LAPORAN STUDI BANDING by mercy2beans126

VIEWS: 2,027 PAGES: 9

									         LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
               KOMISI III DPR RI
   KE AMERIKA SERIKAT, 21 – 27 OKTOBER 2007
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. PENDAHULUAN

       Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: 42/PIMP/I/2007-2008
 Tentang Penugasan Delegasi Anggota Komisi III DPR RI untuk melaksanakan
 Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat. Delegasi Komisi III Dewan Perwakilan
 Rakyat Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja ke Washington D.C,
 Amerika Serikat pada 21 – 27 Oktober 2007. Kunjungan kerja diikuti oleh 16
 anggota Komisi III dan dipimpin oleh Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan, SH.
 Delegasi juga didampingi oleh 2 staf sekretariat DPR dan seorang staf ahli DPR.
 Kunjungan bertujuan untuk mempelajari mengenai masalah-masalah hukum di AS,
 yang berkait dengan, antara lain, sistem hukum, keamanan nasional, manajemen
 pemasyarakatan, dan penegakan hukum sekuritas. Tim kunjungan Komisi III DPR-
 RI ke Amerika Serikat berjumlah 16 (enam belas) orang anggota, dengan
 komposisi sebagai berikut:

 1. TRIMEDYA PANJAITAN, SH          KETUA TIM / PIMPINAN KOMISI III / F-PDIP
 2. DR. MUHAMMAD AZIS SYAMSUDDIN, SH, SE, MAF, MH           WAKIL KETUA
     TIM / PIMPINAN KOMISI III /F-PG
 3. DEWI ASMARA, SH                         F-PG
 4. DRS. SETYA NOVANTO                      F-PG
 5. DR. DEDING ISHAK, SH                    F-PG
 6. HJ. NANNIE HARDIYANTI, SH, M.HUM        F-PG
 7. PATANIARI SIAHAAN                       F-PDIP
 8. MURDAYA WIDYAWIMARTA                    F-PDIP
 9. DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI              F-PPP
 10. DR. H. ACHMAD FAUZIE, SH               F-PD
 11. H. TRI YULIANTO, SH                    F-PD
 12. HJ. AZLAINI AGUS, SH, MH               F-PAN
 13. HM. KHAIDIR M WAFA                     F-KB
 14. SURYAMA MAJANA SASTRA                  F-PKS
 15. H. NUR SYAMSI NURLAN, SH               F-BPD
 16. H. YUSUF FANIE ANDIN KASIM, SH         F-PBR


II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

  1. Pertemuan dengan Duta Besar RI di Washington DC, Amerika Serikat.
  2. Pertemuan dengan Konjen RI di New York.
  3. Pertemuan dengan Seksi Integritas Publik, Divisi Kriminal, Komisi Hukuman
     (Sentencing Commission), dan Biro Pemasyarakatan (Bureau of Prisons)
     (Departemen Kehakiman);
  4. Pertemuan dengan Biro Asia Timur dan Pasifik dan Bagian Konsuler
     (Departemen Luar Negeri),

                                                                                                            1
   5. Pertemuan dengan Biro Imigrasi dan Penegakan Kepabeanan (Departemen
       Keamanan Nasional/Department of Homeland Security);
   6. Pertemuan dengan Lembaga Pelayanan Peradilan dan Pengawasan Pelaku
       Pidana (Court Services and Offender Supervision Agency) wilayah Distrik
       Colombia;
   7. Pertemuan dengan Komisi Pengawas Sekuritas dan Pasar Modal (Securities
       and Exchange Commission);
   8. Pertemuan dengan Komite Hukum: Sub Komite HAM dan Hukum Senat
       (Senate Judiciary Committee Sub Committee on Human Rights and the Law);
   9. Kunjungan ke Mahkamah Agung AS dan
   10. Kunjungan ke Rumah Tahanan di Washington DC.


III. LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA.

  3.1. Pertemuan dengan Asset Forfeiture & Money Laundering Section
       Criminal Division, Public Integrity Section, Criminal Division, US
       Sentencing Commissin Department of Justice.

  Diterima oleh Carl Alexandre, Director office of Overseas Prosecutional
  Department.

  Dalam sambutannya, Carl Alexandre menyatakan bahwa merupakan kebijakan AS
  untuk bekerja sama dengan berbagai negara terkait dengan pemberantasan
  kejahatan transnasional. Kerjasama AS dengan Negara Afrika, Cina dan juga
  Indonesia merupakan kerja sama di bidang hukum. Kerja sama tidak hanya
  dilakukan terhadap kalangan eksekutif tetapi juga kalangan legislative untuk tujuan
  memberantas kejahatan transnasional.

