SELISIH KURS VALUTA ASING by broverya75

VIEWS: 8,531 PAGES: 10

									AKUNTANSI PERPAJAKAN
PEMBUKUAN US DOLAR




       MODUL 15
          Muti’ah




    FAKULTAS EKONOMI
 UNIVERSITAS MERCU BUANA
         JAKARTA
           2008
                                                                                     2

                            SELISIH KURS VALUTA ASING
MACAM-MACAM KURS
Terdapat berbagai jenis kurs valuta asing yang sering digunakan, meliputi :
   1. Kurs Menteri Keuangan
       Kurs Menteri Keuangan adalah kurs yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
       Mulai 1 Oktober 1997 kurs Menteri Keuangan ditetapkan tiap minggu.
   2. Kurs Realisasi
       Kurs realisasi yaitu kurs yang sebenarnya terjadi pada waktu perusahaan
       merupiahkan valas atau pada waktu perusahaan membeli valas.
   3. Kurs Bank Indonesia (Kurs BI)
       Kurs BI digunakan untuk mencatat hutang piutang serta transaksi dalam valuta
       asing. Kurs BI terdiri dari kurs beli Bank dan kurs jula Bank. Kurs BI yang
       digunakan sebagai dasar pembukuan yaitu kurs tengahnya yang merupakan
       rata-rata antara kurs jual dan kurs beli BI.


PENGGUNAAN KURS
   A. Kurs Menteri Keuangan
       Pajak – pajak yang terutang dalam valuta asing harus terlebih dahulu diniulai ke
       dalam mata uang rupiah. Untuk kepentingan tersebut, perlu ditetapkan
       keputusan tentang nilia kurs sebagai dasar pelunasan. Oleh karena perlu
       ditetapan keputusan tentang nilai kurs sebagai dasar pelunasan. Oleh karena itu,
       Kurs Menteri Keuangan digunakan untuk :
           a. Perhitungan pelunasan Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN-Impor,
              PPh pasal 22 sesuai tanggal PIB.
           b. Perhitungan PPN dan PPn BM sesuai tanggal Faktur Pajak, apabila
              pembayaran, Harga Jual atau Nilai Penggantian dilakukan dengan mata
              uanga asing (Pasal 31 PP No. 143/2000).
           c. Perhitungan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 apabila penghasilan
              diterima dalam mata uang asing.
           d. Perhitungan Pajak ekspor.
           e. Perhitungan pajak-pajak final yang dibayarkan dalam valuta asing.
       Contoh :
       Pada tanggal 30 Juni 2004, PT X (PKP) menjual barang secara kredit kepada PT
       Y (PKP) seharga $10.000 belum termasuk PPN. FP standar dibuat tanggal 31

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                           Muti'ah SE
                                                              AKUNTANSI PERPAJAKAN
                                                                                          3

       Juli 2004 dan dilunasi tanggal 13 Agustus 2004. Kurs Menteri Keuangan, periode
       25 Juni s.d 30 Juni 2004 Rp10.000, periode 29 Juli s.d 4 Agustus 2004
       Rp10.100, periode 11 Agustus s.d 16 Agustus 2004 Rp10.200. Kurs manakah
       yang digunakan untuk menghitung PPN terutang dan berapakah jumlah PPN
       terutang?
       Jawab :
       Faktur pajak dibuat pada tanggal 31 Juli 2004. Saat itu Kurs Menteri Keungan
       adalah Rp10.100 maka PPN dihitung sebesar 10% x $10.000 = Rp10.100.000,-
   B. Kurs Tengah Bank Indonesia
       Kurs Tengah BI digunakan oleh perusahaan yang pembukuannya dengan rupiah
       untuk membukukan transaksi-transaksi yang nilainya dalam valuta asing.
       Perbedaan selisih kurs BI yang terjadi pada saat membukukan hutang piutang
       valas dengan kurs BI pada saat realisasi menimbulkan laba atau rugi selisih
       kurs.
       Contoh 1:
       Sama      seperti contoh sebelumnya, pada tanggal 30 Juni 2004 PT X (PKP)
       menjual barang kepada PT Y (PKP) seharga $10.000 belum termasuk PPN.
       Penjulaan tersebut dilunasi tanggal 13 Agustus 2004. Kurs Tengah BI 3o Juni
       2004R.10.200 dan kurs realisasi tanggal 13 Agustus 2004 Rp10.300. Berapakah
       laba rugi selisih kurs, kurs manakah yang digunakan dan bagaiman jurnalnya?
       Jawab :
       Penjualan PT X = $10.000 x Rp10.200 (kurs BI 30 Juni)        Rp102.000.000,-
       Jumlah yang dibayar PT Y                                     Rp103.000.000,-
       Selisih kurs = $10.000 x (Rp10.300-Rp10.200)                 Rp      1.000.000,-
Tanggal Jurnal PT X                                  Jurnal PT Y
30/6      Piutang Dagang 102.000.000                 Pembelian       102.000.000
                   Penjualan           102.000.000          Utang Dagang         102.000.000
13/8      Kas/Bank          103.000.000              Utang dagang        102.000.000
                   Piutang Dagang 102.000.000        Rugi selisih kurs     1.000.000
                   Laba selisih kurs     1.000.000          Kas/Bank             103.000.000


