IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SAFEGUARDING DI KABUPATEN KATINGAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH Tesis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajad Sarjana S 2 Minat Utama Kebijakan dan Manajemen Pe by kellena93

VIEWS: 0 PAGES: 3

									IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SAFEGUARDING DI KABUPATEN
      KATINGAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH


                         Tesis

         Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
             Mencapai Derajad Sarjana S-2


Minat Utama Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
         Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat
               Jurusan Ilmu-Ilmu Kesehatan




                     Diajukan oleh:

                 PARLUHUTAN
                 NIM : 1649/PS/IKM/05


                      Kepada
              SEKOLAH PASCASARJANA
             UNIVERSITAS GADJAH MADA
                   YOGYAKARTA
                       2007
                              INTISARI


Latar belakang: Pengawasan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Miskin (PJKMM) berdasarkan SK Menkes No : 332/Menkes/SK/V/2006
dilakukan oleh tim safeguarding . Tugas tim safeguarding adalah untuk
menjaga dan menjamin pelaksanaan program agar efektif dan efisien
sesuai dengan kendali mutu dan kendali biaya. Kegiatan yang dilakukan
tim safeguarding        adalah sosialisasi dan penyuluhan, memantau,
membina, dan mengevaluasi program, serta menerima pengaduan dan
mengelola laporan baik rumah sakit maupun puskesmas.
Tujuan: Untuk mengetahui implementasi kebijakan safeguarding dalam
pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat miskin di
Puskesmas Kabupaten Katingan.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan
pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah Kepala Dinas, tim
safeguarding      dan Kepala Puskesmas. Variabel penelitian adalah tim
safeguarding     dan kegiatan tim safeguarding. Instrumen penelitian
panduan wawancara mendalam.
Hasil: Implementasi kebijakan safeguarding di Kabupaten Katingan
belum optimal karena faktor lingkungan yaitu kebijakan pusat yang tidak
konsisten. Faktor input juga mempengaruhi implementasi kebijakan
safeguarding seperti dana dan sarana yang terbatas,         SDM yang
mempunyai tugas rangkap serta manajemen pendokumentasian PJKMM
baik di puskesmas dan dinas kesehatan masih lemah. Kegiatan tim
safeguarding hanya menjalankan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin (PJKMM) terhadap petugas dan mengelola laporan
dari puskesmas. Pemantauan, pembinaan dan evaluasi dan pengelolaan
pengaduan masyarakat belum dilaksanakan. SDM tim safeguarding
sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN) 2006.
Kesimpulan: Kinerja tim safeguarding belum optimal karena kendala
dana dan lingkungan yang kurang mendukung.

Kata Kunci: Safeguarding, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
             Miskin, Kinerja.
         THE IMPLEMENTATION OF SAFEGUARDING POLICY
     AT KATINGAN DISTRICT, PROVINCE OF KALIMANTAN TENGAH

           IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SAFE GUARDING
     DI KABUPATEN KATINGAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

                 Parluhutan1, Julita Hendrartini2, Anis Fuad3


                                   ABSTRACT


Background: The monitoring of Poor Community Health Insurance Program
according to decree of the Ministry of Health No. 332/Menkes/SK/V/2006 is
carried out by safeguarding team. The duty of the team is to maintain and ensure
the implementation of the program to be effective and efficient in accordance with
control of quality and cost. Activities carried out by the team are socialization and
dissemination of information, monitoring, maintenance and education of the
program as well accommodating claims and monitoring reports of hospitals and
community health centers.
Objective: To identify the implementation of safeguarding policy in poor
community health insurance program at Community Health Center of Katingan
District.
Method: This was a case study with qualitative approach. Subject of the study
were head of health office, safeguarding team, and head of community health
center. Variables of the study were safeguarding team and activities of the team.
Research instrument used was indepth interview guide.
Result: The implementation of safeguarding policy at District of Katingan had not
been optimum due to environmental factor i,e. inconsistent national policy. Input
factors also affected the implementation of safeguarding policy such as limited
fund and facilities, human resources having dual responsibilities and weak
management of documentation of poor community health insurance program
either at the center and health office. The team had limited activities because
they only did socialization of the program to staff and maintained reports from
health centers. Monitoring, maintenance, evaluation and management of claims
of the community had not been implemented. Human resources of team was
relevant with the implementation guideline of poor community health care
insurance 2006.
Conclusion: Performance of the safeguarding team had not been optimum due
to constraints in funding and non condusive environment

Keywords: safeguarding, performance, poor community health insurance
program
1.
   Kasongan Community Health Center, District of Katingan, Province of Kalimantan
Tengah
2.
   Magister, Health Finance Policy and Insurance Management, Gadjah Mada University
3.
   Magister, Health Information System, Gadjah Mada University

								
To top