Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Non

Document Sample
Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Non Powered By Docstoc
					                     Diterbitkan oleh
            Departemen Pendidikan Nasional
Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal
    Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN
   KATA SAMBUTAN
   Direktur Jenderal PNFI Depdiknas

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan
pendidikan berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
baik lokal, nasional maupun global, sehingga mampu membangun insan
Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut,
dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada tiga tema,
yaitu: 1) Pemerataan dan perluasan akses, 2) Peningkatan mutu, relevansi
dan daya saing, dan 3) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan
pencitraan publik.

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai salah satu
unit utama Departemen Pendidikan Nasional, dalam menindaklanjuti ketiga
tema tersebut di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan,
mengembangkan program sebagai berikut:




                                                                            PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN
Tema Pertama: Pemerataan dan Perluasan Akses, dilaksanakan melalui
penyelenggaraan berbagai program yang mengarah pada pembekalan
kepada warga belajar tentang pengetahuan, keterampilan sikap, dan
kepribadian profesional yang berbasis pada pendidikan kecakapan hidup,
untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat baik pada spektrum
pedesaan, perkotaan, nasional, dan internasional, yaitu: 1) Kursus
Wirausaha Kota (KWK), 2) Kursus Wirausaha Desa (KWD), 3) Kursus
Para Profesi (KPP), dan 4) Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) kerjasama
SMK/Politeknik/BLK.

Selain itu pada tahun 2009 ini, Departemen Pendidikan Nasional
bekerjasama dengan Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga
mengembangkan program kewirausahaan pemuda, antara lain: 1) Program
Kewirausahaan Pemuda Melalui Lembaga Kepemudaan, 2) Program
Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP), dan 3) Program
Kewirausahaan Pemuda melalui Sarjana Penggerak Pembangunan di
Perdesaan (SP3).

Tema Kedua: Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing,
dilaksanakan melalui pengembangan berbagai standar kursus dan
kelembagaan, seperti: Standar Kompetensi Lulusan melalui Uji
Kompetensi, Peningkatan Mutu Penguji, Pembentukan Lembaga                         i
Sertifikasi, Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK), memfasilitasi
                                         Lembaga Sertifikasi dan Tempat Uji Kompetensi, serta kelembagaan
                                         kursus dan lembaga PNFI lainnya.

                                         Tema Ketiga: Peningkatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan
                                         Publik, dilaksanakan melalui program subsidi dukungan operasional kursus
                                         dan kelembagaan serta pelatihan, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
                                         Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kursus Kreatif, pembinaan organisasi
                                         profesi/mitra kursus, Pemberian Anugerah Widya Bakti Kursus,
                                         Penyelenggaraan Lomba Lembaga Kursus Berprestasi Tingkat Nasional,
                                         Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kursus dan
                                         Kelembagaan, serta program lain yang bertujuan meningkatkan
                                         akuntabilitas dan citra publik lembaga PNFI di masyarakat.

                                         Misi dan tujuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
                                         melalui program dan kegiatan tersebut di atas adalah memberikan bekal
                                         kecakapan hidup yang bermutu dan relevan dengan dunia usaha/dunia
                                         industri, yang dapat dijadikan bekal bagi peserta didik untuk bekerja
PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN




                                         mencari nafkah demi peningkatan kualitas kehidupannya.

                                         Akhirnya dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat dijadikan
                                         pegangan bagi para pengelola PLS/PNFI, utamanya yang membidangi
                                         pembinaan kursus dan kelembagaan PNFI, sehingga Kebijakan-kebijakan
                                         yang telah ditetapkan dalam pedoman ini dapat terlaksana dengan baik.


                                                                                   Jakarta, 10 Februari 2009
                                                                                   Direktur Jenderal,



                                                                                   Hamid Muhammad, P.hD
                                                                                   NIP. 19590512 198311 1 001




  ii
   KATA SAMBUTAN
    Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera untuk Kita Semua.

Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada
Allah SWT, Tuhan YME, karena kita masih diberi rahmat dan hidayah
oleh-Nya dalam menjalankan tugas-tugas untuk kemaslahatan bangsa
dan negara, khususnya untuk kemajuan pemuda Indonesia.

Saya menaruh respek atas inisiatif Departemen Pendidikan Nasional
(Depdiknas), dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan,
yang membuat kebijakan penyelenggaraan Program Kemitraan Pendidikan
Kewirausahaan Pemuda, atau Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) bagi




                                                                              PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN
pemuda, melalui kerjasama sinergis dengan Kementerian Negara Pemuda
dan Olahraga (Kemennegpora). Kebijakan sinergis ini diharapkan mampu
mengakselerasi upaya pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan
bagi pemuda. Program PKH ini pada prinsipnya selaras dengan paradigma
pemuda sebagai kategori sosial (social category), seperti yang diintrodusir
oleh Menpora Dr. Adhyaksa Dault, M.Si sejak awal memimpin
Kemennegpora.

Dari perspektif kekinian, di tengah tantangan dan kendala yang dihadapi
pemuda, pemerintah sebagai penyelenggara negara sudah sepatutnya
melakukan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan bagi pemuda,
sebagai upaya mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat. Program
ini diharapkan mampu memacu pemuda untuk menghadapi tantangan
kekinian dalam rangka meniti masa depan yang lebih bermartabat.

Program PKH bagi pemuda yang didanai oleh Anggaran Tahun 2009
Depdiknas ini, memang kontekstual dengan kebutuhan para pemuda di
berbagai daerah khususnya yang tersebar di pedesaan. Sebagaimana
diketahui, Program PKH bagi pemuda akan menyentuh tiga program pokok
yakni Program SP-3, Program KUPP, dan Program Kewirausahaan Pemuda
melalui Lembaga Kepemudaan.

