LEGALITAS FAKTUR PAJAK YANG DIISI DENGAN TULISAN TANGAN by slappypappy123

VIEWS: 1,694 PAGES: 13

									LEGALITAS FAKTUR PAJAK YANG DIISI DENGAN TULISAN
                                       TANGAN
                          Oleh : M.N.Farid Thoha

                                          ABSTRACT


In this era tend to write with computer or typing machine than by
hand writing, but for some people filling the tax invoice is easier
by handwriting. Is it legal to fill in the tax forms by hand writing?
The answer are various. Do not risk at yourself, because the tax
invoice are similar to money. If the tax forms are damaged, the
loss is as big as a sum of money and effect for the company is
very significant.
Because of those reasons, the outhor, explains the regulations
that are already issued by the government.
Key Words           : Tax Invoice, Value added tax


PENGERTIAN
     Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh
     Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan
     Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
     Objek Pajak Pertambahan Nilai dapat dikelompokkan 2 (dua)
     macam yaitu : 1. Barang Kena Pajak (BKP), 2. Jasa Kena
     Pajak (JKP). Terdapat 3 (tiga) jenis Faktur Pajak menurut
     Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu:


     a. Faktur Pajak (FP) Standar, termasuk dokumen-dokumen
          tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar;
          Faktur Pajak dengan syarat material, bahwa barang yang
          diserahkan benar baik secara nilai maupun jumlah.


Legalitas Faktur Pajak Yang Diisi Dengan Tulisan Tangan           108
          Demikian juga pengusaha yang melakukan dan yang
          menerima penyerahan Barang Kena Pajak tersebut
          sesuai dengan keterangan yang tercantum pada Faktur
          Pajak.


     b. Faktur Pajak Gabungan;
          Faktur Pajak Gabungan adalah satu Faktur Pajak yang
          dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang meliputi semua
          penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa
          Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwim
          kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang
          sama. Hal ini diperkenankan untuk meringankan beban
          administrasi Pengusaha Kena Pajak. Faktur Pajak
          Gabungan yang merupakan Faktur Pajak Standar harus
          dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah
          bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa
          Kena Pajak.


     c. Faktur Pajak Sederhana.
          Faktur Pajak Sederhana adalah bukti pungutan pajak
          yang      dibuat       oleh     Pengusaha         Kena    Pajak   untuk
          menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak
          dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara
          langsung kepada konsumen akhir dan pembeli Barang
          Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak
          diketahui identitasnya. Faktur Pajak Sederhana tidak
          dapat digunakan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau
          penerima        Jasa      Kena       Pajak      sebagai   dasar   untuk
          pengkreditan Pajak Masukan.




Legalitas Faktur Pajak Yang Diisi Dengan Tulisan Tangan                       109
KRONOLOGI DAN DASAR HUKUM


1.        Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pertama
          (UU No. 8 tahun 1983) berlaku.


               Ketika Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
          pertama kali berlaku yaitu UU No. 8 tahun 1983,
          pengaturan mengenai Faktur Pajak diatur dalam pasal 13
          Undang-Undang tersebut. Dalam Undang Undang Pajak
          Pertambahan Nilai pertama ini, Faktur Pajak dinyatakan
          sebagai berikut :
               a. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak
                    Pengusaha yang menyerahkan Barang Kena
                    Pajak atau Jasa Kena Pajak.
               b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak
                    Pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
                    Pajak.
               c. Macam, jenis, kuantum, harga satuan, dan jumlah
                    harga jual atau Penggantian.
               d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
               e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang
                    dipungut
               f.   Tanggal Penyerahan.


                          Dalam pengaturannya, yang berkaitan dengan
               ukuran, bentuk, dan pengadaannya, Undang-Undang
               Pajak Pertambahan Nilai pertama tersebut memberi
               wewenang            kepada         Menteri   Keuangan   untuk
               mengaturnya lebih lanjut. Hal ini dapat dilihat dari
               bunyi pasal 13 ayat (7) yaitu “Bentuk, ukuran,


Legalitas Faktur Pajak Yang Diisi Dengan Tulisan Tangan                  110
               pengadaan, serta tata cara penyampaian Faktur
               Pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan”.


