Otonomi Daerah dan peluang kehancuran sumberdaya alam dan lingkungan by kellena98

VIEWS: 833 PAGES: 15

									                      Otonomi Daerah dan tantangan
                        kelestarian sumberdaya alam1
                                    Oleh : Gladi Hardiyanto2


Quo Vadis Otonomi Daerah….

Otonomi yang dalam bahasa Yunani “outonomos” artinya keputusan sendiri. Otonomi
daerah secara umum diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundangan. Otonomi        adalah sihir3, dengan
mantra-mantra ampuhnya desentralisasi, dekonsentrasi, tugas perbantuan, dan bahkan
devolusi. Mantra inipun diyakini ampuh sebagai solusi atas sistem politik negara yang
terpusat sebelumnya dan mendinginkan berbagai tuntutan daerah untuk memisahkan diri
dari negara kesatuan Republik Indonesia. Basis idea yang diyakini adalah bahwa dengan
otonomi yang lebih dipahami sebagai politik desentralisasi atau upaya mendistribusikan
kewenangan lebih luas pada pemerintah daerah, akan memungkinkan dekatnya rakyat
pada proses politik. Lebih jauh ada kesempatan bagi gerakan rakyat- yang terorganisir-
untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik lokal4. Daerah dalam era
otonomi pun diberi kesempatan untuk membuat dan mengembangkan kebijakannya
sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Meski bukan barang dan ide baru –
karena sejak orde lama sudah banyak peraturan perundangan yang dikeluarkan
pemerintah mengenai otonomi5-, Kelahiran Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999, tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diyakini sebagai era baru otonomi daerah
diIndonesia. Bulan Januari tahun 2001, dicanangkan sebagai awal implementasinya,
setelah berbagai peraturan pemerintah pendukung kedua undang-undang tersebut selesai
dibuat.

Selanjutnya apa yang kemudian terjadi selama 2 tahun implementasinya?Siapa yang
paling merasakan implikasinya?Dua pertanyaan tersebut tidak mudah untuk dijawab,
karena memang pelaksanaan otonomi daerah baru seumur bayi. Akan tetapi indikasi
ketidakberesan pelaksanaan dan juga implikasinya, baik pada masyarakat maupun
lingkungan dan sumberdaya alam pasti sudah sama-sama kita rasakan. Konflik
penyelenggara negara antara pusat dan daerah, sering kita baca dan dengar. Tafsir
otonomi lebih dipahami sebagai peluang daerah untuk merebut kekayaan pemerintah

1
  Disampaikan pada Seminar Nasional “Otonomi dan Lingkungan”…yang diselenggarakan KAMU Fak.
Geografi UGM di Yogyakarta, 20 April 2003.
2
  Pengurus Yayasan DAMAR Yogyakarta (www.damar.or.ir;damaryogya@ygy.centrin.net.id)
3
  Ungkapan ini penulis baca pertama kali pada Seri Kajian Komuniti Forestri, terbitan LATIN-Bogor.
4
  Pandangan Gunawan Mohammad yang dikutip Tim Yappika (2001)
5
  UU No.1/1945 tentang Pembentukan KomNas pemerintahan daerah…, UU No 22/1948 tentang
pemerintahan daerah, UU No.1/1957 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah, UU No. 18 /1965 tentang
Pokok2 Pemerintahan Daerah..
pusat atau lebih elegan mengambil kembali hak-hak daerah atas sumberdaya alam yang
selama ini diambil pemerintah pusat. Sedangkan bagi pemerintah pusat hal ini justru
menjadi kesempatan untuk melempar dan meringankan beban atas terjadinya krisis
multidimensional selama ini. Diakui atau tidak wacana otonomi lebih bersifat desakan
dari luar, akibat terpuruknya negara ini,baik oleh jeratan hutang luar negeri yang dimotori
IMF dan Bank Dunia, maupun krisis kepercayaan akibat tidak ada seorang pemimpin
yang “kuat” yang bisa segera membawa negeri ini keluar dari krisis6.


Tabel kronologi dibawah ini menggambarkan peran dan desakan faktor eksternal pada
pembaharuan kebijakan di sektor Kehutanan.7
Tahun dan Tanggal   Peristiwa
1997
8 Oktober           Indonesia mendapat persetujuan pinjaman dari IMF
31 Oktober          Program IMF diumumkan;WB menyatakan sejumlah US$4,5 billion untuk program 3 tahun
5 Nopember          IMF menyetujui $ 10 billion pinjaman sebagai bagian dari bantuan multilateral
                    WB menyetujui US $ 10 billion sebagai stand-by credit untuk Indonesia dan mengeluarkan
                    US$3 billion
4 Desember          WB Menyetujui bantuan technikal assistance sebesar $20 million untuk perbaikan struktur
                    perbankan
1998
Januari             Manajemen IMF ke JKT konsultasi dengan presiden Soeharto untuk mempercepat
                    implementasi program reformasi
15 Januari          Indonesia merumuskan memorandum of economic and financial policies yang kedua setelah
                    disetujui IMF
21 Januari          Pengumuman Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang penghapusan hambatan ekspor
                    log, plywood,kayu gergajian, penghapusan kuota ekspor log, serta penghapusan hambatan
                    ekspor lampit.
11 Februari         Diskusi panel membahas “resources rent taxes diselenggarakan oleh ditjen pengusahaan hutan,
                    Dephutbun
7 Maret             IMF mengumumkan penundaan pinjaman $ 3 billion akibat transis di pemerintahan
1 April             Penghapusan investor asing dalam perdagangan beras
8 April             Indonesia-IMF menandatangani review ketiga letter of intens
10 April            Indonesia mengeluarkan supplementary memorandum of economic anda financial policies on
                    additional measures
20 April            Keputusan mengenai resources rent taxes untuk log,sawn timber, dan barang tambang
                    berdasrkan PP No.51/1998,No.52/1998,dan Keppres No.67/1998
22 April            Keputusan Menkeu No.24/KMK.01/1998 dalam penetapan tarif dan prosedur pembayarannya
                    serta pembayaran pajak ekspor untuk komoditi tertentu

