HP Bantuan Parpol Kab. Nagan Raya TA 2006 by variablepitch346

VIEWS: 70 PAGES: 29

									        BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
           REPUBLIK INDONESIA


      LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN


                  ATAS


   PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
         TAHUN ANGGARAN 2006
                  PADA

  PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
                   DAN
  SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN CABANG
 PARTAI POLITIK KABUPATEN NAGAN RAYA

                   DI

              SUKA MAKMUE


    AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
      PERWAKILAN BPK-RI DI BANDA ACEH



                     Nomor     :   18/LHP/XIV.9/08/2007
                     Tanggal   :   30 Agustus 2007
                                                     DAFTAR ISI
                                                                                                                  Halaman


DAFTAR ISI .........................................................................................................    i
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ..................................................................                             1

HASIL PEMERIKSAAN ....................................................................................                  4
 I.     Gambaran Umum .......................................................................................           4
        1. Dasar Pemeriksaan..................................................................................          4
        2. Tujuan Pemeriksaan................................................................................           4
        3. Sasaran Pemeriksaan ..............................................................................           5
        4. Metode Pemeriksaan ..............................................................................            5
        5. Jangka Waktu Pemeriksaan ....................................................................                5
        6. Objek Pemeriksaan .................................................................................          6
II.     Sistem Pengendalian Intern .......................................................................              8
        1. Organisasi ...............................................................................................   8
        2. Kebijakan................................................................................................    8
        3. Prosedur .................................................................................................   9
        4. Personalia ...............................................................................................   9
        5. Perencanaan ............................................................................................     9
        6. Pencatatan ...............................................................................................   9
        7. Pelaporan ................................................................................................   10
        8. Pengawasan Intern ..................................................................................         10
III     Temuan Pemeriksaan .................................................................................            11
        1. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada Sekretariat Daerah
              Tidak Sesuai dengan Ketentuan ..............................................................              11
        2. Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik Sebesar Rp120.900.000,00
              Mendahului Pengesahan APBD TA 2006 ……………………………...                                                         14
        3. Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik untuk Tahun 2005 Sebesar
              Rp487.500.000,00 Membebani APBD TA 2006 ....................................                              17




                                                            i
Pe
4. Pelaksanaan Verifikasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik
   Sebesar Rp955.500.000,00 Tidak Sesuai dengan Ketentuan .................                           19
5. Tujuh Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan TA 2006 Sebesar
    Rp253.500.000,00 Belum Menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban
    Beserta Bukti-buktinya ............................................................................ 21
6. Penggunaan            Bantuan          Keuangan           Partai       Politik        Sebesar
    Rp214.500.000,00               Belum                Didukung            dengan          Bukti
    Pertanggungjawaban yang Lengkap dan Sah .........................................                 24




                                             ii
                      RESUME HASIL PEMERIKSAAN


        Berdasarkan pemeriksaan atas Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik
(Parpol) Tahun Angaran (TA) 2006 pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
diketahui beberapa hal sebagai berikut:
1.   Pada TA 2006 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Parpol dianggarkan
     sebesar Rp975.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp955.500.000,00 atau
     98% dari anggaran. Bantuan Keuangan tersebut ditujukan untuk membantu
     kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Parpol hasil Pemilu
     Tahun 2004 yang telah mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Nagan Raya,
     yaitu sebanyak 25 kursi untuk 12 Parpol. Alokasi pemberian bantuan
     keuangan Parpol sebesar Rp975.000.000,00 merupakan alokasi bantuan
     untuk Tahun 2005 sebesar Rp487.500.000,00 yang baru direalisasikan pada
     TA 2006 dan alokasi bantuan untuk Tahun 2006 sebesar Rp487.500.000,00.
     Dari 12 Parpol yang berhak menerima bantuan tersebut, terdapat satu Parpol
     yakni Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang tidak merealisasikan bantuan
     Parpol Tahun 2006 sebesar Rp19.500.000,00.


2.   Dari hasil penelahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terdapat empat temuan
     yang merupakan akibat dari lemahnya unsur pengendalian intern dengan
     rincian sebagai berikut:
      a. Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol pada Sekretariat Daerah tidak
          sesuai dengan ketentuan, hal ini disebabkan karena Tim Anggaran
          Eksekutif dan Tim Anggaran Legislatif dalam merencanakan dan
          membahas anggaran Bantuan Keuangan Parpol belum mempedomani
          ketentuan yang berlaku;
      b. Realisasi   Bantuan    Keuangan      Parpol   sebesar   Rp120.900.000,00
          mendahului pengesahan APBD TA 2006, hal ini disebabkan karena
          Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menyampaikan Rancangan
          APBD kepada DPRD belum tepat waktu, Kepala Bagian Keuangan dan
          Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dalam melaksanakan tugasnya tidak




