CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Di Indonesia by zamanbergerak

VIEWS: 10,188 PAGES: 6

									Meneropong Permen Gula-Gula Korporasi
Banyak pihak yang mengutarakan keraguan sinergisnya Corporate Social Responsibility (CSR) dengan strategi perusahaan. Di satu sisi,CSR adalah sebuah pelayanan sosial yang tentunya memerlukan biaya sebagai konsekuensi logis untuk memberdayakan masyarakat. Pada sisi lainya, motif ekonomi setiap perusahaan adalah kapaital.Sulit dipahami lembaga kapitalistik melakukan kegiatan nir-laba sebagai manifestasi kewajiban moralnya kepada masyarakat. Sesuai dengan prinsip ekonomi bahwa untuk memperoleh keuntungan haruslah dengan modal yang sekecil-kecilnya demi untung yang sebesar-besarnya. Inilah motif ekonomi yang menjadi landasan filosofi dari strategi perusahaan di sebagian besar perusahaan yang ada di Indonesia. Bagi kebanyakan pelaku bisnis yang berorientasi kapital dan mengejar profit, adanya kewajiban untuk melaksanakan CSR sama saja dengan mengurangi insentif. Padahal, CSR merupakan sebuah strategi yang dapat memberi keuntungan terhadap perusahaan , namun belum banyak pelaku usaha yang menyadari hal tersebut.

Secara umum CSR dapat kita defenisikan sebagai tanggung jawab perusahaan untuk mewujudkan komitmen yang berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi secara positif kepada karyawan, komunitas( masyarakat sekitar) dan lingkungan sekitarnya . Dalam pasal yang mengatur tentang siapa saja yang wajib melaksanakan CSR juga patut kita kritisi. Pasal 74 ayat 1 menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam saja yang wajib melaksanakan program CSR. Artinya tidak semua pelaku usaha yang wajib melaksanakan CSR. perusahaan otomotif, mall, pabrik non-ekstraktif dan usaha-usaha lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan ekstraktif sama sekali bebas menafsirkan komitmen untuk meredistribusikian keuntungannya dalam bentuk CSR. Harusnya setiap perusahaan diatur agar memiliki kewajiban untuk melaksanakan CSR, bukan hanya terbatas pada industri ekstraktif saja.

Pembangunan dapat diartikan secara luas sebagi usaha perubahan yang di inginkan dan direncanakan (intended and planned changes) untuk mencapai kemakmuran material (standard of life) dan sosial yang lebih baik , lebih maju dan lebih diharapkan dari kondisi sebelumnya. Di tengah derap laju industrialisasi, paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan mutlak menjadi prioritas. Konsepsi mengenai pembangunan berwawasan lingkungan sangat besar pengaruhnya bagi kelahiran proses pembangunan berkelanjutan. Lingkungan dalam hal ini tidak hanya terbatas pada lingkungan alam, melainkan menyangkut aspek sosial dan ekonomi.

Sebelum reformasi wajah pembangunan di Indonesia bersifat top down,dalam artian pemerintah beranggapan paling mengetahui kebutuhan masyarakat. Namun, setelah era reformasi dan desentralisasi , pola ini mulai digugat dengan keinginan untuk memberikan penguatan kapasitas bagi masyarakat untuk mandiri.Wacana tentang paradigma pembangunan sosial yang dianggap dapat mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi di satu sisi dan di bidang sosial di sisi lainnya dianggap sebagai jawaban untuk membawa masyarakat keluar dari masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan. Desentralisasi menyiratkan keterbatasan negara untuk melakukan perannya. Oleh karena itu,sektor privat dan masyarakat dapat memasuki ranah pembangunan untuk menyumbangkan resources-nya.

