OTONOMI DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE DALAM RANGKA MEWUJUDKAN by kellena98

VIEWS: 1,415 PAGES: 15

									        OTONOMI DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE DALAM RANGKA
          MEWUJUDKAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH
                        Oleh : Agus Sumarsono




Sebuah Latar Pemberlakuan Otonomi Daerah
               Semangat reformasi menghasilkan sebuah sistem penyelenggaraan
pemerintahan       baru   yang   disebut   otonomi   daerah   dan   merupakan   strategi
pembangunan serta pemberdayaan daerah sesuai dengan perkembangan dan kondisi
masyarakat Indonesia saat ini yang sedang berjalan dalam rangka mengembangkan
demokrasi di berbagai segi. Strategi ini diterapkan sebagai counter terhadap terjadinya
krisis ekonomi dan kepercayaan yang kemudian berimbas pada pergantian kekuasaan
politik di Indonesia pada tahun 1998 (dari pemerintahan orde baru ke pemerintahan
orde reformasi).

               Menurut Syaukani HR dalam buku menatap Otonomi daerah, reformasi
jangan hanya dijadikan justifikasi terhadap berbagai perilaku oknum terentu untuk
berlaku anarkis dan melanggar hukum. Sehingga arus reformasi yang kini tengah
bergulir tidak dibelokkan dalam konteks yang keliru atau salah kaprah. Menurutnya
reformasi merupakan bentuk perubahan yang memiliki berbagai dimensi. (1), adanya
upaya untuk merubah struktur pemerintahan/ tatanan              politik yang dianggap
membungkam kebebasan hak asasi manusia. (2), adanya upaya yang lebih konkret
untuk memberdayakan lembaga/ organisasi sosial politik yang selama ini dimarginalkan
bisa mengurus kelangsungan Bangsa. (3), adanya upaya memfungsikan kembali
peran-peran komponen masyarakat yang semasa pemerintahan terdahulu tidak
difungsikan.

               Dengan desakan reformasi sistem pemerintahan dengan mengakomodasi
prinsip demokrasi yang disuarakan dalam gerakan rakyat untuk reformasi total pada
pertengahan tahun 1998 itu pula, telah menghasilkan beberapa perubahan fundamental
di tingkat sistem tata pemerintahan lokal. Diantaranya adalah akomodasi terhadap
tuntutan partisipasi politik rakyat dalam proses pengambilan kebijakan telah dilakukan,
meskipun masih secara verbal tanpa disertai dengan pengaturan yang lebih teknis,
melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau lebih dikenal
dengan UU Otonomi Daerah. UU ini secara fundamental merubah sistem pemerintahan
daerah sebelumnya (yang diatur melalui UU Nomor 5 Tahun 1974) yang menekankan
kepada kekuasaan eksekutif ke arah kekuasaan legislatif dan partisipasi masyarakat.

             Penerapan otonomi daerah ini diatur dengan (pada awalnya) Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diuji-cobakan pada
tahun 1999 – 2000, baru pada bulan Januari 2001 diundangkan dan diimplementasikan
secara penuh. Di beberapa pasal di dalam undang-undang ini mengisyaratkan tentang
pelaksanaan pemerintahan daerah dengan proses yang demokratis. Arti kata
demokratis di sini bermakna adanya pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi (turut
ambil bagian secara aktif) dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan daerah.
Undang-undang pemerintahan daerah ini dilaksanakan sebagai sebuah anti-tesa
terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya yang dikenal otoriter. Di
samping itu, tingginya ketergantungan pemerintahan daerah terhadap pemerintah pusat
yang mengakibatkan kreatifitas masyarakat lokal beserta seluruh perangkat daerah dan
kota menjadi tak terbedakan, sedangkan kebijakan rezim orde baru yang represif telah
membunuh secara dini aspirasi daerah untuk menuntut keadilan atas kekayaan alam
yang dimilikinya. Pemerintah pusat yang telah mengalami kesulitan sumber dana tidak
cukup mampu menghadapi persoalan dan gejolak yang terjadi di aras lokal. Ini berarti
bahwa selama lebih dari 32 tahun, Jakarta gagal melakukan konsolidasi dalam rangka
persatuan daerah yang adil dan merata. Hal ini terjadi karena adanya pandangan pada
waktu itu bahwa mempertahankan kekuasaan sebuah rezim lebih diutamakan bahkan
cenderung berlebihan sehingga permasalahan kemandirian daerah bukan demi sebuah
kemandirian tetapi justru dalam format kekuasaan.

