Reforma Agraria

							Reforma Agraria: Antara Janji Manis versus Ketimpangan, Konflik dan Kelaparan A. Prolog Sejak didirikan tahun 1994, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah menyatakan diri sebagai koalisi organisasi rakyat, organisasi non pemerintah (Ornop), dan individu yang bertujuan untuk memperjuangan terciptanya sistem agraria yang adil dan menjamin pemerataan pengalokasian sumber-sumber agraria bagi seluruh rakyat Indonesia; jaminan kepemilikan, penguasaan dan pemakaian sumber-sumber agraria bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat; serta jaminan kesejahteraan bagi rakyat miskin. KPA meyakini, jalan yang paling mungkin untuk menciptakan sistem agraria yang berkeadilan adalah dengan melaksanakan reforma agraria (pembaruan agraria). Reforma agraria yang dimaksud KPA meliputi upaya penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria untuk kepentingan kaum tani, nelayan, masyarakat adat dan rakyat kecil pada umumnya, yang sekaligus menjadi landasan menuju proses industrialisasi nasional. Sebagai wujud dari komitmen untuk memperjuangan reforma agraria, maka pada akhir tahun 2005 dan awal tahun 2006, KPA bermaksud mengemukakan pandangan-pandangan organisasi KPA mengenai refleksi atas kondisi agraria dan kebijakan agraria di Indonesia. Pandangan KPA ini akan diuraikan dengan melihat kecenderungan sosial, ekonomi-politik dan hukum yang terjadi, ketimpangan struktur agraria, konflik agraria, kekerasan-kekerasan atau represi terhadap kaum tani, nelayan dan masyarakat adat, serta aspek kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama tahun 2005. B. Antara janji manis, ketimpangan, konflik, dan represi yang terus melaju Di awal tahun 2005, peluang akan terlaksananya agenda reforma agraria sebetulnya telah nampak di bawah kepemimpinan nasional yang baru, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Muhammad Yusuf Kalla (MJK) sebagai hasil pemilihan umum presiden secara langsung di tahun 2004. Peluang tersebut sudah mulai terlihat bahkan sebelum SBY-MJK terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2004-2009, sebagaimana bisa terlihat dalam Naskah Visi, Misi, dan Program SBY-MJK, dalam masa kampanye Pilpres 2004 lalu. Namun hingga akhir tahun 2005 ini, status dari agenda reforma agraria yang telah dijanjikan sebelumnya oleh pemerintahan SBY-MJK, sejauh ini masih sebatas niat dalam teks. Setelah satu tahun masa pemerintahan SBYMJK, belum satu kali pun istilah Reforma Agraria terucapkan!. Lebih jauh, hingga akhir tahun 2005, kita belum melihat adanya upaya nyata yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk melaksanakan agenda Reforma Agraria, sebagai turunan dari janji-jani politik yang disebarkan saat kampanye. Malahan sebaliknya, ketimpangan struktur agraria yang merupakan warisan rezim-rezim sebelumnya, tidak diupayakan untuk diselesaikan, justru semakin dibiarkan peningkatannya. Sebagai gambaran, struktur penguasaan tanah pertanian tahun 1993 menunjukkan keadaan yang sangat timpang. Sebanyak 70 % dari rumah tangga di pedesaan menguasai tanah dengan luasan kurang dari 0,5 ha, di mana sebagian besar (43 %) dari kelompok ini merupakan kelompok tuna kisma dan petani yang memiliki tanah kurang dari 0,1 ha. Hasil Sensus Pertanian 2003 mengindikasikan semakin miskinnya petani di Indonesia. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah petani gurem pada tahun 2003 menjadi 56,5 %. Selama sepuluh tahun terakhir, jumlah petani gurem meningkat sebanyak 2,6 % / tahun, yaitu dari 10,8 juta rumah tangga pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta pada tahun 2003. Dinamika praktek politik agraria yang cukup menonjol di Indonesia pada tahun 2005 ini, tidak banyak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2005 diramaikan oleh maraknya kasus konflik agraria yang disertai kekerasan-kerasan dan pelanggaran hak-hak kaum tani, nelayan dan masyarakat adat. Dalam kurun waktu itu, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 53 kasus konflik agraria yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jika dikategorisasikan, konflik agraria tersebut masing-masing: (i) Perkebunan besar 29 kasus (2 di antaranya melibatkan aparat militer), (ii) Hutan dan kawasan konservasi 7 kasus, (iii) Taman nasional 5 kasus, (iv) Pertambangan 5 kasus, (v) Fasilitas umum 4 kasus, (vi) Pembangkit Listrik Tenaga Air 1 Kasus, serta (vii) Nelayan dan konflik perkotaan (urban conflict) masing-masing 2 kasus. Sepanjang 2005, di bawah pemerintahan yang mengklaim diri demokratis, kita masih menyaksikan begitu banyaknya praktek-praktek kekerasan terhadap kaum tani, nelayan dan masyarakat adat yang sedang

memperjuangkan hak-hak asasinya, baik yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun masyarakat sipil (premanpreman bayaran) yang biasanya digunakan oleh para pemilik modal yang bersengketa dengan petani. Untuk menyebut beberapa contoh kasus, misalnya kasus konflik agraria di Tanak Awu pada antara Petani melawan PT. Angkasa Pura yang puncaknya terjadi pada tanggal 18 September 2005 dimana pada saat itu aparat kepolisian sebanyak 1000 personil menyerbu tempat rapat akbar petani yang berakibat jatuhnya korban 37 orang dari petani termasuk di antaranya 2 orang anak-anak berusia di bawah 17 tahun. 6 orang luka-luka akibat pukulan aparat dan selebihnya terkena tembakan. Sekitar dua bulan setelah kasus Tanak Awu, terjadi lagi kasus kekerasan terhadap Masyarakat Adat di kawasan hutan Patu-patu, Kontu - Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 29 November 2005, Pemkab Muna kembali melakukan kekerasan terhadap masyarakat adat yang berdiam di tanah leluhurnya. Tim Pemkab Muna yang terdiri dari Dinas Kehutanan, Satpol Pamong Praja dan sekitar 50 orang preman bayaran, telah merobohkan pondokpondok milik masyarakat adat dan menganiaya masyarakat. Tercatat 22 orang yang menjadi korban akibat kekerasan ini, 20 pondok/rumah milik masyarakat di dirobohkan dan dibakar. Selama 2 tahun terakhir kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat adat yang berdiam di kawasan Patu-patu, Kontu dan sekitarnya, masih saja berlanjut. Seperti juga pada masa-masa sebelumnya, dari sekian banyak kasus konflik agraria, kekerasan-kekerasan yang disertai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut, ciri atau karakter utama yang kita lihat adalah: rakyat selalu dalam posisi yang dikalahkan. Sebaliknya, posisi negara melalui aparat-aparatnya justru selalu berada di pihak yang berlawanan dengan rakyat, menjadi penjaga dan pelindung dari para pemilik modal. Untuk itu, dapatlah difahami kemudian mengapa pemerintah seolah-olah tidak melakukan upaya untuk menyelesaikan berbagai konflik agraria dan kekerasan-kerasan itu secara adil bagi kaum tani, nelayan dan masyarakat adat. Sepanjang 2005, kita juga dikejutkan oleh kenyataan makin meluasnya bencana kelaparan, rawan pangan dan gizi buruk yang dialami sebagian rakyat kita. Sulit diterima akal sehat, bagaiamana bencana ini bisa terjadi di daerah yang sebenarnya kaya akan sumber-sumber agraria? C. Kebijakan yang terus menghimpit Di samping ketimpangan struktur agraria dan konflik agraria sebagaimana telah disebutkan, di tahun 2005 kita juga mencatat dua kebijakan penting yang dikeluarkan pemerintah yang berwatak anti reforma agraria, dan sebaliknya justru melayani kepentingan modal. Kebijakan yang dimaksud adalah: (i) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan, (ii) Kebijakan import beras sebanyak 300.000 ton. Apabila kita telusuri asal muasalnya Perpres 36/2005 tidak terlepas dari infrastructure summit yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dengan mengundang investor asing maupun domestik. Di penghujung pertemuan tingkat tinggi mengenai infrastruktur ini, pemerintah telah menjanjikan untuk mengeluarkan sekitar empat belas peraturan dan ketentuan pendukung investasi. Janji ini di tebar guna meyakinkan para investor luar negeri yang akan berinvestasi di indonesia. Hanya butuh waktu kurang dari empat bulan setelah pertemuan infrastructure summit (Januari 2005) pemerintah secara langsung telah menunjukan kemana komitmennya diabdikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perpres 36/2005 menjadi semacam pembuka jalan bagi proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang akan dijalankan oleh perusahaan raksasa transnasional maupun dalam negeri di Indonesia. Beragam tanggapan muncul atas Perpres 36/2005 ini, baik yang pro maupun kontra. Beberapa tanggapan dari pihak yang kontra terhadap Perpres ini muncul dari kalangan Ornop dan wakil rakyat bereaksi sangat kritis terhadapnya. Kalangan Ornop bahkan sampai pada sikap menolak dan melancarkan serangkaian gugatan hukum serta aksi-aksi politik. Sebaliknya, tanggapan dari kalangan pengusaha dan pemerintah menyambutnya sebagai angin segar karena diasumsikan akan mempermudah pembebasan tanah untuk kepentingan yang mereka rancang. (Indo Pos, 8/5). Demikian pula dengan kebijakan Impor Beras yang mendapat reaksi cukup keras dari kalangan petani, Organisasi Rakyat (OR), Organisasi Non Pemerintah (Ornop), dan kalangan legislatif. Kebijakan impor beras yang dikeluarkan pemerintah akan membunuh secara pelan-pelan petani, karena akan mengakibatkan tidak adanya jaminan harga bagi petani. Jika rencana impor beras ini dilaksanakan, maka harga beras yang sudah mulai membaik dan saat ini sedang dinikmati oleh petani akan merosot tajam di pasaran. Walaupun begitu banyak mendapat reaksi dan perlawanan dari

