Partai Politik Pasca-Orde Baru by slappypappy123

VIEWS: 0 PAGES: 13

									                                                                                                                               Partai Politik
                                                                                                                            Pasca-Orde Baru
                                                  Sisipan Demos merupakan kerja sama antara Tempo dengan Perkumpulan Demos, sebuah perkumpulan di Jakarta
                                                  yang bergiat dalam pengkajian dan penelitian masalah-masalah demokrasi dan hak asasi manusia. Tahun lalu Demos
                                                  mengadakan survey terhadap 363 responden di 29 provinsi dari Aceh hingga Papua. Responden itu adalah aktivis
                                                  organisasi non-pemerintah yang bekerja dalam gerakan advokasi perburuhan, pertanahan, hak asasi manusia, dan
                                                  rekonsiliasi konflik agama. Sisipan ini disponsori oleh Uni Eropa. Adapun isi redaksional adalah tanggung jawab
                                                  perkumpulan Demos. Dalam edisi ketiga menampilkan topik Partai Politik Pasca Orde baru.




                                                                                                                                                                    ILUSTRASI: LAMBOK HUTABARAT
Partai Politik
Pasca-Orde Baru
  REFORMASI sudah berjalan lima tahun. Partai            dijalin untuk melayani kepentingan golongannya.
politik yang seharusnya menjadi tiang utama                Tak mengherankan apabila wakil partai di
dalam membangun demokrasi ternyata hanya                 lembaga legislatif tak mampu membenahi
menjadi alat politik dan alat kekuasaan semata.          partainya, karena problem begitu menumpuk.
Nyaris tak berubah dibandingkan dengan zaman             Tak ada partai dengan program yang jelas,
Orde Baru.                                               pembentukan partai acap kali dari atas ke
  Basis massa yang kuat hanyalah ilusi.                  bawah dan bukan sebaliknya.
Konstituen tak lebih dari massa mengambang                 Yang jadi korban adalah masyarakat,
yang begitu cair dan mudah lari ke mana saja             kegairahan berpolitik langsung padam. Yang
dalam pemilu. Partai pun tidak tumbuh dari               bersimaharajalela: frustrasi massal. Sebuah
kesamaan ide, tapi dari ikatan primordial yang           cermin buruk kepartaian negeri ini.
                                 TEMPO, 23 JANUARI 2005                                                                                                       59
Demokrat Mengambang
dan Iklim Anti-Politik
Kinerja partai politik memburuk. Sebagian besar aktor pro-demokrasi
absen dalam perbaikan partai.




Z
                AMAN berganti. Tapi tak ada   sasi menjadi permanen, dan akan men-           hat selama lima tahun terakhir sejak
         perubahan yang dirasakan             jauhkan masyarakat dari partisipasi            Pemilu 1999, politik kepartaian memang
         Rahyono. Warga Desa Kemusu,          politik. Antlov menggambarkan situasi          memperlihatkan gejala involusi alias ke-
         Boyolali, ini sudah lima tahun       ini dengan referensi pasca-Pemilu 1999.        munduran karena partai-partai tetap di-
         terpaksa hidup di tanah Perhu           Pada masa itu terlihat gejala terjadi-      kuasai oleh para rent-seekers. Politik ke-
         tani, akibat tanah dan sawah         nya titik balik ganda dalam politik In-        partaian lebih banyak dimonopoli oleh
         miliknya kini sudah ada di dasar     donesia, khususnya politik kepartaian.         politisi oportunistis yang berkolaborasi
Waduk Kedung Ombo. Rahyono adalah             Titik balik pertama terjadi dari suasana       dengan para elite oligarkis lama. Praktek
”tumbal” pembangunan sebuah proyek            represi ke liberalisasi politik. Ada sekitar   politik kepartaian seperti ini terus mem-
yang pernah mengundang demonstrasi            180 partai baru berdiri, meskipun hanya        perburuk citra partai politik, juga meng-
luas di kalangan masyarakat itu. Politisi     142 partai yang dapat didaftarkan, dan         halangi pengolahan aspirasi politik
dan mahasiswa pernah menjadi motor            hanya 48 yang lolos ikut bertanding da-        konstituen menjadi aspirasi otentik
protes atas pembanguan waduk tersebut.        lam pemilu. Masyarakat menikmati sua-          partai-partai.
Tapi setelah itu sepi. ”Banyak aktivis        sana euforia ini dengan memperlakukan             Dalam atmosfer seperti itu, seperti di-
mahasiswa yang dulu sering datang ke-         partai sebagai semacam outlet untuk            katakan Antlov, masyarakat cenderung
mari membela kami telah jadi anggota          keluar dari krisis.                            melihat politik dengan sikap jijik.
DPR di Jakarta. Namun nasib kami, ya,            Euforia itu hanya sekejap. Yang segera      Tumbuh anggapan bahwa konflik harus
tetap begini ini. Hidup susah, nasib tak      datang adalah kekecewaan yang meluas           diselesaikan dengan kekerasan, keputus-
jelas,” ujar Rahyono, yang sekarang           terhadap partai politik. Suasana ini me-       an harus diraih dengan memonopoli ke-
menjadi buruh kasar di Pelabuhan Tan-         nandai terjadinya titik balik kedua. Para      kuasaan, keuntungan diraup lewat cara
jung Priok bersama sejumlah rekan se-         politisi partai yang kemudian mendu-           memanipulasi koneksi, dan satu-satunya
kampungnya.                                   duki parlemen ternyata mempraktekkan           cara untuk menjalankan politik adalah
   Setelah Kedung Ombo dilupakan para         sikap politik pragmatis dan oportunis-         melalui patronase. Partai-partai, terma-
demonstran, tak ada lagi yang membela         tis demi kepentingan sempit jangka             suk para tokohnya, dan para calon pre-
orang seperti Rahyono. ”Politik itu           pendek untuk keuntungan partai mau-            sidennya, dipersepsi oleh massa dengan
barangkali baik, tapi politisinya itu yang    pun pribadi. Sangat berbeda dengan             cara pandang negatif itu.
busuk. Orang seperti kami ini cuma se-        yang mereka janjikan di masa pemilu,              Sikap negatif masyarakat terhadap
kadar jadi permainan,” ujarnya kesal.         begitu duduk di lembaga-lembaga legis-         partai politik ini, misalnya, ditunjukkan
Warga Kedung Ombo hanya diingat ke-           latif para politisi tidak lagi memper-         oleh data jajak pendapat Cesda-LP3ES
tika musim pemilu tiba. Orang-orang           hitungkan kepentingan konstituennya.           pada Juli 2003. Masyarakat yang tidak
partai berlomba mengambil hati warga          Akibat perilaku buruk ini, beberapa            percaya partai politik (49 persen) jauh lebih
yang pernah disebut Presiden Soeharto se-     tahun kemudian gairah politik masya-           banyak daripada yang mempercayainya
bagai kelompok mbalelo itu. Mereka hanya      rakat padam dan berubah menjadi frus-          (29 persen). Jajak pendapat ini juga me-
dijadikan obyek penambah jumlah suara,        trasi massal.                                  rekam satu fakta penting: masyarakat
untuk kemudian dilupakan lagi begitu             Pengamat politik Vedi R. Hadiz meli-        tidak percaya partai bisa menjadi saluran
pemilu usai.
   Rahyono dan ratusan warga Kedung           100       PARTAIDANSITUASIPOLITIK              A. Kebebasan berbicara, berserikat,
Ombo, sebagaimana juga para aktor pro-
demokrasi yang jadi responden peneli-
                                              90         I AT S O D N
                                                        DM ARE P N E                            berkumpul
tian Demos, tidak pernah merasa terikat,      80                                             B. Kebebasan membentuk partai
apalagi menjadi konstituen partai mana        70                                             C. Partai mencerminkan isu dan
pun. Mereka sadar benar bahwa ke-                                                               kepentingan vital masyarakat
giatan politik hanya memperlakukan            60                                             D. Independensi partai dari kepentingan
mereka seperti komoditas yang diper-          50                                                agama/etnis
dagangkan.                                                                                   E. Independensi partai dari politik uang
   Maka, yang terjadi adalah atmosfer         40
                                                                                                dan kelompok berpengaruh
anti-politik, fenomena yang menurut           30
Hans Antlov sangat penting untuk me-                                                         F. Kontrol anggota dan
                                              20                                                pertanggungjawaban partai
mahami situasi politik kepartaian di
Indonesia. Penulis buku The New Order         10                                             G. Pemilu yang kompetitif dan berkala
and Beyond itu memperkirakan atmos-                                                          H. Kemampuan partai membentuk dan
                                              0
fer ini akan mendorong gejala depoliti-                                                         menjalankan pemerintahan
                                                    A    B   C    D    E     F    G    H
60                                                               TEMPO, 23 JANUARI 2005
                                                                             Partai Politik
                                                                          Pasca-Orde Baru