  Ketua Komisi III, Trimedya Panjaitan, dalam sambutannya mengemukakan bahwa
  Kunjungan Kerja ke Department of Justice, untuk mengetahui berbagai hal yang
  terkait dengan tugas Komisi III.

  Department of Justice bertanggung jawab terhadap penuntutan perkara criminal.
  Public integrity section merupakan bagian dari Department of justice, yang
  bertugas untuk memberantas korupsi.
  Di AS, sulit untuk memberantas korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi.
  Korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan eksekutif tetapi juga legislative,
  Kongres memberikan kewenangan kepada public integrity section untuk
  melakukan penuntutan pejabat federal maupun Negara bagian, walaupun masing-
  masing negara bagian memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

  Saat ini public integrity section sedang melakukan pemberantasan korupsi yang
  terjadi di legislatif. Nilai korupsi di legislatif memang kecil dan wujudnya dalam
  bentuk penyuapan terhadap anggota yang membahas masalah anggaran.
  Meskipun bernilai kecil, korupsi tetap merupakan kejahatan yang bisa merusak
  sistem hukum. Perbuatan korupsi, selain dengan melakukan penyuapan dalam
  jumlah kecil juga diwujudkan dalam bentuk pemberian jasa.

  Kesulitan dalam memberantas korupsi karena sulitnya memperoleh bukti-bukti.
  Public integrity section, menelusuri korupsi yang terjadi di Kongres dengan
                                                                                   2
menelusuri e-mail dari para pihak. Penelusuran e-mail didasarkan pada
pandangan bahwa e-mail merupakan alat komunikasi para pihak pelaku korupsi.

Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk memberantas korupsi, yaitu
pelaporan harta kekayaan. Melalui pelaporan harta kekayaan, anggota Kongres
akan kesulitan untuk menjelaskan asal-asul kekayaan yang dimiliki.

Pelaporan harta kekayaan ini terkait pula dengan kewajiban untuk membayar
pajak. Pelaku korupsi bisa dijerat dengan UU yang mewajibkan pelaporan harta
kekayaan dan kewajiban untuk membayar pajak.

Turut membantu dalam penyusunan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang di Indonesia. Indonesia menjadi negara pelopor dalam
memberantas tindak pidana pencucian uang di Asia Tenggara.

Menurut Linda, aspek terpenting dalam memberantas kejahatan money laundering
adalah bagaimana menuntut para pelaku dan menarik aset-aset mereka. Yang
terpenting adalah menyita aset para pelaku money laundering. Para pelaku sering
kali melarikan diri, atau kasusnya tidak pernah terungkap. Penyitaan aset menjadi
bagian yang penting, dan oleh karena itu dalam penanganan money laundering,
penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa harus menunggu selesainya
kasus tersebut. Kerja sama dengan Negara-negara lain sangat diperlukan untuk
menarik aset-aset yang diperoleh sebagai hasil kejahatan.

Sebelum tahun 1980 an, di AS terdapat perbedaan dalam menjatuhkan hukuman.
Karena itulah dilakukan reformasi, dengan membuat sentencing guidelines.
Sentencing guidelines diperlukan agar penjatuhan pidana tidak tergantung pada
hakim. Secara periodik, sentencing guidelines diperbarui oleh sebuah komisi.

Sentencing guidelines terbagi dalam 43 tingkatan. Tingkatan bisa menjadi lebih
tinggi tergantung pada perbuatan kejahatan yang telah dilakukan dan dapat
menurun bila pelaku kejahatan dapat memberikan informasi tentang kejahatan
yang bersangkutan dan bisa bekerja sama dengan petugas untuk mengungkap
kejahatan.

Sentencing guidelines, tidak boleh menyimpang dari batasan pidana minimal dan
maksimal . Jadi, tetap berada antara pidana minimal dan maksimal. Thn 2004,
Mahkamah Agung mereview hal ini: apakah sesuai dengan hukum bila
menjatuhkan pidana berdasarkan sentencing guidelines. Hakim, sebelum
menjatuhkan putusan, memiliki kesempatan untuk melakukan hearing untuk
menentukan pidana yang tepat bagi pelaku.