                    Pengurangan pajak ekspor untuk log,kayu gergajian, rotan dan bahan mineral sebesar 30% pada
                    April 1998;20 % pada akhir Desember 1998;15% pada akhir Desember 1999; dan 10 % pada
                    akhir Desember 2000 (Kepmenkeu No.241/KMK.01/1998)

                    Penghapusan larangan ekspor crude palm oil dan menggantikannya dengan pajak ekspor
                    sebesar 40%, ( Keptusan Menperindag No.181/MPP/Kep/4/1998 dan KepMenKeu
                    No.242/KMK.01/1998)
4 Mei               Pemerintah menaikkan tarif bensin-terjadi berbagai demonstrasi di berbagai kota

                    Pengurangan subsidi pada tarif listrik,berdasarkan Keppres No.69/1998 dan No.70/1998
5 Mei               PP No.59/1998 tentang macam tarif untuk penghasilan non pajak
12 Mei              Empat orang mahasiswa meninggal dalam demonstrasi di Jakarta
14 Mei              Penjarahan terjadi di beberapa tempat di Jakarta

6
  Analisis yang lebih mendalam silahkan baca di buku Otonomi Daerah Sumberdaya Alam Lingkungan hal.
17-25, Lapera Pusataka Utama ( 2001)
7
  diadopsi dari Hariadi Kartodirjo ( 1999)
15-17 Mei           IMF,Embassies,perusahaan asing, dan WB melakukan evakuasi dari jakarta
18 Mei              WB menunda dua jenis pinjaman ($1billion SAL,$225 million untuk kemiskinan)
19 Mei              Mahasiswa menduduki kompleks DPR/MPR
20 Mei              DPR dan beberapa perwakilan mahasiswa memberi peringatan kepada presiden Soeharto untuk
                    segera turun.
21 Mei              Presiden Soeharto turun digantikan Habibie
26 Mei              Personal lembaga2 asing kembali ke Jakarta
26-27 Mei           Delegasi IMF tiba untuk menyatakan pencairan utang US$ 1 billion
4 Juni              Dikeluarkan KepMenHutBun No.598/Kpts-II/1998 tentang Pajak Sumberdaya Hutan
24 Juni             Indonesia mengeluarkan supplementary memorandum of economic and financial policies on
                    additional measures
29 Juni             Keputusan MenHutBun No.521/Kpts-II/1998 tentang pembentukan komie reformasi
                    pembangunan kehutanan dan perkebunan
2 Juli              Pemerintah mengeluarkan statements of development policy sebesar $ 1 billion hutang dari WB

                    Pertemuan informal antara WB,Dephutbun dan CGIF di Jerman membahas pembaharuan
                    kebijakan kehutanan
14 Juli             WB menyetujui hutang sebesar US$44,7 million untuk projek kesehatan
29 Juli             Pemerintah mengeluarkan “ letter of intent and memorandum of economic and financial
                    policies on additional measures
27 Agustus          CGIF mengadakan forum membahas draft PP pengganti PP No. 21/1970 tentang HPh dan
                    HPHH
10 Septemb          Kepmenhutbun no.36/Kpts-II/1998 tentang tebang pilih tanam jalur
11 September        Indonesia mengeluarkan “letter of intent and memorandum of economic and financial policies”
16 Sept             Pertemuan oleh CGIF tentang pelaksanaan reformasi pembangunan khutanan di Jakarta. WB
                    sebagai resource person utama yang menyatakan adanya structural adjusment loan (SAL)
7 Okt               Kepmenhutbun No.677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan
19 Okt              Indonesia mengeluarkan “ letter of inten and memorandum of economic and financial policies”
2 Nopember          CGIF mengadakan diskusi yang membahas rancangan UU Kehutanan yang disusun komite
                    RPKP
9 Nopember          Kepmenhutbun no. 728/Kpts-II/1998 tentang pembatasan luas HPH dan perkebunan
10 Nopember         Kepmenhutbun no.732/Kpts-II/1998 tentang tatacara pembaharuan HPH dan No.731/Kpts-
                    II/1998 tentang lelang HPH
13 Nopember         Indonesia mengeluarkan latter of intent and memorandum of economic and financial policies
1999
27 Januari          PP No.6/1999 tentang HPh dan HPHH
9 Februari          WB menyetujui untuk mencairkan hutang sebesar $ 400 million
21 Februari         Indonesia-Policy Reform support Loan II dikeluarkan pada April 1999
10 Maret            WB mengeluarkan interim country assistance strategy untuk Indonesia
…
30 September *      Undang-undang kehutanan no.41/1999 ditandatangani Presiden


Catatan : UU No. 22/1999 ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1999, sementara UU No. 25/1999 ditandatangani
presiden BJ Habibie pada tanggal 19 Mei 1999


Tabel kronologi diatas sedikit banyak menggambarkan desakan pihak luar(asing) pada
negeri kita. Itupun baru contoh di sektor kehutanan, yang memang sejak masa krisis getol
dituntut untuk terciptanya desentralisasi pengelolaannya.

