BAB 31 PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN

Document Sample
BAB 31 PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN Powered By Docstoc
					                         BAB 31
       PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
        DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP


A. KONDISI UMUM

    Pembangunan yang seimbang dan terpadu antara aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan hidup adalah prinsip pembangunan yang senantiasa menjadi dasar
pertimbangan utama bagi seluruh sektor dan daerah guna menjamin keberlanjutan
proses pembangunan itu sendiri. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2004–2009, perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi
lingkungan hidup diarahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam
agar sumber daya alam mampu memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa
lingkungannya, dalam jangka panjang dengan tetap menjamin kelestariannya. Dengan
demikian, sumber daya alam diharapkan dapat tetap mendukung perekonomian nasional
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan
fungsi lingkungan hidupnya, agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
Dalam kaitan ini, pembangunan berkelanjutan terus diupayakan menjadi arus utama dari
pembangunan nasional di semua bidang dan daerah.

    Pembangunan kehutanan selama lebih dari tiga puluh tahun telah difungsikan
sebagai penunjang pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan hasil hutan kayu
secara berlebih, sementara masalah sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan hutan
kurang mendapat perhatian yang memadai. Akibat dari itu, hutan Indonesia telah
terdegradasi dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Walaupun pada tataran
pemikiran telah disadari akan peran hutan sebagai fungsi penunjang ekosistem
kehidupan yang lebih luas dan upaya untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang
berkelanjutan (sustainable forest management) telah seringkali dibahas, namun dalam
praktek sehari-hari di lapangan degradasi hutan masih terus berlanjut. Dampak-dampak
negatif dari degradasi hutan juga semakin sering terjadi dengan korban jiwa dan materi
yang semakin besar. Dalam jangka pendek hal ini diperkirakan masih sulit untuk diatasi
karena upaya perbaikan yang dilakukan akan berkejaran dengan degradasi yang terjadi.
Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah peningkatan perbaikan pengelolaan hutan
secara terus menerus, baik perbaikan dari segi kualitas pengelolaan maupun skala aksi
di lapangan. Disamping itu juga diperlukan suatu gerakan nasional yang konsisten dan
terus menerus yang melibatkan semua pihak, antara lain dengan meningkatkan peran
kelembagaan pengelola kehutanan yang harus semakin handal.

    Berdasarkan kondisi umum tersebut diatas, perbaikan pengelolaan sumber daya
hutan dilakukan melalui penguatan kelembagaan pengelola hutan dengan membentuk
unit-unit pengelola lapangan berupa kesatuan pengelola hutan (KPH) yang mencakup
seluruh jenis hutan yaitu hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Untuk
mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2005 telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai
berikut. Dalam rangka pelaksanaan Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi
Sumberdaya Hutan telah dilakukan penetapan kawasan hutan sebanyak 35 unit dengan
luas sekitar 110 ribu ha, penunjukan kawasan hutan dan perairan untuk 3 provinsi,
pengembangan hutan kemasyarakatan dan usaha perhutanan rakyat, penyelesaian
restrukturisasi terhadap 17 HTI dan HPH/IUPHHK pada 73 perusahaan, serta
pengembangan produk kayu bernilai tinggi. Dalam pelaksanaan program perlindungan
dan konservasi sumber daya alam telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan meliputi
penetapan 5 Taman Nasional baru, pengembangan pusat-pusat penyelamatan satwa,
pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam, implementasi
kolaborasi pengelolaan taman nasional untuk lebih dari 9 taman nasional, sosialisasi
sistem peringkat bahaya kebakaran, dan pembentukan brigade pengendalian kebakaran
hutan di 15 provinsi. Selanjutnya, dalam implementasi Program Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam telah dilakukan pelaksanaan kajian awal untuk
rencana induk pelaksanaan rehabilitasi ekosistem mangrove di Provinsi NAD,
pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung seluas 89 ribu ha, pelaksanaan gerakan
rehabilitasi hutan dan lahan yang masih berjalan sampai tahun 2007, serta penelitian
teknik rehabilitasi lahan kritis bekas tambang, teknik dan kelembagaan rehabilitasi
lahan gambut, dan teknik rehabilitasi lahan terdegradasi. Beberapa kegiatan yang
dilaksanakan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup adalah: pengembangan sistem pengawasan
dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat, bimbingan teknis
perencanaan pengembangan social forestry di 15 provinsi dan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan social forestry di 20 provinsi, serta pembangunan fasilitas pelatihan
pemadaman kebakaran hutan untuk petugas dari 4 Taman Nasional. Sedangkan kegiatan
yang telah dihasilkan dari pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup adalah: pembentukan forum DAS
dan forum komunikasi kelompok kerja DAS di 9 DAS.

