PERANAN PARTAI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL EKONOMI DI

Document Sample
PERANAN PARTAI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL EKONOMI DI Powered By Docstoc
					 PERANAN PARTAI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN

BIDANG SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN GROBOGAN

     (SUATU TINJAUAN SEBELUM DAN SESUDAH

        REFORMASI TAHUN 1971 - 1998 S/D 2001)



                         SKRIPSI
Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sejarah
             pada Universitas Negeri Semarang




                      Disusun Oleh :
                KRISTY NURDIANA SARI
                       3101402047




               FAKULTAS ILMU SOSIAL
          UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
                   JURUSANSEJARAH
                          2007
                       PERSETUJUAN PEMBIMBING



Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian

skripsi pada :

       Hari           :

       Tanggal        :




              Pembimbing I                            Pembimbing II




  Prof. Dr. H. AT. Soegito, SH, M.M               Dra. Ufi Saraswati, M.Hum
           NIP.130345757                              NIP.131876209




                                  Mengetahui:
                             Ketua Jurusan Sejarah




                              Drs. Jayusman, M.Hum
                                 NIP.131764053




                                        ii
                         PENGESAHAN KELULUSAN


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, pada :

       Hari          :

       Tanggal       :



                                Penguji Skripsi




                         Dra. Santi Muji Utami, M.Hum
                                NIP: 131876210


         Anggota I                                           Anggota II




Dr. H. AT. Soegito, SH., M.M                          Dra. Ufi Saraswati, M.Hum
      NIP. 130345757                                        NIP.131876209




                                    Mengetahui,

                             Dekan Fakultas Ilmu Sosial




                                 Drs. Sunardi, M. M
                                  NIP.130367998




                                       iii
                                  PERYATAAN



       Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini adalah benar-

benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian

ataupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi

ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.




                                                         Semarang,       Juli 2007




                                                            Kristy Nurdiana Sari
                                                            NIM : 3101402047




                                        iv
                   MOTTO DAN PERSEMBAHAN



MOTTO

 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan hanya kepada

 Allah-lah hendaknya kamu berharap

                                                  (QS. Alam Nasyrah: 6 dan 8).

 Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenteram

                                                  (QS. Ar-Ra’du:28)


                                         PERSEMBAHAN

                                          Ulang Tahun Perkawinan Bapak,
                                          Ibu Ke-25 Pada 21 Juli 2007
                                          Adik-adikku Hening, Ayuk, Adam.
                                          Mbah Putri, Mbah Kakung, Bulek2,
                                          Om,      Budhe,   Pakdhe,   Sepupu,
                                          Keponakan.
                                          Mbak Has, Kak Sur Terimakasih
                                          data-datanya.
                                          Ahmad Arif Setyawan, terimakasih
                                          selalu menemaniku kemana saja.
                                          Sahabat2 Tutik, Lina, Bndol, Surip,
                                          mbk Aning, mbak Lu2 thanks
                                          masukan-masukan                   n
                                          semangatnya.
                                          Anak-anak Jamparing Kost, Uci,
                                          Jenny, Sulis, Yuni, Lely, Mbak
                                          Sofa,     Dian…de..lll      THANKS
                                          BROW…




                                     v
                             KATA PENGANTAR


       Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan pada

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

       Peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini berkat bantuan dari berbagai

pihak, maka dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Prof. Dr H. Sudijono Sastroatmojo M.Si, Rektor UNNES yang telah memberi

   kesempatan untuk menimba ilmu di UNNES.

2. Drs H. Sunardi, M.M. Dekan FIS UNNES yang telah memberikan surat ijin

   penelitian.

3. Drs.Jayusman, M.Hum, Ketua Jurusan Sejarah yang telah memberikan

   persetujuan penelitian.

4. Prof. Dr. H. AT. Soegito, SH, M.M, Pembimbing I yang telah memberikan

   petunjuk dalam pelaksanaan skripsi ini.

5. Dra Ufi Saraswati, M.Hum, Pembimbing II yang telah meluangkan waktu,

   tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan hingga

   terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak Ibu Dosen Sejarah yang selama ini telah memberikan ilmunya.

7. Segenap pengelola Perpustakaan Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan

   Jurusan Sejarah, dan Perpustakaan Daerah Grobogan.




                                       vi
8. Pemerintah Kabupaten Grobogan yang telah memberikan informasi dan data

   yang menunjang terselesaikannya skripsi ini.

   Semoga jasa dan amal baik yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, meskipun telah

disusun dengan kesungguhan hati. Oleh karena itu segala kritik dan saran

penyempurnaan sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik

bagi penulis maupun pembaca.




                                                  Semarang,        Juli 2007



                                                         Penulis




                                      vii
               DAFTAR SINGKATAN



Caleg     : Calon Legislatif

DPD       : Dewan Perwakiln Daerah

DPRD      : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Golkar    : Golongan Karya

Humas     : Hubungan Masyarakat

Jurkam    : Juru Kampanye

OPP       : Organisasi Peserta Pemilu

PDI P     : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

PDMDKE    : Program Pemberdayaan Daerah dalam mengatasi

           Dampak Krisis ekonomi

PEMILU    : Pemilihan Umum

Pemkab    : Pemerintah Kabupaten

Pilpres   : Pemilihan Presiden

PKB       : Partai Kebangkitan Bangsa

PPP       : Partai Persatuan Pembangunan

Sekber    : Sekretaris Bersama

UUDS      : Undang-Undang Sementara

PNI       : Partai Nasional Indonesia

NU        : Nahdlatul Ulama

DPRGR     : Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

GAPI      : Gabungan Politik Indonesia




                            viii
KRI        : Komite Rakyat Indonesia

PKI        : Partai Komunis Indonesia

APBD       : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

REPELITA   : Rencana Pembangunan Lima Tahun

PELITA     : Pembangunan Lima Tahun

HAM        : Hak Asasi Manusia

KPU        : Komisi Pemilihan Umum

PDI        : Partai Demokrasi Indonesia

RUU        : Rancangan Undang-Undang

KINO       : Kelompok Induk Organisasi

MPRS       : Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara




                            ix
                                                      DAFTAR ISI


                                                                                                               Halaman
Halaman Judul .................................................................................................           i

Halaman Persetujuan .......................................................................................              ii

Halaman Pengesahan Kelulusan ....................................................................                       iii

Halaman Peryataan .........................................................................................             iv

Motto dan Persembahan ..................................................................................                 v

Kata pengantar ................................................................................................         vi

Daftar Singkatan ..............................................................................................        viii

Daftar Isi .........................................................................................................     x

Daftar Tabel ....................................................................................................      xiv

Daftar Lampiran ..............................................................................................         xv

Abstrak ...........................................................................................................    xvi

BAB I          PENDAHULUAN

                 A. Latar Belakang Masalah ..........................................................                    1

                 B. Rumusan Masalah ..................................................................                   6

                 C. Tujuan dan Manfaat ...............................................................                   7

                 D. Ruang Lingkup Penelitian .......................................................                     8

                 E. Kajian Pustaka .........................................................................             9

                 F. Metode Penelitian ...................................................................               13

                 G. Sistematika Penulisan .............................................................                 21




                                                             x
BAB II    KONDISI KEHIDUPAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN

          GROBOGAN PADA MASA ORDE BARU 1971-1998

          A. Sejarah Kelahiran Orde Baru .................................................             23

          B. Gambaran Umum Kabupaten Grobogan ................................                         36

          C. Eksistensi Partai Politik di Kabupaten Grobogan Pada Masa..

               Orde Baru 1971-1998...............................................................      30

               1. Definisi Partai Politik...........................................................   30

               2. Sejarah Terbentuknya Partai Politik.....................................             31

               3. Kondisi Partai Politik Kabupaten Grobogan Pada Awal .....

                  Hingga Orde Baru ................................................................    34

               4. Pemilihan Umum di Kabupaten Grobogan tahun 1971-1998                                 37

                    a. Pemilihan Umum 1971 di Kabupaten Grobogan ...........                           37

                    b. Pemilihan Umum 1977 di Kabupaten Grobogan ...........                           42

                    c. Pemilihan Umum 1982 di Kabupaten Grobogan ...........                           44

                    d. Pemilihan Umum 1987 di Kabupaten Grobogan ...........                           45

                    e. Pemilihan Umum 1992 di Kabupaten Grobogan ...........                           46

BAB III   KONDISI PARTAI POLITIK DI KABUPATEN GROBOGAN

          PADA SAAT REFORMASI

          A. Arti Reformasi .......................................................................    49

          B. Kondisi Partai Politik di Kabupaten Grobogan pada Awal

               Reformasi Tahun 1998 .........................................................          53

               1. Kondisi Umum .................................................................       53

               2. Pemilihan Umum .............................................................         55




                                                  xi
            3. Pembinaan Organisasi Politik ..........................................                   56

         C. Perkembangan Partai Politik dalam Masa Reformasi ..........                                  57

BAB IV   PERAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN GROBOGAN

         DALAM PEMBANGUNANBIDANG SOSIAL EKONOMI

         TAHUN 1971-1998 S/D 2001

         A. Landasan Pembangunan Kabupaten Grobogan ......................                               61

         B. Peran Partai Politik Dalam Pembangunan di Kabupaten........

             Geobogan ................................................................................   76

            1. Partai Golkar ....................................................................        76

            2. Partai Persatuan Pembangunan .........................................                    88

            3. Partai Demokrasi Indonesia ..............................................                 92

         C. Peran Pemrerintah Dalam Pembangunan di Kabupaten

             Grobogan ................................................................................   98

         D. Pembangunan Bidang Sosial Ekonomi di Kabupaten

            Grobogan.................................................................................. 101

            1. Pembangunan Bidang Ekonomi......................................... 101

            2. Bidang Hukum dan Aparatur ........................................... 104

            3. Bidang Kesejahteraan Sosial.............................................. 108

         E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Bidang Sosial

            Ekpnomi di Kabupaten Grobogan............................................ 110

            1    Faktor Fisik dalam Pembangunan .................................... 110

            2. Masalah Non Fisik dalam Pembangunan ......................... 116

            4. Antara Penegakan Hukum dan Pembangunan ................. 121




                                                xii
BAB V Penutup

               A. Simpulan ................................................................................. 124

               B. Saran ....................................................................................... 127

Daftar Pustaka ................................................................................................ 129

Lampiran – lampiran ....................................................................................... 133




                                                       xiii
                                   DAFTAR TABEL



Tabel                                                                                     Halaman

Tabel 1   : Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten
            Grobogan Periode 2004-2009 .................................................       81
Tabel 2   : Susunan Komposisi dan Personalia DPC PPP Kabupaten
            Grobogan periode 2003-2010 .................................................        90
Tabel 3   : Struktur, Komposisi dan Personalia DPC PDI P Kabupaten
            Grobogan Masa Bakti 2005-2010 ...........................................          96
Tabel 4   : Jumlah Penduduk Sasaran Proyek PDMDKE Kabupaten
            Grobogan Tahun 1998 / 1999 ................................................        104
Tabel 5   : Jumlah Penduduk dan Perkembangan Pertahun di Kabupaten
           Grobogan Tahun 1971-2001 .....................................................      112
Tabel 6   : Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan Dirinci
           Menurut Kecamatan ...............................................................   113




                                             xiv
                                         DAFTAR LAMPIRAN



Lampiran                                                                                                  Halaman

1. Peta Daerah Kabupaten Grobogan ...........................................................                   134

2. Gambar Lambang Partai Peserta Pemilu 1955.........................................                           135

3. Gambar Lambang Partai Peserta Pemilu 1971.........................................                           136

4. Genealogi Partai Politik Peserta Pemilu 1977 .........................................                       137

5. Gambar Lambang Partai Peserta Pemilu 1982-1997 ...............................                               138

6. Gambar Lambang Partai Peserta Pemilu 1999.........................................                           139

7. Gambar Lambang Partai Peserta Pemilu 2004.........................................                           140

8. Foto Kantor Parpol .................................................................................         148

9. Surat Perintah Sebelas Maret 1966 ..........................................................                 152

10. Ketetapan MPRS No. IX/ MPRS/ 1966...................................................                        154

11. Ketetapan MPRS No. XXXIII/ MPRS/ 1967 ..........................................                            157

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan No. 2 Tahun

     1999 Tentang Sisa Perhitungan Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun

     Anggraran 1998/1999 ..............................................................................         160

13. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No: 9

     03/ 675/ 1999 Tentang Pengesahan Peraturan Daerah KabupatenDaerah

     Tingkat II Grobogan No. 2 Tahun 1999 Tentang Sisa Perhitungan Penda

     patan Dan Belanja Daerah Tahun Anggraran 1998/1999 ........................                                164

14. Hasil Capaian Kinerja Kebijakan Pemerintah Kabupateb Grobogan

     Tahun 2001 .............................................................................................   175




                                                         xv
15. UU No. 3 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

     No. 3 Tahun 1975. Tentang Partai Politik dan Golongan Karya ...........             211

16. Surat Research / Survey Pemkab Grobogan ..........................................   217




                                             xvi
                                  ABSTRAK

       Nurdiana, Kristy. Peranan Partai Politik dalam Pembangunan Bidang
Sosial Ekonomi di Kabupaten Grobogan (Suatu Tinjauan Sebelum dan Sesudah
Reformasi Tahun 1971 - 1998 s/d 2001. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial.
Universitas Negeri Semarang halaman.

Kata Kunci : Partai Politik, Sosial Ekonomi, Reformasi, Grobogan.

