PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DITINJAU DARI SUDUT HUKUM by broverya75

VIEWS: 2,639 PAGES: 9

									204 ANALISIS, TAHUN II, NOMOR 4, Oktober 2001

                          PEMBERDAYAAN
                 SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH
              DITINJAU DARI SUDUT HUKUM KEPEGAWAIAN

                     THE EMPOWERMENT OF THE GOVERNMENT
                        HUMAN RESOURCES VIEWED FROM
                             THE PERSONNEL LAW


                                                 ISMAIL SAID *

                                                     Abstract
             This research was carried out in South Sulawesi and East Java from March up to
             October 1999 with 318 respondents. The research focuses on the recruitment system,
             development, establishment, payment of wages, and supervising system of civil servant
             analyzed from the personnel law point of view concerning the government regulation no.
             6 of 1976; no. 14 of 1994; no. 15 of 1994 and no. of 6 1997 as well as Preidential
             Directive no. 15 of 1983.
             The recruitment system is not appropriate to the aspect of quality because both selection
             process and information for applicants are not objective and transparent. In addition,
             the development system has not met the recruitment of each civil servant as unclear
             criteria of carier and work achievement. Bisides, the establishment is less profesianally
             enforced, even it’s often regarded to hamper civil servant to occupy a certain position.
             The findings also indicate that salary is still under the standard of living and supervision
             run by the leader gives no effect to decrease corruption, collusion and nepotism
             enforcement.

             Key words: pemberdayaan, pengadaan pegawai, pengembangan, pembinaan, peng-
                        gajian, pengawasan


                 PENDAHULUAN                                  suatu aktivitas dengan kewenangan dan
                                                              tanggung jawab yang dimilikinya.
     Pemberdayaan mengandung         makna
adanya perubahan pada diri seseorang dari                          Ada     beberapa      pendapat      tentang
ketidak mampuan menjadi mampu, dari                           pengertian pemberdayaan. Empowerment
ketidak-memiliki     kewenangan    menjadi                    berasal dari kata power yang artinya control,
memiliki kewenangan, dari ketidak-mampuan                     authority, dominion. Awalan emp artinya to put
untuk bertanggung jawab menjadi memiliki                      on to atau to cover with jelasnya more power.
tanggung jawab terhadap sesuatu yang                          Jadi empowering artinya is passing on
dikerjakan. Pemberdayaan aparatur berarti                     authority and responsibility yaitu lebih berdaya
memberikan kesempatan kepada seorang                          dari sebelumnya dalam arti wewenang dan
pegawai negeri sipil (PNS) untuk melakukan                    tanggung jawabnya termasuk kemampuan

*   Staf pengajar pada STIA-LAN Makassar
                                                                 Ismail, Permberdayaan … 205