Dari segi kebijakan, munculnya UU No. 22 dan 25, ternyata pada satu sisi tidak lantas
sejalan dengan peraturan perundangan lainnya (lebih lengkap bisa dilihat paa lampiran
matriks sederhana peraturan perundangan SDA dan lingkungan hidup Indonesia),
khususnya tentang sumberdaya alam yang notabene obyek yang paling krusial di
perebutkan. Sebagai contoh dalam Undang-undang No. 22/1999 dinyatakan bahwa
kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali
kewenangan dalam bidang (1) politik luar negeri, (2) pertahanan keamanan, (3) peradilan,
(4) moneter dan fiskal, (5) agama, dan (6) kewenagan lainnya (Bab III, pasal 7).
Kewenangan lainnya disebutkan dalam ayat 2 pasal tersebut adalah (1)kebijakan tentang
perencanaan nasional dan penendalian pembangunan nasional secara makro, (2)dana
perimbangan keuangan, (3) sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian
negara, (4) pembinaan dan pemberdayaan SDM, (5) pendayagunaan sumberdaya alam,
(6) teknologi tinggi yang strategis, (7) konservasi, (8) standarisasi nasional. Selanjutnya
kaitannya dengan sumberdaya alam pada pasal 10 disebutkan Daerah berwenang
mengelola sumberdaya nasional yang tersedia diwilayahnya sesuai dengan peraturan
perundangan.

Dari hal diatas ada dualisme istilah8 dalam manajemen sumberdaya alam, yaitu
pendayagunaannya menjadi wewenang pemerintah pusat dan pengelolaannya menjadi
wewenang pemerintah daerah. Misalnya sumberdaya alam berupa hutan, maka daerah
harus melihat pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan, yang
oleh banyak kalangan masih terkesan sentralistik. Itulah kenapa otonomi daerah masih
setengah hati, bahkan banyak yang bilang sekedar kebijakan dilepas kepalanya, tapi
masih dipegang ekornya

Yang lebih menyedihkan adalah gambaran kondisi sumberdaya alam paska pelaksanaan
otonomi daerah. Sumberdaya alam tidak lagi dipandang sebagai aset alam, yang harus
dikelola secara lestari, tetapi dalam era otonomi ini justru semakin dieksploitasi atas
nama peningkatan pendapatan asli daerah. Diserahkannya perijinan pengelolaan dan
pengusahaan sumberdaya alam –seperti hutan- kepada Bupati menjadi contoh nyata,
bahwa semangat otonomi masih pada semangat ‘balas dendam’, untuk mendapat
sebanyak mungkin materi demi pembangunan daerah. Celakanya semangat balas dendam
ini tentu saja seringkali ditunjukkan dengan lemahnya kapasitas sumberdaya di daerah,
sehingga yang sering muncul adalah budaya aji mumpung dan juga asal dapat uang untuk
PAD. Banyak kasus Hak Pengusahaan Hasil Hutan 100-an hektar dan Ijin Pemanfaatan
Kayu yang ditandatangani Bupati di luar Jawa menjadi contoh yang sering kita lihat.


Menuju Otonomi Pengelolaan Sumberdaya Alam oleh masyarakat

Dalam bidang lingkungan hidup otonomi daerah berarti9 :
    - Menyesuaikan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan ekosistem setempat
    - Menhormati kearifan tradisional yang sudah dikembangkan masyarakat.
    - Tidak berdasarkan batas administrasi tetapi batas ekologi (bioregion).
    - Meningkatkan kemampuan daya dukung lingkungan setempat
    - Pelibatan secara aktif masyarakat adat dan penduduk setempat sebagai pihak yang
       paling berkepentingan
Selanjutnya Walhi menyebutkan beberapa peluang kelemahan otonomi daerah berdasar
UU No. 22/1999, yaitu : Basis otonomi pada tingkat kabupaten/kota dan bukan pada
provinsi akan menimbulkan ancaman yang besar terhadap sumberdaya alam dan
lingkungan. Saat ini pernyataan diatas sudah terbukti, seperti pada pengelolaan

8
    menurut Untung Iskandar (2001) dalam “ Kehutanan Menapak Otonomi Daerah”,
9
    OtonomiDaerah: Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (WALHI,2000)
sumberdaya air dan sungai yang melintasi beberapa kabupaten sering menimbulkan
masalah, terutama daerah upland dan low land. Salah kelola pada daerah atas yang
kemudian menimbulkan bencana alam, seperti banjir, tanah longsor akan berdampak juga
pada daerah/kabupaten yang dibawahnya. Kasus penggundulan hutan di Wonosobo dan
kemudian menimbulkan banjir sampai ke daerah banjarnegara menjadi contoh nyata.
Persoalan lainnya adalah munculnya kebijakan dan pengelolaan pemerintah yang
bernuansa primordial, seperti suku, ras, dll. Dibeberapa tempat sudah mulai ada
kecenderungan ‘pengusiran’ suku-suku tertentu yang melakukan pengelolaan SDA yang
bukan wilayah asalnya. Satu hal lagi yang juga sudah nampak adalah munculnya gejala
“raja-raja” kecil di daerah. Otonomi bukan dipandang sebagai upaya penciptaan good
governance, tapi lebih pada transfer kultur dan sikap elit-elit di pusat, yang feodal,
birokratis, dan susah dikontrol.

Di satu sisi desentralisasi kewenangan di bidang politik dan kebijakan diharapkan akan
dapat meningkatkan semangat demokratisasi bernegara. Akan tetapi itu semua juga
butuh modal dan resources, yang pasti akan berkaitan dengan pemanfaatan dan
pengelolaan sumberdaya alam. Ironisnya seperti ditulis dimuka yang pertama muncul
ketika daerah diberi hak mengatur diri sendiri, bukanlah semangat untuk hidup lebih baik,
dengan membangun sistem,kultur, dan perilaku birokrasi daerah yang sehat, transparan,
dan bertanggunggugat, tetapi bagaimana suatu daerah –realitasnya entah sudah kaya atau
miskin- mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pengaturan dan pengelolaan
sumberdaya alam yang lestari akan lebih banyak berhadapan dengan nafsu daerah untuk
memperkaya diri. Sistem pengelolaan yang sudah berbeda-idealnya pengaturan
sumberdaya alam berdasarkan ekosistem dan atau daerah aliran sungai, sementara
otonomi dibatasi wilayah administratif-, jelas akan – dan sudah- menimbulkan berbagai
pertentangan. Pertentangan antara yang ingin sumberdaya alam bisa lestari dengan
pandangan bahwa sumberdaya alam adalah modal an sich. Dan juga pertentangan dan
perebutan wewenang antara birokrasi pusat – daerah atau antara daerah provinsi dan
kabupaten.