    Di samping itu, sektor kelautan yang merupakan salah satu sektor pembangunan
berbasis pada sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan, diharapkan dapat menjadi
andalan dalam mendukung perekonomian nasional dan daerah serta peningkatan
kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan, telah
dihasilkan beberapa pencapaian yang meliputi: (1) penanganan pencurian ikan (illegal
fishing); (2) pembangunan/ pemberdayaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau
terluar/terdepan; (3) pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu; dan (4)
konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan.

    Banyaknya praktik pelanggaran dan illegal fishing telah mengakibatkan kerugian
negara cukup besar. Untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, telah dilakukan upaya
pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan di perairan teritorial
dan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) melalui penerapan sistem Monitoring
Controlling and Surveillance (MCS). Sistem ini terdiri atas Vessel Monitoring System
(VMS) yang bermanfaat untuk memantau kapal perikanan yang beroperasi di perairan
Indonesia dan ZEEI melalui pemasangan transmiter di kapal-kapal perikanan, dan
didukung oleh 18 kapal patroli, 50 alat komunikasi, 600 Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS), dan sistem pengawasan berbasis masyarakat (SISWASMAS) di setiap wilayah.
Dalam kurun waktu 2004-2005, transmiter yang telah dipasang berjumlah sekitar 1.375
buah, sementara itu juga telah terbentuk kelompok masyarakat pengawas sebanyak 579
kelompok, dan diperkirakan mencapai sebanyak 650 kelompok pada tahun 2006. Selain
itu, juga dilaksanakan operasi terpadu yang terdiri atas unsur-unsur Departemen
Kelautan dan Perikanan (DKP), TNI AL, Polair dan TNI AU, serta kelompok

                                      II.31 - 2
masyarakat pengawas, di samping gelar operasi mandiri yang dilakukan oleh DKP.
Perbaikan sistem perijinan usaha penangkapan dan penyiapan pembentukan Pengadilan
Khusus Perikanan juga telah dilaksanakan untuk mendukung penanggulangan illegal
fishing.

    Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan telah
dilaksanakan penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, rencana
zonasi wilayah pesisir, dan pelatihan pengelolaan wilayah pesisir terpadu di 15 provinsi,
yang mencakup 42 kabupaten/kota. Di samping itu, pada tahun 2005 juga mulai
dilakukan perumusan dan penyusunan kebijakan kelautan nasional (ocean policy).
Dalam rangka pendayagunaan potensi sumber daya kelautan non-konvensional, telah
dilakukan pengelolaan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) yang tersebar
sedikitnya di 463 titik. Pengangkatan BMKT telah dilakukan di Pantai Utara Cirebon
dengan nilai taksir sebesar Rp225 miliar. Di bidang penataan ruang laut yang
merupakan basis pengembangan wilayah pesisir, telah dilakukan penyusunan tata ruang
pesisir, laut dan pulau-pulau kecil pada skala regional, provinsi, kabupaten/kota dan
kawasan, serta penyusunan rencana detail lokasi kawasan unggulan. Dalam kaitan itu,
telah dilakukan pula pengelolaan ruang laut kawasan Teluk Tomini, Selat Karimata,
Teluk Cenderawasih dan Teluk Balikpapan.

    Pembangunan pulau-pulau kecil telah menjadi perhatian khusus untuk ditangani
dalam beberapa tahun ini, mengingat kondisinya yang tertinggal dan sebagian dari
pulau-pulau tersebut sebagai titik pangkal perbatasan Indonesia dengan negara-negara
tetangga. Dalam pengembangan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia, sejak
tahun 2002 telah dibentuk Kelompok Kerja Strategi Pengembangan dan Pemanfaatan
Pulau-Pulau Kecil sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan daerah. Pada tahun 2005,
pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah telah melakukan kegiatan
toponimi (penamaan pulau) di 8 provinsi, yaitu: Bangka Belitung, Riau, Maluku Utara,
NTB, NTT, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Selain itu,
dilakukan pengembangan pariwisata bahari di kawasan pulau-pulau kecil di 6 lokasi.
Selanjutnya, guna mempercepat pembangunan pulau-pulau kecil terluar di 13
kabupaten, pemerintah telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana energi tenaga
surya dan alat komunikasi. Khusus untuk penanganan dan pemanfaatan pulau-pulau
terdepan/terluar yang berjumlah 92 pulau, telah dikeluarkan Peraturan Presiden No.
78/2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Terluar. Diharapkan dengan keluarnya
Perpres tersebut akan dapat mempercepat penanganan dan pengembangan pulau-pulau
terluar yang ada baik dari segi hankam maupun kesejahteraan.

