Docstoc

tesis pendidikan

Document Sample
tesis pendidikan Powered By Docstoc
					PELAKSANAAN MANAJEMEN SARANA PENDIDIKAN PADA SD NEGERI SE-KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DIY (STUDI KASUS PADA SDN MEJING I, SDN SIDOARUM DAN SDN KRAPYAK)
Jul 2nd, 2008 ?> by admin2 Ditulis dalam kategori Tesis Pendidikan | 18 Comments Your webmaster search is: tesis administrasi pendidikan
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dewasa ini era globalisasi menuntut kesiapan yang lebih matang dalam segala hal. Bidang pendidikan merupakan salah satu andalan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman. Persiapan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dilakukan sejak dari masa pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Peran sarana pendidikan sangat penting dalam memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar. Di satu sisi harapan yang dibebankan pada dunia pendidikan sangat banyak, tetapi di sisi lain dunia pendidikan mempunyai banyak masalah yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Salah satu masalah yang dihadapi oleh sekolah adalah masalah sarana pendidikan. Masalah-masalah sarana pendidikan yang dihadapi sekolah antara lain sarana penunjang pendidikan belum sepenuhnya berada dalam kondisi yang memadai. Hal ini dapat dilihat misalnya sarana belajar seperti peralatan olahraga rusak. Kondisi yang demikian, selain akan berpengaruh pada ketidaklayakan, ketidaknyamanan pada proses belajar mengajar, juga akan berdampak pada keengganan orangtua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah tersebut. Fasilitas lainnya yang mempengaruhi mutu pendidikan ialah ketersediaan buku. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Depdiknas diketahui bahwa secara nasional, rata-rata rasio buku per siswa untuk SD adalah 0,80, yang belum menunjukkan rasio satu siswa satu buku. Padahal buku merupakan alat pelajaran yang sangat penting yang ketiadaannya dapat menghambat pelaksanaan proses belajar mengajar (Bappenas, 2004 & Program Kebijakan Depdiknas, 2004). Adanya masalah-masalah sarana pendidikan berupa sarana penunjang pendidikan kurang memadai disebabkan karena satuan-satuan pendidikan dan Pemerintah Kabupaten/Kota lebih banyak mengalokasikan sebagian anggaran untuk gaji guru, sementara biaya operasi satuan pendidikan di luar gaji hanya mencapai paling tinggi 5-10%. Akibatnya, pembiayaan untuk sarana pembelajaran, biaya pembelajaran, pengembangan staf, dan biaya perawatan dan pemeliharaan sarana sekolah sangat kecil sehingga tidak menunjang upaya peningkatan mutu dan relevansi. Selain itu disebabkan oleh variasi antardaerah dan satuan pendidikan mengenai pengeluaran biaya pendidikan, termasuk dalam pembiayaan untuk gaji dan di luar gaji, masih sangat besar sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan dalam pemerataan kesempatan belajar yang bermutu (Bappenas, 2004 & Program Kebijakan Depdiknas, 2004). Dari pihak sekolah sendiri masalah sarana pendidikan muncul disebabkan karena kurang optimalnya perawatan yang dilakukan terhadap sarana pendidikan yang sudah ada. Kurangnya perawatan terhadap sarana pendidikan yang sudah ada menyebabkan sarana pendidikan di sekolah banyak yang rusak, sehingga pada saat akan digunakan sarana tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Manajemen sarana pendidikan sangat penting agar sarana pendidikan dapat difungsikan dengan baik. Manajemen adalah proses untuk menyelenggarakan dan mengawasi suatu tujuan tertentu (Ngalim Purwanto, 2006: 6). Dalam konteks sarana pendidikan, maka manajemen sarana pendidikan dapat diterjemahkan sebagai proses untuk menyelenggarakan dan mengawasi sarana pendidikan yang ada di sekolah. Dalam manajemen sarana pendidikan hal-hal yang dibicarakan dan dilaksanakan berkaitan dengan lima hal, yaitu penentuan kebutuhan, proses pengadaan, pemakaian, pencatatan/pengurusan, dan pertanggungjawaban (Suryosubroto, 2004: 115). Terkait dengan ruang lingkup manajemen itu penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan manajemen sarana pendidikan di Sekolah Dasar se-Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman yang meliputi perabot (misalnya meja, kursi, almari, rak buku, kursi tamu), peralatan pendidikan (misalnya papan tulis), media pendidikan (misalnya globe, komputer), bahan habis pakai (misalnya kapur tulis dan spidol), serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Penelitian dibatasi pada saranasarana tersebut karena sarana-sarana tersebut sering digunakan tetapi manajemennya kurang baik. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kecamatan Gamping karena dari survey awal yang dilakukan, terdapat banyak masalah manajemen sarana pendidikan di SD Kecamatan Gamping.