                                          1
         mengikuti ketentuan yang berlaku, dan Sekretaris Daerah Kabupaten
         Nagan Raya selaku Atasan Langsung Kepala Bagian Keuangan kurang
         melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
         anggaran;
      c. Realisasi Bantuan Keuangan Parpol untuk Tahun 2005 sebesar
         Rp487.500.000,00 membebani APBD TA 2006, hal ini disebabkan
         karena    Pemerintah      Daerah       Nagan   Raya   dan   DPRD   dalam
         merencanakan,      membahas            dan   mengesahkan    APBD   belum
         mempedomani ketentuan yang berlaku;
      d. Pelaksanaan verifikasi pengajuan Bantuan Keuangan Parpol sebesar
         Rp955.500.000,00 tidak sesuai dengan ketentuan, hal ini disebabkan
         karena Bupati Nagan Raya tidak memahami tentang pentingnya
         membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi
         Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada
         Parpol;


3.   Pemeriksaan tersebut menghasilkan enam temuan pemeriksaan. Temuan-
     temuan tersebut antara lain digolongkan dalam masalah penyimpangan yang
     mengganggu kewajaran penyajian Laporan Keuangan sebanyak dua temuan
     dengan rincian sebagai berikut:
      a. Tujuh Parpol penerima Bantuan Keuangan TA 2006 sebesar
         Rp253.500.000,00 belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban
         beserta bukti-buktinya;
      b. Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol sebesar Rp214.500.000,00
         belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan
         sah.


        Untuk meningkatkan nilai manfaat dari laporan ini, maka atas berbagai
penyimpangan yang dikemukakan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia telah menyampaikan saran-saran untuk menjadi perhatian dan




                                            2
ditindaklanjuti pihak-pihak terkait, sebagaimana dapat dilihat pada Bagian III dari
Hasil Pemeriksaan ini.


                                           Banda Aceh, 30 Agustus 2007
                                        BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                            REPUBLIK INDONESIA
                                         Penanggung Jawab Pemeriksaan,




                                        DRS. H. MAULANA GINTING M. Si
                                                 NIP. 240001912




                                        3
                           HASIL PEMERIKSAAN


I. GAMBARAN UMUM

  1. Dasar Pemeriksaan
     a. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E;
     b. Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
     c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
     d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
        Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
     e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
        Keuangan;
     f. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan
        kepada Partai Politik;
     g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2005 tentang Pedoman
        Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan
        kepada Partai Politik;
     h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2006 tentang
        Perubahan Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan
        Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

  2. Tujuan Pemeriksaan
     Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan
     kepada Parpol pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Sekretariat
     Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Nagan Raya bertujuan untuk menguji
     dan menilai apakah:
     a. Sistem      Pengendalian    Intern    (SPI)    pengelolaan   dan
        pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Parpol pada
        Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Sekretariat Dewan Pimpinan
        Cabang Kabupaten Nagan Raya telah dirancang dan dilaksanakan
        secara memadai;




                                   4
   b. Entitas yang diperiksa dalam melaksanakan kegiatannya telah
      mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
      undangan tertentu;
   c. Informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah
      ditetapkan.

3. Sasaran Pemeriksaan
   Untuk mencapai tujuan pemeriksaan, maka sasaran pemeriksaan atas
   pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol pada
   Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Sekretariat Dewan Pimpinan
   Cabang Kabupaten Nagan Raya adalah:
   a. Sistem Pengendalian Intern (pengujian sistem dan pelaksanaan
      sistem);
   b. Akurasi penyajian Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol;
   c. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dalam
      pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan Parpol.

4. Metode Pemeriksaan
   Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
   kepada Parpol dilaksanakan melalui pengujian yang dilakukan dengan
   pendekatan resiko yang ditentukan melalui pemahaman dan penilaian
   efektivitas Sistem Pengendalian Intern, pengujian terinci yang dilakukan
   dengan prosedur teknik analisis, pengujian dokumen, konfirmasi, dan
   wawancara dengan pihak terkait yang direkam dalam kertas kerja
   pemeriksaan sebagai bukti pemeriksaan.

5. Jangka waktu Pemeriksaan
   Pemeriksaan dilaksanakan selama lima hari, sejak tanggal 06 s.d. 10 Juli
   2007 berdasarkan Surat Tugas Nomor 43/ST/XIV.9/06/2007 tanggal 04
   Juni 2007.




                                  5
6. Obyek Pemeriksaan
  a. Uraian Singkat Mengenai Obyek Pemeriksaan
      1)   Bantuan Keuangan kepada Parpol Kabupaten Nagan Raya
           merupakan bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh
           Pemerintah Kabupaten Nagan Raya kepada Parpol yang
           mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
           Kabupaten Nagan Raya hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
           Pemberian Bantuan Keuangan bertujuan untuk membantu
           kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Dewan Pimpinan
           Cabang (DPC) Parpol yang dalam hal ini adalah 12 DPC Parpol
           di Kabupaten Nagan Raya. Pemberian Bantuan Keuangan telah
           diatur dalam Qanun No.1 Tahun 2006 tanggal 05 Januari 2006
           tentang Bantuan Keuangan pada Parpol dalam Kabupaten Nagan
           Raya. Besarnya Bantuan Keuangan Parpol ditetapkan sebesar
           Rp19.500.000,00 per kursi. Bantuan tersebut dialokasikan
           kepada 12 Parpol yakni :
           a) Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh empat kursi;
           b) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh tiga kursi;
           c) Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh tiga kursi;
           d) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh satu kursi;
           e) Partai Bintang Reformasi (PBR) memperoleh dua kursi;
           f) Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh dua kursi;
           g) Partai Demokrat memperoleh dua kursi;
           h) Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia (PPNUI)
              memperoleh dua kursi;
           i) Partai   Demokrasi       Indonesia   –   Perjuangan   (PDI-P)
              memperoleh tiga kursi;
           j) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh satu kursi;
           k) Partai Patriot Pancasila memperoleh satu kursi dan
           l) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) memperoleh satu kursi.