Itu semua semakin dipacu oleh lemahnya penegakan hukum di negeri ini. Masa transisi
diwujudkan menurunnya kekuasaan pemerintah pusat sehingga banyak tuntutan daerah
untuk melepaskan diri, tetapi juga menurunnya power pemerintah daerah, seperti terlihat
pada berbagai konflik sosial, penjarahan tanah dan lahan, pendeknya yang berkembang
hukum rimba-siapa yang menang dia yang dapat-. Krisis multi dimensional ini, tentu saja
tidak akan bisa disihir hanya oleh kebijakan otonomi daerah. Kebijakan ini-yang
mungkin salah waktu- justru lebih banyak memperburuk keadaan, daripada melempankan
jalan reformasi. Khusus untuk penyelamatan lingkungan dan sumberdaya alam, tidak
cukup basis ekonomi hanya pada tingkat kabupaten. Diperlukan revisi perundangan, yang
mampu menjembatani permasalahan ini. Basis pengelolaan lingkungan adalah batas
alam, seperti Daerah Aliran Sungai (konsep bioregion). Diperlukan basis otonomi yang
lebih luas-seperti provinsi- dalam pengaturannya. Yang lebih mendasar adalah perubahan
aktor pengelolanya dari negara menjadi berbasis masyarakat. Karena otonomi yang ideal
adalah atur dan urus diri sendiri, artinya masyarakatlah- ditingkat paling bawah- yang
berhak mengatur dan mengurus diri sendiri. Pengaturan sumberdaya ini tentu saja
berdasarkan kondisi dan kearifan lokal dan tidak bisa digeneralisir antara daerah/desa
satu dengan yang lainnya.

Otonomi pada tingkat yang lebih kecil dari kabupaten, sebenarnya juga sudah tersirat
dalam UU No.22/1999 itu. Menurut UU itu desa tidak lagi hanya sebagai penyelenggara
administrasi negara dibawah kabupaten, tetapi merupakan kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Hanya saja pengertian ini tinggal
definisi sja, jabaran pasal-pasalnya seperti kepala desa yang dilantik Bupati atau pejabat
lain yang ditunjuk(pasal 98 ayat1), kepala desa bertanggungjawab kepada BPD dan
menyampaikan laporan kepada Bupati, kemudian Bupati dapat memberhentikan kepala
desa atas usul BPD, menunjukkan bahwa desa bukan atau belum menjadi daerah otonom,
seperti diisyaratkan paal 18 UUD 194510. Padahal desa sejak lama sudah mempunyai
modal sosial-seperti dana swadaya dan semangat kerja gotong royong- dan juga
sumberdaya alam yang ada didesanya sebagai sumber pendapatan adalah landasan
berkembangnya ekonomi rakyat dan kemandirian desa guna mencapai otonomi11

Jadi dari pembahasan diatas,setidaknya ada dua persoalan pengelolaan sumberdaya alam
dalam konteks otonomi yang harus dipisahkan atau justru diintegrasikan. Pertama dari
basis wilayah otonomi dan pelakunya, paling ideal adalah otonomi langsung oleh
masyarakat pada basis wilayah yang paling kecil, seperti desa atau nama lainnya.
Sementara itu untuk menghindari eksploitasi berlebihan dan juga sengketa, sumberdaya
alam harus diatur dengan pendekatan ekosistem yang integral. Konsep batasan Daerah
Aliran Sungai, yang melampaui wilayah administrasi kabupaten maupun provinsi,
diharapkan akan mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan sekaligus
menyelamatkan lingkungan dan sumberdaya alam kita.

Penutup dan Rekomendasi

Dari tulisan diatas dapat diambil benang merah relasi antara otonomi daerah dan
pengelolaan sumberdaya alam:

     1. Otonomi bisa menjadi peluang untuk tercapainya good governance atau
        kemampuan menjalankan sistem pemerintahan yang baik, yang sesuai dengan
        kondisi lokalnya. Diperlukan perubahan paradigma dan juga sistem birokrasi
        pemerintahan atau meminjam istilah Ted Graebler dan David Osborne sebagai
        Reinventing Government12.Salah satu prinsipnya yang bisa menjadi pilihan
        pemerintah daerah adalah Community Own Government : Empowering Rather
        than Serving, yaitu memindahkan pelayanan dari birokrasi kepada masyarakat.
        Dengan mendanai serta memperkuat masyarakat, akan diperoleh komitmen
        (keterikatan), pemeliharaan yang lebih baik dan bahkan masyarakat lebih kreatif

