BAB III PEMBELAJARAN MODEL DESA KONSERVASI by byrnetown71

VIEWS: 2,638 PAGES: 26

									                                      BAB III
            PEMBELAJARAN MODEL DESA KONSERVASI


A. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
A.1 Inisiatif Model Desa Konservasi
       Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNGGP pada umumnya adalah
masyarakat desa hutan yang mayoritas sebagai petani, sehingga tingkat ketergantungan
masyarakat akan lahan pun cukup tinggi. Ini banyak mengakibatkan masyarakat yang
tinggal di sekitar daerah penyangga kawasan konservasi memanfaatkan lahan-lahan
kosong untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Tingginya tingkat ketergantungan
masyarakat desa hutan terhadap sumber daya alam banyak mengakibatkan persoalan-
persoalan yang cukup krusial dan mengancam keberadaan kawasan konservasi.
       Banyak kebutuhan masyarakat desa hutan yang dipenuhi dari hutan, seperti
pangan, obat-obatan, bahan kontruksi rumah dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
Masyarakat desa hutan menganggap hutan adalah sumber mata pencaharian. Beberapa
kegiatan pencaharian yang bergantung pada hutan adalah mencari kayu bakar, buah-
buahan, bahan bangunan dan jenis tumbuhan dan satwa yang bisa dimanfaatkan untuk
kebutuhan sehari-harinya. Bagi masyarakat desa hutan, hutan juga merupakan sumber
lahan atau cadangan lahan di masa depan. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat
akan pentingnya hutan menjadikan timbulnya permasalahan antara masyarakat yang
tinggal di sekitar hutan dengan pengelola kawasan hutan sendiri, sehingga menimbulkan
konflik di lapangan. Upaya-upaya tersebut perlu ada beberapa solusi yang cukup terarah
dan terpadu, sehingga tingkat kertegantungan masyarakat desa hutan terhadap sumber
daya hutan bisa dihentikan dengan melakukan upaya pemanfaatan sumber daya hutan
yang bisa dikembangkan dan dibudidayakan oleh masyarakat itu sendiri.
       Pemerintah berkepentingan terhadap kelestarian hutan guna menjaga ekosistem
yang sekaligus mengatur hidoorologis, sehingga semua kehidupan baik yang ada di dalam
dan di luar kawasan hutan dapat berjalan dengan baik. Disisi lain masyarakat
membutuhkan ruang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. Peningkatan
ekonomi masyarakat di sekitar kawasan TNGGP adalah pengelolaan potensi sumber daya
alam dan ekosistemnya yang dilakukan bersama antara pengelola dengan masyarakat
sekitar kawasan mengikuti pola berbasiskan lahan dan berbasiskan bukan lahan
dengan memperhatikan kelestarian ekologi, kelestarian sosial, ekonomi dan budaya


                                                                                         36
sehingga manfaat yang diperoleh dapat diwujudkan secara optimal dan proposional.
Bertitik tolak dari kepentingan di atas, ditempuh kebijaksanaan bahwa pengelolaan
kawasan konservasi diperlukan partisipasi dan keterlibatan aktif dari masyarakat, yang
diwadahi dalam program Model Desa Konservasi, sekaligus dimaksudkan agar hutan
tetap lestari dan masyarakat terpenuhi kesejahteraannya.
       Dalam rangka optimalisasi fungsi kawasan tersebut dan bahwa TNGGP
merupakan bagian pembangunan regional, maka pada tahun 2006 mengembangkan
program pengembangan model desa konservasi di daerah penyangga yang akan
menggambarkan keharmonisan antara dua kepentingan yang berbeda, yaitu pemukiman
dan kawasan konservasi dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada pihak yang
dirugikan. Pengembangan desa konservasi dimaksud dalam hal ini adalah terfokus pada
aspek sosial ekonomi dan teknis yang menekankan kepada konsep pemberdayaan
masyarakat, artinya segala upaya yang bertujuan untuk terus meningkatkan keberdayaan
masyarakat di sekitar hutan konservasi, untuk memperbaiki kesejahteraannya dan
meningkatkan partisipasi mereka dalam segala kegiatan yang mendukung kelestarian
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.
       Pemilihan lokasi desa yang akan dijadikan sebagai target pengembangan desa
model, berupa pemilihan lokasi desa yang ada di daerah penyangga yang tingkat ancaman
dan gangguan cukup tinggi, tingkat perekonomian masyarakat masih rendah di
bandingkan dengan desa lainnya, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumber
daya hutan cukup tinggi, dan adanya kearifan dan budaya lokal di tingkat masyarakat.
Berdasarkan kriteris tersebut, pengembangan awal MDK di lakukan pada 2 desa, yaitu
Desa Kebon Peuteuy, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur dan Desa Sukamaju,
Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi.
       Desa Kebun Peuteuy mempunyai luasan 1.018,250 Ha. Beberapa hal yang dapat
diupayakan di Desa Kebon Peuteuy berdasarkan data sekunder TNGGP adalah:
  1.   Membuat sentra pembibitan stek teh (Kerjasama dengan Dinas Pertanian dan
       PTPN VIII).
  2.   Membuat pabrik semi teknis dalam proses pembuatan teh rakyat dan membantu
       memasarkannya (Ekbang Kab. Cianjur).
  3.   Membuat rencana penyusunan: “Tea Walk dan Crosscountry” pada poin-poin
       tertentu dipamerkan potensi daerah tersebut (Jambu Batu, Ayam Pelung, Pisang




                                                                                         37
       dan Manisan Pala) yang kemudian dilanjutkan dengan design jalan setapak, disain
       shelter, gazebo, plaza.
  4.   Pemanfaatan dan pengolahan buah pala menjadi manisan.
  5.   Masyarakat Potensial dan berminat untuk membudidayakan belut, rata-rata
       kepemilikan pekarangan cukup luas dan belum dimanfaatkan secara optimal.
  6.   Peningkatan budidaya jamur bantuan TNGGP, kuliner, sampai proses,
       peningkatan keterampilan masyarakat (LSM dan pemda).
  7.   Diversifikasi budidaya jamur : shitake dan merang pada lokasi yang sama.
       Pada saat ini, kegiatan MDK yang dilakukan pada desa ini adalah kegiatan
berbasis lahan dan tidak berbasis lahan. Kegiatan yang berbasis lahan yang ditanam pada
areal kawasan hutan adalah penanaman tanaman endemik seperti rasa mala dan puspa.
Sedang kegiatan yang tidak berbasis lahan adalah pengembangan budi daya jamur.
Sedang keinginan masyarakat untuk menanami dengan tanaman NTFP belum
diperbolehkan.
       Desa Sukamaju mempunyai luasan 346,615 Ha. Beberapa hal yang dapat
diupayakan di Desa Sukamaju berdasarkan data TNGGP adalah :
  1. Di Desa Sukamaju, khususnya di Dusun Tangsel, dapat diupayakan kegiatan
       usaha pembuatan saos tomat.
  2. Selanjutnya di Desa Sukamaju juga dimungkinkan dikembangkan unit usaha
       pembuatan keripik pisang.
Sampai saat ini, perkembangan MDK di Desa Sukamaju hampir sama dengan di Desa
Kebun Peutey, yakni berbasis lahan dan tidak berbasis lahan. Pada MDK yang berbasis
lahan, penanaman dilakukan dengan tanaman endemik rasamala dan puspa, hanya
masyarakat sudah boleh menanami tanaman NTFP pada kawasan hutan sepanjang masuk
15 meter.