             Dengan demikian terjadi akumulasi kekuasaan di pusat, baik politik,
kekayaan negara, maupun kebijakan ekonomi yang sentralistik, sedang daerah hanya
menjadi penonton dan menunggu perintah dari atas. Sudah dapat dipastikan bahwa
dengan kondisi yang seperti ini telah tercipta sebuah jurang yang lebar antara
pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sehingga daerah mempunyai keinginan
untuk mendapatkan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan.
             Bila kemudian berkembang tuntutan otonomi daerah agar dikembangkan
otonomi   daerah secara nyata, maka hal ini tidak lepas dari berbagai kenyataan
ketimpangan antar daerah yang selama ini berlangsung. Lembaga kajian ekonomi
Econit Advisory Group, menyebutkan setidaknya terdapat lima kesenjangan yang
sangat kronis;

   1. Kesenjangan pendapatan antar daerah yang besar.

   2. Kesenjangan investasi antar daerah yang besar. Kebijakan investasi dan
      birokrasi yang terpusat selama 32 tahun, menghambat perkembangan investasi
      daerah. Kegiatan investasi daerah hanya terkonsentrasi di pulau jawa.

   3. Pemusatan industri di pulau Jawa.

   4. Pendapatan daerah dikuasai pusat. Sentralisasi pusat sangat menguasai
      pendapatan daerah. Dengan demikian daerah sangat tergantung dengan alokasi
      bantuan dari pusat.

   5. Net negatif transfer yang besar. Salah satu yang mendorong melebarnya
      kesenjangan regional adanya ketimpangan dalam alokasi kredit dalam
      pengembangan ekonomi.

             Berbagai faktor ini tentu saja, hanya sebagian dari kompleksitas masalah
yang berkembang sejalan dengan terjadinya sentralisasi (pemusatan) dalam hubungan
pusat-daerah. Fakta ketidak-adilan antar daerah, dimana daerah kaya tidak pernah bisa
menikmati hasil kekayaan (hasil alamnya), menjadi bagian dari kenyataan-kenyataan
kongkrit yang mendorong tuntutan perubahan hubungan pusat-daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang bertanggung jawab Penunjang Keberhasilan
Pembangunan Daerah

             Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memakai
metode desentralisasi mempunyai kewenangan yang sangat luas, yang merupakan
anti tesa pembangunan dan pemberdayaan daerah sesuai dengan perkembangan
kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang sedang belajar dan mengembangkan
demokrasi di berbagai segi, khususnya demokrasi politik. Desentralisasi merupakan
proses pengurangan atau penghapusan peran dan wewenang pemerintah pusat guna
menciptakan pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat daerah untuk bisa
mengembangkan daerahnya secara mandiri. Otonomi daerah atau desentralisasi
merupakan dua hal yang saling melengkapi dengan semua sudut multidimensi yang
melingkupinya.

               Namun      perlu   diketahui        bahwa   di    beberapa    kajian         mengenai
penyelenggaraan pemerintahan dengan penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 ini tampak berorientasi pada legislative havy, artinya DPRD mempunyai satu
kekuatan dan kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah setelah
sekian lama (pada masa orde baru) keberadaan legislatif lebih merupakan sekedar
justifikasi setiap kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah daerah. Apakah memang
benar demikian, yang jelas peranan yang diberikan oleh legislatif menjadi satu
fenomena perkembangan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

               Meskipun terdapat berbagai rasionalitas dari pelaksanaan desentralisasi
tersebut, akan tetapi memang terdapat pula kelemahannya, di antaranya yaitu ;

   a. Karena jumlah organ-organ pemerintah bertambah banyak sejalan dengan
        kewenangan yang dimiliki daerah, maka struktur pemerintahan bertambah
        kompleks sehingga mempersulit koordinasi.

   b. Hubungan keseimbangan dan keserasian antara berbagai macam kepentingan
        daerah mudah terganggu.

   c. Desentralisasi teritorial dapat mendorong timbulnya ”sentimen kedaerahan”
        (etnocentries).

   d. Pengambilan keputusan memerlukan waktu yang lama karena melalui
        perundingan yang rumit.

   e. Penyelenggaraan desentralisasi memerlukan biaya yang lebih banyak dan sulit
        dilaksanakan secara sederhana dan seragam.