berbagai kalangan, Wapres MJK menyatakan pemerintah tetap akan impor beras. Berbeda dengan sikap Wapres, Menteri Pertanian (Mentan) menyatakan hingga awal Januari 2006 tak akan kekurangan. Lebih dari 2,4 juta ton tersedia yang bersumber dari carry over tahun 2004 sebesar 1.7 juta ton, beras yang di lepas Bulog 700.000 ton, ditambah dengan sisa beras impor dari vietnam. Jadi, pada dasarnya kebijakan impor beras ini selain tidak masuk akal juga sangat merugikan petani. Sebaliknya, diakui atau tidak, kebijakan ini justru tidak lebih dari upaya “unjuk-kepatuhan” pemerintah Indonesia terhadap liberalisasi pertanian yang diwajibkan oleh negara-negara kapitalis yang tergabung dalam World Trade Organization (WTO). Pada level internasional, kita melihat WTO sebagai ancaman serius bagi agenda Reforma Agraria. Walaupun telah ditentang berbagai elemen gerakan sosial secara meluas, rezim negara-negara kapitalis di WTO, yang baru-baru ini selesai menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke VI di Hongkong, masih terus-menerus berupaya mempertahankan dominasinya kepada negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. KTM VI WTO tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat menguntungkan negara-negara miskin dan berkembang, tidak ada keputusan mengenai perdagangan yang lebih adil untuk negara-negara miskin dan berkembang. Jika tidak mau disebut sebagai sebuah kegagalan, dalam pertemuan WTO tersebut, keputusan yang dihasilkan dan patut dicatat adalah penghapusan semua bentuk subsidi oleh negara maju untuk ekspor komoditas pertanian pada 2013. Kesemua kecenderungan ekonomi politik di atas menunjukkan satu kesimpulan bahwa di tahun 2005 kita belum menemukan isyarat dan atau praktek nyata dari pemerintahan SBY-MJK untuk melaksanakan agenda reforma agraria yang berpihak pada kaum tani, nelayan dan masyarakat adat. Sebaliknya, ketimpangan stuktur agraria, konflik agraria dan kekerasan-kekerasan terhadap para pejuang reforma agraria, masih terus-menerus terjadi hingga saat ini. Betapa pun dinamika praktek politik agraria di tahun 2005 ini masih menunjukkan ketidakpastian status agenda reforma agraria, tidak perlu menutup kemungkinan ke depan untuk menjalankannya. Hal ini didasari, satu kecenderungan pada batasan-batasan tertentu, sudah ada sinyal komitmen politik dari pucuk pemerintahan untuk menjalankan reforma agraria, revitalisasi pertanian dan pembangunan pedesaan. Sinyal tersebut mesti terus diperkuat sehingga visi dan gagasan dapat turun ke dalam rencana sistematis dan agenda tindakan yang nyata di lapangan. D. Tahun 2006 sebagai babak pembuktian komitmen Pada tataran kebijakan reforma agraria, sebenarnya pemerintahan kita masih memiliki dasar hokum yang cukup kuat, yakni Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria, yang dikenal sebagai Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Kita juga telah memiliki tambahan dasar hukum pelaksanaan reforma agraria, yakni TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Sekarang ini sedang ada upaya untuk menyempurnakan UUPA 1960. DPR melalui Badan Legislasi telah menetapkan perubahan UUPA menjadi salah satu prioritas untuk dibahas dan diselesaikan pada tahun 2006. BPN telah menarik kembali RUU tentang Sumberdaya Agraria yang disusun BPN sebelumnya, untuk kemudian merumuskan ulang penyempurnaan UUPA dalam format dan esensi yang baru melalui “Amandemen UUPA”. Di tataran akar rumput telah tumbuh organisasi rakyat pengusung reforma agraria. Organisasi rakyat yang dimaksud adalah yang merepresentasikan kaum tani, nelayan, masyarakat adat, dan kaum miskin di perkotaan. Eksistensi organisasi rakyat yang memperjuangkan keadilan agraria sejatinya tengah mempraktekkan agrarian reform by leverage guna memperoleh akses dan kontrol atas lahan secara langsung di lapangan. Saat ini, agenda reforma agraria di Indonesia tengah dinatikan realisasinya. Haluan dan praktek politik agraria yang kapitalistik dan otoriteritarian sebagaimana masih kita saksikan kenyataannya di tahun 2005 hendaknya jangan terulang di tahun 2006. Kini dibutuhkan arah yang jelas dan langkah-langkah pasti menuju pelaksanaan reforma agraria sejati guna menuntaskan ketidakadilan agraria warisan rezim-rezim sebelumnya. Jika janji hanya sebatas janji, maka rakyat akan mengambil jalannya sendiri. Pilihan jalan agrarian reform by leverage, yang berujung delegitimasi sosial, politik dan moral terhadap kekuasaan pemerintah akan sulit dihindari. Sebaliknya, apabila reforma agraria sejati dijalankan, maka sesungguhnya Indonesia sedang membangun fondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional, mengurangi kemiskinan, memenuhi kebutuhan atas pangan, dan

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tahun 2006 hendaknya menjadi babak pembuktian dari janji reforma agraria. Akan sulit mempertahankan dukungan dan kepercayaan kepada pemerintah yang hanya menjadikan reforma agraria sebagai janji semata yang tak disertai kesungguhan merealisasikannya. Pada tataran struktur pemerintahan, kita menyaksikan adanya ketidaksinkronan antara lembaga pemerintah yang mengurus persoalan yang terkait agraria, seperti pertanahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, lingkungan, pesisir dan laut, dan lain-lain. Pada tahun 2005 ini, KPA mencatat baru sebagian kecil saja institusi negara yang menempatkan reforma agrraia sebagai agenda kerjanya. Sementara sebagiain besar institusi yang lainnya masih menganut pemikiran dan program kerja yang tidak mencerminkan kaitannya dengan penyelesaian problem-problem agraria yang ada. E. Sikap KPA ke depan Sehubungan pergantian tahun 2005 ke 2006, dengan memperhatikan sejumlah kenyataan yang diuraikan di atas, maka dengan ini KPA menyatakan sikap sebagai berikut: 1. Bentuk “Kementerian Kompartemen Agraria” yang memimpin dan mengkordinasikan semua sektor terkait agraria untuk memastikan reforma agraria menjadi agenda seluruh institusi pemerintahan. 2. Pastikan amandemen UUPA 1960 dilakukan secara demokratis dengan syarat pokok tetap mempertahankan semangat kerakyatan yang terkandung di dalamnya dan memperkuat agenda-agenda reforma agraria; 3. Cabut Perpres 36/2005 dan sejumlah UU Sektoral (seperti kehutanan, perkebunan, sumberdaya air, dan pertambangan) yang selama ini terbukti menyingkirkan hak-hak rakyat atas tanah dan kekayaan alam lainnya; 4. Selesaikan konflik agraria dengan melegalisasi tanah-tanah yang sudah diduduki dan dikuasai rakyat, dan menghentikan kekerasan terhadap kaum tani, nelayan, masyarakat adat dan kaum miskin kota yang tengah memperjuangkan haknya atas tanah.