       Contoh 2
       Pada tanggal 30 April 2004, PT A mendepositokan uangnya $10.000 dengan
       kurs jual BI Rp12.457 atau dikeluarkan uang Rp124.570.000 dalam jangka waktu

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                              Muti'ah SE
                                                                 AKUNTANSI PERPAJAKAN
                                                                                        4

       6 bulan, jatuh tempo 31 Oktober 2004, pada saat pencairan kurs beli bank
       misalnya Rp13.200. Hitung keuntungan selisih kurs!
       Jawab :
       Rupiah yang dikeluarkan ($10.000 x Rp12.457)               = Rp124.570.000,-
       Rupiah diterima ($10.000 x Rp13.200)                       = Rp132.000.000,-
       Keuntungan selisih kurs $10.000 x (Rp13.200-Rp12.457) = Rp        7.430.000,-


SELISIH KURS AKHIR TAHUN
PSAK mensyaratkan hutang piutang dalam valutan asing pada akhir tahun harus
dinyatakan dalam kurs per tanggal 31 Dsember. Pajak memberikan pilihan bagi wajib
pajak baik untuk menyesuaikan nilai hutang piutang valas pada akhir tahun (selisih kurs
BI) maupun tidak, asalkan dilaksanakan secara taat asas/konsisten. Apabila WP tidak
menyesuaikan nilai hutang piutang valas sesuai kurs pada akhir tahun berarti WP
menggunakan sistem kurs tetap.
Contoh :
Pada tanggal 15 November 2004, PT KLM mendapat pinjaman USD1.000.000 dalam
jangka waktu 2 tahun atau jatuh tempo 14 November 2006.
Kurs tengah BI       15-11-2004             Rp12.000,00
                     31-12-2004             Rp11.000,00
                     31-12-2005             Rp13.000,00
                     14-11-2006             Rp12.000,00
Jawab :
   a. Pembukuan berdasarkan Kurs Tetap.
       Pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya pembayaran utang
       valas, tiap-tiap akhir tahun (31 Desember) tidak mengakui adanya selisih kurs.
       15-11-2004    Pembukuan utang valas                 Rp12.000.000.000,00
       14-11-2006    Pembayaran                            Rp12.000.000.000,00
   b. Pembukuan berdasarkan Kurs Tengah BI
       Pada tiap-tiap akhir tahun dapat mengakui rugi selisih kurs.
       15-11-2004    Pembukuan utang valas                 Rp12.000.000.000,00
       31-12-2004    Utang valas menjadi                   Rp11.000.000.000,00
                     Laba selisih kurs                     Rp 1.000.000.000,00
       31-12-2004    Utang valas                           Rp11.000.000.000,00
       31-12-2005    Utang valas menjadi                   Rp13.000.000.000,00

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                           Muti'ah SE
                                                              AKUNTANSI PERPAJAKAN
                                                                                  5

                    Rugi selisih kurs                  Rp 2.000.000.000,00
     31-12-2006     Utang valas                        Rp13.000.000.000,00
     14-11-2006     Utang valas                        Rp12.000.000.000,00
     14-11-2006     Laba selisih kurs                  Rp 1.000.000.000,00