individual yang dimilikinya (Soerjono, 1999 :    objektif, maka komposisi PNS yang ada tidak
4).                                              sejalan dengan harapan pemberdayaan.
      Wellins, (dalam Soerjono, 1999 : 4)              Dalam kaitan pengembangan PNS, dapat
mengamati, bahwa empowered individuals           dikemukakan bahwa penyelenggaraan diklat
know that their jobs belong to them. Given a     selama ini cenderung hanya bersifat
say in how things are done, employees feel       formalistis. Kecenderungan demikian itu tidak
more responsible. When they feel responsible,    menghasilkan       output   yang    berkualitas
they show more initiative in their work, get     melainkan      kuantitas   penyelenggaraannya
more done, and enjoy the work more.              belaka.. Kenyataan ini tentu tidak sejalan
      Pandangan Tjiptono (1996 : 108) tidak      dengan hakikat pengembangan sebagai suatu
jauh berbeda yaitu pemberdayaan adalah upaya     usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis,
memberikan       otonomi,   wewenang      dan    teoretis, konseptual dan moral karyawan sesuai
kepercayaan kepada setiap individu dalam         dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui
suatu organisasi, serta mendorong mereka         pendidikan dan latihan, (Hasibuan 1994 : 76).
untuk kreatif agar dapat merampungkan                  Sebenarnya, pengembangan sumber daya
tugasnya sebaik mungkin.                         manusia ditujukan untuk mewujudkan manusia
      Untuk mewujudkan pemberdayaan yang         pembangunan yang berbudi luhur, tangguh,
dimaksud, maka diperlukan perubahan              cerdas dan terampil, mandiri dan memiliki rasa
peraturan perundang-undangan yang mengatur       kesetiakawanan, bekerja keras, produktif,
mengenai      kepegawaian    yang    meliputi    kreatif dan inovatif, berdisiplin dan
pengadaan,      pengembangan,     pembinaan,     berorientasi      ke masa      depan     untuk
penggajian, dan pengawasan                       menciptakan kehidupan yang lebih baik,
                                                 (Tjiptoherijanto dan Abidin 1993 : 41). Namun
      Pengadaan SDM dimaksudkan untuk
                                                 demikian, pengembangan PNS melalui
mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia,
                                                 pendidikan dan pelatihan yang meliputi
sedangkan rekruitmen biasanya ditujukan
                                                 prajabatan, administrasi umum (Adum), dan
untuk penarikan SDM baru dari luar
                                                 Diklat staf pimpinan administrasi tingkat
perusahaan atau organisasi (Saydam 1996 :
                                                 pertama (Spama) yang merupakan salah satu
82). Selanjutnya dikemukakan Zainun (1996 :
                                                 persyaratan untuk diangkat menjadi PNS
31) bahwa : Pengadaan diartikan sebagai suatu
                                                 maupun untuk menduduki jabatan struktural,
proses kegiatan untuk mengisi formasi yang
                                                 masih terlihat berbagai kelemahan.
lowong, mulai dari perencanaan (tentunya
rencana pengadaan), pengumuman, pelamaran,             Kelemahan       yang dimaksud meliputi
penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan      rekruitmen calon peserta diklat, kurikulum,
penempatan.                                      widyaiswara, sarana dan prasarana penunjang,
                                                 dan     profesionalisme     pengelola    diklat.
      Pengadaan PNS yang selama ini
                                                 Berdasrkan ini, tentu sangat sulit diharapkan
dilakukan melalui seleksi cenderung tidak
                                                 munculnya keluaran yang berkualitas untuk
objektif dan bersifat formalitas terhadap
                                                 mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
ketentuan peraturan kepegawaian, ternyata dari
                                                 fungsi organisasi.
banyaknya tuntutan dan gugatan para pencari
kerja yang melihat bahwa pengadaan PNS                 Tentang masalah pemberdayaan yaitu
selama ini dilakukan cenderung bermuatan         berupa pembinaan PNS ditegaskan perlunya
politik, korupsi, kolusi dan nepotisme, dan      diarahkan untuk dapat menjamin (sasaran-
hasilnya sudah dapat diketahui sebelum           sasaran):
pengumuman hasil penyaringan ditetapkan.         1. Agar        satuan organisasi      Lembaga
Akibat dari praktek pengadaan yang dilakukan         Pemerintah mempunyai jumlah dan mutu
selama ini tidak bersifat transparan dan             pegawai yang rasional berdasarkan jenis,
                                                                   Ismail, Permberdayaan … 206

