Docstoc

PERBEDAAN ANTARA PENGGELAPAN PAJAK DAN PENGHINDARAN PAJAK

Document Sample
PERBEDAAN ANTARA PENGGELAPAN PAJAK DAN PENGHINDARAN PAJAK Powered By Docstoc
					PERBEDAAN ANTARA PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE), PENYELENDUPAN PAJAK (TAX EVASION) DAN PENGHEMATAN PAJAK (TAX SAVING)
Suatu perencanaan pajak atau disebut juga sebagai perbuatan penghindaran pajak yang sukses, haruslah dibedakan secara jelas dengan perbuatan penyelundupan pajak. Pembahasan mengenai penghindaran pajak dan penyelundupan pajak telah banyak dilakukan dalam beberapa literature, namun hingga saat ini tidak ada satu pun yang memberikan indikasi dan rincian yang tegas tentang perbedaan dimaksud. Semua ahli sependapat bahwa sesungguhnya antara penghindara pajak dan penyelundupan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi kemudian ternyata bahwa perbedaan tersebut menjadi kabur, baik secara teori maupun aplikasinya. Secara konseptual. Justru dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak. Kesulitanya terletak pada penentuan perbedaanya, akan tetapi berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisahnya antar melanggar undang-undang (unlawful) dan tidak melanggar undang-undang (lawful). Penghindaran pajak yang juga disebut tax planning, adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekwensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak enghukum seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hokum atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan, begitu pula mengenai pajak yang tidak dipajaki, apabila tidak ada tindakan tindakan/transaksi yang dapat dipajaki. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hokum yang dilakukan dan malahan sebaliknya diperoleh penghematan (tax saving) dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak. Walaupun pada dasarnya antar penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai sasaran yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan illegal dalam usaha mengurangi beban pajak tersebut. Beberapa definisi tentang penghindaran pajak dan penyelundupan pajak sebagaimana dibawah ini : 1. Menurut Harry Graham Balter Penyelundupan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan, sedangkan Penghindaran pajak merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan perundangundangan perpajakan. 2. Menurut Ernest R mortenson

Penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak, sedang Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan. Oleh karena itu penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang memungkinkan oleh perundang-undangan pajak 3. Menurut Robert H. Anderson Penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama perencanaan pajak. Selanjutnya dikemukakan bahwa suatu hal yang wajar apabila seseorang wajib pajak membayar pajaknya tidak melebihi apa yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dengan mengingat asumsi yang dbuat pada waktu merencankan undang-undang pajak tersebut bahwa wajib pajak akan melaporkan semua penghasilannya dengan benar dan mengklaim semua potongan-potongan yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan, sehingga secara moral pun tianggap tidak salah, apabila pengurangan beban pajak melalui penghindaran pajak tersebut dianggap masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PENGHEMATAN PAJAK (TAX SAVING)
Cara lain untuk mengefisienkan beban pajak adalah melalui penghematan pajak (tax saving), yaitu suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak mengelakan hutang pajaknya dengan menahan diri tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau pajak penjualannya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukan sehingga penhasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar. Dalam hal ini aparat perpajakan tidak dapat berbuat apa-apa, karena hal tersebutberada di luar ruang lingkup pemajakan. Secara sepintas terlihat bahwa ada kesamaan antara penghematan pajak dan penghindaran pajak, tetapi sesungguhnya secara teoritis kedua hal tersebut dapat dibedakan sebagai berikut: Penghematan pajak adalah usaha memperkecil jumlah hutang pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan, sedangkan penghindaran pajak juga merupakan usaha yang sama dengan cara meneksploitir celah-celah yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, dimana aparat perpajakan tidak dapat melakukan tindakan apa-apa.

Secara umum dapat dikatakan bahwa cara meminimkan beban pajak melalui penyelundupan pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat ditelorir, sehingga dengan demikian satu-satunya jalan yang ditempuh untuk meminimkan beban pajak adalah cara penghindaran pajak. Para perencana pajak hendaknya bersikap lebih hati-hati agar perbuatan penghindaran pajaknya tidak dianggap sebagai berpartisipasi, membantu persekongkolan dalam perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana perpajakan karena tidak ada batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak tersebut. Walaupun pada hakikatnya penghindaran pajak adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi hutang pajak dan bukan mengurangi kesanggupan / kewajiban pajak, melunasi pajak-pajaknya, yang seolaholah berada diluar lingkup tindak pidana fiscal, akan tetapi karena posisi wajib pajak dalam hal pengaturan tersebut, apakah mengenai perbuatan yang mengurangi hutang-hutang pajak atau mngurangi kesanggupan /kewajiban perpajakan merupakan hal-hal yang kurang pasti, maka hendaknya diusahakan tidak terperangkap kedalam perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan penyelundupan pajak. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, Oliver Oldman menegaskan bahwa pengertian penyelundupan pajak tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh: a. Ketidaktahuan (ignorance), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. b. Kelalaian (error), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan perundangundangan perpajakan tersebut, tetapi salah hitung datanya. c. Kesalahpahaman (misunderstanding), yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. d. Kealfaan (negligence), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-bukti secara lengkap. Dengan demikian penyelundupan pajak dapat pula didefinisikan sebagai suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan seperti : a. b. c. d. e. Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat pada waktunya. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya. Tidak dapat memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan Tidak dapat memenuhi menyetorkan pajak penghasilan para karyawannya yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut. f. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran hutang pajak g. Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga h. Pembayaran dengan cek kosong bagi Negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek

i.

Melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dab atau tindakan intimidasi lainnya.

Berkenaan dengan hal ini, kami lebih cenderung untuk mengklasifikasikan penyelundupan pajak tersebut sesuai dengan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, sehingga pengertian penyelundupan pajak tersebut, selain kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya seperti melakukan penyuapan pada aparat perpajakn dan tindakan intimidasi lainnya, pembayaran dengan cek kosong, juga termasuk : a. Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). b. Tidak dapat memenuhi kewajiban pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan lengkap. c. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan dan pencatatan, termasuk tidak dapat memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya. d. Tidak dapat memenuhi menyetorkan pajak yang telah dipotong atau yang telah dipungut. e. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran hutang pajak f. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Secara lengkap bunyi pasal 38, 39 dan 39 A adalah sebagai berikut: Pasal 38 Setiap orang yang karena kealpaannya: a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

50. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Setiap orang yang dengan sengaja: a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

51. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Setiap orang yang dengan sengaja: a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. Jelas terlihat bahwa menggunakan penghindaran pajak sebagai salah satu cara mengefisienkan beban pajak, tidak terlepas dari resiko terkena tuntutan tindak pidana fiscal. Oleh karena itu seorang perencana pajak hendaknya extra hati-hati mengusulkan perencana paja yang baru yag belum teruji keampuhannya. Seseorang perencana pajak cukup puas dengan perencanaan pajak yang sudah mapan dan telah teruji yang dapat bertahan dari serangan atau tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Disini ternyata pula bahwa seorang perencana pajak sesungguhnya memikul tanggung jawab yang berat, baik terhadap pemerintah maupun klientnya. Oleh kareana itu dalam mengusulkan perencana pajak hendaknya disertai dengan ketegasan tentang kemungkinan adanya resiko tindak pidana fiscal yang harus dipikul oleh wajib pajak dan usulan tersebut bersifat sementara sampai dengan kemungkinan dikeluarkannya ketentuan perundang-undangan perpajakan yang baru yang ada resiko ketentuan pidana.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10403
posted:1/8/2010
language:Indonesian
pages:6