                                                       aspirasi (64 persen). Angka itu jauh di atas
                                                       kelompok masyarakat yang masih mena-
                                                       ruh harapan pada partai (16 persen).
                                                          Setahun kemudian, jajak pendapat
                                                       oleh lembaga yang sama menegaskan
                                                       sikap negatif masyarakat terhadap
                                                       partai politik. Responden jajak pendapat
                                                       ternyata cenderung beralih mendukung
                                                       partai politik lain dibandingkan pemilu
                                                       sebelumnya. Apa alasannya? Karena
                                                       pengurus partai selalu cekcok, atau
                                                       karena pemimpin partai mementingkan
                                                       diri sendiri, atau pengurus partai meng-
                                                       abaikan kepentingan pendukung, juga
                                                       karena tujuan partai dianggap semakin
                                                       tidak jelas. Namun, yang menarik adalah
                                                       tingginya jumlah responden yang menja-
                                                       wab ”tidak tahu” mengapa mereka akan
                                                       mengalihkan dukungan kepada partai
                                                       lain (45 persen). Partai politik dinilai
                                                       negatif oleh masyarakat akibat kinerja,
                                                       fungsinya, serta sepak terjang politisinya.
                                                          Penilaian masyarakat itu sejalan
                                                       dengan kesimpulan riset Demos, dengan
                                                       responden para aktivis gerakan pro-
                                                       demokrasi. Meskipun sebagian besar
                                                       responden, sekitar 80 persen, menilai
                                                       situasi kebebasan sipil—antara lain ke-
                                                       bebasan berbicara, berserikat, dan ber-
                                                       kumpul, serta kebebasan membentuk
                                                       partai— sudah baik, umumnya respon-
                                                       den menganggap kinerja partai masih
                                                       buruk.
                                                          Indikator yang dikemukakan hampir
                                                       semua responden (95 persen) politik uang
                                                       masih dimainkan oleh partai politik.
                                                       Partai juga dianggap buruk kinerjanya
                                                       karena tidak mencerminkan aspirasi dan
                                                       kepentingan rakyat (90 persen). Mayo-
                                                       ritas responden (86 persen) menilai
                                                       kinerja partai buruk karena tidak ada
                                                       kontrol anggota dan mekanisme per-
                                                       tanggungjawaban partai. Sekitar 70
                                                       persen responden juga menilai partai
                                                       tidak bebas dari sentimen agama atau
                                                       ”penyakit” etnisitas yang lain.
                                                          Responden mengakui, partai politik
                                                       memiliki peluang yang sama dan kom-
                                                       petisi memperebutkan dukungan masya-
                                                       rakat melalui pemilu berjalan lebih adil.
                                                       Namun sebagian besar responden meli-
                         ILUSTRASI: LAMBOK HUTABARAT




                                                       hat partai politik yang ada tidak mem-
                                                       punyai cukup kapabilitas dalam mem-
                                                       bangun dan menjalankan pemerintahan.
                                                          Para responden Demos—yaitu para
                                                       aktivis gerakan dengan isu tanah, buruh,
                                                       miskin-kota, hak asasi manusia, korupsi,
                                                       politik, dan rekonsiliasi konflik—




TEMPO, 23 JANUARI 2005                                                                          61
percaya bahwa situasi masih bisa diper-
baiki dan karena itu mereka akan me-
manfaatkan peluang yang tersedia.
Hampir semua responden, misalnya,
akan memanfaatkan dan terus berusaha
memperbaiki kualitas kebebasan ber-
pendapat, berserikat, dan berkumpul.
Dalam subyek ini para responden merasa
berada dalam posisi yang ”kuat”.
Sebagian besar responden juga akan
terus memanfaatkan dan memperbaiki
kualitas pemilu, meskipun dalam subyek
ini para responden merasa posisinya
”cukup kuat”.
   Tapi memperbaiki kualitas pemilu itu
tidak selalu berarti mendirikan partai
baru. Hanya 45 persen responden yang
mengatakan akan memanfaatkan pe-
luang kebebasan membentuk partai,
artinya jumlahnya lebih kecil dari me-
reka yang tidak tertarik pada politik ke-
partaian. Hanya separuh responden yang
menyediakan diri untuk terlibat dalam
upaya memperbaiki kinerja partai politik,
sebagian dikerjakan dengan masuk partai
dan memperbaiki dari dalam, sebagian lagi
melalui pembentukan lembaga pengawas
partai. Hanya sebagian kecil responden
yang berusaha mengupayakan perbaikan
itu melalui alternatif lain, misalnya pem-
berdayaan kontrol masyarakat atau pem-
bentukan berbagai asosiasi politik non-
partai.
   Kenyataan di atas erat hubungannya
dengan data tentang konsentrasi kegiat-
an responden. Ternyata lokasi kegiatan
aktivis pro-demokrasi yang terbanyak
                                             AP PHOTO/ANDY ZAPATA




memang bukan di wilayah negara—
termasuk juga di parlemen. Di wilayah
ini hanya sebagian kecil (22 persen)
responden yang tertarik untuk terlibat.
Sebagian besar mereka lebih banyak
terlibat dalam unit-unit kegiatan swa-                              nyelenggaraan negara dan praktek re-      membangun representasi politik tan-
daya masyarakat (34 persen) dan di                                  presentasi politik. Kalaupun ada per-     dingan dengan basis konstituen riil yang
wilayah publik (31 persen). Responden                               hatian yang diberikan aktivis pro-        baru. Mereka juga bisa merasa tak punya
bahkan memperlihatkan ketidakpe-                                    demokrasi pada wilayah ini, itu hanya     keharusan mempraktekkan agenda
dulian yang serius pada upaya kontrol                               sebatas fungsi sebagai watch-dog.         politik sejati sesuai dengan kelaziman
atas sektor bisnis, hanya 21 persen yang                               Absennya sebagian besar aktor pro-     demokrasi: mengagregasikan kepen-
tertarik dengan bidang penting itu.                                 demokrasi untuk terlibat dalam peman-     tingan masyarakat di lembaga-lembaga
   Ringkasnya, para aktivis pro-demo-                               faatan dan perbaikan lembaga kepar-       representasi.
krasi lebih fokus pada upaya pember-                                taian mencerminkan sikap umum mere-          Pada akhirnya, sebagaimana terlihat
dayaan masyarakat sipil di wilayah pub-                             ka dalam memegang teguh ideologi non-     dengan sangat jelas pada kesimpulan lain
lik. Mereka kurang peduli pada penga-                               partisan. Ini sesungguhnya pandangan      riset Demos, pilihan yang diambil
ruh intervensi dunia bisnis dalam politik,                          politik yang mewarisi tradisi ”anti-      kalangan pro-demokrasi menyebabkan
serta mengabaikan politik parlementer.                              negara” peninggalan periode oposisi me-   peran mereka seperti demokrat-mengam-
Yang dipilih mayoritas responden (70                                lawan Orde Baru.                          bang: tidak punya akar ke bawah, juga
persen) adalah langkah strategis untuk                                 Namun demikian praksis politik non-    tak tersalur ke dalam lembaga politik
bergiat dalam demokrasi langsung me-                                partisan ini pada akhirnya harus meng-    resmi di tingkat negara. Sang demokrat-
lalui pemberdayaan masyarakat sipil.                                hadapi jalan buntu karena dua sebab.      mengambang tidak bisa banyak berbuat
   Pilihan ini jelas mengandung kon-                                Pertama, dengan cara ini mereka mem-      untuk mengubah suasana anti-politik
sekuensi. Dengan memilih demokrasi                                  biarkan instrumen kepartaian dikuasai     yang telanjur meluas di kalangan massa
langsung, artinya mereka menolak                                    oleh sejenis kelompok politisi yang       mengambang. Partai politik—yang
demokrasi delegatif sebagaimana di-                                 dengan mudah berkolaborasi dengan ka-     ”dijauhi” para aktivis pro-demokrasi—
praktekkan oleh partai-partai. Akibat-                              langan elite lama. Kedua, dengan hanya    ternyata juga gagal mengubah suasana
nya, mereka cenderung mengabaikan                                   berperan sebagai watch-dog, mereka        anti politik itu. Sungguh sebuah ironi.
berbagai problem akut dalam politik pe-                             tidak merasa punya keharusan untuk                                         A.E.Priyono


