalam revisi tersebut adalah :
          ?Sanksi hukum bagi pelanggar Amdal;                     Untuk mengendalikan dampak pencemaran B3 dan limbah
          ?Pengaturan otorisasi Amdal (desentralisasi);           B3, KLH telah mendorong registrasi B3 yang masuk dan
          ?Pengenalan berbagai perangkat pengelolaan              digunakan di Indonesia, menerapkan sistem perizinan
              lingkungan yang mendukung kinerja sistem Amdal      pengelolaan limbah B3, mendorong pengelolaan limbah B3
              (ERA, audit lingkungan, SEA);                       yang efisien dan efektif melalui kegiatan reduce, recyce, dan
          ?Perbaikan mekanisme Amdal.                             recovery (3R) yang bisa meningkatkan nilai ekonomi limbah
                                                                  B3, dan mengawasi pengelolaan limbah B3 melalui kegiatan
     b.   Merevisi Kepmen No 17 Tahun 2001 menjadi Permen         Proper maupun non-Proper.
          No 11/2006 Aturan ini berkenaan dengan jenis usaha
          dan/atau kegiatan yang wajib Amdal. Prinsipnya,         Selama periode Januari-September 2006 KLH telah
          perubahan peraturan ini adalah untuk memperbaiki        mengeluarkan izin pengelolaan limbah B3 sebanyak 491
          iklim investasi, misalnya menyeleksi daftar kegiatan    izin. Secara umum, jumlah izin pemanfaatan pemanfaatan
          wajib Amdal dengan lebih baik, sehingga mengurangi      limbah B3 meningkat. Peningkatan ini menunjukkan KLH
          daftar panjang yang wajib Amdal. Upaya yang             perlu memprioritaskan pelaksanaan prinsip 3R.
          dilakukan ini bukanlah dalam konteks untuk              Berdasarkan data yang ada total limbah B3 yang telah
          mengurangi mutu Amdal, tetapi lebih mempermudah         dimanfaatkan selama tahun 2006 mencapai 1.681.536,268
          prosedur dan metodologi.                                ton, meningkat 65,6% dari tahun sebelumnya. Tahun 2006



32
 2           Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006
                                                     05.Udara Dan Atmosfer
               03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup




KLH juga telah memulihkan kualitas lingkungan lahan yang        perusahaan terlibat kasus pembakaran lahan tahun 2006. Ada
terkontaminasi limbah B3 seluas 11,97 ha dengan total           tiga perusahaan penanaman modal asing dari Singapura dan
9.200,93 ton limbah B3.                                         tiga dari Malaysia yang didakwa membuka lahan dengan
                                                                membakar.
9. Pesisir dan Laut
                                                                Dari Tabel 3.1 tergambar membaiknya upaya membawa
Pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut               kasus lingkungan ke pengadilan. Sayangnya vonis hakim yang
memerlukan upaya pengelolaan terpadu antarsektor dan            dijatuhkan belum memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan
daerah. Misalnya, tiga provinsi --DKI Jakarta, Jawa Barat dan   lingkungan.
Banten-- perlu bekerja sama mengelola sungai yang menjadi
sumber pencemar dan kerusakan Teluk Jakarta dan                   Indonesia terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan COP
                                                                  (Conference of the Parties) 13 UNFCCC (United Nations
Kepulauan Seribu.
                                                                  Framework Convention on Climate Change), yang akan
                                                                  berlangsung di Bali tanggal 3-14 Des 2007.
KLH telah menyelesaikan rancangan peraturan presiden
terkait dengan penanggulangan keadaan darurat tumpahan            Pertemuan yang akan dihadiri oleh kurang lebih 10.000 peserta
minyak di laut. Rancangan itu sudah disetujui oleh semua          ini diharapkan menyepakati pemberian insentif berbagai upaya
                                                                  pencegahan pemanasan global yang terkait dengan pelestarian
instansi terkait termasuk Sekretariat Kabinet.
                                                                  hutan, adaptasi terhadap kenaikan permukaan air laut dan
                                                                  perubahan iklim (perubahan musim hujan dan kemarau), dan
10. Penegakan Hukum                                               peng galangan dana untuk kegiatan pembangunan
                                                                  berkelanjutan.
Sejak tahun 2002 sampai tahun 2006, 31 perusahaan telah
diajukan ke pengadilan. Dua puluh delapan kasus di antaranya
telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap. Saat ini        11.    Perubahan Iklim
ada 41 perusahaan sedang dalam proses penyidikan baik oleh
PPNS ataupun Polisi. Dari 41 perusahaan tersebut, 28            Pada tahun 2006 telah ditetapkan kuota untuk impor CFC