10
   lihat “Mensiasati Otonomi Daerah” oleh Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria, Insist Press, 2000
11
   Diah Raharjo, “Kebijakan Hutan Desa di Era Otonomi Daerah..” dalam Siklus Edisi Khusus Februari
2003.
12
   Prinsip-prinsip Reinventing Government bisa dilihat pada buku “Kehutanan Menapak Otonomi Daerah”
oleh Untung Iskandar, Debut Press, 2001
        dalam menyelesaikan suatu masalah dan mengurangi ketergantungan masyarakat
        kepada pemerintah. Dengan demikian struktur pemerintah dapat diperkecil dan
        dirampingkan
   2.   Keberadaan sumberdaya alam di era otonomi dapat dipandang sebagai sumber
        pendapatan dan modal pembangunan. Karena pembangunan pada hakekatnya
        adalah untuk kesejahteraan masyarakat, maka pemanfaatan dan pengelolaan SDA
        pun harus memperhatikan prinsip kelebrlanjutan dan kelestarian serta pelibatan
        masyarakat sebagai pengelola langsungnya (community base).
   3.   Pengelolaan sumberdaya alam seharusnya berdasarkan ekosistem, seperti DAS.
        Basis otonomi di tingkat Kabupaten diyakini akan memunculkan berbagai
        permasalahan baru, seperti sengketa SDA, yang melampaui batas administratif
        kabupaten. Untuk menjembatani itu diperlukan revisi peraturan perundangan,
        yang menegaskan basis otonomi lebih luas – misalnya ditingkat provinsi-
   4.   Penyerahan kewenangan dan atau otonomi idealnya adalah langsung pada
        masyarakat, atau pada struktur terdekatnya. Otonomi desa harus ditegaskan lagi,
        dan ini juga dibutuhkan perubahan peraturan perundangan yang terkait.
   5.   Upaya-upaya diatas, pada tataran pengelolaan sumberdaya alam, adalah upaya
        perubahan paradigma pengelolaan dari berbasis negara kepada masyarakat.

Demikian catatan singkat dan tergesa-gesa ini, semoga berguna dan tidak menambah
masalah.

Bahan Bacaan :

Anton Nomba,dkk. Kembali ke Akar, Kembali ke konsep otonomi masyarakat
asli.FPPM.Jakarta. 2002.
Hariadi Kartodirjo. Belenggu IMF dan World Bank Hambatan Struktural Pembaharuan
Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Indonesia. Pustaka Latin. Bogor. 1999

Forest Watch Indoensia – Global Forest Watch. Potret Keadaan Hutan Indonesia. 2001
Iskandar, Untung. Kehutanan Menapak Otonomi Daerah. Debut Press. Yogyakarta. 2001
Noer Fauzi, dkk. Otonomi Daerah Sumberdaya Alam Lingkungan. Lapera Pustaka Utama
.Yogyakarta. 2001.
Noer Fauzi-R.Yando Zakaria. Mensiasati Otonomi Daerah.KPA-INSIST PRESS, 2000.
Seri Kajian Komuniti Forestri, Seri 4 tahun kedua Maret 2001. LATIN. Bogor.
SIKLUS Edisi Khusus Februari 2003. Yayasan DAMAR. Yogyakarta.
Sulaiman Sembiring. Intisari Kerangka Dasar Pengaturan Perundang-undangan
pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup di Indonesia,2003
Undang-undang Otonomi Daerah beserta Juklak. Penerbit Arkola. 2000
Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Sekretariat Jenderal
Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta. 1999
                                Lampiran 1. Otonomi Daerah dan Pengelolaan Hutan

    ndonesia berbagat fungs! pemerintahan, termasuk berbagai aspek peraturan daerah secara luas dengan melakukan
desentralisasi saat In! berada dalam tahap awal implementasi kebljakan otonomidan
    pengelolaan hutan, kepada pemerintah di propinsi dan kabupaten. Namun, dasar yang digunakan untuk
    pembagian wewenang dan tanggung jawab terhadap hutan di antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten tldak jelas dan
  diperebutkan.

  Dalam kaitaimya dengan wewenang untuk memutuskan apa yang dimaksud dengan lahan hutan dan mana yang boleh digunakan,
  Undang-Undang Perencanaan Tata Ruang tahun 1992 memberlkan hak untuk membuat keputusan-keputusan rencana tata guna
  lahan yang mendasar In! kepada pemerlntah propinsi —meskipun undang-undang ml bertentangan dengan Undang-Undang Pokok
  Kehutanan tahun 1967. Namun, Undang-undang Pokok Kehutanan yang direvisi pada tahun 1999 menetapkan bahwa pemerintah
  pusat tetap memegang hak untuk ‘menentukan hutan negara’ dan ‘merencanakari penggunaan hutan’, dan hanya perlu member!
  perhatian’ terhadap rencana-rencana tata guna lahan yang dibuat berdasarkan undang-undang tahun 1992. Selain itu, dua undang-
  undang tahun 1999 tentang otonomi daerah tampaknya menggeser kekuasaan atas berbagal sumber daya alam kepada
  pemermntah daerah, misalnya menentukan bahwa 80 persen pendapatan negara dart berbagai sumber daya (termasuk hutan)
  adalah untuk diberikan kepada daerah-daerah. Namun demikian, kedua undang-undang in! maslh kurang didukung oleh berbagai
  turunan peraturan dan banyak pakar hukum dan pejabat pemerlntah menganggap undang-undang in! pada dasarnya sebagal
  undang-undang yang tidak dapat dijalankan.

  Undang-Undang Pokok Kehutanan tahun 1999 memberikan hak kepada bupati untuk membagikan Izin pembalakanuntuk lahan
  seluas 100 ha, dan menurut suatu laporan Investigasi oleh majalah Tempo, para pejabat In! telah membagi-baglkan ratusan hektar
  lahan di beberapa kawasan, meskipun pada bulan Oktober 2000 ada instruksi dart Menteri Kehutanan untuk menghentikan
  pembalakan. Berbagat Izin pembalakan in! menguntungkan banyak daerah, karena “sudah menjadi pengetahuan umum bahwa
  setlap saat suatu Izin seperti In! dikeluarkan, maka ada dana antara 50 juta - 100 juta rupiah Isekitar 5.000-10.000 dolar] yang
  masuk ke dalam kas kabupaten. Dan satu kabupaten saja dapat mengeluarkan ratusan Izin seperti in!”. Namun, laporan Tempo
  l~bth lanjut mengatakan bahwa penerimaan pemertntah daerah dan kegiatan mi relatil kecil bila dibandlngkan dengan berbagal
  keuntungan yang diterima oleh para pengusaha yang mendapatkan berbagal Izin, kadang masing-masing bisa memiliki sebanyak
  10 izin. Menurut seorang pengamat di Kalimantan Barat, penduduk yang menerima izmn barn skala kecil tersebut sebenarnya
  adalah para pelaku lama yang HPH-nya telah berakhir atau yang HPH lamanya tidak dapat diperbarui. Agar pabrik penggergajian
  mereka tetap bisa berjalan, mereka memanipulasi kelompok-kelompok kecil masyarakat untuk membentuk suatu koperasi, yang
  kemudian bisa mengajukan berbagai izin barn skala kecil. Sistem in! juga digunakan dalam berbagai kasus untuk melegalkan
  pembalakan ilegal: Para pedagang perantara kayu, yang sampai sekarang merupakan para penadah kayu dart kayu-kayu yang
  ditebang secara Ilegal .... tidak perlu lag! menyembunylkan apa yang sedang mereka kerjakan karena mereka resm! ‘memthkl’
  koperasi yang memasok kebutuhan kayu mereka.”

