PENATAAN RUANG DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Document Sample
PENATAAN RUANG DALAM ERA OTONOMI DAERAH Powered By Docstoc
					          TATA RUANG DALAM
   PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
     (Perbedaan Paradigma Tata Ruang Dalam Era Sentralistik
                dan Dalam Era Otonomi Daerah)




                               Oleh :
                      Ir. Erna Witoelar, MSi




                        Keynote Address
                 pada Forum Nasional Tata Ruang
                           di Jakarta,
                       Tanggal 18-04-2001




DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
        Jalan Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
                               Keynote Address
         Tata Ruang Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
            (Perbedaan Paradigma Tata Ruang Dalam Era Sentralistik
                       dan Dalam Era Otonomi Daerah)


Assalamualaikum Wr. Wb.
Yang terhormat para undangan.dan peserta seminar.

Marilah kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha atas segala taufik
dan hidayahNya sehingga kita bisa berkumpul pada acara seminar yang
saya anggap penting ini. Penting karena tema dan topik bahasan yang akan
saya sampaikan ini sangat sesuai dengan situasi dan permasalahan yang
sedang dihadapi oleh kita semua yaitu bagaimana peranan tata ruang yang
sebaiknya dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Hadirin yang kami hormati

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan gambaran umum perbedaan
paradigma penataan ruang dalam era sentralistik dan era otonomi daerah
serta sekaligus memberikan gambaran usulan konsep penataan ruang yang
sebaiknya dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

Tak terasa kita sudah 56 tahun merdeka. Namun usia Undang-undang
Penataan Ruang yang dimiliki bangsa Indonesia ini baru berusia 9 tahun.
Kita dapat merasakan selama ini bahwa undang-undang tersebut lahir dalam
suasana pemerintahan bernuansa sentralistik. Beberapa ciri yang dapat kita
lihat yang memberikan nuansa sentralistik yang mempunyai ciri-ciri antara
lain:

a. Kebijakan Pemerintah yang dibuat selalu dilatar-belakangi oleh
   paradigma top-down, sehingga dominasi Pemerintah Pusat sangat tinggi.
   Akibatnya banyak terjadi pembangunan yang tidak efisien dan efektif
   karena tidak sesuai dengan aspirasi daerah, tidak sesuai dengan potensi
   dan permasalahan daerah, tidak sesuai dengan keunggulan lokal. Lebih
   jauh dampaknya akan menimbulkan perbedaan dan konflik-konflik sosial
   dan lingkungan yang menjadi mahal untuk mengatasinya.

b. Masih rendahnya semangat untuk melibatkan masyarakat. Walaupun
   telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang


                                                                        1
   Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta
   Masyarakat Dalam Penataan Ruang namun belum secara penuh
   dilaksanakan. Masyarakat merasa tidak memiliki arti dan pentingnya
   proses penataan ruang. Akibatnya konflik-konflik pemanfaatan ruang
   terjadi, yaitu sebagai contoh : kawasan industri yang menggunakan lahan
   pertanian, irigasi, eprkebunan skala besar yang menggunakan lahan adat
   tanpa kompromi, kawasan perktokoan/mall yang menggusur paksa
   kawasan permukiman, kawasan lindung yang dibudidayakan oleh
   masyarakat atau pengusaha, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan
   sering terjadi gejolak sosial dan kerusakan lingkungan yang akhirnya
   tidak menjamin pembangunan yang berkelanjutan.


c. Kurang terbukanya Pemerintah dalam menyelenggarakan proses
   penataan ruang menunjukan masyarakat hanya sekedar objek
   pembangunan yang harus memenuhi keinginan Pemerintah. Untuk tahu
   tentang rencana tata ruang kotanya, masyarakat harus membayar mahal,
   dan dalam pemanfaatan perijinan yang panjang dan mahal. Keadaan ini
   menjadi lahan subur untuk KKN.


Dengan kuatnya kebijakan sentralisasi tersebut membuat semakin tingginya
ketergantungan daerah-daerah kepada pusat nyaris mematikan kreatifitas
masyarakat beserta seluruh perangkat pemerintah di daerah. Sementara itu
dalam era desentralisasi dan partisipasi masyarakat serta azas keterbukaan,
kecenderungan yang berkembang dalam masyarakat dan keinginan
pemerintah daaerahadalah dibelakukannya otonomi daerah dengan
masyarakat tururt berperan dalam proses pembangunan. Tuntutan dan
harapan tersebut antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus lebih melibatkan masyarakat
   dan transparan dalam segala proses pembangunan, termasuk dalam
   proses penataan ruang,
b. Tuntutan untuk lebih mendesentralisasikan proses penyelenggaraan
   penataan ruang kepada daerah, sehingga Pemerintah Pusat dituntut untuk
   lebih banyak menyusun dan mengembangkan Norma, Standar, Pedoman
   dan Manual serta memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang memang
   diminta dan diharapkan oleh pemerintah daerah.




