PRIVATISASI RUMAH SAKIT PEMERINTAH by morgossi7a6

VIEWS: 870 PAGES: 2

									MANAJEMEN/MANAGEMENT                                                                                                 VOLUME III/01/2005


                   “PRIVATISA SI” RUMAH SAKIT PEMERINTAH
                   “PRIVATISA RUMAH SAKIT PEMERINTAH
KEBIJAKAN baru bidang kesehatan pada era desentralisasi di beberapa daerah cukup beragam. Kreatifitas dan inovasi menjadi
penting tatkala daerah berniat memecahkan kendala yang dihadapi. Pengalihan status rumah sakit pemerintah di Jakarta menjadi
perseroan terbatas (PT) merupakan salah satu contoh kebijakan di bidang kesehatan yang diambil pemerintah propinsi DKI Jakarta
selain kebijakan lainnya seperti larangan merokok di tempat-tempat umum.


       Sebagai kota metropolitan, Jakarta punya input yang cukup       HOSPITAL “PRIVATIZ ATION” T O SUPPOR T
                                                                       HOSPITAL “PRIVATIZA       TO SUPPORT
untuk melakukan perubahan. Jakarta punya lingkungan pasar yang
mendukung sehingga dinilai siap menerima kebijakan privatisasi                AMILY
                                                                             FAMIL SERVICE
                                                                       POOR FAMILY SER VICE
rumah sakit. Tanpa input yang memadai tidak mungkin sebuah
kebijakan diambil. Selain adanya pangsa pasar yang mendukung,          The new policies in health sector within the decentralization era
masyarakat yang hidup dengan lingkungan yang serba modern              are various in some local areas. Creativity and innovation become
saat ini menuntut adanya pelayanan yang berkualitas. Citra             crucial when the locals intend to solve the constraints encountered.
pelayanan rumah sakit pemerintah selama ini cenderung                  The status alteration of governmental hospital in Jakarta becoming
dinomorduakan bagi pengguna jasa setelah pelayanan swasta.             a limited company (PT) represents one example of the policies in
Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah     health sector taken by the government of KI Jakarta Province,
daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Terlebih            besides other policies such as smoking prohibition in public places.
pelayanan kesehatan swasta di Jakarta kian menjamur bahkan                    As metropolitan city, Jakarta gains inputs which are sufficient
yang bertarap internasional sekalipun. Persaingan antar pemberi        for making changes. Jakarta has the supporting market
jasa pelayanan kesehatan memberinya inspirasi baru untuk lebih         environment so that it is ready to accept the policy on hospital
berani bersaing secara sehat.                                          privatization l. Without adequate inputs, it is impossible to issue a
       Ibarat makhluk hidup, rumah sakit harus berinteraksi dengan     policy. Besides the existence of supporting market, the society
lingkungan di mana ia tumbuh dan berkembang. RSUD di Jakarta           which lives in a modern environment this time demands a qualified
sebagai lembaga yang hidup di tengah-tengah lingkungan yang            service. The image of the governmental hospital service recently
sangat dinamis perlu menyesuaikan diri dengan lingkungannya            tends to be “second-numbered” after the private service by the
dalam rangka kelangsungan hidup organisasi, karena jika tidak          users. Of course, it becomes the challenge for the local government
maka lembaga tersebut dimungkinkan lambat laun akan mati.              to give a better service. Particularly, when the health service
       Melihat realita yang ada, sangat bijaksana pemerintah DKI       provided by the private sector in Jakarta are booming even with
Jakarta melakukan langkah konkrit berupa privatisasi rumah sakit       the international ones. The competition among the health service
yang walaupun mendulang protes dari berbagai kalangan. Tetapi          providers elicits new inspiration to be more courageous to compete
jika pemerintah DKI Jakarta punya komitmen untuk tetap                 healthily.
memperhatikan pelayanan kesehatan keluarga miskin, maka                       From the system perspectives, district hospital in Jakarta as
swastanisasi rumah sakit merupakan solusinya karena akan dapat         an institution which is located in the center of a very dynamic
memberikan subsidi silang.                                             environment, unless they can survive themselves, the institution
       Satu hal yang penting bahwa walaupun status rumah sakit         eventually dies out.
berubah menjadi PT, tetapi saham pada rumah sakit tersebut tetap              Based on the reality, it is very wise for DKI Jakarta to conduct
milik pemerintah daerah. Pemerintah propinsi DKI Jakarta dalam         a concrete step in the form of hospital privatization although they
hal ini hanya melakukan kontrak manajemen.                             were protested by various parties. Nevertheless, if DKI Jakarta
       Jika dikaji lebih lanjut, saat ini rumah sakit harus berjalan   government commit to pay attention to the health service for the
dengan dua kaki secara bersama-sama. Di satu sisi mutu harus           poor family, the hospital privatization is the solution because it
                                                                       enables the crossed subsidy. Previously, the government subsidized
                                                                       the hospital to serve the poor family, but now the government
                                                                       finances the poor family through a third [party/ side] that is PT
                                                                       Askes (Health Insurance Company).
                                                                              Although the hospital status is turned into the limited company
                                                                       (PT), the hospital share remains to the property of the local
                                                                       government. DKI Jakarta Governmental, in this case, only contract
                                                                       the management.
                                                                              Analyzed further, the hospital has to walk on two feet together
                                                                       now. Quality should be improved in one side, the social function
                                                                       also has to be run on the other side. Quality without support from
                                                                       the sufficient development fund will be impossible to be realized.