                          Sebagai tindak lanjut dari wewenang tersebut
               keluarlah keputusan Menteri Keuangan sebagai
               berikut :


                    1.      Keputusan             Menteri      Keuangan      No.
                            432/KMK.04/ 1984 tanggal 11 Mei 1984
                            tentang bentuk, ukuran, pengadaan dan tata
                            cara penyampaian Faktur Pajak.
                    2.      Keputusan             Menteri      Keuangan      No.
                            218/KMK.04/ 1986 tanggal 4 April 1984
                            tentang          perubahan         dan      tambahan
                            keputusan          Menteri      Keuangan     Republik
                            Indonesia No. 432/KMK.04/1984 tanggal 11
                            Mei       1984        tentang     bentuk,     ukuran,
                            pengadaan dan tata cara penyampaian
                            Faktur Pajak.
                    3.      Keputusan             Menteri      Keuangan      No.
                            1117/KMK.04/ 1988 tanggal 8 November
                            1988 tentang bentuk, ukuran, pengadaan
                            dan tata cara penyampaian Faktur Pajak,
                            yang mencabut 2 (dua) Keputusan Menteri
                            Keuangan pertama.


                    Dari      seluruh       Keputusan        Menteri    Keuangan
          tersebut       kemudian          memberi        kewenangan      kepada
          Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatur pelaksanaan




Legalitas Faktur Pajak Yang Diisi Dengan Tulisan Tangan                       111
          selanjutnya. Pelimpahan wewenang kepada Direktorat
          Jenderal Pajak adalah berupa:
          1. Mengatur           tentang        bentuk,     isi   dan   tata    cara
               penggunaan Faktur Pajak yang digunakan oleh
               Pengusaha Kena Pajak yang sifat kegiatannya
               melakukan penjualan secara eceran langsung kepada
               konsumen perseorangan. Wewenagan ini kemudian
               diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.
               1117/KMK.04/1988                  menjadi     wewenang         untuk
               mengatur bentuk, isi dan tata cara penggunaan
               Faktur Pajak Sederhana.
          2. Pelaksanaan lebih lanjut yang diperlukan.


                    Sebenarnya,           dari    keseluruhan     aturan      dalam
          Keputusan Menteri Keuangan tersebut diatas tidak
          ditemukan adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa
          Faktur Pajak tidak boleh ditulis dengan tangan. Namun
          demikian, atas dasar kewenangan yang diberikan,
          Direktorat Jenderal Pajak pernah mengeluarkan Surat
          Edaran No.SE-44/PJ.3/1988 yang mengatur tentang
          petunjuk pengisian Faktur Pajak. Dalam Lampian Surat
          Edaran tersebut, yaitu pada romawi III tentang “lain-lain”
          dinyatakan bahwa “penulisan Faktur Pajak dengan tulisan
          tangan tidak diperkenankan. Dengan demikian maka
          Faktur Pajak harus diketik atau diisi dengan mesik
          ketik/komputer.”          Surat      Edaran      tersebut    dikeluarkan
          sebagai tindak lanjut dari KMK No. 1117/KMK.04/ 1988.
          Dengan dasar inilah kemudian Faktur Pajak yang ditulis
          tangan dinyatakan sebagai Faktur Pajak cacat .




Legalitas Faktur Pajak Yang Diisi Dengan Tulisan Tangan                         112
                    Kemudian, untuk kepentingan pengaturan Pajak
          Pertambahan Nilai Masukan yang dapat dikreditkan,
          pada tanggal 27 Juni 1994 terbit Keputusan Menteri
          Keuangan nomor : 296/KMK.04/1994 yang mencabut
          Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1441B/KMK.04
          /1989 tanggal 29 Desember 1989. Dalam Keputusan
          Menteri Keuangan tersebut ditegaskan bahwa Pajak
          Pertambahan Nilai Masukan yang tidak dapat dikreditkan
          salah satunya adalah yang ditulis tangan. Selengkapnya
          dikatakan bahwa pajak masukan yang tidak dapat
          dikreditkan adalah pajak masukan “yang dibayar untuk
          pembelian barang kena pajak atau perolehan jasa kena
          pajak yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut
          dengan menggunakan Faktur Pajak Standar yang diisi
          tidak lengkap atau sebagain atau seluruhnya ditulis
          dengan tangan”.