       Memasuki Orde Reformasi, masyarakat Grobogan mulai melaksanakan
kehidupan politik yang lebih baik. Sesuai dengan ketentuan dari pemerintahan
pusat, saat ini di Kabupaten Grobogan terdapat 24 Partai Politik dan ini
merupakan pertanda bahwa masyarakat Grobogan mampu melaksanakan
program-program pembangunan politik secara sempurna. Namun, dalam
melaksanakan pembangunan bidang sosial ekonomi masyarakat Grobogan
mengalami berbagai kekurangan dan kendala diantaranya adalah letak geografis,
Sumber Daya Manusia yang rendah, Sumber Daya Alam yang kurang memadai,
dan faktor mental dari masyarakat. Berdasarkan pemikiran tersebut maka
disusunlah skripsi yang berjudul “Peranan Partai Politik Dalam Pembangunan
Bidang Sosial Ekonomi Di Kabupaten Grobogan (Suatu Tinjauan Sebelum Dan
Sesudah Reformasi Tahun 1971-1998 s/d 2001)”.
        Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah, (1) Bagaimana
kondisi kehidupan partai politik di Kabupaten Grobogan sebelum reformasi tahun
1971-1998 (2) Bagaimana kondisi partai politik di Kabupaten Grobogan pada saat
reformasi tahun 1998-2001 (3) Peran partai politik di Kabupaten Grobogan dalam
pembangunan bidang sosial ekonomi sesudah reformasi. Adapun tujuan penulis
dalam skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui kondisi partai politik di Kabupaten
Grobogan sebelum reformasi tahun 1971-1998 (2) Untuk mengetahui kondisi
partai politik pada saat reformasi 1998-2001 (3) Untuk mengetahui peran partai
politik dalam pembangunan bidang sosial ekonomi di Kabupaten Grobogan
sesudah reformasi.
        Lokasi penelitian skripsi ini dilakukan di Kabupaten Grobogan dengan
batas waktu antara 1971-2001. Sedangkan metode yang digunakan dalam
penelitian skripsi ini adalah Metode Sejarah (Historical Method), dimana penulis
melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) heuristik (2) melakukan kritik
sumber, (3) melakukan interpretasi, dan (4) penulis melakukan pengkajian dalam
bentuk karya sejarah yang disusun secara kronologis dan sistematis
(Historiografi).
       Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut, (1) pada masa
Orde Lama hingga Orde Baru kondisi partai politik di Kabupaten Grobogan
sangat dipengaruhi oleh kondisi politik nasional yang mengalami berbagai
pergolakan. Kondisi tersebut sangat berpengaruh pada sistem kepartaian
Indonesia yang berubah-ubah dari multi partai ke penyederhanaan partai, (2) Pada
masa reformasi kembali terjadi pemilu multi partai tetapi untuk menjadi peserta
pemilu diberlakukan serangkaian syarat yang panjang yang harus dipenuhi oleh


                                      xvii
calon partai politik meski begitu tidak menyurutkan antusiasme rakyat untuk
medirikan partai politik. (3) Partai politik sangat berperan penting dalam
membangun kembali kehidupan sosial ekonomi yang sempat terpuruk akibat
krisis multidimensial yang disebabkan oleh krisis ekonomi di tingkat nasional.




                                    xviii
                                    BAB I

                              PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

       Politik berkaitan erat dengan penggunaan kekuasaan dalam kehidupan

bersama. Kekuasaan itu digunakan untuk mengatur kehidupan bersama dan

biasanya dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan, politik sering tak

dapat dipisahkan dari kehidupan bernegara.

       Politik adalah salah satu bagian dari sistem kebudayaan, di samping ada

yang disebut ekonomi, teknologi, seni dan agama. Ada negara yang memandang

keikutsertaan setiap manusia dalam penggunaan kekuasaan untuk mengatur

kehidupan bersama sebagai suatu hal yang baik, ada juga yang memandang itu

justru sebaliknya. Negara yang memandangnya buruk lazim dikategorikan sebagai

negara oligarki, sebaliknya negara yang memandangnya baik dikategorikan

sebagai    negara    demokrasi. Suatu negara pantas disebut negara demokrasi

apabila ia mengundang partisipasi warganegara setiap kali hendak mengambil

keputusan yang akan mempengaruhi jalannya kehidupan bersama. Ringkasnya

demokrasi ada apabila ada partisipasi. Partisipasi ini berbentuk tuntutan   dan

dukungan, tapi bisa juga kontrol atau pengawasan

( Ibrahim, 1984 : 15 ).

       Bagaimana cara individu mempengaruhi keputusan itu, sangat ditentukan

oleh persepsinya dan cara ia mengkomunikasikannya. Dalam kehidupan bersama

masa kini dibentuk berbagai lembaga sosial, misalnya saja, partai politik. Namun



                                       1
                                                                              2



harus disadari partai politik ini hanyalah salah satu lembaga sosial dari sekian

lembaga untuk menyalurkan pengaruh individu terhadap keputusan yang akan

diambil.

       Keberhasilan suatu bangsa dalam membangun kehidupannya sangat

ditentukan oleh bangsa itu sendiri, demikian pula dengan bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia seharusnya mampu memandang dan menyikapinya secara

sungguh-sungguh segala permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Sejalan

dengan tuntutan reformasi di Indonesia telah terjadi perubahan dalam berbagai

aspek kehidupan nasional. Banyak hal yang sebelumnya dianggap sebagai suatu

hal yang biasa, harus mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan

era reformasi.

       Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia, bangsa Indonesia

mulai mencoba membenahi segala sistem pemerintahannya, baik dari segi politik,

ekonomi, sosial, budaya serta dalam sistem hukum dan demokrasi. Bangsa

Indonesia dalam sistem demokrasi mulai melaksanakan amanat reformasi yakni

melalui penyelenggaraan Pemilu. Momentum Pemilihan Umum dianggap sangat

penting dan berharga, terutama dalam melakukan penilain terhadap mutu

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, selama lima tahun terakhir,

dan untuk mengatur langkah yang berarti dalam kurun waktu lima tahun

mendatang.

       Pemilihan Umum di Indonesia sejak orde reformasi telah berlangsung

selama dua kali, yaitu pada tahun 1999 dan pada tahun 2004. Sesuai dengan

amanat reformasi, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas
                                                                                 3



agar menjamin derajat, kompetensi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat

perwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang

jelas.

         Hasil pemilu tahun 1999 yang diharapkan mampu membawa bangsa

Indonesia ke arah yang lebih baik dan terbebas dari keterpurukan tampaknya tidak

berhasil. Masyarakat semakin refleksif dan kritis meski sering diikuti rasa pesimis

dan putus asa terhadap masa depan bangsa ini. Masyarakat akhirnya berharap

dengan pemilu yang menggunakan sistem pencantuman nama calon legislatif

(caleg) sehingga sangat memberikan peluang kepada masyarakat untuk

mengetahui secara langsung figur wakilnya yang nantinya akan memperjuangkan

aspirasi rakyat serta mampu membawa banyak perubahan melalui berbagai

kebijakan serta pembangunan di segala bidang.

         Pembangunan adalah semua aktivitas perubahan yang secara sadar

diupayakan oleh manusia, kesadaran tersebut dinyatakan dalam suatu rencana

serta diarahkan untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah menuju

kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum pembangunan

dilaksanakan. Pencapaian tujuan itu berlangsung dalam jangka panjang yang

terbagi dalam beberapa tahapan-tahapan kegiatan, atau disebut juga progrees.

Terdapat beberapa tahapan untuk mencapai progrees.

         Pemerintah Kabupaten Grobogan Dalam melaksanakan pembangunan

dibantu oleh segenap masyarakat dan organisasi-organisasi masa. Pada masa Orde

Baru     pemerintah   Grobogan    mulai    melaksanakan     penyederhanaan     dan

pembaharuan kehidupan politik, terutama dalam rangka mengikuti program
                                                                            4



nasional dalam bidang penyederhanaan kepartaian dan kekaryaan menjadi dua

kelompok partai dan satu kelompok golongan karya. Seperti yang telah kita

ketahui bersama bahwa Orde Baru lahir dari kesadaran baru untuk mengadakan

tatanan baru dalam segala segi kehidupan nasional kita, menggantikan tatanan

lama yang telah mengandung benih-benih krisis dan kegoncangan, yang jelas kala

itu pemerintahan Orde Baru diharapkan akan mengantarkan bangsa ini menuju

kemajuan dan kesejahteraan yang dicita-citakan.

       Perkembangan politik di Indonesia pada masa Orde Baru banyak

dipengaruhi oleh usulan-usulan Golkar dan ABRI. Golkar dan ABRI berhasil

menguasai seluruh sendi pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai ke desa-

desa, hal itu membuat partai-partai lain tidak bisa berkutik. Setelah muncul

gerakan reformasi yang dilakukan oleh intelektual kampus bersama rakyat,

pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto yang telah berkuasa selama

32 tahun akhirnya mengalami keruntuhan. Paska pemerintahan Soeharto,

kekuasaan berpindah pada BJ. Habibie yang pada waktu itu menjabat sebagai

wakil presiden. Pemerintahan BJ. Habibie yang dianggap transisi ini berhasil

menyelenggarakan Pemilu yang demokratis pada tahun 1999.

       Seiring dengan perkembangan politik bangsa Indonesia, era Orde Baru

berganti dengan era reformasi. Pengaruh eforia reformasi di Kabupaten Grobogan

relatif besar terutama bidang politik hal itu ditunjukan dengan diberikannya

kebebasan bagi partai-partai baru untuk muncul dan menjadi peserta pemilu bagi

mereka yang telah memenuhi persyaratan diantaranya telah diakui keberadaanya

sesuai dengan UU. RI No. 31 Tahun 2002. Menurut Undang-undang tersebut
                                                                            5



partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga

negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun ke atas.

       Sebelum Pemilu dilaksanakan, partai-partai politik telah mulai menarik

perhatian massa melalui kegiatan kampanye. Di Indonesia pola dan strategi

kampanye masih dilakukan secara masal. Kampanye dilakukan di lapangan

terbuka dan diwarnai penyelenggaraan pawai di tempat-tempat tertentu dan dalam

satu momen kampanye ditampilkan lebih dari satu juru kampanye (jurkam).

Kampanye menjadi ajang persaingan program, dan biasanya program itu identik

dengan program-program pembangunan. Namun, sebenarnya bisa dikatakan tidak

mungkin membeberkan program di tengah-tengah masa kampanye yang

emosional. Yang paling mudah dilakukan oleh juru kampanye dalam situasi

tersebut adalah memabangkitkan emosi massa dengan slogan-slogan yang

memojokkan atau menghancurkan lawan politiknya.

       Hasil pemilu tetap merupakan indikator perubahan politik yang paling

kongkret. Pemilu yang telah berjalan menggambarkan terjadinya perimbangan

kekuatan antar Organisasi Peserta Pemilu yang bersaing. Namun partai apapun

yang menang dalam Pemilu yang diperlukan oleh bangsa Indonesia adalah sosok

pemimpin yang adil, jujur dan berwibawa serta bertanggung jawab membawa

bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kabupaten Grobogan merupakan salah satu

dari kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Tengah, sebuah daerah yang berada di

dataran Pegunungan Kendeng (sebuah pengunungan kapur yang sangat baik untuk

kawasan hutan jati, dan   sangat cocok untuk     pertanian karena dilalui oleh

beberapa sungai).
                                                                               6



Kabupaten Grobogan juga merupakan salah satu dari sekian banyak kabupaten

yang menjadi sasaran kampanye politik peserta Pemilu, banyak janji-janji, slogan-

slogan dan program kerja serta pembangunan di segala bidang yang ditawarkan

oleh peserta Pemilu untuk menarik simpati para pemilih. Tujuan utamanya adalah

untuk menarik masa sebanyak-banyaknya, namun, apakah janji-janji harapan serta

program kerja itu berhasil dan terlaksana setelah diselenggarakannya Pemilu.

       Bertolak dari pemikiran tersebut di atas menyebabkan penulis tertarik

untuk mengangkat penelitian yang berjudul : “Peranan Partai Politik dalam

Pembangunan Bidang Sosial Ekonomi di Kabupaten Grobogan. (Suatu Tinjauan

Sebelum dan Sesudah Reformasi Tahun 1971 - 1998 s/d 2001)”.



B. Rumusan Masalah

       Rumusan masalah diamaksudkan untuk mengungkapkan pokok pikiran

secara jelas dan sistematik, sehingga akan mudah dipahami dengan jelas dari

permasalahan yang sebenarnya. Adapun permasalahan yang ingin diketahui yaitu:

1. Bagaimana kondisi Partai Politik di Kabupaten Grobogan sebelum reformasi

   1971-1998

2. Bagaimana kondisi Partai Politik di Kabupaten Grobogan pada saat reformasi

   1998-2001

3. Apakah peran Partai Politik di Kabupaten Grobogan dalam bidang sosial

   ekonomi Tahun 1971-1998 hingga 2001
                                                                           7



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

       Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kondisi kehidupan partai politik di Kabupaten Grobogan

   sebelum reformasi 1971-1998

2. Untuk mengetahui kondisi partai politik pada saat reformasi 1998-2001

3. Untuk mengetahui peran partai politik dalam pembangunan bidang sosial

   ekonomi di kabupaten Grobogan Tahun 1971-1998 hingga 2001

       Adapun manfaat yang bisa di ambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah

   Memberi masukan kepada pemerintah. Khususnya pemerintah Kabupaten

   Grobogan tentang pentingnya peranan Partai Politik dalam Pembangunan

2. Bagi Mahasiswa

   Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis

   terhadap kenyataan yang ada mengenai paranan Partai Politik di Kabupaten

   Grobogan

3. Bagi Masyarakat

   Dapat menambah pengetahuan tentang perlunya Partai Politik dalam

   kehidupan berdemokrasi, yakni sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi

   rakyat agar pembangunan yang dilakukan oleh partai yang berkuasa sesuai

   dengan keinginan rakyat.
                                                                              8



D. Ruang Lingkup Penelitian

       Agar penelitian ini tidak menyimpang dari akar permasalahan serta

mengingat waktu yang tersedia sangat terbatas, demikian pula biaya dan tenaga,

maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup spasial maupun ruang lingkup

temporal. Pembatasan masalah yang dimaksudkan untuk membatasi ruang

lingkup permasalahan yang akan dibahas, bukan untuk mengurangi sifat ilmiah

suatu pembahasan. Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Wilayah / Spasial

       Ruang lingkup wilayah / spasial adalah hal-hal yang berkaitan dengan

   pembatasan suatu daerah atau kawasan tertentu tempat peristiwa itu terjadi.

   Dalam penelitian ini daerah yang diambil adalah Kabupaten Grobogan yang

   merupakan salah satu kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Tengah yang

   berada di dataran Pegunungan Kendeng.

2. Ruang Lingkup Waktu / Temporal

       Ruang lingkup waktu / temporal adalah hal-hal yang berkaitan dengan

   kapan terjadinya peristiwa itu, penelitian ini di angkat dengan lingkup waktu

   antara tahun 1971 hingga 2001, dimana tahun 1971 merupakan tahun pertama

   dari pemerintahan Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilu yang

   pertama. Seharusnya berdasarkan ketetapan MPRS No. XI Tahun 1966

   pemilu diselenggarakan pada tahun 1968. Ketetapan ini diubah pada Sidang

   Umum MPR 1967 oleh Jendral Soeharto yang menggantikan Presiden

   Soekarno dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan pada tahun

   1971 yang merupakan awal dari Pemilu pada masa Orde Baru.
                                                                              9



       Sedang tahun 2001 merupakan tahun pertama dalam pemerintahan Orde

   Reformasi setelah Pemilu 1999 dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru 21 Mei

   1998. Pada tahun 2001 ini terjadi perubahan amandemen terhadap UUD 1945

   yang menghasilkan perubahan penting diantaranya : lahirnya Dewan

   Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), lahirnya sistem pemilihan presiden secara

   langsung, dan lahirnya Mahkamah Konstitusi. Setelah memasuki masa

   reformasi bagi pemerintahan Kabupaten Grobogan tahun 2001 juga

   merupakan tahun pertama dalam masa kerja Bupati Grobogan periode 2001-

   2005.