    sifat dan beban kerja yang dibebankan           layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-
    kepadanya.                                      jasanya dalam mencapai tujuan organisasi
2. Pembinaan yang terintegrasi          terhadap    Hasibuan 1994 : 134.
    seluruh Pegawai Negeri Sipil, artinya                 Penggajian PNS yang selama ini diterima
    bahwa terhadap semua Pegawai Negeri             masih sulit untuk meningkatkan kesejahteraan
    Sipil berlaku ketentuan yang sama.              setiap PNS dan keluarganya. Kenyataan ini
3. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar        semakin menjauh dari aspek keadilan, dimana
    sistem karier dan sistem prestasi kerja.        di satu sisi seseorang dituntut berdayaguna
                                                    disisi lain penghasilannya belum memadai
4. Pengembangan sistem penggajian yang
                                                    untuk menutupi kebutuhan setiap bulannya.
    mengarah kepada penghargaan terhadap
    prestasi dan besarnya tanggung jawab.                 Akan halnya dengan pengawasan dalam
                                                    hubungannya          dengan      pemberdayaan
5. Pelaksanaan tindakan korektif yang tegas
                                                    diungkapkan oleh Terry, bahwa, Control is to
    terhadap pegawai yang nyata-nyata
                                                    determine what is accomplished, evaluated it,
    melakukan pelanggaran terhadap norma-
                                                    and apply corrective measures, if needed to
    norma kepegawaian.
                                                    insure result in keeping with the paln
6. Penyempurnaan         sistem     administrasi    Pengawasan adalah untuk menentukan apa
    kepegawaian dan sistem pengawasannya.           yang telah dicapai, mengadakan evaluasi
7. Pembinaan kesetiaan dan              ketaatan    atasnya, dan mengambil tindakan-tindakan
    penuh Pegawai Negeri Sipil terhadap             korektif, bila diperlukan, untuk menjamin agar
    Pancasila, UUD 1945, Negara dan                 hasilnya sesuai dengan rencana, Sujamto 1986
    pemerintah, (Widjaja 1986 : 26).                : 17). Apa yang terlihat dalam masyarakat ialah
      Pembinaan yang dilakukan terhadap PNS         bahwa, aparatur yang ditugaskan untuk
yang antara lain pembinaan karier dan prestasi      melakukan pengawasan masih sulit bertindak
kerja belum berjalan secara baik, disebabkan        secara efektif, yang tentu saja dapat
oleh lemahnya tolok ukur yang dijadikan dasar       menimbulkan penyalahgunaan wewenang,
untuk mengetahui apakah seseorang telah             yang menyebabkan semakin suburnya praktek
berprestasi atau tidak berprestasi. Salah satu      korupsi, kolusi dan nepotisme dalam
tolok ukur yang digunakan selama ini yaitu          pemerintahan.
daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)
yang cenderung bersifat subjektif. Demikian                        PERMASALAHAN
pula halnya penempatan seseorang sering tidak
sesuai karier yang dimilikinya, sehingga                  Sejalan dengan apa yang telah
cenderung      penempatan       PNS      tersebut   dikemukakan pada pembahasan sebelumnya,
berdasarkan kemauan subjektif pula.                 maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai
                                                    berikut :
      Salah satu hal yang penting pula dalam
kaitannya dengan pemberdayaan aparatur              1. Bagaimanakah sistem pengadaan pegawai
pemerintah, adalah perolehan gaji yang layak           yang dapat memberdayakan SDAP.
untuk memenuhi kehidupan PNS tersebut dan           2. Bagaimanakah pengaruh sistem pengem-
keluarganya. Gaji PNS erat kaitannya dengan            bangan melalui pendidikan dan pelatihan
usaha untuk meningkatkan kemampuan                     terhadap     pemberdayaan      aparatur
seorang PNS, dalam upaya pencapai tujuan               pemerintah.
organisasi. Hal itu sesuai pandangan, Flippo,       3. Bagaimanakah pengaruh sistem pembinaan
bahwa wages is defined as the adequate and             yang ada dalam peraturan kepegawaian
equitable renumeration of personnel for their          terhadap     pemberdayaan      aparatur
constribution to organizational objectives Upa         pemerintah.
didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan
                                                                    Ismail, Permberdayaan … 207