2.        Undang-Undang No. 11 tahun 1994 sebagai revisi
          pertama Undang-undang No. 8 Tanun 1983


                    Revisi          pertama           Undang-Undang        Pajak
          Pertambahan Nilai yaitu dengan Undang-Undang No.11
          tahun      1994      tanggal       9       Nopember      1994.   Dalam
          ketentuannya           tentang         Faktur   Pajak,     persyaratan
          mengenai keterangan yang harus dicantumkan dalam
          Faktur Pajak diubah menjadi harus mencantumkan
          keterangan mengenai :
               a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
                    serta Nomor dan tanggal Pengukuhan Pengusaha




Legalitas Faktur Pajak Yang Diisi Dengan Tulisan Tangan                       113
                    Kena Pajak yang menyerah-kan barang kena
                    pajak atau jasa kena pajak;
               b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak
                    pembeli barang kena pajak atau penerima jasa
                    kena pajak;
               c. Macam, jenis, kuantum, harga satuan, jumlah
                    harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
               d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
               e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang
                    dipungut ;
               f.   Tanggal penyerahan atau tanggal pembayaran;
               g. Nomor dan tanggal pembuatan faktur pajak;
               h. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak
                    menanda-tangani Faktur Pajak;


          Kemudian revisi pertama Undang-Undang ini juga
          merevisi wewenang untuk menempatkan bentuk, ukuran,
          dan tatacara pembuatan faktur pajak dari Menteri
          Keuangan menjadi kepada Direktur Jenderal Pajak. Pasal
          13 ayat (4) UU No. 11 tahun 1994 menyatakan bahwa
          “saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara
          penyampaian dan tata cara pembetulan faktur pajak
          ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”


          Dengan pemberian wewenang pengaturan langsung
          kepada Direktur Jenderal Pajak maka secara otomatis
          pengaturan yang diatur oleh KMK sebagai pelaksanaan
          pasal 13 ayat (7) dalam UU No. 8 tahun 1983 (yang
          dalam UU No. 11 tahun 1994 adalah pasal 13 ayat (4))
          menjadi batal demi hukum. Dan mestinya seluruh aturan


Legalitas Faktur Pajak Yang Diisi Dengan Tulisan Tangan           114
          pelaksana dibawahnyapun menjadi batal pula demi
          hukum.


          Keputusan Dirjen Pajak sebagai pelaksanaan pasal 13
          ayat (4) UU No. 11 tahun 1994 adalah KEP-53/PJ/1994
          tanggal 29 Desember 1994 tentang “Penetapan Saat
          Pembuatan,          Bentuk,       Ukuran,       Pengadaan,    Tatacara
          Penyampaian,             dan      Tatacara       Pembetulan     Faktur
          PajakStandar.” Dalam KEP Direktur Jenderal Pajak ini
          juga ditegaskan bahwa “ketentuan-ketentuan lain yang
          bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak
          berlaku”


          Keputusan Dirjen Pajak No, KEP-53/PJ/1994 yang
          merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari revisi pertama
          UU PPN tidak menyebutkan bahwa Faktur Pajak harus
          diketik atau tidak boleh ditulis tangan. Permasalahannya
          adalah       apakah        SE-44/PJ.03/1988         tentang   petunjuk
          pengisian Faktur Pajak yang mengatakan bahwa Faktur
          Pajak tidak boleh ditulis tangan masih berlaku ?
          Harusnya tidak karena Surat Edaran ini mengacu pada
          KMK No. 1117/KMK.04/1998 yang sudah batal demi
          hukum.


          Ketentuan lain sebelumnya yang juga menyatakan bahwa
          Faktur Pajak tidak boleh ditulis tangan adalah KMK No.
          296/KMK.04/ 1994. KMK inipun telah dicabut dengan
          KMK No. 643/KMK.04/ 1994 tanggal 29 Desember 1994
          dalam ketentuan yang baru tidak disyaratkan lagi
          mengenai larangan Faktur Pajak ditulis tangan.