E. Kajian Pustaka

          Buku pertama yang digunakan penulis yaitu perjalanan Partai Politik di

Indonesia; Sebuah Potret Pasang Surut terbitan CV. Rajawali Jakarta tahun 1983,

karya M. Rusli Karim. Buku ini terdiri dari enam bab, namun yang relevan dari

buku ini dengan topik bahasan dalam skripsi ini adalah pada bab kelima dan

keenam.

          Pada bab V dengan Judul Partai Politik di Masa Orde Baru ini, Karim

lebih menyoroti pada perkembangan partai politik yang bebas konflik ideologi

dan didasarkan pada konsensus nilai. Sebagai pengantar bab ini, Karim

menjelaskan tentang kebangkitan Orde Baru yang lahir pada tanggal 30

September 1965 bertepatan dengan pecahnya peristiwa G 30 S / PKI. Ditinjau dari

sudut politik Indonesia, kelahiran Orde Baru ini membawa nuansa baru. Nuansa

baru tersebut bukan hanya ditandai dengan tersingkirnya Soekarno dan PKI
                                                                           10



sebagai simbol kekuatan politik utama pada waktu itu, tetapi juga dengan

terjadinya perubahan struktur politik yang tampak menyolok. Selanjutnya, Karim

memaparkan secara kronologis mengenai perjalanan partai politik pada masa

Pemilu tahun 1971, 1977, hingga Pemilu 1982, di Indonesia yang mengalami

pasang surut.

          Pada bab VI, Karim memberikan gambaran tentang gagasan untuk

menyeragamkan asas kekuatan politik dengan memberlakuakan asas tunggal

Pancasila terhadap partai-partai politik. Sehubungan dengan gagasan pemerintah

berusaha untuk menggairahkan kehidupan partai politik ini adalah dengan

menyempurnakan Undang-undang partai politik yang mempunyai cabang dan

pengurus di tingkat desa, mengarahkan aktivitasnya untuk berpartisipasi dalam

pembangunan, baik secara positif maupun korektif dan masih banyak bahasan

lainnya tentang asas tunggal Pancasila yang akan diperdalam dalam pembahasan

skripsi ini

        Buku kedua yang digunakan penulis berjudul Sejarah Hari Jadi Kabupaten

Grobogan, terbitan Bappeda Grobogan tahun 1991. Tim Bappeda pemerintah

Kabupaten Grobogan bekerja sama dengan Tim peneliti dari Universitas Sebelas

Maret menulis buku ini sebagai laporan dan gambaran kondisi daerah Kabupaten

Grobogan dalam seluruh aspek kehidupannya, mulai dari masa perjuangan

kemerdekaan RI hingga tahun 1987.

        Tim Bappeda bersama tim dari Universitas Sebelas Maret memaparkan

secara kronologis mengenai perjalanan Kabupaten Grobogan dengan berbagai

aspek kehidupannya mulai dari masa perjuangan kemerdekaan RI hingga 1987.
                                                                           11



Namun disini peneliti lebih memfokuskan pada kondisi sosial politik Kabupaten

Semarang tahun 1971-1987. Pada awal bahasannya, secara garis besar kondisi

sosial politik Kabupaten Grobogan tidak jauh berbeda dengan kondisi sosial

politik Indonesia dalam lingkup nasional. Dalam buku ini diceritakan tentang

prosesi pemilihan umum 1971, 1977, 1982, 1987, yang cenderung lancar dan

damai. Hal ini disebabkan oleh aktivitas pemerintah dan warga Kabupaten

Grobogan yang lebih disibukan pada pembangunan daerah secara fisik dan sosial

budaya. Namun ada satu masa yang membuat keresahan masyarakat Kabupaten

Grobogan dan menjadikan suasana politik berubah drasitis yaitu masa terjadinya

peristiwa G 30 S / PKI.

         Buku ketiga yang digunakan adalah Sejarah Kabupaten Grobogan

periode 1988-2001, terbitan Pemerintah Kabupaten Grobogan Bagian Hubungan

Masyarakat tahun 2002. Buku ini memberikan gambaran tentang serentetan

peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru hingga masa Reformasi yang melipti

krisis multidimensional, upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten

Grobogan bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi krisis tersebut,

pembinaan aparatur pemerintah termasuk pemberlakuan susunan organisasi dan

tata kerja Kabupaten Grobogan yaitu berdasarkan Perda No. 2 / 2001. Penulis

buku ini telah menggunakan pendekatan ilmiah dengan menerapkan kritik dan

analisa sumber yang menjelaskan fakta dilapangan.

         Buku keempat, Partai Politik Peserta Pemilu 2004 Perjalanan dan

Profilnya terbitan Komisi Pemilihan Umum Pusat tahun 2003. Buku ini

mengungkapkan perjalanan Partai Politik mulai dari mendaftar di Departemen
                                                                               12



Kehakiman dan HAM hingga ditetapkan dan nomor urut sebagai partai peserta

Pemilu 2004 oleh KPU. Selain itu buku itu juga menampilkan informasi singkat

kepengurusan Partai Politik, visi dan misi serta program kerja Partai Politik. Isi

dari buku tersebut sangat relevan untuk membantu menjawab permasalahan dalam

penelitian yang dilakukan oleh penulis dikarenakan sesuai dengan kajian yang

hendak diteliti oleh penulis.

         Buku kelima yang digunakan penulis adalah Pertanggungjawaban Bupati

Grobogan Akhir Tahun Anggaran 2001 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Grobogan, yang diterbitkan di Purwodadi bulan Maret 2002.

Buku ini disusun berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun

1999 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa Kepala Daerah wajib

menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

         Berdasarkan     Undang-undang    tersebut   di   atas   maka   kebijakan

penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan

antaralain berupa kebijakan anggaran pendapatan, kebijakan anggaran belanja

rutin, kebijakan anggaran belanja pembangunan. Kebijakan-kebijakan tersebut

bagi penulis sangat membantu dalam menjawab permasalahan yang hendak dikaji

dan dicarikan jawabannya. Buku ini memberikan gambaran secara jelas dan lebih

nyata tentang bagaimana kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

kepada masyarakat, melalui DPRD Kabupaten Grobogan.

         Adapun kelima buku yang dipaparkan dalam kajian pustaka tersebut

peneliti menemukan satu benang merah yang menjadi fokus perhatian. Pada buku
                                                                            13



pertama dipaparkan lebih umum dalam menggambarkan kondisi sosial politik

masyarakat Indonesia pada masa sebelum maupun ketika Orde Baru. Buku kedua

dan ketiga diterangkan secara mengerucut tentang kondisi sosial politik

Kabupaten Grobogan masa orde baru hingga orde reformasi. buku keempat yang

menyatakan tentang undang-undang, visi misi serta peraturan-peraturan tentang

partai politik di masa reformasi memberikan gambaran tentang bagaiman profil

dari Partai Politik peserta Pemilu pada masa reformasi. Buku keempat ini juga

memberikan gambaran tentang bagaimana program-program kerja dari partai

khususnya program kerja dalam pembangunan sesuai dengan kajian permasalahan

dari penulis. Untuk menguatkan kesinambungan dari beberapa hal diatas terdapat

buku kelima berupa, maka buku kelima berupa pertanggungjawaban APBD dapat

menjadi jembatan untuk membantu memberikan gambaran tentang hasil-hasil

pembangunan berdasarkan suara fraksi, dalam hal ini adalah partai politik yang

bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Grobogan (Bupati).



F. Metode Penelitian

       Penelitian ini adalah tentang peranan partai politik dalam pembangunan

bidang sosial ekonomi di Kabupaten Grobogan suatu tinjauan sebelum dan

sesudah reformasi 1971-1998 hingga 2001. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode sejarah. Dengan metode sejarah, penulis berisaha

menguji dan menganalisis kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Oleh

sebab itu, penelitian ini akan penulis tempuh dengan melakukan prosedur

penelitian sejarah menurut Louist Gottschalk (1975: 32) yang terdiri dari empat
                                                                                 14



langkah kegiatan yang saling berurutan, sehingga antara yang satu dengan yang

lain saling berkaitan. Keempat langkah tersebut adalah heuristik (pencarian atau

penemuan sumber), kritik sumber, interpretasi (penafsiran), dan historiografi

(penyajian dalam bentuk cerita sejarah).



1. Heuristik (pencarian sumber)

       Sebagai langkah pertama dalam penelitian sejarah ini adalah dengan cara

heuristik. Heuristik merupakan kegiatan untuk mencari atau menghimpun data

dan sumber-sumber sejarah atau bahan untuk bukti sejarah seperti: dokumen,

arsip, naskah, surat kabar maupun buku-buku referensi lain yang ada kaitannya

dengan permasalahan yang dibahas.

       Secara umum sumber sejarah dibagi menjadi dua jenis :

a. Sumber primer, yaitu kesaksian dari pada seorang saksi dengan mata kepala

   sendiri atau saksi dengan panca yang lain atau dengan alat mekanik seperti

   diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakan.

b. Sumber sekunder, yakni kesaksian dari pada siapapun yang bukan merupakan

   saksi pandangan mata, yakni dari seorang yang tidak hadir pada peristiwa

   yang dikisahkan (Gottschalk, 1975: 35).

        Pada tahap heuristik ini peneliti mencari literatur-literatur kepustakaan

yaitu buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber-sumber

yang diperoleh dengan riset kepustakaan serbaguna sebagai bahan pembanding,

pelengkap dan penganalisa guna memperdalam permasalahan yang dibahas.

Adapun beberapa buku yang dapat dijadikan referensi dalam skripsi ini
                                                                           15



diantaranya: Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan; Sejarah Kabupaten

Grobogan periode 1988-2001; Partai Politik Peserta Pemilu 2004 Perjalanan dan

Profilnya; Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah potret pasang surut,

Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2001 Bupati Grobogan

Kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan masih banyak sumber lain yang

digunakan dalam skripsi ini.

       Dalam mengumpulkan data yang berupa sumber-sumber sejarah, penulis

menelaah dan mencari sumber-sumber sejarah yang tertulis berupa buku,

majalah,internet dan referensi yang sesuai dengan permasalahan yang akan

dibahas. Dalam skripsi ini sumber sejarah yang penulis gunakan adalah buku-

buku referensi yang membahas tentang kondisi kehidupan di Kabupaten

Grobogan pada masa orde baru hingga reformasi, perjalanan partai politik di

Kabupaten Grobogan pada khususnya serta yang membahas tentang bagaimana

peran partai politik dalam pembangunan khususnya bidang sosial ekonomi.

       Selain buku-buku referensi, penulis juga mendapatkan dokumen-dokumen

yang berisi tentang kehidupan partai politik di Kabupaten Grobogan,

penyederhanaan / penggabungan organisasi politik (fusi partai politik), peran

partai politik dalam pembangunan sosial ekonomi yang termasuk dalam sumber

primer dalam penelitian skripsi ini. Adapun dokumen tersebut berupa buku

dengan judul Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan dan Sejarah Grobogan

periode 1988-2001 serta Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran

2001 Bupati Grobogan Kepada Dewan Perwakilan Daerah. Buku pertama dan

kedua memuat tentang bagaimana perjalanan hidup masyarakat Kabupaten
                                                                            16



Grobogan, perkembangan serta pasang surutnya terutama dalam bidang politik

dari tahun 1971-2001. Sedang buku ketiga memuat tentang pembangunan di

Kabupaten Grobogan.

       Sedangkan dokumen yang lain berupa Undang-Undang RI No. 3 tahun

1975 tentang partai politik dan Golongan Karya yang berisikan penggabungan

(fusi) organisasi kekuatan sosial politik, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan,

Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya, serta UU No 8 tahun 1985

partai politik dan Golongan Karya. Dokumen ini terdapat dalam Himpunan

peraturan Perundang-undangan di Bidang Pembinaan Organisasi kekuatan Sosial

Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang

termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan dikeluarkan oleh

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Peraturan

Perundang-undangan.

       Penulis juga mengadakan penelitian lapangan untuk mendapatkan bukti

sejarah, baik primer maupun sekunder yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Dalam hal ini penulis mencari sumber atau bukti-bukti sejarah dibeberapa

perpustakaan , seperti:

a. Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan.

b. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Grobogan.

c. Perpustakaan Jurusan Sejarah dan Perpustakaan UNNES.
                                                                               17



2. Kritik Sumber

       Kritik sumber adalah tahap penilaian atau pengujian terhadap sumber-

sumber sejarah yang dikumpulkan, dilihat dari sudut pandang nilai kebenarannya.

Kebenaran dari sumber-sumber sejarah itu dapat diteliti secara otentisitas maupun

kredibilitasnya sehingga benar-benar dapat teruji keasliannya. Dalam kritik

sumber ini peneliti melakukan dua cara, yaitu kritik sumber ekstern dan kritik

sumber intern. Guna mendapatkan fakta-fakta sejarah dalam tahap kedua tersebut

dibagi menjadi kritik ekstern dan kritik intern.

a. Kritik Ekstern

        Kritik ekstern ini peneliti gunakan untuk menentukan keaslian dan

    keoutentikan sumber sejarah. Hal ini untuk menentukan apakah sumber itu

    merupakan sumber sejati yang dibutuhkan atau tidak. Dalam melakukan kritik

    ekstern peneliti berusaha untuk meneliti lebih detail mengenai sumber-sumber

    sejarah yang didapat diantaranya; himpunan perundang-undangan tentang

    partai politik, laporan APBD dan sumber-sumber kualitatif lainnya. Sumber-

    sumber ini harus diteliti keaslian/keautentikannya, dengan cara membuktikan

    keaslian kertasnya, tintanya, tulisannya, gaya tulisannya dan kalimatnya serta

    seluruh penampilan luarnya.

b. Kritik Intern

        Penulis melakukan kritik intern dengan tujuan ntuk mencapai nilai

    pembuktian yang sebenarnya dari sumber sejarah. Kritik inten (dalam)

    dilakukan terutama untuk menentukan apakah sumber itu dapat dipercaya atau

    tidak.
                                                                             18



       Kritik intern dilakukan setelah penulis selesai membuat kritik ekstern

setelah diketahui otentisitas sumber, maka dilakukan kritik intern untuk

melakukan pembuktian apakah sumber-sumber tersebut benar-benar merupakan

fakta historis. Penulis melakukan kritik intern dengan membandingkan antara data

satu dengan yang lainnya dan merupakan hasil studi kepustakaan. Tujuan dari

kritik intern ini untuk menetapkan kebenaran sehingga isi dari sumber tersebut

dapat dipercaya.