Masalah yang ditemukan antara lain tidak ada tahapan penentuan kebutuhan di sekolah, sehingga sarana yang dimiliki hanya tergantung kepada kebijakan yang ditetapkan pihak atasan sedangkan pihak atasan sendiri tidak mengetahui kebutuhan sarana pendidikan di masing-masing sekolah. Hal ini menimbulkan dampak ada sarana pendidikan yang sangat dibutuhkan tetapi tidak diberikan, dan ada sarana pendidikan yang sudah ada tetapi justru ditambah dari pihak atasan. Dalam hal pengadaan sarana pendidikan juga sering terjadi masalah, yaitu dalam hal ada suatu kebutuhan sarana pendidikan, tetapi pihak atasan tidak memberikan sarana tersebut. Di lain pihak kegiatan belajar mengajar dapat terhambat jika sarana pendidikan itu tidak ada. Hal ini menuntut pihak sekolah untuk mengadakan sarana pendidikan dengan cara membeli sendiri, padahal dana untuk itu tidak ada. Hal ini membuat pengadaan sarana pendidikan menjadi terhambat. Masalah lain adalah pada proses pencatatan/pengurusan. Pencatatan sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui inventarisasi sarana yang ada dan keadaan sarana itu sendiri. Akan tetapi ada sekolah yang tidak melakukan pencatatan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya kartu laporan untuk sarana pendidikan yang menjadi inventaris sekolah. Ketiadaan kartu laporan ini membuat pihak sekolah tidak memiliki data yang valid mengenai keadaan masing-masing sarana pendidikan. Akibat lebih jauh, pihak atasan tidak dapat mengetahui dengan jelas kebutuhan masing-masing sekolah sehingga ketika memberi bantuan sarana pendidikan, belum tentu sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Masalah manajemen sarana pendidikan yang juga ditemukan adalah masalah pertanggungjawaban. Seharusnya semua aspek pelaksanaan manajemen sarana pendidikan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk penghapusan sarana pendidikan. Akan tetapi dalam prakteknya ternyata di Sekolah-sekolah Dasar Kecamatan Gamping, proses penghapusan itu tidak dilakukan sesuai dengan prosedur. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa barang-barang yang menjadi sarana pendidikan dapat dimiliki oleh guru atau kepala sekolah tanpa melalui prosedur yang benar. Seharusnya pemilikan barang tersebut tidak dapat diambil begitu saja, tetapi harus diberikan kepada instansi atasan (Dinas) Departemen Pendidikan Nasional. Oleh instansi atasan, barang tersebut dapat dilelang atau dapat juga langsung dilimpahkan pengelolaannya kepada kepala sekolah. Jika sudah diserahkan pengelolaannya kepada Kepala Sekolah barulah barang itu boleh dimiliki secara perorangan sesuai dengan kebijakan Kepala Sekolah. Akan tetapi dalam prakteknya, biasanya barang yang sudah tidak dipakai itu langsung diambil begitu saja oleh guru atau kepala sekolah. Hal ini berdampak pada terjadinya perilaku ingin memiliki barang yang menjadi sarana pendidikan diantara para guru yang ada, sehingga bisa mengganggu ketersediaan sarana pendidikan di sekolah. Adapun contoh sarana pendidikan yang sering dimiliki secara langsung adalah meja dan kursi untuk sarana belajar siswa. Munculnya masalah-masalah sarana pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas, membuat penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan manajemen sarana pendidikan di SD Negeri se Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. Sebaran sarana pendidikan masih kurang merata. Banyak sekolah yang belum lengkap sarana pendidikannya. Sarana penunjang pendidikan banyak yang rusak dan jumlahnya tidak mencukupi. Perawatan yang dilakukan terhadap sarana pendidikan tidak optimal. Biaya perawatan dan pemeliharaan sarana sekolah sangat kecil sehingga tidak menunjang upaya peningkatan mutu dan relevansi. Pelaksanaan manajemen sarana pendidikan masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.

