PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS DAN - PDF - PDF by morgossi7a5

VIEWS: 0 PAGES: 21

									                                         BAB I
                                     PENDAHULUAN


A.   Latar Belakang

     Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO, 1948), Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H
     dan Undang-Undang Nomor 23/ 1992, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental
     setiap warga. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh
     perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar masyarakat
     terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

     Selama lima dekade, pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui pengembangan dan perluasan
     jaringan pelayanan kesehatan agar berada sedekat mungkin dengan penduduk yang
     membutuhkannya. Perubahan pola penyakit yang menimbulkan beban ganda, perkembangan
     teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out of
     pocket, dan subsidi pemerintah untuk semua lini pelayanan, membawa ketimpangan dalam
     pelayanan kesehatan dan mendorong peningkatan biaya kesehatan. Krisis moneter yang terjadi
     sekitar tahun 1997 telah meningkatkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan biaya
     kesehatan berlipat ganda, sehingga menekan akses penduduk, terutama penduduk miskin,
     terhadap pelayanan kesehatan.

     Untuk mengatasi hal tersebut berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin
     akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan,          sejak tahun 1998 Pemerintah
     melaksanakan beberapa upaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin. Dimulai dengan
     pengembangan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS-BK) tahun 1998 – 2001, Program Dampak
     Pengurangan Subsidi Energi (PDPSE) tahun 2001 dan Program Kompensasi Bahan Bakar Minyak
     (PKPS-BBM) Tahun 2002-2004. Pada awal tahun 2005, melalui keputusan Menteri Kesehatan
     nomor 1241/Menkes/XI/2004 menetapkan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
     Miskin (JPKMM) melalui pihak ketiga, dengan menunjuk PT Askes (Persero). Sasaran awal
     mengacu pada data BPS 2004 adalah sebesar 36.146.700 jiwa.

     Tahun 2005, adalah masa transisi pelaksanaan (JPKMM) ini, dalam pelaksanaannya ditemukan
     masalah dilapangan, terutama karena perbedaan jumlah masyarakat miskin yg dikelola oleh
     PT Askes dengan jumlah masyarakat miskin yang terdata di setiap daerah dan sudah terlayani
     pada program PKPS BBM 2004 yang lalu.

     Masalah lain keterbatasan dana yg diperoleh puskesmas terutama untuk menggerakkan kegiatan-
     kegiatan luar gedung dan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) lainnya termasuk
     revitalisasi posyandu, program imunisasi dan operasional puskesmas dan jaringannya. Pemda
     diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk melakukan program Puskesmas, namun
     dalam kenyataan di lapangan umumnya kurang mencukupi.

     Memahami permasalahan tersebut, pemerintah dan DPR melalui dana APBN-P untuk program
     PKPS BBM Bidang Kesehatan, pemerintah telah menyepakati untuk melaksanakan program
     layanan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah di Puskemas dan layanan Rawat Inap Kelas III
     Rumah Sakit di seluruh Indonesia.

     Dengan program tersebut diatas maka hambatan pelayanan kesehatan, terutama masyarakat
     miskin dan masyarakat tidak mampu, akibat perbedaan data sasaran dan hambatan prosedural
     dalam pelayanan dapat diatasi.

     Pedoman ini memberikan petunjuk secara umum kepada semua pihak terkait tentang mekanisme
     pelaksanaan “program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rujukan Rawat Inap Kelas III
     Rumah Sakit yang dijamin Pemerintah”, merupakan kelanjutan program JPKMM 2005 (tahap I)
     dengan beberapa penyesuaian.



                                               1
B.   Tujuan

     1. Umum :
        Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan
        tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tercapai derajat kesehatan
        masyarakat setinggi-tingginya.

     2. Khusus :
        a. Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya.
        b. Terselenggaranya pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit, BP4 dan BKMM/BKIM.
        c. Terselenggaranya kegiatan pendukung pelayanan kesehatan.
        d. Terlaksananya kegiatan safeguarding.

C.   Sasaran

     Sasaran Program ini adalah seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu yang membutuhkan
     pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, serta layanan rujukan medis di Rumah Sakit
     pemerintah dan swasta yang ditunjuk, BP4 dan BKMM/BKIM, yang tidak memiliki Jaminan
     Pemeliharaan Kesehatan/Asuransi Kesehatan lainnya.

D.   Ruang Lingkup

     1.   Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskemas dan jaringannya
     2.   Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit, BP4, BKMM/BKIM
     3.   Penunjang Pelayanan Kesehatan
     4.   Safeguarding.




                                               2
                                       BAB II
                             PRINSIP PENYELENGGARAAN
                              DAN PROSEDUR PELAYANAN

A.   Prinsip Penyelenggaraan
     Program pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan prinsip :
     1. Pelayanan kesehatan yang menyeluruh (komprehensif), sesuai standar pelayanan kesehatan.
     2. Pelayanan kesehatan dilakukan dengan prinsip terstruktur dan berjenjang.
     3. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringanya, rujukan rawat jalan dan rawat inap
        kelas III Rumah Sakit dijamin pemerintah.
     4. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya dengan dana yang dikelola
        langsung oleh Puskesmas
     5. Pelayanan rujukan di Rumah Sakit Pemerintah dan swasta yang ditunjuk, BP4, BKMM/BKIM
        dengan dana yang dikelola oleh PT. Askes (Persero).
     6. Transparansi dan akuntabilitas.

B.   Prosedur Pelayanan Kesehatan
     Prosedur pelayanan kesehatan adalah tatacara masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
     kesehatan:
     1. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang memerlukan pelayanan kesehatan berkunjung ke
        Puskesmas dan jaringannya.

     2. Puskesmas dan jaringanya akan memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan
        dan standar pelayanan

     3. Pelayanan kesehatan rujukan diberikan atas dasar indikasi medis dengan disertai surat
        rujukan dari puskesmas. Bagi masyarakat miskin rujukan disertai kartu JPK-MM, guna
        memperoleh prioritas pelayanan. Kartu sehat dan SKTM masih berlaku selama belum
        diterbitkan kartu JPK-MM oleh PT. Askes (Persero).

     4. Rumah sakit wajib memberikan rujukan balik ke Puskesmas apabila kasus tersebut sudah
        dapat dilanjutkan di Puskesmas

     5. Rujukan antar Rumah Sakit dimungkinkan atas indikasi medis

     6. Rujukan ke Rumah Sakit dapat berupa rujukan rawat jalan dan rawat inap di Rumah sakit,
        BP4 dan BKMM/BKIM.
        Bagi Masyarakat miskin dan tidak mampu, Pelayanan Rujukan rawat jalan dan
        Rawat Inap Kelas III di Rumah Sakit/BP4/BKMM/BKIM dijamin oleh pemerintah,
        sehingga tidak dikenakan iur biaya dengan alasan apapun.

     7. Dalam kondisi gawat darurat masyarakat dapat langsung ke Rumah Sakit melalui unit gawat
        darurat. Setelah mendapatkan pelayanan dilakukan verifikasi. Bagi yang tidak menunjukkan
        kartu JPK-MM, diharuskan untuk melengkapi dengan Kartu sehat/SKTM.