       Penulis melakukan kritik sumber ini dengan berusaha membuktikan

kredibilitas sumber sejarah yang didapatkan yang berupa sumber tertulis. Dalam

meelakukan kritik intern dari sumber tertulis yang merupakan hasil studi

kepustakaan dari referensi yang telah didapat, peneliti berusaha membandingkan

antara data yang satu dengan data yang lainnya. Peneliti berhasil mendapatkan

buku-buku sumber yang telah diuraikan pada sub bab kajian pustaka diatas.

       Buku pertama tulisan M. Rusli Karim tentang Partai Politik di Masa Orde

Baru, masih hangat suhunya dengan apa yang akan dibahas karena diterbitkan

pada tahun 1983 yang merupakan masa Orde Baru. Buku kedua dan ketiga

memaparkan secara gamblang dan terperinci tentang bagaimana pembangunan

bidang ekonomi, sosial, serta politik di Kabupaten Grobogan. Buku tersebut

memaparkannya dalam dua periode waktu yaitu pada masa Orde Baru hingga

reformasi. Kemudian dilengkapi dengan adanya buku keempat yang memaparkan

tentang peraturan perundang-undangan, visi, misi profil serta program kerja dari

partai politik peserta Pemilu. Adapun program-program kerja dari partai politik

peserta pemilu tersebut kemudian tertuang secara lebih fokus pada buku kelima
                                                                              19



yang berupa APBD daerah tingkat II Kabupaten Grobogan. Buku pertama hingga

kelima secara keseluruhan merupakan sumber primer dalam penelitian skripsi ini.



3. Interpretasi

       Langkah selanjutnya adalah interpretasi, yaitu usaha untuk mewujudkan

rangkaian fakta yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan

menetapkan artinya. Interpretasi yang peneliti lakukan tak lain merupakan usaha

untuk menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta yang satu dengan

fakta yang lain. Dalam melakukan interpretasi peneliti menggunakan cara dengan

menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain, sehingga dapat

ditetapkan makna atau arti dari kejadian-kejadian sejarah. Dalam proses ini tidak

semua fakta dapat dimasukan tetapi harus dipilih fakta yang relevan dengan

gambaran cerita yang hendak disusun.

       Dalam melakukan interpretasi ini langkah yang dilakukan peneliti adalah

dengan cara menganalisis suatu data atau fakta yang telah didapat dan mempunyai

hubungan dengan rangkaian fakta berikutnya. Adapun data yang didapat peneliti

adalah hasil pelaksanaan Pemilu Kabupaten Grobogan tahun 1971-1999 dan

APBD Kabupaten Grobogan.

       Berdasarkan pelaksanaan Pemilu tahun 1971, 1977, 1982 dan 1987, dapat

diambil kesimpulan bahwa kondisi pembangunan politik Kabupaten Grobogan

sejak Repelita I sampai dengan Repelita IV menjukan keadaan yang sangat

menggembirakan. Kondisi tersebut memang memungkinkan karena program

pemerintah benar-benar terlaksana secara tepat. Program-program tersebut,
                                                                           20



misalnya pembinaan umum dan bidang pengamanan sehingga tercipta stabilitas

yang dinamis.

       Melihat hasil Pemilu dari empat kali pelaksanaan selama Pelita I sampai

dengan Pelita IV di Kabupaten Grobogan, tampak Golkar memperoleh

kemenangan besar. Sehingga dalam menetapkan APBD Kabupaten Grobogan

pada masa itu lebih didominasi suara dari Golongan Karya.

       Pada pelaksanaan Pemilu tahun 1999 yang merupakan Pemilu pertama

masa reformasi, di Kabupaten Grobogan Partai Demokrasi Indonesia mendapat

kemenangan terbesar sehingga mendominasi perolehan kursi dalam DPRD II

Kabupaten Grobogan. Kemenangan tersebut juga menggeser kedudukan Golkar

yang berhasil memperoleh kemenangan dalam semua periode Pemilu masa Orde

Baru. Dalam penetapan APBD juga berubah, yang sebelumnya lebih didominasi

oleh Golkar kemudian pada peiode ini PDI lebih mendominasi. Bisa dikatakan

Partai Politik yang berhasil menang dalam Pemilu mempunyai andil yang sangat

besar dalam penetapan APBD.



4. Historiografi

       Historiografi merupakan langkah terakhir dari metode sejarah yang

peneliti lakukan. Tahap ini merupakan langkah penulisan sejarah yang disusun

secara logis, menurut urutan kronologis dan tema yang jelas serta mudah

dimengerti yang dilengkapi dengan pengaturan bab atau bagian-bagian yang dapat

membangun urutan kronologis dan tematis. Kemampuan peneliti untuk menjaga

agar standar mutu cerita sejarah dapat dicapai yaitu dengan menyusun cerita
                                                                            21



menurut urutan peristiwa berdasarkan kronologi, tema-tema dan prinsip

kebenaran dan kemampuan imaji agar dapat menghubungkan peristiwa yang

terpisah-pisah menjadi satu rangkaian cerita yang masuk akal dan mendekati

kebenaran.



G. Sistematika Penulisan

       Dalam rangka penulisan laporan penelitian ini, penulis perlu menjabarkan

sistematika penulisan yang dituangkan ke dalam lima bab, dimana setiap bab

terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

 BAB I :       PENDAHULUAN

               A. Latar Belakang Masalah

               B. Rumusan Masalah

               C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

               D. Ruang Lingkup Penelitian

               E. Kajian Pustaka

               F. Metode Penelitian

               G. Sistematika Penulisan

 BAB II :      KONDISI KEHIDUPAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN

               GROBOGAN PADA MASA ORDE BARU 1971-1998

               A. Sejarah Kelahiran Orde Baru

               B. Gambaran Umum Kabupaten Grobogan
                                                                     22



          C. Eksistensi Partai Politik di Kabupaten Grobogan Tahun Pada

             Masa Orde Baru 1971-1998

BAB III : KONDISI PARTAI POLITIK DI KABUPATEN GROBOGAN

          PADA SAAT REFORMASI

          A. Arti Reformasi

          B. Kondisi Partai Politik di Kabupaten Grobogan Pada Awal

             Reformasi Tahun 1998

          C. Perkembangan Partai Politik pada masa Reformasi

BAB IV : PERAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN GROBOGAN

          DALAM PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL EKONOMI

          A. Landasan Pembangunan Kabupaten Grobogan

          B. Peran Partai Politik Dalam Pembangunan di Kabupaten

             Grobogan Tahun 1971-1998 hingga 2001

          C. Peran   Pemerintah   Dalam   Pembangunan    di    Kabupaten

             Grobogan

          D. Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Grobogan

          E. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembangunan bidang Sosial

             Ekonomi di Kabupaten Grobogan.

BAB V :   PENUTUP

          A. Simpulan

          B. Saran
23
                                  BAB II

      KONDISI KEHIDUPAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN

                                 GROBOGAN

              PADA MASA ORDE BARU TAHUN 1971-1998



A. Sejarah Kelahiran Orde Baru

          Sejarah mencatat, sebelum Orde Baru lahir didahului dengan

   meletusnya tragedi nasional yang sering disebut dengan Pemberontakan G 30

   S / PKI, tepatnya tanggal 30 September 1965. Peristiwa ini puncaknya adalah

   dini hari, tanggal 1 Oktober 1965. Peristiwa itu menyebabkan enam Jenderal

   terkemuka dibunuh secara kejam dan sadis oleh komplotan militer yang

   mempunyai hubungan dengan PKI. Banyak versi yang berusaha mengungkap

   siapa pelaku peristiwa tersebut, namun umumnya yang diakui oleh banyak

   kalangan PKI-lah pelakunya.

          Seusai peristiwa berdarah yang merenggut enam nyawa Jenderal TNI

   AD itu, 30 September 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar

   yang kemudian justru menjadi titik awal kelahiran Orde Baru (Pusponegoro

   dan Notosusanto, 1993 : 406). Isi dari Surat Perintah 11 Maret (Supersemar)

   tersebuat ialah memberikan kekuasaan kepada Letjen. Soeharto, untuk dan

   atas nama Presiden / Panglima Tertinggi / Pemimpin Besar Revolusi,

   mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminya keamanan,

   ketenangan, serta kesetabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi

   serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden / Panglima



                                     23
                                                                         24



Tertinggi / Pemimpin Besar Revolusi / Mandataris MPRS, serta demi

keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan

pasti ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Isi lengkap dari Surat Perintah

Tersebut ada di lampiran 1 (Tim Dokumentasi Presiden RI, 1991: 54).

       Pada saat terjadi peristiwa pemberontakan G 30 S / PKI Grobogan

dinyatakan sebagai daerah berbahaya kedua setelah Temanggung. Maka

dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966, segenap masyarakat

Kabupaten Grobogan segera melakukan konsolidasi guna pengejaran /

pembersihan terhadap oknum-oknum masyarakat yang terlibat langsung

ataupun tidak langsung dengan gerakan G 30 S / PKI. Dalam hal ini ABRI

bersama rakyat bekerja sama erat dan serentak dengan unsur-unsur

masyarakat lain dengan semangat berkobar-kobar berusaha mengganyang

sisa-sisa G 30 S / PKI di Kabupaten Grobogan. (Tim Universitas Sebelas

Maret, 1991: 61).

       Tonggak awal kelahiran Orde Baru adalah ketika diserahkannya

Supersemar 1966 dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto

yang kemudian menjadi kunci yang sangat menentukan. Supersemar yang

pada awalnya hanya berupa surat perintah biasa dari Presiden Soekarno

kemudian dalam Sidang Umum ke IV MPRS ditetapkan sebagai Ketetapan

MPRS No. IX / 1966. Sidang Paripurna terbuka MPRS menyetujui dan

memperkuat Surat Perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 oleh

Presiden / Panglima Tertinggi / Mandataris MPRS dan ditujukan kepada

Letjen. Soeharto selaku Menpangad. Dalam siding tersebut anggota-anggota
                                                                         25



MPRS secara bulat menyetujui ditingkatnnya Supersemar menjadi Ketetapan

MPRS No. IX / 1966. Dengan ketetapan ini berarti bahwa Supersemar tidak

dapat ditarik kembali oleh Presiden / Panlima Tertinggi ABRI / Mandataris

MPRS, sebab hanya MPRS-lah yang berhak untuk membatalkannya. Isi

lengkap Ketetapan tersebut ada di lampiran 2 (Tim Dokumentasi Presiden RI,

1991: 86).

       Ketetapan   ini   selanjutnya   dijadikan   landasan   politik   bagi

beroperasinya pemerintah Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto. Bersama

dengan itu Supersemar ditetapkan sebagai salah satu sumber hokum Republik

Indonesia dan tertuang dalam Tap MPR No. XX / MPRS 1966 mengenai

memorandum DPR-GR tentang sumber tertib hokum RI dan tata urutan

peraturan perundangan dan tata urutan peraturan perundang-undangan RI.

Dengan demikian Supersemar dianggap sebagai landasan hukum dan politik

bagi keberadaan rezim Orde Baru di Indonesia.

       Pada tahun 1967 MPRS melakukan Sidang Istimewa, dalam sidang

tersebut Komisi A MPRS telah berhasil membuat Rancangan Ketetapan

mengenai Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden

Soekarno dan Mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden.

Alasan yang mendasari Rancangan Ketetapan ini adalah bahwa Presiden tidak

dapat memenuhi tanggungjawab konstitusional, dan bahwa Presiden tidak

dapat menjalankan haluan negara dan keputusan MPRS. MPRS menerima dan

mensahkan Rancangan Ketetapan MPRS No. XXXIII / MPRS / 1967 tentang

Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan dari Presiden Soekarno.
                                                                          26



       Jenderal Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden RI. Pelantikan ini

merupakan pelaksanaan dari Ketetapan MPRS No. XXXIII / 1967 yang

menetapkan mencabut kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno

dan menarik kembali mandate MPRS dari Presiden Soekarno. Ketetapan ini

selanjutnya menetapkan mengangkat Pemegang Ketetapan MPRS No. IX /

1966, Jenderal Soeharto, sebagai Pejabat Presiden sampai dipilihnya Presiden

oleh MPR hasil pemilihan umum.

       Awal kelahiran Orde Baru ini juga dihadapkan pada persoalan

lumpuhnya ekonomi negara yang ditunjukan dengan laju inflasi yang sangat

tinggi. Menurut Frans (1998), pada waktu masa peralihan dari Orde Lama ke

Orde Baru juga terjadi krisis ekonomi (1966-1968). Krisis ekonomi tersebut

disebabkan oleh etatisme yaitu negara terlalu berkuasa dalam komando

ekonomi, juga terjadi defisit yang terakumulasi sejak 1960 hingga 1966 yang

menyebabkan timbulanya inflasi sebesar 650 persen serta pada waktu itu

negara tidak menganggap dunia luar atau istilahnya “go to hell”-kan dunia

luar. Adapun kebijakan yang diambil untuk mengatasi krisis tersebut adalah

dengan menentukan kebijakan yang akan diambil yakni enam bulan untuk

rescue operation (operasi penyelamatan), serta dua tahun untuk stabilitas,

sehingga baru pada 1 April 1969 kita bisa melakukan pembangunan.

       Rincian operasi penyelamatan krisis ekonomi tersebut adalah dengan

menetukan target. Target pertama adalah mengenai pangan dan yang kedua

adalah mengenai pembayaran hutang dikarenakan apabila tidak bisa

membayar negara kita dianggap bangkrut. Program penyelamatan tersebut lalu
                                                                             27



  disusun bersama dengan IMF, pada 31 Agustus 1966 program tersebut dibawa

  ke siding cabinet untuk dimintakan persetujuan. Setelah delegasi Indonesia

  berangkat keseluruh dunia membawa program tersebut. Delegasi tersebut

  adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Frans Seda, Menteri Perindustrian,

  Menteri Perdagangan, dan dua anggota DPR, negara yang menjadi tujuan

  adalah Inggris, Belanda, Jerman kemudian Tokyo. Kemudian berdasar

  program tersebut maka pada 3 Oktober 1966 keluarlah peraturan pemerintah

  pertama yang telah disetujui oleh DPR yang kemudian dikenal dengan

  “peraturan 3 Oktober”. Setelah dikeluarkan peraturan tersebut kepercayaan

  dunia menjadi semakin bertambah dan pada 7 Februari 1967, terbentuklah

  IGGI, kelompok negara donor kita (Frans Seda, FORUM, 1998: 82-83).

