PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Document Sample
PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Powered By Docstoc
					       PERATURAN
   PEGAWAI NEGERI SIPIL
                      OLEH
             ACHMAD RICKY FAUZAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP)
                KOTA TANGERANG
DASAR HUKUM :
1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
   Tentang Perubahan atas Undang-undang
   Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
   Daerah;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang
   Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
   Tentang Perubahan atas Undang-undang
   Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok
   Kepegawaian;
               KETENTUAN UMUM
Yang dimaksud dengan :

1)   Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara RI yang telah
     memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang
     berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri, atau
     diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan
     perundang-undangan yang berlaku

2)   Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai
     kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan
     Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan
     yang berlaku.

3)   Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau
     tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan
     peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4)   Pejabat Negara/tinggi negara sebagaimana dimaksud
     dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara
     lainnya yang ditentukan oleh undang-undang

5)   Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif
     yang ditetapkan berdasarkanperaturan perundang-
     undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam
     kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara,
     dan kepaniteraan pengadilan

6)   Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional
     yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil
     setelah memenuhi syarat yang ditentukan
7. Jabatan Organik adalah jabatan negeri      yang
   menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi
   pemerintah.

8. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan
   upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan
   derajat profeisonalisme penyelenggaraan tugas, fungsi
   dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi
   perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas,
   penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan
   pemberhentian
JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, DAN
    HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL
JENIS :
1) Pegawai Negeri terdiri dari :
   a. Pegawai Negeri Sipil
   b. Anggota Tentara Nasional Indonesia
   c. Anggota Kepolisian Negara Republik
      Indonesia
2) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
   Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan
   Pegawai Negeri Sipil Daerah
3) Pegawai Negeri sebagaimna dimaksud pejabat yang
   berwenang dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap
KEDUDUKAN :
1)   Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur
     negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan
     kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan
     merata dalam penyelenggaraan tugas negara,
     pemerintahan, dan pembangunan;
2)   Dalam kedudukan dan tugas Pegawai Negeri harus
     netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik
     serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan
     kepada masyarakat;
3)   Untuk menjamin netralitas, Pegawai Negeri dilarang
     menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
KEWAJIBAN :
1)   Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada
     Pancasila, Undang-undang dasar 1945, Negara, dan
     Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan tugas dan
     kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik
     Indonesia;
2)   Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala
     peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
     melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
     kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran,
     dan tanggung jawab;
3)   Setiap Pegawai wajib menyimpan rahasia jabatan;
4)   Setiap Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan
     rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat
     yang berwajib atas kuasa undang-undang;
 HAK
1)   Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan
     layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung
     jawabnya;
2)   Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu
     memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya;
3)   Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak dimaksud ditetapkan
     dengan Peraturan Pemerintah;
4)   Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti (PP No 24/1976)
     •   Cuti Tahunan
     •   Cuti Besar
     •   Cuti Sakit
     •   Cuti Bersalin
     •   Cuti Karena Alasan Penting
     •   Cuti di Luar Tanggungan Negara
5)   Setiap Pegawai Negeri yang tertimpa oleh suatu kecelakaan
     dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak
     memperoleh perawatan;
6) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat
   jasmani atau cacat rohani dalam dan karena
   menjalankan tugas kewajibannya, yang
   mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi
   dalam jabatan apapun juga, berhak
   memperoleh tunjangan;
7) Setiap Pegawai Negeri yang tewas,
   keluarganya berhak memperoleh uang duka;
8) Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi
   syarat-syarat yang ditentukan berhak atas
   pensiun;
           KESEJAHTERAAN
1. Untuk meningkatkan kegairahan bekerja,
   diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri
   Sipil.
2. Usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam
   ayat (1), meliputi program pensiun dan tabungan hari
   tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan dan
   asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri
   Sipil.
3. Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan
   sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai
   Negeri Sipil wajib membayar iuran setiap bulan dari
   penghasilannya.
4. Untuk penyelenggaraan program pensiun dan
   penyelenggaraan asuransi kesehatan, Pemerintah
   menanggung subsidi dan iuran.
5. Besarnya subsidi dan iuran sebagaimana dimaksud
   dalam ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan
   Pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia,
   keluarganya berhak memperoleh bantuan
       SANKSI/HUKUMAN
        ( PP No 30/1980 )

