LAPORAN PENELITIAN Kebijakan Ekonomi Mikro Kabupaten Boyolali by kellena91

VIEWS: 0 PAGES: 74

									LAPORAN PENELITIAN


Kebijakan Ekonomi Mikro
Kabupaten Boyolali Tahun
2006



Tim Peneliti
   1. Ismail AL Habib
   2. Harry Jocom
   3. Hendro Riyanto




LKTS
Lembaga Kajian untuk Transformasi Sosial
Bangunharjo Rt 07/II No A2. Pulisen Boyolali Jateng
Phone: 0276 324501 Fax: 0276 324501
2
                                                                               BAB 1
                                                                  PENDAHULUAN

I. Latar Belakang
    Pengembangan ekonomi adalah kata yang paling tepat untuk digulirkan dan
    dimunculkan ke permukaan, ditengah-tengah terpuruknya kondisi Bangsa dan Negara.
    Karena dengan ekonomi, kondisi dan keadaan Bangsa dan Negara dapat terangkat dan
    masyarakat sebagai warga Negara memang patut menerimanya untuk mencapai
    kemakmuran (welfare).


    Ekonomi adalah hal yang urgent bagi setiap manusia. Kehidupan tidak bisa lepas dari
    aktivitas ekonomi. Ada persepsi masyarakat bahwa kalau hidup ini dikatakan damai
    dan tentram kalau ekonominya baik (good) dengan kata lain ekonomi sehat maka
    jiwanya ikut sehat begitu juga sebaliknya.


    Program pengembangan ekonomi mikro memang sudah mulai digalakkan sejak dari
    dulu, namun input, output dan outcomenya belum sesuai yang diharapkan. Begitu juga
    di Kabupaten Boyolali juga sudah dimulai, untuk meningkatkan Usaha Kecil Menengah
    (Empowerment Economi Small and Medium Enterprise), peran swasta pun belum
    menunjukaan hasil yang menggembirakan.


    Dalam satu artikel yang sudah menjadi klasik Nancy Birdsall dari World Bank,
    meyakinkan bahwa investasi dalam bidang kesehatan dan bidang pendidikan yang
    masuk kategori pembangunan sosial, dalam relatif singkat mempunyai dampak positif
    dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional1. Artinya pengeluaran sosial
    atau pembangunan sosial sebenarnya tidak berbeda dengan pembangunan ekonomi.
    Dengan kata lain mengadakan investasi dalam pengembangan sosial merupakan ”ilmu
    ekonomi” yang baik.




_



                                                                                  3
    Ilmu Ekonomi adalah suatu moral science2. Ilmu ekonomi sebagaimana Adam Smith
    bertitik – tolak, tidak terlepas dari sentiment moral (Wealth Of Nations, 1776). Oleh
    karena itu tidak benar bahwa ilmu ekonomi mengakui manusia semata-mata hanya
    sebagai homo economicus, karena manusia sebagai pelaku-pelaku transaksi ekonomi
    pada esensinya adalah juga homo socius, homo politicus (zoon politicon), bahkan juga
    sebagai homo religius (homo imago-Dei).


    Sedangkan menurut Dr. Wilson3 Ilmu ekonomi berasal dari adanya kesenjangan (gap)
    antara sumber daya (resources) yang tersedia dengan keinginan (need) manusia.
    Sumberdaya tersebut bersifat terbatas sedangkan keinginan manusia tidak terbatas,
    berdasarkan kesenjangan tersebut maka kemudian timbul masalah, bagaimana cara
    menggunakan sumberdaya yang sifatnya terbatas itu.


    Dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa ilmu ekonomi
    mengakui manusia sebagai pelaku transaksi ekonomi yang mempunyai keinginan
    (need) yang tidak terbatas baik sebagai homo socius dan homo politicus karena
    sumberdaya (resources) yang terbatas maka dibutuhkan sentiment moral (homo
    religius) untuk mengatasi suatu kesenjangan (gap).


    Aktifitas ekonomi harus ada sinergis antara ekonomi mikro dan ekonomi makro dan
    tidak bisa berjalan secara parsial melainkan menyeluruh dan harus berjalan kondusif.
    Apabila Ekonomi makro berjalan baik sedangkan ekonomi mikro tidak berjalan dengan
    baik maka kondisi ini tidak akan membaik dan begitu juga sebaliknya.


    Kebijakan ekonomi yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali (policy
    maker) ini harus memperhatikan kepentingan rakyat Boyolali (social preference),
    apabila kebijakan itu diambil tanpa memperhatikan kondisi makro maupun mikro itu
    akan berdampak buruk pada kemajuan ekonomi secara menyeluruh. Semua lapisan
    akan terkena dampak dari kebijakan yang dibuat oleh policy maker. Sedangkan yang


_




                                                                                    4
    banyak bersinggungan adalah pelaku usaha kecil menengah (UKM) atau ekonomi
    mikro (Wong cilik).


    Dikatakan oleh Prof. Sajogyo” Jika Anda hendak memahami ekonomi Indonesia,
    pahami dulu politiknya.” (Prof. DR. Didik J. Rachbini, Analisis Kritis Ekonomi Politik
    Indonesia, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, Hal. 63, Cet. 1 tahun 2001).


    Dari ungkapan tersebut bila ditarik secara eksplisit oleh Pemerintah Daerah
    Kabupaten Boyolali adalah kebijakan yang diambil di Kabupaten Boyolali harus
    memahami politiknya, kulturnya dan sosialnya. Kalau hal tersebut tidak dipahami
    secara komprehensive maka akan berdampak pada perkembangan ekonomi di
    Kabupaten Boyolali khususnya pelaku ekonomi mikro.


    Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan
    didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis4. Dengan kata lain
    kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali tak luput dari
    campur tangan partai politik yang duduk sebagai dewan dan bersifat politis.


    Melihat kekayaan alam di Kabupaten Boyolali yang boleh dikatakan melimpah seperti
    kawasan hutan di daerah bagian utara yaitu Juwangi, Kemusu, Wonosegoro, Waduk
    Kedung Ombo, kawasan Bandar Udara Adi Sumarno yang secara geografis berada di
    Kabupaten Boyolali, Waduk Cengklik, Waduk Bade, Umbul Air di Tlatar dan Pengging,
    makam para Auliya’ (wali) dan petilasan, pesanggrahan di Paras, Sumur Pitu di Cabean
    Kunti, Sumur Songo di Candigatak, dan di wilayah bagian barat yang mempunyai
    panorama alam yang indah dan sejuk yakni kawasan gunung merapi dan gunung
    merbabu serta kekayaan alam yang lain.


    Dengan modal kekayaan alam yang melimpah di Kabupaten Boyolali idealnya lebih
    maju dan berkembang bila dibanding dengan kabupaten lain karena potensi yang
    begitu besar. Selain itu Kabupaten Boyolali sangat terkenal dengan susunya,

_



                                                                                     5
    pengarajin tembaga dan kuningan yang cukup punya nama juga, Usaha Konveksi di
    Kecamatan Teras serta budaya dan seni yang jumlahnya sangat banyak.


    Namun demikian potensi yang begitu besar belum dimanfaatkan secara maksimal,
    karena masih tingginya pengangguran terbuka tahun 2002 sebesar 17.236, tahun 2003
    sebesar 19.753 dan tahun 2004 sebesar 21.011 atau dengan tingkat pengengguran
    tahun 2002 sebesar 2,5 %, tahun 2003 sebesar 3,98 % serta tahun 2004 sebesar 3,89
    %, penduduk miskin makin bertambah tahun 2005 sebesar 87.154 KK (36, 04 % dari
    seluruh KK), sumber daya yang minim dan masih rentannya invesatasi dan daya saing
    daerah5.


    Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, bahwa
    Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengembangkan daerahnya dengan tidak
    mengesampingkan kepentingan daerah lain. Perlakuan otonomi tersebut harus bisa
    dimanfaatkan secara maksimal demi kemajuan daerah yang dilakukan secara
    transparan, informative, komunikatif dan partisipatif.


    Kabupaten Boyolali berada di Propinsi Jawa Tengah. Secara geografis tersebar menjadi
    empat bagian masing-masing yang memiliki karakteristik infrastruktur yang berbeda.
    Bagian barat terdiri dari Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk yang terletak dibawah kaki
    gunung merapi dan merbabu dan bagian tengah mencakup Boyolali, Mojosongo, dan
    Teras. Bagian timur terdiri dari Banyudono, Sawit, Sambi, Ngemplak, Nogosari dan
    Simo. Bagian utara terdiri dari Andong, Klego, Karanggede, Wonosegoro, Juwangi dan
    Kemusu yang sebagian besar adalah kawasan hutan. Bagian tengah cukup strategis
    karena berada pada perlintasan antara Surakarta-Semarang, Surakarta-Jogjakarta
    ibarat Semarang-Jogjakarta-Solo sebagai segi tiga emas, Boyolali berada ditengahnya.


    Idealnya Kabupaten Boyolali bisa maju dan berkembang serta menjadi pusat dalam
    bidang ekonominya karena melihat posisi yang sangat strategis berada di sentral jalur
    aktifitas ekonomi kawasan segi tiga emas. Apabila posisi ini tidak dimanfaatkan secara

_



                                                                                     6
    serius oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, maka akan terjadi ketinggalan, hal
    itu mungkin bisa dikatakan demikian pasalnya melihat Kabupaten yang berada di
    wilayah eks karesidenan Surakarta, Kabupaten Boyolali tertinggal bila dibanding
    dengan Solo, Wonogiri, Karang Anyar, Sragen, Sukoharjo dan Klaten. Yang menjadi
    kajian peneliti kenapa bisa terjadi seperti ini, bagaimana proses pengambilan
    kebijakan, strategi dan implementasi program, serta control dan efektifitas terhadap
    program pemerintah Kabupaten Boyolali.       Berawal dari latar belakang tersebut
    penelitian ini mengambil judul “Study Kebijakan Pengembangan Ekonomi Mikro di
    Kabupaten Boyolali Tahun 2006”.


II. Pertanyaan Penelitian
    Dengan adanya pertanyaan sebagai asumsi untuk mengkaji sebuah persoalan
    kebijakan ekonomi mikro maka dapat dirumuskan beberapa masalah berikut:
   1) Bagaimana kebijakan pengembangan ekonomi mikro di kabupaten Boyolali tahun
       2006?
   2) Bagaimana implementasi kebijakan ekonomi mikro dan starteginya di kabuapaten
       Boyolali tahun 2006?
   3) Apakah sudah tepat sasaran atau belum dari program pengembangan ekonomi
       mikro?
III. Tujuan
    Penelitian ini bertujuan untuk:
   1) Mengetahui kebijakan pengembangan ekonomi mikro di kabupaten Boyolali tahun
       2006.
   2) Mengetahui implementasi dan strategi kebijakan pengembangan ekonomi mikro
       di Kabupaten Boyolali tahun 2006.
   3) Mengetahui efektivitas program pengembangan ekonomi mikro di kabupaten
       Boyolali tahun 2006.


IV. Manfaat
    Penelitian ini mempunyai manfaat untuk:
    1) Menghasilkan sebuah diskripsi tentang kebijakan pengembangan ekonomi mikro
        di Kabupaten Boyolali tahun 2006.


                                                                                   7
    2) Sebagai kajian awal untuk melakukan program advokasi, terhadap pelaku ekonomi
        mikro dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.


V. Kerangka Konseptual
    Dalam melakukan penelitian perlu ada penegasan istilah atau kerangka konseptualnya
    guna menghindari interpretasi yang berbeda bagi para pembaca:
    Studi Kebijakan (Policy Analysis) adalah suatu aktifitas intelektual dan praktis yang
    ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan
    pengetahun tentang dan di dalam proses kebijakan6. Dalam studi kebijakan ini
    dimaksudkan untuk melakukan kajian mengenai kebijakan pengembangan ekonomi
    mikro di Kabupaten Boyolali. Dalam pernyataan kebijakan tersebut adalah memuat
    cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam
    usaha mencapai sasaran dan garis besar atau haluannya dan bersifat politis.


                                                                               7
    Pengembangan adalah Proses, cara, perbuatan mengembangkan                      . Arti secara
    etimologis tersebut dimaksudkan peneliti untuk mengetahui seberapa jauh
    pengembangan ekonomi mikro di Kabupaten Boyolali tahun 2006. Ekonomi mikro
    adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang
                      8
    serta kekayaan.       Mikro secara etimologis berarti kecil, tipis sempit: ditinjau secara
    usaha tempat itu hanya pantas untuk pasar yang berkaitan dengan jumlah atau ukuran
    yang kecil 9. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha kecil dan Usaha
    Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2006 tentang P3KUM, Usaha Mikro
    adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia ( WNI
    ), yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100. 000. 000,-
    (seratus juta rupiah) per tahun10.


VI. Metode Penelitian
    A. Alasan Pemilihan Penelitian Kuantitaif.
_




                                                                                           8
    Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif          karena pendekataan ini
    berangkat dari data. Ibarat bahan baku dalam suatu pabrik, data ini diproses dan
    dimanipulasi menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan.
    Pemprosesan dan manipulasi data-data mentah menjadi informasi yang
    bermanfaat inilah yang merupakan jantung analisis kuantitatif11.


    Pendekatan analisis kuantitatif terdiri atas perumusan, menyusun model,
    mendapatkan data, mencari solusi, menguji solusi, menganalisis hasil dan
    mengimplementasikan hasil.


    Pada hakekatnya, pengaplikasian data kuantitatif berkisar pada masalah
    pengukuran. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memperoleh metode
    dan alat-alat pengukuran yang setepat-tepatnya agar dapat tercapai pengetahuan
    yang memungkinkan dibuat rumusan berupa asumsi-asumsi atau ramalan-ramalan
    tentang apa yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu12.


    Berdasarkan pertanyaan penelitian dan karakteristik data yang dimiliki, penelitian
    ini menggunakan tekhnik deskriptif karena dengan tekhnik ini akan menjelaskan
    atau memprediksikan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-
    pilihan kebijakan13.


    Analisis Kebijakan Deskriptif (Descriptif Policy Analysis) adalah aspek analisis
    kebijakan yang ditujukan kearah penciptaan, kritik, dan komunikasi klaim
    pengetahuan tentang nilai kebijakan untuk generasi masa lalu, sekarang, dan masa
    mendatang14. Model deskriptif digunakan untuk memantau hasil-hasil dari aksi-
    aksi kebijakan pengembangan ekonomi mikro di Kabupaten Boyolali tahun 2006,
    apakah sudah sesuai dengan proses dan sesuai dengan sasaran serta aspirasi
    masyarakat khususnya pelaku ekonomi mikro.

_




                                                                                 9
    B. Wilayah Penelitian
       Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah.


    C. Pengumpulan Data
       Untuk melengkapi kajian-kajian dalam penelitian ini, beberapa tahap dilakukan
       antara lain:
       1. Pengumpulan Data Sekunder Dilakukan dengan telaah pustaka, yaitu
           mengumpulkan beberapa kajian dan literature yang membahas tentang
           pengembangan ekonomi mikro. Beberapa data diperoleh melalui kajian APBD
           Boyolali tahun 2006, data monografi dan demografi Kabupaten Boyolali, data
           BPS Boyolali, kebijakan pengembangan ekonomi di Dinas Perindagkop dan
           dinas lain yang terkait.
       2. Pengumpulan Data Primer
           Untuk kegiatan pengumpulan data primer, kajian ini dilakukan dengan
           beberapa tahap antara lain:
           a. Studi Dokumen
             Studi Dokumentasi digunakan oleh peneliti karena metode ini tidak begitu
             sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum
             berubah.


             Metode Dokumentsi adalah metode yang digunakan untuk mencari data
             mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, trasnkip, buku, surat
             kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya_.
             Peneliti akan melakukan kajian-kajian melalui data-data yang diperoleh dari
             buku, arsip dinas terkait dan APBD Boyolali tahun 2006.


        b. Kuesioner atau Angket
           Kuesioner atau angket adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan
           data_. Menurut Arikunto, metode pengumpulan data melalui kuesioner atau
           angket dalam penelitian ini menggunakan sample sebanyak 10-15 % atau 15-
_




                                                                                  10
       20% dari penerima program pengembangan ekonomi mikro dan pembuat
       kebijakan serta pelaksana program tersebut.


    c. Interview (wawancara)
       Dalam pengumpalan data melalui interview atau wawancara, dan memang
       membutuhkan waktu yang lama. Secara garis besar wawancara terbagi
       menjadi dua macam pedoman yaitu15:


       1) Wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya
           memuat       garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas
           interviewer sangat dibutuhkan, bahkan hasil wawancara dengan jenis ini
           lebih banyak tergantung dari pewawacara. Interviewer sebagai pengemudi
           jawaban responden.


       2) Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci
           sehingga menyerupai chek-list. Interviewer tinggal membubuhkan tanda v
           (chek) pada nomor yang sesuai.