    Saat ini, kondisi ekosistem pesisir di sebagian wilayah telah mengalami kerusakan
dan pencemaran yang tinggi, yang digambarkan dengan kerusakan rata-rata terumbu
karang sebesar 40 persen, penurunan luasan mangrove, dan pencemaran yang tinggi di
beberapa wilayah pesisir/laut. Sebagai salah satu upaya pengurangan perusakan,
dilakukan program perlindungan dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan
dengan cara melakukan rehabilitasi terumbu karang di 8 provinsi yang meliputi 12
kabupaten/kota, penanaman mangrove, dan pengelolaan konservasi kawasan dan
konservasi jenis. Selama kurun waktu 2002–2005, telah ditetapkan luasan kawasan
konservasi laut daerah (KKLD) melalui SK Bupati dan calon KKLD sekitar dua juta
hektar, yang diperkirakan akan bertambah sebesar 700 ribu hektar pada tahun 2006.

                                        II.31 - 3
Selain itu, persiapan juga dilakukan dalam rangka pengusulan marine world heritage
site, yaitu Taman Nasional Bunaken, Takabonarate, Kepulauan Banda, Raja Ampat,
Kepulauan Derawan, dan Wakatobi. Pada tahun 2005 dan 2006 telah dilaksanakan
kegiatan kerjasama regional dengan Malaysia dan Filipina dalam pengelolaan kawasan
konservasi laut Sulu Sulawesi (Sulu Sulawesi Marine Eco-Region), dan telah
menghasilkan rencana aksi konservasi di tingkat nasional dan regional. Selain itu, telah
dilakukan pula pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan di perairan Arafura dan
Timor yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Australia, Timor Leste, dan Papua
New Guinea.Untuk kerjasama pengelolaan laut antar daerah antara lain telah
dilaksanakan di Selat Karimata dan Teluk Tomini. Sebagai upaya mitigasi bencana
lingkungan laut, telah disusun pedoman strategi nasional mitigasi di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil.

    Bidang energi dan sumber daya mineral juga memegang peranan penting dalam
perekonomian nasional. Hal ini terbukti dengan besarnya peranan sektor energi dan
sumber daya mineral sebagai penyedia sumber energi, sumber devisa, penerimaan
negara, sumber bahan baku industri, wahana alih teknologi, pendukung pengembangan
wilayah, menciptakan lapangan pekerjaan dan pendorong pertumbuhan sektor lain.
Komoditi yang dihasilkan dari sektor ini masih memegang peranan penting dalam
perekonomian nasional, menyumbang hampir mencapai 30% dari total pendapatan
negara. Perbaikan iklim investasi mutlak diperlukan guna terus mendukung fungsi
sektor energi dan sumber daya mineral sebagai tulang punggung penggerak roda
ekonomi nasional dalam tahun-tahun mendatang. Di samping itu penyempurnaan aturan
main mengenai pengelolaan produksi pemanfaatan minyak dan gas bumi (migas) perlu
terus disempurnakan guna mendukung peningkatan devisa sebagai penerimaan negara.

    Dalam tahun-tahun mendatang, sektor industri akan terus menjadi konsumen energi
final yang paling besar. Berbeda dengan sektor transportasi yang hanya mengkonsumsi
bahan bakar minyak (BBM), sektor industri mengkonsumsi berbagai jenis energi final,
seperti BBM (35–40%), gas bumi (30–35%), batu bara (15–18%), Liquified Petroleum
Gas (LPG) (0–1%), dan listrik (10–12%). Di samping itu pemanfaatan bahan bakar gas
(BBG) terutama untuk sektor transportasi menjadi salah satu opsi yang perlu
mendapatkan perhatian. Dengan meningkatnya harga BBM akhir-akhir ini –
berkurangnya subsidi BBM – ada potensi untuk menggeser kedudukan BBM di sektor
industri oleh berbagai jenis energi final lainnya. Gas bumi, batu bara, dan LPG menjadi
lebih kompetitif untuk digunakan sebagai energi input di sektor industri. Belum lagi
energi final lainnya yang bersumber dari nabati (biofuel) atapun hayati (biomass), yang
jika dikelola dengan baik akan merupakan sumber energi alternatif (yang juga
kompetitif) pengganti BBM.

    Lingkungan tektonik Indonesia memberikan implikasi kepulauan Indonesia kaya
akan sumber daya energi dan mineral. Penelitian dan penyelidikan terhadap sumber
daya energi fosil seperti migas, Coal Bed Methane (CBM), gas hydrat dan batubara
perlu ditingkatkan agar potensi yang ada terkelola dengan optimal. Tidak kalah penting
juga, adalah meningkatkan penemuan keberadaan endapan-endapan mineral logam
seperti tembaga, emas, nikel, dan timah yang terletak pada busur-busur magmatik dan
membentuk proses mineralisasi. Busur magmatik aktif yang terdapat di kawasan
Indonesia ini selain membawa mineral-mineral berharga juga menghasilkan suatu

                                       II.31 - 4
sumber energi alternatif yang ramah lingkungan yaitu panas bumi. Cadangan panas
bumi yang dimiliki cukup besar untuk menunda posisi Indonesia sebagai net oil
importer dan mendukung diversifikasi energi primer bila dapat dioptimumkan
pemanfaatannya. Beberapa komoditi mineral logam yang memiliki nilai ekonomi tinggi
diantaranya emas, tembaga, timah, dan nikel, juga komoditi mineral non logam atau
mineral industri yang sangat beragam jumlahnya saat ini perlu dikembangkan secara
intensif.