  12                                                                                                 www.desentralisasi-kesehatan.net
VOLUME II/04/2004
                                                                                                        MANAJEMEN/MANAGEMENT
ditingkatkan, disisi lain fungsi sosial juga harus tetap dijalankan.   Meanwhile, as an institution having social function, the hospital
Mutu tanpa didukung dengan dana pengembangan yang cukup                should be able to serve society from all classes including the poor.
akan mustahil dapat diwujudkan. Sementara, sebagai lembaga
yang mempunyai fungsi sosial, maka rumah sakit harus dapat                     Responding to the concerns of some parties on the decrease
melayani masyarakat dari berbagai kalangan termasuk golongan           of the social function with the change on the hospital status, the
yang tidak mampu.                                                      Head of the Provincial Health Office of DKI Jakarta, dr. Abdul
      Menanggapi kekhawatiran beberapa pihak tentang                   Chalik Masulili pointed out that the hospital still provides 50% of its
berkurangnya fungsi sosial dengan adanya perubahan status              facilities intended for the poor. Besides, the health service cost of
rumah sakit tersebut, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta,              the poor family will remain the government’s responsibility through
dr. Abdul Chalik Masulili mengatakan bahwa pihak rumah sakit           a program of health insurance (JPK-GAKIN). Thereby, there is
tetap akan menyediakan 50 % fasilitas pelayannya diperuntukkan         no such reason that the status alteration will keep the service away
untuk orang miskin. Selain itu, biaya pelayanan kesehatan keluarga     from the poor family.
miskin tetap akan ditanggung pemerintah melalui program jaminan
pemeliharaan kesehatan (JPK-gakin). Dengan demikian tidak ada                 The other major reason why hospital should be privatized is
alasan bahwa pengubahan status tersebut akan menjauhkan                the budgetary efficiency. From public administration view, the
pelayanan dari keluarga miskin.                                        government should conduct a breakthrough to lessen the budgetary
      Alasan pokok lain mengapa rumah sakit harus diprivatisasi        in-efficiency by altering the subsidy. So far, the annual subsidy
adalah efisiensi anggaran. Dalam hal ini pemerintah DKI telah          provided by DKI Jakarta government reaches 400 Billion allocated
melakukan terobosan untuk mengurangi in-efisiensi tersebut             in 6 district hospitals (Pasar Rebo, Koja, Budi Asih, Tarakan, Duren
dengan cara pengalihan subsidi. Pengalaman membuktikan bahwa           Sawit and Cengkareng). If this budget can be reduced, the hospital
program pengembangan swadana rumah sakit selama ini belum              subsidy can be transferred to the service for the poor family’s
bisa mewujudkan kemandirian rumah sakit. Untuk mensubsidi 6            health. In shutness, this policy is looking for efficiency, not
RSUD (Pasar Rebo, Koja, Budhi Asih, Tarakan, Duren Sawit dan           privatization.
Cengkareng) pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus
mengeluarkan anggaran mencapai 400 miliar setiap tahunnya.
Jika hal ini dapat ditekan, maka subsidi rumah sakit tersebut dapat
dialihkan untuk pelayanan kesehatan keluarga miskin. Intinya
kebijakan ini mencari efisiensi sistem, bukan privatisasi.




www.desentralisasi-kesehatan.net                                                                                                       13

								
To top