                                   6
             2) Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Pemegang Kas
                  Sekretariat Pemerintah Kabupaten Nagan Raya kepada Ketua
                  atau Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Parpol dengan bukti
                  berupa surat tanda penerimaan (kuitansi) yang disetujui oleh
                  Bupati/Sekretaris Daerah.

   b. Anggaran dan Realisasi
       Anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan kepada Parpol TA 2006 untuk
       Luncuran Tahun 2005 dan Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

                                                                              (dalam Rupiah)
            Uraian                        Anggaran           Realisasi           Persentase
Bantuan Keuangan                         975.000.000,00     955.500.000,00           98,00%
Sesuai        dengan       porsi                            955.500.000,00           98,00%
yang       ditetapkan      yaitu
Rp19.500.000,00 per kursi
- Partai Golkar                                             156.000.000,00             16%
- PPP                                                       117.000.000,00             12%
- PAN                                                       117.000.000,00             12%
- PKS                                                        39.000.000,00              4%
- PBR                                                        78.000.000,00              8%
- PBB                                                        78.000.000,00              8%
- Partai Demokrat                                            78.000.000,00              8%
- PPNUI                                                      78.000.000,00              8%
- PDI-P                                                     117.000.000,00             12%
- PKB                                                        39.000.000,00              4%
- Partai Patriot Pancasila                                   39.000.000,00              4%
- PKPB                                                       19.500.000,00              2%


       Dari tabel di atas diketahui bahwa Realisasi Anggaran Bantuan Keuangan
       Parpol TA 2006 berdasarkan Draft Laporan Perhitungan Anggaran
       Kabupaten Nagan Raya TA 2006 adalah sebesar Rp955.500.000,00 atau
       98,00% dari anggaran sebesar Rp975.000.000,00. Dari realisasi tersebut,
       telah digunakan untuk pemberian Bantuan Keuangan Luncuran TA 2005
       kepada      12    Parpol          pemenang         Pemilu     Tahun        2004     sebesar
       Rp487.500.000,00            dan      TA       2006   kepada       11      Parpol    sebesar
       Rp468.000.000,00. Sementara itu satu Parpol yakni PKPB tidak
       merealisasikan bantuan keuangan untuk TA 2006.




                                                 7
II. SISTEM PENGENDALIAN INTERN


  Dalam upaya menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas penggunaan
  Bantuan Keuangan Parpol pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan
  Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Parpol di Kabupaten Nagan Raya, telah
  dilakukan pemeriksaan atas penerapan Sistem Pengendalian Intern. Hasil
  evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:

 1. Organisasi
    Secara umum, masing-masing Parpol yang memperoleh kursi di DPRD
    melalui Pemilihan Umum Tahun 2004 telah menetapkan struktur organisasi
    melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan
    Pusat masing-masing Parpol. Berdasarkan surat keputusan tersebut, secara
    garis besar kepengurusan pimpinan cabang masing-masing Parpol di
    Kabupaten Nagan Raya dipimpin oleh seorang ketua dengan satu atau lebih
    wakil ketua dibantu oleh seorang sekretaris dan seorang bendahara dengan
    satu atau lebih wakil sekretaris dan wakil bendahara. Untuk melaksanakan
    program Parpol, masing-masing Parpol membentuk bidang/bagian/seksi
    yang dipimpin oleh seorang koordinator/kepala yang membawahi beberapa
    orang anggota.

 2. Kebijakan
    Pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Parpol telah diatur dalam
    Qanun No. 1 Tahun 2006 tanggal 5 Januari 2006 tentang Bantuan Keuangan
    pada Partai Politik dalam Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan Qanun
    tersebut, Bupati Nagan Raya telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nagan
    Raya Nomor 128/SK/2006 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan
    Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam
    Kabupaten Nagan Raya. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten
    Nagan Raya dan DPRD menyepakati pengelolaan Bantuan Keuangan
    Parpol tersebut di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dan bukan pada
    Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang dan
    Linmas).




                                       8
3. Prosedur
  Prosedur pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Parpol belum sepenuhnya
  berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, terdapat
  pencairan dana bantuan parpol dilaksanakan mendahului pengesahan
  APBD. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi pengajuan bantuan tersebut,
  Pemerintah Kabupaten Nagan Raya belum membentuk Tim Penelitian dan
  Pemeriksaan     Persyaratan   Administrasi     Pengajuan,   Penyerahan   dan
  Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam
  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005.