         Dalam peneletian ini akan menggunakan kedua model tersebut atau bisa
         dikatakan bentuk “semi structured”. Interviewer mula-mula menanyakan
         serentetan pertanyaan yang terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam
         dengan mengorek keterangan yang lebih lanjut. Dengan model ini jawaban
         yang diperoleh bisa meliputi semua variable, dengan keterangan yang
         lengkap dan mendalam.


    d. FGD (Focused Group Discusion)
      Sebagai tahap untuk mendapatkan masukan, gagasan serta arahan yang lebih
      komprehensif menyangkut kebijakan pengembangan ekonomi mikro di
      Kabupaten Boyolali tahun 2006, kegiatan ini penting untuk dilakukan.



_



                                                                             11
            Focused Group Discusion ini dilakukan sebanyak empat kali dengan sasaran dan
            target yang berbeda, yaitu: (a) warga masyarakat, KSM (Kelompok Swadaya
            Masyarakat) dan pelaku ekonomi mikro, (b) LSM/NGO, akademisi, dan profesi
            yang kompeten terhadap pengembangan ekonomi mikro, (c) Pemerintah
            Kabupaten     Boyolali   dan   Instansi   Pemerintah,   (d)   Ormas   (Organisasi
            Kemasyarakatan), Orsospol (Organisasi Sosial dan Partai Politik).


VII.     Analisa Data
          Untuk melakukan kajian-kajian dari data sekunder kemudian diolah menjadi data
          primer, peneliti menggunakan studi diskriptif dengan diskripsi data secara grafis.
          Secara umum studi statistic deskriptif dapat menghasilkan beberapa penyajian,
          yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik, kedua, meringkas
          dan menjelaskan distribusi data dalam bentuk tendensi sentral, variasi, dan bentuk
          (Santoso, 2000).
          Perangkat yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan
          beberapa piranti lunak seperti Microsoft Excel, SPSS for Windows, SAS, Micro TSP,
          Eviews yangdapat memberikan pilihan grafis16.


VIII. Kerangka Penelitian


       BAB I. Pendahuluan berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Pertanyaan Penelitian,
            Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Metode
            Penelitian.


       BAB II. Gambaran Umum Wilayah Penelitian di Kabupaten Boyolali berisi tentang:
            Kondisi Geografis, Keadaan Penduduk dan Sarana Umum.


       BAB III. Studi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Mikro di Kabupaten Boyolali Tahun
            2006 berisi tentang: Proses Pengambilan Kebijakan, Jenis dan Bentuk Program
            Pengembangan Ekonomi Mikro, Target atau Hasil yang Diharapkan Dari Program

_



                                                                                       12
     Pengembangan Ekonomi Mikro, Strategi Pengembangan Ekonomi Mikro,
     Manfaat Program Pengembangan Ekonomi Mikro, Waktu Pelaksanaan Program
     Pengembangan Ekonomi Mikro, Anggaran Pengembangan Ekonomi Mikro,
     Pelaksana Program Pengembangan Ekonomi Mikro,              Sasaran Program
     Pengembangan      Ekonomi    Mikro,   Monitoring    dan   Evaluasi    Program
     Pengembangan Ekonomi Mikro, Keterlibatan Perempuan Pada Program
     Pengembangan Ekonomi Mikro, Keterlibatan Orang Miskin Pada Program
     Pengembangan Ekonomi Mikro dan Pengaruh Lingkungan Dalam Program
     Pengembangan Ekonomi Mikro.


BAB IV. Analisa Data, berisi tentang: Analisa Data Pendahuluan : kebijakan
     pengembangan ekonomi mikro di kabupaten Boyolali tahun 2006, Analisa Data
     Lanjutan : implementasi kebijakan ekonomi mikro dan starteginya di Kabupaten
     Boyolali tahun 2006, Analisa Akhir : sasaran dari program pengembangan
     ekonomi mikro.


BAB V. Penutup, berisi tentang; Kesimpulan, Rekomendasi dan Saran-saran.




                                                                             13
                                                                                BAB II
                               GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Gambaran umum wilayah penelitian merupakan uraian tentang diskripsi kondisi geografis
serta demografis wilayah penelitian. Dalam penelitian ini meliputi 19 kecamatan di
kabupaten di Boyolali.


Setiap wilayah mempunyai kondisi geografis yang berbeda dan karakteristik yang berbeda
pula baik kondisi sosial, ekonomi, budaya dan kondisi fisiknya. Dalam gambaran umum ini
antara laian berkaitan dengan luas wilayah, keadaan penduduk dan sarana umum. Dengan
adanya gambaran umum ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kebijakan
pengembangan ekonomi mikro di Kabupaten Boyolali tahun 2006.


2.1. Letak dan Luas Wilayah
     Secara geografis, wilayah Kabupaten Boyolali berbatasan dengan Kabupaten
     Grobogan dan Kabupaten Semarang, di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan
     Kabupaten Karang Anyar dan Kabupaten Sragen serta Kabupaten Sukoharjo, sebelah
     selatan berbatasan Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebelah
     barat berbatasan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang terletak antara
     110’ 22’ – 110’ 50‘ Bujur Timur dan 7’ 36’ – 7’ 71’ Lintang Selatan yang mempunyai
     jarak bentang Barat-Timur 48 Km dan bentang Utara-Selatan 54 Km dengan
     ketinggian antara 75 – 1500 meter diatas permukaan air laut (mdpl).


     Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Jawa
     Tengah yang terletak pada jalur segi tiga emas yaitu jalur perdagangan Propinsi D.I.
     Yogyakarta dan Propinsi Jawa Tengah yaitu Solo dan Semarang, sehingga berpotensi
     mengembangkan kawasan wisata karena disebelah barat terdapat gunung merapi
     dan merbabu yang masuk pada kecamatan Selo, Cepogo dan Ampel.


     Melihat kondisi alam, Kabupaten Boyolali merupakan daerah resapan atau
     tangkapan air bagi Kabupaten Klaten, Sukoharjo dan Solo serta sebagian Kabupaten


                                                                                   14
Semarang. Dengan kondisi ilkim dan hidrologi Kabupaten Boyolali termasuk ilkim
tropis dengan curah hujan rata-rata 2000 mm/tahun artinya kondisi tersebut
berpotensi untuk sector pertanian karena disebelah timur dan utara terdapat
bentangan sawah dan hutan yang cukup luas.


Daerah yang berpotensi untuk pertanian adalah Kecamatan Kemusu, Klego, Andong,
Karanggede, Wonosegoro, Juwangi, Mojosongo, Banyudono, Sawit dan Teras. Selain
itu Kabupaten Boyolali juga berpotensi untuk mengembangkan ekonomi mikro
karena berada pada jalur segi tiga emas.


Selain sebagai daerah pertanian, Kabupaten Boyolali juga mempunyai obyek wisata
yang dapat menarik wisatawan local maupun regional. Tempat wisata tersebut
antara lain: Wisata perairan di Tlatar Kecamatan Boyolali, Nepen Kecamatan Teras,
Pengging Kecamatan Banyudono dan Pantaran Kecamatan Ampel, sedangkan wisata
waduk di Kedungombo di Kecamatan Kemusu, Kedungdowo di Kecamatan Andong,
Cengklik di Kecamatan Ngemplak, Bade di Kecamatan Klego dan beberapa petilasan
dan makam para Auliya’ (wali).


Sementara itu dilihat luas wilayah pada masing-masing kecamatan di Kabupaten
Boyolali adalah sebagai berikut :
                                   Tabel 2.1.
                               Luas Wilayah (Ha)

            No    Kecamatan                    Luas Wilayah
            1     Selo                         5607,8
            2     Ampel                        9039,1
            3     Cepogo                       5299,8
            4     Musuk                        6504,1
            5     Boyolali                     2625,1
            6     Mojosongo                    4341,1
            7     Teras                        2993,6
            8     Sawit                        1723,3
            9     Banyudono                    2537,9
            10    Sambi                        4649,5
            11    Ngemplak                     3852,7
            12    Nogosari                     5508,4
            13    Simo                         4804,0


                                                                           15
                14  Karanggede                     4175,6
                15  Klego                          5187,7
                16  Andong                         5452,8
                17  Kemusu                         9908,4
                18  Wonosegoro                     9299,8
                19  Juwangi                        7999,4
                            Jumlah                 101510,1
              Sumber: Boyolali dalam Angka tahun, 2004


2.2. Keadaan Penduduk
2.2.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk
     Penduduk adalah modal utama untuk melaksanakan pembangunan. Jumlah
     penduduk yang besar dapat menjadi modal dalam melaksanakan pembangunan
     namun pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkontrol akan menimbulkan
     masalah yang kompleks dalam aspek kehidupan.


     Kepadatan penduduk mempengaruhi tingkat konsumsinya seperti kebutuhan
     sandang, pangan dan papan. Hal itu di ikuti dengan kebutuhan bahan makanan,
     tempat untuk penduduk dan meningkat pula tentang pembuangan limbahnya.
     Dimana pembuangan limbah yang tidak terkontrol dengan baik akan berdampak
     pada kerusakan lingkungan dan tanah menjadi merosot produktifitasnya.


     Setiap tahun penduduk bertambah banyak, pada tahun 2004 jumlah penduduk di
     Kabupaten Boyolali sebanyak 939.087 jiwa terdiri dari komposisi laki-laki 459.106
     jiwa dan komposisi perempuan 479.981 jiwa.




                                                                                16
                                   Tabel 2.2.
           Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
                          Luas Wilayah Kecamatan (Ha)


              No      Kecamatan        Jumlah   Kepadatan Penduduk
                                                       (Km)
             1    Selo               26.580             474
             2    Ampel              68.783             761
             3    Cepogo             51.553             973
             4    Musuk              59.759             919
             5    Boyolali           57.684            2.197
             6    Mojosongo          50.968            1.174
             7    Teras              44.265            1.479
             8    Sawit              32.606            1.892
             9    Banyudono          45.155            1.779
             10 Sambi                48.251            1.038
             11 Ngemplak             68.925            1.789
             12 Nogosari             61.270            1.112
             13 Simo                 43.102             897
             14 Karanggede           41.021             982
             15 Klego                45.507             877
             16 Andong               60.764            1.114
             17 Kemusu               45.685             461
             18 Wonosegoro           53.208             572
             19 Juwangi              34.001             425
                     Jumlah          939.087            925
           Sumber : Boyolali dalam Angka, Tahun 2004


2.2.2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
     Komposisi jumlah penduduk menurut jenis kelamin untuk mendiskripsikan struktur
     jumlah penduduk di suatu daerah. Seperti pada tabel dibawah ini:




                                                                             17
                                    Tabel 2.3.
                     Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin


               No  Kecamatan          Laki – laki      Perempuan
               1   Selo               12.896           13.684
               2   Ampel              33.542           35.241
               3   Cepogo             25.356           26.197
               4   Musuk              28.912           30.847
               5   Boyolali           28.334           29.350
               6   Mojosongo          24.950           26.018
               7   Teras              21.086           22.459
               8   Sawit              16.037           16.569
               9   Banyudono          21.601           23.554
               10  Sambi              23.848           24.403
               11  Ngemplak           33.849           35.076
               12  Nogosari           29.713           31.557
               13  Simo               20.882           22.220
               14  Karanggede         19.749           21.272
               15  Klego              22.300           23.207
               16  Andong             29.762           31.002
               17  Kemusu             22.495           23.190
               18  Wonosegoro         26.252           26.956
               19  Juwangi            16.822           17.179
                      Jumlah          459.106          479.981
             Sumber : Boyolali dalam Angka, Tahun 2004


     Data diatas menunjukkan bahwa penduduk berjenis kelamin perempuan adalah
     paling banyak. Sehingga menuntut keterlibatan dalam mengambil kebijakan harus
     ada dan terlibat sehingga keputusan tersebut dapat mengakomodir kepentingan
     kaum perempuan, tak hanya itu saja aktifitas usaha ekonomi mikro didominasi oleh
     pelaku perempuan, dengan keterlibatan tersebut diharapkan dalam pengambilan
     keputusan dapat dapat memberikan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) untuk
     mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah yang berdampak pada
     seluruh aspek kehidupan.


2.2.3 Komposisi Penduduk menurut lapangan pekerjaan
     Melihat penduduk berdasarkan lapangan pekrjaan tentunya sangat beragam, dalam
     mengkomposisikan peneliti mengambil mulai dari umur 15 tahun keatas. Beragam




                                                                               18
 lapangan pekerjaan yang paling mayoritas adalah sebagai petani dan buruh, seperti
 terlihat dalam tabel dibawah ini:


                                 Tabel 2.4
        Komposisi Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha


  No    Lapangan      Pertanian Industri    Perdagangan     Jasa     Lainnya
          Usaha
  1   Selo            5.742                 231           2.754      3.586
  2   Ampel           15.039     234        820           4.018      33.877
  3   Cepogo          19.112     1.289      2.144         538        8.501
  4   Musuk           4.236      469        2.129         2.016      17.884
  5   Boyolali        3.506      2.848      3.456         6.487      30.485
  6   Mojosongo       5.317      2.950      7.132         9.717      12.750
  7   Teras           9.986      6.161      4.481         4.945      7.348
  8   Sawit           6.491      218        4.334         839        10.877
  9   Banyudono       3.878      3.965      3.949         6.268      12.937
  10 Sambi            13.171     2.869      2.746         202        20.276
  11 Ngemplak         7.475      10.205     7.315         12.391     16.270
  12 Nogosari         15.352     5.698      3.932         4.526      20.215
  13 Simo             22.749     561        1.203         884        9.618
  14 Karanggede 8.221            668        742           681        6.280
  15 Klego            20.538     259        2.128         2.416      10.529
  16 Andong           12.930     883        912           567        12.092
  17 Kemusu           20.259     1.718      973           110        13.578
  18 Wonosegoro 17.168           987        4.722         1.795      12.592
  19 Juwangi          11.232     152        1.015         1.250      14.037
      Jumlah          222.402    42.134     54.365        62.405     273.730
Sumber : Boyolali dalam Angka, Tahun 2004


 Dari tabel diatas tampak bahwa, kecamatan simo paling mendominasi lapangan
 pekerjaan sektor pertanian yang beragam dari pertanian tanaman pangan,
 perkebunan dan peternakan lainnya, disusul kecamatan Klego dan Wonosegoro.
 Sedangkan untuk jenis pekerjaan pada sektor ekonomi kecil menengah baik industri
 pengolahan atau perdagangan adalah kecamatan Ngemplak dan disusul kecamatan
 Nogosari dan Banyudono.




                                                                               19
2.2.4 Dinamika Penduduk
     Perpindahan penduduk dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya (mutasi
     penduduk, datang dan pergi) bisa dikatakan cukup tinggi, banyaknya mutasi
     penduduk pergi ke daerah lain disebabkan karena lapangan pekerjaan, melihat
     banyaknya penduduk yang pergi menandakan di wilayah penelitian tidak tersedia
     lapangan pekarjaan yang cukup. Sedangkan untuk angka kematian dan kelahiran di
     wilayah penelitian dinilai masih cukup tinggi, kondisi tersebut menunjukkan tingkat
     kesadaran masyarakat tentang kesehatan masih rendah.


2.3. Sarana Umum
2.3.1 Sarana Pendidikan
     Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib
     membiyainya. Untuk melaksanakan pendidikan tidak hanya membutuhkan murid
     saja, namun sarana pendidikan sangat menunjang kesuksesan kegiatan belajar
     mengajar. Kesuksesan pendidikan tidak hanya didukung dengan bangunan yang
     megah namun fasilitas pendukung seperti laboratorium, alat praktek dan lain
     sebagainya sangat mendukung kebrhasilan pendidikan.


     Sarana pendidikan yang akan dipaparkan pada tabel 2.6 adalah untuk pendidikan
     dasar (SD dan SMP) mengingat wilayah penelitian masih menekankan pada
     keberhasilan pendidikan dasar. Kecamatan Boyolali adalah paling banyak untuk
     terselenggaranya sarana pendidikan dasar untuk SD terdapat 37 sekolah dan SMP
     terdapat 10 sekolah. Tetapi untuk sarana pendidikan dasar yang paling sedikit
     adalah kecamatan Selo untuk SD terdapat 23 sekolah dan SMP terdapat 2 sekolah.
     Deskripsi   tersebut   menunjukkan    bahwa    masih   ada   ketimpangan    dalam
     pembangunan dan penyediaan sarana pendidikan.