         Pada sisi lain, awal kelahiran Orde Baru ini dihadapkan pada dua

  persoalan besar sebagai warisan sejarah Orde Lama, yaitu politik dan

  lumpuhnya ekonomi yang ditunjukan dengan laju inflasi yang sangat tinggi.

  Kondisi perpolitikan menjelang dan pada permulaan berdirinya Orde Baru

  memang terlihat sangat kacau dan sulit dikendalikan. Hal ini akibat logis dari

  langgam politik Orde Lama yang otoritarian dalam bingkai Demokrasi

  Terpimpin    menuju    bentuk   kearah   “Demokrasi     Pancasila”   dibawah

  pemerintahan Orde Baru.




B. Gambaran Umum Kabupaten Grobogan
                                                                        28



       Kabupaten Grobogan merupakan salah satu Kabupaten di wilayah

Propinsi Jawa Tengah. Daerah ini berada di dataran Pegunungan Kendeng,

sebuah pegunungan kapur yang sangat baik untuk kawasan hutan jati. Daerah

ini merupakan daerah yang bergelombang dalam wujud reliefnya. Kondisi

Geografis Kabupaten Grobogan cocok untuk pertanian, karena potensi aliran

Sungai-sungai Tuntang, serang dan Lusi dengan beberapa anak sungainya

mampu mengairi tanah-tanah persawahan di Kabupaten Grobogan. Disamping

itu untuk tandon air dibangunlah bendung-bendung diantaranya Sedadi, Kali

Lanang, Sidorejo, Dumpil, dan bendung Klambu, serta Waduk Kedung Ombo,

Waduk Nglangon, dan Waduk Sanggah.

       Secara astronomis wilayah Kabupaten Grobogan terletak 7 – 7 derajat

30 menit Lintang Selatan dan 100 derajat 15 menit sampai 111 derajat 25

menit Bujur Timur. Sedang batas wilayahnya sebagai berikut : sebelah utara

Kabupaten Demak, Kudus, Pati dan Blora; sebelah timur Kabupaten Blora;

sebelah selatan Kabupaten Semarang, Boyolali, Sragen, dan Ngawi (Jatim);

sedangkan sebelah barat Kabupaten Semarang, Demak.

       Secara administratif Kabupaten Grobogan terbagi menjadi 6 wilayah

pembantu bupati, 19 kecamatan. Terdiri dari 273 desa dan 7 kelurahan; 1.461

dusun; dan 1551 RW serta 7.269 RT. Luas wilayah 197.586.420 Ha atau

kurang lebih 6,07 % dari luas Propinsi Jawa Tengah.

       Untuk memenuhi kebutuhan hidup warga masyarakat, maka tanah di

wilayah tersebut digunakan untuk tanah persawahan seluas 60.421.470 Ha
                                                                           29



   atau 30,58%; tanah kering      60.549,875 Ha atau 30,65%; tanah hutan

   68.683,030 Ha atau 34,76%; untuk lain-lain 7.932,045 Ha atau 4,01%.

          Sebagai wilayah agraris, maka 92% penduduk bermukim di kawasan

   pedesaan pertanian, sedang sisanya 8% bermukim di kota-kota. Jumlah

   penduduk seluruhnya catatan statistik tahun 1990 ada 1.161.477 jiwa yang

   terdiri dari 569.687 laki-laki dan 591.790 perempuan. Dari jumlah tersebut,

   tingkat kepadatan penduduk adalah 588 jiwa/Km dengan tingkat pertumbuhan

   1,29% per tahun.

          Selanjutnya mata pencaharian penduduk dapat dijelaskan sebagai

   berikut : Petani 50,93%; buruh tani 32,84%; pengusaha 0,68%; buruh industri

   1,87%; buruh bangunan 4,02%; pedagang 2,27%; angkutan 0,78%; pegawai

   Negeri Sipil/ABRI 2,45%; pensiunan 0,78%; lain-lain 13,38%. Dalam

   pembangunan nasional dewasa ini makin terasa pentingnya aspek sejarah

   sebagai pembangunan nasional ialah penemuan identitas dan kepribadian

   bangsa yang secara historis dapat dipertahankan sepanjang kehidupan bangsa

   Indonesia (PemKab. Grobogan Bagian Humas: 2002).




C. Eksistensi Partai Politik di Kabupaten Grobogan Pada Masa Orde Baru

   1971-1998

   1. Definisi Partai Politik
                                                                            30



       Secara etimologis politik berasal dari kata polis bahasa Yunani yang

artinya kota, sehingga politik dapat diartikan sebagai hal ihwal mengatur

penyelenggaraan suatu kota, atau jika diperluas penyelenggaraan suatu negara.

Pengertian politik lebih sulit didefinisikan dari berbagai pengertian sosiologi

karena politik (politics) meliputi berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik

(atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem

itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan tentang

tujuan sistem perlu skala prioritas dari berbagai alternatif, sedangkan untuk

melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan berbagai kebijakan umum

public policies yang menyangkut pengaturan dan pembagian distribution atau

alokasi dari sumber-sumber yang ada resources allocation.

       Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu

kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi,

nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk

memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya)

dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan

mereka (Budiardjo, 1996:160).

       Dalam praktek kegiatan politik dilaksanakan oleh lembaga-lembaga

politik yang masing-masing memiliki kewenangan tertentu. Lembaga-

lembaga itu adalah : negara, lembaga-lembaga perwakilan rakyat, lembaga-

lembaga peradilan, serta partai politik. Bagaimana praktek politik itu

dilaksanakan tergantung pada sistem politik serta filosofi yang dianut oleh
                                                                          31



masing-masing negara, mungkin demokratis dapat pula otoriter, theistik atau

atheistik.

        Menurut UU No. 31 tahun 2002 dalam pasal 1 yang dimaksudkan

Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga

negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan

cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan

negara melalui pemilu. Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-

kurangnya 50 orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21

tahun dengan akta notaris. Akta notaris yang dimaksud adalah harus memuat

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disertai kepengurusan tingkat

nasional. Partai politik di Indonesia harus mendaftarkan diri pada departemen

kehakiman. Dalam pembentukannya partai politik harus memiliki asas yang

tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. dan setiap partai

politik mempunyai ciri tertentu sesuai dengan kehendak dan cita-citanya yang

tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan Undang-Undang (Partai

Politik dan Pemilihan Umum, 2003 : 3).



2. Sejarah Terbentuknya Partai Politik

        Partai politik pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai

manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu semua

organisasi (Budi Utomo, Muhammadiyah, Sarikat Islam, Partai Katolik, PNI,

PKI ) memainkan peranan penting dalam berkembangnya pergerakan nsional.
                                                                                32



Pola kepartaian inimenunjukan keanekaragaman, yang diteruskan pada masa

merdeka dalam bentuk sistem multi partai.

       Dengan didirikannya Volkstrad maka beberapa partai dan organisasi

bergerak melalui badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi dalam

Volkstrad, yakni Fraksi Nasional di bawah pimpinan Husni Thamrin, PPBB

( Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputra ) dibawah pimpinan Prawoto dan

“Indonesische Nationale Groep” di bawah pimpinan Muhammad Yamin.

       Di luar Volkstrad ada usaha untuk mengadakan gabungan dari partai-

partai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan nasional. Pada

tahun 1939 dibentuk K.R.I (Komite Rakyat Indonesia) yang terdiri dari GAPI

(Gabungan Politik Indonesia, yang merupakan gabungan dari partai-partai

beraliran nasional),      MIAI (Majelis Rakyat Indonesia, yangmerupakan

gabungan organisasi buruh).

       Dipandang dari sudut ideologi dasar, munculnya partai politik di

Indonesia   secara     garis   besar   adalah   sebagai   aktualisasi   dari   tiga

aliran/golongan atau pandangan politik yang menemukan momentum

kelahirannya pada dekade kedua dan ketiga abad XX ini. Ketiga aliran ini

mempunyai satu tujuan bersama yaitu untuk merebut kekuasaan politik

pemerintah colonial Belanda (Karim,1983:vii).



       Pada jaman pendudukan Jepang kegiatan partai politik dilarang, hanya

golongan-golongan islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi.

Akan tetapi, satu bulan sesudah proklamasi Kemerdekaan, kesempatan dibuka
                                                                            33



lebar-lebar untuk mendirikan partai politik, anjuran mana mendapat sambutan

yang antusias. Dengan demikian kepartaian kembali ke pola multi-partai yang

telah dimulai dalam zaman kolonial. Banyaknya partai tidak menguntungkan

berkembangnya pemerintahan yang stabil. Pemilihan umum yang diadakan

pada tahun 1955 membawa penyederhanaan dalam jumlah partai, yakni

Masyumi, PNI, NU dan PKI. Akan tetapi partai-partai tetap tidak

menyelenggarakan fungsinya sebagaimana yang diharapkan. Akhirnya, pada

masa Demokrasi Terpimpin partai-partai dipersempit ruang geraknya.

       Pada masa Orde Baru partai politik diberi kesempatan untuk bergerak

lebih leluasa. Akan tetapi, sesudah diadakan pemilihan umum tahun 1971,

dimana Golkar menjadi pemenang pertama dengan disusul oleh oleh tiga

partai besar NU, Parmusi dan PNI, agaknya partai-partai harus menerima

kenyataan bahwa peranan mereka dalam decision-making process untuk

sementara akan tetap terbatas. Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai.

Empat partai islam, yaitu Nahdhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai

Syarikat   Indonesia   dan   Perti   bergabung     menjadi   Partai   Persatuan

Pembangunan. Selain dari itu lima partai, yaitu Partai Nasional Indonesia,

Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai Ikatan

Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bergabung menjadi Partai

Demokrasi    Pembangunan,     dengan    demikian     pemilihan   umum     yang

diselenggarakan pada tahun 1977 diikuti dua partai politik dan Golkar.
                                                                           34



  3. Kondisi Politik di Kabupaten Grobogan Pada Awal Hingga Orde

Baru

          Masalah politik di Kabupaten Grobogan sangat memprihatinkan pada

  era demokrasi liberal 1950-1959, pada masa itu terjadi pergeseran-pergeseran

  nilai persatuan dan kesatuan yang telah terbina selama revolusi fisik.

  Terbentuknya berbagai cabang organisasi-organisasi politik dan organisasi

  massa di Kabupaten Grobogan, merupakan cerminan dari pelaksanaan

  demokrasi liberal dan UUDS 1950.

          UUDS 1950 merupakan cerminan dari demokrasi liberal seperti yang

  terdapat dalam beberapa negara barat yang memberikan peranan yang sangat

  penting kepada Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (Parlemen) karena ia

  menentukan nasib pemerintah atau eksekutif yang berkuasa, yang menentukan

  hidup matinya kabinet. Karena parlemen terdiri dari wakil-wakil partai, maka

  kekuasaanya yang begitu besar langsung mencerminkan pengaruh partai-

  partai politik di dalamnya. Kekuasaan dominan parlemen berarti sama saja

  atau sejalan dengan peranan utama partai-partai politik di dalam sistem

  olitik yang berlaku

   ( Alfian, 1978 : 31).

          Adanya keinginan dari partai-partai politik untuk menjadi yang

  dominan menjadikan keadaan politik di Kabupaten Grobogan semakin genting

  saat menjelang Pemilu tahun 1955. Tahun 1954 satu tahun sebelum

  pelaksanaan Pemilu setiap partai membentuk organisasi massa, baik dari

  kelompok pelajar, pemuda, petani maupun buruh. Tujuan dari pembentukan
                                                                         35



organisasi- organisasi tersebut karena partai-partai saling berebut pengaruh

dan pengikut sehingga menjadi warna tersendiri dari kehidupan partai politik

di Kabupaten Grobogan pada masa itu. Organisasi-organisasi pemuda yang

telah terbentuk di Kabupaten Grobogan dijadikan sebagai underbow dari

empat partai besar yaitu PNI, PKI, NU serta Masyumi dan tidak hanya

berkedudukan di kota-kota melainkan telah melebarkan sayapnya di desa-

desa. Dengan adanya pembentukan organisasi-organisasi massa menjadikan

pemuda di Kabupaten Grobogan menjadi terkotak-kotak.

       Menurut sifat dan keanggotaanya, maka organisasi pemuda di

Kabupaten Grobogan dapat dikategorikan sebagai berikut : Golongan

pertama, adalah organisasi masa pemuda yang secara tegas berafiliasi dengan

partai politik, seperti : Pemuda Rakyat bentukan dari Partai Komunis

Indonesia (PKI), Pemuda Demokrat bentukan dari Partai Nasional Indonesia

(PNI), Gerakan Pemuda Islam Indonesia bentukan dari Masyumi dan Pemuda

Anshor bentukan dari NU. Golongan kedua adalah organisasi massa pelajar

yang kerana pengaruh dari partai-partai menjadi terkotak-kotak. Organisasi

tersebut antara lain: IPPI yang dalam proses perkembangannya berafiliasi

dengan PKI, PII dan disusul dengan munculnya organisasi-organisasi yang

lain. Sedangkan organisasi pada golongan ketiga banyak terjadi perpecahan

karena pengaruh dari partai-partai.

       Munculnya berbagai organisasi pemuda dan pelajar disatu sisi

memang sangat positif bagi perwujudan dinamika pemuda Kabupaten

Grobogan dalam mengisi kemerdekaan. Namun karena organisasi-organisasi
                                                                          36



tersebut dibentuk oleh partai politik sehingga menjadi lebih banyak

mementingkan kepentingan golongan yang dikarenakan adanya perebutan

pengaruh sebagai usaha untuk merebut posisi-posisi (kursi-kursi) penting di

dalam kabinet sehingga berdampak pada perpecahan. (Tim Peneliti

Universitas Sebelas Maret, 1991 : 55).

           Kondisi politik pada awal Orde Baru di Kabaupaten Grobogan,

tampak lebih stabil walaupun di sana-sini terlihat adanya gejolak yang

ditimbulkan oleh emosi. Kendati demikian tidak pernah terjadi bentrokan fisik

yang merugikan. Pengaruh konflik politik maupun fisik sering datang dari luar

daerah Grobogan. Kondisi tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan

pembangunan daerah yang merupakan unsur pembangunan nasional dengan

proritas pembangunan ekonomi. Sebab rentetan segala krisis nasional yang

timbul sebelum lahirnya Orde Baru disebabkan tidak terciptanya stabilitas

politik.