62                                                                                  TEMPO, 23 JANUARI 2005
                            Partai Politik
                         Pasca-Orde Baru




TEMPO, 23 JANUARI 2005                  63
                     Menjawab Korup                                                                        Menguatnya golput pada Pemilu
                                                                                                           2004 adalah indiskasi apatisme
                                                                                                           politik yang mengejutkan.

                     dengan Golput                                                                         Mengapa partai politik dicibir dan
                                                                                                           ditinggalkan konstituennya?

                                                                                                                ekpresikan kebebasan dan kedaulat-
                                                                                                                annya. Pemilu 2004 membuktikan
                                                                                                                rakyat punya rasionalitas sendiri. Rasio-
                                                                                                                nalisme rakyat, meminjam pendapat
                                                                                                                Daniel Sparringa, telah menghakimi
                                                                                                                elite yang selama ini mengecewakan
                                                                                                                rakyat.
                                                                                                                   Kedua, belum memadainya partai
                                                                                                                alternatif. Kebebasan besar untuk men-
                                                                                                                dirikan memang menciptakan peluang,
                                                                                                                namun sekaligus memunculkan ancam-
                                                                                                                an terfragmentasinya kekuatan reformis.
                                                                                                                Kondisi seperti ini di satu sisi dapat men-
                                                                                                                jadi hambatan tersendiri bagi tercipta-
                                                                                                                nya konsolidasi demokrasi. Ini disebab-
                                                                                                                kan partai-partai baru muncul ”setengah
                                                                                                                hati” dengan ragam interes primordial-
                                                                                                                nya. Ketua Umum Partai Perjuangan
                                                                                                                Rakyat (PPR), Gustaf Dupe, mengakui
TEMPO/TOMMY SATRIA




                                                                                                                sulitnya menyatukan kelompok reformis
                                                                                                                menjadi semacam partai alternatif yang
                                                                                                                kuat. Menurut dia, yang menguat justru
                                                                                                                primordialitas dan interes pribadi dari
                                                                                                                para elite baru partai ”kagetan” itu.




                     A
                                 NGGUR lama botol baru. Ung-       Di atas semua ini, golongan putih               Ketiga, harus diakui partai politik saat
                            kapan ini barangkali tepat untuk    (golput, mereka yang memilih untuk              ini mengalami malfungsi, terutama
                            menggambarkan situasi politik       tidak memilih—Red.) bertengger di               dalam kaitannya dengan fungsi repre-
                            yang stagnan dan tak mengalami      urutan pertama pada Pemilu 2004. Jum-           sentasi. Inilah barangkali potret kepar-
                            perkembangan baru ke arah ke-       lah mereka diperkirakan mencapai                taian yang sering dikritik pengamat
                     majuan demokrasi. Bila dilihat sepintas,   34.509.246 suara (23,34 persen) pada            politik Riswanda Imawan: partai politik
                     tampak bahwa partai pemenang Pemilu        pemilu legislatif. Pada pemilihan presi-        tak mampu mengagregasikan kepenting-
                     1999 masih menempati papan atas dalam      den putaran pertama, angka golput               an konstituennya. Tak mengherankan
                     perolehan suara Pemilu 2004. Namun,        bahkan melonjak ke 48.307.455 suara             jika kemudian golput menjadi pilihan.
                     jika disimak lebih teliti, lima besar      (31,05 persen)—diperkirakan membeng-               Dalam penelitian yang dilakukan De-
                     pemilu 1999 itu jelas mengalami penu-      kak menjadi 34-40 persen pada pemilih-          mos, sebagian besar informan menegas-
                     runan alias gagal memelihara keper-        an presiden putaran kedua.                      kan bahwa aspirasi dan kepentingan
                     cayaan rakyat. Indikasi kegagalan itu         Fenomena ini setidaknya menjelaskan          masyarakat tak cukup terwakili oleh
                     antara lain dapat disimak dalam perban-    tiga hal. Pertama, mulai mencuatnya ra-         lembaga perwakilan yang ada (parlemen,
                     dingan perolehan suara pada Pemilu         sionalitas pemilih. Dengan pemilu yang          partai). Karena itu, dalam Regional
                     1999 dan 2004 (Tabel 1)                    berjalan relatif aman, damai, dan               Assessment Council (RAC) yang dise-
                        PDIP sebagai partai berkuasa semula     demokratis, rakyat lebih leluasa meng-          lenggarakan Demos—dengan melibat-
                     memperoleh 35.689.073 suara (33,74 per-
                     sen), lalu anjlok ke peringkat kedua de-    .     n
                                                                P r a d a eo e a u r
                                                                1eb n i g nP r l h nS aa
                     ngan perolehan suara 21.026.629 (18,53
                     persen). Meskipun perolehan suara
                                                                PEMILU 1999                   PEMILU 2004                         ... a u i k i
                                                                                                                                 h r sda u
                     Golkar mengalami sedikit kenaikan dan
                                                                Partai Suara (%)               Partai Suara (%)
                                                                                                                                        i ii
                                                                                                                                at pl ka t
                                                                                                                               p r aot s a
                                                                                                                                     n na a i
                                                                                                                                      m
                                                                                                                                     ii eg l m
                     menjadi nomor satu pada Pemilu 2004,       PDIP     35.689.073 (33,74)   Golkar     24.480757 (21,58)
                     Golkar juga sama-sama mengalami pe-        Golkar   23.741.758 (22,44)   PDIP       21.026.629 (18,53)
                     nurunan persentase suara dari 22,44
                     persen (1999) menjadi 21,58 persen         PKB      13.336.982 (12,61)   PKB        11.989.564 (10,57)                a f ns
                                                                                                                                         m l u g,i
                     (2004). PKB dan PPP mengalami nasib
                     serupa. Sementara PAN lebih tragis lagi:
                                                                PPP      11.329.905 (10,71)   PPP        9.248.764 (9,15)
                                                                                                                                      u
                                                                                                                                   e aa a
                                                                                                                                 trt m d l m a
                                                                                                                                 aan aeg n
                                                                                                                                    i
                                                                                                                               k t ny dna
                                                                PAN      7.528.956 (7,12)     Demokrat   8.455.225 (7,45)
                     terpental dari urutan lima besar disodok
                                                                                              PKS        8.325.020 (7,34)
                                                                                                                               u g i er s n a
                                                                                                                              f n sr p e e t s.i
                     dua pendatang baru Partai Demokrat
                     dan PKS.                                                                 PAN        7.303.324 (6,44)