    Indonesia juga berpotensi besar terkena bencana geologi. Mitigasi bencana geologi
sangat penting dilakukan dalam melindungi seluruh rakyat baik jiwa maupun harta
bendanya. Pemanfaatan teknologi geologi memegang peranan penting dalam
pemanfaatan lahan untuk kawasan pertambangan, kawasan industri, hutan lindung serta
untuk pariwisatanya, sehingga tumpang tindih lahan tidak terjadi. Penyebaran informasi
geologi dan sumber daya mineral yang lengkap akan sangat membantu. Kedepan,
informasi geologi dan sumber daya mineral harus dengan mudah didapat baik berkaitan
dengan dunia usaha maupun kebencanaan. Kondisi geologi dan potensi mineral
Indonesia sangat menarik, namun masih banyak wilayah yang belum dijangkau oleh
kegiatan eksplorasi secara intensif.

    Selama tahun 2005 keadaan lingkungan hidup banyak mengalami tekanan di
hampir seluruh wilayah tanah air yang didominasi oleh kejadian bencana alam dan
lingkungan, serta beragam masalah lingkungan hidup. Bencana alam yang terjadi
diantaranya adalah gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir dan letusan gunungapi,
di berbagai daerah, dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Bencana gempa
bumi, tsunami, tanah longsor, banjir dan letusan gunungapi telah menimbulkan
kerusakan lingkungan seperti rusaknya kawasan budidaya (persawahan, perkebunan,
peternakan, dan pertambangan) sarana prasarana, harta dan jiwa manusia. Penyebab
banjir dan tanah longsor adalah kombinasi antara besaran curah hujan, struktur geologi,
jenis tanah dan daya dukung dan atau kawasan lindung yang dialih fungsikan. Beragam
faktor penyebab banjir (dan juga tanah longsor) untuk setiap lokasi namun terdapat
faktor yang sama yaitu kombinasi antara curah hujan, daya dukung lingkungan, dialih
fungsikannya kawasan lindung khususnya hutan lindung dan masyarakat yang terkena
musibah tinggal di kawasan lindung. Kejadian bencana gempa bumi, tsunami dan
letusan gunungapi juga tidak terlepas dari dinamika geologi yang memerlukan
penelitian, penyelidikan dan sekaligus mitigasi bencana yang baik agar dampak negatif
dari bencana dapat diminimalkan.

    Disamping itu, Kejadian Luar Biasa (KLB) berbagai penyakit menular muncul
secara bergantian, tidak saja flu burung (Avian Influenza) yang telah mewabah dan
menjadi sorotan secara internasional, akan tetapi penyakit-penyakit lain yang sampai
sekarang masih menjadi masalah perlu menjadi perhatian pula. Demam berdarah selalu
muncul setiap tahun di berbagai daerah, polio, busung lapar, tuberkulosisi (TBC),
muntaber dan malaria masih mewabah di beberapa provinsi. Upaya penanganan secara
kuratif (pengobatan) memang perlu dilakukan akan tetapi penanganan secara promotif
dan pencegahan masih kurang mendapat perhatian. Keadaan di atas tidak lepas
kaitannya dengan degradasi kualitas fungsi lingkungan diikuti dengan gaya hidup tidak
sehat serta kemiskinan yang masih cukup tinggi.


                                       II.31 - 5
     Dilain pihak, pembangunan bidang lingkungan hidup, telah mencatat beberapa
capaian dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu telah dilakukan
peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemar dan perusak
lingkungan, penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan
hidup, peningkatan kesadaran semua lapisan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
hidup dan penyebarluasan informasi dan isu lingkungan hidup yang dilakukan di pusat
dan daerah juga telah meningkatkan kepedulian banyak pihak terhadap kondisi
lingkungan hidup. Disamping itu, telah dilaksanakan Program Bangun Praja, Program
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PROPER), dan Program Super Kasih, pembinaan tim penilai AMDAL, serta
terbentuknya Environmental Parliament Watch. Indonesia sebagai bagian dari
masyarakat dunia juga telah melaksanakan kegiatan di bidang perlindungan lapisan
ozon dari kerusakan akibat penggunaan bahan-bahan kimia, sebagai tindak lanjut
ratifikasi Konvensi Wina dan Protokol Montreal di bidang perlindungan lapisan ozon.