                                                                                  20
                                   Tabel 2.6
                Jumlah Sarana Gedung Sekolah Menurut Kecamatan


        No       Kecamatan               SD        SMP           SMA
        1    Selo                 24          2            1
        2    Ampel                45          7            6
        3    Cepogo               35          2            1
        4    Musuk                48          3            -
        5    Boyolali             36          10           12
        6    Mojosongo            37          4            3
        7    Teras                31          3            3
        8    Sawit                23          4            1
        9    Banyudono            34          5            3
        10   Sambi                33          4            2
        11   Ngemplak             34          5            1
        12   Nogosari             34          4            3
        13   Simo                 35          7            6
        14   Karanggede           26          5            3
        15   Klego                28          5            1
        16   Andong               40          6            6
        17   Kemusu               31          3            1
        18   Wonosegoro           35          5            3
        19   Juwangi              30          3            1
             Jumlah               639         87           57

2.3.4 Sarana Perekonomian
                                    Tabel 2.7.
                 Jumlah sarana perekonomian menurut kecamatan


                     No         Kecamatan          Pasar
                     1      Selo              2
                     2      Ampel             2
                     3      Cepogo            1
                     4      Musuk             2
                     5      Boyolali          4
                     6      Mojosongo         2
                     7      Teras             1
                     8      Sawit             2
                     9      Banyudono         2
                     10     Sambi             1
                     11     Ngemplak          2
                     12     Nogosari          2
                     13     Simo              1
                     14     Karanggede        2
                     15     Klego             2


                                                                       21
                  16   Andong                 2
                  17   Kemusu                 2
                  18   Wonosegoro             2
                  19   Juwangi                2
                       Jumlah                 36


Adanya sarana perekonomian seperti pasar baik pasar desa maupun pasar
kecamatan adalah untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Sarana yang
layak dapat menunjang untuk perekonomian yang baik pula. Kurang lebih 36 pasar
yang ada di Kabupaten Boyolali kalau digali potensinya baik potensi sumberdaya
(resources), pelaku usaha ekonomi (man), uang (money) serta parkir yang digunakan
untuk bertransaksi setiap hari tentunya dapat meningkatkan PAD Kabupaten
Boyolali. Namun sampai saat ini potensi pasar yang begitu besar belum digali secara
maksimal sehingga PAD yang besar masih berasal dari rumah sakit.




                                                                             22
                                                                            BAB III
           STUDY KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI MIKRO
                                 DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2006

A. Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali
Untuk menganalisa terhadap kebijakan pengembangan ekonomi mikro, di dukung
dengan dokumen-dokumen terkait seperti RPJMD, APBD 2006, RKPD, KUA-RKA,
laporan dari masing-masing satker. Kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan
ekonomi mikro bukanlah isu yang baru namun isu yang sudah lama. Melihat
konsideran anggaran yang bisa dikatakan jomplang artinya belanja aparatur negara,
belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya dinilai masih
belum sesuai harapan pelaku usaha kecil menengah dan bisa dikatakan tidak pro poor
serta pro gender.


Pengembangan ekonomi adalah urusan pilihan bagi pemerintah, sedang urusan wajib
seperti pendidikan dan kesehatan pun masih jauh dari harapan. Padahal kontribusi
yang besar pendapatan asli daerah berasal dari retribusi. Retribusi didapat dari rumah
sakit, angkutan yang masuk terminal, parkir, kios dan lain sebagainya. Artinya
retribusi tersebut berasal dari orang miskin karena orang yang sering sakit adalah
orang miskin, orang sering naik angkot adalah orang miskin.


Secara filosofis, negara yang terbetuk dengan nama NKRI (Negara Kesatuan Republik
Indonesia) yang mempunyai segenap perangkat institusinya dan mempunyai modal
penduduk untuk melaksanakan pembangunan. Idealnya anggaran dan kebijakan yang
dibuat Policy Maker harus mementingkan rakyat dikarenakan negara berprinsip dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.


Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerimtah Daerah bahwa tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Upaya yang ditempuh dapat melalui perencanaan




                                                                                23
  pembangunan yang efisien, efektif, responsif dan konsisten. Sehingga permasalahan
  yang ada di masyarakat dapat terselesaikan dan sesuai dengan harapan masyarakat.


 Secara administratif, anggaran daerah (APBD) mempunyai fungsi antara lain: (1).
 Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya daerah,
 terutama keuangan daerah untuk suatu periode tertentu, (2). Sebagai instrumen
 pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah, (3). Sebagai instrumen utuk
 menilai kinerja pemerintah. Sedang secara ekonomi, fungsi anggaran adalah pertama,
 fungsi alokasi, kedua, fungsi distribusi, ketiga, fungsi stabilisasi.


1. Proses Pengambilan Kebijakan
  Terjadinya pengambilan keputusan pada Pemerintah Daerah, secara politis diawali
  proses PILKADAL artinya penyusunan rencana program-program pembangunan yang
  ditawarkan masing-masing Calon Kepala Daerah (CKD) kepada voters, kesalahan
  rakyat dalam memilih CKD akan dirasakan akibatnya dalam jangka lima tahun. Dari
  visi dan misi kepala daerah terpilh kemudian dijabarkan kedalam dokumen RPJMD
  (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), hal itu sesuai Undang-Undang
  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi
  kewajiban Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyusun perencanaan
  daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
  Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan
  Daerah (RKPD).


  Secara teoritis proses pengambilan kebijakan sudah cukup baik, seperti Musyawarah
  Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sudah dimulai dari bawah artinya
  penggalian usulan dimulai dari RT, RW pada MusrebangDes yang menghasilkan
  kebutuhan perencanaan pembangunan desa selama kurun waktu tertentu.
  Kebanyakan usulan dari Desa masih berbentuk fisik seperti pembangunan jalan,
  pembangunan jembatan, masjid dan lain sebagainya. Sedangkan usulan yang
  berbentuk nonfisik seperti pelatihan dalam memperkuat institusi (Capacity Building)
  jarang menjadi kebutuhan yang urgent. Pelaksanaan musrenbangDes selambat-




                                                                               24
lambatnya akhir bulan januari. Waktu yang relatif pendek harus menghasilkan
keputusan yang menjadi kebutuhan desanya.


Proses yang selanjutnya adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan
(MusrenCam) yang dilaksanakan antara tanggal 1-14 Pebruari dihadiri tokoh-tokoh
Desa yang akan bertarung dengan tokoh Desa lainnya dalam mengegolkan usulannya.
Pada forum ini, Desa yang tidak gigih dan tidak dapat memberikan argumen yang
menarik dan kuat maka hasil dari musrenbangDes akan sia-sia. MusrenbangCam
menghasilkan kebutuhan masing-masing desanya. Hasil musrenbangCam harus
dilaksanakan dan disusun dalam waktu yang singkat, sehingga menuntut kerja keras
birokrasi pemerintah kecamatan.


Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan     untuk    membahas      prioritas   kegiatan    pembangunan   hasil
musrenbangCam dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana
Kerja SKPD. Hasil yang diharapkan pada forum SKPD adalah Renja SKPD yang memuat
kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dirinci menurut Kecamatan dan sudah
dibagi menurut alokasi APBD. Forum SKPD Kabupaten mempunyai tujuan untuk
mengsinkronkan hasil musrenbangCam dengan Rencana Kerja Satuan Perangkat
Daerah (Renja-SKPD), menetapkan prioritas kegiatan, menyesuaikan prioritas Renja-
SKPD dengan plafon/pagu anggaran SKPD dan mengidentifikasi keefektifan berbagai
regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD. Pelaksanaan forum Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) antara tanggal 15-21 Pebruari.


Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (MusrenbangKab) dilaksanakan
pada bulan maret. MusrenbangKab adalah musyawarah steakholder Kabupaten
berdasarkan Renja-SKPD hasil forum dengan cara meninjau keserasian antara
rancangan   Renja-SKPD    untuk   pemutakhiran     Rancangan    APBD.   Pergulatan
argumentasi dari masing-masing utusan kecamatan akan bertarung pada forum ini
untuk memberikan masukan kepada SKPD terkait. Pelaksanaan musrenbangKab juga
harus memperhatikan dokumen RPJMD atau Renstra Daerah. Tujuan pelaksanaan
musrenbangKab adalah untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memjuat


                                                                             25
prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan dan rancangan alokasi Dana
Desa. Hasil yang diharapkan adalah prioritas kegiatan yang dipilih menurut
pendanaan dari APBD Kabupaten.


Sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) dalam proses pengambilan kebijakan yang
dimulai dari musrenbang Dusun, musrenbang Desa, musrenbang Kecamatan dan
musrenbang Kabupaten sudah melibatkan berbagai steakholder seperti tokoh
masyarakat, tetua adat, tokoh agama, partai politik, LSM/NGO, perempuan dan lain
sebagainya. Namun pada forum yang selanjutnya yakni Penyusunan RKPD,
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, strategi dan Plafon APBD, Penyusunan RKA-
SKPD, Pembahasan dan penetapan APBD keterlibatan steakholder tidak ada.


Pasca musrenbang Kabupaten adalah forum abu-abu dalam arti celah keterlibatan
steakholder tidak ada, sehingga penting untuk dikawal karena rawan terjadi distorsi
hasil musrenbang. Bisa dikatakan pembahasan yang melelahkan dan menghabiskan
anggaran menjadi sia-sia karena permainan partai politik sehingga keputusan yang
dihasilkan pun bersifat politis.
                                                   Gambar 3.1
                                     Proses Pengambilan Kebijakan




                                                                            Rancangan
                                                   MUSRENBANGNAS              RKP     Mei
       RPJMD                                                          Apr

                                                    MUSRENBANG              Rancangan
                  Rancangan                            PROV                 RKPD Prov Mei
                  Awal RKPD
                                                                Apr
                  •Prioritas pemb,
                                                                                                                 Okt
                  •Pagu indiakatif
                  berdasar fungsi    Rancangan     Musrenbang RKPD/          Rancangan         Penetapan
                  SKPD, sumber                     MUSRENBANGDA              Ahir RKPD                           RAPBD
                                       RKPD                                                      RKPD
                  dana & Wilayah
                                                               Mar
                  kerja
                                                                             Mei
                                                                                            KUA
                                                                                             Jun

                                     Rancangan         Forum                       Renja
        Renstra                                                                                     RKA-
                                     Renja SKPD        SKPD                        SKPD
         SKPD                                                                                       SKPD
                                                                 Feb/Mar              Apr
                                            Feb.                                                           Agt



                                                    MUSRENBANG Feb.
                                                     Kecamatan


                                                    MUSRENBANG Jan
                                                      Desa/Kel.




                                                                                                                         26
2. Jenis dan Bentuk Program Pengembangan Ekonomi Mikro
  Jenis dan bentuk program yang digulirkan oleh pemerintah daerah, bisa dikatakan
  cukup banyak seperti pemberian kredit lunak, pelatihan hasil pengolahan pangan,
  bimbingan teknis dan lainnya sebagainya.

  Agar lebih hemat dan mempermudahkan pemilahan jenis dan bentuk program,
  penelitian ini menggunakan empat kategori. Pertama, bantuan langsung artinya
  bantuan yang diberikan secara langsung kepada pelaku usaha kecil dan menengah
  seperti pemberian gerobak bagi pedagang kaki lima (PKL), bantun bahan dan
  peralatan industri lainnya. Kedua, infrstruktur adalah jenis bantuan yang diberikan
  kepada pelaku usaha kecil dan menengah untuk pengembangan kawasan seperti
  wilayah agro dan lain jenisnya. Ketiga, penguatan lembaga (Capacity Building) adalah
  bantuan yang diwujudkan dalam bentuk dukungan pengeloloaan (manajemen) usaha
  agar lebih baik dan terbukukan dengan rapi, contohnya pelatihan manajemen usaha,
  cara mengakses kredit dari pemerintah, bimbingan teknis, seminar dan pelatihan
  lainnya yang dapat mendukung kelacaran usaha. Keempat, Pemasaran (marketting)
  adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam mendukung pemasaran produk
  pelaku usaha kecil dan menengah seperti pameran (expo), pemasaran melalui leaflet
  dan brosur tentang keunggulan dan potensi daerah.

                                     Tabel 3.2

     Data per Dinas Dalam Mendukung Program Pengembangan Ekonomi Mikro

                      I. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
    No                           Kegiatan                               Kategori
      1 Pengadaan Barang Peralatan Latihan                                    2
        Pemberdayaan Lmbg Lat Krj Swasta (P. Hardwar dan
      2 Software Komp)                                                         3
      3 Pengiriman TKI ke LN dengan pola Dana Revolving                        1
      4 Pelatihan Ketrampilan Pencari Tenaga Kerja MTU                         3
      5 Pembedayaan Lat Krj Swasta                                             3
      6 Pembinaan Hubungan Industrial                                          3




                                                                                27
                       II. Dinas Kesehatan Dan Sosial
No                             Kegiatan                             Kategori
 1 Peningkatan Peran Aktif masy dan dunia usaha dlm
   mendukung upy2 penylg plyn ksjh bg PMKS                             3
 2 Pembentukan jejaring krjsm pelakuush ksjh sos, masy dan
   dunia ush termasuk org tingkat lokal                                4

          III. Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan dan Kebersihan
No                               Kegiatan                           Kategori
 1   Peningkatan Jln nGleses-Batas Kab. Grobogan                          2
 2   Peningkatan Jln Kali Tlawah- Geneng Sari                             2
 3   Peningkatan Jln Wonosegoro - Guwo                                    2
 4   Peningkatan Jln Sangge - Kalangan                                    2
 5   Peningkatan Jln Pinggir - Tanjung                                    2
 6   Peningkatan Jln Ketitang - Kalioso                                   2
 7   Pembangunan Jembatan Setro                                           2
     Peningkt. Jln Jlerem-Ngadirojo-Ngargoloko-Kembang Kec.
 8   Ampel                                                                 2
 9   Peningkatn Jln Blumbang-Sangge, Kec. Klego                            2
     Peningktn Jln dan Pembuatn Saluran Drainase Lingk TPA Kec.
10   Byl                                                                   2
11   Pendampingn Peningktn Jln Kartosuro-Byl                               2
12   Peningktn Jembatan Karanggatak Kec. Klego                             2
13   Pembangunan Landhof Jembtan Jaten                                     2
14   Pembangunan Jembatn Gatak Balak Mojosongo                             2
15   Pemb. Jln utk Relokasi Pmukiman Blok G Kec. Kemusu                    2
16   Peningktn Jemb. Sombo Kec. Musuk                                      2
17   Peningktn Jemb. Sidomulyo Kec. Kemusu                                 2
18   Pemeliharaan Jln Mangu Kec. Nogosari (Rigid Pavement)                 2
     Pemelihraan Jln Krg Gede-Juwangi (RP) sblh Tmr Kec.
19   Wonosegoro                                                            2
     Pemeliharaan Jln. Krg Gede-Juwangi (RP) sblh Brt Perempatn
20   Banyusri                                                              2
     Pmliharaan Jln Ngemplak-Kliwonan (RP) sblh Brt dkh Celengan,
21   Ngmplk                                                                2
22   Pmeliharaan Jln, Bang Plgkp dan URC se Kab. Boyolali                  2
23   Survey Peningktn Jln Singkil-Kragilan, Kec.Byl dan Mojosongo          2
24   Pembuatn Study Kelayakan Penangann Jln Kab. Byl                       3
     Jasa Pengawasan Konstruksi Pemb. Kwsn Wst Pengging Kec.
25   Bnydno                                                                2




                                                                               28
                   IV. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
No                            Kegiatan                           Kategori
 1   Pengadaan Kios bg Pedagang di OW Pengging                         1
 2   Promosi Produk Pariwisata di Boyolali Expo 2006                   4
 3   Promosi Produk Pariwisata di Bengawan Solo Fair                   4
 4   Promosi Produk Pariwisata Tk. Kab Byl dan Jawa Tengah             4
 5   Pembuatan Leaflet Pariwisata Kab. Boyolali                        4
 6   Pengadaan VCD Pesona Wst Byl dlm rangka Promosi Prwst Byl         4
 7   Biaya Oprasional Pembuatan Bk wst Nusantara                       2
 8   Keikutsertaan dlm Borobudur International Vestifal                4
 9   Perencanaan dan Evaluasi Disparbud                                3
10   Pembinaan Ush Rekreasi, hiburan umum dan rmh mkn                  3

            V. Dinas Perindustriaan Perdagangan Dan Koperasi
No                             Kegiatan                           Kategori
 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perdag (Kios) bagi PKL                1
   Pemantauan dan Monitoring Pengwasan Pelaks Penanaman
 2 Modal                                                                3
   Oprsionl bantuan Peningkt Kapsts Prodk Myk Atsiri Nilam (KUB I
 3 W N)                                                                 3
   Bintek Prod Myk Atsiri (KUB Inti Wangi Nsatara) dr
 4 Dep.Perindstri Jkt                                                   3
 5 Pemutakhiran Data                                                    3
 6 Penyusunan Data Statistik Deperidagkop Kab. Byl                      3
 7 Pelat.Design dan Bantuan Peralatan bg IK Krajinan Tembaga            3
 8 Pengadaan Bhn Baku dan Bhn Penolong Unt Ush Yodiasi Garam            1
   Pelat.Konveksi bg IK di Ds.Mriyan Kec.Musuk dan Ds.Lencoh
10 Kec.Selo                                                             3
11 Pelat.Tekhnologi Prod.Mknn Olhan dan Stimulan modal                  3
12 Bimbingan dan Motivasi Jiwa Kewiraushaan / AMT                       3
   Penylhn Manaj Pemasaran dan Stimuln Mdl bg Pdgg Psr
13 Tradisionl Swt                                                       4
14 Operasional Sarana Perijinan SIUI                                    3
15 Pengawasn Perijinn SIUP, TDP dan TDG                                 3
16 Monev PAD                                                            3
17 Pengawasn dan Operasionl Perijinn SIUI                               3
   Pngwsn & Penyluh UTTP Lgsung kpd prshn Tk Ems, Spr Mrkt &
18 Psr                                                                  3
19 Penyelenggrn Bzar/Psr Rkyt menghadapi Hari Raya                      4
20 Menfasilitsi Promosi UKM (furny craft)                               4
   Monev Pmsrn Tmbkau & Road Show Ke Pabrik&mfslts
21 ptn&UKM Tmbk                                                         3
22 mntring&infrmsi hrg Keb.Pokok msy&brg pntng Strategis                3
23 Bintek Menej Pmsrn bg pdg syr bg klmpk di Kec. Cpogo dan             4