3.2. Pertemuan dengan Consular Affairs, Department of State

Dalam pertemuan tersebut, Scott Marshall yang bertugas untuk kawasan Asia
Tenggara menyatakan bahwa tugas utama adalah menjalin hubungan Indonesia
dengan Amerika Serikat atau Amerika Serikat dengan negara-negara di Asia
Tenggara. Melihat hubungan AS dengan Indonesia, Marshall sangat menghargai
apa yang telah dicapai Indonesia. Marshall juga sangat menghargai bahwa
Parlemen di Indonesia telah mengerjakan berbagai hal, misalnya masalah
kesejahteraan dan keadilan.
                                                                               3
Ketua Komisi III, Trimedya Panjaitan mengemukakan bahwa tujuan kunjungan
kerja adalah ingin melihat dan mengetahui bagaimana proses penyatuan antara
imigrasi dengan bea cukai.

Kebijakan keimigrasian di dasarkan pada kepentingan Negara AS. Kepentingan
AS untuk Indonesia adalah aman, sejahtera, dan demokratis. AS fokus pada
bidang ekonomi. Indonesia adalah Negara penerima terbesar bantuan AS,
dibandingkan dengan Negara-negara Asia Timur. Bantuan diberikan untuk
pengembangan bidang pendidikan, ekonomi, reformasi pengadilan, reformasi
kepolisian, dan kesehatan.

Ada 50 negara yang menggunakan e-paspor. Meningkatnya kepemilikan paspor
dikarenakan meningkatnya jumlah orang yang bepergian dan naturalisasi.
Sekarang ini, paspor cenderung dipergunakan sebagai identitas. Dalam membuat
paspor, didasarkan dan dibatasi pada beberapa aturan hukum, yaitu: privacy act;
freedom of information act; e-government act.

Pembuatan e-paspor sangat bergantung pada secure processing, system, dan
internal controls. Penggunaan chip pada paspor untuk menghindari pemalsuan.
Semua data dan foto yang ada dan tertulis pada paspor sudah terekam dalam
chip, sehingga penggantian chip yang tidak sesuai dengan identitas yang tertulis
pada buku paspor, akan mudah untuk diketahui.

Kelemahan e-paspor adalah dalam hal adanya persaingan antara pembuat
perangkat.


3.3. Pertemuan dengan Bureau of immigration and Customs Enforcement
     Department of Homeland Security

Homeland security dibentuk pada tanggal 8 Oktober 2001, sebagai dampak dari
serangan teroris terhadap AS. Tujuan dibentuknya Homeland security adalah
untuk meningkatkan keamanan di AS dengan melakukan koordinasi dengan
lembaga lainnya.

Pembentukan Homeland Security didasarkan bahwa kejahatan teroris adalah
kejahatan yang tidak dapat ditangani sendiri. Harus dilakukan koordinasi dengan
semua instansi terkait. Unit intelijen homeland security bekerja sama dengan
intelijen lainnya untuk menganalisis ancaman terhadap AS. Salah satu sistem
yang diterapkan sekarang adalah dengan mengisi keterangan ketika keluar dan
masuk dari AS.

AS telah menjalin kerja sama dengan Indonesia. Beberapa bentuk kerja sama
adalah:
   - kesepakatan untuk memberikan pelatihan kepada petugas bea cukai
      Indonesia untuk menangani illegal logging;
   - kerja sama dalam bentuk bantuan di bidang kepabeanan;
   - memberi bantuan pelatihan kepada pejabat-pejabat Indonesia tentang
      penyelundupan,

                                                                              4
   -   pelatihan peningkatan kapasitas untuk analisa penumpang, khususnya
       untuk menangani penyelundupan narkotika.

3.4. Kunjungan ke Federal Bureau of Prisons

Dalam sistem penjara federal, terdapat 114 institusi penjara di AS dengan jumlah
200.000 orang. Unit menejemen penjara bertugas untuk mengembangkan penjara-
penjara.
Klasifikasi penjara:
   - Low security: bangunan penjara, ada pagar dan petugas penjaga;
   - Medium security: jumlah narapidana lebih tinggi dibandingkan dengan
        jumlah petugas; tingkat pengamanan lebih tinggi;
   - Super maximum: dihuni oleh penjahat residivis dan nara pidana yang sering
        melakukan kekerasan;

Pada semua tingkatan penjara, calon penghuni akan mengalami masa admisi dan
orientasi, dimana mereka akan diproses untuk diambil identitas sebagai identifikasi
diri dan juga untuk mengenalkan mereka pada aturan-aturan yang berlaku di
penjara.