    Pembangunan bidang meteorologi dan geofisika memiliki peran yang penting
untuk negara tropis dengan keunikan geografis, cuaca, dan iklim seperti Indonesia.
Variabilitas iklim serta karakteristik kegempaan yang terkait erat dengan rentannya
Indonesia terhadap proses aktivitas bumi yang tidak pernah berhenti dapat muncul
dalam bentuk fenomena alam seperti curah hujan ekstrim, banjir, longsor, kemarau
panjang, angin topan, puting beliung, gempa bumi dan tsunami akan membawa dampak
buruk bagi kehidupan manusia berupa korban jiwa maupun harta benda. Catatan
internasional tentang jumlah korban bencana (1994–2003) menunjukkan bahwa di Asia
terjadi bencana dua sampai tiga kali setiap tahun. Sembilan persen dari jumlah korban
bencana adalah penduduk Asia, dan Indonesia menduduki urutan ke-4 di Asia setelah
China, India dan Filipina.

    Untuk tujuan mengurangi dampak bencana diperlukan informasi awal yang tingkat
ketepatan dan kecepatannya tinggi agar dapat tepat sesuai kebutuhan dan dapat diterima
end-user dalam waktu yang singkat. Informasi dini pada dasarnya tidak hanya
digunakan untuk penanggulangan bencana tapi juga sebagai landasan operasional dalam
kegiatan perencanaan keselamatan transportasi baik udara, laut dan darat; peningkatan
produksi pangan; pelestarian lingkungan hidup; pertahanan dan keamanan; kesehatan;
dan pariwisata.

   Berbagai upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
yang telah dilakukan masih memerlukan tindak lanjut mengingat masih banyaknya
masalah serta tantangan yang dihadapi dalam tahun 2006.

    Permasalahan yang diperkirakan masih dihadapi dalam pembangunan kehutanan
pada tahun 2007 adalah: (1) masih lemahnya kapasitas kelembagaan pengelola sumber
daya hutan khususnya di tingkat lapangan sehingga pengelolaan hutan yang
berkelanjutan (sustainable forest management/SFM) masih belum dapat dilaksanakan
dengan baik; (2) belum optimalnya pemanfaatan aneka fungsi hutan karena pengelolaan
hutan masih bertumpu pada hasil hutan kayu; (3) masih belum selesainya restrukturisasi
industri kehutanan sehingga permintaan bahan baku kayu dari industri dalam negeri
jauh melebihi kemampuan penyediaan yang berkelanjutan; (4) masih lemahnya
penegakan hukum terhadap pelanggaran UU dan peraturan yang terkait dengan

                                       II.31 - 6
kehutanan sehingga kasus-kasus pembalakan liar (illegal logging), tebang berlebih,
perdagangan kayu ilegal (illegal trading), pembakaran hutan, konversi kawasan hutan ,
dll masih sering terjadi; (5) kurangnya pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan hutan, antara lain karena tidak jelasnya pelaksanaan aturan kerjasama
pemerintah dan masyarakat, serta kondisi kemiskinan masyarakat sehingga cenderung
mudah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan ilegal; (6) kurang efektifnya
pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan dan konservasi,
penatagunaan kawasan hutan, dan lain-lain.

    Dalam pelaksanaan program pembangunan kelautan permasalahan yang masih
akan dihadapi dalam tahun 2007 adalah: (1) masih rendahnya sarana dan prasarana
pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan, serta lemahnya penegakan hukum
dalam penanganan illegal fishing; (2) kurang optimalnya pemanfaatan potensi sumber
daya kelautan dan perikanan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, termasuk potensi
kelautan non-konvensional; (3) belum berkembangnya pembangunan pulau-pulau kecil
dan pulau-pulau terdepan/terluar; (4) belum selesainya penetapan batas laut Indonesia
dengan negara tetangga; (5) rusak dan tercemarnya ekosistem pesisir dan laut; (6) sering
terjadi konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
karena belum tertatanya ruang laut dan pesisir.