     9. Masyarakat yang     tidak mematuhi aturan/prosedur     diatas   tidak   mendapat   Jaminan
        pemerintah.




                                               3
                                     BAB III
                             TATA LAKSANA PROGRAM


A.   Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya.

     1. Jenis kegiatan
        a. Pelayanan Kesehatan Dasar
          1) Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) yang meliputi :
             • Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan
             • Pemeriksaan fisik
             • Laboratorium sederhana (darah, urine dan feses rutin)
             • Tindakan medis sederhana
             • Pemeriksaan dan pengobatan gigi (cabut dan tambal)
             • Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui bayi dan balita
             • Pelayanan rujukan kasus kedaruratan dari Puskesmas ke Rumah Sakit
             • Pemberian obat-obatan sesuai ketentuan
             • Pemberian Imunisasi
             • Pelayanan dan pengobatan Gawat Darurat
             • Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan oleh
               BKKBN)

          2) Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
              Rawat inap di Puskesmas meliputi :
              • Akomodasi dan makan penderita/pasien
              • Pemeriksaan fisik
              • Tindakan medis
              • Pemeriksaan Laboratorium sederhana
              • Pemberian Obat-obatan, bahan habis pakai
              • Rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan (termasuk penyediaan ambulans gawat
                darurat)

          3) Pelayanan kesehatan di luar gedung
              Pelayanan di luar gedung yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya
              adalah untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan dasar.
              Kegiatan pelayanan di luar gedung tersebut meliputi :
              • Pelayanan rawat jalan dengan Puskemas Keliling roda empat, maupun roda dua
              • Pelayanan kesehatan di Posyandu
              • Pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah (perawatan kesehatan masyarakat)
              • Penyuluhan kesehatan
              • Imunisasi
              • Pelayanan ibu hamil
              • Surveilans Penyakit dan Surveilans Gizi
              • Operasional Kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN)
              • Pelayanan kesehatan lainnya

        b. Paket Pelayanan Persalinan
          Persalinan yang diselenggarakan di Puskesmas dan Bidan Di Desa (BDD) adalah persalinan
          normal termasuk persalinan dengan penyulit pervaginam di Puskesmas dengan fasilitas
          PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar). Pelayanan persalinan dapat
          dilaksanakan di rumah pasien maupun di sarana kesehatan baik Puskesmas perawatan,
          Puskesmas, Polindes serta Puskesmas Pembantu.




                                              4
     Pelayanan yang diberikan tersebut meliputi :
     1). Pemeriksaan persalinan
     2). Pertolongan Persalinan/tindakan medis persalinan
     3). Akomodasi dan makan penderita/pasien
     4). Perawatan Ibu dan Bayi baru lahir
     5). Pemeriksaan Laboratorium Sederhana
     6). Pemberian obat dan bahan habis pakai
     7). Rujukan ke Puskesmas dan Rumah Sakit bila diperlukan (termasuk penyediaan
         transportasi)

   c. Operasional dan Manajemen Puskesmas
     Paket kegiatan operasional dan manajemen Puskemas dalam upaya mendukung pelayanan
     kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya meliputi :

     1). Biaya operasional rujukan terbatas (pada kasus gawat darurat) dari Puskesmas dan
         jaringannya ke Rumah Sakit.
     2). Pembinaan Puskesmas ke Pustu, Bidan Di Desa dan Pos yandu
     3). Konsultasi teknis Puskesmas ke Dinas Kesehatan
     4). Pelatihan kader posyandu dan PIN
     5). Penyelenggaraan pertemuan koordinasi di kecamatan
     6). Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas termasuk mendukung persiapan Pekan Imunisasi
         Nasional (PIN)
     7). Penyediaan ATK
     8). Penggandaan, pencatatan dan pelaporan, KMS, poster
     9). Biaya pengambilan vaksin termasuk vaksin polio untuk PIN

   d. Revitalisasi Posyandu dan Perbaikan Gizi
     Dilaksanakan untuk memfungsikan kembali 250.000 posyandu pada Kab/Kota di seluruh
     Indonesia dengan kegiatan :
     1). Posyandu yang masih aktif, dana revitalisasi posyandu dapat dimanfaatkan untuk :
        a.   Transportasi kader pada saat kegiatan
        b.   Penyuluhan gizi dan kesehatan
        c.   Pemberian makanan tambahan penyuluhan (PMT Penyuluhan)
        d.   Kunjungan rumah.
        e.   Alat tulis untuk kader

     2). Posyandu yang kurang aktif atau sudah tidak aktif, akan digunakan untuk
        a.   Kegiatan pelatihan kader baru
        b.   Refreshing/penyegaran kader
        c.   Transportasi kader pada saat kegiatan
        d.   Penyuluhan gizi dan kesehatan
        e.   Pemberian makanan tambahan penyuluhan (PMT Penyuluhan)
        f.   Kunjungan rumah.
        g.   Alat tulis untuk kader


2. Sumber Dana
  Dana untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya bersumber dari dana APBN-P
  yang dialokasikan melalui DIPA Program Upaya Kesehatan Masyarakat TA. 2005




                                          5
3. Alokasi Dana
   a. Alokasi Pelayanan Kesehatan Dasar
     Berdasarkan dana yang ditetapkan oleh pusat untuk setiap kabupaten/kota, Dinas
     Kesehatan menetapkan alokasi sebagai berikut ;
     1). Alokasi dana pelayanan kesehatan dasar per Puskesmas didasarkan pada perhitungan
         sebagai berikut :



                        Σ Pddk Miskin di Wilayah Pusk
         PUSK. A =                                         x 90% dari Alokasi Dana Yankesdas
                     Σ Pddk Miskin di Wilayah Kab/Kota



     2). Bagi Kabupaten/Kota yang mempunyai Puskesmas Rawat Inap, alokasi dananya
         ditambahkan besarnya maksimal 10 % dari alokasi pelayanan kesehatan dasar.
     3). Besaran dana rawat inap setiap Puskesmas rawat inap ditetapkan dengan
         memperhatikan tingkat utilitas setiap Puskesmas rawat inap.
     4). Apabila Puskesmas membutuhkan penyediaan obat pelayanan kesehatan dan bahan
         habis pakai, dapat mengambil maksimal 15 % dari alokasi dana Pelayanan
         Kesehatan Dasar. Agar penyediaan obat efektif dan efisien pelaksanaannya
         dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.


   b. Alokasi Dana Persalinan di Puskesmas dan Bidan Di Desa
     Penetapan alokasi dana persalinan di Puskesmas dan Bidan di Desa, untuk Kabupaten/Kota
     ditetapkan oleh Pusat. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menetapkan alokasi dana
     tersebut per Puskesmas diwilayahnya didasarkan pada perhitungan sebagai berikut ;



                  Σ Pddk Miskin di Wilayah Pusk
      PUSK =                                         x Alokasi Dana Persalinan
               Σ Pddk Miskin di Wilayah Kab/Kota




   c. Dana operasional dan manajemen Puskesmas
     Setiap Puskesmas untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas
     disediakan alokasi biaya untuk operasional dan manajemen Puskesmas. Besarnya alokasi
     dana setiap Puskesmas ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :



                     Σ Pddk Miskin di Wilayah Pusk    Alokasi Dana
      PUSK. A =                                     x Oprs &
                  Σ Pddk Miskin di Wilayah Kab/Kota   Manajemen Pusk




                                          6
   d. Revitalisasi Pos yandu
     Besarnya dana revitalisasi posyandu dan perbaikan gizi yang akan diterima oleh setiap
     Puskesmas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

                   Σ Posy di wilayah
                      Puskesmas             Alokasi dana
      PUSK =                              x Oprs Posyandu &
                 Σ Posyandu Kab/Kota        Perbaikan Gizi


     Catatan : jumlah Posyandu setiap Puskesmas yang menerima dana disesuaikan dengan
     jumlah alokasi posyandu setiap kab/kota