Ketiga program di atas memiliki karakteristik masing-masing sehingga
memerlukan pedoman/panduan/acuan demi pemahaman lebih lanjut.                 iii
Untuk itulah, diterbitkan buku Pedoman Kemitraan Pendidikan
                                         Kewirausahaan Pemuda. Semoga buku pedoman ini dapat memberikan
                                         gambaran komprehensif mengenai substansi dan teknis penyelenggaraan
                                         program kemitraan ini, untuk akhirnya mampu membawa kemaslahatan
                                         bagi pemuda Indonesia.

                                         Bilahitaufik Wal Hidayah.
                                         Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

                                                                                   Jakarta, 11 Februari 2009

                                                                                 Sekretaris Menteri Negara
                                                                                   Pemuda dan Olahraga,
PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN




                                                                                Drs. Wafid Muharram, MM




iv
   KATA PENGANTAR
    Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
    Ditjen PNFI Depdiknas

      Data strategis BPS bulan Agustus 2008 menunjukkan jumlah angkatan
kerja Indonesia sebanyak 111,4 juta orang. Dari jumlah tersebut tercatat 9,42
juta (8,48%) orang, merupakan penganggur terbuka yang berdomisili di pedesaan
4.186.703 orang (44,4%) dan di perkotaan 5.240.887 orang (55,6%), Selanjutnya
penduduk miskin Indonesia saat ini mencapai 34,96 juta orang (15,42%) dengan
komposisi 22.189.122 orang (63%) berada di desa dan 12.770.888 orang (37%)
di kota.
      Berdasarkan fakta diatas sangat diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi
pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Upaya
yang ditempuh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat
Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional




                                                                                PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN
yaitu dengan menyelenggarakan program Kursus dan Pelatihan yang berbasis
pendidikan kecakapan hidup (Lifeskills). Program tersebut antara lain Kursus
Wirausaha Desa (KWD), Kursus Wirausaha Kota (KWK), PKH kerjasama
SMK/Poltek/BLK, Kursus Wirausaha Pemuda melalui Lembaga Kepemudaan,
Kelompok Usaha Pemuda Produktif, Kursus Wirausaha melalui Sarjana
Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) yang mempunyai tujuan agar peserta
didik dapat bekerja dan/atau usaha mandiri/berwirausaha, serta program Kursus
Para-Profesi (KPP) yang diharapkan menghasilkan peserta didik yang dapat
bekerja di dalam maupun di luar negeri.
      Berkaitan dengan hal tersebut, dipandang perlu menerbitkan pedoman
untuk memberikan panduan kepada lembaga-lembaga yang berkeinginan untuk
mengakses program-program di atas, serta stakeholder lainnya,
      Semoga upaya mulia kita ini, mendapat Ridho dari Allah SWT, amin.


                                            Jakarta, 9 Januari 2009
                                            Direktur Pembinaan Kursus
                                            dan Kelembagaan,




                                            Dr. Wartanto, M.M.
                                            NIP. 131865020
                                                                                v
                                             DAFTAR ISI
                                         KATA SAMBUTAN                                            i
                                         KATA PENGANTAR                                           v
                                         DAFTAR ISI                                              vi

                                         BAB I     : PENDAHULUAN                                  1
                                                     A.Latar Belakang                             1
                                                     B.Pengertian                                 3
                                                     C.Tujuan Pedoman                             3
                                                     D.Tujuan Program                             3

                                         BAB II    : RUANG LINGKUP                                5
                                                     A.Penyelenggara Program                      5
PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN




                                                     B.Peserta Program                            5
                                                     C.Jenis Keterampilan/Vokasi                  7
                                                     E.Pemanfaatan Dana                           7

                                         BAB III   : PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL            9
                                                     A.Penyusunan Proposal                        9
                                                     B.Mekanisme Pengajuan Proposal               9
                                                     C.Waktu Pengajuan proposal                  10

                                         BAB IV : PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN
                                                  LEMBAGA                                        11
                                                  A.Tim Penilai                                  11
                                                  B.Mekanisme Penilaian Proposal                 13
                                                  C.Penetapan Penyelenggara Program              13
                                                  D.Penyaluran Dana                              14

                                         BAB V     : INDIKATOR KEBERHASILAN, PENGENDALIAN MUTU
                                                     DAN PELAPORAN                               15
                                                     A. Indikator Keberhasilan                   15
                                                     B. Pengendalian Mutu                        15
                                                     C.Pelaporan                                 16

                                         BAB VI : PENUTUP                                        17

                                         LAMPIRAN-LAMPIRAN
vi
 BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
      Pengangguran dan kemiskinan hingga saat ini
  merupakan masalah besar bangsa Indonesia yang belum
  bisa terpecahkan. Menurut data BPS Februari 2008, jumlah
  penganggur terbuka tercatat sebanyak 9,43 juta orang
  (8,46%) per Agustus 2008 berjumlah 9,39 juta orang ( 8,39
  %) dari total angkatan kerja sekitar 111,4 juta orang.
  pengangguran terbuka didominasi lulusan Sekolah
  Menengah Kejuruan (SMK) besar 17,26 %, Sekolah
  menengah Atas (SMA) sebesar 14,31 %, Perguruan Tinggi




                                                              PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN
  (PT) 12,59%, Diploma 11,21 %, lulusan SMP, 9,39 % dan
  lulusan Sekolah Dasar (SD) 4,57 %, dari jumlah
  penganggur. Jumlah penganggur tersebut diperkirakan
  akan bertambah dengan adanya krisis keuangan global
  sebesar 20 juta orang sehingga dari jumlah penganguran
  di tahun sebelumnya sebesar 190 juta orang, akan
  bertambah menjadi 210 juta orang di tahun 2009.
      Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
  pengangguran di Indonesia, antara lain: Pertama, jumlah
  pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang
  tersedia (kesenjangan antara supply and demand). Kedua,
  kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan
  kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja (mis-match),
  Ketiga, masih adanya anak putus sekolah dan lulus tidak
  melanjutkan yang tidak terserap dunia kerja/berusaha
  mandiri karena tidak memiliki keterampilan yang memadai
  (unskill labour), Keempat, terjadinya pemutusan hubungan
  kerja (PHK) karena krisis global, dan Kelima, terbatasnya
  sumber daya alam di kota yang tidak memungkinkan lagi
  warga masyarakat untuk mengolah sumber daya alam            1
  menjadi mata pencaharian. Dari kelima faktor tersebut,
                                         faktor pertama, kedua
                                         dan ketiga merupakan
                                         faktor dominan yang
                                         menyebabkan
                                         pengangguran        di
                                         Indonesia.        Dari
                                         gambaran tersebut di
                                         atas maka perlu
                                         dikembangkan
                                         program-program
                                         kewirausahaan
                                         pemuda dalam rangka
                                         mempercepat
                                         penurunan angka
PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN




                                         pengangguran.
                                             Mengingat data
                                         pengangguran pemuda
                                         masih cukup tinggi,
                                         apabila          tidak
                                         memperoleh perhatian yang serius mengakibatkan
                                         masalah sosial yang cukup tinggi pula. Beberapa masalah
                                         sosial yang diakibatkan oleh tingginya pengangguran
                                         diantaranya penyalahgunaan narkoba, kriminalitas,
                                         pergaulan bebas, premanisme, trafficing, dan lain
                                         sebagainya. Kondisi tersebut akan mengganggu
                                         pembangunan di segala bidang dan stabilitas nasional.
                                         Oleh karena itu, Departemen Pendidikan Nasional
                                         bersama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
                                         memandang perlu untuk mengadakan program
                                         Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Kepemudaan
                                         (LK), sebagai salah satu solusi mengatasi masalah
                                         pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya
2                                        dalam pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan
                                         pemuda.
       Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pedoman
  Program Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga
  Kepemudaan ini disusun, dalam rangka memberikan
  panduan kepada pengelola program, lembaga
  kepemudaan, dan stakeholders lainnya untuk
  melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang telah
  ditetapkan.

B. Pengertian
      Yang dimaksudkan dengan Program Kewirausahaan
  Pemuda melalui Lembaga Kepemudaan adalah: Program
  Pendidikan Kecakapan Hidup yang diselenggarakan
  secara khusus untuk memberikan kesempatan belajar bagi
  pemuda usia produktif agar memperoleh pengetahuan,




                                                             PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN
  keterampilan, dan menumbuhkembangkan jiwa
  kewirausahaan yang ditopang oleh sikap mental kreatif,
  inovatif, profesional, bertanggung jawab, serta berani
  menanggung resiko dalam mengelola potensi diri dan
  lingkungannya sebagai bekal untuk peningkatan kualitas
  hidupnya.

C. Tujuan Pedoman
     Sebagai panduan bagi pengelola program, lembaga
  kepemudaan, serta stakeholders lainnya dalam proses
  perencanaan, pengusulan program, penyaluran dana,
  pengawasan, dan pelaporan penyelenggaraan program
  Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Kepemudaan.

D. Tujuan Program
     Tujuan penyelenggaraan program Kewirausahaan
  Pemuda adalah:
  1) Memberdayakan lembaga kepemudaan untuk
     berpartisipasi dalam pengentasan pengangguran dan
     kemiskinan; berpartisipasi dalam upaya mengurangi
                                                             3
     angka pengangguran.
                                         2) Memberdayakan para pemuda usia produktif untuk
                                            meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
                                            mental sesuai dengan kebutuhan/peluang pasar kerja
                                            pada dunia usaha/dunia industri (DUDI) dan/atau
                                            berusaha mandiri;
PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN




4
BAB II RUANG LINGKUP
A. Penyelenggara Program
  1. Lembaga penyelenggara program adalah:
     1. OKP, LSM Kepemudaan, Yayasan yang bergerak
        di bidang kepemudaan, Sentra Pemberdayaan
        Pemuda, Sentra Kewirausahaan Pemuda, dan
        lembaga kepemudaan lainnya.
     2. Untuk pengembangan model pendidikan
        kewirausahaan pemuda, Balai Pengembangan
        Kegiatan Belajar (BPKB) Propinsi atau nama lain
        yang sejenis dapat mengajukan proposal




                                                            PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN
        penyelenggaraan program kepada Balai
        Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Infor-
        mal (BPPNFI) atau Pusat Pengembangan
        Pendidikan Non Formal dan Informal (P2PNFI)
        setempat

  2. Persyaratan penyelenggara program :
     a. Berbadan hukum/memiliki akte notaris dan atau
        memiliki AD/ART dan SK Kepengurusan,
     b. Memiliki rekening bank dan NPWP (Nomor Pokok
        Wajib Pajak) atas nama lembaga (bukan
        rekening dan NPWP pribadi).
     c. Memiliki jaringan mitra kerja yang relevan dengan
        jenis keterampilan yang dibelajarkan.
     d. Sanggup melaksanakan proses pembelajaran
        yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan
        Kesanggupan.

B. Peserta Program
  1. Kriteria                                               5
     Kriteria peserta program adalah:
                                            a. Pemuda usia produktif
                                               (18-35 tahun),
                                            b. Menganggur
                                            c. Berasal dari keluarga
                                               tidak mampu;
                                            d. Minimal dapat baca,
                                               tulis, hitung;
                                            e. Memiliki kemauan
                                               untuk belajar dan
                                               bekerja, dibuktikan
                                               dengan         Surat
                                               Pernyataan Kesanggupan Peserta Program.

                                         2. Rekrutmen dan Seleksi
PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN




                                            a. Lembaga penyelenggara program melakukan
                                               rekrutmen dan seleksi peserta program.
                                            b. Rekrutmen dan seleksi dapat dilakukan baik
                                               sendiri maupun dengan pihak lain.
                                            c. Lembaga kepemudaan tingkat nasional dapat
                                               mengajukan peserta program sejumlah 50 sampai
                                               dengan 75 orang.
                                            d. Lembaga kepemudaan tingkat Propinsi dapat
                                               mengajukan peserta program sejumlah 25 sampai
                                               dengan 50 orang.
                                            e. Lembaga kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota
                                               dapat mengajukan peserta program sejumlah 15
                                               sampai dengan 25 orang.