Jakarta, 30 Desember 2005 Usep Setiawan (Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria)

Uji Sahih Draf Amandemen UUPA

HGU 75 Tahun Bisa Timbulkan Konflik
SEMARANG - Hak guna usaha (HGU) sampai 75 tahun, dinilai bisa menimbulkan konflik. ''HGU selama 25 tahun saja bisa menimbulkan persoalan di lapangan, apalagi 75 tahun,'' tandas Kepala Program LBH Semarang Siti Rahma Mary Herwati. Dia menyatakan hal itu saat menjadi salah satu pembahas dalam ''Uji Sahih Draf Amandemen Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960'' di Gedung B lantai V Pemprov, Selasa (9/5). Acara yang dibuka Wagub Ali Mufiz MPA itu menghadirkan narasumber dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Jawahir Thontowi PhD, Masyud Asyhari MKn, dan Sembiring SH. Yang diujisahihkan adalah naskah akademik penyempurnaan UUPA yang ditangani Panitia Ad Hoc I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerja sama dengan UII Yogyakarta. Salah satu isi naskah itu menyebutkan, HGU bisa memiliki jangka waktu 75 tahun dengan syarat dievaluasi 25 tahun sekali. Menurut Rahma, HGU 75 tahun justru akan menambah penderitaan petani. Pada umumnya, perizinan HGU dimanfaatkan untuk perkebunan. Kenyataan di lapangan, kata dia, perkebunan mengakibatkan petani yang tinggal di sekitar tempat itu justru miskin. Mereka tidak memiliki akses sehingga kualitas hidupnya rendah. Selain persoalan HGU, menurut dia, hal lain yang perlu mendapat pengaturan dalam UUPA adalah pembatasan terhadap hak menguasai negara (HMN), sanksi pidana terhadap pelanggar HGU/HGB/HP, mekanisme penyelesaian

konflik agraria, serta perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat terhadap hak atas tanah. Juga perlindungan hukum bagi masyarakat terkait dengan pembebasan tanah, serta kepastian hukum terhadap tanah-tanah masyarakat. Petugas PPNS Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jateng Ir Bambang S Widjanarko MSP, mendukung gagasan DPD terkait pembentukan petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang sumber daya alam (SDA) atau pertanahan. Sebab, menurut Bambang, yang juga menjadi pembahas, perlu penanganan cepat dan tuntas pelanggaran hukum atas tanah. Pelanggaran itu kebanyakan pada pemalsuan data, penelantaran tanah, perusakan lingkungan, dan penyerobotan tanah. Menurut Jawahir Thontowi, perlu political will dari penyelenggara kebijakan dalam menerapkan aturan agraria. Jika semua pihak memiliki keyakinan sama, UU Agraria itu nantinya akan menjadi lex generalis. Sementara Ali Mufiz berharap, setelah revisi UUPA, regulasi itu akan menjadi payung hukum bagi semua peraturan yang berkait dengan persoalan tanah. Pemprov menaruh harapan, penyempurnaan tetap memperhatikan aspek normatif, budaya, dan pertumbuhan ekonomi. Pihaknya menginginkan, setelah direvisi, UUPA bisa menjadi rujukan penyelesaian masalah yang berkait dengan tanah. (H7,G7-62m)

Tak Lagi Relevan, UUPA Diamandemen Pontianak,- Hukum tanah yang berlaku saat ini sudah tidak relevan. Apalagi dalam bidang investasi yang sudah melintasi batas-batas negara. “Mesti ada amandemen terhadap produk hukum pertanahan yang ada. Namun amandemen tidak boleh menghilangkan hukum adat. Tapi harus dipertegas dan diberikan ruang,” kata Anggota DPD, Sri Kadarwati Aswin. Hal itu dikatakannya ketika menghadiri seminar pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agraria, Kamis (11/5) di Kantor Gubernur Kalbar. “Kita melihat UUPA yang ada sekarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi khususnya investasi. Termasuk status tanah kita nanti kalau dipergunakan investor dari luar negeri. Hukum yang ada sekarang hanya mengatur untuk masalah nasional saja,” ujar Sri. Dia mengatakan keberadaan UU nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Hukum Agraria dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan pertanahan saat ini. Amandemen yang tengah digodok saat ini lebih menitik beratkan kepada desentralisasi. Dan memberikan penekanan yang jelas terhadap hukum adat. Sehingga UU hasil amandemen nanti bisa mencakup hukum global, nasional dan lokal. Sesuai dengan UU Nomor 34 tahun 2005 tentang Pemda, kata Sri, memberikan ruang desentralisasi peratuan pertanahan nasional. Untuk itu, amandemen UUPA itu nanti akan mengakomodir hukum adat. Pembentukan UUPA amandemen itu nanti akan mewakili 19 wilayah hukum adat di Indonesia. “Tidak mungkin hukum tanah berlaku secara universal. Hukum adat sebagai dasar dari pembentukannya, berbeda-beda pada masing-masing daerah. Jadi yang perlu diamandemen itu adalah UU Pokoknya. Sedangkan aturan untuk masing-masing daerah akan diatur dalam UU lain sesuai dengan daerah hukum adatnya,” tambahnya lagi. Ketua Harian Lembaga Kajian Advokasi dan Konsultan S4Y Kalbar Yakob Mochsin, menilai ada tiga hal yang paling urgen dalam UUPA untuk diamandemen. Yaitu tentang hak ulayat, yang masih dipegang kuat masyarakat adat di pedalaman-pedalaman nusantara. Meskipun ada hak menguasai atas tanah oleh negara, hak ulayat masyarakat adat jauh lebih kuat. Karena dianggab mememiliki, religio magis. Juga pengaturan tanah-tanah negara negara dan penggunaan hak guna usaha harus diganti dengan hak sewa. “Setelah hak guna usaha habis, investor selalu mengklaim bahwa tanah yang mereka kelola adalah hak mereka. Kondisi seperti ini yang kerap menimbulkan konflik investor dengan masyarakat adat. Tetapi kalau sudah diganti

dengan

hak

sewa,

maka

setelah jangka waktu yang ditentukan berakhir, maka masyarakat setempat bisa menguasai kembali tanah mereka. Jadi tidak ada lagi perselisihan hak antara investor dan masyarakat,” ujar Yakob. Masih dia, secara filosofi dan yuridis, UUPA mengakui keberadaan hukum adat. Dengan keberagaman adat, maka menurutnya, mustahil pengaturan UUPA bisa dilakukan penyeragaman. Perlu pemberian spesialisasi untuk daerahdaerah tertentu. (mnk)

