KONSERVASI HUTAN LERENG GUNUNG MERAPI

Document Sample
KONSERVASI HUTAN LERENG GUNUNG MERAPI Powered By Docstoc
					1
     PENGERTIAN UMUM HUTAN KEMASYARAKATAN


1.     Hutan Kemasyarakatan merupakan model pembangunan
       kehutanan berbasis masyarakat dalam kerangka pemanfaatan
       kawasan hutan secara lestari.
2.     Sasaran HKm adalah Hutan Negara dengan sistem
       pengelolaan     hutan      bersama      masyarakat    tanpa
       mengganggu/mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
3.     Penyelenggaraan HKm pada dasarnya merupakan proses
       berbagi peran dan tugas antara pemerintah pusat, pemerintah
       daerah, Forum HKm dan masyarakat.
4.     Penyelenggaraan HKm bertujuan untuk memberdayakan
       masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan dengan tetap
       menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam
       rangka meningkatkan kesejahteraannya.


                                                                     2
1. Keputusan Menteri Kehutanan
   Nomor 622/Kpts-II/1995
2. Keputusan Menteri Kehutanan
   Nomor 677/Kpts-II/1998
3. Keputusan Menteri Kehutanan
   Nomor 31/Kpts-II/2001




                                 3
4
       Tabel Luasan Hutan Kemasyarakatan DIY


                                                                                        Prosentase
                                    Luas            Luas              Luas HKm                           Prosentase
                                                                                           Luas
          Bagian Daerah            Hutan         cadangan            yang Diberi                          Luas Ijin        Jumlah
 No                                                                                     Dicadangk
           Hutan (BDH)             Negara        Areal HKm         Ijin sementara                        Sementara         KTHKm
                                                                                             an
                                    (ha)            (ha)                 (ha)                               (%)
                                                                                            (%)

 (1)             (2)                 (3)              (4)                 (5)           (6) = (4)/(3)     (7) = (5)/(4)

  1.   BDH Paliyan                2.734,40         2.047,90             326,90              74,89            15,96           15
  2.   BDH Playen                 3.002,30          617,80              233,45              20,58            37,79           8
  3.   BDH Karangmojo             1.226,70          577,00              319,90              47,04            55,44           4
  4.   BDH Panggang               1.597,40          943,70              209,15              59,08            22,16           8
  5.   BDH Kulonprogo             1.045,00          202,40              202,40              19,37           100,00           7

              Jumlah             13.205,50         4.388,80            1.291,80             33,23            29,43           42


Sumber Data : Laporan Inventarisasi dan Identifikasi Pencadangan Areal Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan Propinsi DIY
Tahun 1999/2000 dan Dishutbun Propinsi DIY (dimodifikasi)



                                                                                                                                  5
1.     Surat Menteri Kehutanan Nomor 252/Menhut-V/2002 tanggal 25 Februari
       2002 perihal Perijinan HKm di Daerah Istimewa Yogyakarta
2.     Surat Gubernur DIY kepada Menteri Kehutanan Nomor 522/3745 tanggal 9
       November 2002 perihal Usulan Pencadangan HKm Kabupaten Kulon Progo
3.     Surat Gubernur DIY kepada Bupati Gunungkidul Nomor 522/4183 tanggal 24
       Desember 2002 perihal Perijinan HKm di Gunungkidul dan Kulon Progo
4.     SK Bupati 213 /Kpts /2003, Surat Keputusan Bupati Gunungkidul tentang
       Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan
5.     Bulan Februari 2003 terbit Ijin Sementara Pengelolaan HKm dari Bupati Kulon
       Progo kepada 7 (tujuh) Kelompok Tani HKm yang berlaku 5 (lima) tahun
6.     Bulan November - Desember 2003 terbit Ijin Sementara Pengelolaan HKm
       dari Bupati Gunungkidul kepada 12 Kelompok Tani HKm Gunungkidul yang
       berlaku 5 (lima) tahun
7.     Bulan Juni – Juli 2004 terbit Ijin Sementara Pengelolaan HKm dari Bupati
       Gunungkidul kepada 23 Kelompok Tani HKm Gunungkidul yang berlaku 5 (lima)
       tahun
     DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN DIHARAPKAN KTHKm TERSEBUT MEMPERSIAPKAN DIRI
                                                                 KEPUTUSAN
      UNTUK DAPAT MEMBENTUK KOPERASI SEBAGAI PERSYARATAN SESUAI KEPUTUSAN MENTERI
                             -
      KEHUTANAN NOMOR 31/Kpts-II/2000 UNTUK MENERIMA IJIN DEFINITIF PENGELOLAAN HKm
                      31/Kpts