C. Pembatasan Masalah Mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga dan dana, maka tidak mungkin untuk meneliti semua masalah yang telah diidentifikasi. Oleh karena itu penelitian ini akan dibatasi pada masalah pelaksanaan manajemen sarana pendidikan di SD Negeri se-Kecamatan Gamping yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Adapun aspek manajemen yang dikaji meliputi penentuan kebutuhan, proses pengadaan, pemakaian, dan pencatatan/pengurusan, dan pertanggungjawaban.

D. Rumusan Masalah Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dilakukan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kegiatan pelaksanaan manajemen sarana pendidikan di SD Negeri se-Kecamatan Gamping 2. 3.
Kabupaten Sleman dalam aspek penentuan kebutuhan, proses pengadaan, pemakaian, pencatatan/pengurusan, dan pertanggungjawaban? Apa saja kendala dalam pelaksanaan manajemen sarana pendidikan di SD Negeri se-Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman? Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

E. Tujuan Penelitian Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kegiatan pelaksanaan manajemen sarana pendidikan di SD Negeri se-Kecamatan Gamping Kabupaten 2. 3.
F.

Sleman dalam aspek penentuan kebutuhan, proses pengadaan, pemakaian, pencatatan/pengurusan, dan pertanggungjawaban. Kendala-kendala dalam pelaksanaan manajemen sarana pendidikan di SD Negeri se-Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

Manfaat Penelitian Penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi sekolah
Dapat memberikan masukan bagi sekolah dalam pelaksanaan manajemen sarana pendidikan.

2. Bagi guru
Dapat memberi masukan bagi guru mengenai penggunaan sarana

pendidikan dalam membantu pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah.

3. Bagi Jurusan Administrasi Pendidikan
Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memperkaya kajian

bidang administrasi pendidikan dalam bidang manajemen sarana pendidikan di Sekolah Dasar.

Kajian pengaruh pengelolaan subsidi biaya pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar negeri wajar di wilayah kotamadya jakarta timur/ . -- 2006 The Effect of Education Cost Subsidy on Management Performance of Elementary Shcool in East Jakarta Master Theses from MBIPB / 2008-09-16 13:52:26 Oleh : Rusmiati Suci Prihatin, MB-IPB Dibuat : 2008-09-16, dengan 1 file Keyword : Pengelolaan subsidi biaya pendidikan, Perencanaan penyaluran, Pelaksanaan penyaluran, Pengawasan penyaluran, Besar dana yang diterima, Penggunaan petunjuk teknis, Akuntabilitas, Sumbangan Masyarakat, Penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar, Indeks, Regresi berganda Subjek : MANAJEMEN KEUANGAN Nomor Panggil (DDC) : 3(5EK) Pri k RINGKASAN EKSEUTIF

