Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Tata Negara by morgossi7a5

VIEWS: 590 PAGES: 4

									                                Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional
                                                     Tahun 1987
                                                    Tata Negara


EBTANAS-SMA-87-01                                           EBTANAS-SMA-87-06
  Bentuk demokrasi yang pelaksanaannya cenderung              Negara kesatuan yang memberikan kesempatan dan
  adanya pemisahan secara mutlak antara badan                 kekuasaan kepada daerah guna mengurus rumah
  legislatif, eksekutif dan yudikatif dianutdi negara ...     tangganya sendiri, dapat dikatakan bahwa negara
  A. Inggris                                                  tersebut menerapkan sistem ...
  B. Perancis                                                 A. sentralisasi
  C. Swiss                                                    B. desentralisasi
  D. Amerika Serikat                                          C. dekonsentrasi
  E. Indonesia                                                D. medebewind
                                                              E. unitarisme
EBTANAS-SMA-87-02
  Waktu negara RI memperlakukan UUDS 1950                   EBTANAS-SMA-87-07
  seringkali berakibat jatuh bangunnya kabinet. Hal ini       Inggris, Belanda, Norwegia, Muangthai merupakan
  disebabkan oleh ...                                         suatu negara yang bentuk pemerintahannya adalah ...
  A. sistem parlementer yang dianut lebih menitik             A. republik
      beratkan pada kepentingan golongan                      B. kerajaan atau monarkhi
  B. sistem multi partai yang menitik beratkan pada           C. oligarkhi
      kepentingan nasional                                    D. diktator
  C. tekanan politik yang berlebih-lebihan                    E. diktator dan oligarkhi
  D. karena seluruh potensi diarahkan untuk meng-
      hadapi ancaman Belanda                                EBTANAS-SMA-87-08
  E. karena selalu adanya kemerosotan dalam bidang            Dasar hukum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dapat
      ekonomi                                                 dipahami dan diterima kebenarannya mengingat
                                                              tindakan itu ...
EBTANAS-SMA-87-03                                             A. merupakan hak dan wewenang Presiden
  Pemilihan umum di Indonesia, khususnya di zaman             B. sesuai dengan undang-undang yang berlaku
  Orde Baru diselenggarkan untuk memilih ...                  C. untuk menyelamatkan negara dan bangsa dari
  A. anggota DPR                                                  berbagai kemungkinan ancaman persatuan dan
  B. anggota DPR dan MPR                                          kesatuan negara dan bangsa
  C. anggota DPR dan Presiden                                 D. tidak bertentangan dengan musyawarah mufakat.
  D. anggota MPR dan Presiden                                 E. sangat baik dan benar menurut presiden.
  E. anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II
                                                            EBTANAS-SMA-87-09
EBTANAS-SMA-87-04                                             Perjanjian diantara manusia yang melahirkan negara
  Faktor yang membedakan organisasi negara dengan             disebut ...
  organisasi biasa lainnya adalah ...                         A. pactum unionis
  A. negara mempunyai tujuan                                  B. pactum subyectionis
  B. negara mempunyai anggota                                 C. homo homini lupus
  C. negara memajukan kesejahteraan anggotanya                D. pacta sunt servanda
  D. negara memiliki kekuasaan tertinggi/kedaulatan           E. contract social
  E. negara mengatur kehidupan anggotanya
                                                            EBTANAS-SMA-87-10
EBTANAS-SMA-87-05                                             Ilmu yang mempelajari masalah-masalah          dan
  Untuk-dapat dikatakan sebagai suatu negara,                 pengertian negara secara umum disebut ...
  diperlukan unsur konstitutif. Yang termasuk unsur           A. Ilmu Pemerintahan
  konstitutif adalah ...                                      B. Ilmu Tata Negara