                                                                                      6
Setelah Ijin Sementara berjalan dua tahun lebih
     Muncul kecemasan :
     - Kepastian legalitas jangka panjang
     - Kebijakan yang mendukung
     Adanya kendala
     - SK pencadangan lokasi HKm belum disyahkan
     - Tata cara pemberian ijin
     Mengalami kemandegan proses


                                                   7
1.   Dinas Hutbun DIY & Kabupaten :
     Melaksanakan penyiapan KTHKm melalui pelatihan teknis dan
     administrasi juga fasilitasi penyelenggaraan HKm.
2.   Instansi lain yang berkaitan (Sub-Dinas Koperasi)
     Pelatihan koperasi dan asistensi teknis manajemen koperasi.
3.   Forum HKm
     Membantu penyiapan KTHKm, membantu fasilitasi KTHKm
     yang dilakukan pemerintah, dan meningkatkan peran serta
     KTHKm dalam pengurusan hutan.
4.   Pendamping (LSM dan PT)
     Pendampinga,     Pelatihan     dan   asistensi  teknis  dan
     administrasi, serta fasilitasi penyelenggara HKm.



                                                                   8
Pada     tingkatan   KTH   berbagai     upaya   telah
dilakukan untuk memperoleh Ijin Definitif, a.l. :
  mempersiapkan dokumen pra-koperasi; dan
  penguatan kelembagaan dengan :
       perumusan aturan internal;
       penyusunan rencana kelola; dan
       kapasitas teknis KTHKm.



                                                        9
     PERHATIAN PARA PIHAK TENTANG KEMANDEGAN
     PROSES, TERUTAMA MENGENAI KETERJAMINAN KTHKm
     MEMPEROLEH IJIN DEFINITIF (BAGAIMANA SOLUSI
     TERBAIK AGAR LEBIH MEMBERIKAN RASA AMAN BAGI
     KTHKm DALAM MENGELOLA HKm) :

1.   Kegiatan Saresehan Petani HKm se DIY, dengan tujuan
     untuk mengetahui kondisi realitas HKm lengkap dengan
     persoalan yang dihadapi.
2.   Diskusi Kebijakan HKm, dilaksanakan oleh instansi-instansi
     terkait.
3.   Diskusi peran dan fungsi pemerintah daerah (DIY) dalam
     pengelolaan HKm
4.   Lokakarya HKm se Propinsi DIY
5.   Seri Workshop Pengelolaan HKm DIY


                                                                  10
1.   Sebelum ada ketentuan baru, maka Kepmenhut Nomor
     31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan HKm tetap
     dipergunakan sebagai sandaran hukum tentang pengelolaan
     HKM.

2.   Kesepakatan 5 (lima) hal, yaitu :
       a. HKm di Propinsi DIY perlu didorong terus hingga para
          KTHKm mendapatkan Ijin Definitif.
       b. Perlu peran dan komitmen multipihak untuk terus
          mendorong HKm.
       c. Perlu tim kecil untuk menggiring dan mengawal proses
          HKm.
       d. Perlu evaluasi HKm sebelum menuju ke Ijin Definitif,
       e. KTH harus segera melengkapi syarat-syarat
          diperolehnya Ijin Definitif sesuai ketentuan
          Kepmenhut Nomor 31/Kpts-II/2000