               Pada tahun 2004, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 direvisi karena
tidak   sesuai   dengan     perkembangan           keadaan,     ketatanegaraan,    dan       tuntutan
penyelenggaraan      otonomi      daerah      di    Indonesia     saa   sekarang      ini    dengan
dilaksanakannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Diberlakukannya Undang-undang yang baru ini mempertimbangkan;

   a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai
       dengan amanat UUD RI tahun 1945, Pemerintah Daerah, yang mengatur dan
       mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
       pembantuan,     diarahkan    untuk    mempercepat     terwujudnya   kesejahteraan
       masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
       masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan
       prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu
       daerah dalam sistem negera kesatuan republik Indonesia .

   b. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu
       ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan
       pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman
       daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan
       kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah dalam kesatuan sistem
       penyelenggaraan pemerintahan negara.

              Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan DPRD berpedoman pada
asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri dari asas ; Kepastian hukum, Tertib
penyelenggara      negera,    Kepentingan     umum,      Keterbukaan,   Proporsionalitas,
Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensni dan Efektivitas

              Dalam pasal 22 UU Nomor 32 Tahun 2004 ini juga telah disebutkan
mengenai kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi, di antaranya ;

   a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional
       serta keutuhan negara republik Indonesia

   b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

   c. Mengembangkan kehidupan demokrasi

   d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan, dan seterusnya

              Namun di satu sisi penerapan undang-undang ini mengalami satu
kemunduran, karena tidak lagi disebutkan adanya pembentukan forum perkotaan
sebagaimana yang diatur dalam undang-undang sebelumnya. Sedangkan di sisi yang
lain, terdapat kemajuan yang pantas dicatat, yaitu diberlakukannya pemilihan secara
langsung oleh masyarakat untuk memilih kepala daerah (gubernur/ wakil gubernur
ataupun bupati/ wakil bupati dan walikota/ wakil walikota). Artinya dengan pemilihan
langsung ini memberikan legitimasi demokrasi yang lebih kuat karena pimpinan daerah
dipilih langsung oleh masyarakat bila dibanding dengan dipilih secara perwakilan oleh
anggota DPRD yang berjumlah 45 orang angota dewan.

              Di samping itu, masih menurut Syaukani HR penyelenggaraan otonomi
daerah harus dilakukan secara bertanggung jawab. Artinya adalah otonomi yang
disertai dengan pertanggungjawaban daerah sebagai konsekwensi dari pemberian
kewenangan dan hak yang lebih luas kepada daerah. Pemberian otonomi akan
dibarengi dengan kewajiban pemerintah daerah untuk menanggung segala akibat yang
ditimbulkan oleh pemerian otonomi.

              Lebih-lebih pertanggungjawaban kepala daerah terhadap rakyatnya
dengan memakai logika pemilihan langsung kepala daerah seperti yang telah dijelaskan
di atas. Namun hal ini masih jarang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (baca; bupati)
memberikan laporan pertanggungjawaban publik tahunan kepada masyarakat. Padahal
mestinya sangat penting dilakukan, mengingat pembangunan merupakan bagian
penting yang harus diikuti oleh warga masyarakat, bahwak kedaulatan berada di tangan
rakyat. Artinya memang masyarakat diberikan kewenangan untuk mengetahui,
mengkritisi, dan memberikan masukan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
agar dapat berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebab tentu apa yang
dirumuskan oleh pemerintah daerah secara sepihak tanpa mengikut sertakan
masyarakat seringkali justru jauh dari yang diharapkan.
Demokrasi Partisipatif
          Sebagaimana telah dijelaskan dalam tulisan sebelumnya mengenai latar belakang
otonomi daerah, di sini secara lebih jauh akan diulas tentang asas demokrasi yang disandarkan
kepada adanya peluang peran serta (partisipasi) masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Terbukanya peluang partisipasi masyarakat ini berarti juga adalah kembalinya
kedaulatan -- yang sejak lama telah diambil alih oleh elit penguasa, baik eksekutif maupun
legislatif yang pada penyelenggaraannya justru cenderung membatasi -- kepada masyarakat.
           Apakah setelah pemerintahan baru berbentuk otonomi daerah diterapkan, maka
proses demokrasi akan bergulir dengan mulus, yakni demokrasi yang berporos rakyat. Atau
apakah konsepsi otonomi yang dikembangkan dapat mencerminkan telah dijawabnya kebutuhan
massa-rakyat ? apakah memang otonomi yang diharapkan massa-rakyat kebanyakan, yakni
menjadi jalan bagi perubahan kehidupan, untuk mencapai suatu situasi (dan kondisi) yang lebih
baik dan bermakna ?