                                                                            29
     Kec.Selo
24   menfslits Pengsha Agro ke Psr Lelang                                  1
25   Mfslts Pgsh utk Mngikuti Pmeran TK Nas (PPE)                          4
26   Temu Ush perajin Mebel dengan Eksportir                               3
27   Oprsnl,Monev Dana Bgulir dan Bantuan kpd Koperasi                     3
28   Oprsnl Pemberian Pinjaman Mdl Krj                                     2
     Fslts Pmnftn Fslts BLK&Litbang TTG mlalui Kemitraan dg PT &
29   swass                                                                 3
30   Penguatn Jaringn Penyediaan Bhn Baku dan Pengembangan                 3
31   Fsltsi Pengem.Diklat &Penylhn bg UKM/Wira Ush Baru                    3
     Fsltsi Pnatan Orgns&moderns Manaj Kop yg sesui Jt dr Kop(USP
32   Kop)                                                                  3
33   Fsltsi Orgns&Moderns Manaj Kop ssuai dg jt dr Kop (KKT)               3
     Fsltsi Pengemb.Jar Krjsm Mktraan antr Kop/dg Publik Info
34   Promo&pmsr                                                            4
     Penkgtn Koordinasi dlm Perencnn,Pengndalian,Monev Pelks
35   Kebij&Prog                                                            3
36   Fsltsi.Pntaan Orgns&moderns Manaj Kop ssuai dg jt dr Kop              3

                              VI. Dinas Pasar
No                           Kegiatan                               Kategori
 1 Pembuatn Papan Nama Pasar Daerah                                       2
 2 Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana                               2
 3 Penataan Lingk. Psr Hwn Ampel                                          2
 4 Pernaikn Teras kios,Pengersn Hal dlm Psr &MCK Psr Byl                  2
 5 Pembutan talud,Akses jln msk&pntu Pengemann psr ampel                  2
 6 Penyempurnaan psr Ampel                                                2
 7 Pembangunn Psr Ampel /jaminan Pemeliharaan                             2
 8 Penyenpurnaan Psr Sunggingan                                           2
 9 Pembuatan Saluran Air dan Pavingisasi Psr Karanggede                   2
10 Pembautan Pagar Pasar Kacangan                                         2
11 Penyempurnaan psr Boyolali                                             2
12 Water Proving Plat Atap Psr Pengging                                   2
13 Pntaan Monev PKL di Kab. Byl                                           3
14 Pntan psr dan PKL Wil psr dlm krgka Adipura                            2
15 Pntaan psr Sunggingn,Psr Byl dan pdg psr Ampel                         2
16 Pengwsn Pmliharaan Pemb.psr Ampel                                      3
   Pembinaan Adm Pmunugtn Retribs psr,Kepegwn & Asset
17 Dinas                                                                  3
18 Pembinaan pdg & Penelitian Perijinan                                   3
19 Pendataan Potensi pdg psr se Kab. Byl                                  3




                                                                               30
                         VII. Sekretaris Daerah
No Kegiatan                                                    Kategori
 1 Gelar Promosi Agibisnis Jawa Tengah 2006                          4
 2 Indonesia Agribusines Expo 2006                                   4
   Peny Pmern Prod Ungguln&Andaln Kab.Byl di Festifl Nusa 2
 3 ke 10 th 06                                                       4
   Pengembgn Ush Mikro Tradsnl dgn Pengendalian Potensi
 4 Priwst stmpt                                                      4

               VIII. Badan Perencana Pembangunan Daerah
No                           Kegiatan                          kategori
 1 Penguatan FEDEP                                                   3
 2 Penguatan FEDEP                                                   3

                               IX. KPMD
No                             Kegiatan                        Kategori
 1   Pemberian bantuan peralatan (TTG) kepada kelompok usaha          1
     Pendampingan pelaksanaan P2SPP (simpan pinjam
 2   perempuan)                                                       3
 3   Monev UED SP                                                     3
 4   Lomba pengelolaan administrasi UED SP                            3
 5   Lomba pengelolaan administrasi UED SP (Hadiah)                   3
     Pemberian stimulan revitalisasi pasar desa Genengsari
 6   Kemusu                                                           2
 7   Pelatihan dan pembinaan pengelolaan UED SP                       3
     Pemberian stimulan revitalisasi pasar desa Karangkepoh
 8   Karanggede                                                       2
 9   Pemberian stimulan revitalisasi pasar desa Jrakah Selo           2
10   Pelaksanaan PPK                                                  3

                          X. Dispertanbunhut

No                        Kegiatan                             Kategori
 1 Pendampingan dana bergulir                                        3

                              XI. Disnakan
No                            Kegiatan                         Kategori
     Pengadaan peralatan rumah tangga UPTD daging sehat dan
 1   susu segar                                                       2
 2   Gaduhan ternak sapi potong                                       1
 3   Rehabilitasi RPH Ampel                                           2
     Pengembangan dunia usaha dan industri perikanan bagi
 4   masyarakat                                                       3


                                                                          31
       Peningkatan usaha perikanan budidaya di kawasan
   5   pengembangan                                                           3
   6   Peningkatan fasilitas BBI Kab. Boyolali                                2
   7   Operasional UPTD daging sehat dan susu segar                           2
   8   Pembinaan ternak bantuan pemerintah                                    3
       Pengembangan agribisnis peternakan dan kawasan
   9   agropolitan                                                            2
  10   Operasional RPH Ampel                                                  2
  11   Peningkatan kwalitas susu                                              3
  12   Pengadaan bahan penunjang laboratorium Kesmavet                        3

Keterangan :

          Kategori 1 adalah Bantuan Langsung

          Kategori 2 adalah Infastruktur Pendukung dan Pengembangan Kawasan

          Kategori 3 adalah Capacity Building (Penguatan SDM, Institusi, Kwalitas
                            Produk dan lain-lain)

          Kategori 4 adalah Dukungan Pemasaran Produk (Marketting)

Berdasarkan data Boyolali dalam angka tahun 2004, perkembangan usaha ekonomi
mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi telah memberikan kontribusi yang
cukup besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penyediaan
lapangan kerja, serta mempengaruhi peningkatan PDRB (ADHK) Kabupaten Boyolali
sebesar 4,22% dari total PDRB. Dan berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja
sebesar 2.532 tenaga kerja.


Dilihat dari aspek ekonomi anggaran mempunyai fungsi, antara lain: Pertama, Fungsi
alokasi, proses anggaran merupakan sarana untuk penyediaan barang dan jasa
publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini pemerintah bertanggung
jawab harus    mengalokasikan anggaran untuk       menyediakan barang sosial dan
pelayanan publik. Kedua, Fungsi distribusi, proses anggaran merupakan sarana atau
mekanisme untuk membagikan sumberdaya dan pemanfaatannya kepada pelaku
usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah (UMKM) secara adil. Fungsi ini terutama
diarahkan untuk mengatasi kesenjangan antar berbagai golongan masyarakat. Fungsi
ini biasanya dijalankan dengan mengembangkan mekanisme perpajakan atau
transfer. Ketiga, Fungsi stabilisasi, pajak dan pengeluaran pemerintah akan


                                                                                  32
  mempengaruhi permintaan agregat dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.
  Pengaturan kedua hal ini sangat penting bagi       penciptaan stabilitas ekonomi,
  penciptaan lapangan kerja dan laju inflasi.

3. Target atau Hasil yang Diharapkan Dari Program Pengembangan Ekonomi Mikro
  Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, akan menjadi sia-sia dan tidak bisa
  diukur apabila tidak mempunyai target atau hasil yang diharapkan dalam
  pengembangan ekonomi mikro. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
  bahwa setiap program dalam pelaporannya harus mencantumkan input, output dan
  outcome.
  Target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, terlihat pada
  tabel dibawah ini:
                                     Tabel 3.3.1
                          Proyeksi Kinerja Tahun 2005-2006


  No                   Indikator Kinerja                 Target Kinerja Indikatif
                                                          2005            2006
   1    Bertambahnya UKM dan Koperasi yang
        berhasilmengakses sumber pembiayaan:
               UKM                                           14            20
               Koperasi                                      27            20


   2       Peningkatan realisasi penyaluran dana
           pinjaman kepada UMKM dan koperasi:
           (dalam Rp)
               Kredit usaha kecil dari dana APBD I     648 jt         700 jt
               Kredit Investasi
               Pinjaman lunak / bagi hasil dana
               bergulir
                   o UKM                               98 jt          200 jt
                   o Koperasi                          275 jt         400 jt
               Pinjaman lunak dari BUMN/D
               Bantuan keuangan lainnya
   3   Deregulasi peraturan penyaluran dana
       pinjaman dan penyertaan modal kepada UKM              5             1
       dan Koperasi
Dokumen dari RPJMD Kab. Boyolali




                                                                                33
                                   Tabel 3.3.2
                    Proyeksi Kenaikan Kinerja Tahun 2005-2006


  No                  Indikator Kinerja                  Target Kinerja Indikatif
                                                           2005            2006
   1   Bertambahnya UKM dan Koperasi yang                    3               4
       memiliki HaKI
   2   Jumlah kemitraan litbang tekhnologi tepat              1               1
       guna yang terlaksana
Dokumen dari RPJMD Kab. Boyolali


                                   Tabel 3.3.3
                         Proyeksi Kenaikan Dalam Persen


  No                   Indikator Kinerja                  Target Kinerja Indikatif
                                                           2005            2006
   1   Prosentase jumlah UKM yang meningkat
                                                           33,85            35
       jumlah produktivitasnya
   2   Peningkatan nilai total produksi UKM (dalam
                                                           1.898          1.917
       juta Rp)
   3   Berkurangnya kasus hambatan penyediaan
                                                             3               3
       bahan baku
   4   Persentase peningkatan SDM pengelola UKM
                                                             0              10
       yang kompeten
Dokumen dari RPJMD Kab. Boyolali


                                   Tabel 3.3.4
                             Proyeksi Kelompok UKM


  No                   Indikator Kinerja                  Target Kinerja Indikatif
                                                            2005           2006
   1    Jumlah kelompok usaha mikro dan wira usaha            80            80
        baru yang telah mendapat pelatihan
   2    Jumlah usaha ekonomi mikro yang berhasil              50             60
        mengakses sumber pembiayaan
   3    Peningkatan realisasi penyaluran dana pinjaman
        kepada usaha mikro :
               Kredit usaha mikro dan wira usaha baru       250 jt         300 jt
               dari dana APBD II (dalam Rp).
               Kredit investasi
               Pinjaman lunak/bagi hasil dana bergulir
               Pinjaman lunak dari BUMN/D
               Bantuan keuangan lainnya (block
               grant/hibah).


                                                                                  34
                                                             90 jt        100 jt
 4     Peningkatan jumlah usaha mikro yang terdaftar        700 jt        725 jt
Dokumen dari RPJMD Kab. Boyolali


  Untuk mencapai target atau hasil yang diharapkan dalam program pengembangan
  ekomomi mikro, pemerintah daerah kabupaten Boyolali mempunyai beberapa
  kebijakan antara lain: Pertama, Pengembangan sistem pendukung permodalan bagi
  UKM dan koperasi, yang di dalamnya mengandung makna penyediaan fasilitasi
  bimbingan teknis dan workshop akses permodalan, bantuan Revolfing Fund (dana
  bergulir) dan lain sebagainya. Kedua, Pengembangan Keunggulan Kompetitif UKM dan
  Koperasi, yang mencakup kegiatan pendampingan, fasilitasi pemanfaatan Balai
  Latihan Kerja dan litbang tekhnologi tepat guna dan pembentukan model-model UKM
  percontohan. Ketiga, Pengembangan peningkatan produktifitas UKM, yang memuat
  kegiatan bimbingan teknis peningkatan produktifitas, fasilitasi penguatan jaringan,
  bimbingan teknis manajemen usaha dan lain sebagainya. Keempat, Pemberdayaan
  Usaha Skala Mikro dan Wira Usaha Baru, mencakup kegiatan bimbingan teknis,
  failitasi penyaluran pendanaan, fasilitasi penyediaan infrastruktur, pengembangan
  usaha skala mikro tradisional dan lainnya. Kelima, Peningkatan Kualitas Kelembagaan
  Koperasi, kegiatan pokonya seperti: fasilitasi penataan organisasi dan modernisasi
  manajemen koperasi sesuai jati diri koperasi, fasilitasi pengembangan diklat dan
  lainnya.


  Secara makro berdasarkan penilaian sendiri (self assesment) oleh masing-masing
  dinas cukup berhasil atas realisasi kinerja tahun 2006. Seperti Dinas Perindustrian
  Pedagangan dan Koperasi, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 8
  sasaran yang telah ditetapkan adalah 90,61 %. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas
  Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) keberhasilan yang paling menonjol adalah
  meningkatnya penyaluran permodalan kepada UKM dan Koperasi dengan nilai
  capaian kinerja 321,16%, meningkatnya pangsa pasar produk industri manufaktur
  dilingkup domestik dan bertumbuhnya ekspor secara bertahap dan bertumbuhnya
  ekspor secara bertahap sebesar 83,84 % dan meningkatnya pertumbuhan sektor




                                                                               35
  industri manufaktur dan perdangangan yang disertai dengan terciptanya lapangan
  kerja produktif sebesar 81,25 %.


  Target yang telah ditetapkan tersebut masih ada kekurangannya dan masih kurang
  berhasil dikarenakan beberapa hal antara lain: keterbatasan anggaran dari APBD
  sedangkan koperasi yang mengajukan permodalan sangat banyak, masih minimnya
  investor yang masuk dan belum adanya perda yang mengatur tentang Penanaman
  Modal di Daerah (PMD).


4. Strategi Pengembangan Ekonomi Mikro
  Untuk mencapai suatu program maka dibutuhkan strategi yang jitu guna mendukung
  pengembangan ekonomi mikro dengan separangkat kebijakannya pun harus berpihak
  kepada pelaku usaha ekonomi mikro, menengah dan koperasi.


  Strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam
  mendukung program pengembangan ekonomi mikro dengan cara : pertama
  meningkatkan investasi yang di dalamnya mengandung kebijakan menghapus
  ekonomi biaya tinggi dengan penyederhanaan prosedur perijinan, menciptakan
  kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha, menyempurnakan kelembagaan
  yang menangani investasi agar berdaya saing, efisien, transparan, dan non
  diskriminatif dan meningkatkan penyediaan infrastruktur. Kedua Peningkatan daya
  saing industri yang mempunyai kebijakan: meningkatkan utulitas kapasitas terpasang,
  memperkuat basis produksi, meningkatkan daya saing yang bermuara pada
  penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak, memenuhi kebutuhan dalam negeri.
  Ketiga Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang
  mempunyai kebijakan : mengembangkan UKM agar memberikan kontribusi yang
  cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan
  peningkatan daya saing, mengembangkan usaha skala mikro, memperkuat
  kelembagaan dengan menerapkan tata pengelolaan yang baik dan berwawasan
  gender dengan cara memperbaiki lingkungan usaha dan penyederhanaan prosedur
  perijinan, memperluas basis kesempatan berusaha serta menumbuhkembangkan
  wirausaha baru berkeunggulan, meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang dan


                                                                               36
  jasa pada pasar domestik, meningkatkan kualitas kelembagan koperasi sesuai dengan
  jati diri koperasi.


  Mencermati strategi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali,
  Strategi tersebut tidak akan berhasil dan sesuai sasaran yang dinginkan apabila tidak
  ditunjang pertama Sumber Daya Manusia yang mumpuni baik pemangku manfaat
  kebijakan maupun pembuat kebijakan (policy maker). Kedua Produk hukum yang
  mengatur tentang Penanaman Modal di Daerah. Ketiga tidak tersedia iklim usaha
  yang kondusif bagi pengembangan ekonomi mikro. Keempat Anggaran yang berpihak
  pada pengembangan ekonomi mikro (budgetting pro comunity development
  economy). Kelima kerjasama (network) yang baik masing-masing dinas dengan
  steakholder maupun dengan pihak luar yang berkompeten pada pengembangan
  ekonomi mikro. Keenam dukungan pemasaran (marketting) pada produk pelaku
  usaha ekonomi Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM).


5. Manfaat Program Pengembangan Ekonomi Mikro
  Setiap pelaksanaan program Pemerintah Daerah tidak terlepas adanya manfaat
  (benefit) bagi para pelaku ekonomi mikro maupun bagi para pembuat kebijakan.
  Namun program yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaporannya tidak
  mencantumkan manfaatnya. Hal itu berdasarkan sistem yang digunakan adalah
  merujuk pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dimana setiap pelaporannya
  cukup mencantumkan input, output dan outcome sedangkan penyertaan manfaat
  (benefit) dan dampak (impact) menjadi urusan yang tidak wajib dilaporkan.