Legalitas Faktur Pajak Yang Diisi Dengan Tulisan Tangan                      115
3.        Perubahan              terakhir           Undang-Undang        Pajak
          Pertambahan Nilai No. 18 Tahun 2000.
                    Kemudian dengan pertimbangan untuk lebih
          meningkatkan kepastian hukum dan keadilan serta
          menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan
          mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan
          negara agar pembagunan nasional dapat dilaksanakan
          secara       mandiri,        pemerintah         kemudian   melakukan
          perubahan kedua terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun
          1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
          No. 11 Tahun 1994 yaitu dengan Undang-Undang No. 18
          Tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 yang mulai berlaku
          tanggal 1 Januari 2001
                    Dalam ketentuan baru ini persyaratan minimal
          yang harus dituangkan dalam Faktur Pajak Standar diatur
          menjadi lebih sederhana yaitu sedikitnya harus memuat :
          a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang
               menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
               Pajak.
          b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak
               Pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
          c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau
               penggantian, dan potongan harga.
          d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
          e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
          f.   Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur
               Pajak
          g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak
               menandatangani Faktur Pajak.


Legalitas Faktur Pajak Yang Diisi Dengan Tulisan Tangan                    116
               Selanjutnya            kewenangan          untuk     menetapkan
          mengenai saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan,
          tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur
          Pajak yang limpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak.
               Dengan adanya revisi kedua Undang- Undang Pajak
          Pertambahan Nilai maka Keputusan Dirjen Pajak No.
          KEP-53/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang
          “Penetapan            dan       Pembuatan,        Bentuk,     Ukuran,
          Pengadaan,           Tatacara        Penyampaian        dan   Tatacara
          Pembetulan Faktur Pajak Standar” dicabut dan diganti
          dengan keputusan Dirjen Pajak No. KEP-549/PJ/2000
          tanggal 29 Desember 2000. Dalam keputusan Dirjen
          Pajak yang terakhir ini pun tidak disinggung mengenai
          persyaratan Faktur Pajak tidak boleh ditulis tangan.


               Kemudian untuk pengaturan mengenai pedoman
          pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Masukan, yang
          terakhir diatur dengan KMK No. 643/KMK.04/1994
          tanggal 29 Desember 1994 juga ikut diganti dengan KMK
          No. 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 yang
          mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001. Dalam Keputusan
          ini juga tidak diatur mengenai Faktur Pajak yang ditulis
          tangan.


PERUBAHAN Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) MENJADI
15 DIGIT


          Keluarnya KEP-161/PJ/2001 tanggal 21 Pebruari 2001
yang mulai berlaku tanggal 2 Januari 2001 menetapkan bahwa


Legalitas Faktur Pajak Yang Diisi Dengan Tulisan Tangan                      117
terjadi perubahan jumlah digit NPWP menjadi 15 digit. Dengan
adanya perubahan ini maka bagi para pengusaha yang telah
terlanjur mencetak faktur pajak diberikan atauran mengenai cara
pembetulan Faktur Pajak yang telah terlanjur dicetak tersebut.
Pengaturan tersebut dituangkan pada KEP-323/PJ/2001 yang
merupakan perubahan dari KEP-549/PJ/2000 tentang saat
pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian,
tata cara pembetulan Faktur Pajak Standar.
          Dalam pokok perubahannya dijelaskan mengenai cara
pembetulan faktur pajak yang terlanjur dicetak sebagai berikut :
     1. Faktur Pajak Standar yang telah atau akan diterbutkan
          sampai dengan tanggal 31 Desember 2001 yang
          menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdiri dari
          11 (sebelas) digit atau 12 (duabelas) digit (termasuk
          angka 0 (nol) pada digit pertama) dianggap sebagai
          Faktur Pajak lengkap.
     2. Faktur Pajak Standar yang diterbitkan mulai tanggal 1
          Januari 2002 harus sudah menggunakan Nomor Pokok
          Wajib Pajak yabng terdiri dari 15 (lima belas) digit.
     3. Faktur Pajak Standar yang sudah terlanjur dicetak
          dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang
          terdiri dari 11 (sebelas) digir atau 12 (duabelas) digit
          masih dapat digunakan dengan menambah digit Nomor
          Pokok Wajib Pajak yang dilakukan dengan cara diketik,
          dicetak, atau distempel, (tidak boleh ditulis tangan)
          hingga menjadi 15 (lima belas) digit.