A.2 Karakteristik Desa Studi
       Untuk melihat secara langsung potret pelaksanaan MDK pada level desa,
dilakukan pemilihan desa model secara random yang dijadikan unit analisis. Desa yang
dipilih adalah Desa Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Desa Cinagara di
Kabupaten Sukabumi terletak di kawasan penyangga budidaya Taman Nasional Gunung
Gede Pangrango (TNGGP). Sekitar 9.438 jiwa tinggal di lahan seluas 497 hektar.
Sebagian besar masyarakat desa ini adalah buruh tani dan wiraswasta. Selain itu, mereka



                                                                                          38
juga memelihara ikan air tawar. Para petani banyak menanam buncis dan berternak
domba untuk tambahannya.
       Menurut masyarakat, inisiatif dari TNGGP dalam rangka pemberdayaan
masyarakat mulai sekitar tahun 1988-1989. Pada saat itu, TNGGP mengadakan program
bantuan ternak dan bibit aren yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat di suruh
menanam dan merawat, dari pekerjaan itu masyarakat di beri upah. Penanaman pohon
aren dimaksudkan untuk pengembangan potensi gula. Kalau masyarakat menyadari akan
tujuan penanaman pohon aren tersebut dan tanaman aren itu tumbuh bagus ke depan,
maka rencananya akan dikembangkan pabrik gula aren. Akan tetapi penanaman itu gagal
karena masyarakat membutuhkan lahannya untuk ditanami dengan sayuran. Lalu
kemudian, jika tanaman aren sudah besar, dibawahnya akan ditanami dengan tanaman
kapulaga seperti jahe
       Pemberdayaan Masyarakat pada MDK di Desa Cinagara mulai dilakukan pada
tahun 2007 dengan fokus pada pemanfaatan yang berbasis bukan lahan dan
pengembangan wisata. Desa Cigara mempunyai potensi pada pengembangan budidaya
ikan air deras dan pengembangan wisata Air Terjun Cikaracak di Kampung Cibeling
sebagai daerah wisata yang menarik. Hal ini dilakukan dalam upaya mengurangi tekanan
penduduk terhadap sumber daya alam di kawasan TNGGP seperti berkurangnya hutan
dan volume air serta berkurangnya pendapatan rata-rata warga setempat.
A.2.1 Persepsi Masyarakat tentang Model Desa Konservasi
       Masyarakat Desa Cinagara percaya bahwa MDK merupakan salah satu model
pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan di kawasan TNGGP. Menurut mereka,
MDK adalah upaya untuk menggali potensi yang ada, terutama yang ada di kawasan. Apa
saja potensi yang sudah ada lalu dikembangkan dan dibangkitkan lagi. Potensi yang ada
tersebut dapat dikembangkan oleh masyarakat, kerjasama dengan TNGGP seperti
penanaman anggrek pada zona pemanfaatan, lahan di zona pemanfaatan untuk lahan
pertanian mencukupi kebutuhan sehari-hari.
       Masyarakat desa mempunyai motto “Leuweng Ijo, Masyarakat Ngijo” artinya
hutannya hijau dan masyarakat dapat mencukupi kebutuhan makan sehari-hari.
Masyarakat percaya bahwa MDK bisa meningkatkan pendapatan dengan pembagian tata
ruang pemanfaatan di zona pemanfaatan. Masyarakat juga percaya jika MDK dapat
dilaksanakan melalui kolaborasi dan kerjasama dengan TNGGP,              lingkungan bisa
diselamatkan seperti wisata, sumber air, penyelamatan flora fauna dan lain sebagainya.



                                                                                           39
       Secara organisasi, masyarakat percaya kepada kepengurusan kelompok dimana
setiap anggota patuh terhadap aturan-aturan main yang ada dalam kelompok. Pengurus
dan anggota kelompok bersepakat membuat aturan rumah tangga yang mengatur tentang
kepengurusan, pengambilan keputusan, hak dan kewajiban anggota dan lain sebagainya.
Melalui kelompok, pengurus menjalin hubungan dan komunikasi dengan pihak luar
seperti pengelola taman nasional dan LSM. Bahkan sampai sekarang, kelompok
mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap LSM RCS (Raptor Conservation Society)
yang mendampingi mereka. Masyarakat merasa bahwa keterlibatan LSM dalam
pengelolaan MDK sangat berpengaruh terhadap perubahan pola pikir kelompok untuk
menuju lebih baik.
A.2.2 Norma Sosial, Budaya, dan Tradisi
       Dalam pengelolaan MDK, masyarakat Cinagara tidak menganut pada norma,
budaya, atau tradisi apapun. Semua dikelola berdasarkan kebutuhan masyarakat karena
memang masih belum ada kesepakatan apapun dengan pengelola TNGGP untuk
mengelola MDK. Yang ada hanya aturan tertulis berupa Peraturan Desa tentang
pengembangan Model Desa Konservasi Berbasis Wisata. Akan tetapi, perdes ini belum
cukup kuat untuk menjamin kelompok dapat mengelola wisata air terjun cikaracak karena
belum adanya kesepakatan dengan pengelola TNGGP.
       Oleh karena itu, masyarakat tidak mempunyai kepatuhan terhadap peraturan desa
yang ada. Tetapi masyarakat mempunyai kepatuhan terhadap kesepakatan-kesepakatan
hasil rapat kelompok dan mempunyai toleransi yang cukup tinggi terhadap perbedaan
pendapat dalam pertemuan-pertemuan kelompok.
       Masyarakat miskin yang tidak mempunyai lahan garapan mempunyai kesempatan
yang lebih luas untuk mengelola lahan dalam kawasan. Bahkan mereka telah masuk
cukup lama, meskipun itu bukan dalam skema MDK karena MDK yang dikembangkan di
Desa Cinagara tidak berbasis lahan.
A.2.3 Keterikatan dan Jaringan Sosial
Beberapa keterikatan dan jaringan sosial yang ada di Desa Cinagara dalam
mengembangkan MDK adalah:
      Keterikatan dan jaringan sosial yang terjadi dalam kelompok atau desa lebih
       banyak karena keterikatan asal daerah dimana mereka berasal dari satu daerah.
       Masyarakat membentuk kelompok dengan nama Kelompok Masyarakat Peduli
       Hutan (KMPH). KMPH merupakan wadah komunikasi masyarakat dalam



                                                                                        40
       melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan di kawasan konservasi TNGGP dan
       sekaligus untuk mendukung terwujudnya model desa konservasi di kawasan
       penyangga TNGGP.
      Keterikatan dan jaringan sosial dengan instansi lain seperti taman nasional belum
       pernah ada ikatan yang formal. Ikatan yang sangat erat justru terjadi dengan LSM
       pendamping. Masyarakat merasa bahwa LSM sangat membantu dalam proses-
       proses pengembangan MDK dan menyadarkan masyarakat.
      Keterikatan kelompok dengan kelompok lain di luar komunitas cukup rendah. Ini
       dibuktikan dengan adanya hubungan kurang harmonis dengan salah satu
       kelompok lain beda desa.
A.2.4 Produktivitas, Keadilan, dan Kelestarian Untuk Eksistensi MDK
       Masyarakat Cinagara yang ingin mengelola lahan di kawasan, memang sudah
membentuk kelompok dengan nama Kelompok Masyarakat Peduli Hutan. Akan tetapi,
belum ada peran dan tanggung jawab yang bisa dimainkan oleh kelompok karena belum
adanya negosiasi untuk kesepakatan mengelola lahan dan wisata dengan TNGGP.
Dukungan yang didapatkan kelompok hanya dari LSM melalui kegiatan pendampingan
dan pelatihan. TNGGP belum pernah memberikan bantuan atau dukungan kepada
kelompok kecuali hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan LSM. Apalagi
dukungan tepat guna dalam pengelolaan MDK
       Untuk perencanaan dalam MDK, kelompok belum mempunyai perencanaan
apapun karena MDK yang dilakukan belum masuk dalam kawasan. Masyarakat yang
mengelola kawasan masih bersifat individu-individu yang membutuhkan lahan untuk
masuk kawasan. Hal ini memang disebabkan karena MDK sendiri belum dilaksanakan
secara utuh, dimana belum ada negoisasi pun dengan TNGGP tentang bagaimana pola
pemanfaatan lahan di MDK pada kawasan konservasi, apalagi sampai pada tahap
kesepakatan. Sehingga MDK pun kelihatan tidak berkembang kecuali hanya kegiatan-
kegiatan kecil sehari-hari diluar kawasan atau lahan milik dan lahan hak guna usaha
(HGU).
       Keterlibatan perempuan dalam kelompok sangat kurang, tetapi sangat berperan
dan aktif dalam menggarap lahan. Kelompok miskin di desa ini mendapat prioritas untuk
mengelola lahan di kawasan meskipun secara individual. Hal ini disebabkan kelompok
miskin sudah tidak mempunyai alternatif lain selain lahan di kawasan untuk mencukupi
kebutuhan hidupnya, walaupun harus dijangkau dengan jalan kaki pada jarak 5-7 km.