4. Sejauhmanakah sistem penggajian dapat            Selatan serta Kanwil Departemen Tenaga Kerja
   memenuhi kebutuhan minimal seorang               Jawa Timur.
   pegawai.                                               Berdasarkan penentuan lokasi penelitian
5. Bagaimanakah pengaruh sistem pengawas-           yang telah dikemukakan tersebut, maka jumlah
   an terhadap    pemberdayaan    aparatur          responden 318 orang.
   pemerintah                                             Analisis data menggunakan metode :
                                                    1. Analisis kualitatif, bagi data yang bersifat
        TUJUAN DAN KEGUNAAN                            deskriptif, dengan menguraikan makna dari
      Bertolak dari permasalahan tersebut,             setiap ungkapan yang dikemukakan,
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :         selanjutnya disimpulkan secara kualitatif.
Tujuan                                              2. Analisis kuantitatif, dilakukan berdasarkan
                                                       perhitungan dengan menggunakan analisis
      Untuk mengetahui tentang masalah                 statistik Tabel frekuensi, statistik dekriptif,
kepegawaian yang kemudian selanjutnya                  regresi, korelasi. dan uji-X2. Melalui
memberikan       masukan      dan    sumbangan         analisis dijelskan mengenai hubungan
pemikiran dalam rangka penyusunan peraturan            pemberdayaan          dengan       pengadaan,
perundang-undangan         beserta     ketegasan-      pengembangan, pembinaan, penggajian, dan
ketegasan dalam implementasinya yang                   pengawasan yang diberlakukan dalam
berkaitan dengan pengadaan, pengembangan,              pemberdayaan         aparatur      pemerintah.
pembinaan, penggajian dan pengawasan yang              Penelitian diadakan pada bulan Maret
akan datang agar dapat memberdayakan                   sampai dengan Oktober 1999
aparatur pemerintah.
Kegunaan Penelitian
                                                               HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Dapat memberikan masukan bagi penentu
    kebijakan untuk melakukan perubahan             Pengadaan
    peraturan kepegawaian yang mencermin-                Hasil penelitian menunjukkan sekalipun
    kan pemberdayaan aparatur pemerintah.           proses pengadaan yang dilakukan cenderung
2) Dapat       memberikan       solusi     sistem   sesuai dengan ketentuan yang ada, namun
    pengadaan, pengembangan, pembinaan,             dalam kenyataan pegawai yang diterima tidak
    sistem penggajian dan pengawasan yang           mampu untuk diberdayakan. Nampaknya
    lebih baik dalam peraturan kepegawaian          penyampaian        secara   terbuka     kepada
    yang sesuai dengan tuntutan pemberdayaan        masyarakat tentang adanya penerimaan PNS
    aparatur pemerintah.                            tidak dilakukan secara transparan dan obyektif.
3) Berguna juga bagi peneliti dimasa akan           Ini membuktikan bahwa aparatur pemerintah
    datang dalam menciptakan pemberdayaan           yang menangani pengadaan PNS hanya
    aparatur pemerintah.                            bersifat formalitas.
                                                          Tabel 1 memperlihatkan hubungan antara
             METODE PENELITIAN                      pengadaan dengan pemberdayaan.
    Penelitian ini dilaksanakan di Kanwil
Departemen Tenaga Kerja dan Pemda Sulawesi
                                                                    Ismail, Permberdayaan … 208

                        Tabel 1 : Hubungan Pengadaan terhadap Pemberdayaan
                                                     Pengadaan
     Pemberdayaan        Tidak Sesuai   Kurang Sesuai    Sesuai           Sangat       Jumlah
                                                                          Sesuai
 Tidak                      10              9                 6              2           27
 Memberdayakan            3.1 %           2.8 %            1.9 %          0.6 %        8.5 %
 Kurang                     13              11               69             44          137
 Memberdayakan            4.1 %           3.5 %            21.7 %         13.8 %       43.1 %
 Memberdayakan               2               6               29             82          119
                          0.6 %           1.9 %              9.1          25.8 %       37.4 %
 Sangat                      0              0                 4             31           35
 Memberdayakan            0.0 %           0.0 %            1.3 %          9.7 %        11.0 %
                            25              26              108            159          318
                          7.9 %           8.2 %            34.0 %         50.0 %       100 %
    Sumber : Olahan Data Primer, Oktober 1999

     Tabel di atas, menunjukkan bahwa 25.8 %       dengan peraturan yang dimaksud tersebut
menyatakan pengadaan yang dilakukan selama         hanya bersifat formalitas.
ini sangat sesuai dan diberdayakan, 21.7 %         Pengembangan
yang menyatakan pengadaan yang dilakukan
                                                        Hasil penelitian menunjukkan bahwa
selama ini sesuai tetapi kurang diberdayakan.
                                                   diklat-diklat yang telah diselenggarakan berupa
Pernyataan ini menggabarkan pengadaan yang
                                                   prajabatan, administrasi umum (ADUM)
selama ini dilakukan telah memenuhi
                                                   Diklat Staf administrasi tingkat pertama
persyaratan yang diharapkan dalam peraturan
                                                   (SPAMA), malah cenderung menghambat
perundang-undangan yang berlaku, namun
                                                   seseorang untuk menduduki jabatan struktural.
masih sulit memberdayakan. Ini membuktikan
                                                   Kenyataan      ini    menimbulkan      berbagai
PNS yang diterima tidak memiliki kompetensi.
                                                   permasalahan, sehingga perlu dilakukan
     Dengan demikian dapat disimpulkan             penyempurnaan yang meliputi persyaratan,
secara kualitatif bahwa PNS yang diterima          kurikulum, widyaiswara, sarana dan prasarana,
selama ini tidak sesuai dengan tuntutan            dan pengelola-pengelola yang profesional.
pemberdayaan, sehingga terkesan kesesuaian