  A. rakyat yang bersatu, pemerintah yang berdaulat,          C. Ilmu Negara
      pengakuan negara lain.                                  D. Ilmu Politik
  B. pemerintah yang berdaulat, tujuan negara, wilayah        E. Hukum Administrasi Negara
      yang tertentu
  C. pemerintah yang teratur, rakyat yang bersatu,
      wilayah yang tertentu, tujuan yang tertentu
  D. wilayah yang tertentu, pemerintah yang berdaulat,
      rakyat yang bersatu
  E. pengakuan negara lain, tujuan yang tertentu, rakyat
      yang bersatu
EBTANAS-SMA-87-11                                          EBTANAS-SMA-87-16
  Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan                Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN yang
  manusia sebagai perorangan (individu) dan sebagai          melaksanakan perjanjian kerjasama di bidang ilmu
  makhluk sosial adalah ajaran tentang tujuan negara         pengetahuan dan teknologi merupakan ...
  menurut ...                                                A. perjanjian antar dua negara
  A. Plato                                                   B. perjanjian unilateral
  B. Machciavelli                                            C. perjanjian multirasial
  C. Thomas Aquino                                           D. perjanjian bilateral
  D. Krabbe                                                  E. perjanjian multilateral
  E. Shang Yang
                                                           EBTANAS-SMA-87-17
EBTANAS-SMA-87-12                                            Bangsa Indonesia tidak dapat berdiam diri terhadap
  Penyelengaraan pemerintahan di daerah dapat di-            peristiwa-peristiwa internasional sebab ...
  dasarkan pada asas desentralisasi dan sentralisasi.        A. bangsa Indonesia adalah bagian mutlak dari
  Yang dimaksud sistem desentralisasi ialah ...                  bangsa-bangsa di dunia
  A. Daerah diberi sebagian kekuasaan untuk mengurus         B. keberhasilan pembangunan barigsa Indonesia
      rumah tangganya.                                           sebagian besar bergantung kepada bangsa lain
  B. Daerah diberi kekuasaan dan keleluasaaan untuk          C. sebagian besar modal pembangunan bangsa berasal
      mengurus rumah tangganya.                                  dari bangsa lain
  C. Segala sesuatu dalam negara diurus dan diatur oleh      D. Indonesia anggota PBB
      pemerintah pusat.                                      E. Indonesia merupakan pelopor anti penjajahan
  D. Kekuasaan pemerintahan sebagian dipegang oleh
      pusat, sebagian oleh daerah.                         EBTANAS-SMA-87-18
  E. Daerah tidak diberi kekuasaan dan keleluasaan           Pokok-pokok dasar politik luar negeri bebas dan aktif
      untuk mengurus rumah tangganya.                        telah dirumuskan dalam GBHN. Pemerintah bertekad
                                                             melaksanakan seperti termuat dalam Panca Krida
EBTANAS-SMA-87-13                                            Kabinet Pembangunan IV, terutama pada ...
  Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan       A. krida pertama Panca Krida Kabinet Pembangunan
  pertahanan dan keamanan, berarti ancaman terhadap               IV
  satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya adalah ...     B. krida kedua Panca Krida Kabinet Pembangunan IV
  A. merupakan ancaman sebagian wilayah Indonesia            C. krida ketiga Panca Krida Kabinet Pembangunan IV
  B. merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan           D. krida keempat Panca Krida Kabinet Pembangunan
      negara                                                      IV
  C. merupakan ancaman terhadap negara                       E. krida kelima Panca Krida Kabinet Pembangunan
  D. merupakan ancaman terhadap bangsa                            IV
  E. merupakan ancaman terhadap daerah-daerah
      tertentu                                             EBTANAS-SMA-87-19
                                                             Setelah Anda melihat skema di bawah ini, maka
EBTANAS-SMA-87-14                                            organisasi internasional yang disebut UNESCO berada
  Pengakuan negara lain terhadap berdirinya suatu            di bawah naungan badan yang diberi nomor …
  negara sifatnya hanyalah ...
  A. deklaratif
  B. konstitutif
  C. normatif
  D. responsif
  E. demonstratif