           Kesetabilan politik tersebut berarti bahwa keadaan politik harus

berkembang seuai dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945 (UUD 1945) dengan sewajarnya. Dalam rangka itulah kemudian terjadi

penyegaran DPR-GR pada awal         tahun 1968 hal ini juga dirasakan oleh

masyarakat Kabupaten Grobogan. Penyegaran ini meliputi penyegaran

kenaggotaan, komposisi, dan prosedur kerjanya. Bagi Kabupaten Grobogan

penyegaran ini sekaligus menjadi pembaharuan dalam kehidupan politik (Tim

Peneliti Universitas Sebelas Maret, 1991 : 60).
                                                                         37



       Akhirnya masyarakat masyarakat daerah Kabupaten Grobogan pada

awal Orde Baru mulai masuk untuk melaksanakan penyederhanaan dan

pembaharuan kehidupan politik, terutama dalam rangka mengikuti program

nasional dalam bidang penyederhanaan kehidupan kepartain seperti yang

tertuang dalam UU No. 3 Tahun 1975 tentang penyederhanaan kepartaian,

keormasan, dan kekaryaan menjadi satu kelompok partai dan satu kelompok

golongan   karya.   Penyederhanaan    partai   dan   golongan   karya   yang

menghasilkan dua buah partai politik dan sebuah organisasi karya ini

merupakan kemajuan yang sangat penting dalam kehidupan politik di daerah

grobogan (Tim Peneliti Universitas Sebelas Maret, 1991 : 61).



4. Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tahun 1971-1997

   a. Pemilihan Umum 1971 di Kabupaten Grobogan

           Pemberontakan G 30 S / PKI tahun 1965 telah mengubah

   kehidupan politik Indonesia sehingga mengalami perubahan yang drastis

   dan prinsipil. Semenjak memegang kendali kekuasaan, pemerintah Orde

   Baru yang bertekad untuk melaksanakan Pancasila dana UUD 1945 secara

   murni dan konsekuen, bersifat anti komunis dan berorintasi kuat pada

   pembangunan mencoba untuk membangun sistem pemilihan umum yang

   mampu memelihara stabilitas pemerintahan. Salah satu tugas pentingnya

   adalah dengan menyelenggarakan pemilihan umum.

           Setelah mengalami pengunduran sebanyak dua kali, pemerintah

   Orde Baru akhirnya berhasil menyelenggarakan Pemilihan umum yang
                                                                    38



pertama setelah masa pemerintahannya yaitu pada 1971. Seharusnya

berdasarkan   Ketetapan   MPRS      No.    XI   Tahun   1966    Pemilu

diselenggarakan pada tahun 1968. Ketetapan ini diubah pada Sidang

Umum MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto yang menggantikan Presiden

Sokarno, dengan menetapkan bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tahun

1971 (www.parlemen.net: 1 Agustus 2007).

     Pada tanggal 24 November 1966 Presiden Soeharto menyampaikan

sebuah   Rancangan    Undang-Undang       (RUU)   tentang   kepartaian,

keormasan, dan kekaryaan kepada DPR-GR. Tetapi menjelang Pemilu

1971 RUU tersebut belum terselesaikan sehingga dalam pasal peralihan

dinyatakan bahwa Partai Politik, Ormas dan Golongan Karya boleh

mengambil bagian dalam pemilihan umum. Partai Murba yang pada

awalnya direhabilitasi juga diperbolehkan untuk ikut menjadi peserta

dalam pemilihan umum. Golongan Karya merupakan gabungan dari 7

KINO (Kelompok Induk Organisasi) yaitu Kosgoro, MKGR, Gakari,

Profesi, Ormas Hankam dan Gerakan Pembangunan yang kemudian

muncul dalam satu tanda gambar dalam pemilihan umum 1971.

     Pengelompokan partai-partai oleh Presiden soeharto ini bukan untuk

melenyapkan partai melainkan bertujuan untuk mempermudah dalam

pelaksanaan kampanye. Pengelompokan partai tersebut antara lain adalah

golongan nasionalis, golongan spiritual dan golongan karya. Berdasarkan

pengelompokan tersebut maka dibentuklah Kelompok Demokrasi

Pembangunan atau Kelompok Material Spiritual yaitu kelompok partai
                                                                      39



yang menekankan pada pembangunan materiil tanpa mengabaikan aspek

spiritual yang merupakan gabungan dari PNI, IPKI, MURBA, Parkondo

dan Partai Katolik. Kelompok yang kedua adalah kelompok Persatuan

Pembangunan atau kelompok Spiritual Materiil yaitu kelompok partai

yang menekankan pembangunan spiritual tanpa mengabaikan aspek

materiil yang terdiri atas Nahdlatul Ulama, Parmusi, PSSI dan Perti

(Soemardjan 2000: 310). Berdasarkan uraian diatas partai politik di

Kabupaten Grobogan berjumlah 10 partai yaitu Partai Katolik, Partai

Syarikat Islam Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, Parmusi Golkar,

Parkindo, Partai Murba, PNI, Perti, IPKI , dengan lima besar partai dalam

pemilu yaitu Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional

Indonesia       dan       Partai      Syarikat     Islam       Indonesia

(id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_di_Indonesia: 9 Agustus 2007).

     Asas yang digunakan dalam pemilihan umum 1971 adalah LUBER

(Langsung Umum Bebas dan Rahasia) demikian pula. Adapun keterangan

dari masing-masing sifat tersebut diantaranya:



1.   Langsung

     Adalah setiap pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa

     perantara atau diwakilkan orang lain.

2.   Umum

     Adalah setiap WNI yang telah memenuhi syarat dapat ikut serta

     menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.
                                                                    40



3.   Bebas

     Adalah pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dijamin

     keamanannya untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa

     adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

4.   Rahasia

     Adanya pilihannya dijamin oleh peraturan dan tidak akan diketahui

     oleh pihak manapun dan dengan cara apapun ketika menentukan

     pilihannya (Secret Ballot) (Waridah, 2003: 10).

      Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1971 tepatnya pada tanggal 5

Juli 1971 di Kabupaten Grobogan menunjukan pertanda bahwa,

masyarakat Grobogan merupakan masyarakat yang mampu melaksanakan

program-program pembangunan politik secara sempurna. Dengan tidak

menutup mata atas kekurangan yang ada, dapatlah dikatakan bahwa

pelaksanaan Pemilu 1971 di Kabupaten Daerah Tingkat II dapat

berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Sejak dari awal pelaksanaan

sampai dengan kampanye hingga pemungutan hari pemungutan suara

tidak pernah terjadi kericuhan-kericuhan, sehingga pemungutan suara

dapat diselenggarakan dengan aman dan lancar serta tertib dengan hasil

sebagai berikut: Partai Katolik memperoleh 581 suara; Partai Syarikat

Islam Indonesia memperoleh 2.646 suara; Partai Nahdlatul Ulama

memperoleh 90.761 suara; Parmusi memperoleh 5.814 suara; Golkar

memperoleh 233.876 suara; Parkindo memperoleh 2.531 suara; Partai

Murba meperoleh 143 auara; Partai Nasional Indonesia memperoleh
                                                                    41



39.555 suara; Perti memperoleh 494 suara; dan IPKI memperoleh 1.716

suara

        Pelaksanaan Pemilu 1971 di Kabupaten Grobogan yang lancar,

merupakan langkah awal untuk pembangunan politik di tahun-tahun

berikutnya. Dapatlah diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan Pelita

I, keadaan politik di daerah Kabupaten Grobogan tidak menujukan gejala-

gejala yang menjurus kearah keadaan yang membahayakan persatuan dan

kesatuan bangsa dan mengganggu lancarnya pelaksanaan pemerintahan

dan pembangunan.

        Keadaan tersebut diatas akibat dari keadaan obyektif dalam

masyarakat yang telak tidak begitu terkotak-kotak dalam berbagai

kekuatan politik dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat

Grobogan untuk lebih memikirkan keadaan sosial. politik, masyarakat

akan arti pentingnya persatuan dan kesatuan sehingga kepentingan

masyarakat luas lebih didahuluan daripada kepentingan pribadi. Dan satu

hal yang pasti yang tidak mungkin dilupakan adalah peranan aktif dari

anggota Dewan sebagai tokoh masyarakat dalam menciptakan keadaan

yang stabil tersebut (Tim Peneliti Universitas Sebelas Maret, 1991: 62-

63).

b. Pemilihan Umum 1977 di Kabupaten Grobogan

        Pada tanggal 2 Mei 1977 diselenggarakan pemilihan umum yang

ketiga dalam Sejarah Nasional Indonesia, dan untuk kedua kalinya

diadakan berdasarkan UUD 1945 pada masa Orde Baru. Asas yang
                                                                        42



digunakan dalam pemilu 1977 ini sama halnya dengan asas dalam pemilu

1971 yaitu LUBER. Berbeda dengan pemilihan umum 1971 yang diikuti

10 partai, dalam pemilu ini hanya diikuti oleh 3 partai, dimana dua

diantaranya adalah hasil fusi dari beberapa partai. Perubahan jumlah partai

peserta pemilu tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1975

tentang fusi (penggabungan) partai politik menjadi dua partai politik dan

satu golongan karya (http://id.wikipedia.org. 9 Agustus 2007).

       Rencana penyederhanaan partai-partai politik Soeharto dan para

pemimpin partai tersebut menghasilkan sauatu kelompok koalisi dalam

DPR. Fusi partai ini adalah penyederhanaan partai politik dari 10 Parpol

menjadi 3 Parpol, dan hasil fusi menghasilkan partai-partai sebagai

berikut:

1. Partai Persatuan Pembangunan

    Partai Persatuan Pembangunan ini merupakan fusi dari partai-partai

    Islam seperti NU, PERTI,Parmusi dan PSSI.

2. Golongan Karya



3. Partai Demokrasi Indonesia

    Partai Demokrasi Indonesia merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik,

    Partai Kristen, dan IPKI (Syam,2007:7).

       Ketiga kekuatan sosial politik ini memiliki asas, tujuan, fungsi

serta hak dan kewajiban yang sama. Seperti diatur dalam UU No. 3 tahun

1975 (Karim,1983: 173). Demikian rekayasa politik penguasa Orde Baru
                                                                        43



yang berlaku secara nasional. Hal tersebut berlaku pula serta diterapkan di

Kabupaten Grobogan.

       Menjelang pelaksanaan pemilihan umum tahun 1977 kedaan

politik di Kabupaten Grobogan menunjukan kenaikan suhu , dan kenaikan

suhu politik tersebut mencapai puncaknya pada bulan Maret dan April

1977. Pada bula-bulan tersebut seluruh kekuatan-kekuatan politik sedang

giat-giatnya melakukan kampanye guna menarik massa sebanyak-

banyaknya

       Meskipun dalam dua bulan pertama sempat terjadi kenaikan suhu

politik, pelaksanaan pemilihan umum 1977 di Kabupaten Grobogan tetap

berjalan tanpa ada kericuhan yang mengganggu jalannya pemilihan umum

serta mengganggu stabilitas masyarakat. Keadaan ini menjadikan

pemilihan umum di Kabupaten Grobogan dapat berjalan lancar

sebagaimana yang diharapkan, dan diperoleh hasil sebagai berikut: Partai

Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 102.644 suara; Partai Golkar

memperoleh 292.832 suara; dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

memperoleh 69.279 suara. Dari jumlah suara yang diperoleh, maka

perhitungan jumlah kursi DPRD Tingkat II Kabupaten Grobogan sebagai

berikut: Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 7 kursi; Partai Golkar

memperoleh 20 kursi; Partai Demokrasi Indonesia memperoleh 5 kursi

(Tim Peneliti Universitas Sebelas Maret, 1991: 63).

c. Pemilihan Umum 1982 di Kabupaten Grobogan
                                                                     44



       Pemilihan umum ketiga pada masa pemerintahan Orde Baru

dilaksanakan pada 4 Mei 1982, Pemilu dilaksanakan secara serentak di

seluruh Indonesia dan diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia baik

yang yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk

didalamnya masyarakat Kabupaten Grobogan. Pemilihan umum kali ini

diwarnai oleh beberapa peristiwa selama masa kampanye yang menjurus

kearah kerusuhan dan tindakan anarkis, hal ini disebabkan tidak

terkendalinya masa pandukung salah satu organisasi peserta pemilu.

       Meskipun sempat diwarnai oleh beberapa tindakan anarkis pemilu

tetap terlaksana dengan baik. Adapun peolehan suara dalam pemilu 1982

di Kabupaten grobogan adalah sebagai berikut: Partai Persatuan

Pembangunan memperoleh 112.349 suara; Golkar memperoleh 380.748

suara; dan Partai Demokrasi Indonesia memperoleh 34.859 suara.

Berdasar perhitungan perolehan suara dalam pemilu tersebut, maka

perhitungan untuk perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat

II Kabupaten Grobogan hasil pemilu 1982 adalah: Partai Persatuan

Pembangunan memperoleh 7 kursi; Golkar memperoleh 25 kursi; dan

Partai Demokrasi Indonesia memperoleh 2 kursi (Tim Peneliti Universitas

Sebelas Maret, 1991: 64).

d. Pemilihan Umum 1987 di Kabupaten Grobogan

       Pelaksanaan pemilihan umum 1987 ditandai oleh sejumlah

perkembangan dan perubahan penting. Perubahan pertama adalah dengan

penetapan Pancasila sebagai sat-satunya asas bagi organisasi politik
                                                                    45



peserta Pemilu dan sebagai pelaksanaan dari ketetapan MPR No. 11 /

MPR / 1983 tentang GBHN dan No. III / MPR / 1983 tentang pemilihan

umum yang ditindaklanjuti dengan UU No. 1 tahun 1985 tentang

perubahan UU No. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-

anggota badan permusyawaratan perwakilan rakyat sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 4 tahun dan UU No. 2 tahun 1980 serta UU No. 3

tahun 1985 tentang perubahan UU No. 3 tahun 1975 tentang partai politik

dan Golongan Karya, maka organisasi politik peserta Pemilu hanya

berdasarkan Pancasila dalam menjabarkan program-program untuk

mewujudkan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Dengan demikian tidak ada lagi masalah yang bersifat ideologis dalam

program, tema, dan materi kampanye (Safroedin Bahar, 1997: 53)

      Gagasan untuk menyeragamkan Pancasila sebagai satu-satunya

asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut, disosialisasikan

oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya di depan Sidang Paripurna DPR

pada Tanggal 16 Agustus 1982 (Karim, 1983: 219).