TINGKAT DAN JENIS
Tingkat hukuman disiplin terdiri :
• Hukuman disiplin ringan ;
• Hukuman disiplin sedang ;
• Hukuman disiplin berat ;
                JENIS HUKUMAN

Jenis hukuman disiplin ringan terdiri :
•   Tegoran lisan ;
•   Tegoran tertulis, dan
•   Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri :
•   Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1
    (satu) tahun;
•   Penurunan gaji sebesar satu kali Kenaikan Gaji Berkala
    untuk paling lama 1 (satu) tahun;
•   Penundaan Kenaikan Pangkat untuk paling lama       1
    tahun.
Jenis hukuman disiplin berat terdiri :
• Penurunan pangkat pada pangkat yg
  setingkat lebih rendah untuk paling lama 1
  tahun;
• Pembebasan dari jabatan;
• Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas
  permintaan sendiri sabagai PNS;
• Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
  sebagai PNS.
    KENAIKAN PANGKAT PNS
       ( PP No 12/2002 )
•   Pangkat adalah : Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS
    berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan
    digunakan sebagai dasar penggajian.
•   Kenaikan Pangkat adalah : Penghargaan yang diberikan atas prestasi
    kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
•   Kenaikan Pangkat Reguler adalah : Penghargaan yang diberikan kepada
    PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terkait dari
    jabatan.
•   Kenaikan Pangkat Pilihan adalah : Kepercayaan dan penghargaan yang
    diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.
•   Jabatan Struktural adalah : Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
    tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin
    suatu satuan otganisasi.
•   Jabatan Fungsional adalah : Kedudukan yang menunjukkan tugas,
    tanggung jawab wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka
    menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk
    mencapai tujuan organisasi.
    JENIS KENAIKAN PANGKAT

• Kenaikan Pangkat Reguler
• Kenaikan Pangkat Pilihan
• Kenaikan Pangkat Anumerta bagi yang
  dinyatakan tewas
• Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi yang
  meninggal dunia, mencapai batas usia
  pensiun, cacat karena dinas dan tidak
  dapat bekerja lagi dalam semua jabatan
  negeri.
KENAIKAN PANGKAT REGULER
KP REGULER DIBERIKAN KEPADA :

• PNS yang tidak menduduki jabatan Struktural maupun Fungsiaonal;
• PNS sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir
• Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai
  BAIK dalam dua tahun terakhir
• Sepanjang tidak melampaui atasan langsungnya
• PNS yang yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah
  golongan, harus melalui UJIAN DINAS
• PNS yang dipekerjakan / diperbantukan di luar instansi induk secara
  penuh pada proyek Pemerintah
 KENAIKAN PANGKAT PILIHAN
• PNS MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL
  TERTERTU
• MENDUDUKI JABATAN TERTENTU YANG PENGANGKATANNYA
  DITETAPKAN OLEH PRESIDEN
• MENUNJUKAN PRESTASI KERJA YANG LUAR BIASA BAIKNYA
• MENEMUKAN PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI
  NEGARA
• DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA
• MEMPEROLEH STTB ATAU IJAZAH
• MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DAN SEBELUMNYA
  MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL TERTENTU
• TELAH SELESAI MENGIKUTI DAN LULUS TUGAS BELAJAR
• DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN DILUAR INSTANSI
  INDUK
                     UJIAN DINAS