     Perhatikan bahwa sebenarnya pembukuan berdasarkan kurs tetap maupun kurs
     tengah BI pada akhirnya menghasilkan jumlah laba atau rugi selisih kurs yang
     sama. Laba dan rugi selisih kurs yang terjadi akibat menggunakan kurs tengah
     BI pada contoh di atas bila dijumlahkan adalah nihil. Hasil nihil tersebut sama
     dengan hasil bula menggunakan kurs tetap. Tetapi mengungat PSAK
     mengharuskan penyesuaian kurs valas pada akhir tahun maka disarankan WP
     menggunakan sistem kurs tengah BI agar pembukuan komersil dan pembukuan
     fiskal tidak jauh berbeda.




Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                       Muti'ah SE
                                                          AKUNTANSI PERPAJAKAN
                                                                                     6

                            REVALUASI AKTIVA TETAP
ALASAN REVALUASI
Wajib Pajak memiliki alasan lain dalam melakukan revaluasi:
   1. Meningkatkan nilai perusahaan (mark-up) sehingga memudahkan perusahaan
       dalam proses pencarian dana, baik melalui pinjaman bank maupun penjualan
       saham (go publik)
   2. Meningkatkan biaya penyusutan aktiva tetap dimasa datang sehingga deductible
       expense dimasa datang semakin besar dan beban pajak semakin kecil.
   3. Meningkatkan keakuratan perhitungan penghasilan maupun biaya sehingga
       mencerminkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam menghasilkan
       laba.
   4. Agar neraca perusahaan menunjukkan posisi kekayaan perusahaan yang
       sebenarnya.


SUBJEK DAN OBJEK REVALUASI
Ketentuan PPh atas revaluasi aktiva tetap diatur dalam pasal 19 UU PPh jo KMK
No.486/KMK.03/2002 tanggal 28 November 2002 jo KEP-519/PJ./2002 tanggal 2
Desember 2002. Wajib Pajak yang berhak melakukan revaluasi adalah WP Badan
Dalam Negeri serta Bentuk Usaha Tetap yang tidak memperoleh ijin menyelenggarakan
pembukuan dalam mata uang dollar amerika. Contohnya PT, persekutuan komanditer,
perseroan lainnya, BUMN/Dmdengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga,
dana pensiun dan bentuk usaha lainnya serta Bentuk Usaha Tetap(BUT).


WP orang pribadi dalam negeri, walaupun menggunakan pembukuan, tidak berhak
melakukan revaluasi karena tidak terjadi pemisahan harta antara harta pribadi dan harta
perusahaan.


WP Badan Dalam Negeri diijinkan melakukan revaluasi jika telah memenuhi semua
kewajiban pejaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum dilakukan revaluasi.
Contohnya melaporkan SPT Masa PPh dan PPN, dan membayar semua tunggakan
pajak (STP dan SKPKB maupun SPPT PBB).




Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                           Muti'ah SE
                                                              AKUNTANSI PERPAJAKAN
                                                                                       7

Aktiva Tetap yang dapat direvaluasi adalah semua aktiva tetap berwujud (tanah,
kelompok bangunan dan non bangunan) yang terletak atau berada di Indonesia serta
meiliki dan digunakan untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan yang
merupakan objek PPh. Aktiva tetap yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk menagih,
mendapatkan dan memelihara penghasilan yang merupakan objek PPh tidak dapat
direvaluasi. Demikian juga dengan aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan untuk
menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan yang merupakan bukan objek PPh
juga tidak dapat direvaluasi. Aktiva lancar (piutang, persediaan) maupun aktiva tidak
berwujud (goodwill, paten) tidak dapat direvaluasi. Demikian juga dengan aktiva lasing
finance lase. Lessor maupun lesse boleh melakukan revaluasi setelah periode leasing
berakhir saat lesse menggunakan hak opsi atau saat lessor mengambil kembali aktiva
leasing.


Revaluasi dapat dilakukan untuk seluruh aktiva ataupun hanya untuk aktiva-aktiva
tertentu yang dianggap menguntungkan jika direvaluasi. Dengan demikian manfaat
realuasi menjadi lebih besar serta biaya jasa penilai (appraisal) menjadi berkurang.


