Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

RUU Penanaman Modal (1) by murplelake82

VIEWS: 145 PAGES: 4

									RUU Penanaman Modal (1)
http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15450&cl=Berita
Minggu, 24 Desember 2006

Penerapan Liberalisasi Dalam RUU PM Tidak Tepat
[8/9/06]

Untuk meningkatkan investasi, Pemerintah dan DPR menyusun RUU PM
dengan semangat liberalisasi. Namun akademisi menilai liberalisasi RUU
PM belum tentu dapat menarik investasi....

Dosen Fakultas Ekonomi Univeristas Gadja Mada (UGM) Denni Purbasari
menilai bahwa substansi RUU Penanaman Modal (RUU PM) bias kepada
kepentingan ekonomi jangka pendek untuk menarik modal, tidak memiliki
arah/prioritas yang jelas.

Ia menambahkan bahwa RUU PM ini tidak jelas mengatur fungsi koordinasi
dan pelaksanaan usaha penanaman modal. RUU ini juga tidak jelas
mengatur pelimpahan wewenang penyelenggaraan kegiatan penanaman modal
dari pusat ke daerah.

Liberalisasi dalam RUU ini, tambah Denni tidak tepat untuk
meningkatkan investasi. Hal ini karena penurunan investasi disebabkan
tingginya biaya berbisnis (pungli, perizinan pusat dan perda) dan
menurunnya pasar Indonesia karena menurunnya daya beli.

"Counter example di masa lalu, investasi di Indonesia bisa tinggi
meskipun menggunakan UU lama yang restriktif," kata Denni dalam rapat
dengar pendapat dengan Pansus Penanaman Modal di Gedung DPR, Jakarta,
Kamis (7/9).

Selain itu, lanjut Denni, Cina, Malaysia dan Vietnam memiliki UU
Penanaman Modal yang restriktif. Karena itu, ada ketidaktepatan antara
alat (liberalisasi regime investasi) dengan tujuan (meningkatkan
investasi).

Senada dengan koleganya, dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas
Gajah Mada Mudrajad Kuncoro menyatakan bahwa hambatan yang dirasa
pelaku bisnis adalah pungli, perijinan dari Pemerintah pusat,
peraturan daerah dan kenaikan tarif (BBM dan listrik).

Ia menambahkan bahwa peraturan dalam bentuk Perda merupakan peraturan
yang paling banyak dikeluarkan karena mencapai 90,1 persen dari
seluruh peraturan di daerah. Dari seluruh Perda yang telah terbit,
Perda yang tidak bermasalah hanya 27 persen. Alasan pembatalan Perda
oleh pemerintah pusat karena bertentangan dengan kepentingan publik,
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, menghalangi aliran
barang dan jasa dan duplikasi pajak/retribusi.


"Untuk meningkatkan investasi, Pemerintah perlu perbaiki iklim
investasi dengan menumpas korupsi, menyederhanakan prosedur investasi
dengan pelayanan satu atap, menertibkan perda dan mempromosikan KEKI
seperti Batam," papar Mudrajad.

Mudrajad mengusulkan agar pelayanan mudah diberikan bagi semua usaha
penanaman modal. Pemberian fiskal juga hanya diberikan pada kegiatan
investasi yang menghasilkan eksternalitas positif karena berpengaruh
pada penerimaan negara.

"Pasal 12 ayat (1) perlu ditambah : bisnis di luar Jawa, terutama
kawasan tertinggal, kawasan timur Indonesia dan daerah perbatasan;
bisnis yang berorientasi ekspor dan bisnis yang bermitra dengan usaha
kecil," kata Mudrajad.

Menurut Mudrajad, perlu ada kriteria wewenang yang diberi ke daerah
dalam kerangka otonomi daerah dan penyelenggaraan penanaman modal
berdasarkan aktivitas ekonomi lintas wilayah dan nilai investasi
tertentu. Ia mencontohkan di Cina investasi yang bernilai lebih dari
AS$30juta merupakan kewenangan pusat dan yang di bawah angka itu
merupakan kewenangan daerah.