4. Penyaluran Dana
  Dana untuk kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas da jaringannya yang meliputi :
  Pelayanan Kesehatan Dasar, pertolongan persalinan, Operasional dan Manajemen puskesmas,
  Revitalisasi posyandu dan perbaikan gizi disalurkan melalui Bank BRI
  Mekanisme penyaluran dana melalui Bank BRI Indonesia, sebagai berikut :
  a. Bank BRI menyalurkan dana kepada penerima dana setelah menerima Surat Keputusan
     dari Menteri Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
  b. Penyediaan dana kepada Bank BRI Jakarta dilakukan dengan mengajukan Surat Perintah
     Membayar (SPM LS) oleh Kuasa Pengguna Anggaran ke KPPN dengan melampirkan :
     1. Rekapitulasi dana yang akan disalurkan
     2. Surat Keputusan sebagaimana point (a)
  c. Masa pembayaran adalah 15 hari terhitung mulai dana diterima oleh Bank BRI.
  d. Dana yang telah diterima oleh Puskesmas dan masih tersisa sampai akhir tahun anggaran
     maka dana tersebut dapat dipergunakan untuk tahun berikutnya.
  e. Jika terdapat perubahan masa pembayaran Depkes akan menyampaikan pemberitahuan
     secara tertulis kepada Bank BRI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
     masa pembayaran

  • Menteri Kesehatan menerbitkan SK penetapan alokasi dana per Kabupaten/Kota untuk
    kegiatan Program di Puskesmas dan jaringannya, serta kegiatan penunjang. Dana untuk tiap
    Kabupaten/Kota menjadi dasar pengiriman dana dari Bank BRI Pusat ke penerima dana.
  • Berdasarkan SK tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menetapkan penerima
    dana yang dilampiri dengan nama puskesmas dan nama penanggungjawab serta jumlah
    dana. Yang berhak mencairkan dana adalah Pemegang Rekening Puskesmas yang ditunjuk
    oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.
  • Kadinkes Kab/Kota dapat menetapkan formulasi (rumusan) alokasi dana sebagaimana
    tersebut di atas serta memperhatikan kondisi & kebutuhan daerah masing-masing.


5. Pencairan/Pengambilan Dana
  Prosedur Pengambilan dana dari rekening Puskesmas untuk kegiatan-kegiatan Puskesmas
  yang akan dibiayai harus mengikuti prosedur sebagai berikut :
  a. Puskesmas membuat Plan Of Action (POA) kegiatan dan pembiayaan yang akan dilakukan
     yang telah dibahas dan disepakati sebelumnya pada forum lokakarya mini Puskesmas pada
     setiap bulannya.
  b. Setiap pengambilan dana dari rekening Puskesmas harus mendapat persetujuan dari
     Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau berdasarkan kesepakatan bersama antara


                                          7
     Puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (slip pengambilan uang
     ditandatangani oleh pemegang rekening dan kepala Dinas Kesehatan atau yang ditunjuk).
  c. Pada kondisi kebutuhan dana untuk kegiatan yang diusulkan sebelumnya mengalami
     kekurangan Puskesmas dapat mengajukan pengambilan dana dengan tetap meminta
     persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

6. Pemanfaatan Dana
  Pemanfaatan dana disesuaikan dengan alokasi biaya untuk setiap kegiatan yang ditetapkan
  sebagai berikut :
   a. Dana Pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya.
     Dana pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dapat dipergunakan untuk membiayai
     Operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi :
     1). Biaya transportasi petugas untuk pelayanan kesehatan dasar di luar gedung
         Puskesmas dan Jaringannya, yang mencakup upaya kesehatan perorangan (UKP) dan
         upaya kesehatan masyarakat (UKM), termasuk untuk kegiatan Pekan Imunisasi
         Nasional (PIN) bila diperlukan. Besaran biaya transport setiap kegiatan ditentukan
         berdasarkan kesepakatan pada lokakarya mini Puskesmas dengan mempertimbangkan
         geografis dan kesulitas transportasi (temasuk untuk BBM) dan mendapat persetujuan
         dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. Pembayaran biaya transport luar gedung
         kepada petugas oleh pemegang kas keuangan di Puskesmas harus mendapat
         persetujuan kepala Puskesmas
     2). Jasa pelayanan kesehatan bagi petugas yang ditetapkan oleh kepala Dinas   Kesehatan
         Kab/Kota dengan besaran maksimal 20% dari total alokasi pelayanan         kesehatan
         dasar. Besaran jasa pelayanan kesehatan bagi setiap petugas Puskesmas     disepakati
         dalam lokakarya mini dan dibayarkan oleh pemegang kas setelah             mendapat
         persetujuan kepala Puskesmas
     3). Dana rawat inap yang dialokasikan kepada setiap Puskesmas perawatan dimanfaatkan
         untuk biaya akomodasi dan makan pasien, biaya petugas jaga, jasa pelayanan.
         Sedangkan alokasi obat dan bahan habis pakai menggunakan obat-dan bahan habis
         pakai dari pengadaan di Kabupaten/Kota. Besaran setiap komponen diatas ditetapkan
         oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pengeluaran uang dari pemegang kas
         Puskesmas untuk setiap perawatan harus mendapat persetujuan kepala Puskesmas
         dengan bukti kartu status perawatan.


                Pasien masyarakat miskin rawat inap di Puskesmas tidak boleh
                                     dipungut iur biaya


   b. Pertolongan Persalinan di Puskesmas dan BDD
     Pemanfaatan paket dana untuk persalinan normal di Puskesmas dan Jaringannya termasuk
     Bidan di Desa adalah sebagai berikut:
     1). Jasa pertolongan persalinan
     2). Akomodasi dan makan pasien sesuai dengan standar
     3). Pemeriksaan laboratorium
     4). Pemberian obat dan bahan habis pakai untuk ibu dan bayi sesuai ketentuan
     5). Kebutuhan lain selama proses persalinan
     6). Biaya pelayanan ibu nifas dengan neonatal termasuk biaya transportnya
     7). Penanganan resiko tinggi obstetri neonatal
     8). Jasa Pelayanan KB Pasca Persalinan
     9). Transportasi Bidan di Desa dalam menolong persalinan
     10).Rujukan kasus ibu hamil, neonatal risiko tinggi dari bidan di desa ke Puskesmas/
         rumah sakit atau dari Puskesmas ke Rumah Sakit.



