ANALISIS STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR by murplelake79

VIEWS: 799 PAGES: 3

									           ANALISIS STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
         DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
     DALAM RANGKA PENERAPAN OTONOMI DAERAH




                          Tesis

           Untuk memenuhi sebagian persyaratan
               mencapai derajat Sarjana S2




                     Diajukan oleh :

                      Ida Wijayati
                    2638/PS/MAP/98




            PROGRAM PASCA SARJANA
          MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
            UNIVERSITAS GAJAH MADA
                  YOGYAKARTA
                     2004
                                    INTISARI


       Analisis terhadap struktur organisasi dilingkungan Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka penerapan otonomi daerah,
bertujuan untuk melihat apakah telah disusun sesuai dengan kewenangan yang
dimilikinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 dan
Keputusan Presiden Nomor 102 tahun 2001 dan memperhatikan berbagai
kebijakan di bidang otonomi daerah, serta menyusun alternatif struktur
organisasi sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan organisasi.

       Untuk melakukan kegiatan analisis tersebut data yang dipergunakan
termasuk data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan data
sekunder, sehingga dengan demikian penelitian ini termasuk penelitian kualitatif.
Analisis dilakukan terhadap variabel penelitian ini yaitu kompleksitas, formalisasi
dan sentralisasi. Dari kegiatan analisis tersebut ternyata diketahui bahwa struktur
organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang saat ini
berlaku belum sepenuhnya memperhatikan berbagai               kebijakan di bidang
otonomi daerah, oleh karena itu perlu disusun berbagai alternatif struktur
organisasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan kondisi yang ada antara
lain menyangkut ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitas
maupun kualitas, dan prediksi atensi pemerintah daerah dalam penanganan
pendidikan di daerahnya masing-masing, serta kebijakan pemerintah pusat di
bidang ketenagaan.

       Alternatif 1 dipersiapkan apabila belum ada kebijakan pemerintah pusat
untuk mengurangi jumlah sumber daya manusia yang ada di lingkungan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan masih tingginya
ketergantungan secara finansial pemerintah daerah dalam penanganan
pendidikan dasar dan menengah. Alternatif 2 dan alternatif 3 disusun sebagai
alternatif yang dapat dipilih apabila sumber daya manusia secara kuantitatif
maupun kualitatif dapat disesuaikan dengan beban kerja unit organisasi, dan
ketergantungan secara finansial pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat
dalam penanganan pendidikan dasar dan menengah relatif rendah.Sementara itu
alternatif 4 dipersiapkan untuk kondisi apabila kebijakan otonomi daerah sudah
mulai tertata, dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah didukung
oleh sumber daya yang memadai.




                                        vi
                               ABSTRACT

       Analysis concerning organization structure in the Directorate
General of Basic and Secondary Education environment in implementing
regional autonomy, are done to find out whether the structure has been
arranged appropriately with its authority as mentioned in Government
Regulation number 25/2000 and Presidential Decree number 102/2001;
and paid attention to policies regarding about regional autonomy; as well
as whether alternative organization structure suitable with organization
authority and need has been prepared.

       The data used in the analysis including qualitative data obtained
through interviews and questionnaires, also secondary data, which made
this research included as qualitative research. The analysis are done
concerning research variables, which are complexity, formalization and
centralization. The analysis activities found that effective organization
structure in the Directorate General of Basic and Secondary Education
hasn’t yet paid fully attention to policies in regional autonomy. There for
alternative organization structure need to be arranged suitable with its
authority and conditions, such as human resources availability in quality
and in quantity, prediction of regional government attention in handling
education in each region, as well as central government policy in power.

       First alternative shall be prepared if there hasn’t been central
government policy in decreasing human resources amount in the
Directorate General of Basic and Secondary Education environment and if
there’s still high financial dependent of regional government to central
government in handling basic and secondary education. The second and
third alternative is arranged as optional alternative if human resources
quantity and quality can be adjust to organization working unit
responsibility and if regional government financial dependent to central
government is relatively low.Meanwhile, the fourth alternative shall be
prepared in conditions where regional autonomy policy has start to be
established, and both central and regional government are supported by
adequate resources.




                                    vii

								
To top