Aktiva yang telah direvaluasi boleh direvaluasi kembali dengan syarat tidak dilakukan
pada tahun buku yang sama (Pasal 3 ayat (3) KMK-486/KMK.03/2002). Pengecualian
terjadi pada tahun 1998 dimana WP boleh merevaluasi aktiva selama 2 kali mengungat
pada tahun tersebut depresi rupiah yang terjadi sangat signifikan.


CARA MELAKUKAN REVALUASI
Untuk mendapatkan persetujuan atas revaluasi, Wajib Pajak harus menyampaikan
pemberitahuan revaluasi ke KPP tempat WP terdaftar dengan melampirkan :
   a. Laporan Penilaian Aktiva Tetap dari Perusahaan Jasa Penilai (appraisal) atau
       ahli penilai profesional yang diakui pemerintah.
   b. Laporan Keuangan untuk tahun buku terkhir sebelum revaluasi aktiva tetap yang
       telah diaudit akuntan publik.
   c. Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan
       yang dibuat dengan formulir khusus sesuai lampiran II KEP-519/PJ./2002
   d. Surat Keterangan tidak memiliki tunggakan pajak dari Kepala Kantor Pelayanan
       Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.



Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                            Muti'ah SE
                                                               AKUNTANSI PERPAJAKAN
                                                                                     8

   e. Fotocopy izin usaha penilai (appraisal) yang dilegalisir oleh instansi pemerintah
       penerbit izin tersebut.


Dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal pelaporan Wajib Pajak diterima lengkap,
Kakanwil DJP yang membawahi KPP domisili WP yang bersangkutan wajib menerbitkan
pengesahan atau penolakan perhitungan revaluasi (KMK-486/KMK.03/2002. oleh
karenanya, hal-hal yang perlu dilakukan wajib pajak adalah :
   a. Meminta appraisal yang diakui pemerintah untuk menilai kenbali aktiva-aktiva
       tetap yang ingin direvaluasi dalam bentuk Laporan Penilaian.
   b. Meminta Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan wajib pajak,
       terutama neraca sebelum dan sesudah revaluasi. Dan laporan audit tesebut
       dihitung juga selisih penilaian kembali.
   c. Menginventarisir semua hutang pajak yang belum dibayar.               Bila perlu
       mengkomfirmasikan hal tersebut ke KPP.
   d. Membayar semua hutang pajak PPh Final atas revaluasi.
Wajib Pajak harus cermat dalam menjalankan langkah-langkah di atas karena WP harus
mengeluarkan uang untuk membayar PPh.


PERHITUNGAN PPh FINAL REVALUASI
Selisih lebih revaluasi dihitung dengan mengurangkan nilai pasar (hasil penilaian)
dengan Nilai Sisa Buku Fiscal aktiva tersebut. Apabila ada kompensasi kerugian fiscal
tahun-tahun sebelumnya yang maíz dapat dikompensasikan, maka berdasarkan pasal 5
KMK-486/KMK.03/2002 selisih revaluasi terlebih dahulu wajib dikompensasikan dengan
urutan kompensasi sesuai Pasal 6 ayat (2) UU PPh. Kompensasi kerugian ini tetap
harus dilakukan terlebih dahulu meskipun dalam tahun pajak dilakukannya revaluasi
terdapat penghasilan kena pajak dari keuntungan usaha atau sumber lainnya.
Selisih lebih penilaian aktiva estela kompensasi     kerugian dibukukan ke perkiraan
“Selisih Penilaian Kembali Aktiva” dalam perkiraan modal. Bila PPh terutang atas
revaluasi sampai dengan 2 triliun, PPh Final 10% dapat dibayar dengan mengangsur
maksimal 12 bulan, tidak harus prorata. Angsuran harus prorata tiap tahun jira PPh
terutang :
   a. > 2 triliun s/d 4 triliun, dengan masa angsuran 2 tahun
   b. > 4 triliun s/d 6 triliun, dengan masa angsuran 3 tahun
   c. > 8 triliun, dengan masa angsuran 5 tahun

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                             Muti'ah SE
                                                                AKUNTANSI PERPAJAKAN
                                                                                      9