                                                                                           41
Partisipasi anggota terhadap pengambilan keputusan kelompok cukup tinggi. Ini
dibuktikan bahwa setiap pengambilan keputusan kelompok dilakukan dengan
musyawarah dalam pertemuan rutin kelompok tiap bulan.
A.2.5 Insentif Untuk Pengembangan MDK
       Insentif untuk pengembangan MDK terkait dengan harapan, peluang, apa yang
dibutuhkan, komitmen masyarakat, dan tantangan yang dihadapi. Dengan MDK,
masyarakat berharap dapat mengelola lahan di kawasan konservasi terutama pada zona
pemanfaatan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat akan lahan cukup tinggi.
Selain itu, masyarakat berharap bahwa proses-proses inisiatif awal MDK yang dilakukan
oleh LSM ini dapat dilanjutkan oleh pihak TNGGP terutama oleh para penyuluh yang
diberikan pelatihan tentang MDK. Peluang masyarakat dalam pengembangan MDK yang
berbasis lahan cukup rendah, yang disebabkan karena belum pernah ada negoisasi antara
masyarakat dengan pihak TNGGP. Bahkan pemahaman TNGGP terhadap MDK sangat
bertolak belakang, dimana pengelola TNGGP beranggapan bahwa MDK diartikan
masyarakat tetap harus keluar dari kawasan dan jangan memanfaatkan lahan hutan.
Padahal jika masyarakat diberi peluang dan ada negosiasi dalam pengembangan MDK,
masyarakat mempunyai komitmen untuk ikut menjaga kawasan hutan.


A.3 Proses Deliberative Implementasi MDK
Proses deliberative mencoba untuk melihat proses-proses kebijakan MDK dengan versi
masyarakat, dimana lebih mengedepankan musyawarah. Proses-proses ini terkait dengan
karakteristik para pihak yang terlibat dalam perencanaan dan implementasi MDK. Proses-
proses ini dapat dlihat pada tabel berikut:
  Karakteristik terkatit       Taman Nasional          Masyarakat            Pemda
  dengan MDK / Pihak
 Kepentingan               -   Masyarakat tidak    Membutuhkan lahan   Mendukung
                               boleh               untuk memenuhi      program yang
                               memanfaatkan        kebutuhan seharu-   memberdayakan
                               apapun dari dalam   harinya.            masyarakatnya.
                               kawasan.                                Secara tidak
                           -   Masyarakat tidak                        langsung
                               lagi tergantung                         memberikan PAD
                               pada hutan dan                          ke pemda.
                               tidak masuk dalam
                               kawasan

 Saling Ketergantungan     Tidak ada               Diberikan           Pemda sangat
                                                   kesempatan untuk    dibutuhkan oleh
                                                   terlibat dalam      masyarakat untuk



                                                                                          42
                                               pengelolaan          mensupport dan
                                               kawasan konservasi   mendukung
                                               dan memberikan       keterlibatan
                                               manfaat kepada       masyarakat dalam
                                               mereka.              MDK . Setiap
                                                                    perencanaan dari
                                                                    masyarakat
                                                                    disupport oleh
                                                                    pemda.


       Proses deliberative implementasi MDK boleh dikatakan belum berjalan karena
belum ada negoisasi dan kesepakatan apa pun mengenai implementasi MDK. Dengan
demikian, belum ada pembagian tanggung jawab dan bentuk hubungan apa pun perihal
kerjasama dalam implementasi MDK. Masing-masing pihak masih berjalan menurut
logika berpikir sendiri dimana masih terjadi ketidaksepahaman dalam memahami
persoalan MDK. TNGGP masih condong ke PAM Swakarsa (pada pengamanan hutan)
sedang MDK kurang mendapat perhatian.
       Bagi masyarakat, MDK telah menjadi proses pembelajaran untuk berubah sikap
dan pikiran untuk meningkatkan kesadaran. Masyarakat yang dulunya menebang kayu
menjadi tidak menebang lagi, bisa menyusun perencanaan di tingkat kampung, dan
menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas.


A.4 Kendala Utama Permasalahan MDK
   -   Belum ada political will dari pihak TNGGP terkait percepatan implementasi
       MDK. Sering berubahnya pimpinan di TNGGP juga menjadi kendala mengenai
       implementasi MDK. Hal ini terkait dengan berubah-rubahnya kebijakan TNGGP
       tentang dukungan MDK seiring dengan berubahnya pimpinan TNGGP. Ada yang
       kepala taman nasional yang progresif dan mendukung TNGGP, ada juga kepala
       taman nasional yang tidak mendukung MDK, sehingga menghambat proses MDK
       yang berjalan.
   -   Belum ada negoisasi dan koordinasi antara masyarakat dengan TNGGP mengenai
       MDK dalam memanfaatkan zona pemanfaatan dengan perencanaan yang disetujui
       oleh kedua belah pihak.
   -   MDK tidak difasilitasi oleh TNGGP untuk memberdayakan masyarakat tetapi
       lebih banyak dilakukan oleh LSM




                                                                                       43
       -   TNGGP menghimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di dalam kawasan tanpa
           ada kebijakan kolaboratif dan solusi, padahal masyarakat sudah mengelola
           kawasan tersebut sejak lama, yakni ketika masih dikelola oleh perhutani
       -   TNGGP sendiri belum punya konsep untuk implementasi MDK dalam zona
           pemanfaatan. MDK masih dipahami oleh TNGGP sebagai upaya pemberdayaan
           masyarakat agar mereka tidak mengelola kawasan lagi dan keluar secara perlahan-
           lahan dengan sendirinya. Padahal masyarakat sudah mengelola lahan sejak lama,
           mulai dari kegiatan land clearing sampai sekarang. Sehingga jika masyarakat
           diminta untuk keluar kawasan, masyarakat meminta ganti rugi dari upaya-upaya
           pembersihan lahan.
       -   Masih terjadi tarik menarik kepentingan dan pertentangan antara TNGGP dengan
           Perum Perhutani terhadap areal-areal kawasan ex-perhutani yang sekarang
           merupakan perluasan dari kawasan TNGGP. Padahal kawasan ex-perhutani
           tersebut berada pada zona pemanfaatan yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh
           masyarakat.


B. Taman Nasional Gunung Merapi
B.1 Inisiatif Model Desa Konservasi
           Hingga sekarang belum ada desa yang sudah ditetapkan sebagai Model Desa
Konservasi (MDK). Pada awalnya pihak TNGM melakukan pendekatan dan sosialisasi
kepada beberapa desa di wilayah Kabupaten Sleman namun respon warga kurang positif.
Sehingga fokus pemberdayaan masyarakat dalam MDK diarahkan ke wilayah Kabupaten
Boyolali terutama di Kecamatan Selo dan Kecamatan Cepogo yang masyarakatnya dinilai
lebih ‘kooperatif’.
           Jumlah kelompok/lembaga dalam MDK yang ada merupakan Gabungan
Kelompok Tani (Gapoktan) Paguyuban Rukun Santoso terdiri atas 13 kelompok tani dari
13 dusun di Desa Wonodoyo. Di Dusun Pedut Kulon, Desa Wonodoyo ada Kelompok
Tani Serba Usaha “Merapi” Pimpinan Bapak Muhammad Sumardi. Kelompok baru ini
memang tidak terdaftar dalam Gapoktan tetapi mempunyai posisi yang cukup baik dalam
kerangka hubungan masyarakat dengan Taman Nasional Gunung Merapi. Beberapa
kegiatan percontohan seperti konsentrat pakan ternak, biogas, silase, pupuk padat dan
pupuk cair organik yang difasilitasi TNGM dilakukan dalam kerjasama dengan kelompok
ini.