4. Personalia
  Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pemerintah
  Kabupaten Nagan Raya terutama untuk pelaksanaan pemberian bantuan
  keuangan kepada Parpol belum memadai. SDM yang ada belum
  diberdayakan sepenuhnya dalam pelaksanaan pemberian bantuan tersebut
  sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2006.

5. Perencanaan
  Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di
  wilayah Kabupaten Nagan Raya, maka perlu disusun suatu perencanaan
  kegiatan yang dibiayai dari anggaran belanja APBD TA 2006 dengan
  mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
  Kelemahan      yang ditemukan     dalam      perencanaan    yaitu Pemerintah
  Kabupaten Nagan Raya telah merealisasikan dana bantuan Parpol Luncuran
  TA 2005 yang dianggarkan di TA 2006. Selain itu beberapa Parpol
  penerima bantuan keuangan tersebut tidak menyertakan perencanaan
  penggunaan bantuan keuangan secara terinci pada saat pengajuan
  permohonan bantuan.
6. Pencatatan

  Pelaksanaan pencatatan atas transaksi keuangan daerah untuk Belanja
  Bantuan Keuangan Parpol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya
  pada umumnya telah memadai dan berpedoman pada ketentuan yang ada.




                                    9
7. Pelaporan
  Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka setiap Parpol penerima
  bantuan keuangan TA 2006 wajib membuat laporan pertanggungjawaban
  penggunaan bantuan keuangan tersebut paling lambat empat bulan setelah
  berakhirnya tahun anggaran. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2007, dari 12
  Parpol penerima bantuan keuangan tersebut, hanya empat Parpol yang
  menyerahkan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagai bentuk
  pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuangan.

8. Pengawasan Intern
  Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Nagan Raya sebagai aparat
  pengawas intern daerah belum melaksanakan pengawasan terhadap
  pengeluaran bantuan keuangan kepada Parpol.




                                 10
III. Temuan Pemeriksaan

 1. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada Sekretariat Daerah
    Tidak Sesuai dengan Ketentuan


           Pada TA 2006 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengalokasikan
    anggaran     Belanja Bagi         Hasil    dan    Bantuan    Keuangan Parpol        sebesar
    Rp487.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp487.500.000,00 (100% dari
    anggaran) untuk bantuan Luncuran TA 2005 dan sebesar Rp487.500.000,00
    dengan realisasi sebesar Rp468.000.000,00 (96% dari anggaran) untuk bantuan
    TA 2006. Bantuan tersebut diberikan untuk 12 Parpol yang memperoleh kursi di
    DPRD dengan jumlah bantuan sebesar Rp19.500.000,00 untuk setiap perolehan
    kursi di DPRD. Adapun rincian Parpol yang berhak menerima bantuan keuangan
    adalah sebagai berikut :
                                                   Alokasi         Realisasi
                                                                                    Realisasi
                                       Jumlah      Jumlah           Bantuan
     No          Nama Partai                                                        Bantuan
                                                   Bantuan         Luncuran
                                       Kursi                                        TA 2006
                                                  per Tahun         TA 2005
                                                                                     (Rp)
                                                     (Rp)             (Rp)
      1.   Partai Golkar                 4       78.000.000,00    78.000.000,00    78.000.000,00
      2.   PPP                           3       58.500.000,00    58.500.000,00    58.500.000,00
      3.   PAN                           3       58.500.000,00    58.500.000,00    58.500.000,00
      4.   PKS                           1       19.500.000,00    19.500.000,00    19.500.000,00
      5.   PBR                           2       39.000.000,00    39.000.000,00    39.000.000,00
      6.   PBB                           2       39.000.000,00    39.000.000,00    39.000.000,00
      7.   Partai Demokrat               2       39.000.000,00    39.000.000,00    39.000.000,00
      8.   PPNUI                         2       39.000.000,00    39.000.000,00    39.000.000,00
      9.   PDI-P                         3       58.500.000,00    58.500.000,00    58.500.000,00
     10.   PKB                           1       19.500.000,00    19.500.000,00    19.500.000,00
     11.   Partai Patriot Pancasila      1       19.500.000,00    19.500.000,00    19.500.000,00
     12.   PKPB                          1       19.500.000,00    19.500.000,00             0,00
                   T o t a l             25     487.500.000,00   487.500.000,00   468.000.000,00



           Untuk mengelola anggaran tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten
    Nagan Raya menyepakati anggaran bantuan keuangan Parpol dikelola oleh
    Sekretariat Daerah dan anggarannya ditampung dalam mata anggaran Belanja
    Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.



                                                 11
       Dalam teknis pelaksanaannya, apabila Parpol mengajukan permohonan
bantuan keuangan, maka Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah melakukan
telaah atas pengajuan tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati dalam
mengambil keputusan. Kantor Kesbang dan Linmas khususnya Seksi Hubungan
Antar Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual yang seharusnya menangani
bantuan keuangan Parpol tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung
dalam pengelolaan bantuan keuangan Parpol tersebut.

       Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan
   atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman
   Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada
   Partai Politik Pasal 18 yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban
   Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten/Kota disampaikan oleh
   Pimpinan Partai Politik Provinsi kepada Bupati/Walikota melalui Kepala
   Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya paling lambat
   4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
b. Peraturan Bupati Nagan Raya No. 154 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas pada
   Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya Pasal 54 ayat (1)
   menyatakan Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual
   mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan
   Perlindungan Masyarakat dalam menyiapkan dan menyusun perumusan
   kebijakan fasilitasi pelaksanaan hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif,
   ormas dan OKP, LSM, Parpol dan melakukan penanganan masalah aktual
   yang dihadapi sesuai dengan kewenangan daerah.
c. Lampiran Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 128/SK/2006 tentang
   Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan
   Keuangan kepada Partai Politik dalam Kabupaten Nagan Raya Bab IV huruf
   (a) menyatakan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik
   disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesbang dan Linmas
   Kabupaten Nagan Raya.




                                       12
       Kondisi tersebut mengakibatkan pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol
pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah tidak sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya dan sekaligus mengeliminir tugas pokok dan fungsi Kantor
Kesbang dan Linmas.

       Kondisi tersebut terjadi karena Tim Anggaran Eksekutif dan Tim
Anggaran Legislatif dalam merencanakan dan membahas anggaran Bantuan
Keuangan Parpol belum mempedomani ketentuan yang berlaku.

       Kepala Bagian Tata Pemerintahan menjelaskan bahwa hal tersebut tidak
dimaksudkan untuk mengeliminir tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbang dan
Linmas. Untuk memudahkan pengontrolan dana Bantuan Keuangan Parpol, maka
bantuan keuangan parpol tersebut dikelola oleh Sekretariat Daerah. Di masa yang
akan datang pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol tersebut akan mengikuti
mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

       Saran BPK-RI:
a. Bupati Nagan Raya agar menegur secara tertulis Tim Anggaran Eksekutif
   supaya dalam menempatkan Pos Bantuan Keuangan Parpol mempedomani
   ketentuan yang berlaku.
b. Ketua DPRD Nagan Raya agar menegur secara tertulis Tim Anggaran
   Legislatif supaya dalam menempatkan Pos Bantuan Keuangan Parpol
   mempedomani ketentuan yang berlaku.




                                      13
2. Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik Sebesar Rp120.900.000,00
  Mendahului Pengesahan APBD TA 2006


         Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menyampaikan Nota Pengesahan
  Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) TA 2006 kepada DPRD
  tanggal 14 Maret 2006. APBD Pemerintah Kabupaten Nagan Raya TA 2006
  disahkan pada tanggal 18 Mei 2006 dan diundangkan dalam Peraturan Daerah
  (Qanun) Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2006 dan perda tersebut
  selanjutnya ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
         Hasil pemeriksaan atas dokumen Kartu Pengawasan Kredit diketahui
  adanya penerbitan SPM Nomor 18/PK/2006 tanggal 12 April 2006 sebesar
  Rp1.255.000.000,00 yang akan digunakan untuk Bantuan Bagi Hasil dan
  Bantuan Keuangan. Dalam penerbitan SPM tersebut, terdapat alokasi untuk
  Bantuan Keuangan Parpol (Luncuran TA 2005) sebesar Rp125.000.000,00.
         Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pertanggungjawaban Bantuan
  Keuangan Parpol Luncuran TA 2005, terdapat realisasi Bantuan Keuangan
  Parpol sebesar Rp120.900.000,00 yang mendahului pengesahan APBD TA 2006,
  dengan rincian sebagai berikut :
                                             Tgl.             Realisasi         Penerima
    No    Perincian Penggunaan Uang
                                           Kuitansi            (Rp)                (Rp)
    1.   Bantuan kepada PDI-P dalam      14 Maret 2006                      M. Din Idris (Ketua
         rangka mengikuti Rakerda di                        15.000.000,00   DPC)
         Banda Aceh
    2.   Bantuan kepada PDI-P dalam     16 Januari 2006                     M. Din Idris (Ketua
         rangka Kopuda di Langsa                            10.000.000,00   DPC)
    3.   Bantuan kepada PAN dalam       13 Pebruari 2006                    Said Kahar.MZ, SE
         rangka pelaksanaan rapat                            5.000.000,00   (Sekretaris DPD)
         pimpinan
    4.   Bantuan kepada PAN dalam       23 Pebruari 2006                    Said Kahar.MZ, SE
         rangka mengikuti Muswil ke-2                       25.000.000,00   (Sekretaris DPD)
         di Banda Aceh
    5.   Bantuan kepada Partai Golkar   17 Pebruari 2006                    M. Kasem Ibrahim,
                                                            50.000.000,00   B,Sc (Ketua DPD)
    6.   Bantuan kepada PKPB dalam       02 Maret 2006                      Danda Runtala
         rangka mengikuti Rapimda di                         6.500.000,00
         Banda Aceh
    7.   Bantuan kepada PBB dalam        02 Maret 2006                      T. Jamalul Adil
         rangka mengikuti Musyawarah                         9.400.000,00   (Sekretaris DPC)
         Kerja Wilayah di Langsa
                                                           120.900.000,00




                                           14
       Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
   Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 25 yang menyatakan bahwa
   tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat
   dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang APBD dan
   ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
   Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja
   Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
   Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 49 ayat (1)
   menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD
   tidak dapat dilakukan sebelum rancanan Peraturan Daerah tentang APBD
   disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

       Kondisi tersebut mengakibatkan pengeluaran keuangan daerah sebesar
Rp120.900.000,00 melanggar prinsip-prinsip disiplin anggaran dan membuka
peluang terjadinya penyalahgunaan dana APBD TA 2006.