Untuk menjaga keamanan, ditetapkan beberapa langkah, yaitu pemasangan pagar
dan kamera; semua tahanan yang sehat harus bekerja ( 71/2 jam/hari) dengan
ketentuan upah 12 sen/jam, bekerja mulai pkl. 06.00 hingga pkl. 15.00, jumlah
tahanan dihitung 5 kali dalam sehari.
Biaya untuk narapidana US$ 69,19/hari/orang. Dari jumlah tersebut US$27,8 untuk
biaya makan. Jumlah penghuni penjara federal berkisar antara 1200 – 1500 orang.

Di penjara, juga terdapat medical sentence yang diberikan untuk mereka yang
mengalami sakit. Sedangkan bagian yang disebut sebagai corrective control
bertugas untuk pelaksanaan rehabilitasi.

Salah satu program yang menarik di terapkan dalam penjara adalah adanya
kesempatan bagi nara pidana yang belum mengenyam pendidikan SMA untuk
dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan mereka.


3.5. Kunjungan ke Court Services And Offender Supervision Agency For The
     District Columbia

Lembaga ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pelepasan bersyarat dan
pidana bersyarat. Dalam melaksanakan tugasnya tidak tertutup kemungkinan
lembaga ini melakukan kerja sama dengan masyarakat.

Ratio petugas pengawasan dengan narapidana yang ditangani adalah 1 : 50.
Tetapi untuk kekerasan seksual, perbandingannya 1: 25. Mereka yang bekerja
harus memiliki pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diemban dan juga
dilakukan training kepada petugas. Direktur lembaga ini ditujuk oleh Presiden dan
disetujui senat.

Ada 6 jenis investigasi yang dilakukan dalam fungsi pengawasan, yaitu:
  1. The pre-Sentence investigation;
                                                                                 5
   2.   The traffic Alcohol Investigation;
   3.   The Sex Offender investigation;
   4.   The Home Study Report;
   5.   The Special Investigation;
   6.   The Post-Sentence Investigation.

Selain itu, terdapat juga apa yang disebut sebagai home report, yang
menunjukkan kondisi apakah terpidana dapat dikembalikan kepada keluarga.

Lembaga ini lebih berfungsi pada upaya untuk menyiapkan laporan sebelum
terpidana dilepaskan. Laporan terkait dengan kondisi rumah, lingkungan, serta
pekerjaan. Laporan tersebut sangat terkait dengan resiko yang akan terjadi bila
yang bersangkutan dilepaskan. Narapidana yang tidak memiliki pekerjaan akan
lebih sulit untuk mendapatkan pembebasan bersyarat karena adanya
kekhawatiran akan mengulangi tindak kejahatan yang disebabkan karena tidak
memiliki pekerjaan.

Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan.
Dengan kata lain, pengawasan tidak akan dilakukan bila tidak ada putusan
pengadilan. Dalam proses pengawasan, orang yang harus diawasi haruslah
berada pada daerah dimana penjara tersebut berada.

Tugas pengawasan oleh lembaga ini adalah terkait dengan pelepasan bersyarat,
mereka yang diputus bersalah oleh pengadilan, hukuman bersyarat, lama
pengawasan adalah 2 tahun.

Ada 3 unit khusus dalam lembaga ini, yaitu:
  1. interstat unit;
  2. mental healt;
  3. domestic violence.

Ada beberapa kriteria untuk menentukan keberhasilan lembaga ini dalam
menjalankan tugas, yaitu:
  1. Berapa orang narapidana yang dibebaskan dapat memperoleh pekerjaan;
  2. berapa narapidana kasus narkoba yang telah bebas dari narkoba;
  3. narapidana yang mendapatkan pembebasan tidak lagi melakukan
      kejahatan;
  4. kepuasan dari para pengawas.

3.6. Kunjungan ke Security And Exchange Commission

Lembaga ini didirikan pada tahun 1934 sebagai reaksi dari kondisi krisis ekonomi
yang terjadi pada tahun 1929. Pendirian lembaga ini didasarkan pada UU
Sekuritas dan UU penanaman Pasar Modal.

Tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk melindungi investor, memfasilitasi
pembentukan modal, dan mengamankan pasar.