a. Kembalinya Kedaulatan Rakyat
           Kebijakan otonomi daerah yang sejak tahun 2001, memang bisa dilihat sebagai
bagian dari suatu proses perubahan. Akan tetapi bila proses perubahan tersebut ditumpukan
hanya pada kebijakan otonomi daerah, khususnya yang termuat dalam Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 (sekarang sudah direvisi dengan UU No.32 Tahun 2004), maka demokrasi tidak
akan pernah terwujud. Analisis ini merupakan gambaran, bahwa setiap kebijakan elit politik,
masih sangat mungkin menyisakan kepentingan yang berlawanan dengan kepentingan demokrasi
dan keadilan. Oleh sebab itu, partisipasi aktif rakyat -- yakni partisipasi dalam kesadaran penuh -
- sangat diperlukan, terutama agar kebijakan yang ada tidak sekedar menjadi slogan yang macet
dalam praktek.

           Oleh sebab itu, ukuran dasar dari otonomi, bukan terletak pada janji dan sejumlah
komitmen, melainkan riil pada praktek: apakah otonomi benar-benar akan menempatkan rakyat
pada posisi terhormat, ataukah rakyat tetap saja sebagai obyek dari elit politik. Dengan demikian
yang harus dilihat adalah apakah dengan otonomi daerah elit lokal menjadi bertambah dekat
dengan rakyat ataukah sebaliknya. Pengalaman dalam pemilihan bupati di berbagai tempat
menunjukkan dengan sangat jelas bahwa otonomi hanya menjadi ajang rebutan elit lokal,
sementara prospek pemberdayaan rakyat masih belum tampak. Adalah tugas bagi kita semua
yang menghendaki demokratisasi untuk bergandengan tangan dalam memperkuat rakyat, sehinga
rakyat dapat menjadi kekuatan efektif untuk mengontrol jalannya otonomi daerah. Otonomi
sendiri harus menjadi bagian dari proses pembaruan di berbagai sektor, sehingga diperlukan
pemahaman yang lebih utuh mengenai proses demokratisasi yakni mengenali medan demokrasi,
agar dapat merumuskan langkah yang lebih baik dalam membangun demokrasi berporos rakyat.