                                                                                             44
          Implementasi di Desa Wonodyo dan Desa Lencoh dilaksanakan pada tahun 2007
dengan bentuk atau ragam MDK berupa pengelolaan wisata dan konservasi DAS dan
sumber mata air.
B.2 Karakteristik Desa Studi
          Ada 2 desa yang coba dilihat pengembangan MDK nya berdasarkan informasi dari
Pihak Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), yaitu Desa Wonodoyo Kecamatan
Cepogo dan Desa Lencoh Kecatamatan Selo, Kabupaten Boyolali.
Desa Wonodoyo
    Secara umum, mata pencaharian penduduk di kawasan kaki TNGM merupakan
masyarakat yang menyandarkan perekonomiannya di sektor pertanian dan peternakan dan
masih menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan Gunung Merapi untuk mengambil
makanan ternak, kayu bakar dan manfaat lainnya.
    Tabel 3.1 Peternak di Desa Wonodoyo
    Jumlah penduduk Sapi perah/jml      Sapi biasa/ jml Kambing/ jml     Itik/ jml
    (jiwa)            peternak          peternak        peternak         peternak
    2452              150/70            1150/615        300/90           775
    Sumber: Data monografi kecamatan Cepogo tahun 2007

    Berdasarkan hasil sosialiasi yang dilakukan Balai Taman Nasional Gunung Merapi di
desa Wonodoyo pada tahun 2008, bahwa kawasan TNGM perlu dijaga kelestariannya
karena memiliki nilai penting bagi masyarakat di sekitarnya. Nilai penting tersebut
adalah:
   1) Memiliki lebih dari 1000 jenis tumbuhan, termasuk 75 anggrek langka, memiliki
          jenis mamalia kecil dan besar dan 147 jenis burung.
   2) Merupakan daerah tangkapan air dan sumber air bagi sungai-sungai yang mengalir
          ke wilayah DIY dan Jawa Tengah serta sumber mata air yang airnya dimanfaatkan
          oleh masyarakat 2 provinsi dan 4 kabupaten
   3) Merupakan gunung aktif dan merupakan hutan tropikal pegunungan yang
          menyimpan potensi untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata alam baik
          keunikan dan keanekaraman hayatinya, puncak gunung, air terjun dan panorama
          indah lainnya.
   Tanaman pertanian yang banyak diusahakan adalah jenis tanaman hortikultura (sayur-
sayuran) . Sebagian besar lahan milik penduduk berada pada ketinggian antara 500 – 700
m di atas permukaan laut, dengan luas kepemilikan rata-rata antara 0,25 – 0,5 ha. Hasil
pertanian yang paling banyak adalah sayur-sayuran. Produksi sayuran dijual ke pasar-



                                                                                          45
pasar lokal hingga keluar Boyolali seperti Solo, Salatiga, Magelang, Yogyakarta dan
Semarang. Produk pertanian antara lain: kubis, wortel, selada, dan lainnya sedang ternak
utama adalah sapi.
Desa Lencoh
     Masyarakat Desa Lencoh merupakan komunitas agraris yang masih memiliki cultur
mistis yang sangat erat hubungannya dengan Gunung Merapi. Setiap tahunnya pasti ada
waktu-waktu di mana masyarakat melakukan ritual yang bertujuan untuk meminta
keselamatan berkah dari Yang Maha Kuasa. Ritual umunya dilakukan dengan menyajikan
beberapa makanan sederhana (sesaji) yang kemudian di taruh di Puncak Merapi.
Kehidupan mereka bergantung pada pertanian dan peternakan.
     Pada sektor pertanian, beberapa hal yang dilakukan adalah pengolahan lahan
pertanian, aktivitas jual beli hasil panen di pasar serta berbagai aktivitas lainnya. Hasil
pertanian seperti kubis, kol wortel dll merupakan komoditas utama pertanian di Lencoh.
Tidak juga ketinggalan tanaman Adas yang dapat dimanfaatkan semua bagiannya mulai
dari daun, bunga, ranting dan akar.
     Selain pertanian, masyarakat Desa Lencoh juga mengandalkan sektor peternakan
sebagai alternatif penyangga kehidupan mereka. Rata-rata warga masyarakat Desa
Lencoh memiliki 1 hingga 2 ekor sapi perah yang sayangnya tidak dimanfaatkan diambil
susunya. Mereka menyatakan bahwa pemanfaatan susu sapi untuk dijual telah dilakukan,
namun karena kendala pasar dan biaya operasinal pengelolaan, akhirnya para peternak
hanya “angon” lalu dijual di pasar hewan.
     Beberapa sektor lain yang meramaikan roda perekonomian di Lencoh adalah
perdagangan dan bisnis pariwisata. Walaupun hanya digeluti oleh sebagian kecil warga
masyarakat, namun sektor ini memegang peranan yang cukup penting dalam
menggerakkan perekonomian Desa Lencoh.
     Masyarakat desa Lencoh memiliki keterikatan yang yang tinggi dengan Gunung
Merapi. Hal ini tampak dari perilaku dan budaya yang berkembang dalam komunitas
sosial mereka. Salah satu ritual yang menggambarkan betapa masyarakat Desa Lencoh
sangat terikat dan menghormati Gunung Merapi yang lazim mereka sebut ”Mbah Petruk”,
adalah upacara sesajen yang diadakan secara berkala dan insidental yang ditujukan untuk
meminta keselamatan.
     Pengaruh Gunung Merapi yang sangat dominan juga tampak dalam kehidupan
sehari masyarakat Lencoh. Masyarakat Desa Lencoh hanya memahami dan merasakan



                                                                                              46
manfaat langsung berupa aliran air bersih, pencukupan kebutuhan dapur, pakan ternak
dan kebutuhan lain yang sifatnya kasat mata.
     Manfaat yang dilakukan masyarakat Desa Lencoh terhadap Gunung Merapi adalah
mencari rumput. Walau tidak semua masyarakat selalu mencari di hutan lindung, bisa
dipastikan hampir sebagian besar warga desa yang memiliki ternak pernah bahkan sering
melakukannya. Hasil yang mereka peroleh umunya hanya cukup untuk kebutuhan pakan
1-2 ekor sapi.
     Selain mencari rumput, masyarakat Desa Lencoh juga mencari kayu dan ranting
untuk kebutuhan kayu bakar. Sama halnya dengan ketika mereka mencari rumput untuk
pakan ternak, pada pagi dini hari warga masyarakat yang berkepentingan akan mulai
mendaki Merapi. Saat menuruni Merapi, mereka telah membawa seikat kayu dan ranting.
Adapun tipe kayu yang diambil adalah yang sudah kering atau pohon yang telah tumbang.
     Adapun pemanfatan lain yang dilakukan masyarakat Desa Lencoh adalah
mengambil beberapa jenis tanaman untuk dijadikan sebagai bahan makanan dan obat-
obatan. Pemanfaatan ini dilakukan pada jenis tumbuhan dan satwa yang spesifik, dalam
artian telah diketahui dan dirasakan manfaatnya.
     Banyaknya seresah yang terdapat dilantai hutan dimanfaatkan masyarakat untuk
campuran pembuatan pupuk kompos. Masyarakat desa Lencoh memanfaatkan hampir
semua jenis seresah, baik yang masih utuh maupun sudah membusuk. Sangat sering
dijumpai beberapa warga yang menuruni gunung merapi dengan sekeranjang penuh
seresah yang telah membusuk untuk kemudian diolah lebih lanjut di tempat yang telah
mereka siapkan. Umumnya tempat pembuatan pupuk kompos ini terletak tidak jauh dari
ladang atau lokasi pengambilan seresah.
     Pemanfaatan terhadap sumberdaya alam di Merapi tidak hanya terbatas pada
komponen ekosistem yang berwujud barang, akan tetapi juga pemanfaatan lansekap yang
memang sangat menarik. Banyak warga yang memanfaatkan lansekap selo untuk dijual
kepada wisata. Warga berinisiatif menjadi guide bagi para wisatawan, khususnya para
pendaki yang pada waktu-waktu tertentu selalu berdatangan menuju puncak Merapi.
B.2.1 Persepsi Masyarakat tentang Model Desa Konservasi
     Masyarakat Desa Wonodoyo dan Lencoh telah mengikuti sosialisasi dan beberapa
fasilitasi pelatihan. Masyarakat kedua desa tersebut sebenarnya belum paham apa yang
disebut model desa konservasi. Menurut mereka, apabila model desa tersebut diterapkan