                                                                         2
Kondisi atau fakta tersebut yang secara fundamental membedakan
karakteristik penataan ruang yang bernuansa sentralistik dan penataan ruang
yang diselenggarakan pada era otonomi daerah sekarang ini.


Saudara peserta seminar yang kami hormati

Pada sisi lain telah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi legitimasi untuk menyerahkan
kewenangan dalam proses penyelenggaraan penataan ruang kepada daerah.
Konsekuensi dari kondisi tersebut antara lain adalah memberikan
kemungkinan banyaknya Kabupaten/Kota yang lebih memikirkan
kepentingannya sendiri, tanpa memikirkan sinergi dalam perencanaan tata
ruang dan pelaksanaan pembangunan dengan Kabupaten/Kota lainnya demi
sekedar mengejar targetnya dalam lingkup “kacamata” masing-masing.
Contoh yang bagus untuk dikemukakan disini adalah adanya keinginan dari
Kabupaten/Kota yang bertetangga tetapi ingin membangun pelabuhan
sendiri-sendiri tanpa memperhatikan kepentingan wilayah yang lebih luas.

Kondisi tersebut bisa menjadi persoalan pembangunan apabila tidak diikat
dengan satu kerangka keterpaduan yang mengedepankan kepentingan
wilayah atau kawasan yang lebih luas dan dalam kerangka negara kesatuan
Republik Indonesia. Untuk mensinerjikan kepentingan masing-masing
kota/kabupaten diperlukan satu dokumen produk penataan ruang yang bisa
dijadikan pedoman untuk menangani berbagai masalah lokal, lintas wilayah,
dan yang mampu memperkecil kesenjangan antar wilayah yang disusun
dengan mengedepankan peran masyarakat secara intensif.

Dalam kaitan ini, penataan ruang pulau menjadi contoh yang cukup menarik,
karena diharapkan dapat menjadi alat koordinasi dan landasan penyiapan
program pembangunan lintas sektor (multi-stakeholders) dan lintas wilayah
(cross-jurisdiction) dalam wilayah pulau serta bisa menjadi alat perekat
seluruh potensi pembangunan di dalam satu kesatuan visi dan misi bersama
sebagai upaya untuk menghindari terjadinya disintegrasi wilayah. Rencana
tata ruang ini tidak hanya memberikan arahan program pembangunan untuk
kepentingan pengembangan daerahnya tetapi sekaligus membantu
mensinerjikan potensi antar wilayah dan mengoptimalkan konstribusi pada
ekonomi nasional dan tugas-tugas lainnya yang memang menjadi “national
concern”.



                                                                         3
Dalam konteks ini pemerintah pusat memang masih harus bertanggunga
jawab dalam menangani kawasan-kawasan strategis hal yang menajdi
kepentingan nasional lainnya walaupun konteks fisiknya adalah lokal yaitu
antara lain penanganan kawasan andalan, tertentu, dan kawasan tertinggal
prioritas.

Penanganan kawasan andalan harus dapat menjamin peluang peningkatan
ekonomi yang tidak hanya bagi kepentingan wilayahnya tetapi juga yang
dapat memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional. Selain itu
diharapkan daerah masing-masing dapat meningkatkan daya saing
ekonominya. Penanganan kawasan tertinggal prioritas diperlukan karena
keberadaan kawasan tertinggal merupakan indikator rendahnya kualitas
lingkungan hidup dan potensi pengembangan ekonomi daerah.
Berkurangnya kawasan tertinggal berarti memberikan image terhadap
penilaian investor dalam memilih daerah tujuan investasi dan sekaligus
mengurangi kesenjangan antar wilayah. Penanganan kawasan tertentu
ditujukan untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah yang
cross juridiction yaitu mengatasi permasalahan strategis nasional antara lain
mengupayakan konservasi kawasan lindung dan menciptakan pembangunan
yang berkelanjutan.

Kegiatan yang dapat dilakukan yang bersifat national concern antara lain:
a. Penanganan prasarana dan sarana yang dapat mendukung pengembangan
   kawasan yang memiliki potensi ekonomi serta pemecahan masalah
   strategis di daerah, yang meliputi pengentasan kemiskinan, wilayah
   rawan pangan, lokasi pengungsi, kawasan tertinggal, terisolasi, dan
   kawasan perbatasan.

b. Dukungan fasilitas penyediaan prasarara dan sarana pada daerah-daerah
   konflik, dan rawan bencana, terdapat proyek-proyek vital berskala
   nasional/wilayah, dan penanganan wilayah-wilayah yang merupakan
   konservasi alam baik skala nasional maupun internasional.