Konsekuensi logis dari pembangunan sosial adalah pembangunan yang berpusat pada pembangunan kapasitas manusia. Paradigma top down diubah menjadi bottom up, dimana masyarakat dianggap paling mengetahui kebutuhan dan masalahnya. Masyarakat menjadi fokus dari pembangunan itu sendiri, dan bukan lagi hanya mengejar angka-angka ekonomi semata. Community Development ( pemberdayaan masyarakat ) menjadi tuntutan untuk menjadikan masyarakat memliki kekuatan dan kapasitas untuk memperbaiki kualitas hidup melalui penggunaan sumber-sumber yang ada pada mereka.

Menurut Jack Rothman dalam karya klasiknya Three Models of Community Organization Practice ( 1968) mengembangkan tiga model tentang pengembangan masyarakat. Pertama , pengembangan masyarakat lokal, kedua , perencanaan sosial dan ketiga adalah aksi sosial. Poin penting dari community development adalah partisipasi dan keberlanjutan. Dalam hal ini CSR merupakan salah satu bagian dari semangat untuk memberdayakan masyarakat khususnya pengembangan masyarakat lokal. Pertemuan antar korporat di Trinidad pada ISO/COPOLCO (ISO Committee on Consumer Policy) workshop 2002 di Port of Spain dalam pokok bahasan 'Corporate Sosial Responsibility-Concepts and Solutions menegaskan kewajiban korporat yang tergabung dalam ISO untuk menyejahterakan komunitas di sekitar wilayah usaha.

Program-program CSR yang di klaim oleh beberapa perusahaan telah memenuhi aspek tanggung jawab sosial perusahaan terlihat masih jauh panggang dari api. Banyak program yang diberikan hanya bersifat derma (charity) seperti pendirian infrastruktur fisik dalam bentuk pembanguan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih , dan tempat ibadah. Namun , setelah perusahaan tersebut mengeruk habis sumber daya di daerah tersebut maka program pun otomatis berhenti dan masyarakat kembali seperti keadaan semula. Sebaiknya program yang diberikan lebih banyak menyentuh pembangunan kapasistas, seperti pendidikan,pelatihan,pemberian modal untuk usaha kecil maupun pembuatan aturan persentase dalam hal perekrutan warga sekitar sebagai karyawan. Di samping sangat sulit untuk membedakan apakah pembangunan fisik bagi masyarakat hanya bersifat sementara atau tidak,juga ditengarai banyak kegiatan yang dilakukan perusahaan dapat memunculkan ketergantungan ( interdependency ) .

Dalam hal pembuatan program CSR , perusahaan masih cenderung bersifat elitis,dalam artian belum memaknai partisipasi sebagai poin penting untuk memberdayakan masyarakat.Akibatnya,program yang di desain tidak mencerminkan kebutuhan warga sekitar yang lebih paham masalah dan kebutuhan mereka. Pemerintah daerah pun terkesan membiarkan implementasi dari tanggung jawab sosial perusahaan di daerahnya berjalan menurut logika korporasi. Bagaimana tidak, pemerintah daerah harus berusaha “membuat

nyaman” pelaku usaha dikarenakan investasi di daerah turut menyumbang pendapatan bagi kas daerah. Artinya,pelaksanaan CSR di Indonesia belumlah berbasis masyarakat,masih multitafsir dan lebih banyak dimaknai sebagai sekedar memberi bantuan derma maupun sekedar pembangunan fisik semata yang dianggap mengurangi keuntungan perusahaan.

Padahal,manfaat CSR sebenarnya memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan.Pertama,memberikan image yang baik. Di era globalisasi dan kapitalisme global yang mengagungkan kompetisi antar pelaku usaha, jika ingin bertahan dalam persaingan, perusahaan mutlak memerlukan suatu keunggulan yang tidak dimiliki oleh pelaku uasaha lainnya. Strategi tersebut dapat berupa kemenangan citra perusahaan (corporate image building ) dimata konsumen. Kita dapat ambil contoh PT. Unilever yang memiliki program CSR berupa pendampingan terhadap petani kedelai. Bagi kepentingan petani, adanya program CSR ini berperan dalam meningkatkan kualitas produksi, sekaligus menjamin kelancaran distribusi. Sedangkan bagi Unilever sendiri, hal ini akan menjamin pasokan bahan baku untuk setiap produksi mereka yang berbasis kedelai.Kedua,dengan adanya pelibatan masyarakat dapat memberikan keamanan dan keberlangsungan suatu usaha.Jika perusahaan ingin terhindar dari gangguan dan ancaman masyarakat sekitar, kiranya perlu untuk melibatkan masyarakat agar terjalin hubungan baik dan masyarakat memiliki sense of belonging yang tentunya berakibat positif terhadap perusahaan..