b. Masalah-masalah Dalam Demokrasi
           Demokrasi, ditinjau dari makna, berarti kekuasaan rakyat atau pemerintahan rakyat.
Ungkapan ini tentu sudah sangat lazim, namun rumit (kompleks) dalam realitasnya. Mengapa
dikatakan demikian ?     Pengalaman dinamika masyarakat, sejak dan sebelum kemerdekaan
nasional, menunjukkan dengan sangat jelas bahwa gerak demokratisasi masih belum bergulir
secara sehat. Bahkan pada masa orde baru, demokrasi, bukan saja dikacaukan maknanya,
melainkan juga direndahkan dalam realisasi. Ulasan berikut akan memperlihatkan beberapa
masalah utama, yang patut diduga sebagai bagian dari penyebab macetnya proses demokratisasi.
           Pertama, jika demokrasi merupakan pernyataan pemerintahan rakyat, apakah hal
tersebut bermakna bahwa rakyat yang secara langsung memerintah atau menjalankan kekuasaan
? Para pendiri Republik Indonesia, menjawab dalam pasal 1 ayat 2 UUD ’45 dengan : kedaulatan
adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di
sini telah muncul prinsip perwakilan (representasi). Dengan demikian, secara langsung ataupun
tidak, dikatakan (dianggap) tidak mungkin menjalankan pemerintahan. Parlemen merupakan
institusi yang diciptakan sebagai representasi, dan diharapkan menjadi wakil yang aktual dan
obyektif dari aspirasi rakyat. Persis di sini pula terdapat kompleksitas masalah, terutama adanya
jarak antara institusi wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya.
           Kedua, siapakah dan dari unsur apa yang seharusnya duduk di dalam institusi
representasi kepentingan rakyat ? Berbagai konflik yang kini berkembang, baik yang
mencerminkan konflik antar agama, suku dan golongan, maupun konflik berkaitan dengan
kepentingan material (ekonomi), pada dasarnya memberikan momentum yang sangat aktual
untuk mengkaji kembali dasar-dasar representasi kehidupan dalam bernegara. Dalam konteks
Indonesia kekinian representasi masih merupakan tantangan untuk dapat mewujudkan suatu
pemerintahan yang mengadopsi kepentingan seluruh ‘rakyat’.
           Ketiga, dalam pemerintahan yang berbasis demokrasi, yang menjadi titik masalah
bukan sekedar asal dari legitimasi kekuasaan, melainkan juga mempersoalkan bagaimana
kekuasaan diselenggarakan. Kewenangan yang diberikan pemegang kekuasaan sudah tentu
bukan merupakan kepasrahan buta, melainkan hanya sebagian dari kewenangan, dan sebagian
lagi masih dalam genggaman rakyat dan merupakan hak rakyat untuk sewaktu-waktu meninjau
kembali kewenangan yang telah diberikan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
memberikan jawaban, “setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam
pemerintahan negerinya, baik secara langsung atau melalui para wakil yang dipilih secara
bebas”.
           Pada masa orde baru, pandangan ini tidak begitu populer. Setiap keterlibatan rakyat
akan dihadang dengan pernyataan; sudah ada wakil rakyat ! Pengalaman menunjukkan bahwa
pemerintah, atas nama ketertiban dan kepentingan umum telah menciptakan sejumlah aturan
(prosedur, perijinan) yang pada kenyataannya bukan menjadi jalan lebar bagi rakyat untuk bisa
ambil bagian secara aktif dalam proses politik, justru sebaliknya. Artinya suatu rejim yang
mengklaim berdasarkan atas prinsip demokrasi, tidak menjamin memberi ruang yang lebar bagi
partisipasi rakyat, dan persis di sini pula letak tantangan yang serius bagi demokrasi, yakni suatu
paradoks pemberian kewenangan, yang pada satu sisi dibutuhkan agar pemerintah baisa
menjalankan kehendak rakyat, namun di sebelah pemberian kewenangan tersebut terbuka
kesempatan yang lebar bagi penyalahgunaan yang justru mengingkari aspirasi rakyat.
           Ketiga masalah di atas pada dasarnya hanya sebagian dari persoalan-persoalan
penting yang menyertai gagasan demokrasi. Kejelasan jawaban terhadap persoalan tersebut,
sudah tentu akan menjadi bagian dari proses untuk menumbuh-kembangkan demokrasi dalam
arti yang sesungguhnya dan tidak sekedar menambah lebel dari demokrasi yang pada gilirannya
hanya mengkhianati spirit dan prinsipnya.




d. Partisipasi Politik Rakyat
           Dalam demokrasi, partisipasi politik rakyat merupakan hal yang mutlak. Meskipun
partisipasi merupakan syarat dan indikator dari praktek demokrasi, namun rejim-rejim otoriter
pada umumnya masih mentolerir berkembangnya issue ini. Orde Baru sebagai contoh, telah
menyatakan komitmennya untuk memberi tempat bagi partisipasi politik rakyat. Keberadaan
lembaga-lembaga demokrasi, seperti DPR, Pers, dan institusi seperti LSM (Ornop) merupakan
indikasi kuat bahwa partisipasi tidak diharamkan (baca; tidak dilarang).

           Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggara Negara dijelaskan bahwa peran
serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menaati norma hukum,
moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penyelenggara
negara yang bersih ini dilaksanakan dalam bentuk;

a. Hak mencari, dan memberikan informasi mengenai penyelenggara negara

b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.

c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kebijakan Penyelenggara
   Negara.

d. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal;

     1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c.

     2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi
         pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
         yang berlaku.

     3) Hak tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
         yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

          Namun masalahnya adalah bagaimana bentuk partisipasi yang dibenarkan oleh
negara. Berbagai pembatasan yang dilakukan, memperlihatkan bahwa partisipasi dalam kontrol,
partisipasi yang tidak mempersoalkan relasi kuasa, melainkan partisipasi yang ada dalam
masyarakat, agar kesemuanya dapat menjadi penyokong pembangunan.