                                         3. Fasilitas dan Program Pembelajaran
                                            a. Fasilitas pembelajaran yang menjadi
                                               tanggungjawab lembaga penyelenggara,
                                               diantaranya: gedung, mebeler, alat-alat praktek,
6                                              dan sebagainya.
                                            b. Lembaga penyelenggara wajib menyusun
                                               kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan peluang
                                               dan kebutuhan dunia kerja dan/atau usaha mandiri.
     c. Lembaga penyelenggara wajib menyediakan
        tenaga pendidik/instruktur yang kompeten di
        bidangnya.
     d. Lembaga penyelenggara wajib melakukan
        evaluasi di akhir kegiatan pembelajaran.
     e. Sebagai tindak lanjut program, lembaga
        penyelenggara dapat melakukan pendampingan
        untuk merintis usaha mandiri.

C. Jenis Keterampilan/Vokasi
      Keterampilan yang diselenggarakan dalam program
  kewirausahaan pemuda adalah jenis keterampilan yang
  sesuai dengan peluang usaha dan kebutuhan dunia kerja,
  antara lain:




                                                              PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN



D. Pemanfaatan Dana
  Komposisi penggunaan dana sebagai berikut:
  1. Biaya manajemen (maksimal 10%), dipergunakan
     untuk keperluan manajemen penyelenggaraan pro-
     gram, misalnya: honorarium pengelola, penyusunan
     proposal, biaya rapat-rapat, dan biaya-biaya lain yang
                                                              7
     menunjang kelancaran penyelenggaraan program.
                                         2. Biaya penyelenggaraan Pelatihan (maksimal 40%),
                                            dipergunakan untuk publikasi, rekrutmen Peserta Pro-
                                            gram, honorarium pendidik, bahan dan peralatan
                                            praktek, laporan dan dokumentasi, bahan habis pakai
                                            termasuk ATK, dan biaya operasional tidak langsung
                                            seperti biaya daya dan jasa, pemeliharaan peralatan
                                            serta biaya operasional lainnya yang menunjang proses
                                            pembelajaran.
                                         3. Biaya Pemandirian Usaha/Modal (minimal 50%),
                                            dipergunakan untuk kepentingan pembelian bahan dan
                                            alat oprasional untuk pemandirian.
PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN




8
 BAB III PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN
         PROPOSAL
A. Penyusunan Proposal
  1. Lembaga yang berminat sebagai penyelenggara pro-
     gram Kewirausahaan Pemuda menyusun proposal
     yang meliputi asepk-aspek: a) What; apa jenis
     keterampilan yang akan diusulkan dan apa tujuannya,
     b) Why: mengapa program itu diusulkan, c) Who: siapa/
     lembaga penyelenggaranya, siapa calon instruktur, dan
     siapa calon warga belajarnya, d) When: kapan pro-
     gram itu akan dilaksanakan, e) Where: di mana pro-




                                                             PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN
     gram akan dilaksanakan, dan f) How: bagaimana
     rencana penyelenggaraannya.
  2. Proposal dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan
     lembaga calon penyelenggara program, dilengkapi
     dengan dokumen-dokumen pendukung, dan
     memperoleh rekomendasi dari kepala dinas yang
     menangani kepemudaan minimal di tingkat Kabupaten/
     Kota setempat.

B. Mekanisme Pengajuan Proposal
  1. Lembaga Kepemudaan Tingkat Nasional calon
     penyelenggara program mengirimkan proposal ke
     Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan di
     Jakarta atau ke P2PNFI/BPPNFI dengan tembusan
     kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.
  2. Lembaga Kepemudaan Tingkat Propinsi/Kabupaten/
     Kota calon penyelenggara program mengirimkan pro-
     posal ke Dinas Pendidikan Propinsi dengan tembusan
     ke Dinas Propinsi yang menangani kepemudaan.
                                                             9
                                         C. Waktu Pengajuan Proposal
                                            Waktu pengajuan proposal dilakukan mulai bulan Maret
                                            sampai dengan bulan Juli 2009.
PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN




10
 BAB IV   PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN
          LEMBAGA




A. Tim Penilai
  Tim penilai proposal terdiri atas:




                                                           PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN
  1. Tim Penilai Pusat
     a. Tim Penilai Pusat dibentuk oleh Direktur
         Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI
         Depdiknas,
     b. Tim Penilai Pusat bertanggungjawab kepada:
         1. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
              Ditjen PNFI Depdiknas,
         2. Deputi Bidang Kepemimpinan Pemuda,
              Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.
     c. Tim Penilai Pusat minimal terdiri atas Tim dari
         Depdiknas dan Tim dari Kementerian Negara
         Pemuda dan Olahraga,
     d. Tim Penilai terdiri dari seorang Ketua, seorang
         Sekretaris dan 5 orang anggota.

  2. Tim Penilai Regional:
     a. Tim Penilai Regional dibentuk oleh Kepala P2PNFI
        atau Kepala BPPNFI untuk wilayah regional
        masing-masing sebagaimana terlampir,
     b. Tim Penilai Regional bertanggungjawab kepada
                                                           11
        Kepala P2PNFI/BPPNFI
                                            c. Tim Penilai Regional terdiri dari unsur P2PNFI/
                                               BPPNFI, dan Dinas yang menangani kepemudaan
                                               setempat,
                                            d. Tim Penilai Regional terdiri dari seorang Ketua,
                                               seorang Sekretaris dan 3 orang anggota,
                                            e. Tim Penilai Regional didukung oleh sekretariat Tim
                                               Penilai yang terdiri dari unsur P2PNFI/BPPNFI, dan
                                               Dinas yang menangani kepemudaan setempat

                                         3. Tim Penilai Provinsi:
                                            a. Tim Penilai Provinsi dibentuk oleh Kepala Dinas
                                               Pendidikan Provinsi,
                                            b. Tim Penilai Provinsi bertanggungjawab kepada :
                                               1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi,
PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN




                                               2. Kepala Dinas Provinsi yang menangani
                                                  masalah kepemudaan
                                            c. Tim Penilai Provinsi terdiri dari seorang Ketua,
                                               seorang Sekretaris dan 1 orang anggota atau lebih,
                                               sesuai anggaran yang tersedia.
                                            d. Tim Penilai Provinsi didukung oleh sekretariat Tim
                                               Penilai yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan
                                               Provinsi dan Dinas yang menangani masalah
                                               kepemudaan.