    Dalam pelaksanaan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral,
kebutuhan akan BBM dalam negeri dalam kurun waktu 20 tahun terakhir meningkat,
dengan laju pertumbuhan sekitar 5–6% per tahun. Namun, hal ini tidak diikuti dengan
peningkatan produksi minyak bumi. Bahkan, produksi minyak bumi pada lima tahun
terakhir mengalami penurunan yang cukup berarti. Hal ini disebabkan oleh karena: a)
tidak ditemukannya cadangan baru dengan skala besar untuk dapat dikembangkan; dan
b) sebagian besar dari lapangan minyak yang saat ini sedang berproduksi merupakan
lapangan tua – mengalami penurunan produksi secara alamiah sebesar kurang lebih
15% per tahun. Investasi (eksplorasi) di bidang migas juga tidak berkembang terutama
disebabkan oleh terbitnya beberapa peraturan yang memberatkan investor, seperti
pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam tahap eksplorasi, pemberlakuan
bea masuk terhadap barang-barang impor Migas, dan pembatasan kegiatan eksplorasi di
kawasan hutan lindung. Pemanfaatan dan pengembangan gas bumi saat ini belum
mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Sebagian
besar gas bumi diekspor dalam bentuk liquified natural gas (LNG). Kelangkaan
pasokan gas bumi terjadi dibeberapa daerah misalnya di Jawa Timur, untuk kepentingan
tenaga listrik, dan di Aceh, untuk bahan baku pabrik pupuk dan petrokimia. Terbatasnya
prasarana tranportasi gas bumi merupakan hambatan yang utama dalam pemanfaatan
gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, disamping masih tingginya ongkos produksi
gas bumi dibandingkan dengan tingkat kemampuan konsumen gas dalam negeri,
terutama rumah tangga.

     Persoalan utama yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup diantaranya
adalah peningkatan pencemaran air, penurunan kualitas udara khususnya di kota-kota
besar, kerusakan habitat ekosistem pesisir dan laut yang semakin parah, ancaman
terhadap keanekaragaman hayati, kekurangan sumber air bersih di daerah
tertinggal/sulit air, lemahnya harmonisasi peraturan perundangan lingkungan hidup, dan
rendahnya kesadaran masyarakat yang dalam pemeliharaan lingkungan. Berbagai

                                       II.31 - 7
persoalan lingkungan hidup tersebut telah menurunkan kualitas media lingkungan
hutan, tanah, air tanah dan air permukaan, udara dan atmosfir, pantai dan laut, yang
berakibat pada penurunan kualitas lingkungan sebagai penyangga kehidupan.

    Bila ditinjau dari luas wilayah Indonesia, jumlah stasiun pemantauan yang ada saat
ini belum cukup untuk dapat memberikan pelayanan informasi meteorologi dan
geofisika ke seluruh wilayah Indonesia. Enam stasiun meteorologi maritim, 21 stasiun
klimatologi, dan 31 stasiun geofisika yang ada saat ini masih jauh dari cukup. Kualitas
data sangat dipengaruhi oleh keakurasian sistem peralatan yang digunakan serta
pelaksanaan kalibrasi peralatan tersebut. Pemantauan fenomena meteorologi dan
geofisika harus dilakukan secara terus menerus, tidak mengenal batas wilayah serta
diperlukan aksesibilitas pertukaran data dan informasi secara mudah dan cepat. Kondisi
sarana komunikasi meteorologi dan geofisika saat ini dirasakan masih belum dapat
memenuhi tuntutan kebutuhan operasional tersebut.


B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2007

   Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah perbaikan
pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan
mengarusutamakan prinsip-prinsip tata kepemerintahan dalam pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup.

   Sementara itu, secara khusus, sasaran pembangunan dalam bidang kehutanan
adalah:
a. Diterapkannya prinsip pengelolaan hutan lestari dengan membangun Unit
   Pengelolaan Hutan disetiap Provinsi.
b. Terselesaikannya penetapan kesatuan pengelolaan hutan di 20 lokasi.
c. Meningkatnya investasi untuk memanfaatkan dan mengolah hasil hutan non-kayu.
d. Terlaksananya penilaian kinerja pada 85 unit Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
   Kayu (IUPHHK) pada hutan alam dan hutan tanaman.
e. Terlaksananya pelaksanaan pelelangan 20 unit IUPHHK denga luasan 600 ribu ha.
f. Terlaksananya kegiatan-kegiatan operasi penanggulangan illegal logging dan illegal
   trading.
g. Terlaksananya pembangunan hutan rakyat seluas 200 ribu ha, serta hutan
   kemasyarakatan dan perhutanan sosial seluas 200 ribu ha.
h. Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan seluas 900 ribu ha di 282 DAS prioritas.
i. Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi di 10 Taman Nasional.
j. Terlaksananya penataan batas kawasan hutan di 26 provinsi.

   Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan kelautan adalah:
a. Meningkatnya ketaatan stakeholders dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber
   daya kelautan dan perikanan, serta terbangunnya sistem Monitoring, Controlling,
   and Surveillance.
b. Terkelolanya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis kemitraan dan
   masyarakat.
c. Terwujudnya pengelolaan kawasan perbatasan laut dan pulau terluar/terdepan.


                                       II.31 - 8
d. Tersusunnya kebijakan kelautan yang terintegrasi (ocean policy) dan peraturan
   perundangan bidang kelautan (UU Pengelolaan wilayah Pesisir).
e. Meningkatnya pengelolaan dan luasan kawasan konservasi laut dan terlaksananya
   rehabilitasi ekosistem terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan estuaria.
f. Tersusunnya penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang mendukung
   usaha kelautan dan perikanan.
g. Meningkatnya upaya mitigasi bencana lingkungan laut dan kesiapsiagaan
   masyarakat.
h. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan riset dan kepakaran SDM riset.