          Dalam peraturan pemerintah di atas, disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan negara diwajibkan dalam bentuk antara lain, mencari, memperoleh dan
memberikankan data atau mengenai informasi penyelenggara negara, dan hak menyampaikan
saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negera. Di
samping itu, sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan
penyelenggara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,
jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggara negara, maka dalam Peraturan Pemerintah
ini diatur mengenai hak dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan Penyelengara
Negara secara berimbang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindungan
hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tentang
penyelenggara negara. Kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggung
jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan
menghomati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

           Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai tanggung jawab penyelenggara
negara atas setiap pemberian informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Sebaiknya masyarakat
berhak menyampaikan keluhan, saran dan kritik tentang penyeleggaraan negara yang dianggap
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan
sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran atau kritik masyarakat tersebut sering tidak
ditanggapi dengan baik dan benar.

           Sesuai dengan konsep demokrasi, maka partisipasi harus dibaca sebagai hak dasar
rakyat untuk terlibat, langsung ataupun tidak langsung, dalam keseluruhan proses politik.
Dengan demikian untuk mewujudkan partisipasi, dibutuhkan bukan saja syarat internal, namun
juga syarat eksternal. Yang dimaksud syarat internal adalah suatu kapasitas tertentu dari rakyat.
Kapasitas ini adalah adanya kesadaran yang menjadi unsur utama. Yaitu adanya pemahaman dari
rakyat terhadap berbagai aspek yang sedang dihadapi, sehingga ketika mengambil keputusan-
keputusan penting langkah tersebut merupakan pilihan yang sadar dan bebas, bukan sebagai hasil
manipulasi atau paksaan. Memang, hal ini tidak kemudian segampang dan semudah yang kita
bayangkan. Beberapa problem pembentukan masyarakat mutamaddin (civil society) masih harus
diinisiasi dan dikembangkan dengan pengupayaan penumbuhan kesadaran masyarakat terhadap
substansi nilai demokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan dan
penyelenggaraan kebijakan. Rendahnya sens of tolerance menjadi persoalan laten yang musti
diprioritaskan penyelesaiannya dan bukan hanya diendapkan saja, sebelum melangkah ke arah
penggerakan dan penyatuan organ-organ masyarakat. Persoalan-persoalan ini bisa kita tahu
adalah sebagai imbas dari penyelenggaraan tata kenegaraan dan pemerintahan pada masa lalu
yang tidak demokratis dan tidak menghormati peran dan partisipasi masyarakat di dalam
penyelenggaraannya. Akhirnya mentalitas masyarakat Indonesia berada dalam sistem dan
mekanisme ketergantungan kepada pemerintah, baik daerah maupun pusat karena setiap kali
masyarakat harus didikte dan dicocok hidungnya untuk menjalankan kehidupan mereka sendiri.
Untuk itulah maka diperlukan sebuah strategi terpadu dalam rangka menyelesaikan agenda
persoalan tersebut di atas. Penyadaran dan peningkatan kenegaraan (yang terdiri dari partisipasi
dalam perencanaan, pelaksanaan monitoring, dan controlling/evaluasi), monitoring kinerja
institusi publik dan upaya rekonsiliasi menjadi agenda mendasar yang musti dilakukan. Bagi
keperluan ini, pendidikan politik merupakan agenda yang mendesak. Namun demikian, perlu
pula ditegaskan di sini, bahwa kesadaran saja tidaklah cukup untuk memberi jaminan bagi proses
partisipasi yang produktif.
Landasan Yuris kedaulatan Masyarakat
           Bahwa pemikiran dan orientasi wacana diatas merupakan format perubahan yang
ditawarkan dalam rangka menciptakan good governance melalui media pemberdayaan
masyarakat. Adapun gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut bukanlah sesuatu yang tanpa
landasan dan dasar yuridis, akan tetapi memang terdapat peraturan perundang-undangan yang
apabila dijiwai secara mendalam dan dilakukan secara baik, maka sebenarnya keberadaan
masyarakat yang telah melakukan proses-proses pemberdayaan dalam dirinya, sama sekali tidak
melanggar ketentuan. Adapun landasan yuridisnya kurang lebih (masih banyak lagi yang belum
disebutkan di sini) adalah sebagai berikut :
1. Pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan aspirasi
   sebagai wujud pelaksanaan demokrasi.