                                                                                        47
seharusnya pihak balai taman nasional melakukan fasilitasi yang intensif dan
pendampingan masyarakat desa.
     Selama ini masyarakat desa belum menerima fasilitasi dan pendampingan dari pihak
balai, kecuali hanya pelatihan pembuatan fermentasi pakan ternak dan budidaya jamur
tiram. Tindaklanjut pelatihan pembuatan fermentasi pakan ternak pernah dilakukan oleh
kelompok masyarakat desa yang dimotori oleh pemerintah desa. Namun saat ini kegiatan
tersebut terhenti. Kendalanya adalah masalah bahan baku tetes tebu sebagai bahan
fermentasinya. Sedangkan budidaya jamur tiram terkendala keseriusan masyarakat desa.
Mereka belum sepenuhnya tertarik melakukan budidaya jamur. Mereka menghabiskan
waktu sehari-hari untuk mengurus ternak sapi dan bercocok tanam sayuran di lahan milik.
     Beberapa kepercayaan hasil pengamatan langsung di lapangan mengenai persepsi
masyarakat terhadap implementasi MDK adalah :
   Masyarakat percaya bahwa MDK merupakan salah satu model yang bisa diterapkan
    di kawasan TN/Konservasi tergantung bukti komitmen pemberdayaan masyarakat
    yang bisa ditunjukkan TNGM
   Masyarakat percaya bahwa MDK bisa meningkatkan pendapatan. Hal ini di dasarkan
    pada kegiatan yang sudah dilakukan TNGM dimana masyarakat melihat peluang
    peningkatan pendapatan.
   Masyarakat percaya bahwa MDK bisa menyelamatkan lingkungan seperti kawasan
    wisata, sumber air, penyelamatan flora fauna dan lain sebagainya. Berdasar
    sosialisasi TNGM tentang pentingnya penyelamatan hutan untuk sumber air sudah
    mulai muncul kesadaran masyarakat untuk mengurangi konsumsi kayu bakar dari
    hutan.
   Masyarakat lebih percaya pada kelompok level lokal dibanding lembaga ditingkat
    desa yang menangani MDK karena kelompok lokal dianggap bisa mewadahi aspirasi
    anggota dan mewujudkan kesejahteraan bersama.
   Masyarakat    percaya     pada   sesama   anggota   masyarakat   dalam   kelompok
    melaksanakan kegiatan pengelolaan MDK. Hal ini didasarkan pada budaya
    komunikasi masyarakat desa yang cukup terbuka bisa dianggap sebagai bukti dari
    kepercayaan kepada sesama anggota masyarakat.
   Masyarakat percaya pada norma dan aturan yang disepakati dalam pengelolaan
    MDK. Norma yang berasal dari tradisi masih dipatuhi dan dijalankan warga. Contoh;
    jika ada warga yang mendirikan rumah maka itu dianggap sebagai pekerjaan warga



                                                                                          48
    satu dusun sehingga semua warga ikut membantu hingga pembangunan rumah
    selesai. Warga yang tidak berpartisipasi mendapatkan sanksi sosial jika suatu saat ia
    ingin membangun rumah tidak ada warga yang membantu.
   Masyarakat percaya untuk menjalin hubungan sosial dengan kelompok lain di luar
    kelompok/lembaga MDK, yang dibuktikan dengan hubungan yang baik dengan
    semua pihak selama ini.
   Masyarakat percaya untuk bekerja sama dengan pihak luar seperti TNGM dan LSM
    dalam pengelolaan MDK
B.2.2 Norma Sosial, Budaya, dan Tradisi
        Masyarakat desa memiliki norma social yang turun temurun. Mereka meyakini
bahwa keberadaan Gunung Merapi mempengaruhi sumber penghidupan masyarakat
sekitarnya. Kearifan telah diberikan terhadap semua kegiatan masyarakat desa. Mereka
tidak berani merusak kawasan taman nasional. Bentuk kearifan masyarakat adalah
melakukan upacara sesaji di puncak Gunung Merapi. Kegiatan masyarakat di dalam
kawasan dibatasi pada kegiatan perumputan dan mengambil kayu bakar. Untuk bercocok
tanam, mereka mengelola lahan milik.
        Bentuk budaya dan tradisi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah
upacara adat Sadranan dan bentuk norma atau aturan tertulis maupun tidak tertulis yang
dipatuhi masyarakat dalam pengelolaan MDK berupa aturan adat/tradisi adat.
B.2.3 Keterikatan dan Jaringan Sosial yang ada
Keterkaitan dan jaringan sosial yang ada di masyarakat dalam mengelola MDK adalah:
        Bentuk jaringan sosial masyarakat dalam kawasan TN/Konservasi dalam suatu
         kelompok di dasarkan pada kekerabatan dan tetangga dalam satu daerah
        Bentuk jaringan sosial masyarakat dengan masyarakat lain di luar komunitasnya,
         juga berupa kekerabatan dan Tetangga. Masyarakat Desa Wonodoyo yang terbagi
         dalam beberapa dusun saling berkunjung dalam tradisi Sadranan tiap tahun yang
         jadwalnya diatur secara bergilir antara masing-masing dusun. Sehingga bisa
         dikatakan jika di Dusun Pedhut Kulon ada sadranan maka seluruh warga desa
         terlibat juga dalam kegiatan itu. Ditambah lagi dengan pengunjung dari luar desa
         yang berniat mengikuti kegiatan sadranan untuk kegiatan wisata. Begitu juga pada
         Desa lencoh, yang juga saling berkunjun pada dusun tetangga.
        Bentuk jaringan sosial masyarakat dengan instansi luar seperti taman nasional dan
         LSM bersifat formal, yakni antara penguasa lahan dengan pengguna lahan.



                                                                                             49
       Keterlibatan LSM pendamping bisa diterima masyarakat sepanjang bermanfaat
       dan bisa memberikan input pengembangan ekonomi. Tercatat LSM Paguyuban
       Sabuk Gunung (PASAG) Merapi pernah beraktivitas di Desa Wonodoyo. Warga
       juga pernah menerima pelatihan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT)
       dari LSM.
      Keterbukaan jaringan social kelompok/lembaga MDK dengan kelompok lain di
       luar komunitas: bersifat terbuka dan temporal.
B.2.4 Produktivitas, Keadilan, dan Kelestarian Untuk Eksistensi MDK
Beberapa hasil pengamatan lapangan terkait dengan produktifitas, keadilan, dan
kelestarian untuk mendukung eksistensi MDK adalah:
Produktifitas
      Bentuk peran dan tanggung jawab kelompok/lembaga MDK dalam kawasan
       TN/konservasi berupa pengelolaan kawasan wisata; pengembangan desa bio
       energy; dan diversifikasi pakan ternak
      Bentuk dukungan dan peran aktif TNGM dalam kegiatan/lembaga MDK adalah
       sosialisasi dan penyuluhan; pelatihan-pelatihan; pembuatan demplot
      Dukungan dana dari pihak luar (LSM,Pemda,Pemdes) untuk menjalankan rencana
       kerja kelompok/lembaga MDK adalah ada berupa Bantuan bibit sengon dari Dinas
       Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Boyolali, Bantuan 10.000 bibit jambu batu
       dari Dishutbun Klaten, bantuan bibit buah dari Dishutbun Boyolali, dan bantuan
       Bibit Suren dari Program Gerhan tahun 2008
      Perencanaan kelompok/lembaga dalam pengelolaan MDK masih belum ada
      Dukungan teknologi tepat guna dalam pengelolaan MDK yakni ada, dalam bentuk
       mesin pencanah pakan ternak
Keadilan
     Perempuan belum ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok/lembaga MDK:
     Kelompok miskin atau masyarakat tidak punya lahan ikut dilibatkan dalam
       pengelolaan MDK
     Tingkat partisipasi yang rendah dari masyarakat dalam pengembilan keputusan
       kelompok/lembaga MDK
     Proporsi bagi hasil pengelolaan MDK bagi kelompok miskin belum ada
     Dengan MDK dapat mengurangi kerentanan dan dampaknya terhadap mata
       pencaharian masyarakat adalah berkurang. Faktor kerentanan utama adalah



                                                                                        50
       kondisi ekonomi yang memaksa warga memilih kayu bakar sebagai sumber
       energi. Dengan alternatif energi biogas dan peningkatan pendapatan dari pertanian
       dan peternakan bisa mengurangi kerentanan sekaligus menambah alternatif mata
       pencaharian masyarakat.
Kelestarian
     Masyarakat terlibat dalam penyusunan rencana kerja kelompok/lembaga MDK
     Ada peningkatan kapasitas masyarakat dan kelompok/lembaga MDK melalui
       pelatihan-pelatihan
     Ada kebersamaan dalam masyarakat untuk melakukan aksi kolektif pengelolaan
       MDK
     Kemampuan masyarakat dan kelompok/lembaga MDK dalam menyelesaikan
       konflik-konflik masih rendah
     Kemampuan kelompok/lembaga MDK dalam pengelolaan asset-aset bersama
       masih rendah
B.2.5 Insentif Untuk Pengembangan MDK
Beberapa insentif yang diperlukan dalam pengembangan MDK adalah:
      Adanya harapan masyarakat dalam pengembangan MDK berupa Pendampingan
       atau pemberdayaan ekonomi dan Pembuatan pabrik konsentrat pakan ternak sapi
      Adanya peluang masyarakat dalam pengembangan MDK untuk Menjadi pemandu
       wisata, Menjadi penderes getah pinus, Mengambil pakan ternak dari kawasan
       TNGM, dan Mengembangkan perikanan darat.
      Untuk itu, hal-hal yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan MDK
       adalah Pengembangan atraksi wisata buatan seperti kolam renang, flying fox,
       gardu pandang; Alat pengaman untuk wisatawan yang menyukai trekking dan alat
       standar evakuasi wisatawan; Training pemandu wisata; dan Training perikanan.
      Komitmen masyarakat jika kebutuhan itu terpenuhi adalah tekanan terhadap
       kawasan TNGM sangat berkurang
      Tantangan dalam pengembangan MDK menurut masyarakat adalah komitmen
       para pihak (pemda dan TNGM) dalam MDK dan Pengenalan teknologi baru
       seperti: biogas, konsentrat pakan ternak, budidaya jamur yang masih memerlukan
       waktu untuk bisa memasyarakat karena kendala teknis dan biaya. Biogas butuh
       biaya tinggi untuk instalasi awal, mesin pembuat konsentrat juga cukup mahal,
       panenan jamur belum bisa diawetkan sehingga harus dijual dalam keadaan basah.