PERLAKUAN AKTIVA TETAP SETELAH DIREVALUASI
Aktiva tetap estela direvaluasi akan memiliki nilai buku sesuai dengan harga pasar.
Harga pasar tersebut merupakan dasar penyusutan yang baru dan mulai berlaku pada
tanggal dilakukannya revaluasi. Penyusutan atas aktiva tetap yang telah direvaluasi
dimulai pada bulan dilakukannya revaluasi. Masa manfaat aktiva menjadi kembali mulai
nol tahun atau seolah-olah Belem pernah disusutkan. Tambahan masa manfaat menurut
penilai akan menentukan kelompok dan tarif penyusutan yang baru. Aktiva yang telah
direvaluasi tersebut tidak boleh dialihkan sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru
(Nilai Sisa Buku Fiscal menjadi Nihil), kecuali dalam hal (Pasal 8 ayat (2) KMK-
486/KMK.03/2002 :
   a. Pengalihan aktiva tetap preusan yang bersifat force majeur berdasarkan
        keputusan atau kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan.
   b. Pengalihan aktiva tetap preusan dalam rangka memenuhi persyaratan
        penggabungan, peleburan atau pemekaran usa untuk tujuan perpajakan.
   c. Penarikan aktiva tetap preusan dari pengunaan karena mengalami kerusakan
        berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.
Apabila terjadi pengalihan, maka akan dikenakan sanksi tambahan 20% tanpa
dikompensasikan dengan sisa kerugian fiscal tahun sebelumnya dan terutang pada saat
pengalihan dilakukan. Aturan ini diterapkan mengingat aktiva yang suda direvaluasi
Sangay berpotensi menyebabkan kerugian jika dijual (karena nilai bukunya        sudah
disamakan dengan harga pasar). Kerugian karena pengalihan aktiva tetap hádala
deductible expense yang akan mengurangi PPh terutang pihak penjual.


Kasus
Pada tanggal 1 Januari tahun 2002, PT X melakukan penilaian kembali beberapa aktiva
perusahaannya. Posisi aktiva preusan pada tanggal tersebut hádala sebagai berikut:
Aktiva Tetap             Nilai Buku Fiskal        Nilai Pasar         Selisih Lebih
Tanah                             2.000 juta           2.500 juta             500 juta
Bangunan                            200 juta             450 juta             250 juta
Mesin                              1000 juta           8.000 juta           7.000 juta
                                  3.200 juta          10.950 juta           7.750 juta
 Untuk tahun 2002, PT X memperoleh laba sebesar Rp200 juta. Tahun – tahun
sebelumnya PT X mencatatkan kerugian sebagai berikut :

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                             Muti'ah SE
                                                                AKUNTANSI PERPAJAKAN
                                                                                     10

1997       rugi             300 juta
1998       rugi             200 juta
1999       rugi           3.000 juta
2000       rugi           2.000 juta
2001       rugi               50 juta


Pertanyaan ;
Berapakah PPh Final atas revaluasi aktiva tetap yang harus dibayar?
Jawab:
Terlebih dahulu PT X mengkompensasikan laba tahun 2002 sebesar 200 juta dengan
rugi tahun 1997 sebesar 300 juta sehingga sisa rugi tahun 1997 adalah 100 juta.
Kemudian selisih revaluasi dikompensasikan dengan urutan sebagai berikut :
Selisih Lebih            Kompensasi             Kerugian              Sisa Selisih Lebih
Rp7.750 juta             Tahun 1997             Rp100 juta            Rp7.650 juta
Rp7.650 juta             Tahun 1998             Rp200 juta            Rp7.450 juta
Rp7.450 juta             Tahun 1999             Rp3.000 juta          Rp4.450 juta
Rp4.450 juta             Tahun 2000             Rp2.000 juta          Rp2.450 juta
Rp2.450 juta             Tahun 2001             Rp50 juta             Rp2.400 juta


 PPh Revaluasi aktiva tetap                = 10% x 2.400 juta
                                           = Rp240 juta (Final)


Apabila Revaluasi tersebut dilakukan dalam rangka penggabungan (merger atau
konsolidasi) maka PPh Final sebesar Rp240 juta dapat diangsur sampai 5 tahun
minimal 20% per tahun.




                                          -o-




Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB                            Muti'ah SE
                                                               AKUNTANSI PERPAJAKAN

								
To top