Ketiga, terhindarnya perusahaan dari ancaman bencana lingkungan. CSR juga memfokuskan pada terjaganya lingkungan alam yang turut serta mendukung keberlangsungan usaha. Masih segar dalam ingatan kita PT. Lapindo Brantas yang merugi dikarenakan kurang memperhatikan aspek lingkungan.Keempat,ikut menyumbang bagi pembangunan daerah.Masyarakat di sekitar perusahaan biasanya tak lepas dari kemiskinan dan pengangguran.Melalui program-program CSR, seperti perekrutan warga lokal menjadi karyawan dan pemberian modal usaha turut mengurangi masalah sosial di daerah. Kelima, kebijakan dan keputusan yang diambil juga haruslah senantiasa berdasarkan need assessment terhadap apa yang ada di masyarakat.Jika perusahaan menyusun program yang bukan menjadi kebutuhan masyarakat,akan menjadi bom waktu bagi perusahaan

itu sendiri karena masyarakat tidak akan merasa diperhatikan.Dana bukanlah satu-satunya faktor yang mendukung implementasi CSR,dibutuhkan ketulusan,keseriusan dan ketekunan.

Dengan dimasukannya CSR ke dalam undang-undang yang mengikat dan mempunyai sanksi,kita boleh berharap pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan semakin berkembang di Indonesia. Yang menjadi kendala utama adalah sejauh mana komitmen dan kesadaran pelaku usaha untuk mengintegrasikan CSR dengan kebijakan perusahaan. Paradigma yang menganggap CSR hanya sebagai cost harus dihapus dan diganti dengan logika investasi sosial bagi perusahaan. Jika pelaku usaha mangkir dari kewajiban , tentunya sudah ada aturan yang mengatur tentang sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu,sebagai sebuah kesatuan sistem dalam kehidupan bermasyarakat, tanggung jawab untuk mengawasi implementasi CSR oleh perusahaan tidak datang hanya dari pemerintah melalui kebijakan,namun harus muncul pengawasan dari bawah.Baik itu organisasi swadaya masyarakat maupun masyarakat lokal itu sendiri.Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat mengambil bagian sebagai pengontrol dan dapat pula menjadi mitra kerja perusahaan.Masyarakat juga memiliki hak untuk berdemonstrasi dalam menyalurkan aspirasinya ketika hak yang seharusnya mereka dapatkan diingkari oleh pihak perusahaan yang ada di daerah.

Diperlukan perubahan kerangka berfikir di masa depan,baik itu pelaku usaha, masyarakat,pemerintah,LSM dan pihak-pihak terkait untuk meletakkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.“Pergilah ke tengah masyarakat. Hiduplah bersama mereka. Belajarlah dari mereka. Buatlah rencana bersama mereka. Bekerjalah dengan mereka. Mengajar seraya menunjukkan. Belajar seraya mengerjakan. Bukan keterpisahan melainkan keterpaduan. Bukan menyesuaikan melainkan mengubah. Bukan meringankan melainkan membebaskan. Sehingga akhirnya mereka berkata , semua akan kami kerjakan sendiri”. Untaian kalimat dari pelopor rekonstruksi desa di Cina Dr. YC James tersebut hendaknya menjadi ruh program CSR dalam memberdayakan masyarakat.Tanpa itu semua, maka masyarakat hanya dijadikan objek eksploitasi

nafsu kapitalisme yang berorientasi profit keberlanjutan).

dan bukanya sustainability (

Adi Surya Purba

Ketua DPC GMNI Sumedang

Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Fisip Unpad


								
To top