                                                                                           51
B.3 Proses Deliberative Implementasi MDK
Proses ini sebenarnya bermaksud untuk mencari tingkat kepentingan dan saling
ketergantung pada pihak-pihak terkait. Akan tetapi proses ini belum bisa dilihat secara
nyata karena MDK masih belum dilakukan pada TNGM. MDK di TNGM masih pada
tahap inisiasi awal yang didorong. Akan tetapi, dari proses awal berupa sosialisasi dan
pelatihan yang dilakukan, beberapa hasil temuan di lapangan adalah:
       Tingkat kepentingan. Kepentingan masing-masing pihak dari pelaksanaan MDK
        adalah:
        - Kepentingan Taman Nasional: mengurangi tekanan/intervensi masyarakat
          terhadap kawasan TN sampai pada titik terkecil masyarakat tidak dapat
          mengakses kawasan.
        - Kepentingan mayarakat: masyarakat dapat memanfaatkan kawasan TN untuk
          memenuhi kebutuhan hidupnya.
        - Kepentingan pemda: masyarakat dapat berdaya dengan potensi local yang ada
       Saling ketergantungan. Sikap saling ketergantungan masing-masing pihak adalah:
        - TNGM-masyarakat: keamanan Taman Nasional sangat dipengaruhi oleh
          perilaku masyarakat sekitar kawasan
        - Masyarakat-TNGM: masyarakat sangat bergantung pada kawasan dalam
          memenuhi kebutuhan hidupnya
        - Pemda-kawasan TN: kelestarian kawasan mempengaruhi ketersediaan air dan
          lingkungan wilayah pemda
        - Masyarakat-pemda:     fasilitasi   pemda   diharapkan       masyarakat   dalam
          pemberdayaan masyarakat


B.4 Kendala Utama Implementasi MDK
Beberapa kendala yang muncul dalam implementasi MDK adalah:
   Kebijakan. MDK masih merupakan “benda asing” yang kurang dipahami oleh
    petugas Balai TNGM, pemda setempat dan masyarakat. Rata-rata responden kurang
    bisa merespon pertanyaan seputar istilah MDK dan kebijakannya. Kegiatan yang bisa
    dipahami dan diterima masyarakat adalah yang berkaitan langsung dengan kegiatan
    pertanian dan peningkatan taraf ekonomi. Kebijakan dan penetapan MDK dalam hal
    ini dianggap cukup tersosialisasi jika sudah dipahami oleh elit desa, elit kelompok
    tani, pemda dan pihak TNGM sebagai inisiator.



                                                                                           52
   Pemahaman petugas lapangan. Petugas lapangan dari tingkat seksi sampai resort bisa
    dipastikan tidak terlalu ambil pusing dengan istilah. Mereka lebih berfokus pada
    pelaksanaan tugas dari atasan.
   Pemahaman masyarakat tentang MDK. Meskipun tidak paham, masyarakat cukup
    kooperatif menanggapi inisiatif TNGM sepanjang itu tidak merugikan. Dalam kasus
    Desa Wonodoyo, masyarakat cukup memiliki kesadaran lingkungan yang terbukti
    dengan aksi penolakan tambang pasir di yang melibatkan 5000 warga Desa
    Wonodoyo.


C. Taman Nasional Sembilang
C.1 Inisiatif Model Desa Konservasi
       Meskipun kegiatan konservasi hutan bersama masyarakat tidak sepenuhnya
dipengaruhi oleh masalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam aspek ekonomi,
namun permasalahan kesejahteraan ekonomi rakyat di sekitar kawasan konservasi dapat
menjadi faktor pendukung penting bagi keberlanjutan konservasi hutan. Gagasan Model
Desa Konservasi menghendaki adanya desa-desa penyangga di sekitar wilayah hutan
konservasi yang secara ekonomi dapat hidup seiring dalam pola ekologis secara
berkelanjutan.
       Desa Tabala Jaya merupakan salah satu yang berbatasan langsung dengan Taman
Nasional Sembilang di kabupaten Banyuasin. Desa yang berpenduduk 364 KK (200
rumah tangga) tersebut diharapkan dapat menjadi desa penyangga yang mendukung bagi
keberlanjutan hutan konservasi di pesisir pantai tersebut. Pemerintah telah menetapkan
wilayah hutan rawa gambut, rawa air tawar, dan hutan riparian (tepi sungai) di Propinsi
Sumatera Selatan tersebut berdasarkan SK Menteri Kehutanan, SK No. 76/Kpts-II/2001.
Luas areal hutan konservasi yang masuk dalam wilayah taman nasional Sembilang
mencapai 205.750 hektar.
       Tabala Jaya lahir dan terbentuk sebagai desa bermula dari pemukinan penduduk
yang merupakan peserta program transmigrasi pada tahun 1986/87. Berbeda dengan desa
tetangganya, yang khusus dari masyarakat Tabala Jaya adalah bahwa mereka merupakan
peserta program transmigrasi swakarsa atau selain biaya perjalanan dari daerah asalnya
dilakukan atas biaya sendiri, mereka juga tidak mendapatkan jatah hidup “jadup” pada
awal pembentukan pemukiman transmigrasi.




                                                                                          53
       Pola penguasaan lahan dalam masyarakat Tabala Jaya yang cenderung bercirikan
pertanian menetap, cenderung tidak mengganggu areal konservasi dari aspek lahan.
Masalah yang saat ini muncul tentang tata batas dengan hutan konservasi cenderung
berasal dari faktor di luar desa, yakni dalam pengukuran tata batas yang oleh pengelola
Taman Nasional Sembilang diklaim sebagai wilayah hutan konservasi. Sementara dari
dokumen tentang wilayah desa yang telah ditetapkan jauh-jauh hari, wilayah desa ada
yang masuk dalam wilayah taman nasional. Oleh karena itu penyelesaian terhadap
masalah tata batas perlu diupayakan segera sebelum masalah tersebut berkembang
menjadi lebih rumit di kemudian hari.
       Letak geografis yang relatif terpencil membuat desa Tabala Jaya relatif tertutup
dari dunia luar. Hal ini membuat tingkat harga kebutuhan barang-barang yang harus
didatangkan dari daerah lain menjadi relatif tinggi. Sebagai contoh harga semen di daerah
itu mencapai Rp 68 ribu sementara di Palembang hanya berharga Rp 40 ribu.
Keterisolasian wilayah juga membuat pasar menjadi cenderung bersifat monopolistik,
dimana satu atau dua orang yang memiliki akses langsung terhadap dunia luar akan
cenderung memiliki kekuasaan dalam penentuan harga
       Kerjasama dalam bidang ekonomi dalam wadah koperasi atau yang sejenis di
masyarakat Tabala Jaya termasuk rendah. Hal ini terungkap pada saat diskusi bersama
masyarakat ketika tidak ada kelembagaan ekonomi yang mampu menjadi wadah bagi
kerjasama ekonomi antar anggota-anggota masyarakat. Beberapa pengurus dari program-
program pemerintah seperti Pokmas IDT, koperasi simpan-pinjam, kelompok tani, dan
lain-lain, seolah tidak melihat urgensi pentingnya organisasi tersebut bagi mereka. Hal ini
antara lain karena organisasi atau kelembagaan tersebut selama ini lebih banyak
dikembangkan secara top-down, sehingga kurang mampu menjadi wahana bagi
pengembangan aspirasi ekonomi masyarakat setempat.
       Diakui bahwa selama ini kelembagaan tersebut hanya berfungsi sebagai sarana
untuk menyalurkan bantuan-bantuan dari pemerintah, termasuk bantuan modal atau
pupuk, serta bantuan lainnya (listrik tenaga surya). Masyarakat tidak diajak secara aktif
dalam menjalankan kegiatan kelompok termasuk dalam menyalurkan bantuan-bantuan
(yang biasanya terbatas) yang selama ini ada. Manajemen yang cenderung tertutup dari
para pengemban program dan pengurus kelompok serta tidak melibatkan partisipasi
seluruh anggota kelompok pada gilirannya membuat organisasi tidak dapat berfungsi.