  Program pengembangan ekonomi mikro, memberikan manfaat yang besar bagi
  Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sehingga bisa mempengaruhi PDRB,
  berdasarkan data Boyolali dalam angka tahun 2004, perkembangan usaha ekonomi
  mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi telah memberikan kontribusi yang
  cukup besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penyediaan
  lapangan kerja, serta mempengaruhi peningkatan PDRB (ADHK) Kabupaten Boyolali
  sebesar 4,22% dari total PDRB. Dan berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja
  sebesar 2.532 tenaga kerja.


                                                                                 37
  Berdasarkan data Boyolali dalam Angka tersebut, kontribusi yang diberikan ekonomi
  mikro pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali cukup besar, seharusnya
  kebijakan – kebijakan yang dibuat harus mendukung dalam pengembangannya.


  Apabila ekonomi mikro berkembang dengan baik hal itu akan berimplikasi pada
  peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan bagi pelaku Usaha
  Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM), terserapnya tenaga kerja yang lebih
  banyak dan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali akan mempunyai sentra-
  sentra industri dan berbagai potensi dapat menonjol, dengan begitu pelaksanaan
  pembangunan akan cepat tercapai dan apa yang menjadi amanah Pancasila dan
  Undang-Undang Dasar 1945 bisa terwujud.


6. Waktu Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro
  Program pengembangan ekonomi mikro yang dilakukan oleh berbagai dinas seperti
  Disperindagkop, Dinas Pasar, Disparta, Dinkessos, Dispertanbunhut, Dinas PUPK,
  Disnakertrans, Bappeda, Sekda Bagian Ekonomi, KPMD dan Kanpedal umumnya
  dilakukan dalam waktu setahun. Hal itu mengingat penganggaran dilakukan tiap
  tahun yang termaktub dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disertai dengan
  Rencana Kerja Anggaran (RKA).


  Program yang dilaksanakan dalam waktu setahun tersebut adalah hasil dari Renja
  SKPD dan forum musrenbang (Desa sampai dengan Kabupaten) yang semua itu tidak
  bisa lepas dari pagu yang telah ditetapkan dan manifestasi pada dokumen RPJMD.


7. Anggaran Pengembangan Ekonomi Mikro
  Untuk mengimplementasikan sebuah program tidak terlepas dari anggaran. Dalam
  proses-proses penganggaran memang masih banyak kekurangan mulai dari
  akuntabilitas dan transparancy itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan penelitian ini,
  apa pentingnya anggaran? Perlunya dibuat anggaran karena itu mempunyai fungsi
  antara lain: Pertama, Anggaran pemerintah merupakan instrumen kebijakan paling
  penting. Kedua, Anggaran mencerminkan komitmen dan pilihan-pilihan yang dibuat


                                                                               38
       pemerintah. Ketiga, Anggaran merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk
       mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan pembangunan.


      Dalam proses-proses penganggaran, sebenarnya masyarakat bisa terlibat karena
      mempunyai hak17, antara lain:
      •    Hak politik adalah hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses anggaran
           dimulai dari proses perencanaan, pengesahan, implementrasi dan audit.
      •    Hak informatif adalah hak warga masyarakat untuk mengakses dan mengetahui
           dokumen publik (data dan informasi) tentang penyelenggaraan pemerintahan,
           termasuk didalamnya data dan informasi tentang anggaran.
      •    Hak alokatif adalah hak warga masyarakat (sektoral atau teritorial) untuk
           mendapatkan alokasi dana dari anggaran.


      Secara administratif, anggaran daerah (APBD) mempunyai 3 fungsi:
      •    Sebagai pedoman bagi Pemda dalam mengelola sumberdaya daerah, terutama
           keuangan daerah untuk suatu periode waktu tertentu (masa mendatang).
      •    Sebagai instrumen pengawasan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
           daerah.
      •    Sebagai instrumen untuk menilai kinerja pemerintahan.


      Sedangkan dilihat dari aspek ekonomi, anggaran mempunyai fungsi :
      •    Fungsi alokasi, proses anggaran merupakan sarana untuk penyediaan barang dan
           jasa    publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini pemerintah
           bertanggung jawab harus mengalokasikan anggaran untuk menyediakan barang
           sosial dan pelayanan publik.


      •    Fungsi distribusi, proses anggaran merupakan sarana atau mekanisme untuk
           membagikan sumberdaya dan pemanfaatannya kepada publik secara adil. Fungsi
           ini terutama diarahkan untuk mengatasi kesenjangan antar berbagai golongan



_
17
     Ahmad Suhelmi, Politik Pemikiran Barat, Yogyakarta, UGM Press, Hal. Tahun


                                                                                   39
       masyarakat. Fungsi ini biasanya dijalankan dengan mengembangkan mekanisme
       perpajakan atau transfer..


  •    Fungsi stabilisasi, pajak dan pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi
       permintaan agregat dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Pengaturan kedua
       hal ini sangat penting bagi penciptaan stabilitas ekonomi, penciptaan lapangan
       kerja dan laju inflasi, misalnya.


8. Pelaksana Program Pengembangan Ekonomi Mikro
  Program pengembangan ekonomi mikro, kecil, menengah dan koperasi, tidak hanya
  dilaksanakan oleh satu dinas saja, melainkan saling terkait dengan dinas, badan dan
  kantor yang lain guna mendukung kesuksessan program yang telah dibuat. Kalau kita
  lihat Tupoksi perdinas seharusnya yang mempunyai wewenang paling besar adalah
  Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.


  Untuk mencapai kesuksesan dalam menjalankan program, pemerintah daerah tidak
  bisa berdiri sendiri atau secara parsial melainkan harus ada sinergis antara
  pemerintah daerah dan pihak swasta serta dukungan dari masyarakat (steakholder
  usaha ekonomi mikro). Tak hanya itu saja kondisi pasar pun harus selalu diperhatikan
  baik kondisi makro dan mikro yang semua itu berdampak pada pelaku usaha ekonomi
  mikro, kecil, menengah dan koperasi.
  Disamping itu keterkaitan dinas yang ikut terlibat dalam pengembangan ekonomi
  mikro, kecil, menengah dan koperasi. Seperti pada tabel dibawah ini :

                                       Tabel 3.8.1
                           Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

  No                                       Kegiatan
 1     Pengadaan Barang Pelatihan
 2     Pemberdayaan lembaga lat. Kerja swasta (P. Hardwar dan Sofware
       komputer)
 3     Pengiriman TKI ke Luar Negeri dengan pola dana revolving (bergulir)
 4     Pelatihan ketrampilan pencari kerja MTU
 5     Pemberdayaan latihan kerja swasta
 6     Pembinaan hubungan industrial
Dokumen APBD 2006


                                                                                40
                                   Tabel 3.8.2
                           Dinas Kesehatan Dan Sosial

  No                                   Kegiatan
 1     Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung
       upaya-upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan bagi Penyandang
       Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 2     Pembentukan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial,
       masyarakat dan dunia usaha termasuk orang tingkat lokal
Dokumen APBD 2006


                                  Tabel 3.8.3
               Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Dan Kebersihan

  No                                     Kegiatan
 1     Peningkatan jalan Ngleses-perbatasan Kab. Grobogan
 2     Peningkatan jalan Kali Tlawah-Geneng Sari
 3     Peningkatan jalan Wonosegoro-Guwo
 4     Peningkatan jalan Sangge-Kalangan
 5     Peningkatan jalan Pinggir-Tanjung
 6     Peningkatan jalan Ketitang-Kalioso
 7     Pembangunan jembatan Setro
 8     Peningkatan jalan Jlerem-Ngadirojo-Ngargoloko Kembang Kec. Ampel
 9     Peningkatan jalan Blumbang-Sangge Kec. Klego
 10    Peningkatan jalan Pembuatan Saluran Drainnes lingkungan TPA Kec. Byl
 11    Pendampingan Peningkatan jalan Boyolali-Kartosuro
 12    Peningkatan jembatan Karanggatak Kec. Klego
 13    Pembangunan Landhof jembatan Jaten
 14    Pembangunan jembatan Gatak Balak Mojosango
 15    Pembangunan jalan untuk relokasi pemukiman Blok G Kec. Kemusu
 16    Pemeliharaan jalan Mangu Kec.Nogosari (Rigid Pavement)
 17    Pemeliharaan jaln Karanggede-Juwangi (RP) sebelah imur Kec. Wonosegoro
 18    Peningkatan jembatan Sombo Kec. Kemusu
 19    Peningkatan jembatan Sidomulyo Kec. Kemusu
 20    Pemeliharaan jalan Karanggede-Juwangi (RP) sebelah Barat perempatan
       Banyusri
 21    Pemeliharaan jalan Ngemplak-Kliwonan (RP) sebelah Barat Dk. Celengan Kec.
       Ngemplak
 22    Pemeliharaan jalan, bangunan pelengkap dan sarana URC se Kab. Boyolali
 23    Survey peningkatan jalan Singkil-Kragilan Kec. Boyolali dan Mojosongo
 24    Pembuatan Study kelayakan Penanganan jalan Kab. Boyolali
 25    Jasa pengawasan konstruksi pembangunan kawasan wisata Pengging Kec.
       Banyudono
Dokumen APBD 2006




                                                                             41
                                    Tabel 3.8.4
                         Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

  No                                    Kegiatan
 1     Pengadaan kios bagi pedagang di OW Pengging
 2     Promosi produk pariwisata di Boyolali Expo 2006
 3     Promosi produk pariwisata di Bengawan Solo Fair
 4     Promosi produk pariwisata Tk. Kab.Boyolali dan Jawa Tengah
 5     Pembuatan leaflet pariwisata Kab. Boyolali
 6     Pengadaan VCD pesona wisata Boyolali dalam rangka promosi pariwisata
       Boyolali
 7     Biaya operasional pembuatan buku wisata Nusantara
 8     Keikutertaan dalam Borobudur International Vestifal
 9     Pembinaan usaha rekreasi, hiburan umum dan rumah makan
Dokumen APBD 2006
                                    Tabel 3.8.5
                  Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi

  No                                      Kegiatan
 1      Pengadaan Sarana dan Prasarana Perdagagangan (Kios) bagi PKL
 2      Pemantauan dan Monitoring Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 3      Operasional bantuan Peningkatan Kapasitas Produk Minyak Atsiri Nilam
        (KUB I W N)
 4      Bintek Produksi Minyak Atsiri (KUB Inti Wangi Nsatara) dari
        Dep.Perindustrian Jakarta
 5      Pemutakhiran Data
 6      Penyusunan Data Statistik Deperindagkop Kab. Byl
 7      Pelatihan Design dan Bantuan Peralatan bagi Industri Kecil Kerajinan
        Tembaga
 8      Pengadaan Bahan Baku dan Bahan Penolong Unit Usaha Yodiasi Garam
 9      Pelatihan Konveksi bagi Industri Kecil di Ds.Mriyan Kec.Musuk dan Ds.Lencoh
        Kec.Selo
 10     Pelatihan Konveksi bagi Industri Kecil di Ds.Mriyan Kec.Musuk dan Ds.Lencoh
        Kec.Selo
 11     Pelatihan Tekhnologi Produk Makanan Olahan dan Stimulan modal
 12     Bimbingan dan Motivasi Jiwa Kewirausahaan / AMT
 13     Penyuluhan Manajemen Pemasaran dan Stimulan Modal bagi Pedagang
        Pasar Tradisionl Sawit
 14     Operasional Sarana Perijinan SIUI
 15     Pengawasan Perijinan SIUP, TDP dan TDG
 16     Monitoring dan Evaluasi PAD
 17     Pengawasan dan Operasionl Perijinan SIUI
 18     Pengawasan & Penyuluhan UTTP Langsung kepada perusahaan Toko Emas,
        Super Market & Pasar
 19     Penyelenggaraan Bazar / Pasar Rakyat menghadapi Hari Raya
 20     Menfasilitsi Promosi UKM (furny craft)


                                                                                42
 21    Monev Pemasaran Tembakau & Road Show Ke Pabrik & memfasilitasi petani
       & UKM Tembakau
 22    Monitoring & informasi harga Kebutuhan Pokok masyarakat & barang
       penting Strategis
 23    Bintek Menejemen Pemasaran bagi pedagang sayur bagi kelompok di Kec.
       Cepogo dan Kec.Selo
 24    Menfasilitasi Pengusaha Agro ke Pasar Lelang
 25    Memfasilitasi Pengusaha untuk Mengikuti Pameran Tingkat Nasional (PPE)
 26    Temu Usaha perijinan Mebel dengan Eksportir
 27    Operasional, Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir dan Bantuan kepada
       Koperasi
 28    Operasional Pemberian Pinjaman Modal Kerja
 29    Fasilitasi Pemanfaatan Fasilitas BLK & Litbang TTG melalui Kemitraan dengan
       PT & swasta
 30    Penguatan Jaringan Penyediaan Bahan Baku dan Pengembangan
 31    Fasilitasi Pengembangan Diklat & Penyuluhan bagi UKM / Wira Usaha Baru
 32    Faslitasi Penataan Organisasi & modernisasi Manajemen Koperasi yang
       sesuai Jati diri Koperasi (USP Koperasi)
 33    Fasilitasi Organisasi & Modernisasi Manajemen Koperasi sesuai dengan jati
       diri Koperasi (KKT)
 34    Fasilitasi Pengembangan Jaringan Kerjasama kemitraan antar Koperasi /
       dengan Publik Info Promosi & pemasaran
 35    Peningkatan Koordinasi dalam Perencanaan, Pengendalian, Monitoring dan
       evaluasi Pelaksanaan Kebijakan & Program
 36    Fasilitasi Penataan Organisasi & modern Manajemen Koperasi sesuai dengan
       jati diri Koperasi
Dokumen APBD 2006


                                    Tabel 3.8.6
                                    Dinas Pasar

  No                                     Kegiatan
 1      Pembuatan Papan Nama Pasar Daerah
 2      Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana
 3      Penataan Lingkungan Pasar Hewan Ampel
 4      Pernaikan Teras kios,Pengerasan Halaman dalam Pasar & MCK Pasar Boyolali
 5      Pembutan talud, Akses jalan masuk & pintu Pengemanan pasar Ampel
 6      Penyempurnaan pasar Ampel
 7      Pembangunan Pasar Ampel / jaminan Pemeliharaan
 8      Penyempurnaan Pasar Sunggingan
 9      Pembuatan Saluran Air dan Pavingisasi Pasar Karanggede
 10     Pembuatan Pagar Pasar Kacangan
 11     Penyempurnaan pasar Boyolali
 12     Water Proving Plat Atap Pasar Pengging
 13     Penataan Monitoring dan evaluasi PKL di Kab. Boyolali
 14     Penataan pasar dan PKL Wilayah pasar dalam rangka Adipura


                                                                               43
 15    Penataan pasar Sunggingn, Pasar Boyolali dan padangang pasar Ampel
 16    Pengawasan Pemeliharaan Pembangunan pasar Ampel
 17    Pembinaan Administrasi Pemungutan Retribusi pasar, Kepegawaian & Asset
       Dinas
 18    Pembinaan pedagang & Penelitian Perijinan
 19    Pendataan Potensi pedagang pasar se Kab. Boyolali
Dokumen APBD 2006
                                   Tabel 3.8.7
                                Sekretaris Daerah

  No                                    Kegiatan
 1     Gelar Promosi Agribusines Jawa Tengah 2006
 2     Indonesia Agribusines Expo 2006
 3     Penyertaan Pameranan Produk Unggulan &Andalan Kab.Boyolali di Festifal
       Nusa 2 ke 10 th 06
 4     Pengembangan Usaha Mikro Tradisional dengan Pengendalian Potensi
       Pariwisata setempat
Dokumen APBD 2006
                                  Tabel 3.8.8
                     Badan Perencana Pembangunan Daerah
  No                                    Kegiatan
 1     Penguatan FEDEP
 2     Penguatan FEDEP
Dokumen APBD 2006
                                 Tabel 3.8.9
                     Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa
  No                                     Kegiatan
 1     Pemberian bantuan peralatan (TTG) kepada kelompok usaha
 2     Pendampingan pelaksanaan P2SPP (simpan pinjam perempuan)
 3     Monev UED SP
 4     Lomba pengelolaan administrasi UED SP
 5     Lomba pengelolaan administrasi UED SP (Hadiah)
 6     Pemberian stimulan revitalisasi pasar desa Genengsari Kemusu
 7     Pelatihan dan pembinaan pengelolaan UED SP
 8     Pemberian stimulan revitalisasi pasar desa Karangkepoh Karanggede
 9     Pemberian stimulan revitalisasi pasar desa Jrakah Selo
 10    Pelaksanaan PPK
Dokumen APBD 2006
                                  Tabel 3.8.10
                  Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan
  No                                   Kegiatan
 1     Pendampingan dana bergulir
Dokumen APBD 2006


                                                                           44
                                        Tabel 3.8.11
                              Dinas Peternakan Dan Perikanan

  No                                     Kegiatan
 1     Pengadaan peralatan rumah tangga UPTD daging sehat dan susu segar
 2     Gaduhan ternak sapi potong
 3     Rehabilitasi RPH Ampel
 4     Pengembangan dunia usaha dan industri perikanan bagi masyarakat
 5     Peningkatan usaha perikanan budidaya di kawasan pengembangan
 6     Peningkatan fasilitas BBI Kab. Boyolali
 7     Operasional UPTD daging sehat dan susu segar
 8     Pembinaan ternak bantuan pemerintah
 9     Pengembangan agribisnis peternakan dan kawasan agropolitan
 10    Operasional RPH Ampel
 11    Peningkatan kwalitas susu
 12    Pengadaan bahan penunjang laboratorium Kesmavet
Dokumen APBD 2006


    Dari data tersebut menunjukkan bahwa program pengembangan ekonomi mikro
    tidak hanya ditangani oleh satu dinas saja, melainkan beberapa dinas, badan dan
    kantor pun ikut andil didalamnya.


