Sumber Daya Organisasi - DOC

Document Sample
Sumber Daya Organisasi - DOC Powered By Docstoc
					Sumber Daya Organisasi

        Selain manusia dan informasi, sumber daya yang dapat menjadi modal
penting dalam suatu organisasi adalah organisasi itu sendiri. Organisasi sebagai
suatu entitas, dengan kemampuan adaptasi dan komunikasi yang tinggi dalam
mengintegrasikan visi, misi, nilai-nilai, dan strategi membentuk satu kekuatan dalam
satu kultur kinerja (performance culture) sehingga energi seluruh komponen dapat
fokus pada pencapaian tujuan strategis yang telah digariskan merupakan modal
penting dalam proses manajemen sumber daya. Fleksibilitas tiap-tiap komponen
organisasi untuk mengarahkan fokus strateginya ke sasaran utama organisasi perlu
terus dikembangkan sebagai modal/kemampuan internal organisasi yang sangat
penting (organization capital).
        Organisasi pada umumnya, dengan spesialisasi yang diterapkannya, sering
terjebak pada pencapaian tujuan spesialitasnya. Organisasi dewasa ini sering kali di
disain sebagai organisasi fungsional, dimana pencapaian tujuan dibagi sesuai fungsi
masing-masing seperti fungsi-fungsi keuangan, produksi, pemasaran, penjualan,
pembelian, rekayasa, dan lain sebagainya. Setiap fungsi memiliki kepribadian sendiri
baik kompetensi keahlian, kultur, maupun bahasanya. Arogansi fungsional pada
akhirnya dapat menghambat optimalitas pencapaian tujuan organisasi.
        Organisasi Departemen Keuangan yang cenderung mengarah pada kondisi
di atas perlu segera diselamatkan. Setiap komponen fungsional harus benar-benar
mampu mengendalikan diri, melihat, dan segera menyelaraskan langkah terhadap
langkah (strategi) Departemen dalam mencapai tujuan strategisnya. Kultur kinerja
seperti inilah yang harus tumbuh kembang di lingkungan Departemen Keuangan.
Untuk pencapaian kondisi ini komitmen (political will), peran, dan kemampuan
pimpinan puncak (top manager) untuk mengkomunikasikan merupakan kunci utama
keberhasilan. Keberhasilan dimaksud ditunjukkan melalui profil sejauh mana setiap
pegawai Departemen –tanpa memandang spesialisasi fungsinya— mampu dengan
benar memahami strategi yang digariskan dan bertindak dalam kerja kesehariannya
sesuai atau mengarah pada sukses yang ingin dicapai dari strategi tersebut.
        Kemampuan organisasi Departemen Keuangan dibangun di atas 4 (empat)
komponen utama yaitu budaya organisasi, kepemimpinan, keselarasan pegawai dan
organisasi, dan pola diseminasi pengetahuan dalam organisasi. Dalam upaya
mengefektifkan organization capital Derpartemen Keuangan, perlu identifikasi
berkenaan dengan ―perubahan apa saja yang mempengaruhi strategi dan proses‖.
Perubahan/pergeseran yang terjadi pada komponen organisasi dapat berpengaruh
pada perilaku, proses internal, fitur-fitur output, dan nilai-nilai organisasi.
       Jika ditilik dari sejarah, perubahan dalam organisasi Departemen Keuangan
lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat stabilitas ekonomi makro serta fungsi-fungsi
yang dijalankan dalam mencapai tingkat tertentu stabilitas ekonomi makro tersebut.
Perubahan ini tampak lebih nyata pada struktur organisasi melalui pengembangan
organisasi yang berbasis administrasi modern terkait dengan penyempurnaan
organisasi dan tata kerja.
       Sehubungan dengan itu, dalam perkembangan ke depan, perubahan
organisasi Departemen Keuangan harus difokuskan pada kejelasan pembagian
kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara. Arah perubahan organisasi
terkait dengan pembagian kewenangan tersebut dapat dilihat pada Tabel III.2 di
bawah ini.




                                               Tabel III.2

        Pembagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Negar a
               Depar t emen Keuangan – Tahun 2 0 0 9
      FN S
      U G I/            Perum usan       Perencanaan   Pelaksanaan dan    Pelaporan      Pengawasan
                      Kebijakan Fiskal   dan Alokasi    P           -
                                                          ertanggung-
                                                          ertanggung                     F ungsional
       ID N
      B A G                                                jawaban

     E DPTN
    PN A AA                                               JP JB ,
                                                         D ,D C
     EAA
    N GR                   K
                          BF              JA K
                                         D P               JP N
                                                         D B &
                                                                          JP N
                                                                         D B            IT N
                                                                                          JE **
                                                            JA K
                                                          D P*

     E A JA G R
    B L N NE A A
                         K ***
                        BF                JA K
                                         D P             D B
                                                          JP N            JP N
                                                                         D B              JE **
                                                                                        IT N
     E IA A N
    P MB Y A
    A GA A
     N GR N                K
                          BF              JA K
                                         D P              JP N
                                                         D B             D B
                                                                          JP N            JE **
                                                                                        IT N
     EAAN
    KKYA
    N GR
     EAA                   K
                          BF              JA K
                                         D P              JP N
                                                         D K             D B
                                                                          JP N            JE **
                                                                                        IT N
             *     PNBP (termasuk BLU)
             **    Penambahan peran sebagai compliance office untuk good governance dan risk management
             ***   Penambahan fungsi kebijakan PNBP, perpajakan, dan kepabeanan dan cukai




       Kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara pada Departemen
Keuangan sebagaimana dimaksud pada gambar di atas pada pokoknya terbagi ke
dalam 3 (tiga) area besar yaitu:
   a) Kebijakan fiskal (fiscal policy) – mencakup perumusan kerangka ekonomi
       makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
   b) Perencaaan penganggaran (budget planning) – mencakup            perencanaan,
       alokasi, dan penyusunan APBN; dan
   c) Pelaksanaan anggaran (budget execution) – mencakup pelaksanaan dan
       pertanggungjawaban APBN.
       Pembagian kewenangan tersebut merupakan upaya penajaman dalam
rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
negara. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab juga harus diikuti dengan
penyesuaian kembali tata kerja unit-unit terkait di dalam Departemen Keuangan.
       Penyesuaian tata kerja tersebut dituangkan dalam perencanaan reengineering
organisasi Departemen Keuangan tahun 2005-2009, dengan langkah-langkah sebagai
berikut:

           (i)        Pembentukan Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

           Saat ini fungsi kebijakan fiskal tersebar di beberapa unit pelaksana,
           seperti fungsi kebijakan PNBP di DJAPK, fungsi kebijakan perpajakan di
           Ditjen Pajak, dan fungsi kebijakan kepabeanan dan cukai di Ditjen BC.
           Sebagai   organisasi   terpadu,    Departemen     Keuangan     --melalui
           pembentukan BKF-- akan menyatukan fungsi kebijakan fiskal secara
           penuh, termasuk kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan
           fiskal, serta kebijakan PNBP, perpajakan, dan kepabeanan dan cukai.

           (ii)       Pemisahan fungsi pengelolaan PNBP dan Badan Layanan
                      Umum (BLU)

           Terkait dengan PNBP dan BLU, saat ini Direktorat PNBP dan BLU
           melaksanakan fungsi-fungsi alokasi, kebijakan, dan pengelolaan kas. Hal
           ini akan ditata ulang dengan dipisahkannya fungsi-fungsi tersebut, yaitu
           pemindahan fungsi kebijakan makro PNBP ke BKF, pemindahan fungsi
           pengelolaan kas pungutan PNBP dan setoran surplus BLU (sepanjang
           dipersyaratkan) ke Ditjen Perbendaharaan, sedangkan fungsi alokasi
           tetap berada di Ditjen APK.

           (iii)      Pembentukan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan
                      Negara (DJPKN)
          Pembentukan DJPKN yang merupakan penggabungan fungsi yang ada
          pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara pada Ditjen
          Perbendaharaan dan fungsi yang dilaksanakan DJPLN serta beberapa
          fungsi dari DJP (khususnya fungsi penilaian) dimaksudkan untuk
          memperkuat fungsi pengelolaan kekayaan negara dan melakukan
          reposisi fungsi lelang. Pada prinsipnya fungsi lelang akan diserahkan
          kepada mekanisme swasta melalui pembentukan lembaga privat dan
          independen, kecuali untuk lelang eksekusi.

          (iv)        Penggabungan BAPEPAM dan DJLK.

          Dalam rangka memfasilitasi pembentukan Otorita Jasa Keuangan (OJK),
          akan dilakukan penggabungan dua unit eselon I Departemen Keuangan,
          yakni BAPEPAM dan DJLK. Langkah ini akan merupakan tahap awal
          pembentukan OJK, sementara sebelum pembentukan lembaga OJK yang
          mandiri dapat dilakukan. Dalam proses penggabungan tersebut,
          keseluruhan unit Eselon II DJLK akan bergabung dengan BAPEPAM,
          kecuali fungsi Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai yang akan ditransfer
          ke Sekretariat Jenderal.


     Jadwal pelaksanaan reengineering organisasi Departemen Keuangan tahun
2005-2009 adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel Evolusi organisasi Departemen
Keuangan sebagaimana tertera pada Tabel III.3 di bawah ini.




                                     Tabel III.3
        Dari tabel di atas dapat diketahui pula bahwa Inspektorat Jenderal
Departemen Keuangan memperoleh tambahan peran dan fungsi, yakni sebagai
compliance office untuk good governance dan penyelenggaraan audit terkait dengan risk
management.
        Penambahan peran dan fungsi dimaksud terkait dengan tekad kuat untuk
mewujudkan penyelenggaraan good governance sejalan dengan prinsip pengelolaan
keuangan dan kekayaan negara yang dituangkan dalam paket undang-undang
bidang keuangan negara (UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Sementara itu,
tambahan peran dan fungsi pengendalian resiko didasari pertimbangan semakin
besarnya resiko kerugian yang dapat timbul --baik secara langsung maupun tidak
langsung-- sebagai akibat dari pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan
negara yang mengabaikan prinsip-prinsip manajemen resiko (risk management).
Untuk    keperluan   tersebut,   Inspektorat   Jenderal   sebagai   unsur   organisasi
Departemen Keuangan yang diberi tugas pokok menyelenggarakan fungsi
pengendalian intern (internal control) perlu dilengkapi dengan kewenangan tersebut.
        Dari pemberian kewenangan ini diharapkan Inspektorat Jenderal dapat
menjamin agar seluruh komponen organisasi Departemen Keuangan benar-benar
dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance dan risk management dalam
penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang dilakukannya.
      Hal-hal terkait dengan asumsi perubahan organisasi berkenaan dengan
dengan kerangka evolusi organisasi Departemen Keuangan Tahun 2005-2009
sebagaimana diuraikan dalam Tabel III.2 dan III.3 lebih merupakan gambaran arah
dan target pencapaian Departemen Keuangan hingga Tahun 2009 mendatang. Oleh
karena itu, bagaimanapun, asumsi-asumsi kelembagaan tersebut bersifat ceteris
paribus terhadap berbagai penyesuaian sehubungan dengan upaya koordinasi
dengan   otoritas   kelembagaan   pemerintahan   seperti   Kementerian   Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara maupun Sekretariat Kabinet/Sekretariat Negara.