   Sasaran dalam pembangunan bidang sumber daya energi, mineral dan
pertambangan adalah:
a. Terwujudnya peran optimal migas bagi penerimaan negara guna menunjang
   pembangunan ekonomi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
b. Terciptanya iklim investasi yang lebih baik dan berkembangnya kegiatan penelitian
   dan penyelidikan eksplorasi dan eksploitasi migas, panas bumi, batubara, mineral
   logam maupun non-logam, mineral industri serta pertambangan umum lainnya.
c. Terjaminnya ketersediaan minyak mentah dan gas bumi, BBM, BBG, hasil olahan
   dan LPG dan/atau LNG untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk meningkatnya
   produksi dan cadangan gas bumi dan cadangan strategis minyak bumi nasional.
d. Meningkatnya pemanfaatan energi primer selain minyak bumi, seperti batubara, gas
   bumi, panas bumi, tenaga air dan tenaga surya dalam pola konsumsi energi primer
   nasional.
e. Tersedianya dan terkelolanya data dan informasi geologi, energi dan sumber daya
   mineral yang lebih lengkap terutama informasi mengenai cadangan sumber daya
   energi dan mineral di daerah-daerah baru dan informasi mengenai daerah rawan
   bencana.
f. Terwujudnya kemandirian dalam pengusahaan energi dan sumber daya mineral
   melalui peningkatan dan pemanfaatan produksi dan jasa dalam negeri.
g. Terwujudnya pengembangan masyarakat di daerah koperasi energi dan sumber daya
   mineral dan peningkatan pengelolaan lingkungan, peningkatan keselamatan operasi
   dan kesehatan kerja.
h. Terwujudnya alih teknologi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja nasional di
   sektor energi dan sumber daya mineral

   Sedangkan sasaran yang akan dicapai melalui pembangunan lingkungan hidup
adalah:
a. Menurunnya beban pencemaran lingkungan meliputi air, udara, atmosfer, laut, dan
   tanah.
b. Diterapkannya berbagai kebijakan untuk menurunkan laju kerusakan lingkungan
   meliputi sumber daya air, hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, energi, atmosfir,
   serta ekosistem pesisir dan laut.
c. Diterapkannya pertimbangan pelestarian fungsi lingkungan dalam perencanaan dan
   pelaksanaan pembangunan serta pengawasan pemanfaatan ruang dan lingkungan.
d. Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi
   lingkungan.
e. Terwujudnya pengarusutamaan prinsip-prinsip tata kepemerintahan dalam
   pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di pusat dan daerah.

                                       II.31 - 9
f. Terwujudnya peningkatan kapasitas pengelola lingkungan hidup.

   Selanjutnya, sasaran yang akan dicapai melalui pembangunan bidang meteorologi
dan geofisika adalah:
a. Tersedianya informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami yang dapat diakses
   secara cepat oleh masyarakat, melalui Pembangunan Sistem Peringatan Dini
   Tsunami.
b. Tersedianya informasi dan peringatan dini cuaca/iklim ekstrim yang dapat diakses
   secara cepat oleh masyarakat, melalui Pembangunan Sistem Peringatan Dini
   Meteorologi (cuaca dan iklim ekstrim).
c. Tersedianya informasi cuaca untuk penerbangan, pelayaran, pertahanan dan
   keamanan, pariwisata dan kesehatan.
d. Tersedianya informasi iklim untuk mendukung pertanian yang dapat diakses secara
   cepat oleh masyarakat di tingkat kabupaten.
e. Tersedianya informasi kualitas udara untuk mendukung pelestarian lingkungan
   hidup.


C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2007

    Untuk mencapai sasaran sebagaimana disebutkan di atas, arah kebijakan
pembangunan diutamakan untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan. Secara rinci, arah kebijakan yang
ditempuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup
adalah sebagai berikut.

Pembangunan kehutanan diarahkan untuk:
1. Mengembangkan peraturan-peraturan yang mendukung untuk terciptanya
    pengelolaan hutan lestari dan pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang efisien.
2. Membentuk wilayah pengelolaan dan perubahan kawasan hutan.
3. Mengembangkan sistem insentif untuk menarik investasi dibidang pengembangan
    hutan tanaman, hutan rakyat, pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan.
4. Menginventarisasi potensi dan pengembangan informasi sumber daya hutan.
5. Mengatur struktur industri kehutanan dalam rangka efisiensi dan peningkatan daya
    saing.
6. Melakukan perlindungan dan pengamanan hutan.
7. Mengatur perijinan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam
    pengelolaan hutan lestari.
8. Mengembangkan, merencanakan, melaksanakan, serta melakukan pembinaan
    rehabilitasi hutan dan lahan
9. Melakukan perlindungan dan konservasi kawasan-kawasan hutan yang masih baik
10. Mengukuhkan dan menataguna kawasan hutan.