                                                                 11
              H A S IL M O N E V H K m
                       S u m b e r : P o k ja H K m D IY , 2 0 0 6




                      B a ik
                                                              16 %
                                                            K u ra n g
 K u ra n g         31 %                                                   B a ik
    48 %                                                   Sedang          48 %
                                                               36 %
                  Sedang
                    21 %




K e s ia p a n K e le m b a g a a n                   K e a d a a n K a w a s a n H u ta n
  K e lo m p o k T a n i H K m                              s e te la h a d a H K m




                                                                                             12
    Dukungan Multipihak Daerah
►    Keputusan Gubernur DIY :
       ►   Pembentukan POKJA Penguatan dan Pengembangan HKm DIY
       ►   Pembentukan Tim Penilai Rencana Pengelolaan Hutan DIY

►    Hasil diskusi dengan Bupati Kulon Progo :
       ►   Perlu segera menyelesaikan persoalan pencadangan areal HKm.
       ►   Penguatan kelembagaan KTHKm dengan pembinaan koperasi

►    Hasil diskusi dengan Bupati Gunungkidul :
       ►   HKm dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan 7
           (tujuh) instrumen yang harus disiapkan.
       ►   Perlu segera menyelesaikan persoalan pencadangan areal HKm.

►    Pembentukan Forum Multipihak :
       ►   Forum Komunikasi Multipihak Kecamatan Panggang.
       ►   Forum Penguatan dan Pengembangan HKm Kecamatan Playen.
       ►   Forum BDH Paliyan
       ►   Forum HKm Kulon Progo                                         13
DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM HKm




                                 14
Parameter perubahan kesejahteraan
masyarakat HKm yaitu:

1. Proses menuju KTH mandiri dan berdaya

2. Adanya peningkatan pengetahuan masyarakat
   tentang pengelolaan hutan bersama
   masyarakat khususnya HKm di tingkat
   pengurus dan anggota

3. Peningkatan ketrampilan seperti pembuatan
   pupuk organik, pembuatan pembibitan Jati,
   adminitrasi dan keuangan koperasi, pemetaan
   partisipatif, pembuatan aturan internal dan
   rencana kelola yang partisipatif.             15
4.   Rasa tenang dan tentram dalam
     mengelola lahan HKm karena ada
     legalitas, aturan di kelompok dan harapan
     jaminan bagi hasil tanaman kayu Jati

5.   Adanya peningkatan penghasilan dari
     lahan HKm berupa tanaman tumpangsari,
     perencekan, dan hijauan pakan ternak
     saat ini, rata – rata 50 % tambahan




                                                 16
     Sistem Pengelolaan yang baik

1. Petani dari buruh menjadi partner/ mitra
2. Partisipasi dan dukungan Multipihak yang
   meningkat
3. Peningkatan Peran dan Pemahaman para
   pihak
4. Terbentuknya Pokja HKm DIY
5. Peraturan perundang – undangan menuju
   legalitas pengelolaan jangka panjang


                                              17
Kondisi kelembagaan KTH dan kawasan KTHKm telah siap
untuk persyaratan ijin definitif :
- Badan Hukum Koperasi sedang diproses
- Kawasan HKm sudah 70 % tanaman pokok

Pembagian tugas sesuai peran masing-masing pihak, dalam
rangka pemberdayaan KTH       asistensi kelembagaan dan
teknis pengelolaan hutan (sebelum tahun 2008)

Membangun kesepahaman antara pemerintah daerah dengan
pemerintah pusat (Dephut) tentang pentingnya pelaksanaan
kegiatan HKm, khususnya di DIY

Upaya negosiasi dengan berbagai pihak dlm rangka
terwujudnya legalitas jangka panjang


                                                           18
 SEBELAS TAHUN PERJALANAN HKm JOGJAKARTA




          Umur yg cukup untuk proses menjadi dewasa,
     saatnya…memberikan kepercayaan sebuah komitmen dan
cita-cita mulia, bersama melestarikan hutan untuk kesejahteraan   19
                          masyarakat
             TERIMA KASIH
                  PERSEMBAHAN


      DARI JOGJA UNTUK INDONESIA

MELESTARIKAN HUTAN DAN MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT
                    DENGAN HKM




                                               20