Security And Exchange Commission (SEC), merupakan model yang
dikembangkan oleh AS. Karakteristik dari SEC adalah:
   1. SEC membuat peraturan, melakukan investigasi dan penegakan hukum;
                                                                              6
    2. Melakukan kerjasama dengan lembaga lain, yang bergerak di bidang
        securitas modal, khususnya terkait dengan pembentukan peraturan;
    3. Self-regulation. Semua lembaga yang bergerak di bidang pasar modal
        diperbolehkan untuk membuat aturan sendiri. SEC hanya melakukan
        pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut. Dengan demikian SEC
        tidak mencampuri urusan masing-masing lembaga;
    4. Role of Getekeeper, direktur, konsultan hukum, akuntan harus menjaga dan
        bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Mereka tidak
        dapat menutup mata atas apa yang telah terjadi;
    5. Criminal authorities, Penegak hukum yang menangani masalah pasar
        modal akan berkonsultasi dengan SEC bila menangani masalah yang
        terkait dengan pasar modal.
SEC merupakan lembaga yang bersifat independent. SEC bukan termasuk dalam
legislatif, eksekutif ataupun yudikatif. Tetapi SEC melakukan ketiga fungsi
tersebut.
Ketua Komisi diangkat oleh Presiden. Ketua komisi memiliki kewenangan yang
sangat besar, tetapi kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada anggota
komisi yang ada.
Meskipun SEC merupakan lembaga yang mandiri/independen, SEC bertanggung
jawab kepada pengadilan, kongres, dan masyarakat umum.

SEC dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki 1100 pegawai, yang
sebagian besar terdiri dari pengacara. Untuk menjalankan tugas dan fungsi, SEC
memiliki beberapa divisi, yaitu:
   1. divisi of corporation finance;
   2. divisi of market regulation;
   3. divisi of investment management.

Dalam melakukan pengawasan, SEC menerapkan prinsip keterbukaan, yaitu
dengan menerapkan standar akuntansi sesuai dengan standar akuntansi Amerika
(audit committees).

3.7. Pertemuan dengan Supreme Court AS

Dalam Konstitusi AS, terdapat tiga bagian penting dalam system ketatanegaraan
AS, yaitu Legislatif, yang memiliki tugas membuat hukum (makes the law);
Executive, yang memiliki tugas pelaksanaan hukum (enforces the Law) dan
Judicial, sebagai penafsir hukum (interprets the Law). Ada 3 bidang pentng dalam
pelaksanaan Negara Federal, yaitu President; Yudiciary, dan Congress.
Yurisdiksi pengadilan Federal adalah masalah yang terkait dengan Konstitusi AS,
terkait dengan Federal Law, dan yang menyangkut Treaties. Pengadilan Federal
memiliki kekuasaan yang terbatas. Semua perkara ditangani oleh “state”. Bila
terjadi pertentangan hukum yang terjadi antara hukum federal dengan state, maka
yang dipergunakan adalah hukum federal. Penyidik Federal tidak bisa menangani
kasus-kasus di Negara bagian. Semua masalah hukum diselesaikan oleh masing-
masing Negara bagian.




                                                                               7
IV. PENUTUP.

  4.1 Laporan Ringkas Pertemuan dengan Departemen Kehakiman (DoJ).
  Dalam kesempatan ini delegasi mendapatkan paparan mengenai upaya DoJ
  memberantas korupsi dikalangan pejabat publik, kerjasama internasional untuk
  menghadapi kejahatan pencucian uang dan penyitaan aset, dan pedoman
  penetapan hukuman oleh para hakim. Pokok-pokok paparan sebagai berikut:
         a) Pembuktian tindak korupsi oleh pejabat publik berupa sogokan dari
              lobbyist sulit dibuktikan karena umumnya tidak berbentuk uang
              melainkan berupa pemberian berbagai fasilitas. Selain itu pada
              sebagian besar kasus hanya melibatkan nilai moneter yang relatif
              kecil.
         b) Pemberantasan money laundering memerlukan kerjasama
              internasional, oleh karena itu DoJ memberikan prioritas pemberian
              bantuan teknis kepada berbagai negara mitra. DoJ juga menekankan
              pentingnya suatu negara memiliki kerangka hukum untuk
              memungkinkan pembekuan dan penyitaan aset hasil tindak
              kejahatan, tanpa harus menunggu keputusan pengadilan mengenai
              tindak kejahatan dimaksud.
         c) Di AS, penetapan besarnya hukuman yang dijatuhkan hakim
              terhadap seorang terdakwa berpegang pada pedoman yang disusun
              oleh sentencing commission. Hal ini untuk menghindari perbedaan
              putusan berat hukuman terhadap kasus sejenis oleh para hakim.

