Memaknai MoU Helsinki dan Pendirian Partai Politik Lokal Aceh

Document Sample
Memaknai MoU Helsinki dan Pendirian Partai Politik Lokal Aceh Powered By Docstoc
					         Memaknai MoU Helsinki dan Pendirian Partai Politik Lokal Aceh


       Perbedaan persepsi mengenai Memorandum of Understanding atau MoU MoU

Helsinki yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

cenderung membuat proses formulasi Rancangan Undang-undang Pemerintah Aceh

(RUU PA) tidak semulus apa yang telah dijanjikan pemerintah. Tengat waktu yang

diberikan untuk menyelesaikan RUU PA pada akhir bulan Maret 2006 ternyata harus

ditangguhkan sampai bulan Mei 2006, belum lagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

melalui Panitia Khusus pembahas Rancangan Undang-Undang Pemerintah Aceh (RUU

PA) yang diketuai oleh Ferry Musyidan Baldan, harus menemui hambatan dalam hal

judul RUU yang dipersoalkan kementerian dalam negeri sebagai wakil pemerintah pusat

dan terlebih penolakan rakyat Aceh terhadap RUU PA, apabila aspirasi mereka untuk

memekarkan propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tidak dipenuhi pemerintah, dan

keberadaan pengamat asing seperti AMM (Aceh Monitoring Mission) menambah panjang

perdebatan yang menurut hemat penulis kurang substansial.

       Terlepas dari alotnya pembahasan RUU PA di DPR, maupun konflik elit

pemerintah dan DPR di belakang kesepakatan tersebut, dunia sekaligus masyarakat awam

terlanjur menyaksikan kesepakatan Helsinki pernah terjadi. Rakyat Aceh pun berharap-

harap cemas akan masa depan yang menyongsong pasca disahkannya RUU PA. Namun

amat disayangkan dukungan terhadap rakyat Aceh mengenai disahkannya RUU PA tidak

sepenuhnya dipahami masyarakat awam sebagai sesuatu yang mendesak. Perdebatan

panjang memang tidak dapat dihindari, apalagi bila RUU PA harus mengakomodasi

semua kesepakatan yang tertulis dalam MoU, termasuk pendirian partai politik lokal yang

harus melalui kajian mendalam. Ulasan ini mencoba untuk memberikan pemahaman
dasar dari perspektif hukum dan politik pemerintahan mengenai MoU Helsinki dan

pendirian partai politik lokal.

       Walau tidak selalu suatu hubungan internasinal berakhir dengan penandatanganan

kesepakatan namun pada umumnya hubungan tersebut diwujudkan dalam bentuk

perjanjian internasional. Suatu perjanjian dapat memiliki dimensi internasional bila

perjanjian tersebut setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut: pertama, perjanjian

tersebut diatur dalam hukum internasional dan dalam bentuk tertulis yang dapat

menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik. Kedua, perjanjian tersebut

dibuat oleh subjek hukum internasional, antara lain adalah pemerintah suatu negara yang

berdaulat, organisasi internasional.

       Dari perspektif hukum MoU dipahami sebagai bentuk perjanjian antara dua

entitas negara yang berdaulat baik ke dalam maupun ke luar. Dengan demikian secara

sederhana dapat dipahami bahwa MoU Helsinki tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk

perjanjian internasional. Argumentasi yang dikemukakan adalah bahwa MoU Helsinki

merupakan perjanjian yang bersifat internal. Sifat internal perjanjian tersebut berlaku

karena perjanjian dibuat antara Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

Gerakan Aceh Merdeka (GAM), bukan antara dua entitas yang memiliki kedaulatan

seperti yang dikemukakan sebelumnya. Sifat perjanjian internasional dapat mengikat atau

legally binding ke dalam negara yang membuatnya apabila perjanjian tersebut memiliki

kekuatan hukum. Kekuatan hukum dari perjanjian internasional dapat diperoleh melalui

ratifikasi ke dalam bentuk undang-undang.      Mengingat MoU Helsinki tidak dapat

dikategorikan ke dalam bentuk perjanjian internasional, maka timbul pertanyaan

mengenai daya laku dari MoU tersebut. Sebagai jawaban, maka butir-butir kesepakatan
MoU dapat memiliki daya laku hukum dengan mentransformasikan prinsip-prinsip MoU

ke dalam UU PA.