MENYONGSONG BERAKHIRNYA ABAD MASYARAKAT ADAT: RESISTENSI PENGAKUAN BERSYARAKAT
ft

Oleh: Rikardo Simarmata*ftft
`Rame-rame mengakui keberadaan masyarakat adat'. Itulah judul yang paling tepat untuk menggambarkan tingkah laku berbagai Undang-undang (UU) dan Rancangan Undang-undang (RUU) yang dikeluarkan pasca tahun 1998, tatkala mencoba merumuskan klausul mengenai masyarakat adat. Umumnya, yang memiliki klausul tentang masyarakat adat adalah UU dan RUU yang mengatur mengenai sumberdaya agraria atau sumberdaya alam. Namun Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan revisi KUHP juga memiliki klausul tentang masyarakat adat. Di mata UU Sisdiknas masyarakat adat adalah golongan masyarakat yang berhak memperoleh pendidikan khusus (pasal 5 ayat 3). Sementara revisi UU KUHP mengakui ketentuan hukum adat sebagai hal yang bisa menyimpangi asas legalitas serta memasukan pemenuhan kewajiban adat sebagai salah jenis pidana tambahan. Pengaturan yang lebih luas dan dalam dilakukan oleh sejumlah UU dan RUU di bidang sumberdaya agraria dan sumberdaya alam. Sejak tahun 1998, pengaturan mengenai masyarakat adat bisa ditemui dalam sejumlah UU, yakni UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 93 beserta penjelasannya), UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (pasal 6) dan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan (pasal 67). Jejak ketiga UU tersebut sedang diikuti oleh sejumlah RUU yang sampai saat ini sedang dalam proses penyusunan dan pembahasan. Sebut saja misalnya RUU tentang Perkebunan, RUU tentang Pengelolaan Sumberdaya Air, RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, RUU tentang Pemanfaatan dan Pelestarian Sumberdaya Genetika, revisi UU tentang Pertambangan dan RUU tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam (RUU PSDA). Beberapa waktu lalu pengaturan masyarakat adat dalam RUU PSDA menjadi polemik ketika Menteri Negera Lingkungan Hidup menilai RUU tersebut terlalu memberikan keleluasaan yang besar kepada masyarakat adat. Rasanya tidak berlebihan bila muncul sejumlah pertanyaan mengusik. Pertama, apa yang melatari gelombang ramerame mengakui masyarakat adat tersebut? Adakah ia hanya merupakan gejala normatif biasa atau malah sebuah gejala politik atau gejala sosial? Apakah pengaturan demikian lahir hanya karena UUD 1945 hasil amandemen dan Ketetapan MPR sudah mengatur mengenai masyarakat adat? Kedua, bagaimana karakter atau gaya pengakuan yang ditampilkan oleh sejumlah UU dan RUU tersebut? Adakah pengakuan itu meralat kasalahan masa lalu ataukah hanya meneruskan tradisi pengakuan gaya lama? Terra Nullius, Dekolonisasi dan Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia istilah `masyarakat adat' diartikan sebagai terjemahan dari kata `indigenous peoples'. Banyak orang membedakannya dengan istilah masyarakat hukum adat yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda yakni rechtgemencshap.. Kalangan aktivis Ornop dan organisasi masyarakat adat semacam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memandang istilah `masyarakat hukum adat' pada akhirnya hanya akan mempersempit entitas masyarakat adat sebatas entitas hukum. Sementara istilah masyarakat adat dipercaya memiliki dimensi yang luas dari sekedar hukum. Misalnya dimensi kultural dan religi. Jadi, istilah masyarakat adat dan istilah masyarakat hukum adat memiliki sejarah dan pemaknaan yang berbeda. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan dirawat oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis. Istilah tersebut digunakan untuk memberi identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum sendiri untuk membedakannya dengan golongan Eropa dan Timur Jauh yang memiliki sistem dan tradisi hukum tertulis.

Sedangkan istilah masyarakat adat mengemuka ketika pada awal dekade 90-an berlahiran sejumlah Ornop yang memperjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Tidak bisa disangkal gerakan yang memperjuangkan isu ini berinsipirasi dari gerakan pembelaan terhadap indigenous peoples di Amerika Latin pada dekade 70-an dan Asia Selatan pada dekade 80-an. Di Indonesia istilah indigenous peoples tidak diterjemahkan menjadi `masyarakat asli', melainkan menjadi masyarakat adat. Penggunaan istilah masyarakat asli tentu saja akan melahirkan polemik yang tajam bahkan mungkin tak berkesudahan. Sedangkan penggunaan istilah masyarakat adat, dari segi pemakaian, dianggap lebih populer. Kendati istilah indigenous peoples diterjemahkan dengan istilah masyarakat adat, namun defenisi masyarakat adat sangat mirip dengan defenisi umum mengenai indigenous peoples. AMAN mendefenisikan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan wilayah sendiri. Sedangkan konvensi ILO 169 tahun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka (Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent States) mengartikan IPs sebagai suku-suku bangsa yang berdiam di negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Atau suku-suku bangsa yang telah mendiami sebuah negara sejak masa kolonisasi yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya dan politik sendiri. Sementara Jose Martinez Cobo, yang bekerja sebagai pelapor khusus untuk Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas, pada tahun 1981, dalam laporannya yang berjudul Diskriminasi Terhadap Masyarakat Adat, mendefenisikan IPs sebagai kelompok masyarakat atau suku bangsa yang memiliki kelanjutan hubungan sejarah antara masa sebelum invasi dengan masa sesudah invasi yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dengan kelompok masyarakat lain atau bagian dari masyarakat yang lebih luas. Jadi, membincangkan konsep atau gerakan masyarakat adat sebenarnya mirip dengan konsep dan gerakan indigenous peoples (IPs) di Amerika Latin atau di belahan Asia Selatan. Di kedua tempat ini gerakan ini awalnya dilarutkan ke dalam gerakan dekolonisasi. Gerakan memperjuangkan IPs adalah gerakan yang di satu sisi menggugat hak bangsa-bangsa Eropa untuk menaklukan bangsa-bangsa pribumi di benua Amerika dan Asia dan di sisi lain merumuskan argumen-argumen yang menjelaskan bahwa bangsa-bangsa pribumi itu adalah pemilik sah atas wilayah yang didiami dan dikelolanya. Argumen-argumen dasar yang membela hak IPs sebenarnya telah dirintis sejak abd XIV ketika Bartolome de las Casas dan Francisco de Vitoria mengkritik tindakan penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Spanyol. De las Casas adalah seoran misionaris Katolik Romawi yang bekerja di wilayah orang-orang Indian. Sedangkan De Vitoria adalah guru besar teologi di Universitas Salamanca. Kedua orang tersebut mempertanyakan legalitas dan moralitas penaklukan bangsa Spanyol atas bangsa-bangsa pribumi di Amerika Selatan. Keduanya membantah doktrin terra nullius sebagai argumen yang membenarkan tindakan penaklukan. Doktrin terra nullius mengatakan bahwa wilayah-wilayah yang disinggahi oleh mereka adalah tanah tak bertuan (terra nullius). Manusiamanusia yang mereka jumpai pada wilayah tersebut dianggap bukan manusia karena belum memiliki peradaban. Dengan argumen tersebut, bangsa penakluk menganggap dirinya memiliki misi untuk memperadabkan bangsa-bangsa pribumi (Hunter, dkk: 1995; Anaya: 1996). Doktrin inilah yang dibantah oleh De las Casas dan De Vitoria dengan mengatakan bahwa IPs memiliki otonomi asli (original autonomous powers) dan hak-hak atas tanah (entitlements to land). Dalam bukunya History of the Indies, De las Casas bahkan memaparkan brutalitas yang dilakukan bangsa Spanyol terhadap suku-suku Indian dengan melakukan pembunuhan massal dan menjadikan mereka sebagai budak. Dengan demikian perjuangan membela IPs adalah perjuangan meruntuhkan bangun argumen tindakan kolonisasi/penaklukan sekaligus bermaksud untuk menghapuskan kolonisasi. Perjuangan membela IPs bukanlah perjuangan mendapatkan pengakuan dalam rejim pemerintahan kolonial karena kritik awal perjuangan ini justru mempertanyakan pembenaran tindakan kolonisasi. Dalam suasana ini perjuangan untuk mendapatkan hak untuk menentukan nasib sendiri (right to self-determination) sering ditafsirkan sebagai perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Hak untuk menetukan nasib sendiri jenis ini sering juga disebut dengan external self-determination. Pasca dekolonisasi, konsep dan tuntutan gerakan IPs kemudian bergeser. Ia tidak lagi perjuangan untuk mendorong dekolonisasi tapi telah bergeser menjadi perjuangan untuk medapatkan hak-hak berdemokrasi (right to democracy) sebagai kelompok masyarakat yang hidup dalam sebuah negara bangsa. Begitu juga dengan hak menentukan nasib sendiri telah berubah dari right to self-determination (external self-determination) menjadi right of selfdetermination. Aktor yang dihadapi bukan lagi regim kolonial tapi rejim otoritarian yang masih mewariskan asumsi dan doktrin di masa kolonialisme. Perbincangan yang mengarah ke pengakuan IPs semakin maju ketika ia masuk dalam wacana hukum HAM internasional. Derajat humanitas IPs diperbaiki dalam khasanah hukum HAM internasional ketika ia diakui sebagai kategori masyarakat minoritas yang sering menjadi korban tindakan pelanggaran HAM. IPs diakui sebagai sebuah entitas yang harus diakui dan dilindungi. Untuk itu, rejim hukum HAM internasional mengakui beberapa hak asasi IPs. Misalnya hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas pembangunan (right to development), hak atas milik, hak