9. Sasaran Program Pengembangan Ekonomi Mikro
  Sasaran program pengembangan ekonomi mikro akan dilihat dari berbagai aspek.
  Pertama aspek geografis dalam arti wilayah yang menjadi sasaran ini meliputi
  sembilan belas kecamatan di Kabupaten Boyolali. Kedua aspek usaha, dimana ini
  penting usaha yang ada di Kabupaten Boyolali perlu di inventarisir dan
  dikelompokkan sesuai dengan jenis usahanya atau lebih dikenal dengan Cluster
  System.


  Untuk mewujudkan kehidupan ekonomi daerah yang demokratis, efisien dan berdaya
  saing yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga mampu
  menampung tenaga kerja yang lebih banyak serta memberikan kontribusi yang
  signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan, Pemerintah
  Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai sasaran yang akan ditempuh dalam waktu
  lima tahun, antara lain :


                                                                             45
     1. Meningkatnya penyaluran permodalan kepada UMKM dan Koperasi.
     2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna oleh UKM dan Koperasi.
     3. Meningkatnya nilai produksi dan ekspor produk UKM.
     4. Meningkatnya jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil formal.
     5. Meningkatnya kinerja, kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.


 Sasaran tersebut diatas tertuang dalam dokumen RPJMD lima tahunan. Walaupun
 sasaran tersebut akan ditempuh dalam waktu lima tahun namun setiap tahunnya
 pemerintah daerah juga mempunyai sasaran yang harus dicapai, guna memenuhi
 janji-janji Kepala Daerah terpilih.


10. Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Ekonomi Mikro
   Sebuah aktifitas untuk menjalankan program akan menjadi sia-sia dan tidak bisa
   melakukan pengukuran atau penilaian dari sebuah program yang dijalankan. Proses
   monitoring (pengawasan) dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Daerah (BARIKDA),
   Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) terlibat langsung dalam proses
   monitoring sedangkan masyarakat ikut sebagai pemonitor semua program dalam
   eksistensinya sebagai pemangku manfaat.


   Monitoring dapat dilakukan sesuai dengan concernya dan karena mempunyai fungsi:
   Satu, Untuk mengukur dan menilai apakah sesuai denga rencana atau tidak. Dua,
   Apakah anggaran yang dipakai sesuai dengan budget yang telah direncanakan. Tiga,
   Untuk mengetahui riil kegiatan.


   Evaluasi yang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ada dua macam yaitu evaluasi
   langsung dang evaluasi tidak langsung. Evaluasi langsung adalah evaluasi yang
   langsung dilaksanakan dengan cara sample mendatangi langsung lokasi kegiatan
   dilaksanakan dan wawancara dengan pemimpin kegiatan atau pelaksana kegiatan
   serta masyarakat pemanfaat kegiatan. Evaluasi Tidak Langsung adalah evaluasi
   dilaksanakan dengan cara memberikan kuesioner atau pertanyaan kepada satuan
   kerja pelaksana kegiatan dan laporan rutin satker pelaksana kegiatan.




                                                                              46
   Evaluasi dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu setiap semester atau 6 bulan
   pelaksanaan kegiatan. Tujuan dilakukan evaluasi adalah :
      1. Mengetahui seberapa jauh hasil pelaksanaan pembangunan yang telah
          dicapai terkait dengan target yang telah ditetapkan.
      2. Untuk mengetahui masalah yang belum teratasi dan masalah baru yang
          muncul sebagai dampak hasil pembagunan.
      3. Untuk mengidentifikasi unsur-unsur potensial yang dapat menunjang laju
          pembangunan daerah tahun yang akan datang.
      4. Untuk memberi saran atau masukan dan proyeksi bagi penyusunan program
          atau kegiatan pembangunan tahun yang akan datang.
      5. Untuk mengetahui kemungkinan terjadinya distorsi dari rencana yang telah
          ditetapkan.


11. Keterlibatan Perempuan Dalam Program Pengembangan Ekonomi Mikro
   Telah disadari bahwa peran perempuan dalam sektor ekonomi, terutama di bidang
   Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidaklah kecil, dan disadari oleh banyak
   pihak bahwa UMKM, disamping sektor pertanian, memainkan peranan penting
   dalam menunjang perekonomian di Kabupaten Boyolali.

   Banyak pihak memahami bahwa kesempatan berkarya bagi perempuan lebih
   terbatas dibandingkan dengan laki-laki. Data sejak tahun 2004 memperlihatkan
   bahwa jumlah perempuan yang aktif dalam bidang usaha masih jauh lebih sedikit
   dibandingkan laki-laki.


   Keterlibatan atau partisipasi perempuan pada perumusan kebijakan pembangunan
   Daerah, perempuan mempunyai hak untuk turut serta dalam kegiatan tersebut.
   Keikutsertaan tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasinya dan apa
   yang menjadi kebutuhannya. Sehingga program yang diambilnya juga memenuhi
   kebutuhan perempuan.


   Perempuan dapat meningkatkan peranannya dibidang usaha, selain sebagai salah
   satu faktor penentu dalam persaingan juga memungkinkan perempuan untuk
   bekerja dan berusaha di rumah, memperluas jaringan usaha atau meringankan


                                                                             47
beban kerjanya. Namun disadari bahwa pemakaian teknologi juga terkendala oleh
berbagai faktor. Jumlah perempuan yang mendalami ilmu pengetahuan dan
teknologi cenderung tidak berkembang bahkan di beberapa disiplin ilmu cenderung
menurun. Oleh karenanya perlu dipikirkan cara agar teknologi dapat dikembangkan
dan dialihkan dengan memperhatikan karakter dan kemampuan dari calon
penggunanya, dalam hal ini perempuan pengusaha.

Masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan kewirausahaan
perempuan. Di satu sisi, perempuan sangat berpotensi untuk mengembangkan
usaha. Pengalaman dari negara lain menunjukkan bahwa perempuan pengusaha
lebih bertanggung jawab dan lebih dapat dipercaya dalam masalah pengelolaan
keuangan usaha, dan perempuan cenderung lebih peka terhadap kebutuhan pasar
sehingga membuka peluang usaha baru. Di sisi lain, berbagai hal seperti kemudahan
pembiayaan dan perijinan, perlindungan HKI, akses pemasaran, masih merupakan
tantangan yang besar.

Berbagai kebijakan dan tindakan telah dicanangkan namun kesemuanya masih
belum menghasilkan dampak yang diharapkan. Menyadari bahwa percepatan
penyelesaian masalah harus dilakukan dan alternatif solusi terbaik untuk
memperbaiki keadaan perlu dirumuskan, maka perlu dihimpun berbagai pendapat
yang berarah pada munculnya saran-saran kebijakan baik pada pemerintah pusat
maupun daerah terkait dengan usaha ini maupun saran-saran tindakan nyata dan
implementatif yang dapat membantu mengembangkan kewirausahaan perempuan.


Pelaksanaan pembangunan dan kesuksesannya tidak terlepas dari peran
perempuan. Sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang bahwa peserta
musrenbang harus ada perwakilan kelompok perempuan. Namun juknis tersebut
tidak   terdapat   sanksi    yang   mengaturnya   sehingga   dalam   pelaksanaan
musrenbangDes, musrenbangCam, musrenbangKab perempuan masih ada yang
tidak terlibat didalamnya.


Sehingga perlu dibuat aturan dan sanksi yang jelas, agar setiap pelaksanaan
pembangunan Daerah keterlibatan perempuan tetap terwakili didalamnya. Dengan


                                                                           48
  keterlibatan tersebut diharapkan kebijakan yang dibuat tetap memperhatikan
  kebutuhan kaum perempuan yang bermuara pada keadilan dan kesetaraan gender
  (KKG).


12. Keterlibatan Orang Miskin Dalam Pengambilan Kebijakan dan Program
    Pengembangan Ekonomi Mikro
    Keterlibatan atau partisipasi masyarakat miskin dalam merumuskan kebijakan
    melaksanakan pembangunan sangat dibutuhkan. Orang miskin adalah orang yang
    paling tahu akan kebutuhannya dan tidak diberikan kebijakan yang bersifat parsial.
    Mubyarto (1988) mengartikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu
    berhasilnya program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa harus
    mengorbankan kepentingannya sendiri. Ini berarti bahwa partisipasi masyarakat
    adalah   sikap   sukarela   rakyat   untuk   membantu     keberhasilan   program
    pembangunan.


    Berdasarkan penjelasan UU Nomor 25 Tahun 2004 yang dimaksud partisipasi
    masyarakat    adalah   keikutsertaan   masyarakat    untuk    mengakomodasikan
    kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.


    Dalam proses perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat menjadi
    penting. Menurut Diana Conyers (1954) ada tiga alasan uatama yaitu pertama
    partsisipasi masyarakat merupakan alat guna memperoleh informasi tentang
    keadaan, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya
    kegiatan pemerintah akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebeih
    mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam persiapan dan
    perencanaanya, karena mereka lebih mengetahui seluk beluk dan akan
    mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, partisipasi menjadi
    urgent karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika
    masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat.


    Dalam hal ini masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam
    menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Ketiga


                                                                                49
         alasan inilah yang sebenarnya diharapkan dalam proses pembangunan agar
         pelaksanaanya benar – benar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat
         setempat. Namun secara jujur sampai saat ini belum dapat diimplementasikan
         secara utuh.


         Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah untuk
         mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Hal ini dimaksudkan bahwa
         keberhasilan dan kegagalan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama
         antara pemerintah dan masyarakat.
         Sedangkan yang dimaksud orang / masyarakat miskin adalah orang / masyarakat
         yang mempunyai permasalahan secara kompleks, baik dari sisi penyebab maupun
         dampak yang ditimbulkannya18.


         Permasalahan orang miskin tidak hanya disebabkan karena faktor ekonomi, tetapi
         juga berkaitan dengan masalah sosial, budaya dan politik.


     13. Pengaruh Lingkungan Dalam Program Pengembangan Ekonomi Mikro
        Kemiskinan terus bertambah dan sifatnya menyebar. Hal tersebut akibat semakin
        kompleksnya masalah disejumlah bidang kehidupan seperti lingkungan, politik dan
        ekonomi.


        Lingkungan   mempunyai       pengaruh      yang    besar    pada    kehidupan      apalagi
        pengembangan ekonomi mikro. Lingkungan yang kondusif sangat mendukung
        pengembangan ekonomi mikro. Aktifitas ekonomi mikro juga berdampak pada
        lingkungan. Dimana limbah yang dihasilkan sebagian berasal dari pelaku ekonomi
        mikro.


        Dampak dari industri kecil, menengah dan besar berupa limbah cair, padat dan gas.
        Bila tidak terdapat sarana yang memadai dan pengelolaan yang baik akan
        berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Pengelolaan lingkungan harus
_
18
  GAPRI “ Strategi Bersama Masyarakat Miskin, Empat Pilar Demokratisasi untuk Melawan Kemiskinan
dan Pemiskinan”, LSKaR



                                                                                            50
melibatkan semua steakholder mulai dari industri kecil sampai industri besar dan
partisipasi masyarakat secara menyeluruh.


Dalam penelitian ini, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan para pembuat
kebijakan (Policy Maker) dalam artian pembuat kebijakan yang mempunyai respon
pada pengembangan ekonomi mikro maka seluruh kebijakan akan berdampak pada
ekonomi. Yang di dalamnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,
pengurangan pengangguran dan meningkatnya taraf hidup masyarakat secara
merata.


Pembuat kebijakan (Policy Maker) yang tidak mempunyai basic atau kepekaan pada
ekonomi maka kebijakan yang dibuat pun tidak berdampak pada pengembangan
ekonomi mikro dan seringkali bersifat politis. Program pengembangan ekonomi
mikro adalah implementasi dari Calon Kepala Daerah (CKD) yang terpilih yang
dituangkan dalam RPJMD. Namun kebijakan yang terlalu banyak dikelola oleh
Pemerintah Daerah yang hanya untuk meningkatkan P A D dan tidak memberikan
peluang pada masyarakat (swasta) juga tidak berdampak baik pada kestabilan
ekonomi secara makro di Kabupaten Boyolali.


Tidak hanya itu saja, dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah lingkungan yang
menjadi tempat hunian para pemangku jabatan (Comunity) yang ada disekitarnya
misalnya lingkungan yang boleh digunakan untuk mendirikan usaha dan lingkungan
yang dilarang. Seperti usaha ternak ayam yang mempunyai pengaruh besar pada
lingkungan sekitarnya berupa pencemaran udara dan disatu sisi usaha tersebut
berperan dalam menampung tenaga kerja. Ada lagi, lingkungan yang di eksploitasi
berupa pasir, batu, tanah urug yang digunakan untuk pembangunan yang hanya
memberikan keuntungan besar pada segelintir orang namun dampaknya sangat
besar untuk keseimbangan alam dan hajat hidup orang banyak.


Pengaruh lingkungan, politik dan ekonomi yang kondusif serta dinamis sangat
menentukan dalam merumuskan kebijakan yang berdampak pada seluruh aspek
kehidupan dalam mencapai pembangunan yang sesuai dengan amanah Pancasila


                                                                          51
 dan Undang-undang Dasar 1945 yang sejalan dengan program-program Pemerintah
 Daerah.


B. Studi Pengembangan Ekonomi Mikro
   1. Pengertian Pengembangan Ekonomi Mikro
      Pengembangan ekonomi mikro tak asing kita dengar ditelinga, gagasannya
      mengenai ekonomi kerakyatan sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah
      Kabupaten Boyolali. Aktivitas perekonomian yang bersifat makro nasional saja
      tidak cukup, dengan demikian pengembangan usaha ekonomi sebagai kegiatan
      yang komplementer menjadi sebuah prasyarat yang sangat strategis khususnya
      dalam upaya mewujudkan kesejahteraan (welfare) bagi seluruh lapisan
      masyarakat.


      Krisis ekonomi yang yang mendera selama beberapa tahun terkahir ini telah
      memberikan pelajaran kepada kita bahwa aktivitas ekonomi yang terpusat
      ditangan   beberapa    kelompok       ekonomi   tertentu,   mempunyai   resiko
      keruntuhan yang besar seperti terjadinya pengangguran dalam skala besar
      ketika usahanya harus gulung tikar.


      Disisi lain, usaha kecil dan menengah (UKM) atau ekonomi mikro yang tumbuh
      ditengah-tengah masyarakat secara spontan justru menunjukkan daya tahan
      yang lebih tinggi dan menjadi penyangga kehidupan ratusan jiwa.


      Berdasarkan data Boyolali dalam angka tahun 2004, perkembangan usaha
      ekonomi mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi telah memberikan
      kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,
      dan penyediaan lapangan kerja, serta mempengaruhi peningkatan PDRB
      (ADHK) Kabupaten Boyolali sebesar 4,22% dari total PDRB. Dan berimplikasi
      pada penyerapan tenaga kerja sebesar 2.532 tenaga kerja.




                                                                              52
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Ekonomi Mikro
   Ekonomi mikro yang eksistensinya diakui oleh masyarakat yang dapat
   memberikan kontribusi yang besar kepada pemerintah haruslah mendapat
   perhatian yang sepadan. Ekonomi mikro menjadi tulang punggung sebuah
   keluarga atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Program
   yang telah digulirkan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sebanyak 216
   program yang bersinggungan dengan ekonomi mikro harus memperoleh
   respon yang sepadan masyarakat untuk berpartisipai, namun juga pemerintah
   mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan program yang ada secara
   terbuka, komunikatif dan transparan kepada masyarakat sehingga terjadi chek
   and balance.


   Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada masyarakat (penerima program)
   pengembangan ekonomi mikro, diperoleh hasil yang dapat mempengaruhi
   pengembangan ekonomi mikro, antara lain :
   1.   Payung hukum
        Keberadaan usaha ekonomi mikro yang berperan membantu tugas-tugas
        pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan PDRB,
        harus ada regulasi yang jelas untuk mengaturnya untuk menghindari
        terjadinya monopoli kelompok ekonomi tertentu.
   2.   Pendampingan
        Untuk menciptakan kelompok usaha ekonomi mikro yang tangguh,
        tentunya hal tersebut tidak bisa dilakukan tanpa penguatan fungsi
        lembaga usaha (capacity building) itu sendiri. Oleh karena itu lembaga
        usaha ekonomi mikro yang harmonis dan teratur merupakan aset utama
        untuk mencapai ekonomi yang lebih kuat.
   3.   Akses yang terbuka
        Kemudahan untuk memperoleh akses yang secara terbuka, termasuk
        didalamnya kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak (soft loan).
        Hal itu bisa dilakukan untuk memperkuat modal untuk mengembangan
        usahanya.
   4.   Pemberian bantuan teknis maupun konsultasi


                                                                        53
             Hal ini penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam
             menjalankan usahanya, meningkatkan wawasan, alih pengalaman, dan
             memberikan motivasi kepada pelaku usaha ekonomi mikro.
       5.    Pemberdayaan
             Keberadaan usaha ekonomi mikro yang memberikan kontribusi besar
             kepada Pemerintah perlu dihargai dan harus terus dikembangkan untuk
             menciptakan kemandirian masyarakat.
       6.    Penciptaan sentra-sentra usaha lokal
             Dengan adanya sentra-sentra usaha, ini diharapkan akan mengacu iklim
             usaha masyarakat sehingga menciptakan pasar yang mempunyai
             komoditas-komoditas unggul.


C. Deskripsi Penelitian
   1. Deskripsi Wilayah Penelitian
       1.1. Letak Geografis
             Secara geografis, wilayah Kabupaten Boyolali berbatasan dengan
             Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, di sebelah utara, di
             sebelah timur berbatasan Kabupaten Karang Anyar dan Kabupaten
             Sragen serta Kabupaten Sukoharjo, sebelah selatan berbatasan
             Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebelah barat
             berbatasan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang terletak
             antara 110’ 22’ – 110’ 50‘ Bujur Timur dan 7’ 36’ – 7’ 71’ Lintang Selatan
             yang mempunyai jarak bentang Barat-Timur 48 Km dan bentang Utara-
             Selatan 54 Km dengan ketinggian antara 75 – 1500 meter diatas
             permukaan air laut (mdpl).


       1.2. Wilayah program
            Penelitian ini melakukan analisa terhadap program Pemerintah Daerah
            tahun 2006 yang tertuang dalam dokumen APBD. Program yang
            bersinggungan dengan ekonomi mikro terdapat 216 program, kemudian
            kita ambil sample sebanyak 10-15 atau 15 - 20 persen sehingga terdapat




                                                                                 54
       19 program. Dari setiap setiap program kita ambil sample responden
       sebanyak 20 orang.


       Wilayah program tersebut menyebar diseluruh Kabupaten Boyolali yang
       terdiri dari beberapa kecamatan antara lain : Kecamatan Boyolali, Cepogo,
       Selo, Musuk, Ampel, Sawit, Teras, Banyudono, Mojosongo, Karanggede,
       Wonosegoro, Kemusu, Klego dan Andong. Program tersebut ada yang
       berbentuk bantuan langsung, bantuan infrastrukur, bantuan penguatan
       personal atau lembaga dan bantuan pemasaran.


2. Deskripsi Responden
   2.1. Pendidikan
                              Tabel 3.8.12
                    No    Pendidikan         Jumlah
                     1    SD                 116
                     2    SMP                107
                     3    SMA                126
                     4    D 1 – D3           14
                     5    SARJANA            17
                            Jumlah           380


      Dari tabel diatas terlihat bahwa pelaku usaha ekonomi mikro yang paling
      banyak adalah berpendidikan SMA sebanyak 126 responden, dilanjutkan
      orang yang berpendidikan SMP dan SD. Sedang untuk akademi – sarjana
      jumlahnya hanya 31 responden.
   2.2. Pekerjaan
                              Tabel 3.8.13
                No       Pekerjaan                Jumlah
                 1       Tani                     39
                 2       Buruh                    13
                 3       Pedagang                 144
                 4       Penjahit                 16
                 5       PNS                      9
                 6       Perangkat Desa           15
                 7       Peternak                 29
                 8       Perajin Logam/Mebelair   32



                                                                          55
            9      Wiraswasta                 55
            10     Lainnya                    28
                         Jumlah               380


   Tabel 3.8.13 menunjukkan bahwa pedagang sebanyak 144 orang adalah
   terdiri dari pedagang sayur, bubur, tempe, makanan, krupuk, pakaian,
   sepatu dan pakaian yang berjualan dipasar Sunggingan, Boyolali, Ampel,
   Karanggede, Sawit, Kemusu, Pengging dan lainnya. Sedangkan untuk
   perajin logam dan mebelair adalah responden dari Tumang (Cepogo),
   Andong, Kemusu, Nogosari dan Ngemplak. Dan untuk peternak adalah
   mereka yang mendapat bantuan gaduhan sapi dari Dinas Peternakan dan
   Perikanan maupun sebagai pemanfaat dari Balai Benih Ikan (BBI) di Bangak,
   Banyudono.


2.3. Pendapatan
                        Tabel 3.8.14
              No   Pendapatan (Rp)          Jumlah
               1   < 200.000                48
               2   200.000-500.000          168
               3   500.000-800.000          99
               4   800.000-1.100.000        25
               5   1.100.000-1.400.000      6
               6   1.400.000-1.700.000      12
               7   1.700.000-2.000.000      2
               8   2.000.000 >              20
                       Jumlah               380
   Tabel 3.8.14 adalah tebel pendapatan,   dari 380 responden yang paling
   banyak adalah mereka yang berpenghasilan Rp. 200.000 – Rp. 500.000,
   dengan asumsi pelaku usaha ekonomi mikro satu hari mendapat
   keuntungan Rp. 10.000 – 15.000. Sedangkan penghasilan dibawah Rp.
   200.000 adalah masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan yang pasti
   atau boleh dikatakan sebagai masyarakat miskin. Dan untuk pelaku usaha
   ekonomi mikro yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp. 2.000.000
   adalah pelaku usaha ekonomi mikro dari pengrajin tembaga dan mebelair
   yang mencapai keuntungan Rp. 20.000.000/bulan.




                                                                      56
3. Deskripsi Statistik
   Setidaknya sudah disinggung dalam bab 1, studi deskriptif menggunakan
   metode numerik dan grafis untuk mengenali pola sejumlah data dan
   merangkum informasi yang terdapat dalam data tersebut.


   Ada dua jenis metode yang digunakan yaitu metode kasus dan metode
   statistik, namun yang akan digunakan untuk menganalisa penelitian ini
   menggunakan metode statistik dengan menunjukkan dalam tabel frequency.


   Penelitian ini mengambil responden sebanyak 11 kelompok yang terdiri dari
   Badan, Dinas dan Kantor yang ada keterkaitannya dengan penelitian tersebut.
   Dan untuk penerima manfaat dalam penelitian ini mengambil sample sebanyak
   380 responden yang tersebar dibeberapa Kecamatan di Kabupaten Boyolali.


   Agar lebih mudah untuk menganalisa dalam pertanyaan yang diberikan kepda
   responden diberikan penilaian. Untuk jawaban (a) yang berarti (ya)mempunyai
   nilai 3, (b) yang bearti (tidak) mempunyai nilai 2, (c) yang menjawab (tidak
   tahu) mendapat nilai 1 dan untuk yang (tidak menjawab) mendapat nilai 0
   (nol).




                                                                         57
                                                                              BAB IV
                                                                       ANALISA DATA

Perkembangan ekonomi adalah hal yang sangat diharapkan oleh sekian banyak orang
yang tercover dalam sebuah state (negara). Pembangunan ekonomi di sebuah negara
(state) menjadi tolok ukur kemakmuran di suatu daerah. Ekonomi adalah pembangunan
yang berkelanjutan (suistanable development) yang dipahami dan ditafsirkan secara
berbeda-beda menurut situasi dan kondisi daerahnya. Pembangunan ekonomi tak lain
halnya dengan konsep-konsep politik. Pembangunan yang berkelanjutan (suistaneble)
adalah gabungan berjalannya faktor fisik (infrastruktur), sosial (bantuan langsung) dan
politik (kebijakan). Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang
memberi manfaat pada semua warga masyarakat.


Kebijakan pengembangan ekonomi mikro di Kabupaten Boyolali, memang belum banyak
dirasakan oleh warga khususnya pelaku usaha ekonomi mikro. Pelaku usaha ekonomi
mikro masih mengeluh dengan kondisi pasar yang semakin terpuruk. Akibat dari
keterpurukan tersebut bisa disebabkan karena pengaruh ekonomi nasional yang belum
juga stabil (murah sandang lan pangan). Namun hal yang paling esensi adalah pertama
belum adanya regulasi yang mengatur tentang ekonomi dan penanaman modal. Kedua
adalah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, apakah sudah
pro ekonomi mikro atau justru sebaliknya. Ketiga adalah mainset polcey maker belum
jelas arah ekonomi yang akan dibawa kemana. Keempat adalah akibat dari kenaikan BBM
(bahan bakar minyak) yang naik seratus persen lebih, sehingga kebijakan tersebut
mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional maupun regional dan yang paling
memprihatinkan adalah kemiskinan semakin bertambah.


A. Analisa Pendahuluan
   Kabupaten Boyolali mempunyai kondisi geografis yang berbeda dengan daerah lain,
   sehingga kebijakannya juga berbeda. Ada sekitar 126 program yang dibuat Pemerintah
   Daerah Kabupaten Boyolali untuk mengembangkan ekonomi mikro, kebijakan
   tersebut terbagi dalam empat kategori seperti tebel dibawah ini :


                                                                                 58
                              Kategori 4         Kategori 1
                                 13%                6%




                                                              Kategori 2
                                                                 39%
                      Kategori 3
                         42%




    Tabel 1 “Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006”


     Kategori pertama Bantuan Langsung adalah bantuan yang dapat dirasakan langsung
     oleh pelaku usaha ekonomi seperti bantuan modal, bantuan peralatan dan lain
     sebagainya. Bantuan langsung tersebut ada 6 persen ( %) yang dapat dirasakannya.
     Kedua adalah pengembangan infratruktur pendukung dan pengembangan kawasan
     adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa bangunan seperti
     pasar, pengadaan peralatan, buku panduan, jalan dan lain sebagainya. Bantuan yang
     tercover dalam kategori dua ini ada 39 % (persen) karena banyak yang dirasakan
     oleh pelaku usaha ekonomi mikro seperti jalan yang sangat membantu akses
     perkembangan ekonomi. Ketiga adalah bantuan yang berupa penguatan institusi
     (capacity building) yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha
     ekonomi mikro atau juga kepada staff di suatu SKPD tertentu, guna peningkatan
     mutu dan perbaikan manajemen usaha serta pemberian ketrampilan kepada
     masyarakat untuk menjadi enterpreanur. Keempat adalah bantuan yang berupa
     pemasaran (marketting) seperti pemasaran produk melalui media elektronik
     maupuan expo yang dilakukan di Kabupaten Boyolali maupun expo secara regional,
     nasional maupuan internasional. Bantuan yang berupa pemasaran ini ada 42 %
     (persen).


B. Analisa Lanjutan
     1.   Kebijakan Pengembangan Ekonomi Mikro di Kabupaten Boyolali Tahun 2006


          Dari 126 (seratus dua puluh enam) program yang digulirkan pemerintah baik
          yang dilakukan oleh Badan, Dinas, Kantor dan Set Da dapat terbagi dalam


                                                                                59
      empat kategori. Kategori yang pertama adalah bantun langsung, kategori
      kedua bantuan infrastruktur pendukung, bantuan ketiga adalah penguatan
      institusi atau capacity building untuk dinas sendiri maupun pelaku usaha
      ekonomi mikro dan bantuan keempat adalah pemasaran (marketing) untuk
      expo hasil industri ekonomi mikro.


      Ending yang diharapakan dari pemerintah adalah agar pelaku usaha ekonomi
      mikro bisa mencapai kemandirian, dapat mengelola usaha dengan baik, dapat
      menjalin hubungan dengam distributor maupun konsumen.


2.   Implementasi Kebijakan Ekonomi Mikro dan Strategi Yang Digunakan
      Dari data yang diperoleh dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
      Pemerintah) bahwa program pada tahun 2006 sudah dilakukan dan digulirkan
      kepada masyarakat dengan dasar peniliaian sendiri (self assesment)
      menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Instansi Pemerintah adalah
      90,50 % bahkan ada yang lebih dari 100 %. Sebagai contoh Dinas Perindagkop
      dari 8 sasaran yang paling berhasil adalah penyaluran kredit permodalan untuk
      UKM dan Koperasi sebanyak 321,16 %,meningkatnya pangsa pasr pasar
      produksi manufaktur dilingkup domestik dan ekspor sebanyak 83,84 % dan
      meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur sebanyak 81,25 %.


      Untuk mengatahui impelementasi kebijakan pengembangan ekonomi mikro
      yang telah dilakukan pada tahun 2006, penelitian ini mencoba memberikan
      kuesioner kepada instansi pemerintah.
Hasil kuesioner dari Badan, Dinas atau Kantor
       Guna memenuhi kaidah-kaidah dalam penelitian yang menggunakan analisis
       deskriptif yang menggunakan metode pengumpulan data. Dari beberapa
       pertanyaan yang telah diberikan kepada responden diperoleh hasil pada table
       dibawah ini :




                                                                             60
                                     Tabel I
 Pelibatan Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana kerja kepada pelaku usaha
                                 ekonomi mikro


                         Frequency   Percent     Valid Percent    Cumulative
                                                                  percent
   Valid     Ya          11          100.0       100.0            100.0


 Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah sudah menunjukkan
 keterlibatannya dalam penyusunan rencana kerja dengan prosentase sebanyak 100 %.


                                     Tabel II
Pelibatan masyarakat miskin dalam penyusunan rencana kerja oleh Pemerintah Daerah


                         Frequency   Percent     Valid Percent    Cumulative
                                                                  percent
   Valid     Ya          11          100.0       100.0            100.0


 Pada tabel 2 mengatakan bahwa Pemerintah Daerah sudah melibatkan masyarakat
 miskin dalam penyusunan rencana kerja dengan prosentase sebanyak 100 %.


                                  Tabel III
Pelibatan perempuan dalam penyusunan rencana kerja untuk merumuskan kebijakan
                        pengembangan ekonomi mikro


                         Frequency   Percent     Valid Percent    Cumulative
                                                                  percent
   Valid 0               1           9.1         9.1              9.1
           Tidak Tahu    1           9.1         9.1              18.2
           Tidak         1           9.1         9.1              27.3
           Ya            8           72.7        72.7             100.0
           Total         11          100.0       100.0




                                                                               61
  Berdasarkan tabel 3 bahwa, untuk keterlibatan kaum perempuan sebanyak 72,7 %,
 sedangkan instansi Pemerintah yang belum melibatkan sebanyak 9,1 %, dan yang
 tidak tahu dan tidak menjawab kuesioner sebanyak 9,1%.


                                  Tabel IV
 Apakah program yang dibuat Pemerintah Daerah sudah tepat sasaran atau belum
                     kepada pelaku usaha ekonomi mikro

                        Frequency   Percent      Valid Percent   Cumulative
                                                                 percent
  Valid Tidak Tahu      1           9.1          9.1             9.1
          Tidak         2           18.2         18.2            27.3
          Ya            8           72.7         72.7            100
          Total         11          100.0        100.0           100.0




Tabel 4, menunjukkan bahwa menurut instansi pemerintah program yang dilakukan
sudah tepat sasaran dengan prosentase 72,7 %, dan yang menjawab tidak tepat sasaran
sebanyak 18,2 %, serta tidak menjawab sebanyak 9,1 %.


                                   Tabel V
Apakah Pemerintah sudah melakukan monitoring atau pendampingan kepada pelaku
                            usaha ekonomi mikro


                        Frequency   Percent      Valid Percent   Cumulative
                                                                 percent
  Valid    Tidak        1           9.1          9.1             9.1
           Ya           10          90.9         90.9            100.0
           Total        11          100.0        100.0


Untuk program yang berkaitan dengan monitoring, pada tabel 5 mengatakan bahwa
monitoring sudah dilakukan secaara intens oleh instansi pemerintah sebanyak 90,9 %
dan yang menjawab adalah 9,1 %.




                                                                              62
                                  Tabel VI
   Apakah Pemerintah sudah merasa puas dengan Program yang telah dilakukan


                        Frequency   Percent     Valid Percent    Cumulative
                                                                 percent
 Valid   Tidak Tahu     1           9.1         9.1              9.1
         Tidak          7           63.6        63.6             72.7
          Ya            3           27.3        27.3             100.0
          Total         11          100.0       100.0


Program yang telah digulirkan Pemerintah Daerah pada tabel 6, menunjukkan bahwa
jawaban yang tidak puas sebanyak 63,6 %, yang menjawab puas sebanyak 27,3 % dan
yang menjawab tidak tahu sebanyak 9,1 %.