                                                                                              54
Karena sudah berlangsung sejak lama, hal inilah yang cenderung membuat masyarakat
menjadi tidak percaya lagi kepada kelembagaan kerjasama ekonomi di desanya.


C.2 Karakteristik Desa Studi
       Pada saat ini, pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan sebagai MDK di
Desa Tabala Jaya merupakan pola pemanfaatan berbasis bukan lahan. Inisiatif MDK di
mulai tahun 2007 yang diawali dengan sosialisasi MDK oleh Tim Taman Nasional
Sembilang dengan tahapan 1) mempertemukan para pihak di desa, 2) Diklat fasilitator
Tim TNS untuk kajian PRA bekerja sama dengan LSM SSNP, 3) Praktek aplikasi kajian
PRA di lokasi, 4) Penentuan “skala prioritas” dari hasil PRA, dan 5) Penyusunan RPJM
tingkat desa.
       Untuk penguatan kapasitas kelembagaan terhadap kelompok di desa Tabala Jaya,
dilakukan pelatihan-pelatihan dengan materi Pelatihan dinamika kelompok, Pelatihan
pengelolaan keuangan, Pelatihan partisipasi gender, dan Pemberian bantuan pada
Gapoktan (sekitar 30 jt) untuk pembuatan pakan ikan.
C.2.1 Persepsi Masyarakat tentang Model Desa Konservasi
       Persepsi masyarakat desa Tabala Jaya yang umumnya warga transmigran terhadap
kawasan hutan sangat positip. Menurut warga fungsi hutan disadari sebagai kawasan yang
melindungi asset-asset produksi lahan pertanian dan tambak dari bencana alam, seperti
angin puting beliung, abrasi air laut dan sebagainya. Hal ini dikarenakan desa mereka
berada di daerah pasang surut. Secara ekonomi, sumber penghidupan warga desa tidak
tergantung langsung dengan kawasan konservasi, namun manfaat jasa lingkungan dari
kawasan konservasi sangat diperlukan bagi menyangga kehidupan warga desa.
       Oleh karena itu, masyarakat desa Tabala Jaya percaya bahwa MDK bisa
diterapkan di desanya karena keyakinan bahwa dengan MDK dapat meningkatkan
pendapatan dari asset-asset produksi lahan karena adanya perlindungan lingkungan dari
kawasan hutan di TNS. Namun di sisi lain, umumnya tidak percaya jika pengembangan
MDK diserahkan pada kelompok yang sudah ada (Gapoktan). Hal ini dikarenakan
ketidakpercayaan warga terhadap pengurus Gapoktan yang sudah ada, disamping itu
antara kelompok satu dengan yang lain tidak terjalin komunikasi yang baik. Terlebih lagi
belum adanya norma dan aturan yang menjadi kesepakatan warga dalam menjalankan
organisasi Gapoktan maupun kelompok lain yang ada.




                                                                                           55
       Meskipun kepercayaan terhadap kelompok tidak ada, para warga masih punya
kepercayaan yang kuat terhadap peran dan kerjasama dengan pihak-pihak luar, seperti
TNS maupun LSM pendamping.
C.2.2 Norma Sosial, Budaya, dan Tradisi
       Ditilik dari sejarah pembentukan desa yang berawal dari program transmigrasi
pada tahun 1986/1987, penduduk desa Tabala Jaya merupakan campuran warga dari 3
daerah di Jawa. Asal daerah itu adalah Lamogan, Banjarnegara dan Karawang. Selain itu
ada warga transmigrasi lokal yang berasal dari desa-desa trans di sekitarnya dan
Lampung. Dengan keberagaman daerah asal tersebut, maka tradisi dan norma yang
tumbuh sangat beragam sesuai dengan tradisi yang dibawa dari daerah asal. Norma dan
tradisi yang masih dipertahankan adalah tradisi-tradisi yang berhubungan langsung
dengan ritual atau kebiasaan dalam pengerjaan lahan-lahan pertanian, tambak dan
pekarangan. Sehingga tradisi dan norma khusus yang berhubungan dengan pengelolaan
sumberdaya hutan tidak begitu kuat.
       Dengan kondisi seperti ini, maka menjadi hal yang wajar jika warga desa tidak
memiliki norma, budaya dan tradisi yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya
alam khususnya sumberdaya hutan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Akibatnya
antar warga desa maupun antar kelompok tidak ada kepatuhan dan toleransi terhadap
aturan-aturan yang disepakati maupun toleransi terhadap perbedaan pendapat. Karena
warga lebih mementingkan kepentingan pribadi (rumah tangga) dalam mencukupi
kebutuhan maupun meningkatkan pendapatan. Sehingga terkesan belum ada energi sosial
untuk bersama-sama memikirkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kolektif.
C.2.3 Keterikatan dan Jaringan Sosial
       Ikatan jaringan sosial masyarakat desa Tabala Jaya didasari pada sentimen asal
daerah sehingga ikatan emosional antar warga lebih kuat jika dibandingkan dengan ikatan
sosial dengan komunitas warga di luar daerah. Dengan kondisi seperti ini, menyebabkan
tingkat ketidakcocokan antara komunitas di masyarakat agak tinggi. Meskipun, jaringan
sosal warga masyarakat dengan komunitas lain yang tidak luas namun potensi
keterbukaan warga untuk membangun jaringan sosial dengan komunitas lain sangat
terbuka. Hal ini ditandai dengan sikap warga yang terbuka terhadap kehadiran pihak-
pihak luar – termasuk petugas TNS – dalam melakukan komunikasi untuk inisiasi awal
gagasan MDK.




                                                                                          56
        Ditilik dari catatan proses inisiasi gagasan MDK di desa Tabala Jaya oleh TNS
menggambarkan bagaimana antusiasme warga dalam mensikapi gagasan MDK dilihat
dari tingkat partisipasi warga dalam setiap pertemuan-pertemuan yang difasilitasi oleh
TNS. Tingginya tingkat partisipasi ini memberikan bukti bahwa meskipun ikatan sosial
warga yang masih terbatas tidak menjadi penghalang ketika warga masyarakat diajak
bicara tentang pentingnya manfaat lingkungan dan sumberdaya hutan sebagai penyangga
kehidupan warga dalam melindungi aset-aset produksi yang ada.
C.2.4 Produktivitas, Keadilan, dan Kelestarian Untuk Eksistensi MDK
        Gagasan MDK yang dipahami oleh warga desa belum sepenuhnya dipahami
secara lengkap. Kondisi ini bisa dikatakan wajar mengingat proses dan dukungan
fasilitasi dari TNS baru pada tahap sosialisasi dan penyuluhan. Meskipun sudah ada
dukungan dana untuk kegiatan kelompok, namun karena masih ada persoalan internal di
tingkat kelompok dengan warga masyarakat maka optimalisasi pemanfaatan dana ini
belum menunjukkan hasil yang seperti diharapkan.
        Dengan melihat kondisi seperti ini, maka untuk mendorong tingkat produktifitas
dan kelestarian gagasan MDK harus mempertimbangan beberapa faktor, agar eksistensi
MDK yang akan diimplementasikan dapat berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang perlu
diperhatikan dan dilakukan penyempurnaan antara lain :
   Lemahnya soliditas kelompok. Indikator faktor ini ditandai dengan : (a) rendahnya
    tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kelompok; (b) belum
    adanya kebersamaan masyarakat untuk melakukan aksi kolektif dalam pengelolaan
    sumberdaya; (c) rendahnya kemampuan masyarakat dalam penyelesaian konflik; (d)
    belum adanya perencanaan kelompok dalam pengelolaan MDK; (e) rendahnya
    kemampuan kelompok dalam pengelolaan asset bersama.
   Minimnya dukungan atau intervensi teknologi tepat guna untuk memperkecil tingkat
    kerentanan dan dampak sumber mata pencaharian jika konsep MDK diterapkan
C.2.5 Insentif Untuk Pengembangan MDK
Insentif yang diharapkan untuk pengembangan MDK bagi masyarakat lebih bertumpu
pada persoalan infrastruktur yang bisa memberikan akses pemasaran terhadap hasil
produksi pertanian dan tambak serta upaya-upaya untuk memberikan nilai tambah.
Menurut masyarakat insentif yang diharapkan dari pihak TNS maupun dari pihak pemda,
antara lain:




                                                                                         57
    Tersedianya sarana pasar atau tempat pelelangan ikan untuk menjaga kestabilan harga
     ikan.
    Penyediaan bibit ikan yang lebih mudah.
    Penggunaan teknologi tepat guna untuk memberikan nilai tambah pada hasil pertanian
     yang melimpah (kelapa).
    Pembentukan koperasi kelompok.
    Kontinyuitas pembinaan dan penyuluhan dari dinas-dinas teknis terkait sesuai dengan
     kebutuhan masyarakat.
Sedangkan bagi TNS, insentif yang diperlukan dalam bentuk infrastruktur adalah :
    Tersedianya Posko TN sebagai tempat untuk pemantauan sekaligus tempat
     komunikasi antara masyarakat dengan petugas TN di lapangan.
    Tersedianya sarana-sarana pengamatan keragaman hayati yang bisa menjadi sarana
     pendidikan lingkungan bagi generasi muda warga desa/masyarakat untuk membentuk
     kesadaran sejak dini.