      Perubahan yang kedua adalah mengenai tanda gambar partai,

sejalan dengan ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas maka

dilakukan penyempurnaan tanda gambar. Partai Persatuan Pembangunan

(PPP) yang pada Pemilu 1982 menggunakan tanda gambar Ka’bah dalam

Pemilu tahun 1987 memakai tanda gambar bintang ditengah segi lima.

Demikian pula dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang

sebelumnya menggunakan tanda gambar banteng dengan latar belakang
                                                                     46



beringin disertai padi dan kapas di kiri dan kanan, kemudian

menggunakan tanda gambar banteng, sedang Golkar tetap menggunakan

tanda gambar pohon Beringin.

       Pemilihan Umum 1987 itu sendiri dilaksanakan pada 23 April

1987 dan bagi Kabupaten Grobogan Pemilu tersebut membawa perubahan

penting berupa kelancaran dan ketertiban selama jalannya kampanye

hingga pelaksanaan pemungutan suara. Hal itu tidak lepas dari penetapan

Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dari hasil pemungutan suara Pemilu

1987 di Grobogan diperoleh hasil sebagai berikut: Partai Persatuan

Pembangunan memperoleh 84.925 suara; Golkar memperoleh 447.407

suara; dan Partai Demokrasi Indonesia memperoleh 47.425 suara. (Tim

Peneliti Universitas Sebelas Maret, 1991: 64).

e. Pemilihan Umum 1992 di Kabupaten Grobogan

       Perkembangan politik di Kabupaten grobogan tampak mengarah

pada usaha-usaha pemantapan stabilitas daerah dan dinamisasi dengan

adanya tiga organisasi peserta pemilu yang merupakan fusi dari partai-

partai politik sebelumya. Pemilu 1992 yang dilaksanakan pada 9 Juni

1992 di Kabupaten Grobogan berjalan dengan lancar, hal itu merupakan

langkah awal untuk pembangunan politik ditahun-tahun berikutnya.

Dapatlah diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan

pelita VI, keadaan politik di daerah Kabupaten Grobogan tidak

menunjukan    gejala-gejala    yang   menjurus   kearah   keadaan   yang

membahayakan persatuan bangsa dan mengganggu lancarnya pelaksanaan
                                                                      47



pemerintah dan pembangunan. Keadaan tersebut adalah akibat dari

keadaan obyektif masyarakat yang tidak begitu terkotak-kotak dalam

kekuatan politik serta semakin meningkatkan kesadaran masyarakat

Grobogan untuk lebih memikirkan keadaan sosial politik masyarakat.

      Keadaan politik menjelang pemilihan umum 1992 di tingkat

nasional sempat menunjukan suhu kenaikan dan mencapai puncaknya

pada bulan Mei dan Juni 1992 disaat kekuatan sosial politik sedang giat-

giatnya melakukan kampanye dalam rangka menarik massa sebanyak-

banyaknya. Namun demikian pelaksanaan Pemilu tahun 1992 di

Kabupaten Grobogan berjalan tanpa ada kericuhan yang menggangu

stabilitas masyarakat. Dan dalam Pemilu 1992 dapat diketahui hasilnya

sebagai sebagai berikut: Partai Persatuan Pembangunan memperoleh

131.268 suara; Golkar memperoleh 384.723 suara; dan Partai Demokrasi

Indonesia memperoleh 111.074. Berdasar pada jumlah suara yang

diperoleh dalam Pemilu maka pembagian jumlah kursi DPRD II

Kabupaten    Grobogan    adalah   sebagai   berikut:   Partai   Persatuan

Pembangunan memperoleh 8 kursi; Golkar memperoleh 22 kursi; Partai

Demokrasi Indonesia memperoleh 6 kursi (Tim Bappeda Kabupaten

Grobogan, 2002: 12).

f. Pemilihan Umum 1997 di Kabupaten Grobogan

      Asas pemilihan umum tahun 1997 masih sama seperi Pemilu-

pemilu sebelumnya yaitu LUBER. Untuk pemilihan anggota DPR dan

DPRD dipakai system perwakilan berimbang dengan setelsel daftar.
                                                                     48



Dengan demikian maka besarnya kekuatan perwakilan berimbang dalam

DPR dan DPRD adalah sejauh mungkin berimbang dengan besarnya

dukungan dalam masyarakat pemilih. Sistem daftar begitu pula sistem

Pemilu menggambarkan adanya pengakuan terhadap stelsel organisasi

yang ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan. Tiap-tiap daerah Tingkat

II mendapatkan sekurang-kurangnya seorang wakil yang ditetapkan

berdasarkan sistem perwakilan berimbang yang akan diatur dalam

peraturan pemerintah.

      Dalam pemilihan umum 1997 yang diadakan pada 29 Mei 1997 di

Kabupaten Grobogan diperoleh hasil sebagai berikut: Partai Persatuan

Pembangunan memperoleh 196.666 suara; Golkar memperoleh 480.553

suara; dan Partai Demokrasi Indonesia memperoleh 15.901 suara.

Berdasarkan pada perolehan suara dalam Pemilu 29 Mei 1997 maka

perolehan kursi di DPRD II Grobogan untuk masing-masing partai adalah

sebagai berikut: Partai Persatuan Pembangunan memproleh 10 kursi;

Golkar memperoleh 25 kursi; dan Partai Demokrasi memperoleh 1 kursi

(Tim Bappeda Kabupaten Grobogan, 2002: 13).
49
                                       BAB III

       KONDISI PARTAI POLITIK DI KABUPATEN GROBOGAN

                    PADA SAAT REFORMASI 1998-2001



A. Arti Reformasi

       Reformasi berarti penyatuan atau penyusunan, sedangkan gerakan

reformasi berarti mengembalikan segala sesuatunya kepada kedudukan dan aturan

yang berlaku / yang ada (Pemerintah Kabupaten Grobogan Bagian Hubungan

masyarakat, 2002 : 42 ). Pada awalnya gerakan reformasi ini menuntut kepada

pemerintah Orde Baru untuk : menurunkan harga BBM ( yang meningkat hingga

71 %), membersihkan kabinet dari unsur-unsur KKN ( Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme ) serta penegakan hukum dan hak asasi manusia. Namun lambat laun

gerakan berkembang menjadi gerakan yang menuntut pengunduran diri Prsiden

Soeharto beserta jajaran kabinetnya.

       Gerakan reformasi tersebut di atas bermula pada tahun 1997 tepatnya pada

pertengahan bulan Juli saat bangsa Indonesia dilanda kekeringan yang

ditimbulkan oleh musim kemarau panjang sepanjang September 1997, keadaan ini

menimbulkan     krisis   pengadaan     pangan    yang   berkepanjangan.   Hal   ini

menyebabkan gagal panen di beberapa daerah serta produksi pangan menurun

yang pada gilirannya berdampak kerugian yang cukup besar dikalangan petani

dan untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara pengimpor beras Asia

Tenggara.




                                         49
                                                                              50



       Di bidang ekonomi dan keuangan krisis tidak hanya melanda Indonesia

tetapi juga negara Asia Tenggara, Korea Selatan dan Jepang. Dimulai dengan

tindakan pialang saham dan valas yang bernama George Soros yang memborong

mata uang Dollar Amerika Serikat secara besar-besaran, sehingga nilai mata uang

negara Asia Tenggara terutama Thailand, Philipina dan Indonesia menurun

dengan tajam.

       Perekonomian Indonesia makin terpuruk setelah hutang negara dan swasta

yang jatuh tempo tidak kunjung terbayar oleh karena kesulitan memperoleh uang

dollar dari kalangan perbankan, dan mereka sendiri kesulitan modal sebagai akibat

penarikan besar-besaran rush uang simpanan bank oleh nasabah yang khawatir

nilai mata uangnya merosot dan tidak dapat menarik simpanannya jika Bank

tersebut mengalami kebangkrutan.

       Upaya pemerintah untuk mengatasi kesulitan permodalan di bidang

perbankan adalah melalui Bank Indonesia yang akan mengucurkan dana cukup

besar yang dikenal dengan dana Bantuan Liquiditas Bank Indonesia ( BLBI ),

yang penyalurannya melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Namun dalam prakteknya dana BLBI disalah gunakan dan banyak dilarikan ke

luar negeri.

       Di bidang politik pembentukan kabinet Pembangunan VII paska awal

Maret 1998 oleh Presiden Soeharto telah mengundang dan kecaman dari

kalangan mahasiswa dan masyarakat LSM, oleh karena presiden telah

mengangkat para menteri dengan orang-orang dekatnya.
                                                                              51



       Dibidang hukum, penanganan kasus-kasus hukum sering kali menjadi

tidak jelas dan tidak selesai, apalagi bila pelakunya adalah orang dekat keluarga

cendana.   Sedangkan    dibidang   Hak-hak    asasi   manusia   kalangan   LSM

menghendaki penghapusan Daerah Operasi Militer di Aceh dan Timor Timur

serta Reformasi di tubuh TNI.

       Krisis multidimensional yang melanda Indonesia ini tidak kunjung

terpecahkan oleh pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan presiden

Soeharto, sehingga menimbulkan gerakan yang menuntut ke reformasi total di

segala bidang secara demokratis, serta diakuinya kebebasan berpendapat,

menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah, disamping penegakan

hukum dan hak asasi manusia. (Pemkab. Grobogan Bag. Humas, 2002 : 42 ).

       Dalam rangka merespon arus reformasi tersebut yang pelaksanaanya

diwarnai berbagai aksi demonstrasi dan kerusuhan di daerah-daerah pada tanggal

10 Mei 1998 dan mencapai puncaknya pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998 berupa

aksi kerusuhan massal di ibu kota Jakarta. Demi menjaga persatuan, kesatuan

dan keutuhan bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia, maka pada hari

Kamis tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari

jabatannya dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Wakil Presiden Prof.

DR. Ir. BJ Habibie. Selanjutnya Presiden BJ Habibie pada tanggal 22 Mei 1998

membentuk Kabinet Reformasi yang salah satu programnya melaksanakan

pemilihan umum tahun 1999.

       Salah satu reformasi yang dicapai pada waktu itu adalah reformasi

dibidang pemerintahan yaitu orientasi pemerintahan sentralistik otoriter diubah
                                                                           52



menjadi orientasi pemerintahan yang bersifat otonomi demokratis dan dikuatkan

dengan adanya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah.

       Pemerintahan kabinet Reformasi dibawah Presiden Habibie berakhir pada

tanggal 19 Oktober 1999, saat pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR

hasil Pemilu 1999. Tanggal 20 Oktober KH. Abdulrachman Wahid dilantik

menjadi Presiden RI ke 4 menggantikan Presiden Habibie. Selama pemerintahan

Presiden Abdulrachman Wahid dengan Kabinet Persatuan Nasional yang dimulai

pada tanggal 26 Oktober 1999 teryata krisis makin berkepanjangan dan mencapai

puncaknya ketika akhir bulan Juli 1999, presiden berupaya mengeluarkan dekrit

yang menyatakan negara dalam keadaan bahaya sebagai reaksi atas pelaksanaan

Sidang Istimewa MPR hasil Pemilu 1999 tanggal 1 Agustus 1999.

       Dalam Sidang Istimewa tersebut Presiden dimintai pertanggung jawaban

atas jalannya pemerintahan selama itu, presiden pada awalnya sangat menolak,

namun akhirnya presiden menyampaikan pidato pertanggung jawabannya. Pidato

ini teryata tidak memuaskan para anggota MPR hasil Pemilu 1999 sehingga. pada

tanggal 20 Agustus 1999 Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi Presiden RI ke

5 menggantikan KH. Abdulrachman Wahid yang diberhentikan.

       Pengaruh gerakan reformasi bagi Kabupaten Grobogan sangat kecil,

meskipun sempat terjadi gelombang reformasi yang menimpa perangkat desa

selaku aparat pemerintahan. Demikian pula pengaruh krisis multidemensional

juga relatif kecil terutama bidang politik, hal itu dimunginkan karena kondisi

Kabupaten Grobogan yang stabil dan dinamis, berkat suasana persatuan dan
                                                                              53



kesatuan serta kebersamaan yang terjalin antara Pemerintah      dengan segenap

warga masyarakat. (Pemkab. Grobogan Bag. Humas, 2002 : 43 ).



B. Kondisi Partai Politik di Kabupaten Grobogan Pada Awal Reformasi

   Tahun 1998

   1. Kondisi Umum

           Pembangunan daerah yang merupakan unsur pembangunan nasional

   dengan prioritas pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang

   harus segera dilaksanakan. Sebab rentan segala krisis nasional yang timbul

   sebelum lahirnya orde baru, telah menelantarkan pembangunan ekonomi

   karena tidak tercipta stabilitas di bidang politik.

           Dalam bidang politik stabilitas berarti bahwa keadaan politik haruslah

   berkembang dan sesuai dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang dasar

   1945 secara wajar dalam rangka itulah perlunya proses penyegaran DPRD II

   kabupaten Grobogan agar mampu membawakan aspirasi rakyat dengan baik.

   Guna menunjang pemantapan stabilitas nasional pada masa orde baru,

   masyarakat kabupaten Grobogan pada prinsipnya dapat menerima dan

   melaksanakan penyederhanaan dan pembaharuan kehidupan berpolitik,

   sekaligus mengikuti program nasional dalam bidang penyederhanaan

   kepartaian, kehidupan keormasan dan kekaryaan, yang menyederhanakan

   jumlah Partai Politik menjadi dua kelompok partai dan satu kelompok

   Golongan Karya.
                                                                       54



       Namun sayang sekali pada saat anggota DPRD II Kabupaten

Grobogan hasil Pemilihan Umum 1997 mulai melaksanakan tugasnya,

bekobarlah gerakan reformasi secara menyeluruh di tanah air sebagai akibat

adanya krisis multidimensional, yang melanda kawasan Asia Tenggara

termasuk Indonesia, yang tidak kunjung terpecahkan oleh pemerintah Orde

Baru. Gerakan reformasi yang berarti mengembalikan segala sesuatunya

kepada kedudukan dan aturan yang ada, pada mulanya menuntut kepada

Pemerintahan Orde Baru : Penururnan Harga BBM ( yang meningkat hingga

71% ), bersihkan kabinet dari unsur-unsur KKN ( Kolusi, Korupsi,

Nepotisme) serta penegakkan hukum dan hak asasi manusia namun lambat

laun berkembang menjadi gerakan yang menuntut pengunduran diri presiden

Soeharto beserta jajaran kabinetnya.