                                         4. Tim Penilai bertugas :
                                            a. Meneliti dan menilai kelengkapan dokumen pro-
                                               posal yang diusulkan,
                                            b. Menilai kelayakan program yang diajukan oleh
                                               lembaga kepemudaan,
                                            c. Melakukan verifikasi (visitasi) ke lapangan,
                                            d. Melaporkan        hasil     penilaian     kepada
                                               penanggungjawab program.
12
B. Mekanisme Penilaian Proposal
  1. Penilaian proposal dilaksanakan melalui dua tahap
     yaitu: a) Penilaian administrasi, dan b) Penilaian
     substansi/teknis,
  2. Penilaian kelengkapan administrasi dilakukan dengan
     cara melakukan pengecekan terhadap kelengkapan
     yang disyaratkan,
  3. Penilaian substansi/teknis dilakukan terhadap proposal
     yang telah lolos pada penilaian kelengkapan
     administrasi melalui penilaian proposal dan verifikasi
     (visitasi) ke lapangan,
  4. Setiap tahapan penilaian, dibuatkan Berita Acara
     Penilaian, yang ditandatangani oleh seluruh anggota
     Tim Penilai,




                                                              PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN
  5. Tim Penilai menyampaikan lembaga kepemudaan yang
     telah lolos penilaian kepada Direktur Pembinaan
     Kursus dan Kelembagaan, atau Kepala P2PNFI/
     BPPNFI, atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk
     ditetapkan sebagai penyelenggara program.

C. Penetapan Penyelenggara Program
  1. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, atau
     Kepala P2PNFI/BPPNFI, atau Kepala Dinas
     Pendidikan Provinsi; berdasarkan hasil Tim Penilai,
     menetapkan lembaga kepemudaan sebagai
     penyelenggara program,
  2. Surat Keputusan (SK) Hasil Penetapan lembaga
     kepemudaan sebagai penyelenggara program tingkat
     regional dan tingkat provinsi disampaikan kepada
     Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
     Depdiknas dan Asdep Pemberdayaan Lembaga
     Kepemudaan Kementerian Negara Pemuda dan
     Olahraga.
  3. Penetapan lembaga kepemudaan penyelenggara pro-
                                                              13
     gram untuk tingkat pusat, dilakukan mulai bulan April
                                              2009 s.d. September 2009. Penetapan akan diakhiri
                                              pada saat kuota telah terpenuhi tanpa menunggu akhir
                                              periode.

                                         D. Penyaluran Dana
                                           Mekanisme penyaluran dana dilakukan sebagai berikut:
                                           1. Ketua lembaga kepemudaan yang ditetapkan sebagai
                                              penyelenggara program menandatangani akad
                                              kerjasama dengan:
                                              a. Tingkat Pusat dengan Direktur Pembinaan Kursus
                                                  dan Kelembagaan atau Kepala P2PNFI/BPPNFI,
                                              b. Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Kepala
                                                  Dinas Pendidikan Provinsi.
                                           2. Setelah penandatangan SK penetapan dan akad
PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN




                                              kerjasama, Direktur Pembinaan Kursus dan
                                              Kelembagaan, atau Kepala P2PNFI/BPPNFI, atau
                                              Kepala Dinas Pendidikan Provinsi mengajukan usulan
                                              kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
                                              (KPPN), untuk membayarkan/ mengirimkan dana
                                              penyelenggaraan program ke rekening lembaga
                                              kepemudaan sebagai penyelenggara program.
                                           3. Setelah menerima dana, lembaga kepemudaan
                                              sebagai penyelenggara Program menyampaikan surat
                                              pemberitahuan bahwa dana telah diterima dan akan
                                              segera melaksanakan program/kegiatan pembelajaran
                                              sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan kepada:
                                              a. Tingkat Pusat kepada Direktur Pembinaan Kursus
                                                  dan Kelembagaan atau kepada Kepala P2PNFI/
                                                  BPPNFI, dengan tembusan kepada Deputi Bidang
                                                  Pengembangan Kepemimpinan Pemuda,
                                                  Kemenpora;
                                              b. Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Kepala
14                                                Dinas Pendidikan Provinsi, dengan tembusan
                                                  kepada Kepala Dinas propinsi yang menangani
                                                  kepemudaan setempat.
  BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN,
        PENGENDALIAN MUTU DAN PELAPORAN
A. Indikator Keberhasilan
  Indikator keberhasilan program dapat dilihat dari:
  1. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan
      keahlian bagi pemuda binaan untuk membentuk usaha
      mandiri atau bekerja,
  2. Terbentuknya kelompok usaha mandiri.

B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan
      Pengendalian mutu dan pengawasan terhadap




                                                              PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN
  pelaksanaan Program perlu dilakukan sebagai bentuk
  akuntabilitas dan pencitraan publik. Pengendalian mutu
  dilakukan melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
  Pengendalian dilakukan oleh unsur Internal dan Eksternal,
  antara lain:
  1. Departemen Pendidikan Nasional,
  2. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga,
  3. P2PNFI/BPPNFI,
  4. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota
  5. Dinas Pemuda dan Olahraga/Instansi yang menangani
      program kepemudaan Provinsi,
  6. Instansi/Lembaga yang memiliki wewenang melakukan
      fungsi pengawasan.