                64                                                                 TEMPO, 23 JANUARI 2005
                                                                                                                                      Partai Politik
                                                                                                                                   Pasca-Orde Baru
TEMPO/ARIE BASUKI




                kan aktor demokrasi lokal—muncul                     menunjukkan kualitas keterwakilan par-     nya. Karena itu, masalah keterwakilan
                rekomendasi perlunya dibentuk partai                 tai politik kita patut dipertanyakan.      bukan hanya tak memadai tapi juga
                lokal. Tuntutan pembentukan partai                   Buruknya kualitas keterwakilan (less       benar-benar terlantarkan.
                lokal itu setidaknya muncul dari peserta             representative) ini merupakan salah satu      Padahal partai politik seharusnya
                Sumatera Barat, seluruh Kalimantan,                  temuan penting riset Demos (Tabel 2).      mengakomodasi aspirasi dan kepenting-
                Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa                  Dari tujuh aspek keterwakilan yang       an konstituennya. Namun yang terjadi
                Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan                    menjadi parameter kualitas hak dan         saat ini justru sebaliknya. Konstituen
                Papua.                                               institusi demokrasi itu, hanya pada as-    partai ”dipaksa” mengikuti kemauan
                   Menguatnya tuntutan pembentukan                   pek kedua yang kualitasnya baik.           elite partai. Koalisi elite yang kini
                partai lokal mengindikasikan ketidak-                Sedangkan keenam aspek keterwakilan        banyak digelar merupakan contoh intrik
                puasan rakyat terhadap partai politik                lainnya menunjukkan kualitas amat          politik yang membingungkan rakyat.
                yang ada. Sementara itu, menurunnya                  buruk. Perkembangan setelah 1999           Ketika Partai Kebangkitan Bangsa
                tingkat partisipasi pemilih (registered              secara umum menunjukkan kualitas ke-       (PKB) berkoalisi dengan Golkar untuk
                voters turnout) yang ditandai mening-                terwakilan cenderung memburuk atau         memenangkan duet Wiranto-Wahid,
                katnya angka golput di banyak tempat                 sama saja dari perkembangan sebelum-       misalnya, jajaran PKB sibuk memobili-
                                                                                                                sasi massa PKB (dan juga massa NU
                K a i s a a n t sH I e o r s
                 .   t            t )
                2 u l a H kd nI s i u i( /D m k a i                                                             lainnya) untuk beralih haluan.
                                                                                                                   Namun dalam pemilihan presiden
                    Representasi dan                                     Kualitas H/I        Kualitas H/I       putaran kedua, elite PKB memobilisasi
                    Akuntabilitas Partai                                 Demokrasi (%)       Setelah 1999 (%)   nahdliyin untuk mendukung calon lain.
                                                                         Baik   Buruk      [+]     [-]    [=]   Rakyat sebagai konstituen politik di-
                                                                                                                ombang-ambingkan, dipingpong oleh
                Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan jujur serta        39,9    60,1      49,7   13,4 36,9
                mekanisme pemilihan yang transparan                                                             para elitenya sendiri. Inilah logika ter-
                                                                                                                balik elite politik kita! Para elite itu se-
                Kebebasan membentuk partai, merekrut anggota             78,2    21,8      73,6   7,4    19,0   mestinya mengikuti keinginan rakyat
                dan mengkampanyekan calon-calon untuk menduduki                                                 sebagai konstituennya, bukan malah
                kekuasaan pemerintah                                                                            sebaliknya.
                Sikap partai terhadap isu dan kepentingan                9,9     90,1      12,5   31,0 56,5        Pemilu 2004 agaknya memberikan
                vital dalam masyarakat                                                                          pelajaran berharga bagi politisi kita:
                                                                                                                sebagai wakil rakyat mereka harus
                Indepedensi partai dari kepentingan etnis dan agama      30,6    69,4      24,3   24,9 50,8     mengutamakan kepentingan rakyat.
                Indepedensi partai dari politik uang dan kekuasaan       4,7     95,3      6,1    53,9 40,1     Turunnya tingkat partisipasi pemilih
                                                                                                                (registered voters turnout) pada Pemilu
                Kapasitas kontrol anggota partai dan akuntabilitas       13,8    86,2      17,4   26,8 55,8     2004 membuktikan, ketika kepentingan
                partai kepada konstituennya
                                                                                                                dan aspirasi rakyat dikorup, rakyat akan
                Kemampuan partai membentuk dan menjalankan               8,3     91,7      13,1   42,8 44,2     menjawabnya dengan golput.
                pemerintahan                                                                                                                        a .
                                                                                                                                                  o i M s at
                                                                                                                                                 S f n Ag r


                                                                     TEMPO, 23 JANUARI 2005                                                              65
Partai Kagetan
Partai di Indonesia mirip jamur di musim hujan dan perkembangbiakan amuba.
Partai di Indonesia lebih sebagai sekadar alat untuk mencapai kepentingan kelompok semata.




B
            UKAN hanya amuba yang ber-         menjadi dua: Partai Demokrat Kasih                                 berjuang memajukan kepentingan rakyat
        kembang biak dengan cara mem-          Bangsa Indonesia (PDKB) dan Partai                                 secara umum, tapi hanya sekadar alat
        belah diri. Partai-partai politik di   Pewarta Damai Kasih Bangsa (PPDKB).                                untuk mencapai kepentingan kelompok se-
        Indonesia ternyata juga menem-         Sementara partai-partai kecil yang pada                            mata. Bahkan dapat dikatakan kecen-
        puh cara serupa.                       Pemilu 1999 tidak berhasil meraih du-                              derungan ini mengarah pada proses peng-
  Tahun 1999 merupakan era baru bagi           kungan rakyat sibuk berkoalisi dan                                 hancuran rakyat sebagai komunitas yang
dunia politik di Indonesia. Pemilihan          menggabungkan diri untuk ikut mera-                                utuh dalam entitas suatu negara karena
umum untuk kursi legislatif kembali di-        maikan pesta demokrasi. Mereka kem-                                masih sulitnya menyatukan basis massa
ikuti oleh banyak partai politik, yang         bali menawarkan janji dan harapan ke-                              dalam sebuah agenda bersama.
sebelumnya hanya diikuti oleh tiga             pada rakyat sebagai sarana untuk me-                                 Hal yang patut disayangkan juga
partai politik. Munculnya berbagai             narik simpati dan merebut kursi kekuasa-                           bahwa euforia politik yang terjadi tidak
partai baru memang dijamin oleh hu-            an. Tidak dapat dihindari jika muncul ke-                          disertai dengan tersedianya politisi yang
kum: UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang             curigaan dari rakyat bahwa partai-partai                           memadai. Hal ini terlihat betapa partai-
partai politik produk pemerintahan             politik tersebut merupakan ”tangan-                                partai politik tersebut masih tetap men-
Habibie yang menggantikan UU partai            tangan gurita” dari kekuasaan lama yang                            jadi sarana perebutan kekuasaan semata
politik buatan pemerintah Orde Baru.           ingin merebut kembali kekuasaan melalui                            dibandingkan dengan memperjuangkan
  Fenomena yang sama muncul kembali            cara-cara yang ”demokratis”.                                       kepentingan vital masyarakat. Hal ini di-
pada Pemilu 2004. Perdebatan kembali              Munculnya partai-partai itu memang                              tunjukkan dalam hasil penelitian ter-
muncul di gedung parlemen membicara-           tidak terlepas dari semakin terbukanya                             hadap para aktor pro-demokrasi yang
kan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang             keran kebebasan sejak tergulingnya
Pemilu yang baru untuk menggantikan            rejim Orde Baru. Hal ini juga dipertegas
UU Nomor 2 Tahun 1999 yang dianggap            dengan hasil temuan penelitian Demos
terlalu longgar dan sebagai upaya sim-         tentang Masalah-masalah dan Pilihan-
plifikasi partai politik yang ada. Meski-      pilihan Demokratisasi di Indonesia
pun begitu bermacam-macam partai               (Demos, 2003). Salah satunya adalah
dengan segala ideologinya kembali              adanya peningkatan kebebasan untuk
nongol. Ada yang baru, tetapi ada juga         berkumpul, berserikat dan mengeluar-
peserta lama yang hadir dengan wajah           kan pendapat sejak 1999 (78,9 persen) di-
baru. Pada Pemilu 2004, partai yang ter-       akui oleh para aktivis prodemokrasi
catat di Departemen Kehakiman dan              cukup memberikan peluang bagi para
HAM berjumlah 112, tapi yang berhak            aktor, khususnya politisi, untuk kembali
jadi peserta pemilu hanya 50 partai.           memasuki arena politik.
  Dunia partai kita adalah dunia daur             Bagaimanapun, tumbuh dan matinya
ulang. Di antara 50 partai itu, banyak         partai politik yang sedemikian cepat
yang mempunyai ”kemiripan” dengan              merupakan refleksi dari kondisi masya-
partai yang dalam Pemilu 1999 tidak            rakat yang tak dapat dilepaskan dari
lolos electoral threshold. Sebut saja          perubahan sosial-politik yang berlang-
Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)            sung terus-menerus. Ukuran perubahan
pimpinan Jenderal (Purn) Edi Sudrajat          terlihat antara lain pada kecenderungan
yang menjelma menjadi Partai Keadilan          pemilih untuk berubah-ubah pilihan
dan Persatuan Indonesia. Juga Partai           (volatilitas). Tingginya volatilitas ini se-
Kristen nasional Demokrat Indonesia            bagai implikasi dari banyaknya partai
(Krisna) dengan partai Kristen Nasional        politik yang berlaga yang menawarkan
Demokrat Indonesia (Krisna Dei), Partai        ide-ide—dari yang general hingga yang
Nahdlatul Ummah dengan Partai Nah-             spesifik—terkait dengan sentimen etnis
dlatul Ummat. Partai Persatuan Pemba-          dan agama. Bahkan para aktor prode-
ngunan beranakkan Partai Bintang Re-           mokrasi menegaskan bahwa kuatnya
formasi. PDI barangkali memegang re-           kecenderungan partai terhadap kepen-
kor tertinggi dalam beranak-pinak: ada         tingan etnis dan agama masih sangat
PDIP, Partai Nasional Banteng Kemer-           tinggi (69,4 persen). Apalagi isu primor-
dekaan (PNBK), Partai Nasional Indo-           dial merupakan peluang yang cukup leb-
nesia Marhaenisme Partai Pelopor, dan          ar untuk menarik massa di kalangan ma-
ada PDIP Rakyat (tidak lolos verifikasi        syarakat Indonesia yang masih ke-
                                                                                              TEMPO/ARIE BASUKI