       Kondisi tersebut terjadi karena :
a. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menyampaikan Rancangan APBD
   kepada DPRD belum tepat waktu.
b. Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dalam
   melaksanakan tugasnya tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.
c. Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya selaku Atasan Langsung Kepala
   Bagian Keuangan kurang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
   pelaksanaan anggaran.

       Atas temuan tersebut, Kepala Bagian Tata Pemerintahan menjelaskan
bahwa penyampaian RAPBD akan diupayakan tepat waktu dan dalam
pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol tersebut akan dijalankan sebagaimana
mestinya dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian sehingga pelaksanaan
anggaran dapat berjalan dengan baik.




                                           15
      Saran BPK-RI:
      Bupati Nagan Raya agar :
a. Dalam menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD dilaksanakan secara
   tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Menegur secara tertulis Sekretaris Daerah supaya dalam melaksanakan
   tugasnya mempedomani ketentuan yang berlaku.
c. Memerintahkan Sekretaris Daerah Nagan Raya untuk menegur secara tertulis
   Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perbendaharaan supaya
   dalam melaksanakan tugasnya mempedomani ketentuan yang berlaku.




                                      16
3. Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik untuk Tahun 2005 Sebesar
  Rp487.500.000,00 Membebani APBD TA 2006


         Pada TA 2006 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengalokasikan
  anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Parpol Luncuran TA 2005
  sebesar Rp487.500.000,00 untuk 12 Parpol yang memperoleh kursi di DPRD atau
  sebesar Rp19.500.000,00 untuk setiap perolehan kursi di DPRD. Adapun realisasi
  anggaran tersebut adalah sebesar Rp487.500.000,00 atau 100% dari anggaran.
         Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Dana Bantuan
  Keuangan Parpol tersebut diketahui bahwa Parpol penerima bantuan TA 2005
  adalah sebagai berikut :
           No              Nama Partai           Jumlah Kursi   Jumlah Bantuan
                                                                     (Rp)
           1.    Partai Golkar                        4            78.000.000,00
           2.    PPP                                  3            58.500.000,00
           3.    PAN                                  3            58.500.000,00
           4.    PKS                                  1            19.500.000,00
           5.    PBR                                  2            39.000.000,00
           6.    PBB                                  2            39.000.000,00
           7.    Partai Demokrat                      2            39.000.000,00
           8.    PPNUI                                2            39.000.000,00
           9.    PDI-P                                3            58.500.000,00
           10.   PKB                                  1            19.500.000,00
           11.   Partai Patriot Pancasila             1            19.500.000,00
           12.   PKPB                                 1            19.500.000,00
                            T o t a l                25           487.500.000,00



         Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :
  a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal
     11 menyatakan tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1
     Januari sampai dengan 31 Desember.
  b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
     Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta
     Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
     Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan



                                            17
   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 2 ayat (3) menyatakan
   belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah
   dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah.

       Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi dana Bantuan Keuangan Parpol
untuk TA 2005 sebesar Rp487.500.000,00 membebani APBD TA 2006.

       Kondisi tersebut terjadi karena Pemerintah Daerah Nagan Raya dan DPRD
dalam merencanakan, membahas dan mengesahkan APBD belum mempedomani
ketentuan yang berlaku.

       Atas temuan tersebut, Kepala Bagian Tata Pemerintahan menjelaskan
bahwa untuk masa mendatang akan dilaksanakan sesuai ketentuan khususnya
dalam merencanakan, membahas dan mengesahkan APBD.

       Saran BPK-RI:
       Bupati Nagan Raya agar menegur secara tertulis Tim Anggaran Eksekutif
supaya dalam mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan Parpol mempedomani
ketentuan yang berlaku.




                                     18
4. Pelaksanaan Verifikasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Sebesar
   Rp955.500.000,00 Tidak Sesuai dengan Ketentuan

          Pada TA 2006 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengalokasikan
   anggaran   Belanja Bagi     Hasil     dan     Bantuan     Keuangan Parpol          sebesar
   Rp487.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp487.500.000,00 (100% dari
   anggaran) untuk bantuan Luncuran TA 2005 dan sebesar Rp487.500.000,00
   dengan realisasi sebesar Rp468.000.000,00 (96% dari anggaran) untuk bantuan
   TA 2006. Bantuan tersebut diberikan untuk 12 Parpol yang memperoleh kursi di
   DPRD dengan jumlah bantuan sebesar Rp19.500.000,00 untuk setiap perolehan
   kursi di DPRD.
          Hasil pemeriksaan atas dokumen pengajuan bantuan keuangan Parpol
   diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tidak membentuk Tim
   Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan
   Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan
   Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005. Pada saat Parpol mengajukan
   permohonan bantuan keuangan, maka Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat
   Daerah membuat Telaah Staf atas pengajuan tersebut. Dalam Telaah Staf tersebut,
   Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah menyampaikan informasi tentang
   sisa anggaran yang tersedia untuk masing-masing Parpol serta kelengkapan
   persyaratan administrasi.

          Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
   Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan
   Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pasal 7 :
   -   Ayat (1) menyatakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi
       pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai
       politik tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Penelitian dan
       Pemeriksaan    Persyaratan      Administrasi       Pengajuan,      Penyerahan     dan
       Penggunaan    Bantuan   Keuangan          kepada     Partai     Politik   di   tingkat
       Kabupaten/Kota;
   − Ayat (2) menyatakan tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
       pada ayat (1) di tingkat Kabupaten/Kota diketuai Kepala Badan/Kantor



                                            19
   Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari
   Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan unsur Sekretariat Daerah;
− Ayat (3) menyatakan pembentukan Tim penelitian dan pemeriksaan
   sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
   Bupati/Walikota;

          Kondisi tersebut mengakibatkan pemberian bantuan keuangan kepada
Parpol tidak terkendali dan berpeluang disalahgunakan.

          Kondisi tersebut terjadi karena Bupati Nagan Raya tidak memahami
tentang pentingnya membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan
Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada
Parpol.

          Kepala Bagian Tata Pemerintahan menjelaskan bahwa di masa yang akan
datang akan melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi
pengajuan bantuan keuangan Parpol sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

          Saran BPK-RI:
          Bupati Nagan Raya agar membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan
Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan
Keuangan kepada Parpol yang diketuai oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas.




                                       20
5. Tujuh Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan TA 2006 Sebesar
  Rp253.500.000,00 Belum Menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban
  Beserta Bukti-buktinya


          Pada TA 2006 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengalokasikan
  anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Parpol TA 2006 sebesar
  Rp487.500.000,00 untuk 12 Parpol yang memperoleh kursi di DPRD atau sebesar
  Rp19.500.000,00 untuk setiap perolehan kursi di DPRD. Adapun realisasi
  anggaran tersebut adalah sebesar Rp468.000.000,00 atau 96% dari anggaran yang
  diberikan kepada 11 Parpol. Sisa anggaran sebesar Rp19.500.000,00 terjadi
  karena adanya satu Parpol yakni PKPB yang tidak mengajukan permohonan
  bantuan Parpol.
          Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006
  tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan
  Keuangan kepada Partai Politik, Pimpinan Parpol Kabupaten/Kota harus
  menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati/Walikota
  melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau
  sebutan lainnya paling lambat empat bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
          Hasil pemeriksaan atas penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Dana
  Bantuan Keuangan Parpol diketahui bahwa dari 11 Parpol yang merealisasikan
  Bantuan Keuangan TA 2006 tersebut, terdapat tujuh parpol penerima bantuan
  keuangan belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
  Bantuan beserta bukti-buktinya. Adapun Parpol tersebut adalah sebagai berikut :
   No                     Nama Partai            Jumlah Kursi   Jumlah Bantuan
                                                                     (Rp)
    1.   PAN                                          3            58.500.000,00
    2.   PKS                                          1             19.500.000,00
    3.   PBB                                          2             39.000.000,00
    4.   PPNUI                                        2             39.000.000,00
    5.   PDI-P                                        3             58.500.000,00
    6.   PKB                                          1             19.500.000,00
    7.   Partai Patriot Pancasila                     1             19.500.000,00
                           T o t a l                  13           253.500.000,00




                                         21
       Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :
a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
   Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja
   Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
   Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 49 ayat (5) yang
   menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang
   lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan
   kepada Partai Politik Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa laporan
   penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota
   disampaikan kepada Bupati/Walikota setelah diaudit berdasarkan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman
   Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada
   Partai Politik pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan penggunaan
   bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten/Kota disampaikan oleh
   Pimpinan Partai Politik Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui
   Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau
   sebutan lainnya paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun
   anggaran.

       Kondisi tersebut mengakibatkan pemberian Bantuan Keuangan kepada
tujuh Parpol sebesar Rp253.500.000,00 belum dapat dinilai kebenaran
penggunaannya.

       Kondisi tersebut terjadi karena:
a. Ketua DPC dan Bendahara         DPC Parpol tidak mematuhi ketentuan yang
   berlaku.
b. Sekretariat   Daerah   dhi.   Bagian        Pemerintahan   belum    melaksanakan
   pengawasan dan pengendalian.

       Kepala Bagian Tata Pemerintahan menjelaskan bahwa Parpol yang belum
menyampaikan     pertanggungjawaban        beserta    bukti-buktinya   akan   segera




                                          22
ditindaklanjuti   dan   akan   mengupayakan   pembinaan,   pengawasan    dan
pengendalian terhadap Parpol yang mendapat bantuan keuangan.