     Pengendalian mutu dan pengawasan meliputi aspek-
  aspek administrasi, manajemen pelaksanaan, tingkat
  pencapaian, dan penggunaan anggaran Program
  Kewirausahaan Pemuda.
                                                              15
                                         C. Pelaporan
                                               Penyelenggara program wajib membuat dan
                                           menyampaikan laporan sesuai dengan format terlampir.
                                           Laporan disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah
                                           program pembelajran berakhir. Penyampaian laporan
                                           dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

                                               Lembaga kepemudaan penyelenggara program
                                           diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan secara
                                           tertulis sesuai dengan format terlampir. Laporan
                                           disampaikan paling lambat 2 minggu setelah akhir masa
                                           program pembelajaran kepada:
                                           a. Tingkat Pusat kepada Direktur Pembinaan Kursus dan
                                               Kelembagaan, dengan tembusan kepada Deputi
PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN




                                               Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda,
                                               Kemenpora;
                                           b. Tingkat Regional kepada Kepala P2PNFI/BPPNFI,
                                               dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang
                                               menangani kepemudaan setempat;
                                           c. Tingkat Provinsi kepada Kepala Dinas Pendidikan
                                               Provinsi, dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang
                                               mengelola Program SP-3 setempat.




16
BAB VI PENUTUP
        Program kewirausahaan pemuda yang dirancang
    sebagai program sinergis antara Departemen Pendidikan
    Nasional (Depdiknas) dan Kementerian Negara Pemuda
    dan Olahraga (Kemenegpora), memerlukan pemantapan
    dalam hal proses persiapan dan pelaksanaannya.

        Sehubungan dengan ini, dipandang perlu untuk
    menerbitkan pedoman ini agar dapat menjadi acuan,
    rujukan, dan petunjuk bagi semua pihak yang
    berkepentingan        dalam        merencanakan,




                                                                        PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN
    mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan
    penyelenggaraan program tersebut.

       Program kewirausahaan pemuda yang dirancang oleh
    Depdiknas dan Kemenegpora ini, diharapkan dapat
    mengakselerasi penyelesaian masalah-masalah sosial
                                 khususnya          untuk
                                 mengurangi        angka
                                 pengangguran dan
                                 mengentaskan
                                 kemiskinan, dalam
                                 rangka        mencapai
                                 masyarakat Indonesia
                                 yang lebih sejahtera, adil,
                                 dan bermartabat.

——————————————————————————
Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi Kelompok Kerja
(Pokja) program kewirausahaan pemuda pada Direktorat Pembinaan Kursus
dan Kelembagaan dengan nomor Telepon 021-5725504, 021-5738325 Fax.
021-57904363/5725041, 021-5738325 dan dapat mengunjungi website
                                                                        17
www.infokursus.net
                                            LAMPIRAN 1
                                             SISTEMATIKA PROPOSAL PROGRAM
                                                 KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

                                         A. JUDUL
                                            1. Judul program “KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
                                               MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN”,
                                               Berisi informasi tentang :
                                               a) Jenis keterampilan yang akan diselenggarakan
                                               b) Karakteristik umum warga belajar/peserta didik
PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN




                                               c) Nama, alamat, identitas, dan perijinan lembaga
                                               Contoh :

                                                          PROPOSAL
                                             PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA MELALUI
                                                     LEMBAGA KEPEMUDAAN

                                                             Bidang: Menjahit
                                              Pemuda di Dk. Kedung Mojo, Ds. Kedung Sukodani
                                                Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo
                                                                Jawa Timur




                                                               Diajukan oleh:
                                                     KARANG TARUNA “MOJOPAHIT”
                                                  Desa Kedung Sukodani, Kec. Balongbendo
                                                       Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
                                                           Telp…………………….
18                                                                  2009
B. KATA PENGANTAR

C. HALAMAN REKOMENDASI
      Surat rekomendasi yang menjelaskan bahwa proposal
   yang diajukan layak dipertimbangkan untuk menjadi
   penyelenggara program kewirausahaan pemuda. Surat
   rekomendasi berasal dari:
   1. Subdin PLS Kab/Kota atau UPTD SKB untuk proposal
      yang diajukan ke P2PNFI, BPPNFI, atau Dinas
      Pendidikan Provinsi.
   2. Subdin PLS Provinsi/Subdin yang menangani program
      Kepemudaan atau P2PNFI/BPPNFI, untuk proposal
      yang diajukan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan
      Kelembagaan, Ditjen PNFI, Depdiknas.




                                                          PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN
D. Bukti akad kerjasama bagi lembaga yang akan
   menempatkan lulusannya ke DUDI.

E. DAFTAR ISI
   1. BAB I PENDAHULUAN
      Berisi uraian tentang:
      a. Latar Belakang
          Gambaran tentang masalah dan tantangan yang
          dihadapi para pemuda, dan upaya yang ditempuh
          untuk mengatasinya. Pentingnya program
          kewirausahaan pemuda melalui lembaga
          kepemudan dalam rangka pemberdayaan,
          pengembangan, dan perlindungan pemuda.
      b. Maksud
          Menjelaskan maksud penyelenggaraan bidang
          keterampilan yang akan dilatihkan.
      c. Tujuan
          Menjelaskan tujuan penyelenggaraan program
          kewirausahaan pemuda secara ringkas, padat,
                                                          19
                                                terukur, dan relevan dengan pendidikan kecakapan
                                                hidup yang akan diselenggarakan.