Pemilu 2004).                                  bingungan dengan identitas diri mereka.
  Kita juga dapat melihat metamorfosis            Hal ini makin menunjukkan bahwa
Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)           partai politik bukan merupakan alat untuk

66                                                               TEMPO, 23 JANUARI 2005
                                                                                                               Partai Politik
                                                                                                            Pasca-Orde Baru

menilai bahwa partai politik dalam me-      di tingkat pusat sebagai karakter kebijakan   kesadaran kritis tentang hukum dan
refleksikan kepentingan dan isu vital di    dalam berpolitik (50 persen). Apalagi         politik (50 persen).
kalangan masyarakat sangatlah buruk         dalam memasyarakatkan ide dan program            Setelah pemilu usai, yang kemudian
(90,1 persen). Hal ini juga menunjukkan     partai para politisi cenderung bersifat       muncul dalam benak setiap rakyat Indo-
betapa kurangnya pengetahuan dan            konseptual dan elitis tanpa menyentuh         nesia adalah apa yang akan mereka laku-
pemahaman yang benar tentang politik        pokok persoalan yang dihadapi oleh            kan kemudian berdasarkan janji dan
oleh para politisi. Dengan demikian         masyarakat jelata.                            harapan indah yang telah mereka sebarkan
tidaklah mengherankan jika dalam               Strategi yang digunakan para politisi      kepada rakyat. Meskipun diakui ada
waktu relatif singkat banyak politisi       prodemokrasi umumnya melalui ga-              parpol yang dianggap baik, mayoritas
yang berpindah partai politik jika dirasa   bungan penggalangan masyarakat sipil          parpol memiliki penyakit lima tahunan.
partai yang semula didukung kurang          dengan sistem politik (45,9 persen). Cara     Mereka hanya aktif menjelang pemilu dan
mengakomodasi kepentingan mereka.           yang ditempuh misalnya dengan me-             setelah itu enggan untuk kembali kepada
   Temuan tersebut juga mengindikasi-       lakukan perubahan politik melalui             konstituennya di daerah.
kan bahwa partai politik dibentuk tanpa     Pemilu, partai, parlemen dan mekanisme           Parpol memandang bahwa rakyat ma-
basis massa yang kuat. Para politisi        formal lainnya (50 persen). Juga, dengan      sih dapat dibodohi, dimanfaatkan tanpa
cenderung membentuk partai berdasar-        merumuskan strategi hukum dan politik         merasa harus bertanggung jawab. Argu-
kan basis ideologis semata tanpa mem-       serta membangun dan meningkatkan              men ini ditegaskan dengan penilaian
perhitungkan basis sosiologisnya, yaitu                                                   para aktor pro-demokrasi bahwa ang-

                                            . .a y ke u l n p l k
                                            b. n a p t a a go i it
dukungan massa, dukungan networking                                                       gota (rakyat) sebagai konstituen partai
yang mampu menopang program jangka                                                        tidak mempunyai kemampuan untuk
panjang, soal kepemimpinan yang kuat,
dan yang tidak kalah pentingnya adalah                i
                                                   a gn a gu a g
                                                 y nlt npk n                              mengontrol dan menuntut pertanggung-
                                                                                          jawaban dari wakil mereka yang terpilih
dukungan dana yang cukup bagi ke-
sinambungan partai. Dengan demikian,
                                                             i
                                               et rnt na t aot
                                            b r au g a p e k pl k ii                      (86,2 persen). Karena akses terhadap
                                                                                          wakil rakyat yang terpilih sangat lemah
muncul kesan ada jarak yang lebar anta-           aaa a g ee a
                                                 d n p y nmrk                             (88,1 persen). Sementara itu, elite partai
ra partai dan konstituennya.
   Jarak tersebut terentang kian lebar           a u ata lb d r
                                                l kk n d kehai
                                                        i      i                          sudah terjebak dalam pragmatisme ke-
                                                                                          kuasaan dan cenderung mengabaikan
manakala para politisi menggunakan
kepentingan-kepentingan umum, luas dan               s t
                                               r g a i eo i ke a a
                                            pam tm pl i s m t .                           komitmen etis sebagai wakil rakyat. Me-
                                                                                          reka tidak lebih menjadi petugas parpol
                                                                                          yang bersemangat untuk merebut dan
                                                                                          mempertahankan kekuasaan.
                                                                                             Apa pun bentuknya, partai politik pada
                                                                                          hakikatnya adalah alat untuk menyusun
                                                                                          pendapat umum secara teratur dan sarana
                                                                                          pembelajaran rakyat untuk bertanggung
                                                                                          jawab sebagai pemangku negara. Namun,
                                                                                          hingga saat ini kita masih menemukan
                                                                                          bahwa partai politik masih menjadi sarana
                                                                                          untuk meraup kekuasaan dengan jalan
                                                                                          yang ”demokratis”. Akibatnya, tidaklah
                                                                                          mengherankan jika banyak petualang
                                                                                          politik yang lintang pukang bertarung
                                                                                          tanpa etika politik dan apa yang mereka
                                                                                          lakukan tidak lebih dari pragmatisme
                                                                                          politik semata.
                                                                                             Dengan demikian anarki politik akan
                                                                                          terus terulang, korupsi tidak dapat
                                                                                          disembuhkan dan hukum menjadi per-
                                                                                          mainan konyol para penguasa semata.
                                                                                          Akhirnya, kembali rakyat yang menang-
                                                                                          gung beban berkepanjangan. Barangkali
                                                                                          sudah saatnya partai mengubah para-
                                                                                          digma dari sekadar membangun jalan
                                                                                          menjadi peserta pemilu dan merebut ke-
                                                                                          kuasaan menjadi membangun jalan
                                                                                          untuk memperjuangkan kepentingan
                                                                                          rakyat. Salah satu solusinya adalah
                                                                                          dengan menyatukan visi bersama yang
                                                                                          dilandasi dengan rasionalitas dan jiwa
                                                                                          besar. Artinya, mereka harus secara
                                                                                          sadar menyentuh rakyat secara berkesi-
                                                                                          nambungan, sehingga fungsi parpol
                                                                                          sebagai agregator, artikulator, dan
                                                                                          sarana pengendali konflik dapat berjalan
                                                                                          dalam kehidupan sehari-hari.
                                                                                                                          eb r b w t
                                                                                                                             e
                                                                                                                         D b i Pa a a i