     4.2. Laporan Ringkas Pertemuan dengan Departemen Luar Negeri (DoS).
     Pada kesempatan ini delegasi melakukan dialog mengenai hubungan bilateral
     R I- AS dan memperoleh paparan mengenai sistim e-paspor AS yang baru.

     4.3. Laporan Ringkas Pertemuan dengan Department of Homeland
          Security (DHS).
     Pertemuan ini difokuskan pada penjelasan mengenai dua lembaga yang
     berada dibawah DHS yaitu Imigrasi dan Kepabeanan. DHS sendiri adalah
     departemen baru yang dibentuk sebagai reaksi terhadap serangan teroris 9/11
     di New York. Penyatuan kedua instansi tersebut dibawah DHS adalah untuk
     mengoptimalkan expertise yang dimiliki kedua instansi tersebut dalam rangka
     mendeteksi dan mencegah masuknya potensi ancaman baik berupa orang
     (imigrasi) maupun barang (pabean) melintasi perbatasan kedalam wilayah AS.

     4.4. Laporan Ringkas Sistim Penjara/Rutan dan Rehabilitasi di AS.
     Paparan mengenai masalah ini mencakup hal-hal pokok sebagai berikut:
          a) Sistim penjara/rutan di AS terdiri atas sistim federal, negara bagian
              dan lokal. Sistim mana yang digunakan tergantung jenis kejahatan
              yang dilakukan, misalnya pelanggaran terhadap hukum federal
              dikenakan tahanan di penjara federal.
          b) Prioritas diberikan kepada proses rehabilitasi seorang tahanan
              dengan fokus pada pemenuhan kepentingan pekerjaan, perumahan
              dan kesehatan. Dalam kaitan ini, antara lain, dalam masa
              penahanan, tahanan yang tidak memiliki ijazah SMA diwajibkan
              mengikuti pendidikan untuk memperoleh ijazah setara. Untuk
              memastikan berhasilnya proses rehabilitasi, seorang tahanan yang

                                                                                8
          telah dilepas ke masyarakat harus terus berada dalam program
          pengawasan selama 2 tahun.
     c)   Tahanan di AS tidak memiliki hak politik, dan meskipun sudah
          menyelesaikan masa tahanan, hak politiknya tidak otomatis
          dipulihkan melainkan harus melalui suatu proses dan jangka waktu
          yang cukup panjang (sampai dengan 10 tahun).

4.5. Laporan Ringkas Mahkamah Agung AS.
Delegasi mendapatkan penjelasan mengenai sistim pengadilan di AS yang
terdiri dari juridiksi lokal, negara bagian dan federal. Juga dijelaskan proses
pengajuan banding sampai ke tingkat pengadilan MA. Hal pokok lainnya adalah
penjelasan mengenai proses penanganan kasus-kasus di MA, yang dimulai
dengan proses pengajuan petisi sampai keputusan oleh para hakim agung. Hal
lain yang ditekankan adalah independensi para hakim agung yang dijamin
antara lain melalui jabatan seumur hidup.

Delegasi juga telah mendapatkan paparan mengenai peran dan fungsi dari
Security Excange Commission (SEC), melakukan kunjungan ke Rumah
Tahanan yang berada di Washington DC, serta mengunjungi Komisi Judikatif
Senat AS. Laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Amerika Serikat
diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai masalah-masalah hukum
di AS, yang berkait dengan, antara lain, sistem hukum, keamanan nasional,
manajemen pemasyarakatan, dan penegakan hukum sekuritas di Amerika,
demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut bagi Komisi
dalam menjalankan tugasnya. Kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke AS,
mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penegakan hukum di
negeri tersebut. Berbagai informasi yang diterima, sebagaimana terurai di atas,
merupakan informasi yang penting bagi Komisi III dalam melaksanakan tugas.
Sistem hukum yang berbeda, di Indonesia yang dibangun berdasarkan
continental law dan AS yang didasarkan pada common law, bukanlah
merupakan kendala untuk membangun hukum yang lebih baik Kunjungan kerja
dengan waktu yang sangat singkat serta banyaknya lembaga yang dikunjungi
merupakan kendala tersendiri, karena waktu yang disediakan menyulitkan
untuk menggali informasi lebih mendalam, karena Kunjungan kerja semacam
ini sangat diperlukan untuk memperdalam substansi hukum di negara-negara
lain, baik hukum materiil maupun hukum formil.

                                           Jakarta, ….. November 2007

                                 Tim Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat
                                                Ketua,




                                         TRIMEDYA PANJAITAN, SH




                                                                             9

								
To top