hidup, hak atas kesehatan, dan sejumlah hak yang dikenal dalam Konvensi ILO 169 tahun 1989. Pengakuan atas sejumlah hak tersebut sekaligus meralat pandangan kolot yang menuduh IPs sebagai masyarakat tidak beradab (uncivilized society). Jika pada awalnya Konvensi ILO 107 tahun 1957 masih mengasumsikan bahwa IPs akan berkembang menjadi masyarakat modern (integrasi) namun kemudian diralat oleh Konvensi ILO 169 dengan mengatakan bahwa IPs memiliki hak untuk hidup sesuai dengan sistem hukum dan politik yang mereka miliki. Kendati demikian, progresivitas instrumen hukum HAM internasional banyak disandungi oleh konservatisme negara, terutama negara-negara dunia ketiga. Perjuangan menjadikan isu IPs menjadu agenda pembahasan di PBB dan perjuangan mendirikan sebuah forum permanen di PBB, bukanlah pekerjaan gampang. Bila proses dekolonisasi telah dimulai sejak dekade 40-an maka forum permanen pembahasan IPs baru terbentuk tahun 1982 dengan dilahirkannya Working Groups on Indigenous Populations, yang berada di bawah Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas. Penggunaan kata populations terjadi karena istilah peoples belum diterima oleh mayoritas anggota PBB. Tugas kelompok kerja ini untuk melahirkan Rancangan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak IPs (Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples), sampai saat ini belum kunjung selesai. Salah satu penyebabnya adalah kuatnya resistensi negara-negara dunia ketiga terhadap beberapa hak yang dianggap membahayakan. Misalnya hak untuk menentukan nasib sendiri. Pencanangan tahun 1993 sebagai tahun IPs dan tahun 1994-2004 sebagai dekade IPs tetap saja tidak berhasil mempercepat penyelesaian rancangan draf deklarasi tersebut padahal tenggat waktu yang diberikan hanya sampai tahun 2004. Pelanggaran terhadap hak-hak dasar IPs terus saja berlangsung di masa-masa itu kendati di saat bersamaan sejumlah negara terus mengupayakan pemajuan pengakuan terhadap masyarakat adat lewat jalur legislasi dan peradilan. Sejumlah negara di Amerika Latin seperti Venezuela, Mexico, Argentina dan Brazil, mulai memasukan IPs dalam konstitusinya. Beberapa negara mulai menuangkannya ke dalam UU tersendiri seperti Indigenous Peoples Rights Act di Philipina pada tahun 1997 dan Native Title Act di Australia pada tahun 1993. Di samping itu pengakuan lewat UU juga dilakukan kepada kelompok IPs tertentu. Misalnya pengakuan oleh Pemerintah Panama terhadap suku bangsa Kuna pada tahun 1970. Sejumlah pengadilan di beberapa negara juga sudah mulai mengeluarkan putusan yang memenangkan gugatan masyarakat adat atas tindakan pencaplokan oleh pemerintah kolonial dan pemerintah bangsa merdeka sekaligus membantah kesahihan doktrin terra nullius. Di Australia putusan Mahkamah Agung terhadap kasus Kepulauan Murray kepunyaan Orang Aborigin, menjadi tonggak hukum bagi penganuliran doktrin terra bullius selain diundangkannya Native Title Act. Di tingkat internasional, institusi peradilan juga memainkan peran penting, seperti yang dilakukan oleh International Court of Justice pada tahun 1989 yang menghukum pemerintah Australia untuk membayar denda sebesar $A 107 juta atas tindakanya menambang pospat di wilayah Nauru sebelum orangorang Nauru memperoleh kemerdekaan. Hukuman tersebut didasarkan pada argumen bahwa bangsa Nauru memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Lalu bagaimana dengan situasi di Indonesia pasca dekolonisasi? Gaya Pengakuan Bersyarat Setelah menjadi negara merdeka pada tahun 1945, Indonesia berusaha merumuskan pengakuan hukum (baca: perundang-undangan) terhadap masyarakat adat. Sebuah terobosan brilian dilakukan oleh UUD 1945 versi sebelum amandemen. Kendati ketika itu wacana HAM di tingkat internasional belum mendiskusikan isu IPs, UUD 1945 telah membuat pengakuan terhadap masyarakat adat dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250 daerah-daerah dengan susunan asli (zelfbesturende, volksgemeenschappen), seperti marga, desa, dusun dan negeri. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh UUD RIS dan UUDS. Tonggak kedua pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dirumuskan lima belas tahun kemudian saat UndangUndang No. 5/1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria diundangkan. UUPA mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Pengakuan terhadap hak ulayat dilakukan sepanjang menurut kenyataanya masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen, UUPA memperkenalkan konsep pengakuan bersyarat, yang kemudian diikuti secara baku oleh peraturan perundangan sesudahnya. Tonggak atau gelombang pengakuan hukum yang ketiga berlangsung di masa-masa awal Orde Baru ketika diproduksi sejumlah Undang-Undang sektoral seperti UU No. 5/1967 tentang Kehutanan dan UU No. 11/1966 tentang Pertambangan. Kedua UU ini memiliki klausul pengakuan terhadap masyarakat adat namun sepanjang masih ada. UU No. 5/1967 mengaku hak-hak masyarakat adat sepanjang dalam kenyataanya masih ada dan tidak mengganggu tercapainya tujuan-tujuan UU tersebut. Gaya ini terus berkembang di masa pemerintahan Orde Baru dan telah menjadi standar pengakuan normatif pada semua instrumen kebijakan. Bila dibuat dalam sebuah rangkuman, perundangan produk Orde Baru mengakui masyarakat adat hanya jika: (1) dalam kenyataanya masih ada: (2) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; (3) tidak bertentangan dengan peraturan perundanganundangan yang lebih tinggi; dan (4) ditetapkan dengan peraturan daerah. Model pengakuan yang demikian, selain