  Kebljakan otonom! daerah juga telah menyulut perdebatan tentang pemerintah t!ngkat mana yang berwewenang untuk mengubah
  status lahan-lahan hutan. Di Kalimantan Selatan, m!sainya, telah terjadi perdebatan antara gubernur dan dua bupati di Pegunungan
  Meratus mengenai pemberian izin pembalakan kepada dua perusahaan penebangan kayu yang total luasnya mencapa! 83.000 ha.
  Usulan kawasan konsesi in! berada dl kawasan yang telah lama direncanakan sebagai hutan lindung, tetapi pada tahun 1999
  Menteri Kehutanan mengubah status bag! 46.000 ha hutan lmndung menjadi hutan produksl untuk mengakomodasi satu di antara
  dua perusahaan. Masyarakat Dayak setempat menentang pembalakan di kawasan tersebut dan mengadakan suatu kampanye untuk
  menentang pemberian izin konsesi. Para bupati juga dilaporkan menentang konsesi in!, tetapi pemeiintah propinsi membantah dan
  mengatakan bahwa konsesi tersebut merupakan hak istimewa gubemur untuk merigeluarkan konsesl tanpa persetujuan para
  bupati, jika kawasan tersebut berada di lebih dan satu kabupaten. Slngkatnya, ketiga tingkatan pemerintahan yang saling
  memperebutkan hak untuk mengubah status kawasan hutan, dan interpretasi otonomi daerah yang berkaitan dengan tata guna
  lahan hutan, sementara eksploitasi berjalan tidak jelas dan simpang-siur.

  Meskipun ada kerancuan dan jelas ada penyalahgunaan secara luas, pada bulan Mel 2001 Menteri Kehutanan membentahukan
  kepada pens bahwa suatu Keputusan Presiden akan segera dikeluarkan untuk membenikan kesempatan kepada para bupat! untuk
  mengeluarkan Izin HPH sepenuhnya dan akan memberikan mereka kekuasaan penting untuk mengelola dan mengawasi berbagal
  taman nasional dan hutan lmndung. Namun, pemerintahan barn Megawati Soekarnoputni kemungkinan akàn memperlambat
  !mplementas! berbagai keb!jakan otonomi daerah, dan telah member! tanda-tanda akan merevisi undang-undang yang nelevan
  untuk mengurangi kekuasaan para bupati, baik terhadap sumber-sumber daya alam maupun masalah-masalah keuangan.
  Megawati sendir! meriyampaikan ketldakpuasannya dengan undang-undang yang ada pada bulan Me! 2001, dan mengatakan
  “Saya harap akan ada suatu revlsi konsep undang-undang secepatnya”. Namun bag! para pejabat daerah yang telah merasakan
  memiliki kekuasaan — dan berbagal keuntungan — kendall lokal atas hutan dan sumber-sumber daya alam lainnya, mungkin akan
  sulit untuk melepaskan kekuasaan tersebut begltu saja dan! mereka.

  Sumber : POTRET KEADAAN HUTAN INDONESIA, Forest Watch Indonesia – Global Forest Watch,2001
           Lampiran 2. Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo

HUTAN DESA DI KULON PROGO
Kondisi 1045 hektar hutan negara di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta sebagian besar telah kritis dan
rusak. Berbagai proyek rehabilitasi yang digulirikan pemerintah tidak pernah berhasil. Masyarakat desa
sekitarnya yang semestinya bisa diberdayakan untuk mengelola, sekaligus memanfaatkan dan menjaga
hutan, hanya dilibatkan sebagai tenaga kerja ketika ada proyek datang. Sementara itu desakan ekonomi,
baik karena kemiskinan structural berupa sempitnya kepemilikan lahan dan juga dampak krisis multi
dimensional menyebabkan percepatan kerusakan pada hutan negara. Sebagai contoh kebutuhan kayu
bakar untuk industri kecil dan rumah tangga, berupa pembuatan gula kelapa dan batu gamping ditengarai
juga turut mempercepat kerusakan hutan. Puncaknya sejak tahun 1999 masyarakat banyak yang masuk
hutan negara yang telah rusak, kemudian menggarap lahan tersebut untuk lahan dengan menanaminya
dengan tanaman semusim maupun tanaman keas.

Sejak saat itulah, masyarakat bersama-sama DAMAR berusia menginisiasi dan mengadvokasi satu model
pengelolaan hutan oleh masyarakat berupa pengelolaan Hutan Desa. Masyarakat yang secara tersebar
masuk dalam hutan kemudian mengorganisasikan diri dalam kelompok tani hutan. Pembenahan organisasi
dengan keanggotaan yang jelas dan juga pembuatan paugeran /aturan kelompok yang disepakati bersama,
sampai membuat perencanaan pengelolaan hutan, meliputi kegiatan penataan hutan, perencanaan ,
sampai metode dan praktek silvikulturnya, seperti jarak tanam dan jenis tanaman. Proses tersebut diakui
bukan seperti membalik telapak tangan. Kegiatan manajemen rumah tangga yang kemudian dilembagakan
dalam kelom-kelompok tani, sering memunculkan berbagai dinamika. Yang paling lama adalah ketika
proses penataan kembali areal yang digarap masing-masing petani. Sebelum bergabung dalam kelompok,
praktis aktivitas berdasarkan siapa yang kuat maka dia akan dapat lahan lebih banyak. Sementara itu juga
ada banyak warga masyarakat yang tidak kebagian lahan dan atau mendapat luasan yang kecil. Akhirnya
melalui serangkaian musyawarah bisa dicarai solusi bersama berdasar kearifan dan keadilan warga
masyarakat sendiri.