EBTANAS-SMA-87-15
  Dengan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember
  1945, mengakibatkan perubahan sistem Pemerintahan
  Indonesia yaitu dari ...                                    A.   I
  A. kabinet parlementer menjadi kabinet presidentil          B.   II
  B. kabinet presidentil menjadi kabinet partai               C.   III
  C. kabinet presidentil menjadi kabinet parlementer          D.   IV
  D. kabinet partai menjadi kabinet nasional                  E.   V
  E. kabinet koalisi menjadi kabinet parlementer
EBTANAS-SMA-87-20                                         EBTANAS-SMA-87-26
  Dengan melihat gambar bagan PBB di bawah, badan           Jika ditinjau dari struktur kelembagaan kekuasaan,
  yang lima anggotanya memiliki hak veto adalah badan       yang dapat digolongkan dalam lembaga tinggi negara
  yang diberi nomor ...                                     adalah sebagai berikut ...
                                   A. I                     (1) MPR
                                   B. II                    (2) Presiden
                                   C. III                   (3) DPR
                                   D. IV                    (4) KONI
                                   E. V
                                                          EBTANAS-SMA-87-27
                                                            Hukum internasional tidak dapat dipaksakan karena
                                                            tidak ada kekuasaan yang berdaulat untuk
                                                            memaksakannya, sehingga hukum internasional akan
                                                            berfungsi dengan baik, apabila ...
EBTANAS-SMA-87-21                                           (1) bangsa-bangsa di dunia menerima hukum
  Para anggota PBB telah mewakilkan tanggung jawab              internasional sebagai hukum yang mengatur
  utama bagi perdamaian dan keamanan dunia kepada               kepentingan bersama
  Dewan Keamanan.                                           (2) bangsa-bangsa di dunia secara moral merasa wajib
                       SEBAB                                    mentaatinya
  Salah satu tugas Dewan Keamanan PBB ialah                 (3) bangsa-bangsa yang mentaatinya sebagai sopan
  menyelesaikan suatu pertikaian internasional dengan           santun internasional
  cara apapun.                                              (4) bangsa-bangsa di dunia lebih mentaati hukum
                                                                nasionalnya
EBTANAS-SMA-87-22
  Negara menjamin dan dapat memaksakan kepada             EBTANAS-SMA-87-28
  seseorang untuk menganut suatu agama.                     Hukum internasional ialah hukum yang mengatur
                       SEBAB                                hubungan antara negara yang satu dengan negara yang
  Segala warga negara bersamaan kedudukannya di             lain. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang
  dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung         termasuk hukum internasional adalah ...
  tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada          (1) hukum administrasi negara
  kecualinya.                                               (2) hukum perdata internasional
                                                            (3) hukum acara pidana
EBTANAS-SMA-87-23                                           (4) hukum publik internasional
  Lahirnya negara-negara nonblok dilatar belakangi oleh
  adanya perang dingin antara Blok Barat dan Blok         EBTANAS-SMA-87-29
  Timur.                                                    Dengan dikeluarkannya Maklumat no. X oleh wakil
                        SEBAB                               Presiden tanggal 16 Oktober 1945, maka kedudukan
  Tanpa keikutsertaan negara-negara nonblok, PBB            Komite Nasional Pusat berubah menjadi ...
  mengalami kesulitan dalam mewujudkan cita-citanya.        (1) badan pembantu Presiden
                                                            (2) badan yang menyelenggarakan tugas DPR dan
EBTANAS-SMA-87-24                                               DPA secara penuh tanpa ikutsertanya Presiden
  Dengan lancarnya bantuan IGGI membantu                    (3) badan yang menerima pertanggungan jawab
  pembangunan di Indonesia dapat dipastikan dalam               Presiden.
  waktu singkat akan tercapai suatu masyarakat adil dan     (4) badan yang berwenang penuh bersama-sama
  makmur.                                                       Presiden dan melaksanakan tugas MPR dan DPR
                         SEBAB
  Tanpa bantuan luar negeri pembangunan di Indonesia      EBTANAS-SMA-87-30
  akan terhenti.                                            Ketentuan pada UUD 1945 yang mengatur tentang
                                                            kewarganegaraan tercantum pada ...
EBTANAS-SMA-87-25                                           (1) pasal 26
  Untuk menyelamatkan bangsa dan negara sebagai             (2) pasal 28
  akibat kegagalan Konstituante hasil PEMILU tahun          (3) pasal 27
  1955 menjalankan tugasnya maka pada tanggal 5 Juli        (4) pasal 29
  1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang
  isinya adalah ...                                       EBTANAS-SMA-87-31
  (1) pembubaran Konstituante                               Yang menjadi tujuan didirikannya ASEAN adalah
  (2) berlakunya kembaliUUD1945                             untuk mengadakan kerja sama dalam bidang-bidang ...
  (3) pembentukan MPRS dan DPAS                             (1) politik, ekonomi dan pertahanan
  (4) pembentukan Badan Pekerja KNP                         (2) pertahanan.dan kebudayaan
                                                            (3) ekonomi dan sosial, militer
                                                            (4) sosial, kebudayaan dan ekonomi
EBTANAS-SMA-87-32                                              URAIAN
  Salah satu tokoh Teori Ketuhanan untuk terbentuknya
  suatu negara adalah ...
  (1) Thomas Hobbes                                         EBTANAS-SMA-87-36
  (2) Voltaire                                                Terangkan perbedaan antara norma hukum dengan
  (3) J.J. Rousseau                                           norma kesusilaan di lihat dari segi sanksinya secara
  (4) FJ. Stahl                                               singkat!