memperkenalkan pengakuan bersyarat juga memperkenalkan pengakuan berlapis. Pendeknya, pengakuan bersyarat yang berlapis. Selain harus memenuhi syarat-syarat sosiologis, politis dan normatif-yuridis namun juga harus memenuhi syarat prosedural (ditetapkan dengan perda). Gaya itulah yang membuat pengakuan hukum tersebut sebenarnya bukan bermaksud memberikan kebebasan dasar pada masyarakat adat melainkan menentukan batasanbatasan. Gaya itulah yang bisa menjelaskan mengapa pengaturan mengenai pengakuan masyarakat adat atau hak ulayat, di masa pemerintah Orde Baru, tidak pernah operasional. Alih-alih mengkonkritkan rumusan pengakuan tersebut, pemerintah Orde Baru malah merampas tanah-tanah masyarakat adat. 70% kawasan daratan Indonesia dinyatakan sebagai kawasan hutan dengan asumsi tidak ada atau tidak boleh satu kelompok masyarakat adatpun yang berdiam dan berladang di kawasan tersebut bila tidak mendapat izin dari pemerintah. Tiba-tiba masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan tersebut dikualifikasi sebagai perambah hanya dengan cara menerbitkan SK Menteri mengenai penetapan kawasan. Penetapan tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa kawasan itu adalah hutan yang kosong (empty forest) atau paling tidak harus dianggap kosong. Bila didapati sekelompok masyarakat adat berdiam atau berladang di kawasan tersebut maka mereka harus diusir atau dipindahkan ke luar kawasan hutan. Itulah yang dialami oleh Orang Moronene di Sulawesi Tenggara yang dipaksa pindah dari kawasan Taman Nasional Rawa Opa. Begitu juga perlakuan terhadap Orang Katu dan Lindu yang tinggal di dalam Taman Nasional Lore Lindu (Sulteng). Orang Mentawai yang tinggal di kawasan Taman Nasional Mentawai serta Orang Rimba yang berdiam di dalam Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (Jambi&Riau). Departemen Sosial memaksa mereka untuk pindah lewat proyek Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT). Pendeknya, di bahwa pemerintahan Ode Baru, sekitar 80 juta jiwa masyarakat adat mendapat perlakuan kekerasan dan diskriminasi yang sistematis dan meluas. Lalu bagaimana pengakuan terhadap masyarakat adat pasca bubarnya rejim Orde Baru? Setelah menunggu 55 tahun, pada tahun 2000 dilakukan amandemen yang kedua terhadap UUD 1945 yang menghasilkan klausul baru yang mengatur mengenai masyarakat adat. Dikatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Gaya pengaturan dan pengakuan yang serupa juga dilakukan oleh Tap. MPR/1998 tentang HAM dan UU No. 39/1999 tentang HAM. Itu juga yang ditirukan oleh UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Inilah gelombang keempat pengakuan hukum terhadap masyarakat adat sesudah Indonesia menjadi bangsa merdeka. Gaya yang membuat UUD 1945 hasil amandemen dalam sisi tertentu membuat kemunduran dibanding sebelum amandemen. Pengakuan bersyarat yang berlapis ini kemudian rame-rame ditirukan oleh berbagai RUU yang sekarang lagi disusun dan dibahas. Tengoklah RUU Perkebunan dan RUU Pengelolaan Sumberdaya Air. Keduanya mengakui masyarakat adat dan hak ulayatnya sepanjang menurut kenyataanya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta dikukuhkan lewat peraturan daerah. Jadi, bila dibuat rangkuman maka pengakuan hukum pasca pemerintah Orde Baru terhadap masyarakat adat dan hak-haknya dilakukan sepanjang: (1) dalam kenyataanya masih ada; (2) selaras dengan perkembangan zaman; (3) sesuai dengan kepentingan nasional; dan (4) dikukuhkan dengan peraturan daerah. Kendati UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan RUU Pengelolaan Sumberdaya Alam mencoba merumuskan pengakuan tanpa syarat, namun gaya pengakuan terhadap masyarakat adat sesudah tahun 1998 tidak memiliki perbedaan mendasar dengan gaya pengakuan Orde Baru. Bagi kita, gaya ini memunculkan sikap sinisme terhadap gelombang rame-rame mengakui masyarakat adat. Gelombang itu agaknya tidak sedang mengusung dan mengungkapkan sebuah kesadaran baru. Ia bisa kita maknai dengan dua cara, yakni: pertama, mewariskan ideologi tua yang melabeli masyarakat adat sebagai masyarakat tak beradab yang harus difasilitasi untuk menjadi masyarakat beradab. Dengan asumsi ini, masyarakat adat bukanlah subyek yang memiliki kemampaun budaya untuk mengurus alam. Sebuah ideologi yang sebenarnya sudah hidup dalam konsep domeinverklaring yang dilekatkan dalam Agrarische Wet tahun 1870 dan diwariskan oleh rejim Orde Baru. Kedua, ia tidak lebih dari tindakan picisan yang hanya dilatari oleh semangat ikut trend. Sebenarnya gaya yang tetap dianut oleh Indonesia tersebut masih merupakan cerminan dari arus utama pandangan dunia terhadap masyarakat adat hingga kini. Gaya yang menyimpan sikap kehati-hatian sekaligus kekawatiran. Kawatir bila pengakuan terhadap masyarakat adat akan menggerus kedaulatan negara atau akan mengancam keutuhan bangsa karena keinginan untuk memisahkan diri. Itu sebabnya jauh-jauh Konvensi ILO 169 sudah mengatakan bahwa penggunaan terma bangsa (peoples) dalam konvensi tersebut tidak berimplikasi pada hak untuk menentukan nasib sendiri. Kekawatiran itu pula yang mendasari mengapa Indonesia memasang syarat berlapis dalam mengakui masyarakat adat. Politik pengakuan bergaya seperti itu membuat perjuangan membela hak-hak masyarakat adat selalu kental dengan tuntutan untuk mendapatkan pengakuan tanpa syarat, yang dalam konsep terkini disebut dengan pengukuhan.

*) Penulis adalah Koordinator Program Perkumpulan untuk Pembahruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA), Jakarta.

KENAIKAN HARGA PUPUK = PENGHANCURAN BASIS PRODUKSI PERTANIAN RAKYAT ! > > Kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk per 17 mei 2006 sebesar > 14,29% untuk urea menjadi Rp. 1.200/kg, 10,71% untuk SP-36, 10.53% > untuk ZA, dan 9,38% untuk NPK. Kenaikan ini disebut hal yang wajar > bagi pemerintah dengan alasan kenaikan harga BBM dan Gas yang memicu > kenaikan biaya produksi, transportasi dan bongkar muat. Semua alasan > ini sekilas memang benar, bahwa kenaikan harga BBM dan Gas akan > mempengaruhi naiknya biaya produksi dan lain-lainnya akan tetapi > haruslah diingat juga bahwa kenaikan BBM dan Gas, juga merupakan > produk kebijakan pemerintah sendiri. Dalam logika kita – kaum tani > Indonesia, pertanyaannya sederhana : kenapa pemerintah menaikkan harga > pupuk dengan alasan yang merupakan akibat perbuatan mereka sendiri? > Kenapa pemerintah tidak menurunkan harga BBM dan Gas agar harga pupuk > juga semakin murah ? Dan pertanyaan kita yang sederhana ini tidak > pernah bisa dijawab oleh pemerintah. > Salah satu masalah utama yang dihadapi pabrik pupuk adalah > ketersediaan gas sebagai bahan baku pupuk. Gas sendiri merupakan unsur > terbesar dari struktur biaya produksi pupuk urea yaitu sekitar 50-60 > persen. Sehingga masalah ketersediaan gas dengan harga yang terjangkau > merupakan hal yang mutlak bagi kelangsungan hidup pabrik pupuk. Isu > gas merupakan isu vital bagi industri pupuk nasional dalam jangka > pendek maupun jangka panjang. Kebutuhan akan gas ini terpenuhi karena > produksi gas bumi Indonesia meningkat pesat dalam dua tahun terakhir. > Data Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas menunjukkan bahwa > produksi gas mencapai 7,8 miliar kaki kubik per hari dan akan mencapai > puncaknya pada 2008 dengan total produksi 8,3 miliar kaki kubik per > hari. Ekspor gas hingga Oktober mencapai US$ 7,52 miliar, 21 persen > lebih tinggi dibanding 2004. Cadangan gas juga masih cukup untuk 64 > tahun ke depan. Cadangan potensial dan terbukti pada 2004 sebesar > 182,5 triliun kaki kubik. Jumlah pasokan gas dalam negeri yang > dialokasikan sebesar 30,48% dengan hanya 10,61%-nya untuk mencukupi > kebutuhan pabrik pupuk dan petrokimia (Sumber : BPPT). > > Di tengah tersedianya stok gas yang sedemikian besar terjadi hal yang > sangat ironis sebagaimana dialami perusahaan pupuk di Aceh. Meskipun > PT. AAF (Acheh Asean Fertilizer) dan PT. PIM (Pupuk Iskandar Muda) > hanya berbatas pagar kawat dengan ExxonMobil Oil Company (perusahaan > minyak imperialis di Arun, NAD), namun sejak akhir tahun 2003, kedua > pabrik tersebut tidak bisa mendapat pasokan gas dari Arun. ExxonMobil > sendiri lebih mengutamakan penjualan gas ke luar negeri dalam bentuk > LNG (liquid natural gas), karena harga gas di luar negeri lebih tinggi > dibandingkan harga untuk industri pupuk. Ancaman kebangkrutan ini juga > menghantui 12 industri pupuk nasional lainnya karena pasokan gas > diprioritaskan oleh pemerintah untuk di ekspor (69,52% jumlah produksi > gas) dengan kepentingan perusahaan minyak yang dikuasai oleh asing > (imperialis). > > Ditengah persoalan kaum tani yang banyak – sengketa agraria yang selalu > berakhir dengan kekerasan Negara (seperti kasus petani hutan di > kalipagu, Purwokerto Jawa Tengah yang hingga kini terdapat 2 orang > petani yang masih ditahan dan kasus-kasus lainnya), ditambah rencana > amandemen UUPA tahun 1960 yang sarat dengan kepentingan > imperialis-penjajah, belum hilang juga persoalan kenaikan berbagai > harga barang jasa akibat kenaikan BBM 2 kali dalam setahun, ditambah > lagi dengan kenaikan harga sarana produksi pertanian – pupuk yang akan > semakin menggilas kesejahteraan kaum tani dan menghancurkan basis > produksi pertanian rakyat secara lebih cepat yang menghasilkan > kemiskinan luas terhadap kaum tani di pedesaan. > > Untuk itulah, Pengurus Pusat – Serikat Tani Nasional (PP-STN) menuntut : > > 1. Nasionalisasi Perusahaan Minyak dan Gas untuk kebutuhan dalam > negeri agar BBM murah, Harga-Harga barang dan jasa murah, dan harga > pupuk murah ! > 2. Tolak Amandemen UUPA 1960 yang jelas tidak berpihak pada kaum tani > Indonesia ! > 3. Pembebasan tanpa syarat bagi petani kalipagu, Purwokerto Jawa > Tengah dan kaum tani lainnya yang menjadi korban sengketa agraria oleh > Negara ! > 4. Penyelesaian secepatnya bagi persoalan agraria yang berpihak pada > kaum tani Indonesia ! > > Dan Menyerukan : > > 1. Lanjutkan perjuangan kaum tani di desa-desa dalam merebut hak-hak > kesejahteraan-nya dengan membangun organisasi-organisasi perjuangan > kaum tani yang progresif ! > 2. Membangun persatuan-persatuan perjuangan organisasi tani dari > tingkat desa hingga nasional dalam Persatuan Perjuangan Tani Indonesia > ! > 3. Membangun persatuan-persatuan perjuangan dengan Kaum Buruh, Kaum > Miskin Perkotaan, Mahasiswa dan Seluruh Unsur-Unsur Gerakan Rakyat > dari tingkat desa hingga nasional dalam Front Persatuan Nasional untuk > Melawan Penjajahan Imperialis Neo-Liberal dan Pemerintahan Boneka-nya > ! > > TANAH, MODAL DAN TEKNOLOGI MURAH-MODERN UNTUK KAUM TANI ! > > Jakarta, 19 Mei 2006