                                         8
  Besaran setiap paket diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
  setempat sesuai dengan dana yang tersedia dan jumlah ibu bersalin yang ada di wilayah
  tersebut. Bagi Puskesmas atau bidan yang menolong persalinan masyarakat diluar wilayah
  kerja maka dapat melakukan klaim ke Puskesmas dimana ibu bersalin itu terdaftar dengan
  menunjukan bukti persalinan (partograf). Pembayaran klaim untuk persalinan diajukan
  oleh penolong persalinan kepada kepala Puskesmas setempat dengan bukti-bukti termasuk
  partograf


       Pasien masyarakat miskin tidak boleh dipungut iur biaya untuk
         menambah kekurangan biaya persalinan. Bukti pertolongan
                   persalinan menggunakan partograf



c. Operasional dan Manajemen puskesmas
  Dana operasional dan manajemen puskesmas dimanfaatkan untuk kegiatan sebagai
  berikut:
  1). Biaya operasional rujukan terbatas (pada kasus gawat darurat) dari Puskesmas dan
      jaringannya ke Rumah Sakit.
  2). Biaya transport Pembinaan Puskesmas ke Pustu, Bidan Di Desa dan Pos yandu
  3). Biaya konsultasi teknis Puskesmas ke Dinas Kesehatan
  4). Biaya penyelenggaraan Pelatihan kader posyandu dan PIN
  5). Biaya penyelenggaraan pertemuan koordinasi di kecamatan
  6). Biaya kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas termasuk persiapan Pekan Imunisasi
      Nasional (PIN)
  7). Pembelian Alat tulis kantor
  8). Biaya penggandaan, pencatatan dan pelaporan, KMS, poster
  9). Biaya pengambilan vaksin termasuk vaksin polio untuk PIN

d. Revitalisasi Posyandu dan Perbaikan Gizi
  Dana revitalisasi posyandu dan perbaikan gizi dimanfaatkan untuk memfungsikan kembali
  250.000 posyandu pada Kab/Kota di seluruh Indonesia untuk kegiatan sebagai berikut :
  1). Posyandu yang masih aktif dana revitalisasi posyandu dapat dimanfaatkan untuk :
      • Biaya transportasi kader pada saat kegiatan
      • Biaya transport penyuluhan gizi dan kesehatan
      • Pembelian bahan makanan tambahan penyuluhan (PMT Penyuluhan)
      • Biaya transport kunjungan rumah.
      • Pembelian alat tulis kader
  2). Posyandu yang kurang aktif atau sudah tidak aktif, akan digunakan untuk
      • Biaya penyelenggaraan pelatihan kader baru
      • Biaya penyelenggaraan refreshing/penyegaran kader
      • Biaya transport kader pada saat kegiatan
      • Biaya transport Penyuluhan gizi dan kesehatan
      • Pembelian bahan makanan tambahan penyuluhan (PMT Penyuluhan)
      • Biaya transport kunjungan rumah.
      • Pembelian alat tulis kader


                           Setelah program dilaksanakan
      Jika di dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan pertolongan
         persalinan salah satunya terjadi kekurangan dana dapat dilakukan
                    realokasi antar kedua sumber dana tersebut.
       Realokasi ditetapkan/disyahkan oleh kepala dinas kesehatan, setelah
                   disepakati melalui lokakarya mini puskesmas.




                                      9
     7. Pertanggungjawaban
       Untuk menjamin akuntabilitas pemanfaatan dana maka setiap Puskesmas:
        a. Menunjuk seorang Pegawai di Puskesmas tersebut sebagai penanggung jawab keuangan
           yang bertanggung jawab melakukan pembukuan keuangan Puskesmas.
        b. Dana yang telah di transfer ke buku tabungan Puskesmas (termasuk bunga tabungan)
           menjadi tanggungjawab penuh pimpinan Puskesmas tersebut, dan dipergunakan untuk
           pemenuhan kebutuhan pelayan secara optimal.
        c.   Penggunaan dana harus disesuaikan dengan pemanfaatannya dan tidak di batasi oleh
             berakhirnya tahun anggaran sehingga dana tersebut dapat terus bergulir ditahun
             berikutnya.
        d. Setiap uang masuk dan keluar dari kas dicatat di buku catatan (buku Kas) berikut bukti-
           bukti penggunaannya dan Pembukuan terbuka bagi pengawas intern maupun extern
           setelah memperoleh ijin Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota.
        e. Penerima dana atau pengelola dana program bertanggungjawab membuat dan mengirim
           laporan sesuai ketentuan.
        f.   Para penerima dana harus memiliki buku kas umum dan dilengkapi dengan buku kas
             pembantu, jika diperlukan.
        Bentuk Pertanggungjawaban Keuangan :
        • Untuk belanja barang (seperti uang transport, jasa pelayanan, insentif, honor, lumpsum,
          biaya makan dll) dikeluarkan dengan bukti tanda tangan penerima uang untuk kegiatan
          tersebut pada buku kas keuangan Puskesmas.
        • untuk belanja modal (seperti belanja ATK, fotokopi, pembelian bahan habis pakai,
          pembelian barang lain) dibuktikan dengan kwitansi dan faktur toko dan dicatat dalam buku
          kas keuangan Puskesmas.
        • untuk pengadaan obat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota mengikuti peraturan
          yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasa.

             Penggunaan sisa dana
             • Bunga tabungan/jasa giro tidak dapat dipergunakan oleh penerima dana.
               Jasa giro tersebut untuk sementara tetap berada di rekening penerima dana
               (Puskesmas) sampai adanya peraturan lebih lanjut dari Dirjen
               Perbendaharaan Departemen Keuangan RI.
             • Sisa dana tahun 2004 dan tahun sebelumnya ;
               Sisa dana di Puskesmas dan jaringannya dapat pula dipergunakan untuk
               intervensi/perbaikan gizi (kurang dan buruk) pada daerah-daerah yang
               mengalami masalah Gizi buruk dan Penyelenggaraan Kegiatan PIN.
             • Dana tahap I (Januari-Juni) 2005 yang dikelola PT ASKES akan
               dipertanggungjawabkan oleh PT. Askes kepada DEPKES secara menyeluruh.
               Apabila terdapat sisa dana maka sisa dana itu akan menjadi sumber
               pembiayaan tahap berikutnya.


B.   Pelayanan Kesehatan Rujukan
     1. Paket Pelayanan Kesehatan Rujukan
        Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang ditunjuk, BP4 dan
        BKMM/BKIM meliputi :
        a. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) terdiri dari:
           1) Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan dengan dokter spesialis/umum
           2) Pemeriksaan fisik
           3) Pelayanan rehabilitasi medis



                                              10
    4)  Penunjang diagnostik; laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik
    5)  Tindakan medis kecil, sedang dan besar
    6)  Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan
    7)  Pelayanan KB (termasuk kontap elektif, Kontap Pasca Persalinan/Keguguran),
        penyembuhan efek samping serta komplikasinya. (alat kontrasepsi dan sebagian dana
        kontap disediakan BKKBN)
    8) Pemberian obat-obatan sesuai DPHO *)
    9) Pelayanan darah
    10) Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi.

         Obat yang diberikan mengacu pada DPHO. Penggunaan obat diluar
         DPHO masih dapat dimungkinkan sepanjang sesuai dengan
         indikasi medis berdasarkan Protokol Therapy yang diusulkan oleh
         Komite Medik dan disetujui oleh Direktur RS yang bersangkutan



  b. Rawat inap tingkat lanjut (RITL)
     1) Akomodasi rawat inap pada kelas III di RS
     2) Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan
     3) Pemeriksaan fisik
     4) Penunjang diagnostik; laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik
     5) Tindakan medis
     6) Operasi sedang, besar dan khusus
     7) Pelayanan rehabilitasi medis
     8) Perawatan intensif (ICU, ICCU)
     9) Pemberian obat-obatan sesuai DPHO
     10) Pelayanan darah
     11) Bahan dan alat kesehatan habis pakai
     12) Persalinan dengan penyulit.

  c. Pelayanan gawat darurat
     1) Pelayanan gawat darurat (emergency) termasuk pelayanan ambulans.
     2) Pelayanan darah


          Biaya transportasi pemulangan pasien dari Rumah Sakit dan
          rujukan antar Rumah Sakit hanya diberikan kepada
          masyarakat miskin yang terdaftar sebagai peserta
          program/memiliki kartu JPK-MM.


  d. Pelayanan yang tidak dijamin
     1) Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan
     2) Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik
     3) General check up
     4) Prostesis : gigi tiruan dan korset.
     5) Penunjang diagnostik canggih, kecuali untuk “life-saving”
     6) Pengobatan alternatif (antara lain : akupunktur, pengobatan tradisional)
     7) Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan
        keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi.