EBTANAS-SMA-87-33                                           EBTANAS-SMA-87-37
  Penentuan batas wilayah suatu negara ditentukan             Apa yang harus kita lakukan apabila di persimpangan
  melalui perjanjian antar negara secara bilateral maupun     jalan raya lampu lalu lintas sedang menyala? (Sebutkan
  multilateral. Batas wilayah Republik Indonesia              3 kemungkinannya).
  ditentukan dalam beberapa perjanjian antara lain ...
  (1) Persetujuan dengan India mengenai landas              EBTANAS-SMA-87-38
      kontinental di laut Andaman tahun 1974.                 Sebutkan 2 jenis perwakilan suatu negara di luar negeri
  (2) Persetujuan dengan Malaysia tentang penetapan           sebagai pelaksanaan hubungan bilateral!
      garis landas kontinental.
  (3) Persetujuan dengan Singapura tentang laut             EBTANAS-SMA-87-39
      teritorial.                                             Jelaskan perbedaan antara Hukum Publik dan Hukum
  (4) Persetujuan antara Portugis dengan Belanda              Privat serta berikan contohnya masing-masing satu!
      tentang batas wilayah di berbagai negara bekas
      jajahannya.                                           EBTANAS-SMA-87-40
                                                              Sebutkan 4 tujuan negara RI seperti tercantum dalam
EBTANAS-SMA-87-34                                             Pembukaan UUD 1945 alinealV!
  Menurut Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 laut
  teritorial Indonesia ditetapkan sebesar ...
  (1) 200 mil
  (2) 3 mil
  (3) 6 mil
  (4) 12 mil

EBTANAS-SMA-87-35
  Duta besar sebagai orang yang mewakili negaranya, di
  negara di mana dia ditempatkan memiliki beberapa
  kekebalan. Kekebalan tersebut ialah ...
  (1) bebas dari keharusan menjadi saksi di pengadilan
  (2) bebas dari pemeriksaan polisi
  (3) bebas dari tuntutan di mana dia tinggal baik
      tuntutan kriminal maupun sipil
  (4) bebas dari pembayaran pajak

								
To top