                                         2. BAB II RUANG LINGKUP PROGRAM
                                            Berisi uraian tentang:
                                            a. Organisasi         penyelenggara:        lembaga
                                                penyelenggara dan struktur organisasi,
                                                penanggungjawab program dilengkapi dengan
                                                kualifikasi dan kompetensi.
                                            b. Sasaran: siapa sasarannya dengan kriteria: usia,
                                                pendidikan, dan latar belakang sosial ekonomi.
                                            c. Narasumber/Pendidik/Instruktur: Kualifikasi,
                                                kompetensi, dan pengalaman dilengkapi dengan
                                                sertifikat.
PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN




                                            d. Fasilitas yang dimiliki: jelaskan jenis dan jumlah
                                                serta kepemilikan gedung dan sarana prasarana
                                                pembelajaran teori dan praktek.
                                            e. Tempat pelaksanaan: jelaskan lokasi pembelajaran
                                                teori dan praktek.
                                            f. Kurikulum: jelaskan kurikulum yang dipakai dalam
                                                proses pembelajaran (harus berbasis kompetensi).
                                            g. Bahan ajar yang digunakan: jelaskan judul dan
                                                jenisnya.
                                            h. Evaluasi dan uji kompetensi: jelaskan bentuk
                                                evaluasi dan sertifikasi kompetensi yang akan
                                                dilakukan.
                                            i. Networking: rencana organisasi, lembaga yang
                                                akan diajak kerjasama.

                                         3. BAB III LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN
                                            a. Tahap persiapan
                                               Jelaskan tahap-tahap mulai dari memperoleh
20                                             peluang kerja/wirausaha, penyusunan proposal,
                                               Rekrutmen calon peserta didik, penyusunan
      kurikulum dan bahan ajar.
   b. Proses Pembelajaran
      Jelaskan secara rinci tahap-tahap pembelajaran
      teori dan praktek termasuk waktu dan jadual.
   c. Proses sertifikasi
      Jelaskan dimana, kapan, dan lembaga sertifikasi.
   d. Proses penempatan
      Jelaskan proses dan jadual penempatan lulusan ke
      DUDI/wirausaha.

4. BAB IV RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN
      Jelaskan secara rinci penggunaan anggaran
   dengan mengacu pada pedoman.




                                                           PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN
5. BAB V TOLOK UKUR KEBERHASILAN
   a. Jelaskan berapa jumlah peserta didik yang berhasil
      menyelesaikan kegiatan pembelajaran sampai
      tuntas (bersertifikat).
   b. Jelaskan berapa jumlah peserta didik yang
      disalurkan bekerja/berwirausaha.
   c. Jelaskan kesanggupan untuk melaporkan
      pelaksanaan program (success story).
   d. Jelaskan kesanggupan mengadministrasikan
      kegiatan dengan tertib.

6. LAMPIRAN
   a. Legalitas lembaga:
      1) Akta notaris/badan hukum lembaga.
      2} Surat rekomendasi sesuai dengan
         persyaratan.
      3) Rekening dan NPWP atas nama lembaga
      4) Penghargaan/bukti sukses yang pernah
         dicapai lembaga
   b. Dokumen pendukung:
                                                           21
                                         1) Struktur organisasi
                                         2) Daftar nama pendidik (identitas dilengkapi dengan
                                            ijazah, sertifikat dan penghargaan yang relevan)
                                         3) Daftar fasilitas pembelajaran teori dan praktek yang
                                            dimiliki lembaga.

                                           Catatan : daftar nama peserta didik dan jadual pembelajaran
                                           wajib dilampirkan pada saat penandatanganan AKAD
                                           kerjasama.
PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN




22
     LAMPIRAN 2
        KOP LEMBAGA YANG MEMBERIKAN
                REKOMENDASI

                              REKOMENDASI
                            Nomor: .......................

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal
yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi
kepada:




                                                                                             PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN
Nama lembaga     : ...............................................................
Penanggung jawab : ...............................................................
Alamat lembaga   : ...............................................................
                  Telp. .................... Fax. .........................

Untuk ikut berkompetisi sebagai calon penyelenggara program
...................., dengan jenis keterampilan .........................................
Apabila proposal disetujui, kami bersedia ikut membina dan
memantau pelaksanaan program oleh lembaga tersebut di atas.
Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

                                          ........................., .................2009
                                          Tanda tangan dan cap stempel
                                         lembaga pemberi rekomendasi


                                                     Nama lengkap
                                                    NIP........................              23
                                            LAMPIRAN 3

                                                       SISTEMATIKA LAPORAN

                                         BAB I PENDAHULUAN
                                           • Latar Belakang: Jelaskan cara memperoleh MoU
                                               peluang kerja atau wirausaha oleh lembaga pengusul
                                               dan pengalaman dalam melaksanakan program
                                               Kewirausahaan Pemuda atau sejenisnya.
                                           • Pengertian: jelaskan pengertian bidang keterampilan
                                               yang akan dilatihkan.
PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN




                                           • Tujuan: jelaskan tujuan penyelenggaraan program
                                               Kewirausahaan Pemuda dengan rumusan yang
                                               singkat, padat dan terukur serta relevan dengan
                                               Pendidikan Kecakapan Hidup yang akan
                                               diselenggarakan

                                         BAB II RUANG LINGKUP PROGRAM
                                            Berisi uraian tentang :
                                            • Organisasi penyelenggara: lembaga penyelenggara
                                                 dan struktur organisasinya, penanggungjawab program
                                                 dilengkapi dengan kualifikasi dan kompetensi yang
                                                 dimiliki.
                                            • Sasaran : jumlah sasaran/garapan yang dilatih sesuai
                                                 akad kerjasama (criteria sasaran: usia, pendidikan, dan
                                                 latar belakang social ekonomi)
                                            • Narasumber/Pendidik/Instruktur: jelaskan narasumber
                                                 selama proses pelaksanaan (kualifikasi, kompetensi
                                                 dan pengalaman dilengkapi dengan sertifikat yang
24                                               dimiliki)
                                            • Fasilitas yang dimiliki: jelaskan fasilitas yang digunakan
       selama proses pembelajaran (jenis dan jumlah serta
       kepemilikan gedung dan sarana prasarana
       pembelajaran teori dan praktek).
   •   Tempat pelaksanaan: jelaskan lokasi pembelajaran
       teori dan praktek selama proses pembelajaran.
   •   Kurikulum: jelaskan kurikulum yang dipakai dalam
       proses pembelajaran (harus berbasis kompetensi)
       yang telah dilaksanakan.
   •   Bahan ajar yang digunakan: jelaskan judul dan jenis
       bahan ajar yang telah digunakan dalam proses
       pembelajaran.
   •   Evaluasi dan uji kompetensi: jelaskan bentuk evaluasi
       dan sertifikasi kompetensi yang dilakukan.
   •   Jaringan kerja : jelaskan dinas/instansi/organisasi/dudi




                                                                  PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN
       yang diajak bekerjasama dalam proses pelaksanaan
       kegiatan.