Masalah Tanah tak Diserahkan ke Daerah
BANDUNG, (PR).Persoalan pertanahan tidak akan diserahkan ke daerah, dan tetap ditangani oleh lembaga vertikal. Karena, penangganan masalah pertanahan harus dikelola oleh satu lembaga dalam hal ini BPN. Demikian dikemukakan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, Joyo Winoto menjawab pertanyaan wartawan Kamis (16/3) usai acara konsultasi publik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) di Hotel Horison, Bandung. Joyo tidak tegas menjawab kenapa sampai sekarang masalah pertanahan tidak dilimpahkan ke daerah, padahal sejalan dengan otonomi daerah (otda), persoalan tanah termasuk yang dilimpahkan. Namun, ia hanya mengatakan, penggelolaan tanah harus ditangani satu lembaga. "Masalah tanah itu merupakan perekat NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), jadi harus dikelola oleh satu lembaga," ujarnya. Menurutnya, persoalan pengelolaan tanah itu telah dibicarakan BPN dan Departemen Dalam Negeri, serta dilakukan berbagai kerja sama antara BPN dengan pemerintah daerah. "Jadi, pengelolaannya tidak akan dilimpahkan ke daerah, melainkan tetap oleh lembaga vertikal, yakni BPN," tandas Joyo. Ketika ditanya selama ini sering timbul persoalan dalam mengeluarkan sertifikat karena tidak diserahkannya pengelolaan tanah ke daerah, Joyo menyangkut hal itu, pihaknya akan melakukan kerja sama dan itu perlu ditingkatkan terus-menerus. Sedangkan mengenai terbitnya sertifikat dilokasi yang semestinya dilindungi, Joyo mengatakan, hal itu tidak terlepas dari masalah tata ruang dan persoalan pembangunan. Karena, tata ruangnya berubah, dimana dulunya lahan lindung menjadi budidaya, maka dengan sendirinya BPN bisa menerbitkan sertifikat. Hak guna usaha Pada bagian lain, Joyo juga menekankan pentingnya perhatian terhadap persoalan hak guna usaha (HGU) untuk lahan. Sebab, dalam peraturannya tidak secara tegas mengatur terhadap lahan yang telah diterbitkan HGU tapi tidak ada kegiatan pengelolaan lahan tersebut. "Semestinya, pengaturan HGU melalui peraturan pemerintah harus secara jelas, bagaimana sanksi jika lahan yang telah diterbitkan HGU tapi tidak dikelola. Selama ini, hal itu belum jelas diatur," ujarnya. Ia mengakui, dari prosedur penerbitan HGU telah diatur, untuk lahan di atas 200 hektare, HGU-nya diterbitkan BPN pusat. Sedangkan di bawah itu, HGUnya oleh Kanwil maupun oleh BPN kabupaten/kota. Tapi, dari segi sanksi mengenai lahan HGU yang telantar, belum efektif selama ini. Untuk itu, Joyo berharap dengan adanya amandemen terhadap UUPA, persoalan HGU hendaknya menjadi perhatian, sehingga nanti jelas pengaturan terhadap lahan HGU yang ditelantarkan atau tidak digarap. Selain HGU, masalah lain yang perlu menjadi perhatian yakni tentang hak pengelolaan lahan (HPL). Selama ini, mereka yang mendapatkan HPL bisa mengelola lahan sebagaimana hak lainnya. Padahal, prinsip HPL adalah pelimpahan oleh negara kepada seseorang atau badan, untuk mengelola lahan tersebut. "Persoalan ini hendaknya menjadi perhatian dalam amandemen UUPA, karena kenyataan yang terjadi, HPL diartikan sama dengan pemberian hak lainnya dalam tanah," tegas Joyo. (A-134)***

HGU 75 Tahun Bisa Timbulkan Konflik Semarang, CyberNews. Hak Guna Usaha (HGU) yang bisa sampai 75 tahun menurut pandangan Kepala Program LBH Semarang Siti Rahma Mary Herwati bisa menimbulkan konflik. ''HGU selama 25 tahun saja bisa menimbulkan persoalan di lapangan. Apalagi, 75 tahun,'' katanya dalam ''Ujisahih Draf Amandemen Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 tahun 1960'' di Kantor Gubernuran, Selasa (9/5). Dia mengatakan hal itu ketika menanggapi isi draf amandemen UUPA bahwa HGU bisa memiliki jangka waktu 75 dengan syarat bisa dievaluasi setiap 25 tahun sekali. Dalam kegiatan yang motori Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) itu, Herwati berpendapat, HGU 75 tahun justru akan menambah penderitaan petani. Pada umumnya, perizinan HGU dimanfaatkan untuk perkebunan. Kenyataan di lapangan, adanya perkebunan mengakibatkan petani yang tinggal di sekitar tempat tersebut justru miskin, tidak punya akses sehingga kualitas hidup mereka rendah. Dia juga mempersoalkan HGU diatas tanah ulayat. ''Nasib petani akan seperti apa? HGU yang hanya 25 tahun saja, petani yang tinggal di sekitar perkebunan tersisihkan, apalagi ini lebih lama lagi,'' ungkapnya.