                     Tabel 2 : Hubungan Pengembangan Terhadap Pemberdayaan
                                                   Pengembangan
  Pemberdayaan      Tidak Sesuai   Kurang Sesuai        Sesuai       Sangat Sesuai     Jumlah
Tidak                    19              7                 0                1             27
Memberdayakan          6.0 %          2.2 %             0.0 %            0.3 %          8.5 %
Kurang                   70             42                23                2            137
Memberdayakan          22.0 %         13.2 %            7.2 %            0.6 %         43.1 %
Memberdayakan            35             19                40               25            119
                       11.0 %         6.0 %             12.6 %           7.9 %         37.4 %
Sangat                    0              0                13               22             35
Memberdayakan          0.0 %          0.0 %             4.1 %            6.9 %         11.0 %
                        124             68                76               50            318
                       39.0 %         21.4 %            23.9 %          15.7 %         100 %
Sumber : Olahan Data Primer, Oktober 1999
                                                                        Ismail, Permberdayaan … 209

     Dalam kaitan uji tersebut hubungan                       Dibandingkan dengan Malaysia untuk
antara    pengembangan      PNS     dengan               mengetahui apakah seseorang dapat dikatakan
pemberdayaan sangat kuat.                                berprestasi atau tidak, memiliki pengukuran
     Tabel tersebut menunjukkan bahwa                    yang jelas seperti.
terdapat 22.0 % yang menyatakan bahwa                    1. Butir-butir Pribadi dan Perkhidmatan.
pengembangan yang dilakukan selama ini tidak             2. Kurnian dan Penghargaan.
sesuai dan kurang memberdayakan, 12.6 %                  3. Kemahiran Bahasa.
yang     memberikan      jawaban     bahwa               4. Lursus, Latihan dan Seminar.
pengembangan yang dilakukan selama ini                   5. Perbincangan, Bimbingan dan Dorongan.
sudah sesuai dan diberdayakan. Hal ini                   6. Kesesuaian Penempatan.
menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan               7. Penetapan Sasaran Kerja Tahunan, Kajian
sebagai    wujud     pengelolaan     sistem                  Semula       Pertengahan    Tahun     dan
pengembangan PNS masih dirasakan belum                       Pencapaian Sebenar Dalam Tahun Yang
dapat memperlihatkan perubahan kualitas                      Dinilai.
maupun sikap prilaku PNS. Kenyataan ini                  8. Kegiatan dan Sumbangan.
menciptakan kesan pendidikan dan pelatihan               9. Penghasilan Kerja.
bagi PNS tersebut kurang mencapai sasaran                10. Pengetahuan dan Kemahiran.
dalam memberdayakan PNS.                                 11. Kualiti Pribadi.
                                                         12. Jalinan Hubungan dan Kerjasama
Pembinaan                                                13. Potensi.
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa,                 14. Jumlah Markah Keseluruhan.
pembinaan sistem karier maupun sitem prestasi            15. Kesesuaian Kenaikan Pangkat dan
kerja yang dilakukan selama ini kurang                       Penganugerahan Bintang Pingat dan
obyektif, sehingga harapan pemberdayaan PNS                  Pemberian Penghargaan.
juga masih sulit dicapai. Untuk itu diperlukan           16. Rancangan Kemajuan Kerjanya.
pengukuran-pengukuran yang jelas dan                     17. Ulasan Keseluruhan dan tanggung Jawab
obyektif tentang prestasi kerja seseorang, guna              Memberitahu Prestasi kerja.
dapat membedakan PNS yang berprestasi                    18. Ulasan Keseluruhan Oleh Pegawai Penilai.
dengan PNS yang tidak berprestasi. Hal ini                    Berbeda di Indonesia yang hanya
sangat penting sehingga setiap PNS memiliki              berpedoman pada daftar penilaian pelaksanaan
kepercayaan diri untuk berusaha berprestasi              pekerjaan (DP-3).
dalam melaksanakan tugas dan tanggung
                                                              Hubungan         Pembinaan      terhadap
jawabnya.
                                                         Pemberdayaan diperlihatkan dalam tabel 3.