       Oleh karena itu menurut hemat penulis pendirian partai politik lokal harus

memperhatikan hal-hal berikut ini:

1.     Partai politik lokal dalam kancah politik nasional, perlu dipertimbangkan sekali

lagi mengenai peran dari partai politik lokal, apakah partai politik lokal hanya

berkecimpung sebatas pada kancah politik lokal ataukah turut berkecimpung pada tataran

politik nasional? Bila partai politik lokal diijinkan untuk berlaga dalam kancah politik

nasional sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Depkumdang, bagaimana partai lokal

tersebut dapat bersaing dengan partai-partai berbasis nasional lainnya? Apabila partai

politik lokal dapat ikut serta dalam pentas nasional, apakah nantinya diperbolehkan untuk

menyuarakan aspirasi daerah lain sebagaimana yang dilakukan oleh partai politik

sekarang ini?

2.     Konsideran hukum bagi pembentukkan perundangan partai politik lokal, wacana

pembentukkan partai politik lokal belum pernah ada dalam sistem tata negara kita.

Secara otomatis hal tersebut belum terakomodasi dalam peraturan mengenai pemilu di

Indonesia. Pertanyaanpun muncul, ketika undang-undang mengenai partai politik harus

direvisi, peraturan hukum apa yang akan digunakan dalam bagian hukum menimbang

(konsideran) dari undang-undang partai politik baru nanti? Bagaimana halnya dengan

dampak perubahan tersebut pada UU Pemerintah Daerah No. 32/2004, Otonomi Khusus

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, RUU PA atau lainnya? Bila tidak ada dasar

pertimbangan hukum, bagaimana daya keberlakuan dari peraturan baru nantinya? Untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tampaknya tidak ada jalan mudah selain
reformasi undang-undang politik serta peraturan lain yang berkaitan dengannya.

Reformasi tersebut bukan tidak mungkin akan menuntut kita untuk melakukan

amandemen kembali konstitusi kita yaitu UUD’45.

       Konflik kepentingan (conflict of interests) daerah merupakan konsekuensi dari

tumbuhnya kesadaran rakyat akan haknya berpolitik. Apabila kepentingan rakyat daerah

yang beragam tidak difasilitasi dengan saluran politik yang membumi, semisal partai

politik lokal, maka sampai kapanpun kepentingan mereka tidak akan tersuarakan. Jack

Snyder (2000) dalam bukunya From Voting to Violence mengatakan bahwa konflik

politik bukanlah disebabkan oleh proses berdemokrasi. Akan tetapi konflik disebabkan

karena suatu bangsa gagal dalam membangun insitusi-institusi kemasyarakatan semisal

institusi-institusi pemilihan umum yang ajeg, birokrasi yang akuntabel terhadap lembaga

legislatif, penegakan hukum, dan media yang bertanggung jawab sebagai sarana

penyaluran aspirasi politik rakyat. Senada dengan Snyder, permasalahan konflik

kepentingan politik dipertajam dengan ketidakberdayaan partai politik pusat di daerah

(cabang) untuk meneruskan amanat rakyat di daerah.

       Alasan yang mengatakan bahwa nota kesepahaman Helsinki akan memberikan

angin pada pihak GAM untuk melepaskan diri dari NKRI sebaiknya dikesampingkan

dahulu. Kancah berpolitik GAM dengan mendirikan partai politik lokal justru akan

memperjelas dimana peta dukungan rakyat Aceh yang sebenarnya. Disinilah letaknya

pemahaman bahwa pendirian partai politik lokal harus memenuhi kuota tertentu,

electoral threshold, dari sekian banyak populasi penduduk Aceh.        Apabila aturan

mengenai kuota sudah terpenuhi, tidaklah beralasan menghalang-halangi pendirian

partai-partai politik lokal, dalam hal ini tidak hanya ditujukan pada GAM semata.
Artinya rakyat Aceh memang menghendaki didirikannya partai politik lokal untuk

menyuarakan kepentingan mereka di daerah.        Ketakutan akan ancaman disintegrasi

bangsa dapat diterima apabila memang RUU mengenai pendirian partai politik lokal di

Aceh tersebut tidak disertai dengan rambu-rambu yang jelas.

       Pendirian partai politik lokal tersebut mengacu pada kesepakatan bersama bahwa

bangsa Indonesia masih ingin bersatu. Wilayah NKRI untuk sementara waktu adalah

bentuk yang paling ideal bagi negara kita. Untuk itu sebaiknya pendirian partai politik

lokal tidak seharusnya diperbolehkan untuk berlaga di tingkat pemilihan umum nasional.

Partai-partai politik lokal tersebut tidak seharusnya mengidentifikasikan dirinya dengan

suatu etnis, agama, kepercayaan, maupun golongan masyarakat tertentu ataupun

menggunakan symbol-simbol kedaerahan yang memicu perbedaan diatas persatuan.