Ujisahih draf amandemen UUPA dibuka Wagub Jateng Ali Mufiz MPA menghadirkan narasumber Jawahir Thontowi PhD, Masyud Ashari MKn, dan Sembiring SH dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Dalam kesempatan itu hadir pula LSM, tokoh masyarakat, konsultan hukum, pejabat pembuat akta tanah, sejumlah anggota DPD, dan elemen masyarakat lainnya. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi Jateng Ir Bambang S Widjanarko MSP yang hadir dalam kesempatan itu, mendukung gagasan mengenai pembentukan petugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang sumber daya alam (SDA) atau pertanahan. Sementara Ali Mufiz berharap, setelah revisi UUPA, regulasi ini akan menjadi payung hukum bagi semua peraturan yang berkait dengan persoalan tanah. Pemprov Jateng menaruh harapan bahwa revisi tetap memperhatikan aspek normatif, budaya, dan pertumbuhan ekonomi. "Penguasaan tanah memang harus diatur karena berkait dengan tumpuan hidup manusia, persoalan petanian, perumahan, dan pembangunan infrastuktur. Di sisi lain, para pengusaha juga menginginkan kepastian mengenai ketersediaan lahan dan tenggang waktu penguasaan,'' imbuhnya. Wagub menginginkan, setelah direvisi UUPA bisa menjadi rujukan penyelesaian masalah yang berkait tanah. Pasalnya, selama reformasi muncul banyak persoalan sengketa pertanahan. Di sisi lain, dalam masyarakat Jawa masih melekat pandangan sedumuk bathuk senyari bumi, ketika menghadapi sengketa tanah.( widodo prasty, jamal/Cn08 )

Belasan Pasal UUPA Masih Relevan dan Perlu
Oleh USEP SETIAWAN Badan Pertanahan Nasional (BPN) tengah menyusun ”RUU tentang Sumberdaya Agraria” sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penulis pernah mengajukan catatan yang patut diperhatikan dalam rangka penyempurnaan UUPA ini melalui artikel ”Menimbang Penyempurnaan UUPA” (Sinar Harapan, 29/9/2003). Namun tampaknya catatan tersebut tidak sanggup mempengaruhi BPN sebagai pemegang amanat untuk penyempurnaan sebuah ”pusaka” yang teramat penting bagi negeri agraris ini. Belum lama ini, BPN menggelar dua putaran konsultasi publik RUU tentang Sumberdaya Agraria, yakni pada tanggal 27 April di Jakarta, dan 2 Juni 2004 di Yogyakarta. Karena kehadiran RUU ini potensial meruntuhkan sendi-sendi politik hukum agraria populistik yang dikandung UUPA, maka kritik perlu dilancarkan. Tulisan ini khusus mengkritik segi proses dari RUU tentang Sumberdaya Agraria – dengan keyakinan, tanpa proses yang baik mustahil terbentuk hukum yang baik. Secara detail, penulis bersama lima sejawat (Gunawan Wiradi, Sediono MP Tjondronegoro, Noer Fauzi, Dianto Bachriadi dan Erpan Faryadi) telah melayangkan ”Kritik Terhadap Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Sumberdaya Agraria” (27 April 2004). Dari hasil penelusuran terhadap naskah RUU tentang Sumberdaya Agraria, dapatlah disimpulkan bahwa RUU ini bukan upaya menyempurnakan UUPA seperti yang dimaksud para pendorong revisi UUPA – salah satunya KPA sejak 1995. RUU ini sangat gamblang berniat mengubah dan mengubur UUPA. Perhatikan pasal 67 RUU itu, ”Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dinyatakan tidak berlaku”. Belasan Pasal Masih Relevan Dalam hal prosedur perubahan, seperti ditekankan Ahmad Sodiki (2004), pembaruan yang dipilih oleh konseptor RUU ini adalah dengan perubahan total atau penggantian tanpa mempertimbangkan aspek positif UUPA. Dengan demikian RUU tentang Sumberdaya Agraria bukanlah upaya untuk menyempurnakan, melainkan mengubah dan mengganti secara keseluruhan UUPA. Suatu upaya yang berbahaya, karena ada belasan pasal dalam UUPA yang masih relevan dengan kebutuhan bangsa sehingga perlu dipertahankan. Di sisi lain, upaya mengganti UUPA sesungguhnya dapat dikatakan bertentangan dengan Tap MPR No. IX/2001, yang (dalam pasal 6) ”menugaskan DPR RI bersama Presiden RI untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan

Ketetapan ini” (–cetak miring dari penulis). Jika dikaji saksama, UUPA bukanlah undang-undang ”yang tidak sejalan”, ia justru tetap signifikan untuk dijadikan dasar bagi praktik pembaruan agraria sebagaimana dimandatkan TAP itu. BPN sangat eksklusif. Proses penyusunan RUU tentang Sumberdaya Agraria tidak dapat dikatakan legitimate. Departemen/instansi terkait agraria lainnya sekadar dikonsultasi oleh BPN. Hal ini berbeda jauh dengan proses panjang dan terbuka yang dilakukan penyusun UUPA dulu, di bawah kepemimpinan Soekarno. Perumusan Rancangan UUPA digarap oleh Panitia Negara yang terdiri dari pejabat pemerintah, anggota parlemen dan organisasi rakyat (tani) yang bekerja sejak 21 Mei 1948 hingga UUPA diundangkan 24 September 1960. Bayangkan, hasil kerja puluhan tahun itu hendak dihapus dalam hitungan bulan dengan proses yang penuh kelemahan. Langkah Korektif RUU ini pun tidak diawali kajian menyeluruh atas peraturan perundang-undangan agraria yang ada oleh seluruh instansi sektoral terkait agraria. Padahal TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, telah menggariskan arah kebijakan yang mestinya bersendikan kaji ulang kebijakan dan sinkronisasi kebijakan antarsektor (lihat: Pasal 5 1 (a) dan [2 (a). Konsultasi publik yang dilakukan BPN sangat terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas metodologinya. Agar penyempurnaan UUPA dapat mendekati kesempurnaan, maka pemerintah hendaknya segera mengambil langkah korektif dengan menolak RUU tentang Sumberdaya Agraria. Daripada memaksakan RUU ini menjadi undang-undang maka lebih baik UUPA 1960 tetap dipertahankan apa adanya. Jika mau dilanjutkan, jelas diperlukan waktu yang lebih cukup. RUU ini jangan terburu-buru disahkan, sekalipun Keppres 34/2003 mematok 1 Agustus 2004 sebagai batas waktu penyempurnaan UUPA. Ada beberapa langkah praktis yang mestinya dilakukan. Pertama, mendesak untuk disusun ulang perencanaan kerja penyempurnaan UUPA yang lebih terbuka dan melibatkan seluruh instansi terkait agraria. Kalangan petani, nelayan, masyarakat adat dan kaum miskin di perkotaan perlu diutamakan keterlibatannya. Demikian pula dengan pelibatan ahli agraria dan organisasi non-pemerintah yang punya kapasitas dan komitmen. Mekanisme konsultasi publik, debat publik dan berbagai forum penyerapan aspirasi secara lebih banyak dan luas hendaknya menjadi bagian dari desain baru itu. Kepanitiaan nasional/negara yang multipihak dalam penyusunan R-UUPA (1948-1960) patut ditiru untuk menyempurnakan UUPA. Kedua, penyempurnaan UUPA hendaknya dalam format amandemen. Idealnya adalah usaha menjadikan UUPA lebih baik atau lebih jelas dari naskah aslinya. Penyempurnaan itu diarahkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang perlu perubahan, penggantian, penambahan atau pengurangan. Karena, meminjam Wiradi (2004), makna penyempurnaan yang sejati adalah selected correction. Pasalpasal yang masih berlaku dicantumkan apa adanya, dengan kemungkinan tata urut pasal yang diubah, sehingga terjadi restrukturisasi pasal (Sodiki, 2004). Ketiga, bagaimana pun menyempurnakan UUPA butuh perhatian saksama dari semua pihak, terutama komitmen politik dari Presiden-Wakil Presiden dan jajarannya di kabinet serta kalangan DPR. Para pucuk pimpinan negara hendaknya menyadari arti penting penyediaan payung politik hukum agraria yang kondusif bagi praktik pembaruan agraria melalui UUPA yang lebih sempurna. Penulis adalah Deputi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)