                                            TEMPO, 23 JANUARI 2005                                                                 67
                       1001 Alasan Pilih PKS
                       Keberadaan massa yang solid dan jaringan yang luas memungkinkannya berubah menjadi partai.
                       Kini PKS dikenal sebagai partai dengan komitmen membentuk pemerintahan yang bersih.

                                                                                                               gota partai yang tampil sederhana, ber-
                                                                                                               sih, dan paling sulit menerima uang suap.
                                                                                                               Untuk aksi massa, PKS juga yang sering
                                                                                                               lebih konkret ”turun lapangan” lewat
                                                                                                               berbagai kegiatan sosial. Maka tak
                                                                                                               mengherankan jika partai ini menjadi
                                                                                                               salah satu rujukan bagaimana selayak-
                                                                                                               nya sebuah partai baru mengkonso-
                                                                                                               lidasikan diri.
                                                                                                                  PKS juga mempunyai karakteristik
                                                                                                               tersendiri yang membuatnya mampu
                                                                                                               menjadi salah satu referensi bagi studi
                                                                                                               tentang partai politik di Indonesia.
                                                                                                               Kehadirannya menjadi topik yang
                                                                                                               senantiasa hangat dibicarakan, baik
                                                                                                               dalam mailing list maupun ajang disku-
                                                                                                               si lainnya.
                                                                                                                  Sebagai partai baru, PKS menjadi ber-
                                                                                                               beda dengan partai politik lain yang
                                                                                                               lebih sering mengandalkan warisan
                                                                                                               konstituen partai lama yang tergerus
                                                                                                               pada masa pemerintahan Orde Baru
TEMPO/USMAN ISKANDAR




                                                                                                               sebagai basis massa. Ia juga tidak ber-
                                                                                                               afiliasi pada organisasi massa atau
                                                                                                               agama yang sebelumnya telah mengakar
                                                                                                               kuat di Indonesia.
                                                                                                                  Pendirian partai yang terbentuk dari
                       r s n K T f l e b n b r a a i y t uw h a S s B m a g u h y n .
                          d       t
                       Pe i e P S i a u S m ii g es m H a a N r a i d n u i o a b n Y d o o o
                                            r          d          d       l                                    kalangan muslim terpelajar ini berawal
                                                                                                               dari sebuah keputusan yang diambil ber-




                       D
                                     ALAM kampanye ia dikalahkan      Pemilu legislatif 2004 tak pelak telah   dasarkan survei yang dilakukan ter-
                                oleh si Moncong Putih yang me-     melahirkan berbagai kejutan. Selain         hadap para aktivis gerakan kampus,
                                ”metal”-kan Jakarta. Ia juga       munculnya Partai Demokrat, yang ke-         baik yang berada di Indonesia maupun
                                masih kalah ”angker” dengan si     mudian mengusung Susilo Bambang Yu-         di luar negeri. Aktivis gerakan dakwah
                                Beringin yang menguningkan Ibu     dhoyono (SBY) sebagai calon presiden,       kampus sendiri merupakan kelompok
                       Kota. Bahkan masih kalah dengan Partai      kehadiran PKS juga menjadi buah bibir.      aktivis masjid kampus yang mulai marak
                       Matahari yang membirukan kota. Itulah       Dengan selisih tipis di bawah Partai        pada era 1980 dan rutin mengadakan ha-
                       Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang       Demokrat, PKS bahkan berhasil meng-         lakah (pertemuan) untuk mendiskusikan
                       terpaksa menambahkan kata ”sejah-           alahkan perolehan suara Partai Amanat       berbagai masalah keagamaan.
                       tera” karena Partai Keadilan dinyatakan     Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bin-
                       tak lolos threshold akibat perolehan sua-
                       ranya dalam Pemilu 1999 terlalu kecil.
                                                                   tang (PBB). Di tingkat provinsi, PKS
                                                                   mampu menjadi ”kuda hitam” dengan                    p
                                                                                                                  e aa r a r ,b
                                                                                                                 S b g iat i au
                       Tapi, siapa nyana, dalam pemilu legis-
                       latif 2004 PKS menang telak di Jakarta.
                                                                   posisi nomor satu di DKI Jakarta.
                                                                      Keberhasilan PKS tentu bukan berkah        K m na i eb d
                                                                                                                P S e j db r e a
                          Bila saja sempat menengok situs PKS,
                       kita akan menemukan banner menarik
                                                                   tiba-tiba, satu hal yang kemudian mem-
                                                                   bedakannya dengan Partai Demokrat,                       p ii i
                                                                                                                e g nat i l k a
                                                                                                               d na p r ao t l n
                       bertulisan ”1001 Alasan Memilih PKS”.
                       Di sini tercantum deretan panjang ke-
                                                                   yang lebih mengandalkan figur SBY un-
                                                                   tuk menggalang simpati massa. Hampir
                                                                                                                           h n
                                                                                                                     a g e i ei
                                                                                                                   y nl b s r g
                       san dan pesan yang dikirim para tamu
                       yang berkunjung. Juga harapan dan san-
                                                                   dapat dipastikan partai ini tak punya
                                                                   figur andalan yang dapat dijadikan ikon
                                                                                                                 eg nak n ai n
                                                                                                                mnad l aw ra    s
                       jungan. Partai yang merupakan meta-
                       morfosis Partai Keadilan ini memang
                                                                   menarik simpati massa. Inilah kiranya
                                                                   unikum partai yang juga memprokla-
                                                                                                                      i
                                                                                                                  o s tep r aa a
                                                                                                                knt unat l m  i
                       menarik perhatian dalam pemilu legis-       masikan diri sebagai partai dakwah ini.      a g egrsaa aa
                                                                                                               y ntreup d m s
                                                                                                               e en a a Od B r
                                                                                                                    i
                                                                                                               p m r t h n r e au
                       latif 2004. Perolehan suara yang diraih-       Kerja keras mereka dapat dilihat lewat
                                                                                                                                                           TEMPO/ARIE BASUKI




                       nya berhasil menempatkan PKS di posisi      upaya-upaya sosialisasi partai yang dila-

                                                                                                                  e a a s as .
                                                                                                                        b s
                                                                                                                 s b g i ai m sa
                       enam besar, dan merebut sekitar 45 kursi    kukan para anggotanya. Di tingkat par-
                       di parlemen.                                lemen, publik mengenal citra para ang-

                  68                                                                TEMPO, 23 JANUARI 2005
                                                                                                           Partai Politik
                                                                                                        Pasca-Orde Baru