2. Sumber Dana
  Dana untuk program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat bersumber dari dana
  APBN-P yang dialokasikan melalui DIPA Program Upaya Kesehatan Masyarakat TA. 2005




                                         11
3. Penyaluran Dana
   a.   PT Askes (Persero) sebagai pengelola mengajukan           penagihan   biaya   jaminan
        pemeliharaan kesehatan kepada Departemen Kesehatan.
   b. Berdasarkan penagihan tersebut Departemen Kesehatan menerbitkan Surat Perintah
      Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
      Jakarta V untuk membayarkan dana tersebut kepada PT Askes
   c.   Berdasarkan Surat Perintah Membayar, KPPN - Jakarta V menerbitkan Surat Perintah
        Pencairan Dana (SP2D) kepada PT Askes yang diajukan oleh pejabat pengguna anggaran/
        pejabat kuasa pengguna anggaran dengan dilampiri :
        1) Surat Perjanjian Kerjasama antara Menteri Kesehatan dengan Dirut PT ASKES disertai
           dengan Rencana Anggaran Belanja.
        2) Surat Penugasan dari Menteri Kesehatan kepada PT ASKES
        3) Tagihan biaya jaminan pemeliharaan kesehatan yang diajukan oleh PT ASKES kepada
           Menteri Kesehatan.

4. Pemanfaatan Dana
   Dana yang dikelola PT Askes meliputi unjtuk pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap
   di kelas III Rumah Sakit, baik Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang ditunjuk, BP4,
   BKMM/BKIM, termasuk dana operasional dan manajemen PT. Askes (Persero) serta
   penerbitan dan pendistribusian kartu peserta sampai ke sasaran.

5. Prosedur Klaim
   a. Pembayaran terhadap pelayanan di Rumah Sakit , BP4, BKMM/BKIM melalui tarif paket
      yang mengacu pada jenis dan plafon tarif pelayanan kesehatan pada program ini.
   b. Besaran tarif riil di Rumah Sakit, BP4, BKMM/BKIM sesuai hasil kesepakatan berdasarkan
      negosiasi antara PT ASKES (Persero) dengan PPK.
   c. Negosiasi dilaksanakan dengan menggunakan pola perhitungan tarif yang digunakan oleh
      PT Askes (Persero) dan Perhitungan tarif PPE yang berlaku di disetiap Rumah Sakit, BP4,
      BKMM/BKIM.
   d. Kesepakatan atas tarif tersebut diatas dituangkan dalam suatu Nota kesepahaman (PKS)
      yang harus dipatuhi dan menjadi acuan kedua belah pihak.
   e. RS mengajukan klaim atas pelayanan yang telah diberikan dengan disertai dukomen
      pedukung kepada PT. Askes (Persero), berdasarkan hal tersebut PT Askes melakukan
      verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dengan ketentuan.
   f. Setelah hasil verifikasi disetujui PT Askes (Persero) segera membayar klaim paling
      lambat 10 hari sejak klaim diajukan.

6. Pertanggungjawaban
   a. Pihak RS sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dan penerima dana klaim dari PT
      Askes (Persero)
      1) Membuat pencatatan data pasien miskin serta besaran biayanya
          Membuat dan mengirim rekapan laporan bulanan kegiatan pelaksanaan di
          RS/BP4/BKMM sesuai format terlampir ke PT Askes dengan tembusan ke Tim
          Safeguarding Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dinas Kesehatan membuat dan
          mengirim rekapan laporan kegiatan pelaksanaan per tiga bulan ke Sekretariat
          Safeguarding Pusat.

   b. Pihak PT. Askes (Persero) sebagai pengelola dana Layanan Rujukan RS.
        1) Membuat pencatatan dan pembukuan dana yang dikelolanya
        2) Membuat pelaporan triwulan dan tahunan kepada Menteri Kesehatan cq Sekretaris
           Jenderal Departemen Kesehatan RI




                                          12
                a) Laporan triwulan paling lambat N+1 bulan yang terdiri dari :
                   i) Laporan aktivitas (Laporan cakupan kegiatan program)
                   ii) Laporan arus kas
                   iii) Laporan posisi keuangan
                   iv) Catatan atas laporan keuangan

                b) Laporan tahunan paling lambat N+3 bulan yang terdiri dari :
                   i) Laporan aktivitas (Laporan cakupan kegiatan program)
                   ii) Laporan arus kas
                   iii) Laporan posisi keuangan Catatan



        c.   Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan membuat laporan seperti format
             lampiran 2 setiap bulan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
        d. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat umpan balik ke Puskesmas tiap bulan.
        e. Dinas Kesehatan kabupaten/Kota membuat rekapitulasi laporan bulanan Puskesmas
           (lampiran 14) dan dikirim ke Sekretariat Safeguarding Pusat tiga bulan sekali dengan
           tembusan ke Dinas Kesehatan Propinsi.


C.   Penunjang

     1. Jenis Kegiatan
        a. Pelayanan Kesehatan Daerah Kepulauan dan Terpencil
             Jenis pelayanan kesehatan dasar di daerah kepulauan dan terpencil adalah sama dengan
             pelayanan kesehatan dasar didaerah lain. Dalam upaya meningkatkan jangkauan
             pelayanan kesehatan di daerah kepulauan dan terpencil disediakan dana khusus untuk
             operasionalisasi pelayanan kesehatan dimaksud. Adapun penyelenggaraan kegiatan
             pelayanan tersebut dilakukan oleh tim kesehatan Puskesmas, Kabupaten maupun Propinsi
             (tergantung SDM disetiap tingkatan) dengan mengunjungi ke lokasi-lokasi daerah
             terpencil dan kepulauan secara reguler dan berkesinambungan.

        b. Perbaikan Gudang Farmasi Daerah
             Rehabilitasi/renovasi gudang farmasi dan perlengkapan gudang yang terdiri dari: sarana
             penyimpanan, sarana pengolah data, sarana pengaman, sarana pembangkit daya
             (genset) dan bahan cetakan (LPLPO, Kartu Stock).

        c. Penyediaan obat esensial PKD dan vaksin (Polio dan Hepatitis B)
             1) Pengadaan obat esensial PKD :
                merupakan kegiatan penunjang yang diperuntukan bagi pelayanan kesehatan dasar
                di Puskesmas dan jaringannya. Pengadaan obat diadakan di Pusat dengan mengacu
                kepada Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa
                Pemerintah dan Kep Menkes RI No. 676/Menkes/SK/V/2005 tentang pedoman umum
                pengadaan obat PKD tahun 2005.
                a) Pendistribusian obat ini dilakukan sbb :
                   • Obat dikirim franco Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dokumen dikirimkan
                     kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan
                     Propinsi.
                   • Jenis dan jumlah obat yang akan diadakan disusun berdasarkan usulan Dinas
                     Kesehatan kabupaten/Kota dengan mengacu daftar obat PKD.
                   • Pendistribusian obat sampai ke Dinas Kesehatan Kab/Kota dilakukan oleh
                     Distributor. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat rencana alokasi
                     pendistribusian obat PKD untuk dikirim ke Puskesmas.


