mediahukum.com RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR by kellena92

VIEWS: 0 PAGES: 11

									mediahukum.com



                                    RANCANGAN
                         UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                                 NOMOR ... TAHUN ...
                                     TENTANG
                                   DAKTILOSKOPI
                     [PENYELENGGARAAN DAKTILOSKOPI (ALTERNATIF)]



                           DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                                 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

        Menimbang:
                      a. bahwa setiap warga negara berhak memiliki identitas diri atau bukti
                         diri guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang dapat
                         dijamin kebenarannya secara ilmiah;

                      b. bahwa sidik jari merupakan identitas diri seseorang yang
                         bersifat alamiah, tidak berubah, dan tidak sama pada setiap orang;

                      c. bahwa dalam identifikasi sidik jari untuk dijadikan identitas atau bukti
                         diri diperlukan penyelenggaraan daktiloskopi;

                      d. bahwa Koninklijk Besluit Tanggal 16 Januari Tahun 1911 Nomor 27
                         yang mengatur tentang daktiloskopi (Staatsblad 1911 Nomor 234)
                         sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum;

                      e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
                         a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang
                         tentang Daktiloskopi;


        Mengingat:
                      Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara
                      Republik Indonesia Tahun 1945;


                                Dengan Persetujuan Bersama
                     DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
                                           dan
                             PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
                                 MEMUTUSKAN:

          Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG DAKTILOSKOPI.

                                    BAB I
                               KETENTUAN UMUM

                                         Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
      1. Daktiloskopi adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk
      keperluan
         pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis
      yang
         terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki.
      2. Penyelenggaraan Daktiloskopi adalah kegiatan mencari,
      menemukan,
         mengambil, merekam, mengamati, mempelajari,
      mengembangkan,
         merumuskan, mendokumentasikan, mencari kembali dokumen, dan membuat
         keterangan Sidik Jari seseorang.
      3. Pejabat Daktiloskopi adalah orang yang karena keahliannya diangkat dalam
         Jabatan Fungsional untuk melaksanakan teknis pendaktiloskopian.
      4. Data Sidik Jari adalah rekaman jari tangan atau telapak kaki yang terdiri atas
         kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu, baik yang
      sengaja
         diambil dengan tinta atau dengan cara lain maupun bekas yang tertinggal pada
         permukaan benda karena terpegang atau tersentuh oleh jari tangan atau
         telapak kaki.
      5. Keterangan Sidik Jari adalah uraian yang menjelaskan tentang identifikasi
         data sidik jari seseorang yang dibuat oleh pejabat Daktiloskopi.
      6. Lembaga Daktiloskopi adalah instansi pemerintah yang berfungsi sebagai
         pusat pembinaan dan penyelenggaraan Daktiloskopi.
      7. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
         meliputi bidang Daktiloskopi.


                                    BAB II
                              FUNGSI DAN TUJUAN

                                          Pasal 2
(1) Fungsi Daktiloskopi adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum
identitas seseorang.
(2) Untuk kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
setiap orang wajib diambil Sidik Jarinya.
(3) Pengambilan Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menurut
ketentuan Undang-Undang ini.
                                         Pasal 3
Dalam hal orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 karena sesuatu hal tidak dapat
diambil sidik jarinya, maka identifikasi dapat dilakukan dengan cara identifikasi fisik
lainnya.

                                    BAB III
                               PENYELENGGARAAN

                                       Pasal 4
Penyelanggaran       Daktiloskopi     dilaksanakan        berdasarkan      profesionalitas,
pengetahuan ilmiah, dan kepastian hukum.

                                        Pasal 5
(1) Penyelenggaran Daktiloskopi dilakukan untuk menentukan identitas
alamiah seseorang secara ilmiah demi kepastian hukum.
(2) Penyelenggaraan Daktiloskopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara manual atau menggunakan teknologi perekam atau pemindai.

                                           Pasal 6
(1) Kegiatan mengambil atau merekam Sidik Jari dilaksanakan oleh:
        a.      pejabat       instansi      yang     melaksanakan   fungsi penyidikan,
        keimigrasian, kependudukan, pemasyarakatan, dan instansi lainnya;
        b. pejabat unit pelaksana teknis Daktiloskopi; atau
        c. perseorangan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan
        ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pejabat atau perseorangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang melakukan kegiatan mengambil atau merekam Sidik Jari.

                                        Pasal 7
(1) Instansi dan perseorangan yang melakukan kegiatan mengambil dan merekam Sidik Jari
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mengirimkan data Sidik Jari secara berkala
kepada Lembaga Daktiloskopi.
(2) Data Sidik Jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen milik
negara.
(3) Instansi dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib menjaga
kerahasiaan data Sidik Jari.