   Munculnya kelompok-kelompok ini         dian dijadikan pola bagi perekrutan ang-   yang mereka lakukan.
setidaknya dipicu dua hal. Pertama,        gota baru. Sistem itu dikenal dengan          Keberadaan massa yang solid dan
munculnya kelompok anak muda yang          sebutan usrah, yang kemudian dimaknai      jaringan yang terus meluas sampai ke
memiliki semangat tinggi dalam mem-        sebagai kumpulan orang-orang yang ter-     luar negeri—terutama untuk para maha-
pelajari dan mengamalkan Islam. Mere-      ikat oleh kepentingan bersama yang         siswa Indonesia yang tengah melakukan
ka juga muncul sebagai respons dari        bekerja mendidik (men-tarbiyah) dan        studi di Timur Tengah—semakin meng-
tekanan politik yang dilakukan pada        mempersiapkan kekuatan untuk Islam.        kristal ketika kondisi politik di Indonesia
masa pemerintahan Orde Baru. Kedua,           Ada beragam agenda para aktivis         memungkinkan untuk mendirikan partai
adanya ruang publik yang relatif lapang    gerakan yang kemudian dikenal sebagai      baru. Partai Keadilan menjadi partai
di masjid atau musala kampus, tempat       gerakan tarbiyah ini. Mendirikan lem-      baru yang diperhitungkan, karena meski
idealisme kaum muda Islam ini meng-        baga bimbingan belajar ”Nurul Fikri”,      tak lolos electoral threshold namun
alami persemaian dan pengecambahan         menerbitkan buku-buku Islam dan ma-        mampu masuk dalam tujuh besar dan
secara cepat. Dalam skala global, ke-      jalah Sabili, menyosialkan nasyid seba-    berhasil mendudukkan tujuh kadernya
munculan kelompok-kelompok ini juga        gai musik alternatif, dan sebagainya.      di parlemen.
dipengaruhi oleh keberhasilan Revolusi     Yang terpenting dari semua itu adalah         Sadar akan kesan eksklusif yang me-
Iran dan berkembangnya jamaah Ikhwa-       mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa         reka terima dan sempat menjadi kekha-
nul Muslimin di Mesir.                     Muslim Indonesia (KAMMI), embrio bagi      watiran sebagian orang, PKS semakin
   Dimulai dengan munculnya Latihan        kelahiran Partai Keadilan.                 menunjukkan diri bagaimana seharus-
Mujahid Dakwah (LMD) yang berpusat            KAMMI merupakan forum yang dibi-        nya partai bekerja sebagai mesin politik.
di Masjid Salman ITB, kegiatan ini terus   dani lembaga dakwah kampus (LDK) di        Pengorganisasian diri di tingkat internal
berkembang menjadi jaringan ke kam-        seluruh Indonesia. KAMMI kemudian          terus ditingkatkan sehingga mereka
pus-kampus lain di Indonesia. LMD          menjadi organisasi mahasiswa yang          mampu mengklaim telah memiliki 300
Salman ITB, yang kelahirannya dibidani     diperhitungkan dalam peranannya            ribu kader. Gerakan dakwah yang kemu-
Imaduddin Abdul Rahim, juga mengem-        menduduki jabatan formal dan strategis     dian diusung partai ini juga tidak secara
bangkan sistem kaderisasi yang kemu-       di tingkat kemahasiswaan kampus ter-       eksplisit membawa simbol-simbol aga-
                                           kemuka di Indonesia. Keberadaan me-        ma.
 a p n eK s a k ma y P m 2 0 .
                        l
K ma y P S a t a p n ee i u 0 4            reka juga diperhitungkan lewat aksi                                                ’
                                                                                                                          y fau
                                                                                                                          S aatn




                                           TEMPO, 23 JANUARI 2005                                                             69
Belajar dari Batman
Pemilu yang bebas dan rahasia tidak serta-merta membuahkan para wakil rakyat yang
akuntabel dan mencerminkan kepentingan orang ramai. Partai belum memperjuangkan
kepentingan rakyat pemilih. Ironi demokrasi instan?



I
       NI kisah tentang Batman. Hanya,       an politik. Untuk mencapai perubahan            terlibat dalam ratusan desa dan mereka
     memang, bukan cerita heroik si ma-      itu, diperlukan partisipasi efektif dari        menargetkan pada 2006 mencapai 4.200
     nusia kelelawar sebagaimana yang        masyarakat. Konsorsium ini memilih              desa atau 10 persen dari jumlah seluruh
     ada di komik, Batman (Barangay Ad-      memperkuat partisipasi efektif rakyat           desa. Untuk usaha ini dibuka pula kerja
     ministration Training Manual Pro-       dalam tata pemerintahan lokal sebagai           sama dengan para politisi yang memiliki
ject) yang satu ini merupakan sebuah         pilihan konsentrasi kerja mereka. Pada          komitmen terhadap demokrasi atau
lembaga yang dibentuk oleh tujuh orga-       unit terendah dalam tata pemerintahan           sebut saja aktor-aktor demokrasi di pe-
nisasi non-pemerintah yang berbasis di       Filipina inilah penduduk desa maupun            merintahan.
Manila, Filipina, pada 1997, dan diniat-     berbagai komunitas miskin perkotaan                Dengan berbagai program pening-
kan sebagai proyek pembangunan de-           berada. Lebih dari itu, pada umumnya            katan kapasitas aktor-aktor demokrasi
mokrasi berkualitas.                         jumlah warga desa relatif kecil sehingga        lokal, setidaknya Batman telah berhasil
   Ada beberapa soal, mengapa lembaga        membuka ruang lebih besar bagi kontrol          meningkatkan tingkat kesadaran politik
ini mendesak untuk dibangun. Dari hasil      atau partisipasi langsung warga.                masyarakat desa, membentuk institusi
pengamatan konsursium organisasi non-           Sumbangan konsorsium yang terga-             demokratis melalui hukum, mobilisasi
pemerintah pendiri lembaga ini setidak-      bung dalam Batman ini berhasil meng-            sosial yang terstruktur, dan mempenga-
nya menyimpulkan, pemilihan umum             ubah kekuatan yang tadinya berbasis             ruhi anggaran dan kebijakan. Tantangan
(pemilu) yang bebas dan rahasia serta        massa menjadi kekuatan berbasis suara.          lain yang tidak kalah penting bagi lem-
pers yang bebas disadari bukan jaminan       Dalam setiap pemilihan, misalnya, Bat-          baga ini adalah perjuangan mengubah
bagi adanya perwakilan yang murni.           man berupaya membantu para pemim-               budaya patronase. Dari pengalaman
Jika partisipasi mengikuti pemilu adalah     pin lokal untuk memenangkan pemilih-            yang ada, untuk mengubah paradigma
ukurannya, timbangan itu hanya sang-         an di tingkat desa. Caranya dengan              ini butuh adanya organisasi rakyat yang
gup menimbang kuantitas tapi tidak           melatih ribuan orang untuk berpartisi-          baik, akses informasi yang cukup, dan
kualitas demokrasi. Karena itu, demo-        pasi dalam Pemilu. Kali pertama dilaku-         terpenuhinya kebutuhan kehidupan.
krasi formal yang bersifat instan (kuanti-   kan pada 1997 dan ternyata usaha ini            Tanpa komitmen pada prinsip untuk ber-
tatif) saja tidaklah cukup benar. Sebab,     membuahkan hasil ketika sejumlah be-            tindak di tingkat lokal dan kontekstual,
jika hanya mengandalkan semata-mata          sar orang yang dilatih menang dalam pe-         usaha ini kiranya akan tidak akan se-
pada demokrasi formal, bisa saja sistem      milihan. Pada 2001 anggotanya sudah             berhasil yang dicapai.
politik didominasi oleh kekuasaan uang                                                          Konteks serupa juga terjadi di Indo-
dan pemilihan umum dikotori oleh             Hak dan Institusi Demokrasi        Baik Buruk   nesia. Undang-Undang Pemerintahan
politik uang.                                                                                Daerah No. 22/1999 telah mendorong
                                             Pemilihan Umum yang bebas          46%   54%
   Bukankah pemilu itu merupakan res-        dan rahasia                                     desentralisasi kekuasaan pada peme-
pons masyarakat sipil, agar dapat meng-                                                      rintahan daerah dan menjamin partisi-
ikuti pemilihan pemerintahan desa—           Kebebasan membentuk partai,        77%   33%    pasi warga dalam pengelolaan tata pe-
termasuk mereka yang ikut melawan            merekrut anggota dan                            merintahan. Sejak 1999, sekalipun hak
rezim Marcos. Apalagi hal itu telah me-      mengkampanyekan calon                           dan institusi demokrasi yang berhu-
miliki dasar hukum yang tertuang dalam       untuk duduk pada kekuasaan                      bungan dengan kebebasan sipil terbang-
                                             pemerintah
Undang-Undang Pemerintah Lokal                                                               un dan mengalami perbaikan, kontrol
1991. Undang-undang tersebut bukan           Politik uang partai                 5%   95%    rakyat terhadap kekuasaan sebagai
saja mengalihkan sumber daya pada                                                            prinsip dasar demokrasi tak mengalami
                                             Sikap partai terhadap isu dan      10%   90%
pemerintahan daerah tapi juga mengatur       kepentingan vital masyarakat                    perbaikan. Agaknya kita perlu belajar
mekanisme bagi partisipasi warga dalam                                                       dari pengalaman itu, baik keberhasilan
tata pemerintahan.                           Independensi partai dari politik    5%   95%    maupun kegagalannya, dalam memaju-
   Sebagaimana diungkapkan oleh Rosa-        uang dan kelompok                               kan demokrasi.
lyn Ramos, salah satu aktivis Batman,        kepentingan yang kuat                              Posisi hak dan institusi demokrasi
mekanisme ini untuk menciptakan ru-          Kapasitas kontrol anggota dan      10%   90%    yang berhubungan dengan persoalan
ang dan tantangan baru. ”Ruang yang          simpatisan terhadap partainya                   perwakilan sangat penting dalam meng-
dibutuhkan guna makin terlibat dan ter-                                                      hadirkan kedaulatan rakyat. Hal ini
wakilinya kepentingan masyarakat lokal       Desentralisasi pemerintahan        36%   74%    karena untuk menjamin rakyat dapat
atas berbagai kebijakan publik di ting-      Kemampuan membentuk                77%   33%    mengontrol keputusan-keputusan yang
kat lokal. Serta menciptakan tantangan       pemerintahan                                    menyangkut hidup berbangsa. Hak dan
bagi pemerintah baru yang menang                                                             institusi perwakilan harus dapat menja-
                                             Keterbukaan dan akuntabilitas       8%   92%
dalam pemilu untuk mempraktekkan pe-         birokrasi                                       min adanya akuntabilitas dari yang
merintahan secara akuntabel,” ujarnya.                                                       dipilih kepada pemilihnya, menjamin
   Tata pemerintahan yang baik diyakini      Pemerintahan yang terbuka          12%   78%    terwakilinya kepentingan vital rakyat
hanya akan terjadi jika adanya perubah-      dan akuntabel                                   (sebagai pemilih), dan menjadi mekanis-