                                               13
      • Puskesmas membuat usulan kebutuhan untuk pelayanan kesehatan dasar
        termasuk untuk Program ini dengan menggunakan Laporan Pemakaian dan
        Lembar Permintaan Obat (LPLPO)
      • Pendistribusian dari unit pengelola obat dan perbekalan kesehatan mengacu
        pada pedoman Pengelola Obat Kab/Kota berdasarkan Sistem FIFO/FEFO (First
        In First Out)/(First Expired First Out).
      • Pendistribusian alat kontrasepsi mengikuti sistim distribusi yang berlaku di
        BKKBN.
      • Bantuan Biaya pendistribusian obat ke Puskesmas disediakan oleh Pusat
        melalui Bank BRI yang dapat digunakan untuk pengelolaan obat di unit
        pengelola obat dan Perbekalan Kesehatan dengan perincian biaya transportasi
        pengiriman obat ke Puskesmas, Packing dan Repacking serta embalage.
      • Penyerahan obat kepada pasien peserta program ini dicatat dalam catatan
        medik (dokumen sejenis yang berlaku di Puskesmas dan jaringannya)

   b) Pencatatan dan Pelaporan Obat
      • Puskesmas pada setiap bulannya menyampaikan LPLPO yang disertai jumlah
        masyarakat yang dilayani kepada Unit Pengelola Obat dan Perbekalan
        Kesehatan di kabupaten/kota.
      • Unit Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan kabupaten/kota
        menyampaikan laporan ketersediaan obat setiap 3 Bulan (triwulan) kepada
        Dinas Kesehatan Propinsi dengan tembusan Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat
        Kesehatan.
      • Pencatatan dan pelaporan obat kontrasepsi mengikuti sistim pencatatan dan
        pelaporan yang berlaku di BKKBN.

2) Pengadaan Vaksin
   a) Pengadaan Vaksin Polio
      Pengadaan Vaksin merupakan kegiatan penunjang yang diperuntukan bagi Balita
      pada pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang dimaksudkan untuk
      memutuskan mata rantai penyebaran virus polio.

      Pengadaan vaksin polio diadakan di Pusat dengan mengacu kepada Kepres No.
      80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
      Pengadaan Vasksin Polio ini dilakukan sbb :
      • Pengadaan Vaksin ini Franko Provinsi
      • Distribusi ke kabupaten/kota menurut alokasi ditetapkan oleh Kepala Dinas
        Kesehatan Provinsi.
      • Distribusi ke Puskesmas menurut alokasi ditetapkan oleh Kepala Dinas
        Kesehatan Kab/kota.
      • Pengiriman dari kabupaten/kota ke Puskesmas menjadi tanggung jawab
        Kepala Dinas Kesehatan Kab/kota.
      • Puskesmas menggunakan vaksin polio ini untuk imunisasi pada Pekan
        Imunisasi Nasional (PIN) di pospin-pospin yang ada diwilayah kerja puskesmas
        tersebut.
      • Penggunaan /pengeluaran vaksin polio dari provinsi, kab/kota dan Puskesmas
        mengacu pada kondisi pada vaccine vial monitor (VVM) serta sistem FIFO
        (First in first out)/ FEFO ( First expired first out)
      • PIN dilaksanakan pada periode tertentu (Agustus dan September) dengan
        rekapitulasi pengeluaran vaksin menurut jumlah pemakaian.
      • Propinsi menyusun dan mengirimkan laporan penggunaan vaksin Polio.

   b) Pengadaan Vaksin
      Pengadaan Vaksin merupakan kegiatan     penunjang yang pengadaan obat
      diadakan di Pusat dengan mengacu kepada Kepres No. 80 tahun 2003 tentang
      Pedoman pengadaan barang dan jasa Pemerintah.


                                14
            Pengadaan Vasksin ini dilakukan sbb :
            • Pengadaan Vaksin ini Franko Provinsi
            • Distribusi ke kabupaten/kota menurut alokasi ditetapkan oleh Kepala Dinas
              Kesehatan Provinsi.
            • Distribusi ke Puskesmas menurut alokasi ditetapkan oleh Kepala Dinas
              Kesehatan Kab/kota.
            • Pengiriman dari kabupaten/kota ke Puskesmas menjadi tanggung jawab
              Kepala Dinas Kesehatan Kab/kota.
            • Puskesmas menggunakan vaksin untuk imunisasi pada Pekan Imunisasi
              Nasional (PIN) di pos PIN-pos PIN yang ada diwilayah kerja puskesmas
              tersebut.
            • Penggunaan/pengeluaran vaksin dari provinsi, kab/kota dan Puskesmas
              mengacu pada kondisi pada vaccine vial monitor ( VVM) serta sistem FIFO (
              First in first out)/ FEFO ( First expired first out).
            • Setiap bulan atau pada periode tertentu dibuat rekapitulasi pengeluaran vaksin
              menurut jumlah pemakaian.
            • Propinsi menyusun dan mengirimkan laporan penggunaan vaksin Polio.

d. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan
     Penyediaan sarana dan prasarana penunjang, yaitu:
     1) Kendaraan Roda 2 untuk Puskesmas
        Digunakan untuk petugas/paramedis keliling dalam meningkatan jangkauan pelayanan
        kesehatan/kunjungan luar gedung.
     2) Kendaraan Roda 4 untuk Puskesmas
        Digunakan untuk kegiatan puskesmas keliling dalam meningkatan jangkauan
        pelayanan kesehatan/kunjungan luar gedung.
     3) Peralatan pelayanan kesehatan dasar (Bidan Kit, Posyandu Kit, PHN Kit)
        Digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dalam menurunkan angka
        kematian ibu dan angka kematian bayi serta menurunkan prevalansi gizi buruk dalam
        rangka menurunkan angka kematian ibu dengan menyediakan dukungan sarana dan
        prasarana bagi bidan dan Puskesmas serta menigkatkan fungsi Puskesmas PONED dan
        Polindes.


         Lokasi penerima bantuan sarana dan prasarana ditetapkan
                       oleh Departemen Kesehatan


e. Sumber Dana
     Dana untuk Penunjang bersumber dari dana APBN-P yang dialokasikan melalui DIPA
     Program Upaya Kesehatan Masyarakat TA. 2005

f.   Alokasi Dana
     a). Yankes Daerah terpencil dan Kepulauan
     b). Perbaikan Gudang Farmasi Daerah.

g. Penyaluran Dana
     Dana untuk Pelayanan Kesehatan Daerah terpencil/kepulauan disalurkan dari Departemen
     Kesehatan melalui BANK BRI Indonesia kepada Dinas Kesehatan Propinsi berdasarkan SK
     Menkes Nomor: 1304/MENKES/SK/VIII/2005. Untuk kegiatan perbaikan gudang farmasi
     daerah penetapan alokasi dan penyaluran untuk kegiatan ditingkat Propinsi, Kabupaten
     dan Puskesmas ditetapkan dengan SK kepala Dinas Kesehatan Propinsi