RUSMIATI SUCI PRIHATIN, 2006. Kajian Pengaruh Pengelolaan Subsidi Biaya Pendidikan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar. Dibawah bimbingan BUSTANUL ARIFIN dan SOERYO ADIWIBOWO.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat 2001) Pasal 31 mengenai jaminan hak pendidikan oleh pemerintah keapada setiap warga negara. Dan juga yang tercantum dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Berdasarkan landasan hukum tersebut maka Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta menyikapi hal ini dengan menyelenggarakan program pemberian subsidi biaya pendidikan bagi siswa sekolah dasar yang kurang mampu di Propinsi DKI Jakarta. Besarnya biaya pendidikan yang dikucurkan untuk membiayai kegiatan pendidikan akan sangat mubazir sekali manakala tidak menghasilkan kualitas pendidikan yang diharapkan. Oleh karena itu pengelolaan penyaluran dan pemanfaatan yang optimal penting sekali karena berkaitan dengan bagaimana mendayagunakan dana yang tersedia sehingga sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yaitu terselenggaranya pendidikan dengan baik. Berdasarkan kritikan masyarakat, temuan Badan Pengawasan Daerah kajian penelitian terdahulu terhadap program yang sama terdapat dugaan bahwa pengelolaan dan pemafaatan dana subsidi ini masih belum optimal. Dengan adanya permasalahan yang dihadapi, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh pengelolaan subsidi biaya pendidikan terhadap kinerja penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar di Provinsi DKI Jakarta wilayah kotamadya Jakarta Timur ?; dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar di Provinsi DKI Jakarta wilayah kotamadya Jakarta Timur ?. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Menganalisa seberapa besar pengaruh pengelolaan subsidi biaya pendidikan terhadap kinerja penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar di Provinsi DKI Jakarta wilayah kotamadya Jakarta Timur, 2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar di Provinsi DKI Jakarta wilayah kotamadya Jakarta Timur Penelitian ini adalah penelitian hubungan sebab-akibat yang berusaha menemukan pengaruh dari pengelolaan subsidi biaya pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar di Jakarta Timur, yang dilakukan dengan menggunakan metode survei. Pengelolaan subsidi biaya pendidikan sebagai variabel bebas terdiri dari perencanaan penyaluran, pelaksanaan penyaluran, pengawasan penyaluran, besar dana yang diterima, penggunaan petunjuk teknis, akuntabilitas, dan sumbangan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kuesioner yang digunakan didesain berdasarkan skala ordinal merujuk pada lima jenjang/hirarki jawaban, terhadap 30 responden unsur sekolah dasar dan wawancara mendalam terhadap 3 orang unsur Dinas Dikdas Propinsi DKI Jakarta. Untuk mengetahui pendapat responden menggunakan ukuran gabungan disebut angka indeks yaitu akumulasi skor untuk tiap pertanyaan. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengelolaan subsidi biaya pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar. Menurut pendapat responden dari tujuh variabel independen yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar tampak bahwa variabel Perencanaan penyaluran, merupakan variabel yang kinerjanya paling baik yaitu sebesar 71 persen dibandingkan kinerja variabel independen lainnya. Adapun variabel Pelaksanaan penyaluran, Pengawasan penyaluran, Besar dana yang diterima, Penggunaan petunjuk teknis, Akuntabilitas dan sumbangan mayarakat kinerjanya berkisar antara 50 - 60 persen, sehingga mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar baru mencapai kinerja sebesar 60 persen. Kemudian dari hasil analisis regresi dari seluruh variabel pengelolaan subsidi biaya pendidikan yaitu perencanaan penyaluran, pelaksanaan penyaluran, pengawasan penyaluran, besar ana yang diterima, penggunaan petunjuk teknis, akuntabilitas dan Sumbangan Masyarakat yang berpengaruh signifikan terhadap variabel penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar adalah variabel penggunaan petunjuk teknis, akuntabilitas, sumbangan masyarakat atau model regresi yang sudah dilakukan sudah sesuai. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapatkan, maka masukan berupa saran yang dapat diberikan bagi peningkatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar Propinsi DKI Jaarta wilayah kotamadya Jakarta Timur adalah sebagai berikut : (1) Agar para pengelola baik di tingkat dinas maupun sekolah dalam mengelolaan subsidi biaya pendidikan, tidak hanya banyak berperan pada tahap perencanaan tetapi juga lebih berperan terhadap proses selanjutnya, sehingga penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar bisa berjalan dengan optimal, (2) variabel penggunaan juknis, akuntabilitas dan sumbangan masyarakat hendaknya dapat diperbaiki dalam pelaksanaannya di lapangan sehingga penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar akan berjalan dengan baik dan besarnya dana yang diterima oleh sekolah dapat dimaksimalkan pemanfaatannya.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12415
posted:1/5/2010
language:English
pages:5