PNS YANG DIKECUALIKAN DARI UJIAN DINAS :
• PRESTASI KERJA YANG LUAR BIASA BAIKNYA
• MENEMUKAN PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA
• MENINGGAL DUNIA
• BATAS USIA PENSIUN
• OLEH TIM PENGUJI KESEHATAN DINYATAKAN CACAT DAN TIDAK
  DAPAT
  BEKERJA DALAM JABATAN NEGERI
• TELAH MINGIKUTI DIKLATPIM (TK. IV DAN TK.III)
• TELAH MEMPEROLEH IJAZAH (S1) ATAU D.IV UNTUK UJIAN DINAS
  TK.I
  IJAZAH DOKTER, APOTEKER, MAGISTER (S2) DAN IJAZAH LAIN
  YANG
  SETARA ATAU DOKTER (S3), UNTUK UJIAN DINAS Tk. I DAN TK. II
  PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
PENGERTIAN :
• Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan jabatan
  fungsional yang hanya diduduki pegawai negeri sipil;
• Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang
  menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
  hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan
  organisasi negara;
• Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
• Untuk      lebih   menjamin       obyektifitas    dalam
  mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan
  kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja".
• Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan
  pangkat tertentu.
• Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan
  dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme
  sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang
  pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat
  obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku,
  agama, ras, atau golongan.
• Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan
  dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat
  diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah
  kerja.
  PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT DALAM
     JABATAN STRUKTURAL ADALAH :

• Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
• Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu)
  tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
• Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang
  ditentukan;
• Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-
  kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
• Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
• Sehat jasmani dan rohani.
• Disamping persyaratan sebagaimana tersebut perlu
  memperhatina faktor senioritas dalam kepangkatan,
  usia, pendidkan dan pelatihan jabatan, dan
  pengalaman yang dimiliki;
• PNS yang diangkat dalam jabatan struktural belum
  mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
  kepemimpinan seuai dengan tingkat jabatan struktural
  wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
  kepemimpinan selambat-lambatnya 12 (dua belas)
  bulan sejak yang bersangkutan dilantik;
• PNS yang menduduki jabatan struktural tidak
  menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan
  struktural maupun dengan jabatan fungsional.
    PNS DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
             STRUKTURAL
•   Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
•   Mencapai batas usia pensiun;
•   Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
•   Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan
    fungsional;
•   Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti di luar
    tanggungan negara karena persalinan;
•   Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
•   Adanya perampingan organisasi pemerintah;
•   Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan
    rohani;
•   Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan
    perundang-ungdangan yang berlaku;
     PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI
          PEJABAT NEGARA
Pejabat Negara terdiri atas :

a.   Presiden dan Wakil Presiden;
b.   Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis
     Permusyawaratan Rakyat;
c.   Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
     Rakyat;
d.   Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung
     pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan
     Hakim pada pada semua Badan Peradilan;
e.   Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan
     Pertimbangan Agung;
f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan
   Pemeriksa Keuangan;
g. Menteri dan jabatan yang setingkat menteri;
h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar
   negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar
   Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil
   Walikota;
k. Pejabat Negara lainnyayang ditentukan oleh
   undang-undang;
• Pegawai Negeri yang diangkat menjadi
  Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan
  organiknya selama menjadi Pejabat
  Negara tanpa kehilangan statusnya
  sebagai Pegawai Negeri;
• Pegawai Negeri yang diangkat menjadi
  Pejabat Negara tertentu tidak perlu
  diberhentikan dari jabatan organiknya;
• Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat
  Negara setelah selesai menjalankan
  tugasnya dapat diangkat kembali dalam
  jabatan organiknya.
   MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI
             SIPIL
1. Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk
   menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
   pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna

2. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas
   pemerintahan dan pembangunan sebagaimana
   dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri
   Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil
   melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan
   sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik
   beratkan pada sistem prestasi kerja.
          Bagian Kedua
    Kebijaksanaan Manajemen
1. Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil
   mencakup penetapan norma, standar, prosedur,
   formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas
   sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji,
   tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak,
   kewajiban, dan kedudukan hukum.
2. Kebijaksanaan manajemen Pegawai negeri Sipil
   sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada pada
   Presiden selaku Kepala Pemerintah.
3. Untuk membantu Presiden dalam merumuskan
   kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
   dan memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk
   Komisi Kepegawaian Negara yang ditetapkan dengan
   Keputusan Presiden.
4. Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud
   dalam ayat (3), terdiri dari 2(dua) Anggota tetap yang
   berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi,
   serta 3(tiga) Anggota Tidak Tetap yang kesemuanya
   diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

5. Ketua dan Sekretaris Komisi Kepegawaian Negara
   sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), secara ex officio
   menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan
   Kepegawaian Negara.

6. Komisi Kepegawaian Negara mengadakan sidang
   sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan."
   SEKIAN
TERIMA KASIH