                                       15
        h. Pemanfaatan Dana
           a) Yankes Daerah Terpencil dan Kepulauan
               1) Pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat di daerah terpencil /kepulauan
                   ii.   Biaya transport termasuk sewa alat transportasi Darat, laut dan Udara
                  iii.   lumpsum petugas
                  iv.    Bahan kontak kesehatan
                   v.    Bahan penyuluhan
                  vi.    Perlengkapan/alat keselamatan diri
               1) Bimbingan Teknis petugas
               2) Koordinasi pelayanan antar kabupaten daerah terpencil/kepulauan
                    i. pertemuan-pertemuan koordinasi lintas program lintas sector
                   ii. Rapat-rapat persiapan
               3) Asuransi kecelakaan bagi petugas dalam menjalankan tugas.
               4) Kebutuhan obat dan bahan habis pakai tidak termasuk dalam paket ini
           b) Perbaikan Gudang Farmasi Daerah
               Dana dimanfaatkan untuk perbaikan/ renovasi gudang farmasi beserta penggantian
               dan perlengkapan gudang, yang terdiri dari sarana penyimpanan, sarana pengolah
               data, sarana pengamanan, sarana pembangkit daya (genset) dan bahan cetakan
               (LPLPO, Kartu Stock).
           c) Pertanggung Jawaban
               Bentuk Pertanggungjawaban Keuangan :
               • Untuk belanja barang (seperti uang transport, jasa pelayanan, insentif, honor,
                 lumpsum, biaya makan dll) dikeluarkan dengan bukti tanda tangan penerima uang
                 untuk kegiatan tersebut pada buku kas keuangan penanggungjawab program
               • untuk belanja modal (seperti belanja ATK, fotokopi, pembelian bahan habis pakai,
                 pembelian barang lain) dibuktikan dengan kwitansi dan faktur toko dan dicatat
                 dalam buku kas keuangan penanggungjawab program.
               • Lain-lain pertanggungjawaban keuangan atas semua pemanfaatan dana mengikuti
                 peraturan dan perundang-undangan APBN yang berlaku.


D.   Safe Guarding

     Safe guarding adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan mengamankan kegiatan-
     kegiatan tersebut diatas agar tepat sasaran, berhasil guna dan berdaya guna.
     Kegiatan tersebut meliputi :
     1. Safe guarding tingkat Pusat
        Penyuluhan dan penyebaran informasi (sosialisasi program, media cetak nasional, televisi)
        Perencanaan, operasional kegiatan, pemantauan/pengendalian dan evaluasi.
        Pengembangan Sistem Informasi Manajemen.
        Penanganan pengaduan masyarakat.
        Kajian/studi program JPK-MM.

     2. Safe guarding tingkat Propinsi
        Penyuluhan dan penyebaran informasi (media cetak lokal, radio)
        Pemantauan (termasuk pengendalian, review, sosialisasi dan evaluasi)
        Penanganan pengaduan masyarakat.
     3. Safe guarding tingkat Kab/Kota
        a). Penyuluhan dan penyebaran informasi
        b). Pemantauan (termasuk pengendalian, sosialisasi dan evaluasi)
        c). Penanganan pengaduan masyarakat.



                                                  16
4. Pemantauan dan Evaluasi Serta Penyelesaian Keluhan
   A.    Indikator Keberhasilan Program
         Sebagai patokan dalam menilai keberhasilan dan pencapaian dari pelaksanaan program
         ditentukan indikator sebagai berikut :
         1. Penerbitan dan distribusi kartu 100% dari peserta terdaftar
         2. Angka utilisasi (visit rate) minimal rata-rata 15%
         3. BOR rawat inap kelas III di Rumah Sakit 80%
         4. Angka kematian > 48 Jam untuk pasien rawat inap kelas III di Rumah Sakit
              maksimal 5%
         5. Tingkat kepuasan konsumen minimal 70%
         6. Cakupan pemeriksaan kehamilan K4 (90%), persalinan (80%), nifas (90%) dan
              perawatan bayi baru lahir KN2 (90%) oleh petugas kesehatan, Cakupan Imunisasi
              dasar (90%).
         7. Prosentase pasien yang dirujuk dari pelayanan kesehatan dasar 12%
         8. Universal Child Imunization (UCI) Desa

    B.   Pemantauan dan Evaluasi Program
         Pemantauan dan evaluasi Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rujukan
         kelas III Rumah Sakit yang dijamin Pemerintah meliputi :

         1. Tujuan
            Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang
            kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan program JPK-MM, sedangkan
            evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian indikator keberhasilan.

         2. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi
             a. Pemantauan dan evaluasi terhadap Program Pelayanan Kesehatan di
                Puskesmas dan Rujukan Rawat Inap kelas III Rumah Sakit yang dijamin
                Pemerintah dilaksanakan oleh Pusat, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan
                Kabupaten/Kota dan diarahkan agar penyelenggaraan program dapat berjalan
                lebih efektif dan effisien.
             b. Pemantauan dan evaluasi terhadap keuangan difokuskan pada akuntabilitas
                dan transparansi penyaluran dan pemanfaatan dana di Pelayanan kesehatan
                dasar, pelayanan kesehatan rujukan (baik PT. Askes maupun pihak Rumah
                Sakit) dan kegiatan penunjang.
             c. Pemantauan dan evaluasi harus dilengkapi dengan pencatatan dan
                pelaporan secara berkala dari Pelayanan kesehatan dasar, pelayanan
                kesehatan rujukan dan kegiatan penunjang. Yang dilakukan secara bulanan,
                triwulanan, semester maupun tahunan, melalui :
                 1). Pertemuan-pertemuan
                 2). Analisis laporan
                 3). Kunjungan lapangan dan supervisi
                 4). Penelitian langsung
                 5). (survei kepuasan pelanggan)
             d. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan terhadap tingkat utilitas (pemanfaatan)
                terhadap pelayanan kesehatan oleh masyarakat serta kendala dan keluhan
                yang terjadi dalam penyelenggaraan baik di Puskesmas dan Rumah Sakit dan
                PT Askes.

    C.   Penanganan Keluhan
         Penyampaian keluhan disampaikan oleh masyarakat penerima pelayanan, masyarakat
         pemerhati dan petugas pemberi pelayanan serta petugas pengelola. Pengaduan
         merupakan umpan balik bagi semua pihak yang terkait dalam upaya penyelenggaran
         program yang transparan dan akuntabel.


                                         17
     Prinsip-prinsip penanganan keluhan dilakukan, sebagai berikut ;
     1. Semua pengaduan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian secara
        memadai dan dalam waktu yang singkat serta diberikan umpan balik ke pihak yang
        menyampaikannya.
     2. Penanganan Keluhan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang
     3. Pengaduan dapat disampaikan oleh masyarakat penerima layanan, masyarakat
        pemerhati, dan petugas PPK.
     4. Untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan, memanfaatkan Unit pengaduan
        Masyarakat (UPM) maupun forum-forum yang telah ada.
     5. Pengumpulan dilakukan secara pasif maupun proaktif.
     6. Penyelesaian pengaduan terlebih dahulu ditangani dan diselesaikan oleh forum
        yang terdekat dengan sumber pengaduan. Apabila terjadi kesulitan dalam
        menangani dan menyelesaikan pengaduan pada tingkat terdekat, masalah yang
        dikeluhkan dapat dirujuk pada tingkat/forum yang lebih tinggi.

D.   Pelaporan
     Laporan diolah, dianalisa dan dikirimkan oleh Unit Safeguarding (SFG) Dinas Kesehatan
     Provinsi dan kabupaten/Kota tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kegiatan
     penunjangnya.
     Data laporan diperoleh dari Puskesmas, Rumah Sakit, BP4, dan BKMM dan Unit SFG,
     yang meliputi:
     1. Laporan Bulanan :
         a). Laporan Bulanan Puskesmas
         b). Laporan Bulanan RS, BP4, dan BKMM
         c). Laporan Unit Safeguarding Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan
             Kab/Kota.
         d). Laporan Dinas Kesehatan Provinsi, khusus tentang pengeluaran vaksin (hepatitis
             B).
         e). Sedangkan khusus untuk laporan pelaksanaan PIN (polio) disesuaikan dengan
             waktu pelaksanaanya
         f). Laporan Dinas Kesehatan Kab/Kota, khusus Monitoring Obat.
     2. Laporan Triwulanan
        Laporan Triwulanan mengenai ketersediaan obat di Kab/Kota, termasuk obat JPK
        MM BIDKES, mempergunakan formulir laporan obat.
        Khusus untuk Daerah yang memperoleh bantuan dana perbaikan gudang farmasi,
        Dinas Kesehatan yang bersangkutan juga harus membuat laporan.