Hadirin yang kami hormati

Dalam era otonomi yang memberikan kewenangan penuh pada pemerintah
daerah kabupaten dan kota untuk menyelenggarakan penataan ruang maka
prosesnya harus melalui prinsip pelibatan masyarakat. Berkaitan dengan itu
maka sudah saatnya pendekatan bottom-up dilaksanakan dengan sebenar-

                                                                           4
benarnya, yaitu yang tidak hanya menampung aspirasi masyarakat saja,
tetapi suatu pendekatan yang secara sungguh-sungguh mengedepankan atau
menjadikan masyarakat (termasuk mitra stakeholder lain) sebagai penggerak
atau yang bisa disebut dengan pendekatan “community driven planning”.
Dalam pendekatan ini, masyarakat akan menjadi stakeholder utama atau
sebagai “sumber bertindak” dan Pemerintah akan menjadi fasilitator.

Dengan pendekatan ini walaupun proses penataan ruang menjadi
kewenangan pemerintah daerah (Kabupaten dan Kota), perlu diperhatikan
adalah langkah awal yang harus dilakukan yaitu menjaring kehendak
(aspirasi) masyarakat, kemudian perumusan common aspirasi, dan
dilanjutkan dengan bekerja bersama masyarakat, kemudian perbaikan
rumusan bersama stakeholder lainnya serta diakhiri dengan implementasi
dan monitoringnya. Kegiatan ini merupakan suatu proses yang iterative dan
dinamis.

Dari pengertian tersebut jelas bahwa kita harus bekerja bersama untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sumber
daya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Prinsip ini
sangat sesuai dengan paradigma baru penartaan ruang yang lebih mengarah
pada pemberian peran masyarakat setempat dengan selalu mempertahankan
kebhinekaan socio-culture serta menjunjung kearifan lokal.


Para hadirin peserta Seminar yang saya hormati,

Untuk mewujudkan penataan ruang yang membantu penyelenggaraan
otonomi daerah yang sebaik-baiknya, perlu disusun strategi pendayagunaan
penataan ruang yang senada dengan semangat otonomi daerah. Dengan
demikian proses pelaksanaan pembangunan (pengembangan wilayah)
diharapkan akan mencapai hasil secara efektif dan memanfaatkan sumber
daya secara efisien.

Strategi pendayagunaan penataan ruang tersebut haruslah disusun dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Diperlukan keterpaduan program, yang tidak hanya lintas sektoral tetapi
   juga lintas wilayah dengan kerangka pengembangan wilayah atau
   kawasan.



                                                                         5
b. Pendekatan bottom-up atau mengedepankan peran masyarakat dalam
   pelaksanaan pembangunan.
c. Mensinerjikan      pembangunan      dengan     pembangunan  dengan
   memperhatikan potensi dan keunggulan lokal dalam rangka NKRI.
d. Menyusun prioritas dalam pelaksanaan program.
e. Akomodatif terhadap berbagai masukan, kemitraan dengan seluruh
   stakeholder dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan.
f. Mengupayakan pelaksanaan pembangunan yang konsisten terhadap
   rencana tata ruang.
g. Penegakkan hukum yang konsisten dan konsekuen.
h. Pembagian peran yang “seimbang” (tidak harus sama) antar seluruh
   pelaku penataan ruang.
i. Melakukan kerja sama antar wilayah untuk menciptakan sinerji
   pembangunan.

Para hadirin peserta seminar yang saya hormati, pada akhir sambutan ini
saya ingin menyampaikan bahwa sebagai instrument untuk mendukung
penataan ruang yang lebih sinerjik tersebut diperlukan “tools” berupa peta
akurat yang mudah diakses dan digunakan oleh seluruh stakeholders. Peta
tersebut diharapkan dapat memberikan informasi keterpaduan program yang
sinerjik dalam kerangka pengembangan wilayah pada tingkat ketelitian
masing-masing tingkatan perencanaan tata ruang wilayah.

Sebagai penutup, kami mengajak Saudara-saudara untuk terus mendorong
dan memfasilitasi terwujudnya otonomi daerah yang selalu mengedepankan
peran masyarakat yang selalu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Untuk itulah tools yang berupa peta yang akurat dan komunikatif sebagai
wahana keterpaduan sangat diperlukan.

Akhirul kata kami sampaikan selamat mengikuti seminar semoga dapat
bermanfaat bagi pembangunan manusia Indonesia yang mandiri.

Terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


                                                 Jakarta, 18 April 2001



                                                 Ir. Erna Witoelar, MSi

                                                                          6
7