2. Pasal 42 (3) Jo. pasal 98 (3) UU No. 22 tahun 1999 tentang jaminan penyelenggaraan
   pemerintahan secara demokratis yang harus dilaksanakan, baik oleh kepala daerah maupun
   kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakannya. Hal ini dituangkan
   dalam pengambilan sumpah jabatan yang dijadikan sebagai amanat pimpinan daerah dan
   desa.

3. Pasal 92 (2) UU No.22/1999, yaitu tentang pembentukan forum perkotaan yang
   diorientasikan pada kewenangan stakeholder kota dalam upaya pemberdayaan masyarakat
   untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

4. Pasal 71 dan 72 jo. pasal 44 (yang mengatur tentang kewajiban dan tanggungjawab
   Pemerintah) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Manusia.

5. Pasal 3 dan 4 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa
   konsumen (masyarakat) mempunyai hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi dan
   akses untuk mendapatkan informasi serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya.

6. Pasal 5 UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan
   bahwa masyarakat mempunyai hak atas informasi dan berperan serta dalam rangka
   pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Ketiga Pasal dalam point d) & e) ini memang untuk perlindungan konsumen dan Pengelolaan
   Lingkungan Hidup, akan tetapi semangat keterbukaan untuk mendapatkan informasi dan hak
   didengarkannya keluhan dan pendapat masyarakat ini menjadi pas ketika dijadikan sebagai
   landasan bagi partipasi masyarakat guna mendapat akses informasi dan masukan pendapat,
   ide dan gagasan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan. Sebab hal ini
   merupakan bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan negara/pemerintahan yang
   bersih.

8. PP No. 68 tahun 1999 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk
   mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.

9. Pasal 2 jo. Pasal 68 UU No.24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan
   adanya peran serta masyarakat.
              Dengan berlandaskan peraturan-perundangan di atas, selain menunjukkan bahwa
kita berada dalam alam merdeka, yang tidak kalah penting adalah mencerminkan: pertama,
bahwa peraturan menunjukkan fungsi membatasi kekuasaan, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan tidak sewenang-wenang. Kedua, memberikan perlindungan atas hak asasi warga
dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Realitas politik yang membatasi atau bahkan
stigmatisasi, kriminalisasi politik, tentu saja tidak sesuai, mengingkari semangat pembebasan
nasional, yang bermaksud menegakkan kedaulatan rakyat. Agar kedua hal tersebut bisa terwujud,
maka menjadi keharusan dimana organisasi kekuasaan tidak menjadi badan tunggal yang besar,
melainkan perlunya pemisahan dan pembatasan.
              Kejelasan dan ketegasan peraturan dan perundang-perundangan sendiri, sudah
barang tentu tidak memberikan jaminan penuh bagi proses demokrasi, sebab merupakan
dokumen, yang realisasinya akan sangat bergantung kepada kekuatan-kekuatan politik yang ada.
Demokrasi masih akan ditentukan oleh sejauh mana partisipasi rakyat bisa tumbuh. Tanpa
partisipasi masyarakat yang intensif, peluang bagi demokrasi elit akan berlangsung, dan jika hal
ini yang terjadi, maka harapan pada keadilan, kemakmuran dan kemajuan rakyat, akan hanya
menjadi impian yang tidak pernah bisa diwujudkan.

Penutup
Demokrasi Sebagai Sarana dan Kesejahteraan Adalah Tujuannya
           Saya kira perbincangan tentang demokrasi sudah sangat panjang padahal demokrasi
merupakan sarana/ alat untuk mencapai tujuannya, yaitu kesejahteraan rakyat?. Harus diketahui
bersama, bahwa antara demokrasi dan kesejahteraan rakyat merupakan dua sisi mata uang.
Artinya adalah demokrasi itu bukanlah tujuan, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan
kesejahteraan rakyatnya. Sehingga antara keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan
yang lain. Keduanya harus berjalan beriringan sehingga menjadi balance (seimbang).
           Karena terjadi krisis dan musibah bencana alam di sana-sini ini sangat memerlukan
tidak sekedar janji-janji para elit negeri, tetapi adalah kepedulian dan tindakan nyata untuk
mengentaskannya. Selamat berjuang..... semoga keadaan jadi lebih baik, pemerintah jadi lebih
baik...... dan masyarakat pun dapat keluar dari krisis dan menjadi sejahtera.......

								
To top