                                         Pasal 8
Ketentuan mengenai tata cara pengambilan dan perekaman Sidik Jari sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
                                   BAB IV
                            LEMBAGA DAKTILOSKOPI

                                        Pasal 9
(1) Untuk melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Daktiloskopi dibentuk Lembaga
Daktiloskopi yang berfungsi sebagai pusat pembinaan dan penyelenggaraan daktiloskopi di
Indonesia.
(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah departemen yang
lingkup dan tugasnya meliputi bidang Daktiloskopi.
(3) Lembaga Daktiloskopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukannya
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

                                        Pasal 10
(1) Lembaga Daktiloskopi dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, mempunyai tugas:
        a. mengelola dan menjaga kerahasiaan data base Sidik Jari;
        b. menyelenggarakan kegiatan Daktiloskopi;
        c. meningkatkan kemampuan teknis Pejabat Daktiloskopi;
        d. menetapkan dan mengesahkan jenjang kepangkatan dan keahlian pejabat
        Daktiloskopi;
        e. melaksanakan pembinaan administratif dan teknis penyelenggaraan
        pendaktiloskopian; dan
        f. melaksanakan koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan
        pendaktiloskopian.
(2) Tata cara pelaksanaan tugas Lembaga Daktiloskopi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

                                      Pasal 11
(1) Lembaga Daktiloskopi dapat membentuk unit pelaksana teknis Daktiloskopi di
provinsi dan kabupaten/kota.
(2) Penyelenggaraan daktiloskopi pada unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada Undang-Undang ini.

                                    BAB V
                             KETERANGAN SIDIK JARI

                                         Pasal 12
Setiap orang yang diambil Sidik Jarinya berhak memperoleh Keterangan Sidik Jari.

                                       Pasal 13
(1) Setiap orang atau instansi yang membutuhkan Keterangan Sidik Jari seseorang harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Daktiloskopi.
(2)      Pejabat   Daktiloskopi    yang     mempunyai      fungsi     penyidikan,
keimigrasian, kependudukan, dan pemasyarakatan dapat mengakses langsung data base
Sidik Jari.

Pasal 14
Tata cara permohonan dan pengaksesan data base Sidik Jari sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

                                   BAB VI
                              KETENTUAN PIDANA

                                       Pasal 15
Pejabat atau perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

                                        Pasal 16
Pejabat Instansi atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan
Pasal 10 ayat (1) huruf a yang memberikan rahasia data Sidik Jari kepada pihak lain yang
tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

                                        Pasal 17
Pejabat Instansi atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang
memberikan rahasia data Sidik Jari yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

                                      Pasal 18
(1) Setiap orang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang mengakses
data base Sidik Jari dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang mengakses
dan merusak, mengubah, atau menghilangkan data base Sidik Jari dipidana dengan
pidana     penjara     paling   lama 8 (delapan)      tahun       dan      denda paling
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

                                        Pasal 19
(1) Setiap orang yang memalsu, menyuruh memalsukan, atau menggunakan Sidik Jari
palsu, seolah-olah Sidik Jari asli dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 (2) Setiap orang yang menggunakan Sidik Jari orang lain untuk tujuan yang tidak
disetujui oleh pemilik Sidik Jari dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

                                  BAB VII
                            KETENTUAN PERALIHAN

                                          Pasal 20
(1) Penyelenggaraan Daktiloskopi yang dilakukan sebelum Undang-Undang
ini diundangkan, tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang
baru berdasarkan Undang-Undang ini.
(2) Dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, data Sidik Jari yang
berada di tiap-tiap instansi wajib disampaikan kepada Lembaga Daktiloskopi.

                                  BAB VIII
                             KETENTUAN PENUTUP

                                          Pasal 21
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Koninklijk Besluit Tanggal 16 Januari Tahun 1911 Nomor 27 (Stb. 1911 nomor 234);
b. Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 21 tanggal 30 Maret 1920 (I.S.1920
Nomor 259);
c. Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 28 Maret 1914 Nomor IT (I.S. 1914
Nomor 322);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

                                       Pasal 22
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
                              PENJELASAN
                                 ATAS
                    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                            NOMOR... TAHUN...
                               TENTANG
                             DAKTILOSKOPI

I. UMUM

Bahwa untuk menetapkan identitas seseorang (personal identification) dapat dilakukan
melalui berbagai cara, antara lain, dengan cara mempelajari, mengamati, dan meneliti
profil wajah seseorang, pasfoto, bentuk kepala, bentuk badan, gigi, sidik jari, atau suara.
Identifikasi seseorang yang sering digunakan dan dapat dijamin kepastian hukumnya
adalah dengan cara memepelajari sidik jari disebut sebagai Daktiloskapi. Daktiloskopi
dilaksanakan atas dasar prinsip bahwa sidik jari tidak sama pada setiap orang dan sidik
jari tidak berubah selama hidup.

Daktiloskopi dalam perkembangnnya tidak saja diaplikasikan di bidang kriminal, tetapi
juga di bidang nonkriminal, misalnya, identifikasi bayi yang baru lahir, administrasi
personal, pemegang kartu pengenal/keterangan, penderita amnesia, mayat yang tidak
dikenal, dan untuk kepentingan yang lain seperti untuk pengurusan klaim asuransi,
pensiun, perbankan, ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, dan paspor.
Mengingat pentingnya peranan Daktiloskopi seperti tersebut di atas, maka jelas sidik jari
merupakan alat bukti yang akurat untuk menentukan identitas seseorang secara alamiah.