                                  Tabel VII
 Apakah Pemerintah Daerah atau SKPD selalu terbuka, bila ada keluhan (konsultasi)
                      dari pelaku usaha ekonomi mikro


                        Frequency   Percent     Valid Percent    Cumulative
                                                                 percent
 Valid   0              1           9.1         9.1              9.1
         Tidak Tahu     1           9.1         9.1              18.2
         Ya             9           81.8        81.8             100.0
         Total          11          100.0       100.0


Untuk akses informasi dan pelayanan kosultasi, pada tabel 7 menunjukkan bahwa
instansi pemerintah selalu terbuka dengan prosentase 81,8 % dan yang menjawab tidak
tahu sebanyak 9,1 %.




                                                                              63
                                 Tabel VIII
Apakah sudah melakukan pemerataan program pengembangan usaha ekonomi mikro


                            Frequency   Percent       Valid Percent      Cumulative
                                                                         percent
  Valid     0               2           18.2          18.2               18.2
            Tidak           9           81.8          81.8               100.0
            Total           11          100.0         100.0


Dalam melakukan pemerataan yang tercamtum dalam tabel 8, menunjukkan instansi
pemerintah tidak melakukan pemerataan program dengan prosentase 81,8 % dan tidak
menjawab sebanyak 18,2 %.


                                      Tabel IX
       Apakah lingkungan berpengaruh pada pengembangan usaha ekonomi mikro


                            Frequency   Percent       Valid Percent      Cumulative
                                                                         percent
  Valid     0               1           9.1           9.1                9.1
            Tidak Tahu      2           18.2          18.2               27.3
            Tidak           4           36.4          36.4               63.6
            Ya              4           36.4          36.4               100.0
            Total           11          100.0         100.0


Dari    tabel    9,   menunjukkan   bahwa      lingkungan    mempunyai    pengaruh    pada
pengembangan ekonomi mikro, untuk jawaban ya sebanyak 36,6 %, jawaban tidak
36,6% dan yang tidak tahu sebanyak 18,2 % serta tidak menjawab 9,1 %.




                                                                                      64
  Hasil kuesioner dari penerima manfaat
             Setelah kita memberikan kuesioner kepada Pemerintah selaku pelaksana dan
             pembuat program, penelitian ini mencoba melakukan kroscek lapangan yaitu
             kepada masyarakat penerima manfaat. Dari program yang telah digulirkan
             oleh Pemerintah Daerah, akan kita analisis seberapa besar manfaat yang
             dirasakan. Dan apakah program tersebut sudah sesuai sasaran atau belum.


             Sample yang diambil sebanyak 380 responden yang tersebar diseluruh
             wilayah program. Dalam penelitian ini ada beberapa pertanyaan yang
             tersusun dan responden tinggal mengisi sesuai dengan petunjuk dengan
             dipandu oleh interviewer. Dari hasil kuesioner diperoleh hasil sebagai berikut
             :


                                    Tabel I
     Keterlibatan pelaku usaha ekonomi mikro dalam penyusunan rencana kerja oleh
                          Pemerintah atau SKPD terkait


                            Frequency    Percent      Valid Percent     Cumulative
                                                                        percent
  Valid 0                   5            1.3          1.3               1.3
        Tidak Tahu          28           7.4          7.4               8.7
        Tidak               260          68.4         68.4              77.1
        Ya                  87           22.9         22.9              100.0
        Total               380          100.0        100.0


Tabel 1, menujukkan bahwa pelaku usaha ekonomi mikro yang pernah dilibatkan dalam
penyusunan renja sebanyak 22,9 %, yang tidak dilibetkan sebanyak 68,4 % yang berarti
50 % > pelaku ekonomi mikro tidak pernah dilibatkan dalan renja, dan tidak tahu
sebanyak 7,4 %, serta tidak menjawab 1,3 %.




                                                                                     65
                                       Tabel II
             Keterlibatan masyarakat miskin dalam penyusunan rencana kerja oleh
                             Pemerintah atau SKPD terkait


                          Frequency   Percent        Valid Percent   Cumulative
                                                                     percent
  Valid 0                 24          6.3            6.3             6.3
        Tidak Tahu        64          16.8           16.8            23.2
        Tidak             253         66.6           66.6            89.7
        Ya                39          10.3           10.3            100.0
        Total             380         100.0


Tabel 2, mengatakan bahwa masyarakat yang pernah terlibat dalam renja ditunjukkan
dengan prosentase 10,3 %, dan yang pali besar adalah tidak pernah dilibatkan sebanyak
66,6 %, jawaban tidak tahu 16,8 %, serta tidak menjawab 6,3 %.


                                   Tabel III
     Keterlibatan perempuan dalam penyusunan rencana kerja oleh Pemerintah atau
                                 SKPD terkait

                          Frequency   Percent        Valid Percent   Cumulative
                                                                     percent
  Valid 0                 17          4.5            4.5             4.5
        Tidak Tahu        148         38.9           38.9            43.4
        Tidak             136         35.8           35.8            79.2
        Ya                79          20.8           20.8            100.0
        Total             380         100.0          100.0


Keterlibatan perempuan dalam penyusunan renja yang ditunjukkan tabel 3, sebanyaka
20,8 %, tidak pernah terlibat yaitu 38,9 %, dan tidak tahu dengan prosentase yang besar
yaitu 38,9 %, serta tidak menjawab sebanyak 4,5 %.




                                                                                  66
                                    Tabel IV
     Sasaran program yang dibuat oleh Pemerintah Daerah atau SKPD kepada pelaku
                             usaha ekonomi mikro


                         Frequency    Percent   Valid Percent   Cumulative
                                                                percent
  Valid 0                10           2.6       2.6             2.6
        Tidak Tahu       73           19.2      19.2            21.8
        Tidak            170          44.7      44.7            66.6
        Ya               127          33.4      33.4            100.0
        Total            380          100.0     100.0


Berdasarkan tabel 4, bahwa program pemerintah tidak tepat sasaran ditunjukkan
dengan prosentase 44,7 %, jawaban ya tepat sasaran 33,4 %, dan jawaban tidak tahu
19,2 %, serta tidak menjawab 2,6 %.
                                   Tabel V
     Pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau SKPD terkait dalam
              mendukung pengembangan usaha ekonomi mikro


                         Frequency    Percent   Valid Percent   Cumulative
                                                                percent
  Valid 0                8            2.1       2.1             2.1
        Tidak Tahu       27           7.1       7.1             9.2
        Tidak            190          50.0      50.0            59.2
        Ya               155          40.8      40.8            100.0
        Total            380          100.0     100.0


Tabel 5, yang berkaitan dengan pendampingan, menunjukkan bahwa jawaban ya
sebanyak 40,8 %, sedangkan jawaban tidak dengan prosentase 50,0 %, dan jawaban
tidak tahu 7,1 %, serta tidak menjawab 2,1 %.



                                   Tabel VI
     Kepuasan program yang dibuat oleh Pemerintah Daerah atau SKPD terkait dalam
               mendukung pengembangan usaha ekonomi mikro


                                                                             67
                         Frequency   Percent     Valid Percent     Cumulative
                                                                   percent
  Valid 0                9           2.4         2.4               2.4
         Tidak Tahu      22          5.8         5.8               8.2
         Tidak           309         81.3        81.3              89.5
         Ya              40          10.5        10.5              100.0
         Total           380         100.0       100.0


Dari tabel 6, menunjukkan bahwa pelaku usaha ekonomi mikro tidak puas dengan
progam pemerintah dengan prosentase 81,3 %, jawaban ya puas sebanyak 10,5 %, dan
taidak tahu sebanyak 5,8 %, serta tidak menjawab sebanyak 2,4 %.


                                    Tabel VII
     Perolehan akses informasi secara terbuka, komunikatif dan transparan mengenai
                     program pengembangan ekonomi mikro


                         Frequency   Percent     Valid Percent     Cumulative
                                                                   percent
  Valid 0                11          2.9         2.9               2.9
         Tidak Tahu      65          17.1        17.1              20.0
         Tidak           245         64.5        64.5              84.5
         Ya              59          15.5        15.5              100.0
         Total           380         100.0       100.0


Pada tabel 7, pelaku usaha ekonomi mikro yang dapat mengakses informasi secara
terbuka, komunikatif dan transparan dengan prosentase 15,5 %, jawaban tidak adalah
paling banyak dengan prosentase 64,5 %, dan tidak tahu 17,1 %, serta tidak menjawab
2,9 %.


                                    Tabel VIII
            Perolehan akses permodalan (soft loan) dari Pemerintah Daerah untuk
                        pengembangan usaha ekonomi mikro



                                                                                68
                          Frequency   Percent     Valid Percent     Cumulative
                                                                    percent
  Valid 0                 10          2.6         2.6               2.6
        Tidak Tahu        46          12.1        12.1              14.7
        Tidak             241         63.4        63.4              78.2
        Ya                83          21.8        21.8              100.0
        Total             380         100.0       100.0
Pelaku usaha ekonomi mikro yang dapat memperoleh pinjaman lunak (soft loan), dari
tabel 8, ditunjukkan dengan prosentase 21,8%, yang paling banyak adalah tidak
sebanyak 63,4 %, dan tidak tahu adalah 12,1 %, serta tidak menjawab 2,6 %.


                                  Tabel IX
       Perolehan bantuan dalam mendukung pengembangan usaha ekonomi mikro


                          Frequency   Percent     Valid Percent     Cumulative
                                                                    percent
  Valid 0                 16          4.2         4.2               4.2
        Tidak Tahu        15          3.9         3.9               8.2
        Tidak             204         53.7        53.7              61.8
        Ya                145         38.2        38.2              100.0
        Total             380         100.0       100.0


Tabel 9, menunjukkan bahwa pelaku usaha ekonomi mikro yang pernah mendapat
bantuan dalam mendukung pengembangan usahanya sebanyak 38,2 %, yang tidak
adalah paling banyak dengan prosentase 53,7%, dan tidak tahu 3,9%, serta tidak
menjawab 4,2 %.


                                       Tabel X
                Pengaruh lingkungan pada usaha pengembangan ekonomi mikro

                          Frequency   Percent     Valid Percent     Cumulative
                                                                    percent
  Valid 0                 28          7.4         7.4               7.4
        Tidak Tahu        19          5.0         5.0               12.4



                                                                                 69
        Tidak               14        3.7          3.7               16.1
        Ya                  319       83.9         83.9              100.0
        Total               380       100.0        100.0


Dari tabel 10, menunjukkan bahwa lingkungan mempunyai pengaruh pada
pengembangan usaha ekonomi mikro, dan yang menjawab ya dengan prosentase 83,9
%, tidak sebanyak 3,7 %, dan tidak tahu 5,0 %, serta tidak menjawab 7,4 %.


   3.   Sasaran Program Pengembangan Ekonomi Mikro
        Menarik untuk dicermati adalah sasaran program pengembangan ekonomi
        mikro, dimana pemerintah mempunyai beberapa sasaran antara lain :
             6. Meningkatnya penyaluran permodalan kepada UMKM dan Koperasi.
             7. Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna oleh UKM dan
                Koperasi.
             8. Meningkatnya nilai produksi dan ekspor produk UKM.
             9. Meningkatnya jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil formal.
             10. Meningkatnya kinerja, kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.


        Kelima sasaran tersebut akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun, pada
        tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Perindagkop
        dalam LAKIP dikatakan bahwa sasaran untuk peningkatan penyaluran
        permodalan kepada UKM dan Koperasi dengan Nilai Capaian Kinerja 321,16 %,
        meningkatnya pangsa pasar produk industri manufaktur dilingkup domestik
        dan bertumbuhnya ekspor secara bertahap mencapai 83,84 %, dan
        meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang
        disertai dengan terciptanya lapangan kerja produktif mencapai 81,25 %.


        Hasil tersebut diperkuat dengan kuesioner (lihat tabel IV) yang diberikan
        kepada instansi pemerintah terkait dengan jawaban tepat sasaran dengan
        prosentase 72,7 %, sedangkan yang tidak menjawab tepat sasaran sebanyak
        18,2 % dan jawaban tidak tahu sebanyak 9,1 %.




                                                                                 70
Namun demikian, setelah dilakukan kroscek lapangan kepada masyarakat
sebagai penerima manfaat (lihat tabel IV dan VI), jawaban itu bertolak
belakang bahwa masyarakat menilai program dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Boyolali tidak tepat sasaran dengan prosentase 44,7 %, jawaban
tepat sasaran sebanyak 33,4 %, dan tidak tahu 19,2 %, serta tidak menjawab
2,6 %. Dan itu diperkuat dengan jawaban bahwa masyarakat tidak puas dengan
program Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dengan prosentase 81,3 %,
jawaban puas terhadap program sebanyak 10,5 %, dan jawaban tidak tahu 5,8
%, serta tidak menjawab 2,4 %.




                                                                    71
                                                                               BAB V
                               KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN SARAN

A. Kesimpulan
   1.   Kebijakan pengembangan ekonomi mikro di Kabupaten Boyolali pada tahun
        2006, dibagai menjadi empat kategori yaitu pertama bantuan langsung adalah
        bantuan yang bisa dirasakan langsung oleh pelaku ekonomi mikro seperti
        bantuan peralatan dan bantuan hibah (grant), bantuan langsung tersebut
        ditunjukkan dengan prosentase 6 % (persen), kedua adalah bantuan infrastruktur
        pendukung dan pengembangan kawasan adalah bantuan yang dirasakan berupa
        bangunan (fisik) seperti pasar, jalan, jembatan dan lainnya, bantuan tersebut
        ditunjukkan dengan prosentase 39 % (persen) yang dapat membantu
        pengembangan ekonomi mikro. Ketiga adalah bantuan penguatan lembaga
        (capacity building) berupa pelatihan, seminar dan workhsop kepada instansi
        pemerintah maupun pelaku usaha ekonomi mikro, bantuan tersebut sebesar 42
        % (persen). Keempat adalah bantuan pemasaran (marketting) yang dimaksudkan
        untuk memasarkan produk-produk dan menjalin kerja sama (network), bantuan
        tersebut sebesar 13 % (persen).


   2.   Program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, sudah
        diimplementasikan melalui SKPD terkait. Ada 126 program yang berkaitan
        dengan pengembangan ekonomi mikro, hasil program tersebut terdapat pada
        LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan dasar penilaian
        sendiri (self assesment), menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Instansi
        Pemerintah adalah 90,00 % bahkan ada yang lebih dari 100 %.


   3.   Masyarakat menilai bahwa tidak merasa puas dengan kinerja Instansi
        Pemerintah terkait program pengembangan ekonomi mikro, hal itu ditunjukkan
        dengan prosentase 81,3 %, yang merasa puas sebesar 10,5 %, tidak tahu 5,8 %,
        dan tidak menjawab 2,4 %.




                                                                                  72
   4.    Untuk keterlibatan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) oleh SKPD terkait
         bahwa pelaku usaha ekonomi mikro tidak pernah terlibat ditunjukkan dengan
         prosentase 68, 4 % dan yang pernah terlibat sebesar 22,9 %, masyarakat miskin
         juga tidak pernah terlibat sebesar 66,6 % dan pernah terlibat sebesar 10,3 %, dan
         untuk kaum perempuan yang pernah terlibat sebesar 20,8 %, tidak pernah
         terlibat 35,8 % dan tidak tahu sebesar 38,9 %.


   5.    Sasaran program pengembangan ekonomi mikro yang dilakukan Pemerintah
         Daerah Kabupaten Boyolali, dinilai masyarakat belum mencapai sasaran, dimana
         penilaian tersebut ditunjukkan dengan prosentase 44,7 % (tidak tepat sasaran),
         untuk penilaian tepat sasaran sebesar 33,4 %, tidak tahu 19,2 %, dan tidak
         menjawab sebesar 2,6 %.


B. Rekomendasi
   1. Adanya regulasi (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang permodalan untuk
        UMKM.
   2. Adanya penambahan bantuan lunak (soft loan) dengan syarat yang mudah dan
        ringan. .
   3. Pendampingan yang intens (suitanable) dari Pemerintah Daerah (SKPD).


C. Saran – saran
  1. Pemerintah Daerah
   a. Setiap kebijakan yang diambil harus memperhatikan kebutuhan pelaku usaha
        ekonomi mikro tidak top down namun kebijakan bersifat bottom up.
   b. Pemerintah Daerah (SKPD) harus memberikan pelayanan yang terbuka, informatif,
        komunikatif dan transparan.
   c. Pemerintah Daerah (SKPD) harus mensosialisasikan program sampai kebawah,
        agar pelaku usaha ekonomi mikro yang jauh dari pusat informasi dapat
        mengaksesnya.




                                                                                    73
 2. Pelaku Usaha Ekonomi Mikro
   a. Pelaku usaha ekonomi mikro harus lebih aktif dalam berkomunikasi dengan
      Pemerintah Daerah (SKPD).
   b. Pelaku usaha ekonomi mikro harus mempunyai manajemen yang baik dan
      terbukukan.
   c. Pelaku usaha ekonomi mikro harus mempunyai ijin usaha.


_________________________________00000000_______________________________




                                                                        74

								
To top