Sertifikasi Didesentralisasikan by byrnetown71

VIEWS: 0 PAGES: 2

									Sertifikasi Didesentralisasikan
Pembayaran untuk Kuota 2007 Terlambat

04-01-08

Jakarta, Kompas - Pelaksanaan sertifikasi guru mulai tahun 2008 ini didesentralisasikan ke daerah-
daerah. Kebijakan ini diambil agar proses sertifikasi sekitar 2,7 juta guru di seluruh wilayah Indonesia
bisa selesai sesuai waktu yang direncanakan hingga tahun 2015.

Baedhowi, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen
Pendidikan Nasional, Kamis (3/1) di Jakarta, menjelaskan, untuk tahun ini anggaran sertifikasi dalam
APBN 2008 didesentralisasikan ke daerah lewat daftar isian proyek anggaran (DIPA). Dengan demikian,
anggaran sertifikasi tidak lagi terpusat di pemerintah pusat seperti dalam pelaksanaan sertifikasi guru
kuota tahun 2006 dan 2007.

Kebijakan ini nantinya menuntut pemerintah provinsi berkoordinasi dengan perguruan tinggi pelaksana
sertifikasi yang sudah ditunjuk Depdiknas dalam proses penyelenggaraan sertifikasi di daerah.
Pembayaran tunjangan profesi yang disediakan dalam APBN juga nantinya didistribusikan dari daerah,
tidak lagi dari pusat. Misalnya, untuk pembayaran tunjangan profesi guru yang lulus dalam kuota
sertifikasi tahun 2006.

Guru yang sudah dinyatakan sebagai guru profesional mendapat tunjangan profesi dengan besar satu
kali gaji pokok setiap bulan.

Untuk pembayaran tunjangan profesi guru kuota tahun 2006, pemerintah sudah mengirimkan dana
tersebut ke rekening setiap guru yang berhak. Adapun untuk guru yang dinyatakan lulus dalam kuota
sertifikasi tahun 2007 berhak mendapat tunjangan sertifikasi terhitung Januari ini.

Tetap terlambat

Besarnya tunjangan profesi yang diajukan dalam APBN 2008 adalah untuk 65 persen guru kuota 2007.
Kebijakan ini diambil berdasarkan pengalaman sertifikasi sebelumnya, yakni tingkat kelulusan guru hanya
sekitar 50 persen.

"Pembayaran akan tetap terlambat karena masih menunggu laporan dari perguruan tinggi pelaksana
sertifikasi berapa pastinya jumlah guru yang lulus," jelas Baedhowi.

Mohamad Surya, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, mengingatkan
pemerintah untuk melaksanakan proses sertifikasi dan pembayaran tunjangan profesi guru tanpa
ditunda-tunda lagi.

Harol Lumapao, Sekretaris Panitia Pelaksana Uji Sertifikasi dari Universitas Negeri Manado,
mengingatkan sosialisasi sertifikasi harus terus dilaksanakan di sekolah-sekolah. Pasalnya, dalam
pelaksanaan sertifikasi tahun lalu masih ditemukan banyak kekurangan dalam penyusunan portofolio
akibat minimnya informasi yang diperoleh guru.

Cuma 30 persen

Sementara itu di Sumatera Utara, proses sertifikasi guru hingga akhir tahun 2007 hanya memenuhi 2.293
orang dari 12.712 kuota yang disediakan, atau setara dengan 30,6 persen dari portofolio yang masuk
sebanyak 9.784. Tingkat kelulusan itu dinilai sangat rendah dibanding dengan tingkat kelulusan di daerah
lain.
Penanggung Jawab Sertifikasi Guru Sumut Syawal Gultom mengatakan, titik lemah selama proses
sertifikasi ini yakni kurangnya karya pengembangan profesi. Karya yang dimaksud antara lain dalam
bentuk penelitian, artikel yang dipublikasi ke media, modul, atau rekayasa ide lain. "Karya ilmiah seperti
inilah yang kurang di kalangan para guru," tuturnya. (ELN/NDY)

 

								
To top