       Saran BPK-RI:
       Bupati Nagan Raya agar menginstruksikan kepada Sekretaris daerah untuk
mengingatkan kepada Pengurus DPC PAN, PKS, PBB, PPNUI, PDI-P, PKB, dan
Partai Patriot Pancasila supaya menyerahkan laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana bantuan keuangan beserta bukti-buktinya. Apabila masing-
masing pengurus DPC tersebut belum membuat laporan pertanggungjawaban
beserta buktinya, maka dana bantuan keuangan parpol berikutnya tidak akan
direalisasikan.




                                     23
6. Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sebesar Rp214.500.000,00
   Belum Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap dan Sah


             Pada TA 2006 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengalokasikan
   anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Parpol TA 2006 sebesar
   Rp487.500.000,00. Bantuan tersebut diberikan untuk 12 Parpol yang memperoleh
   kursi di DPRD dengan jumlah bantuan sebesar Rp19.500.000,00 untuk setiap
   perolehan kursi di DPRD. Adapun rincian Parpol yang berhak menerima bantuan
   keuangan tersebut, adalah sebagai berikut :
                                            Jumlah          Alokasi         Realisasi
       No           Nama Partai                             Jumlah         Bantuan TA
                                            Kursi
                                                          Bantuan (Rp)      2006 (Rp)
        1.    Partai Golkar                   4           78.000.000,00    78.000.000,00
        2.    PPP                             3           58.500.000,00    58.500.000,00
        3.    PAN                             3           58.500.000,00    58.500.000,00
        4.    PKS                             1           19.500.000,00    19.500.000,00
        5.    PBR                             2           39.000.000,00    39.000.000,00
        6.    PBB                             2           39.000.000,00    39.000.000,00
        7.    Partai Demokrat                 2           39.000.000,00    39.000.000,00
        8.    PPNUI                           2           39.000.000,00    39.000.000,00
        9.    PDI-P                           3           58.500.000,00    58.500.000,00
       10.    PKB                             1           19.500.000,00    19.500.000,00
       11.    Partai Patriot Pancasila        1           19.500.000,00    19.500.000,00
       12.    PKPB                            1           19.500.000,00             0,00
                      T o t a l               25      487.500.000,00      468.000.000,00


             Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Dana Bantuan
   Keuangan Parpol TA 2006 diketahui empat Parpol penerima bantuan yakni Partai
   Golkar, PPP, Partai Demokrat, dan PBR sebesar Rp214.500.000,00 telah
   menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, sedangkan tujuh Parpol yakni
   PAN, PKS, PBB, PPNUI, PDI-P, PKB dan Partai Patriot Pancasila, penerima
   bantuan      keuangan          sebesar      Rp253.500.000,00            belum      menyerahkan
   pertanggungjawabannya. Sementara satu Parpol yakni PKPB tidak menyampaikan
   laporan pertanggungjawaban karena Parpol tersebut tidak merealisasikan bantuan
   keuangan.




                                                     24
       Hasil pemeriksaan selanjutnya diketahui bahwa pertanggungjawaban
bantuan Parpol yang telah disampaikan belum didukung dengan bukti yang
lengkap dan sah, yaitu sebagai berikut :
                                                Jumlah   Jumlah Bantuan
         No               Nama Partai
                                                 Kursi        (Rp)
          1.   Partai Golkar                      4          78.000.000,00
          2.   PPP                                3          58.500.000,00
          3.   PBR                                2          39.000.000,00
          4.   Partai Demokrat                    2          39.000.000,00
                               T o t a l          11        214.500.000,00


       Bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap seperti penggunaan bantuan
untuk membayar honorarium tidak didukung dengan Surat Keputusan dari
DPD/DPC tentang penetapan honorarium, pembayaran sewa kantor tidak disertai
dengan perjanjian sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Kelengkapan bukti
pertanggungjawaban tersebut sangat penting untuk memberikan keyakinan bahwa
penggunaan bantuan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

       Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan bahwa setiap
pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak
yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

       Kondisi tersebut mengakibatkan penggunaan Dana Bantuan Keuangan
Parpol sebesar Rp214.500.000,00 belum memenuhi syarat sebagai sahnya suatu
pertanggungjawaban.

       Kondisi tersebut terjadi karena:
a. Bendahara DPC Parpol tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam
   menyampaikan dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan
   Parpol.
b. Ketua DPC Parpol lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian
   internal Partai.




                                           25
       Kepala   Bagian    Tata    Pemerintahan    menjelaskan   bahwa   bukti
pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Parpol tersebut akan segera
dilengkapi.

       Saran BPK-RI:
       Bupati Nagan Raya agar menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah
untuk mengingatkan kepada :
a. Bendahara DPC Partai Golkar, PPP, PBR, dan Partai Demokrat untuk
   melengkapi bukti-bukti pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang
   berlaku. Apabila masing-masing pengurus DPC tersebut tidak menyerahkan
   laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, maka dana bantuan
   keuangan parpol berikutnya tidak akan direalisasikan.
b. Ketua DPC Partai Golkar, PPP, PBR, dan Partai Demokrat supaya
   meningkatkan pengawasan dan pengendalian.




                                           BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                 REPUBLIK INDONESIA




                                      26

								
To top