Secara kelembagaan, disamping sudah terbentuk 7 kelompok tani hutan di tiga desa (Hargorejo,
Hargowilis, dan Sendangsari), juga terbentuk jaringan petani hutan kulon progo (Ngulat Rogo) dan juga
forum hutan desa di tingkat desa.

Tabel Kelompok Tani Hutan di desa Hargorejo, Hargowilis, dan Sendangsari

No   Kelompok Tani           Alamat             Jumlah            Wilayah
     Hutan (KTH)                              Anggotan        Pengelolaan &
                                              L        P       Fungsi Hutan
1    Taruna Tani      Selo Timur, Desa       154       9      Petak 17 (43,4
                      Hargorejo, Kokap                          Ha); Hutan
                                                                 Produksi
2    Nuju Makmur      Pandu,        Desa     106         8    Petak 19 (39,6
                      Hargorejo, Kokap                          Ha); Hutan
                                                                 Produksi
3    Mandiri          Kalibiru,      Desa                     Petak 28 & 29
                      Hargiwilis, Kokap            106        (29 Ha); Hutan
                                                                  Lindung
4    Suko Makmur      Girinyono,   Desa                        Petak 29 ( 15
                      Sendangsari,                 41           Ha); Hutan
                      Pengasih                                    Lindung
5    Rukun            Girinyono,   Desa       92         23   Petak 29 & 30
     Makaryo          Sendangsari,                               ( 36 Ha);
                      Kokap                                   Hutan Lindung

6    Menggerejo        Dusun Soka, Desa       41         4    Petak 28 ( 11,2
                       Hargowilis, Kokap                        Ha); Hutan
                                                                 Lindung
7    Sido Akur           Dusun Clapar,        57         8     Petak 29 (20
                        Desa Hargowilis,                        Ha); Hutan
                            Kokap                                Lindung
Konsep HUTAN DESA memang belum dikenal implementasinya. Masyarakat Kulon Progo dan Yayasan
Damar, sejak awal sudah mencoba sosialisasi sekaligus advokasi impplementasi model pengelolaan ini,
mulai dari tingkat desa, kabupaten, sampai ekspose di Jakarta. Yang terjadi, pemerintah saat ini hanya
mengakui model Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagai model pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Perkembangan selanjutnya, masyarakat dan pendamping akhirnya secara de facto memperjuangkan
pengakuan ruang kelola rakyat dalam bentuk ijin HKm, yang sampai sekarang sudah sampai tingkat menteri
kehutanan. Proses HKm yang panjang dan berbelit-belit, mulai dari Identifikasi dan Inventarisasi Areal,
rekomendasi Gubernur, rekomendasi Menteri beserta penetapan areal, dan juga advokasi untuk
mendapatkan surat ijin pengelolaan dari Bupati, telah dijalani. Hasilnya pada bulan Februari 2003 Bupati
Kulon Progo telah mengeluarkan Surat Ijin Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Sementara kepada 7
kelompok tani tersebut diatas.
 Sementara itu di lapangan, mereka tetap bekerja mengolah dan mengelola lahannya. Minimnya dukungan,
terutama modal dan biaya untuk melakukan rehabilitasi hutan, baik dalam bentuk bibit yang berkualitas,
maupaun bahan lainnya., mengakibatkan masyarakat memprioritaskan tanaman semusim dan MPTS pada
arealnya. Skenario Hutan Desa, terutama dengan keterlibatan aktif desa,rancangan mekanisme sharring
benefit dengan desa, dan lain sebagainya, tetap diinisiasi, meski mungkin nantinya ijin yang turun dalam
skema HKm, yang tidak jelas memposisikan peran stake holders dan juga kejelasan status dan fungsi
arealnya. Dibutuhkan dukungan kolaborasi bersama semua pihak , baik pemerintah, perguruan tinggi , LSM,
maupun masyarakat, baik yang terlibat langsung dalam pengelolaan maupun yang tidak.
Lampiran 1.

Matriks Sederhana
Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup di Indonesia13