C.3 Proses Deliberative Implementasi MDK
        Proses deliberative implementasi MDK di TNS agak terlalu awal untuk dievaluasi
prosesnya. Mengingat keberadaan TNS itu sendiri baru berjalan 2 tahun sejak 2006 dan
inisiatif MDK baru dimulai tahun 2007. Ditilik dari gagasan MDK di TNS proses awal
implementasi dapat dirunut dari berbagai indikator deliberative, sebagai berikut :
1.   Karakteristik keragaman kepentingan para pihak terhadap kawasan konservasi TNS
     dapat dipetakan dalam 3 pihak utama, yaitu Pemprov Sumatera Selatan, TNS dan
     masyarakat. Masing pihak-pihak berkepentingan terhadap kawasan konservasi
     dengan perimbangan dan kepentingan masing-masing, tetapi semuanya mempunyai
     kesamaan yaitu pelestarian dan perlindungan kawasan hutan sebagai penyangga
     kehidupan. Hal ini mengakibatkan semua pihak saling tergantung sama lain.
            Bagi pemprov yang mendorong lahirnya TNS melalui kebijakan daerah dalam
             bentuk surat rekomendasi dan permohonan penetapan kawasan oleh Gubernur.
             Keinginan pemprov dalam penetapan ini sesuai dengan renstra pembangunan
             jangka panjang untuk melindungi beberapa daerah aliran sungai penting yang
             menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat Sumatera Selatan. Namun
             setelah ada penetapan kawasan oleh Menhut, peran pemprov dalam rencana
             pengembangan kawasan maupun pemberdayaan masyarakat belum terlihat



                                                                                           58
    secara nyata. Kepentingan pemprov dan pemda baru sebatas menjadikan TNS
    sebagai “ikon daerah”. Hal ini memberi kesan bahwa dengan turunnya ijin
    penetapan kawasan, yang berperan utama pengembangan kawasan adalah
    tanggung jawab TNS. Padahal TNS belum didukung sistem organisasi dan
    manajemen yang mapan.
   Bagi TNS, tugas dan tanggungjawab pengelolaan kawasan konservasi menjadi
    kepentingan utama. Tercapainya kondisi kawasan TNS sebagai pusat
    pendidikan konservasi hutan mangrove basah dan pusat riset ekosistem
    mangrove satu-satunya di dunia, merupakan cita-cita dan tujuan yang akan
    diperjuangkan. Oleh karena itu, upaya pengelolaan kawasan TNS di
    kelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu :
       o Pengelolaan konservasi kawasan yang mencakup persoalan tata batas,
           tata ruang mikro, dan penyelesaian konflik. Semua kegiatannya
           bertumpu pada upaya-upaya perlindungan dan pengamanan hutan
           dengan pembentukan pam swakarsa dan peringatan dini kebakaran
           hutan.
       o Pengelolaan konservasi ekosistem yang mencakup pengelolaan
           keragaman hayati (bio-diversity), penangkaran flora dan fauna
           endemik, jasa lingkungan, serta riset dan pendidikan lingkungan.
           Semua    kegiatan   bertumpu      pada   pemberdayaan   masyarakat,
           peningkatan ekonomi dan peluang usaha masyarakat, pengembangan
           pariwisata alam dan sebagainya.
   Bagi masyarakat, keberadaan kawasan TNS            secara tidak   langsung
    memberikan perlindungan lingkungan terhadap sistem produksi yang berbasis
    lahan (pertanian dan tambak). Meskipun kepentingan ini bersifat tidak
    langsung berhubungan dengan lahan di kawasan koservasi, namun masih ada
    persoalan-persoalan tata batas yang belum selesai. Munculnya masalah tata
    batas sebagai akibat perbedaan pemetaan antara data yang dikeluarkan oleh
    Dinas PU pada saat mempersiapkan infrastruktur pemukiman bagi warga
    transmigran serta pengesahan batas lahan dengan kawasan oleh Camat
    setempat yang dikeluarkan pada tahun 2003. Namun setelah ditetapkan
    sebagai kawasan TNS, ada titik koordinat yang berbeda antara hasil
    pengesahan Camat dengan hasil dari TNS berdasarkan peta planologi Dephut.



                                                                                 59
2.   Proses dialog para pihak dalam implementasi MDK.
     Perbedaan kepentingan para pihak terhadap kawasan TNS, lebih dominan pada
     masalah tata batas yang berpotensi menjadi konflik. Untuk menangani masalah ini,
     maka konsep yang dirancang oleh TNS adalah memetakan “zona rehabilitasi”. Yaitu
     kawasan TNS yang dijadikan zona-zona yang berada pada kawasan rawan (zona
     merah) untuk dilakukan upaya rekayasa sosial (social enginering) dan pemberdayaan
     (empowering). Skema dan design pengelolaan zona rehabilitasi dilakukan dengan
     membangun kesepahaman antara TNS dengan pihak terkait (masyarakat, pemda, dan
     perusahaan) untuk menjalin terjadinya akses informasi dan komunikasi secara
     terbuka. Pada tahun 2007, dimulai proses dialog antara TNS, masyarakat, Perguruan
     Tinggi, LSM dan swasta. Out put dari proses dialog awal berupa dokumen tentang :
           Identifikasi dan pemetaan zona inti, zona penyangga dan zona rehabilitasi.
           Profil umum para pihak yang terlibat terhadap akses dan pemanfaatan TNS.
           Pemetaan potensi konflik
           Penyusunan RPTN TNS.
     Dilihat dari hasil pengamatan studi, terlihat bahwa TNS sangat berperan dalam
     melakukan inisiasi dialog para pihak, sedangkan posisi para pihak lainnya lebih
     bersifat menunggu. Apalagi di tingkat masyarakat yang belum begitu memahami dan
     mengerti tentang persoalan zonasi, MDK dan sebagainya.


C.4 Kendala Utama Permasalahan MDK
Kendala utama dalam implementasi MDK di lapangan, adalah :
1. Belum adanya standar kegiatan dalam penyusunan anggaran (DIPA) di TN. Setiap
     tahapan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan dan implementasi MDK belum
     ditunjang dengan petunjuk teknis yang sesuai dengan aturan mekanisme keuangan
     dan pelaporan. Beberapa kondisi yang seringkali menjadi faktor penghambat dalam
     setiap tahap kegiatan adalah belum adanya standar kegiatan, standar pekerjaan,
     standar pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Penyelesaian sementara
     terhadap faktor semacam ini sangat tergantung pada improvisasi Kepala Balai TN
     dalam mendorong implementasi MDK di lapangan.
2. Kebijakan tentang MDK masih belum sepenuhnya dipahami oleh petugas TNS. Dari
     personil yang ada, penanganan implementasi MDK hanya dilakukan oleh Kepala
     Balai TN dibantu seorang petugas bagian Humas dan tenaga penyuluh yang masih



                                                                                         60
   baru. Sehingga pemahaman tentang MDK masih perlu diupayakan secara terus
   menerus.
3. Pemahaman masyarakat tentang konsep MDK yang masih terbatas. Namun demikian
   tingkat partisipasi yang tinggi dapat menjadi modal dalam implementasi MDK
   melalui beberapa pendekatan yang bisa dilakukan melalui penguatan kelembagaan




                                                                                   61

								
To top