BAB III LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN
  • Tahap persiapan
        Jelaskan tahap-tahap mulai dari memperoleh MoU
        penempatan kerja/rencana wirausaha, penyusunan pro-
        posal, Rekrutmen calon peserta didik, penyusunan
        kurikulum dan bahan ajar.
  • Proses Pembelajaran
        Jelaskan secara rinci tahap-tahap pembelajaran teori
        dan praktek termasuk waktu dan jadual yang telah
        dilaksanakan.
  • Proses sertifikasi
        Jelaskan dimana, kapan, dan dengan lembaga
        sertifikasi kompetensi yang telah dilaksanakan.
  • Proses penempatan/wirausaha.
        Jelaskan proses dan jadual penempatan lulusan ke
        DUDI/wirausaha.
                                                                  25
                                         BAB IV PENGGUNAAN ANGGARAN
                                            Jelaskan secara rinci penggunaan anggaran selama
                                            pelaksanaan kegiatan.

                                         BAB V HASIL KEGIATAN
                                           • Jumlah peserta didik yang memperoleh sertifikat.
                                           • Jumlah peserta didik yang disalurkan bekerja.
                                           • Jumlah peserta didik yang berusaha mandiri.

                                         BAB VI PENUTUP
                                           • Masalah dan Kendala
                                           • Solusi untuk memecahkan masalah dan kendala
                                           • Usulan kebijakan
PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN




                                         LAMPIRAN
                                            • Fotocopy sertifikat peserta didik
                                            • Dokumen penempatan kerja/berwirausaha
                                            • Matrik sukses story
                                            • Kuitansi-kuitansi penggunaan anggaran
                                            • Foto-foto atau VCD pelaksanaan kegiatan.




26
   LAMPIRAN 4
           MATRIK SUCCESS STORY

No. Foto     Nama L/P Alamat     Jenis Ket/Vokasi
Tempat Kerja/usaha Penghasilan   Kontak Person
                           Ket




                                                              PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN
                                 …………,………………………2009



                                 (…………….……………………….)
                                 Ketua/Pimpinan Lembaga……….




                                                              27
                                            LAMPIRAN 5

                                         Contoh :
                                                     MATRIK PENGGUNAAN DANA
                                                    PENYELENGGARAAN PROGRAM
                                                      KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN




                                                                       …………,………………………2009
                                                                       Ketua/Pimpinan Lembaga………….



                                                                        (…………….……………………….)



                                         Keterangan:
                                         (1) Diisi dengan nomor urut penerimaan dana blockgrant
                                         (2) Diisi dengan uraian penerimaan disertai tanggal
                                             penerimaan/penarikan dana blockgrant dari bank.
                                             Penarikan dana dari bank bisa sekaligus atau secara
                                             bertahap sesuai kebutuhan. Lebih dianjurkan agar
                                             penarikan dilakukan secara bertahap.
                                         (3) Diisi dengan jumlah dana yang diterima/ditarik dari bank
28
(4) Diisi dengan nomor urut pengeluaran/penggunaan dana,
    sekaligus sebagai nomor bukti pengeluaran yang harus
    dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
    laporan keuangan.
(5) Diisi dengan uraian pengeluaran/penggunaan dana
    disertai tanggal pengeluaran.
(6) Diisi dengan banyak/jumlah pembelian/pembayaran,
    seperti: 2 rim, 3 orang, 5 buah, dst.
(7) Diisi dengan jumlah dana yang dikeluarkan.
(8) Saldo diisi dengan selisih antara jumlah kolom (3) dengan
    jumlah kolom (7).




                                                                PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN




                                                                29
                                            LAMPIRAN 6

                                                      DAFTAR ALAMAT
                                                UNTUK PENGAJUAN PROPOSAL

                                         1. Bagi Lembaga Kepemudaan yang mengajukan proposal
                                            ke Pusat, proposal diajukan ke:
                                               Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan,
                                               Direktorat Jenderal PNFI, Depdiknas
                                               Gedung E Lt. 6,
                                               Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
PROGRAM PKH MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN




                                               Jakarta 10270

                                         2. Bagi Lembaga Kepemudaan yang mengajukan proposal
                                            ke UPT Pusat (P2PNFI/BPPNFI), proposal diajukan ke
                                            salah satu alamat berikut ini:
                                            a. P2-PNFI Regional I, Jl. Jayagiri 63 Lembang,
                                                Bandung, 40391
                                            b. P2PNFI Regional II, Jl. Diponegoro 250, Ungaran,
                                                50512
                                            c. BPPNFI Regional I, Jl Kenanga Raya No. 64
                                                Tanjungsari, Medan
                                            d. BPPNFI Regional IV, Jl Gebang Putih No. 10,
                                                Sukolilo, Surabaya
                                            e. BPPNFI Regional V, Jl. Adhyaksa No. 2 Makassar,
                                                Sulawesi Selatan 90231
                                            f. BPPNFI Regional VI,Jl. Ahmad Yani Km. 30,
                                                Banjarbaru, Kalsel 70721
                                            g. BPPNFI Regional VII, Jl. Arya Banjar Getas No. 17
                                                Mataram, 83127.
30                                          h. BPPNFI Regional VIII, Jl. Raya Bumi Perkemahan
                                                (Buper), Waena Kabupaten Jayapura, Papua