Sejarah      perkembangan        Daktiloskopi di   Indonesia    diawali dengan
dikeluarkannya Koninklijk Besluit 16 Januari 1911 Nomor 27 (I.S 1911 Nomor 234)
tentang Penugasan kepada Departemen Kehakiman untuk menerapkan Sistem
Identifikasi Sidik Jari atau Daktiloskopi.

Pelaksanaan sistem Daktiloskopi ini dimulai pada tanggal 12 November 1914 setelah
dengan resmi dibuka sebuah kantor Daktiloskopi Departemen Kehakiman yang dilakukan
dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda                (Besluit van den
GoverneurGeneraal van Nederlandsch-Indie) tanggal 30 Maret 1920 Nomor 21 (I.S. 1920
Nomor 259) tentang Pembentukan Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman.

Sealain itu, dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 28 Maret 1914
Nomor IT (I.S 1914 Nomor 322) tentang Reorganisasi Kepolisian di Batavia, Semarang,
Surabaya, termasuk Meester Cornelis, Kepolisian ditugasi untuk mengambil fotografi dan
Daktiloskopi di bagian reserse.
Dalam masa kemerdekaan            berbagai    peraturan      perundang-undangan
nasional mencantumkan ketentuan tentang pengambilan sidik jari, antara lain terdapat
dalam KUHAP.

Berdasarkan kegunaan dan pemanfaatan Daktiloskopi yang menjamin kepastian hukum
identitas seserorang, maka penyeleanggaraan Daktiloskopi perlu lebih diefektifkan dan
ditingkatkan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Daktiloskopi diatur dalam suatu Undang-
Undang.

                               II. PASAL DEMI PASAL

                                        Pasal 1
                                      Cukup jelas

                                        Pasal 2
                                      Cukup jelas

                                        Pasal 3
Yang dimaksud dengan "karena sesuatu hal" misalnya orang yang bersangkutan tidak
mempunyai tangan atau kaki karena cacat atau kecelakaan.

Yang dimaksud dengan "cara identifikasi fisik lainnya", antara lain dilakukan dengan
cara pemeriksaan DNA, bibir, odontologi, retina mata, atau cara lain yang
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

                                        Pasal 4
Yang dimaksud dengan "profesionalitas" adalah profesi di bidang Daktiloskopi.

Yang dimaksud dengan "pengetahuan ilmiah" adalah perkembangan pengetahuan yang
didasarkan pada objektivitas, sistematis, logis, dan komprehensif.

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum.

                                            Pasal 5
                                           Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "untuk menentukan identitas alamiah", antara lain:
a. menentukan bayi yang baru lahir, artinya rumah sakit wajib mengambil Sidik Jari
terhadap bayi yang baru lahir agar tidak tertukar;
b. pemohon dokumen identitas pribadi, misalnya, KTP, paspor, SIM;
c. pelaku atau orang yang disangka melakukan tindak pidana;
d. terpidana;
e. korban tindak pidana, yang tidak dapat diidentifikasi;
f. mayat yang tidak dikenal, bisa korban tindak pidana atau korban bencana alam.

                                      Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "teknologi perekam dan pemindai" adalah berbagai teknologi
baru yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Daktiloskopi.

                                        Pasal 6
                                        Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan " instansi lainnya" adalah instansi yang melaksanakan
fungsifungsi:
1. kesehatan;
2. pertahanan;
3. keamanan;
4. perjanjian perdagangan dan bisnis lainnya;
5. ketenagakerjaan;
6. keasuransian; dan
7. perbankan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "perseorangan" misalnya bidan yang mengambil sidik jari bayi
yang baru lahir.

                                         Pasal 7
                                       Cukup jelas

                                         Pasal 8
                                       Cukup jelas

                                         Pasal 9
                                       Cukup jelas

                                        Pasal 10
                                        Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pembinaan teknis" adalah termasuk menentukan standar alat
yang digunakan untuk mengambil dan merekam sidik jari.
Huruf f
Cukup jelas
                                     Ayat (2)
                                    Cukup jelas

                                      Pasal 11
                                     Cukup jelas


                                        Pasal 12
Ketentuan ini untuk melindungi seseorang yang Sidik Jarinya diambil tanpa persetujuan
dari yang bersangkutan atau disalahgunakan.

                                             Pasal 13
Yang dimaksud dengan "keterangan Sidik Jari", antara lain tidak hanya keterangan, tetapi
"hasil teraan asli", atau "teraan alat canggih".

                                      Pasal 14
                                     Cukup jelas

                                      Pasal 15
                                     Cukup jelas

                                      Pasal 16
                                     Cukup jelas

                                      Pasal 17
                                     Cukup jelas

                                      Pasal 18
                                     Cukup jelas

                                      Pasal 19
                                     Cukup jelas.

                                      Pasal 20
                                     Cukup jelas.
     Pasal 21
    Cukup jelas.

     Pasal 22
    Cukup jelas


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

								
To top