                                    Tabel 3.1 Penegasan Kasus Lingkungan Hidup 2002-2006
                                                                 Jumlah
                 Tahun                  Putusan Hakim                                     Keterangan
                                                                 Perkara
                                  Terbukti Bersalah                   2
                   2002
                                  Bebas Murni                         2
                                  Terbukti Bersalah                   7        Percobaan
                2003-2004
                                  Bebas Murni                         1
                                                                               · Penjara (1 kasasi)
                                                                                    5
                                  Terbukti Bersalah                   17
                2005-2006                                                      · Hukuman Percobaan
                                                                                    12
                                  Bebas Murni                         1        Proses Kasasi
           Sumber : KLH,2006




                                                                       Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006                     33
     03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup




     adalah 2.331 dan methyl bromida untuk kegiatan fumigasi                          Kebijakan Kemanan Hayati (UU 21/2004 tentang Ratifikasi
     pergudangan 54 ton. Pada tahun 2007 kuota BPO (bahan                             Protokol Cartagena Keamanan Hayati dan Peraturan
     perusak ozon) akan terus dikurangi yaitu sebesar 1.122 ton                       Pemerintah Nomor 21/2005 tentang Keamanan Hayati
     CFC dan 21 ton untuk methyl bromida. Penghentian impor                           Produk Rekayasa Genetik). Penandatanganan deklarasi
     CFC dan MBr untuk fumigasi pergudangan akan mulai                                bersama antara KLH, Departemen Kehutanan serta empat
     berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.                                             kabupaten (Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Tebo dan
                                                                                      Tanjung Jabung Barat) untuk mengelola Taman Nasional
     Pada tahun 2006 telah dihapuskan pemakaian BPO sebesar                           Bukit Tigapuluh (TNBT) dan daerah penyangga secara
     1.209 ton di berbagai sektor melalui kegiatan alih teknologi                     terpadu.
     pada industri pengguna BPO, pendistribusian peralatan
     daur ulang CFC, serta pengadaan peralatan untuk pusat                            13.    Produksi Bersih dan Ekolabel
     reklamasi CFC.
                                                                                      a. Pusat Produksi Bersih Nasional, Ekolabel dan ISO 14001.
     Dalam usaha penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) global                                Pusat Produksi Bersih Nasional yang telah beroperasi
     melalui CDM (clean development mechanism), KN-MPB (Komisi                              sejak tahun 2004 mengeluarkan berbagai seri panduan
     Nasional Mekanisme Pembangunan Berkelanjutan) telah                                    dan modul pelatihan bersih beberapa sektor kegiatan.
     menyetujui 10 proyek tingkat nasional dan baru delapan yang                            Untuk program ekolabel, sertifikasi ekolabel indonesia
     telah terdaftar di tingkat internasional (disetujui oleh Dewan                         yang pertama telah diberikan untuk produksi kertas
     Eksekutif) sebagai proyek CDM. Kedelapan proyek yang                                   cetak. Pada saat ini Sekitar 400 perusahaan di
     diusulkan tersebut bisa mengurangi emisi CO2 setara karbon                             Indonesia telah bersertifikat ISO 14001, SNI Sistem
     kurang lebih 12.536.987 ton untuk rata-rata tujuh tahun.                               Manajemen Lingkungan dan SNI pendukungnya telah
     Kalau diasumsikan 1 ton harganya US$ 7/ton maka                                        tersedia.
     Indonesia berpotensi mendapatkan US$ 87.758.167 atau
     sekitar Rp 800 miliar.                                                           b. Peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan.
                                                                                            Upaya ini dicapai dengan terbitnya Permen LH No 6
     12. Keanekaragaman Hayati                                                              Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Standardisasi
                                                                                            Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan,
     Saat ini sedang disusun Rancangan Undang-Undang                                        Keputusan MENLH No. 238 Tahun 2006 tentang Panitia
     Pengelolaan Sumber Daya Genetik (RUU PSDG). RUU                                        Teknis Perumusan Standar Kompetensi Personil dan
     PSDG sangat penting untuk segera diselesaikan dan dijadikan                            Lembaga Jasa Lingkungan, Kelompok Kerja Nasional
     undang-undang, karena belum ada aturan yang memadai                                    (Pokjanas) Kompetensi Lingkungan, sebagai forum
     u n t u k m e l i n d u n g i , m e n g e l o l a , m e n g o n s e r va s i ,         konsultasi stakeholders.
     memanfaatkan, mengatur akses sumber daya genetik, dan
     membagi keuntungan dari pemanfaatan kekayaan sumber
     daya genetik Indonesia.



34
 2             Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006
               03.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup




3.5.2 Kegiatan Pendukung


Kegiatan-kegiatan utama di atas didukung oleh kegiatan-
kegiatan pendukung seperti: pengembangan komunikasi,
informasi dan edukasi, pemberdayaan masyarakat,
pendidikan dan latihan, penyusunan perundangan di bidang
lingkungan hidup, pengembangan pembiyaan lingkungan
melalui mekanisme: kredit lunak, DNS, CDM, Payment of
Environmental Services (PES), dana alokasi khusus (DAK)
lingkungan hidup, dan kegiatan kerja sama luar negeri.




                                                           Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006   35