Pembangunan kelautan diarahkan untuk :
1. Memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan
   perikanan dalam upaya penanggulangan illegal fishing dengan penerapan
   monitoring, controlling and surveillance secara terkoordinasi yang didukung dengan


                                      II.31 - 10
     sarana kapal pengawas, vessel monitoring system, satelit, radar, sistem pengawasan
     berbasis masyarakat dan lain-lain.
2.   Penegakan hukum di wilayah laut teritorial, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
     (ZEEI), dan perbatasan terhadap pelanggaran dan perusakan.
3.   Mengembangkan dan mengelola sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil
     secara terpadu, berkelanjutan dan berbasis kemitraan dan masyarakat.
4.   Mengembangkan dan mengelola wilayah perbatasan laut dan pulau-pulau
     terdepan/terluar.
5.   Merumuskan dan menyusun kebijakan kelautan nasional dan peraturan perundangan
     pengelolaan wilayah pesisir.
6.   Menyusun tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta lahan budidaya
     perikanan.
7.   Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan.
8.   Meningkatkan riset dan iptek kelautan dan perikanan.

Pembangunan energi, sumber daya mineral, dan pertambangan diarahkan untuk:
1. Meningkatkan iklim investasi industri hulu migas, panas bumi, batubara, mineral
   melalui penyediaan data dan informasi potensi sumber daya dan cadangan serta
   penyempurnaan kebijakan fiskal, kontrak kerjasama, struktur industri, dan harga.
2. Menemukan cadangan baru migas, panas bumi, dan batubara melalui peningkatan
   kegiatan seismik survei, termasuk pemanfatan geo-science, pemboran
   eksplorasi/pengembangan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung.
3. Mengembangkan sumber-sumber migas di daerah laut dalam dan wilayah timur
   Indonesia melalui pemberian perangsang tambahan atau insentif.
4. Mengoptimalkan serta meningkatkan produksi kilang migas guna memenuhi
   kebutuhan BBM dalam negeri, serta meningkatkan pelayanan dan penyaluran BBM
   di dalam negeri.
5. Menyelesaikan konflik lahan peruntukan antara pertambangan dan hutan lindung,
   menurunkan jumlah pertambangan mineral dan batubara tanpa izin (PETI), serta
   mengoptimalisasi kegiatan pengembangan masyarakat paska tambang.
6. Menyempurnakan sistem data dan informasi geologi guna mendukung pencarian
   sumber daya dan cadangan energi dan mineral, dan promosi wilayah kerja
   pertambangan.

Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk:
1. Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan untuk mendorong sumber
   pencemar memenuhi baku mutu, menggunakan bahan baku yg ramah lingkungan
   dan meningkatkan kapasitas daerah di bidang pengendalian pencemaran.
2. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan
   lingkungan melalui kebijakan insentif dan disinsentif dan membangun income
   generating masyarakat dalam menunjang keberhasilan konservasi dan pemulihan
   kerusakan lingkungan.
3. Meningkatkan penaatan lingkungan melalui pendekatan penataan ruang dan
   pengkajian dampak lingkungan.
4. Menguatkan akses masyarakat terhadap informasi lingkungan hidup
5. Meningkatkan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten terhadap
   pencemar dan perusak lingkungan.
6. Mendayagunakan potensi kerjasama luar negeri bidang lingkungan hidup.

                                       II.31 - 11
7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup di pusat maupun
   daerah.

Pembangunan meteorologi dan geofisika diarahkan untuk:
1. Mengembangkan Sistem Peringatan Dini Tsunami dan Sistem Peringatan Dini
   Meteorologi (cuaca dan iklim ekstrim).
2. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas data dan informasi melalui penguatan
   sarana dan kalibrasi dan komunikasi.
3. Meningkatan kualitas informasi meteorologi dan geofisika melalui penguatan sarana
   pengolahan dan analisis serta penelitian dan pengembangan.
4. Menambah jaringan stasiun meteorologi maritim, klimatologi serta geofisika.
5. Meningkatkan kelas stasiun untuk peningkatan kemampuan penyediaan informasi
   meteorologi dan geofisika serta relokasi stasiun sesuai dengan tuntutan kebutuhan
   operasional.
6. Menyusun Rancangan Undang-Undang Meteorologi dan Geofisika.
7. Meningkatkan dan memelihara peralatan pada stasiun meteorologi, klimatologi dan
   geofisika yang ada di daerah.




                                     II.31 - 12