     Disinilah kemudian permasalahan timbul. Dalam KEP-
     323/PJ/2001 ini cara pembetulan Faktur Pajak dari 11 atau
     12 digit menjadi 15 digit tidak boleh dilakukan dengan cara


Legalitas Faktur Pajak Yang Diisi Dengan Tulisan Tangan           118
     ditulis tangan Sebagain pihak berpendapat bahwa ini
     mengindikasikan bahwa sebenarnya Faktur Pajak itu tidak
     boleh      ditulis     tangan.       Tetapi          penulis     melihat    bahwa
     sebenarnya           ketentuan        pembetulan           ini    adalah     untuk
     membetulkan Faktur Pajak yang memang sudah terlanjur
     dicetak. Artinya dicetak tidak dengan tulis tangan tetapi
     melalui penerbitan atau sudah dalam bentuk print out
     cetakan. Dalam hal ini sudah semestinya pembetulannya
     dilakukan tidak dengan cara tulis tangan, dan ini tidak bisa
     diartikan bahwa Faktur Pajak tidak boleh tulis tangan.


KESIMPULAN


          Dari kronologis peraturan sebagaimana diuraikan diatas
maka ketentuan mengenai larangan Faktur Pajak dengan tulis
tangan       hanya        ditemukan         ketika         Undang-Undang          Pajak
Pertambahan Nilai pertama masih berlaku, yaitu diatur dalam
SE-44/PJ.3/1988 yang merupakan pelaksanaan dari KMK No.
1117/KMK.04/1988, dan dalam KMK No. 296/KMK.04/ 1994
ketika revisi pertama Undang-Undang Pajak Petambahan Nilai
terbit    maka        aturan       pelaksanaan             Undang-Undang          Pajak
Pertambahan Nilai tersebut yang berkaitan dengan cara
pembuatan          dan       pengisian        Faktur         Pajak     ikut     dirubah.
Perubahannya tidak lagi mencantumkan larangan Faktur Pajak
ditulis dengan tangan. Begitu juga ketika revisi Undang-Undang
Pajak Pertambahan Nilai kedua diterbitkan. Ketentuan mengenai
larangan Faktur Pajak tulis tangan juga tidak dipersyaratkan.
Larangan tulis tangan hnya diatur untuk membetulkan Faktur
Pajak yang sudah terlanjur dicetak dengan 11 atau 12 digit




Legalitas Faktur Pajak Yang Diisi Dengan Tulisan Tangan                              119
menjadi 15 digit. Namun sebagaimana dijelaskan diawal bahwa
hal ini menjadi sangat riskan untuk dilakukan.
          Di era kemajuan teknologi sudah begitu cepat maka para
pengusaha ditantang untuk terus mengikuti perkembangan
teknologi. Apalagi ini berkaitan dengan Faktur Pajak yang sekali
lagi ada dokumen yang bernilai uang. Penulisan dengan tulis
tangan meskipun tak ada aturan yang secara tegas melarang
namun itu sangat riskan dilakukan.
          Berkaitan dengan boleh tidaknya Faktur Pajak ditulis
tangan setidak-nya membutuhkan penegasan dari pihak Dirjen
Pajak. Namun penulis menyarankan kepada para pengusaha
(PKP) untuk tidak membuat Faktur Pajak dengan tulis tangan.
Kajian ini hanya sekedar pemberi wacana bahwa masih ada
lubang       pada        ketentuan         perpajakan     kita   yang   masih
membutuhkan penegasan lebih lanjut. Jika tidak maka peluang
perdebatan akan tetap terbuka.


                               DAFTAR PUSTAKA


R. Edi Winarto, Kompilasi Undang-Undang Perpajakan
www.kanwilpajakkhusus.depkeu.go.id, Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan
www.pajak.go.id, Buku Petunjuk Pengisian SPT PPN 1106
Tahun 2005




Legalitas Faktur Pajak Yang Diisi Dengan Tulisan Tangan                   120

								
To top