                      Tabel 3 : Hubungan Pembinaan Terhadap Pemberdayaan
   Pemberdayaan                                           Pembinaan
                        Tidak Sesuai     Kurang Sesuai       Sesuai        Sangat Sesuai    Jumlah
 Tidak                       2                 16               8                 1            27
 Memberdayakan             0.6 %             5.0 %           2.5 %             0.3 %         8.5 %
 Kurang                      1                 45              79                12           137
 Memberdayakan             0.3 %            14.2 %           24.8 %            3.8 %        43.1 %
 Memberdayakan               0                 26              72                21           119
                           0.0 %             8.2 %           22.6 %            6.6 %        37.4 %
 Sangat                      0                  4              23                 8            35
 Memberdayakan             0.0 %             1.3 %           7.2 %              2.5%        11.0 %
                             3                 91             182                42           318
                           0.9 %            28.6 %           57.2 %           13.2 %        100 %
Sumber : Olahan data primer Oktober 1999
                                                                    Ismail, Permberdayaan … 210

       Uji tersebut menunjukkan hubungan            Penggajian
antara pembinaan PNS dengan pemberdayaan                  Gaji merupakan imbalan yang diterima
sangat kuat, artinya jika pembinaan dilakukan       seorang PNS setelah melaksanakan tugas dan
secara obyektif sesuai dengan kriteria-kriteria     tanggung jawabnya belum mampu memenuhi
yang jelas maka pemberdayaan tersebut akan          kebutuhan      hidup      pegawai       maupun
lebih baik.                                         keluarganya. Hasil penelitian menunjukkan
     Berdasarkan tabel tersebut, tampak 24.8%       gaji PNS yang diterima perbulan hanya cukup
yang menyatakan pembinaan yang dilakukan            diperuntukkan untuk membeli sandang dan
selama      ini    sesuai    tetapi    kurang       pangan seperti pakaian dan makanan, itupun
memberdayakan , 14.2 % yang menyatakan              sering kurang mencukupi. Kenyatan ini telah di
bahwa pembinaan yang dilakukan selama ini           alami oleh setiap PNS, sehingga terkadang
kurang sesuai dan kurang memberdayakan.             dalam pemenuhan kebutuhan tersebut sering di
     Kesimpulan secara kualitatif, bahwa            dapatkan dengan cara lain berupa mencari
pembinaan yang dilakukan melalui sistem             penghasilan lain diluar gaji yang diterima. Hal
karier dan prestasi kerja selama ini belum          ini tentu sangat memprihatinkan keadaan PNS
sesuai harapan setiap PNS. Untuk itu, guna          dan keluarganya. Untuk itu guna meningkatkan
mewujudkan pemberdayaan terhadap PNS,               kualitas menuju pemberdayaan aparatur
sistem      pembinaan       pegawai      perlu      diperlukan perubahan sistem penggajian
disempurnakan dari evaluasi penilaian Daftar        maupun jumlah yang akan diperoleh setiap
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan kesuatu             pegawai, sehingga harapan untuk hidup yang
penerapan pola baru sebagai alat ukur untuk         layak dapat dipenuhi setiap PNS dan
menentukan seseorang PNS berprestasi atau           keluarganya.
tidak.                                                    Hubungan Penggajian terhadap Pem-
                                                    berdayaan diperlihatkan dalam tabel 4.

                     Tabel 4 : Hubungan Penggajian Terhadap Pemberdayaan
   Pemberdayaan                                       Penggajian
                      Kurang cukup     Agak cukup   Cukup lumayan    Sangat lumayan       Jumlah
 Tidak                      19              2              6                0                27
 Memberdayakan            6,0 %          0,6 %          1.9 %            0,0 %             8.5 %
 Kurang                     90             23             20                4               137
 Memberdayakan           28,3 %          7,2 %          6,3 %            1,3 %            43.1 %
 Memberdayakan              44             34             29               12               119
                         13,8 %          10,7 %          9.1             3.8 %            37.4 %
 Sangat                     2              14             14                5                35
 Memberdayakan            0,6 %          4,4 %          4,4 %            1,6 %            11.0 %
                           155             73             69               21               318
                         48,7 %          23,0 %        21,7 %            6,6 %            100 %
Sumber : Olahan Data Primer Oktober 1999