Partai-partai ini akan memberikan saluran bagi terwujudnya partisipasi rakyat di tingkat

daerah. Walaupun begitu partai-partai politik nasional masih tetap diperbolehkan untuk

berlaga di daerah.

       Dalam konteks perpolitikan internasional, pendirian partai politik lokal masih

merupakan polemik, baik untuk tataran nasional maupun internasional.        Keberadaan

partai politik lokal atau local political party di negara-negara maju seperti Amerika

Serikat dan Inggris merupakan bentuk perpanjangan dari partai-partai politik berbasis

nasional. Sedangkan dalam konteks Indonesia, pendirian partai politik menurut Undang-

Undang Partai Politik Nomor 31/2002 pada prinsipnya harus melalui Departemen Hukum

dan Perundang-undangan dan HAM dengan pertimbangan masak-masak terhadap

dampak pada kedaulatan negara dan bangsa Indonesia. Analisis yang dilakukan oleh

Todung Mulya Lubis (2003) mengatakan bahwa,
        “wacana pemilu pernah muncul gagasan untuk pemilu lokal di mana partai
       politik lokal bisa turut serta. Partai lokal bisa saja merebut posisi Gubernur,
       Bupati, dan DPRD sebelum kelak ikut dalam pemilu nasional. Tetapi, gagasan ini
       ditolak mentah-mentah elite politik di Jakarta sehingga pemilu lokal dan partai
       lokal tak mungkin diadakan. Jadi, seandainya GAM bersedia mentransformasi
       dirinya menjadi partai politik maka sistem politik yang ada tak mungkin
       mengakomodasinya. Lagi-lagi ketakutan dominan adalah runtuhnya negara
       kesatuan.”

        Kompas, 4 September 2003
 
 Oleh Todung Mulya Lubis
http://www.acheheye.org/data_files/bahasa_format/martial_law_bhs/martial_law_analysi

s_bhs/martial-law_analysis_bhs_001_4sept2003.htm.

       Apabila koridor penyusunan RUU PA adalah NKRI, maka hak mendirikan partai

politik lokal juga berlaku di daerah lain. Alangkah lucunya apabila otonomi daerah yang

diberlakukan sekarang pada akhirnya akan menjadi otonomi daerah yang “pilih kasih”.

Disini kunci peran pemerintah pusat untuk menjadi agen pemersatu daerah bukan

sebaliknya. Mengenai hal ini, mantan presiden Habibie berpendapat bahwa, “Jika ada

parpol lokal di Aceh, maka harus ada juga di daerah lain, supaya tidak ada

kecemburuan,” ketika menerima anggota Pansus RUU PA beberapa waktu yang lalu.

Sependapat dengan Bapak Habibie, hendaknya pembahasan mengenai pendirian partai

politik lokal di Aceh juga harus mengantisipasi akan adanya gelombang reaksi daerah

yang menuntut hak pendirian partai politik lokal.

       Pendirian partai politik lokal akan memunculkan masalah baru, itu jelas. Akan

tetapi itulah arti dari demokrasi untuk rakyat sesungguhnya. Jeda antara rakyat dan

pemerintah akan terjembatani melalui institusi politik yang tersedia dekat dengan. Tak

pelak, pendirian partai politik lokal menjadi suatu pilihan yang sukar untuk dihindari oleh

bangsa Indonesia.    Apalagi kita bukanlah negara bermaksud mengisolasi diri dari

pergaulan bangsa-bangsa yang mengatakan dirinya “beradab” di dunia. Negara kita
membutuhkan pengakuan bahwa kita adalah bangsa yang dapat dipercaya, salah satunya

adalah dengan meluluskan salah satu butir kesepakatan Helsinki mengenai pendirian

partai politik lokal dalam RUU PA dengan pertimbangan dan mekanisme peraturan yang

jelas dan tegas.

       Alhasil kebuntuan dalam menuangkan aspirasi rakyat Aceh melalui pendirian

partai politik dalam RUU PA bukan hal mudah untuk dipecahkan, karena aspek legal

juridis perundangan baru tersebut masih harus diluruskan dahulu. Namun demikian,

semangat pemerintah untuk membahas RUU PA sampai “sedetil” mungkin hendaknya

tidak menjadikan RUU PA menjadi sekedar wacana saja. Harga diri kita sebagai sebuah

bangsa yang dipertaruhkan, karena Aceh bukan hanya menjadi sorotan publik di

Indonesia tapi juga dunia.