Insentif Untuk Tarik Investor

Sementara itu, dalam rapat paripurna Selasa (5/9), Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati memaparkan berbagai insentif yang ditawarkan
pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi, antara lain insentif
perpajakan seperti fasilitas pajak penghasilan (PPh).

Sesuai Pasal 31A UU No17/2000 tentang Pajak Penghasilan, wajib pajak
yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau
daerah tertentu dapat diberikan fasilitas seperti penyusutan dan
amortisasi yang dipercepat (accelerated depreciation), kompensasi
kerugian yang lebih lama dari kompensasi kerugian pada umumnya, tetapi
tidak lebih dari 10 tahun dan pengenaan pajak penghasilan atas dividen
(Pasal 26) sebesar 10 persen kecuali apabila tarif menurut perjanjian
perpajakan (tax treaty) yang berlaku menetapkan lebih rendah.
Fasilitas lain adalah penghapusan tarif PPnBM untuk jenis barang
tertentu. Sejak awal 2003, Pemerintah telah mencabut dan menurunkan
tarif PPnBM untuk produk tertentu. Hal ini untuk mendorong pertumbuhan
kegiatan usaha dan meringankan beban masyarakat.

Pemerintah memberikan beberapa insentif di bidang bea masuk. Sesuai
Pasal 24 UU No 10/1995 tentang Bea Masuk, barang yang dimasukkan ke
daerah pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut ke luar daerah
pabean tidak dipungut bea masuk. Pasal 25 menyatakan bahwa pembebasan
bea masuk diberikan atas impor, antara lain pada barang modal, barang
dan bahan impor untuk tujuan diekspor. Pembebasan bea masuk tersebut
biasanya diikuti pembebasan pajak dalam rangka impor seperti PPN
impor, PPnBM impor dan PPh Pasal 22 impor.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan perluasan jalur prioritas yaitu
memberikan kemudahan dalam memperlancar proses pengeluaran barang dari
kawasan pabean ke peredaran bebas terhadap importir/perusahaan yang
memiliki kategori sangat patuh terhadap peratura dan pemenuhan
kewajiban kepabeanan dan perpajakan.

Di sektor pertambangan, Pemerintah memberlakukan Pembebasan Bea Masuk
atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
seperti diatur dalam PMK No.21/PMK.010/2005 yang menyatakan bahwa atas
impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu migas
diberikan pembebasan bea masuk, sehingga tarif akhir bea masuknya
menjadi 0 persen. Pembebasan bea masuk tersebut diberikan kepada Badan
Usaha atau Badan Usaha Tetap yang mengikat Kontrak Kerja Sama dengan
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dan PT Pertamina (Persero).

Selain itu, PMK No 20/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan
Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang Berdasarkan
Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi
menyatakan bahwa atas impor barang untuk keperluan kegiatan eksplorasi
migas yang diimpor oleh Kontraktor Bagi Hasil migas diberikan
fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PPN dan
PPnBM Impor, serta PPh Pasal 22 Impor) Tidak Dipungut. Fasilitas
tersebut diberikan sampai dengan berakhirnya Kontrak Bagi Hasil yang
bersangkutan.

Dalam paket kebijakan perbaikan iklim investasi yang tertuang dalam
Inpres No 3/2006, Pemerintah menjanjikan deregulasi dan
debirokratisasi yang menghambat minat investor. Pemerintah melakukan
sinkronisasi perda dan pusat untuk mengurangi hambatan usaha dari
berbagai perda bermasalah.
Di bidang kepabeanan, Pemerintah membentuk Tim Persiapan National
Single Window (NSW) beserta 5 Satgas Pendukung melalui Instruksi
Presiden No 3/2006 dan Keputusan Menko Perekonomian No
Kep-22/M.EKON.03/2006. NSW merupakan sistem pelayanan dokumen ekspor
dan impor yang dilakukan secara elektronik dan terintegrasi guna
mempercepat pengurusan dokumen ekspor dan impor di pelabuhan.
Pemberlakuan NSW diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik pungutan
liar di pelabuhan.

								
To top