     Dalam kaitan uji tersebut, hubungan                 Kesimpulan secara kualitatif ialah sistem
antara penggajian PNS dan pemberdayaan              penggajian yang diterima oleh setiap PNS
sangat kuat. Itu berarti semakin tinggi gaji        belum      mampu       mengangkat      tingkat
PNS, semakin mudah memberdayakannya.                kesejahteraan hidup PNS dan keluarganya.
     Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa     Pengawasan
28.3 % yang menyatakan gaji yang diterima                Hasil penelitian menunjukkan pengawas-
selama ini kurang cukup.                            an dalam bidang pengadaan, pengembangan,
                                                                        Ismail, Permberdayaan … 211

pembinaan, dan penggajian PNS belum                   pelanggar-pelanggar peraturan perundang-
berjalan secara obyektif, sehingga praktek-           undangan yang ada, kenyatan ini tidak terlepas
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme semakin         dari sifat formalistik yang dimiliki oleh aparat.
subur. Hal lain yaitu lemahnya penegakan                    Hubungan         Pengawasan        terhadap
hukum dan sanksi yang diberlakukan terhadap           Pemberdayaan diperlihatkan dalam tabel 5.

                    Tabel 5 : Hubungan Pengawasan Terhadap Pemberdayaan
 Pemberdayaan                                              Pengawasan
                      Tidak Sesuai    Kurang Sesuai         Sesuai      Sangat Sesuai       Jumlah
 Tidak                      8                9                 10             0               27
 Memberdayakan           2,5 %            2,8 %              3,1 %         0,0 %            8.5 %
 Kurang                    13               34                 70            20              137
 Memberdayakan           4,1 %            10,7 %            22,0 %         6,3 %            43.1 %
 Memberdayakan             10               36                 54            19              119
                         3,1 %            11,3 %              17,0         6,0 %            37.4 %
 Sangat                     0                9                 23             3               35
 Memberdayakan           0,0 %            2,8 %              7,2 %         0,9 %            11.0 %
                           31               88                157            42              318
                         9,7%             27,7 %            49,4 %         13,2 %           100 %
     Sumber : Olahan Data Primer Oktober 1999
     Dalam kaitan dengan pengawasan PNS                     kepegawaian di Indonesia dalam praktek
dihubungkan dengan pemberdayaan aparatur                    penerimaan masih kurang objektif,
dapat dilihat uji statistik berdasarkan jawaban-            transparan dan bersifat formalistik.
jawaban responden yang masuk sebagai                  2.    Dalam penyelenggaraan pendidikan dan
berikut :                                                   pelatihan antara lain prajabatan maupun
     Dalam kaitan uji tersebut, hubungan                    Administrasi Umum, dan Spama , tidak
antara pemberdayaan dengan pengawasan PNS                   menemui sasaran sebagaimana yang
sangat kuat.                                                diharapkan. Hal itu terbukti bahwa diklat
     Tabel tersebut menunjukkan bahwa 22.0                  yang dimaksud tersebut di atas tidak
% responden menyatakan bahwa pengawasan                     mampu merubah karakter sikap dan
yang dilakukan selama ini cukup diawasi tetapi              perilaku PNS.
kurang memberdayakan.             Dengan              3.    Pembinaan yang dilakukan dengan pola
demikian dapat disimpulkan secara kualitatif                sistem karier dan sistem prestasi kerja
bahwa pengawasan yang selama ini dilakukan                  tidak jelas sasaran maupun tolok ukurnya,
belum berjalan secara baik. Hal itu berdampak               sehingga penempatan seorang pegawai
bahwa sistem kepegawaian yang meliput                       dalam      jabatan   tertentu     cenderung
pengadaan, pengembangan, pembinaan dan                      berdasarkan keinginan pejabat yang
penggajian belum mampu mewujudkan                           berkuasa.
pemberdayaan terhadap PNS.                            4.    Sistem penggajian yang merupakan
                                                            tuntutan     setiap    pegawai       maupun
               KESIMPULAN                                   keluarganya yang meliputi gaji pokok
     Dari hasil dan pembahasan penelitian ini               maupun tunjangan-tunjangan lainnya guna
dapat disimpulkan sebagai berikut.                          memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,
1. Sikap pemerintah dalam Pengadaan PNS                     belum mampu meningkatkan kesejahteraan
    yang dilakukan dalam berbagai peraturan                 pegawai, bahkan cenderung semakin sulit
                                                            untuk memenuhi kebutuhannya.
                                                                    Ismail, Permberdayaan … 212