No.       Sektor              Bentuk Peraturan        Perubahan                Hal-hal Pokok                     Kaitan dengan sektor lain.
1.        SDH dan LH          UUD 1945 Pasal 33       Belum ada perubahan      -Penguasaan SDA oleh negara       Sebagai rujukan utama dalam
          (secara umum)       ayat 3                                           - Pemanfaatan sebesar2nya         pembentukan peraturan perundang-
                                                                               untuk kepentingan masyarakat      undangan pengelolaan SDA
2.        Perikanan           PP No.64/57 tentang     Untuk kehutanan          - Tiga sektor sumberdaya          Mengatur tentang desentralisasi
          laut,perkebunan     penyerahan              dicabut dengan PP        alam,perikanan laut, kehutanan    pengelolaan sumberdaya alam oleh
          karet dan           sebahagian urusan       No.21 tahun 1970         dan perkebunan karet              wilayah swatantra sesuai semangat
          kehutanan           perikanan laut,                                  diserahkan kepada daerah          UUD 1945
                              perkebunan karet dan                             (wilayah swatantra)
                              kehutanan kepada                                 - Pemerintah pusat akan
                              daerah                                           memberikan fasilitasi
3.        Agraria             UU No.5 tahun           Sedang dalam proses      - selain tanah memuat prinsip2    Seharusnya sebagai payung untuk
                              1960,tentang            perubahan                pengaturan berbagai sektor        sektor2 sumberdaya alam lainnya
                              peraturan dasar                                  sumberdaya alam                   seperti hutan, tambang, dll
                              pokok2 Agraria                                   - Tanah memiliki fungsi sosial
                                                                               - Tanah dikuasai oleh Negara
                                                                               (bukan pemerintah pusat)
                                                                               - Diakuinya hak adat atas tanah
4.        Kehutanan           UU No.5 tahun 1967      Telah dicabut dan        - Penguasaan negaa atas SDA       - Tidak merujuka pada UU Agraria
                              tentang Ketentuan2      digantikan oleh UU       didelegasikan kepada                  - Memunculkan dualisme
                              Pokok Kehutanan         No.41 tahun 1999         pemerintah (pusat)                        hukum sebab mengatur
                                                      tentang Kehutanan        - Semua aspek pengelolaan,                secara sentralistik
                                                                               perencanaan, eksploitasi dan              (kewenangan pada
                                                                               perlindugnan dipegang oleh                pemerintah pusat)
                                                                               pemerintah pusat                          sementara PP No. 64 tahun
                                                                               - Pembekuan hak-hak adat atas             1956 mengatur secara

13
     Sumber : Kerangka Dasar Pengaturan Perundang-undangan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup di Indonesia oleh Sulaiman Sembiring, 2003
                                                                  hutan                                   desentralistik (sebagian
                                                                  - Tiak adanya sangsi pidana             kewenangan berada di
                                                                  (sangsi pidana didelegasikan            tangan pemerintah daerah)
                                                                  pada PP)

5    Pertambangan   UU No.11 Tahun          Sedang dalam proses   - Seluruh kewenangan ada di      - Tidak merujuk pada UU Agraria
                    1967, Tentang           perubahan             pemerintah pusat                 - Perubahan atas UU ini
                    ketentuan pokok                               - Tambang dibagi menjadi tiga    merupakan amanat UU No. 25
                    Pertambangan                                  jenis yaitu tambang              tahun 2000 tentang Propenas
                                                                  strategis,tambang umum dan
                                                                  tambang galian C.
                                                                  - Didominasi oleh aspek
                                                                  pengaturan eksploitasi
6.   Perarian       UU No. 11 tahun         Sedang dalam proses   - Seluruh kewenangan ada di      Perubahan atas UU ini merupakan
                    1974 tentang Perairan   perubahan             pemerintah pusat.                amanat UU No. 25 tahun 2000
                                                                  - Lebih mengatur pada aspek      tentang PROPENAS
                                                                  teknis pengelolaan air seperti
                                                                  irigasi ketimbang memuat
                                                                  aturan mengenai pengelolaan
                                                                  sumberdaya air secara holistik
7.   Lingkungan     UU No. 4 tahun 1982     Telah dicabut dan     - UU pertama yang secara jelas   - Tidak merujuk pada UU Agraria
     hidup          tentang ketentuan       digantikan oleh UU    mencantumkan peran serta         - Semestinya merupakan
                    pokok lingkungan        No. 23 tahun 1997,    masyarakat                       rujukanuntuk kebijakan dan
                    hidup                   tentang lingkungan                                     pengaturan bidang-bidang
                                            hidup                                                  sumberdaya alam lainnya yang
                                                                                                   berkaitan dengan lingkungan hidup
                                                                                                   (tapi tidak efektif)
8.   Konservasi     UU No.5 tahun 1990      Belum ada rencana     Mengatur tentang kawasan         Semestinya merupakan rujukan
                    tentang konservasi      perubahan walaupun    suaka alam dan kawasan           untuk kebijakan dan pengaturan
                    SDA hayati dan          memiliki banyak       pelestarian alam                 bidang2 SDA lainnya yang
                    ekosistemnya            kelemahan                                              berkaitan konservasi (tapi tidak
                                                                                                   efektif)
9.   Tata ruang     UU No.24 tahun          Belum ada rencana     - Pendekatan penataan ruang      Semestinya merupakan rujukan
                     1992 tentang          perubahan              sentralistik                     untuk kebijakan dan pengaturan
                     penataan ruang                               - Tidak jelasnya kelembagaan     bidang2 SDA lainnya yang
                                                                  yang bertanggungjawab            berkaitan tata ruang (tapi tidak
                                                                  - Tidak ada sangsi pidana        efektif)
10.   Pemerintahan   UU No. 22 th 1948     Berkali-kali dicabut   - Aspek-aspek penting dari       Seharusnya mampu menjadi dasar
      Daerah         UU No. 1 tahun 1956   dan diganti terakhir   otonomi daerah.                  bagi pengelolaan SDA yang lebih
                     UU No. 5 tahun 1974   dengan UU No.22        - Menjadi landasan untuk         baik dan berkeadilan dari aspek
                     Semuanya tenang       tahun 1999, tentang    pelaks. Otda namun juga          kelembagaan.
                     Pemerintahan Daerah   Pemerintahan Daerah    dijadikan sebagai landasan
                                                                  untuk pengelolaan sentralistik
                                                                  (sebelum UU No. 22 tahun
                                                                  1999)
11.   Pemerintahan   UU No.19 tahun        Telah dicabut dengan   Merupakan dasar untuk            Sangat terkait erat dengan
      desa           1965                  UU No.22 tahun         penyeragaman berbagai            kelembagaan pengelolaan SDA di
                     UU No.5 tahun 1979    1999                   institusi masyarakat seperti     tingkat komunitas masyarakat
                     Tentang                                      nagari, banua, pekon, dan        terkecil
                     pemerintahan desa                            sebagainya menjadi desa

								
To top