70                                                                 TEMPO, 23 JANUARI 2005
                                                                                                                                        Partai Politik
                                                                                                                                     Pasca-Orde Baru
AP PHOTO/BULLIT MARQUEZ




                          me yang memungkinkan pihak terpilih          sama sekali tidak merepresentasikan ke-     dunia yang keberadaannya sangat ter-
                          menerima sanksi ketika tidak berhasil        pentingan serta akuntabilitas kepada        batas. Selama lima tahun terakhir kita
                          memenuhi kepentingan dari yang diwa-         rakyat pemilihnya. Ruang partai untuk       juga menyaksikan negara (pemerintah
                          kilinya. Jika preposisi ini diterima, per-   membentuk pemerintahan (77 persen)          dan DPR) mencabut subsidi, menggusur
                          soalan desentralisasi; sistem pemilihan      tidak serta-merta digunakan untuk           pelaku ekonomi kecil untuk menutup
                          umum: distrik/proporsional, partai pe-       memperjuangkan kepentingan rakyat           pembayaran utang bank dan perusahaan
                          serta pemilu, maupun diskriminasi po-        pemilih. Di satu pihak partai tidak ter-    besar yang bangkrut. Fenomena lain
                          sitif berbasis gender; serta persoalan su-   lalu memperhatikan isu dan kepentingan      adalah para elite politik lebih sibuk ber-
                          sunan/kedudukan DPR dapat diselesai-         vital masyarakat (90 persen), di pihak      negosiasi untuk mengisi kedudukan pu-
                          kan dengan baik.                             lain politik uang masih kuat dalam me-      sat-pusat kekuasaan negara ketimbang
                             Akan tetapi apakah pemilihan umum         ngendalikan partai (95 persen).             mengupayakan dan merealisasi anggaran
                          di Indonesia tahun 1999 menghasilkan            Kecenderungan ini bisa dilihat, misal-   pendidikan dan kesehatan bagi rakyat.
                          hal tersebut? Penelitian Demos 2003          nya, dari pengesahan sebuah peraturan          Tiadanya akuntabilitas representator
                          mengenai ”Sejumlah Masalah dan Pilih-        pemerintah pengganti undang-undang          pada pemilihnya adalah gambaran inti
                          an Demokratisasi di Indonesia” menun-        (perpu) belum lama ini oleh DPR, yang       dari buruknya relasi antara pemilih dan
                          jukkan bahwa terdapat sejumlah instru-       memungkinkan usaha pertambangan             terpilih. Dalam hal ini menurunnya jum-
                          men demokrasi yang eksis dan terimple-       melakukan penambangan di daerah             lah suara partai besar semacam Golkar
                          mentasi dengan baik. Antara lain ke-         hutan lindung. UU No. 1/2004 ini tetap      dan PDIP secara umum, dan khususnya
                          bebasan membentuk partai maupun ke-          diterbitkan sekalipun hutan Indonesia       di Jakarta pada Pemilu 2004, dapat
                          mampuan membentuk pemerintahan.              adalah bagian terbesar dari hutan tropis    ditafsirkan sebagai ”hukuman politik”
                          Penyelenggaraan pemilihan umum juga                                                      rakyat kepada kedua partai tersebut.
                          tidak terlalu buruk. Keterbatasannya
                          terletak pada lemahnya hak dan institusi             i
                                                                           at d ne en ai
                                                                          P r aa p m r t h                         Sebuah hukuman kolektif lima tahunan
                                                                                                                   yang semestinya membuat partai politik
                          perwakilan (lihat tabel)
                             Sekalipun terdapat pemilu yang bebas
                                                                                  t
                                                                        a ae a i i a m r pe
                                                                        s m s k l d k eer -                        berlomba memperbaiki kinerjanya ma-

                                                                          e t s a kpn na
                                                                               i
                                                                          sn ak n ee tg ni
                                                                                                                   sing-masing. Partai politik di Indonesia
                          dan rahasia, toh kita bisa mencermati                                                    barangkali memang perlu belajar dari

                                                                         et a ut bt s eaa
                                                                                   ii
                                                                        sr a kn alakp d
                          bahwa hal itu tidak serta-merta mem-                                                     Batman kiat mengembangkan akunta-
                          buahkan terpilihnya wakil rakyat yang                                                    bilitas representator berdasar pengalam-

                                                                            a y t ln a
                                                                            r k apmhy .
                                                                                  e ii
                          akuntabel dan mencerminkan kepen-                                                        an masyarakat sipil di Filipina.
                          tingan rakyat. Partai dan pemerintah                                                                                       n o Paat
                                                                                                                                                    A tnr j s o


                                                                       TEMPO, 23 JANUARI 2005                                                              71

								
To top