        Laporan ini dikirimkan kepada Sekretariat Program Pelayanan Kesehatan di
        Puskesmas dan Rujukan Rawat Inap kelas III Rumah Sakit, dengan tembusan
        kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan TKP.
        Sekretariat Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rujukan Rawat Inap
        kelas III Rumah Sakit, di Pusat, dengan alamat :
        Biro Perencanaan dan Anggaran Departemen Kesehatan Lt VIII Blok A. Jl.
        HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9 Kuningan Jakarta Selatan 12950
        Telp : (021) 5279409
        Fax : (021) 5279409
        E-Mail : pkps_bbmbidkes@yahoo.com




                                       18
E. Pengawasan
   Pelaksanaan pengawasan untuk program jaminan          pemeliharaan   kesehatan   bagi
   masyarakat miskin dapat dilakukan dengan cara :


    1. Pengawasan langsung
       Pengawasan langsung keuangan dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan Buku
       Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP) serta catatan lain yang berkaitan
       dengan proses pelaksanaan kegiatan Program ini.
       Pengawasan atasan langsung (waskat) dilakukan oleh pimpinan unit (Kepala Dinas
       Kesehatan/Direktur Rumah Sakit/BP4/BKMM) dalam hal ini dapat dilimpahkan
       kepada tim sekretariat Safeguarding Program PKPS-BBM Bidkes yang dibentuk
       selaku atasan langsung pengelola keuangan (bendahara) kegiatan Program PKPS-
       BBM Bidkes di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rumah Sakit/BP4/BKMM.
       Pada setiap akhir bulan dilakukan penutupan buku kas umum dan dibuatkan berita
       acara penutupan kas yang ditandatangani oleh pengelola keuangan (bendahara)
       tim sekretariat Program PKPS-BBM Bidkes dan atasan langsung.
    2. Pengawasan Tidak Langsung
       Pengawasan tidak langsung dapat dilakukan melalui laporan pelaksanaan kegiatan
       Monitoring dan Evaluasi (Renmonev) dan penanganan keluhan oleh Kadinkes Prov,
       Kab/Kota dan Direktur RS atau Pejabat lain yg diberi wewenang.
    3. Pengawasan Fungsional
       Pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional (APF).
    4. Pengawasan Masyarakat
       Pengawasan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme kerja unit
       pengaduan masyarakat (UPM) yang ada.




    Menteri Kesehatan menerbitkan SK penetapan alokasi dana untuk
    kegiatan SafeGuarding untuk tiap Propinsi dan Kabupaten/Kota,
    yang menjadi dasar pengiriman dana dari Bank BRI Pusat ke
    Cabang/Cabang Pembantu Kabupaten/Kota.

    Yang berhak megambil dana kegiatan Safe Guarding untuk tiap
    Propinsi dan Kabupaten / Kota adalah Kepala Dinas Kesehatan
    Propinsi dan Kabupaten / Kota setempat atau pejabat yang ditunjuk




                                   19
                                      BAB IV
                                 PENGORGANISASIAN


A.   Pusat

     Dalam rangka pengelolaan program pelayanan kesehatan masyarakat miskin, Menteri Kesehatan
     membentuk :
     1. Tim Pengarah yang anggotanya adalah eselon I dan II terkait, diketuai oleh Sekretaris
         Jenderal. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Program, Tim Pengarah dibantu oleh Tim
         Teknis (eselon III terkait) dan Sekretariat safeguarding Pusat.
     2. Sekretariat Tim safeguarding pusat berfungsi untuk membantu kelancaran pelaksanaan program
         pelayanan kesehatan masyarakat miskin, terdiri dari :
         • Memfasilitasi kegiatan sosialisasi (Media Cetak dan Elektronik, pertemuan)
         • Memfasiliasi pembinaan, monitoring dan evaluasi dan kajian/study.
         • Mengelola laporan
         • Melaksanakan kegiatan Administrasi Umum.
         • Koordinasi kegiatan dengan pihak terkait.
         Dalam pelaksanaannya sekretariat membantu administratif pelaksanaan sehari-hari dan
         bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemegang Komitmen (PK) dalam
         penyelenggaraan program.

B.   Propinsi

     1.   Kepala Dinas Kesehatan Propinsi membentuk Unit safeguarding yang beranggotakan Subdin
          terkait dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin.
          Tugas Unit Safeguarding merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan :
          a. Sosialisasi, penyuluhan, pemantauan, pembinaan dan evaluasi program.
          b. Mengelola laporan dari Dinas Kabupaten/Kota.

     2.   Kepala Dinas Kesehatan Propinsi menetapkan :
          a. Pengelolaan Buffer stock obat
          b. Pengelolaan Vaksin Hep-B dan polio
          c. Pengelolaan dana pelayanan Yankes kepulauan dan daerah terpencil (Propinsi tertentu)
          d. Pengelola perbaikan gudang farmasi
          e. Pejabat Pengelola Anggaran di Propinsi

C.   Kabupaten / Kota

     1.   Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota membentuk Unit safeguarding yang beranggotakan subdin
          terkait dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan miskin.
          Tugas Unit Safeguarding adalah merencanakan dan melaksanakan program yang berkaitan
          dengan :
          a. Sosialisasi, penyuluhan, pemantauan, pembinaan dan evaluasi program.
          b. Mengelola laporan dari Puskesmas.

     2.   Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menetapkan :
          a. Alokasi dana pelayanan kesehatan dasar, persalinan, Revitalisasi Posyandu dan Perbaikan
             Gizi, Operasional dan Manajemen serta penanggung jawabnya ditiap Puskesmas
          b. Pendistribusian kendaraan roda dua dan roda empat ke Puskesmas
          c. Pendistribusian peralatan kesehatan dasar ke Puskesmas
          d. Besaran biaya distribusi obat/handling cost ke Puskesmas
          e. Pejabat pengelola dana safeguarding di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
          f. Pengelola perbaikan gudang farmasi (Kabupaten/Kota tertentu)




                                                 20
                                             BAB V
                                            PENUTUP

Dengan terbitnya buku pedoman pelaksanaan program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rujukan
Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit yang dijamin Pemerintah ini diharapkan para pelaksana benar-benar
dapat memahami dan melaksanakan program tersebut dengan baik serta dapat dipergunakan sebagai
acuan bagi penyelenggaraan program ini.


Program ini merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan akses
pelayanan kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarkat miskin dan tidak mampu, karena itu pedoman
ini perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan para pihak yang terkait dalam penyelenggaran
program ini.


Berbagai perubahan yang dilakukan dalam pedoman ini semata-mata ditujukan untuk memenuhi
tuntutan akan pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang bermutu dan sesuai standard, oleh
karenanya perlu didukung oleh semua pihak agar program berjalan dengan baik dan sukses.


Disadari bahwa pedoman ini masih belum sempurna, karenanya kitik dan saran sangat kami harapkan
sebagai bahan masukan guna perbaikan dimasa mendatang.

                                    ==================




                                                 21

								
To top