5.   Sistem pengawasan       yang   meliputi           penegakan hukum dan penerapan sanksi jika
     pengawasan      administrasi   maupun             diketemukan     adanya     pegawai      yang
     pengawasan hukum yang dipraktekkan                melakukan       penyimpangan        maupun
     dalam proses kepegawaian penegakannnya            pelanggaran hukum, sifat-sifat formalitas
     belum dilaksanakan secara optimal.                yang selama ini dipraktekkan tidak ada lagi.
     Akibatnya       penyimpangan       dan
     penyalagunaan kekuasaan dalam praktek
                                                                DAFTAR PUSTAKA
     sering terjadi.
                                                     Bramham, J. 1996. Human Resource, Golden
                    SARAN                                Books Centre SDN. BHD Kuala Lumpur

Dari hasil dan pembahasan penelitian ini dapat       Carr CJ and Kay PJ. 1994, Employment Law,
ditarik saran sebagai berikut.                            Them & E Handbook Series, Founding
                                                          Editor. P.W.D. Redmond in Singapore
1. Sikap pemerintah dalam pengadaan pegawai
   perlu keseriusan dan kesungguhan guna             Cushway, B. 1994. Human Resource
   menciptakan sumber daya aparatur yang                 Management, PT. Gramedia, Jakarta
   dapat diandalkan dalam melaksanakan
                                                     Handoko dan Tjipotono, 1996, Kepemimpinan
   tugas-tugas umum pemerintahan dan
                                                         Transformasional dan Pemberdayaan,
   pembangunan.
                                                         (Dimuat dalam Jurna Ekonomi dan Bisnis
2. Pengembangan           pegawai         melalui        Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas
   penyelenggaraan         pendidikan,       perlu       Gajah Mada
   dipikirkan pendidikan lain meliputi yaitu
   diklat teknis dan diklat fungsional semakin       Hasibuan M.,S.P. 1994. Manajemen Sumber
   ditingkatkan kualitas maupun kuantitas                 Daya Manusia, CV. Haji Masagung,
   penyelenggaraannya guna mendukung tugas                Jakarta
   pokok dan fungsi organisasi.                      Saydam, G. 1996. Manajemen Sumber Daya
3. Pembinaan yang dilakukan                dengan        Manusia       (Human         Resources
   berpolakan sistem karier dan sistem prestasi          Management), Jambatan, Jakarta.
   kerja perlu dibuatkan standar pengukuran
   prestasi kerja guna menghindari penempatan        Soerjono, 1999. Pemberdayaan Sumber Daya,
   seorang pegawai tidak atas dasar sistem                Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
   karier maupun sitem prestasi kerja yang           Sujamto. 1986. Beberapa Pengertian di
   diperolehnya.                                         Bidang Pengawasan. Ghalia Jakarta
4. Sistem penggajian yang diberlakukan                   Indonesia.
   kepada pegawai perlu dipertimbangan               Tjiptoherijanto, P dan Abidin, S.Z. 1993.
   sistem direct financial dan inderect financial,        Reformasi         Administrasi     dan
   melalui peningkatan gaji pokok, tunjangan              Pembangunan         Nasional.  Lembaga
   jabatan maupun tunjangan keluarga, asuransi            Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas
   jiwa, asuransi kesehatan, cuti besar, dan              Indonesia, Jakarta.
   fasilitas kantor dengan melihat prestasi kerja
   dan tanggung jawab yang diemban setiap            Wijaya, A.W, 1986, Administrasi kepegawaian
   pegawai tanpa menyamaratakan golongan                 Suatu Pengantar. CV. Rajawali, Jakarta.
   dan kepangkatannya.                               Zainun, B. 1996. Manajemen Sumber Daya
5. Pengawasan administrasi dan pengawasan                 Manusia Indonesia. PT. Toko Gunung
   hukum yang dilakukan selama ini perlu                  Agung, Jakarta.
   semakin ditingkatkan guna menciptakan
   aparatur yang bersih dan beribawah, melalui

								
To top