PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DI by morgossi7a2

VIEWS: 1,061 PAGES: 9

									PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DI
  WILAYAH KABUPATEN SLEMAN


   Rini Setianingsih 02/161239/hk/16053
 Ivone putri Andyana 02/161028/hk/16009
        Fajar Agustiani 02//hk/16086
LATAR BELAKANG MASALAH


 Industri air minum isi ulang telah meluas hingga ke daerah Istimewa
 Yogyakarta.
 Pembahasan dibatasi pada daerah Kabupaten Sleman, karena di
 Kabupaten ini lah sebagian besar Depot air minum isi ulang di
 Yogyakarta berada.
 Pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan telah
 mengeluarkan Kepmenperindag No.705/MPP/Kep/II/2003, untuk
 memberikan perlindungan terhadap konsumen air minum isi ulang.
 Kepmenperindag tersebut lahir dilatar belakangi oleh hasil
 pemeriksaan Badan POM pada sejumlah depot air minum isi ulang
 di 5 Kota besar, dimana ditemukan kandungan bakteri e-colli pada
 produksi air minum isi ulang.
Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum
terhadap konsumen air minum isi di
wilayah Kabupaten Sleman?
PIHAK YANG TERLIBAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
   HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG


Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Sleman
Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Prop. DIY
Badan POM
                  Dasar Yuridis


UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
KepMenperindag No. 705/MPP/Kep/II/2003 tentang
persyaratan teknis industri air minum dalam kemasan
dan perdagangannya.
Perda No. 16 Tahun 2003 tentang perizinan usaha
Kabupaten Sleman.
                  PEMBAHASAN


Kepmenperindag No. 705/MPP/Kep/II/2003, belum
dapat dilaksanakan di wilayah kabupaten Sleman, hal
tersebut karena keterbatasan dana yang dimiliki
pengusaha untuk memenuhi ketentuan dalam
Kepmenperindag tersebut. Perda No. 16 tahun 2003
tentang perizinan usaha juga belum dapat dilaksanakan
pada usaha yang bergerak dibidang air minum isi ulang.
Hal tersebut terbukti dengan belum adanya
pembaharuan izin yang dilakukan oleh pengusaha air
minum isi ulang sesuai ketentuan perda tersebut.
Lanjutan…


 Pemda Kabupaten Sleman, dalam hal ini Dinas
 Perindustrian dan Perdagangan belum melakukan
 tindakan tegas terhadap pengusaha air minum isi ulang
 yang tidak melakukan pembaharuan izin usaha,
 sebagaimana diatur dalam Perda no. 16 tahun 2003.
 Depot air minum isi ulang yang belum sesuai dengan
 standar Kepmenperindag No. 705/MPP/Kep/II/2003,
 masih tetap dapat beroperasi di wilayah Sleman.
 Meskipun kualitas air minum yang diproduksi tidak
 terjamin aman bagi kesehatan konsumen.
Kesimpulan:

  Konsumen air minum isi ulang di wilayah Kabupaten Sleman belum
  mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.
  Dalam hal ini hak konsumen yang dilanggar adalah hak atas
  kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi
  barang dan/atau jasa (pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999).
  Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya yakni menjamin
  mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
  diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
  dan/atau jasa yang berlaku (Pasal 7 UU No. 8 tahun 1999).
  Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini Dinas
  Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sleman belum dapat
  melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembinaan dalam
  rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen, hal ini
  melanggar pasal 29 UU No. 8 Tahun 1999.
               DAFTAR PUSTAKA


www.Kompas.com, Rabu 28 Mei 2003.
www.Kompas.com, 23 Mei 2003.
www.Kompas.com, 26 April 2003.
www.Koran tempo.com, 26 dan 28 April 2003.
www.Kompas.com, 28 Mei 2003.
Pikiran rakyat, 13 Januari 2003.
Berita Utama, 29 April 2005.
Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.
Jakarta: Gramedia. 2004.

								
To top