       Dalam rangka merespon arus reformasi tersebut yang pelaksanaanya

sampai diwarnai berbagai aksi demonstrasi dan kerusuhan di daerah-daerah

(tanggal 10 Mei 1998 ) dan mencapai puncaknya pada tanggal 13 dan 14 Mei

1998 berupa aksi kerusuhan massal di ibu kota Jakarta, serta demi menjaga

persatuan, kesatuan    dan keutuhan bangsa dan negara kesatuan republik

Indonesia, maka pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto

menyatakan berhenti dari jabatannya dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya

kepada Wakil Presiden Prof. DR. Ir. BJ Habibie. Selanjutnya Presiden BJ

Habibie pada tanggal 22 Mei 1998 membentuk Kabinet Reformasi yang salah

satu programnya melaksanakan pemilihan umum tahun 199, dan menyatakan

pemerintahannya sebagai pemerintahan Transisi sambil menunggu hasil
                                                                      55



Pemilu 1999. Dengan demikian tugas DPRD II kabupaten grobogan hasil

Pemilu 1997 menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di tingkat

pusat sampai pada saatnya digantikan oleh anggota Dewan hasil Pemilihan

Umum tahun 1999.

2. Pemilihan Umum

      Perkembangan politik di kabupaten Grobogan tampak mengarah ke

usaha-usaha pemantapan stabilitas daerah dan dinamisasi dengan tiga

organisasi peserta pemilu yang merupakan fusi dari partai-partai politik

sebelumnya.

      Pelaksanaan Pemilu 1992 di Kabupaten Grobogan yang lancar

merupakan langkah awal untuk pembangunan politik ditahun tahun

berikutnya. Dapatlah diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pelita VI,

keadaan politik di daerah kabupaten Grobogan tidak menunjukkan gejala-

gejala yang menjurus ke arah keadaan yang membahayakan persatuan bangsa

dan mengganggu lancarnya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

      Keadaan ini adalah sebagai akibat dari keadaan obyektif dalam

masyarakat yang telah tidak begitu banyak terkotak-kotak dalam kekuatan

politik dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat Grobogan untuk

lebih memikirkan keadaan sosial politik masyarakat akan arti pentingnya

persatuan dan kesatuan sehingga kepentingan masyarakat luas lebih

didahulukan dari pada kepentingan pribadi, dan golongan yang dipimpinnya.

Dan satu hal yang pasti yang tidak mungkin dilupakan adalah peranan aktif
                                                                        56



Anggota Dewan sebagai tokoh masyarakat dalam menciptakan keadaan yang

stabil tersebut.

        Keadaan politik menjelang Pemilu tahun 1992 di tingkat nasional

menunjukan suhu kenaikan pada puncaknya pada bulan Mei dan Juni 1992

disaat kekuatan sosial politik sedang giat-giatnya melakukan kampanye dalam

rangka menarik massa sebanyak-banyaknya. Namun demikian pelaksanaan

Pemilu tahun 1992 di Kabupaten Grobogan berjalan tanpa ada kericuhan yang

mengganggu stabilitas masyarakat. Dan dalam Pemilu 1992 dapat diketahui

hasilnya sebagai berikut : PPP mendapat 131.268 suara; Golkar mendapat

384.723 suara; dan PDI mendapat 111.074 suara.

        Dari jumlah suara yang diperoleh maka pembagian jumlah kursi

DPRD II Kabupaten Grobogan sebagai berikut : PPP mendapat 8kursi; Golkar

mendapat 22 kursi; sedangkan PDI mendapat 6 kursi.

        Sedangkan Hasil Pemilihan Umum tahun 1997 yang dilaksanakan

tanggal 3 Juni 1997 adalah sebaga i berikut : PPP mendapat 196.666 suara;

Golkar mendapat 480.553 suara; dan PDI mendapat 15.901 suara

        Dengan demikian berdasarkan perolehan suara tersebut di atas maka

kursi DPRD II Kabupaten Grobogan sebagai berikut : PPP mendapat 10 kursi;

Golkar mendapat 25 kursi; dan PDI mendapat 1 kursi (Pem. Kab. Grobogan

Bagian Humas. 2002: 11).

3. Pembinaan Organisasi Politik

        Pembangunan di bidang politik diarahkan untuk meningkatkan upaya

pemantapan stabilitas daerah dalam rangka mewujudkan Demokrasi Pancasila.
                                                                                   57



   Untuk mencapai perwujudan tersebut Pemerintah kabupaten Grobogan pada

   akhir Pemerintahan Orde Baru, telah meningkatkan pembinaan terhadap

   organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional.

           Sampai akhir pelita VI ( 1998 ) jumlah ormas/orpol dapat diketahui

   sebagai    berikut   :   Partai   Politik   (1998)     3   organisasi;   Organisasi

   Kemasyarakatan 83 organisasi, terdiri dari : organisasi keagamaan 23, aliran

   kepercayaan 4, rganisasi pemuda & wanita 12, organisasi komunikasi 2,

   organisasi profesi 26, organisasi seni budaya 1, organisasi seni bela diri 10 dan

   organisasi Lain-lain 1 organisasi.

           Dalam perkembangan partai politik selanjutnya di Kabupaten

   Grobogan tidak bisa terlepas dari iklim perpolitikan yang terjadi atau yang

   dialami oleh bangsa Indonesia. Setelah Orde Baru berganti dengan era

   Reformasi pembinaan partai politik di Kabupaten Grobgan dapat berjalan

   dengan baik, ancar dan aman selaras dengan perkembangan yang ada (Pem.

   Kab. Grobogan Bagian Humas. 2002: 14).



C. Perkembangan Partai Politik di Kabupaten Grobogan Pada Masa

   Reformasi

       Seiring dengan pergantian pemerintahan dari rezim Orde Baru kepada

pemerintahan Orde Reformasi yang merupakan pemerintahan transisi, maka pada

tanggal 7 Juni 1999 sebagai realisasi program kabinet Reformasi, diadakan

Pemilihan Umum secara demoktratis yang diikuti oleh 48 Partai Politik dengan

hasil perolehan yang dapat dilihat pada tabel berikut :
                                          58




No          NAMA PARTAI   JUMLAH SUARA
1.    PIB                           971
2.    KRESNA                        570
3.    PNI                        3.3393
4.    PADI                          375
5.    KAMI                        2.014
6.    PUI                           991
7.    PKU                         1.557
8.    P. MASYUNI BARU               546
9.    PPP                        45.776
10.   PSII                        1.028
11.   PDI. P                    305.177
12.   ABDUL YATAMA                1.442
13.   PKM                           755
14.   PDKB                        1.569
15.   PAN                        17.803
16.   PRD                           381
17.   PSI – 1905                    523
18.   PKD                           143
19.   PILAR                         102
20.   PARI                          287
21.   MASYUMI                     2.622
22.   PBB                         3.187
23.   PSP                           418
24.   P. KEADILAN                 1.947
25.   PNU                         2.427
26.   PNI FRON MARHAENS           4.691
27.   IPKI                        2.336
28.   PARTAI KATOLIK              1.227
29.   PID                           302
30.   PNI MASA MARHAENS           4.645
31.   MURBA                         349
32.   PDI                         4.144
33.   GOLKAR                    103.103
34.   PARTAI PERSATUAN            2.450
35.   PKB                       128.016
36.   PUDI                          461
37.   PBN                           605
38.   MKGR                          976
39.   PDR                         1.006
40.   P. CINTA DAMAI              1.008
41.   PKP                         1.984
42.   SPSI
43.   PNBI                          375
44.   PBI                         1.052
                                                                               59



    45.     SUNI                                                         464
    46.     PND                                                        2.268
    47.     PUMI                                                         842
    48.     PPI                                                          206
                                                                         948
                 JUMLAH PEROLEHAN SUARA                              683.801
                         JUMLAH SUARA SYAH                           659.298
                 JUMLAH SUARA TIDAK SYAH                              24.503
     Sumber : Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Grobogan.

       Melihat hasil Pemilihan Umum tahun 1999 dan komposisi keanggotaan

partai politik di DPRD Kabupaten Grobogan, maka dibutuhkan adanya semangat

persatuan dan kesatuan serta kebersamaan diantara berbagai kekuatan sosial

politik yang ada di DPRD II kabupaten Grobogan, dengan memprioritaskan

kepentingan masyarakat/rakyat banyak daripada kepentingan pribadi atau

golongan. Dengan demikian dalam menerima dan menyalurkan aspirasi rakyat

senantiasa berpihak kepada publik tanpa mengabaikan mekanisme, prosedur dan

aturan perundang-undangan yang berlaku.

       Dalam masa reformasi partai politik kembali mendapat kebebasan untuk

bermunculan dan menjadi peserta dalam Pemilihan Umum. Namun jalan untuk

menjadi persertan Pemilihan Umum (Pemilu) kita ambil contoh Pemilu tahun

2004 tidaklah mudah. Partai politik harus melalui serangkaian proses dengan

berbgai persyaratan. Pada tahap awal parpol harus memiliki akta notaris dan tentu

saja nama partai, lambang tanda gambar partai, serta kantor tetap. Setelah

memenuhi berbagai syarat, parpol diverifikasi oleh Departemen Kehakiman dan

HAM. Setelah diverifikasi dan dinyatakan berbadan hukum, langkah selanjutnya

parpol mendaftar dan diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lolos

verifikasi administrasi tidak menjadi jaminan bagi parpol. Karena untuk menjadi
                                                                           60




peserta Pemilu 2004, partai harus lolos verifikasi faktual. Setelah ditetapkan

sebagai peserta Pemilu, barulah partai mendapat nomor urut.

       Dasar hukum bagi mendirikan partai politik baru adalah UU No. 31 Th.

2003 tentang Partai Politik, yaitu pada :

       Pasal 2

       (1)   Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50

             orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun

             ke atas dengan akta notaris.

       (2)   Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat

             anggaran dasar dan anggran rumah tangga serta kepengurusan

             tingkat nasional.
                                                                       61



(3)   Partai politik sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan

      pada Departemen Kehakiman dengan syarat :

      a. Memiliki akta notaris pendirian partai politik yang sesuai dengan

         Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

         dan peraturan perundang-undangan lainnya.

      b. Mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50 % dari jumlah

         provinsi, 50 % dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi

         yang bersangkutan, dan 25 % dari jumlah kecamatan pada setiap

         kabupaten/kota yang bersangkutan.

      c. Memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak

         mempunyai persamaan pada pokoknya datu keseluruhannya

         dengan nama, lambang dan tanda gambar partai lain, dan

      d. Mermiliki kantor tetap.

         ( Komisi Pemilihan Umum, 2003 : 3 ).
                                  BAB IV

      PERAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN GROBOGAN

       DALAM PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL EKONOMI

                       TAHUN 1971-1998 S/D 2001



A. Landasan Pembangunan Kabupaten Grobogan

       Pembangunan adalah suatu suatu perubahan yang menuju ke arah lebih

  baik, menciptakan suatu yang baru yang sebelumnya tidak ada, mengubah

  sesuatu yang telah ada agar menjadi lebih dari keadaan sebelumnya. Dengan

  demikian jelaslah bahwa adanya perubahan saja belumlah berarti adanya

  pembangunan sekiranya perubahan yang yang diadakan tersebut tidak lebih

  baik dari keadaan sebelumnya, lebih-lebih jika lebih buruk, maka perubahan

  tersebut bukanlah pembangunan. Secara populer

  dapat dikatakan bahwa yang disebut pembangunan ialah menciptakan suatu

  keadaan untuk mencapai hari esok yang lebih baik. (Saleh 1983; Sianipar,

  1984 : 165).

       Menurut Sukarni Soemarto (1995 : 141) Pembangunan adalah semua

  aktivitas perubahan yang secara sadar diupayakan oleh manusia, kesadaran

  tersebut dinyatakan dalam suatu rencana yang diarahkan untuk mencapai

  tujuan yang hendak dicapai yaitu tujuan yang ideal menuju kondisi yang lebih

  baik dibandingkan dengan kondisi sebelum pembangunan dilaksanakan.

  Pencapaian tujuan itu berlangsung dalam jangka panjang, yang terbagi dalam

  beberapa tahapan-tahapan kegiatan, atau disebut juga ppprogres. Dalam



                                    90
                                    61
                                                                         62



tahapan terdapat tujuan yang harus dicapai pada tahap tersebut, untuk

mendasari upaya untuk mencapai tujuan pada tahap berikutnya. Sedangkan

pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia

Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Landasan pembangunan nasional adalah pancasila dan UUD 1945.

     Menurut GBHN tujuan dari pembangunan adalah mewujudkan suatu

masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spirituil

berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik

Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam

suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam

lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

       Awal perjalanan pembangunan di Kabupaten Grobogan terjadi pada

tanggal 8 Agustus 1950, dimana Pemerintah Daerah Jawa Tengah

mengeluarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1950 yang berisi tentang

pelaksanaan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Jawa

Tengah. Dikeluarkannya Undang-Undang tersebut merupakan konsekwensi

logis dari penyerahan kedaulatan atas kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah

Belanda pada 29 Desember 1949, melalui perundingan dalam Konfrensi Meja

Bundar. Adanya pembentukan daerah-daerah kabupaten ini, memandai

dimulainya penataan dan pembangunan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan

budaya masyarakat yang mulai mendapat perhatian dan penanganan. Masalah-

masalah seperti ini sebelumnya tidak pernah mendapat perhatian meskipun

Indonesia telah merdeka, sebab pada masa itu masih berlangsung revolusi
                                                                            63



fisik dari pemberontakan-pemberontakan dari dalam negeri (Tim Universitas

Sebelas Maret, 1991: 53).

       Pada dekade pertama lahirnya Orde Baru muncul Rencana

Pembangunan Lima Tahun (REPERLITA) menempatkan pembangunan

ekonomi sebagai usaha program yang mendapatkan prioritas pertama.

Kemudian berdasarkan ketetapan MPRS Nomor XLI Tentang Tugas Pokok

Kabinet Pembangunan, ditegaskan salah satunya adalah menyusun dan

melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun. Disadari sepenuhnya

bahwa utnuk melaksanakan Haluan Negara yang tercantum dalam Ketetapan

MPRS No. XLI itu adalah sangat berat dan tidak mungkin dilaksanakan tanpa

partisipasi dari masyarakat. Bertolak pada pokok-pokok pikiran tersebut,

REPELITA disusun secara teknis mungkin untuk bisa dilaksanakan, serta

sasaran-sasaran adalah mengenai hal-hal yang paling penting dan dibutuhkan

orang banyak.

       Seperti juga yang terjadi pada skala nasional, sasaran REPELITA

pertama Kabupaten Grobogan ialah: pangan, sandang, perbaikan prasarana,

perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani. Tujuan

dari REPELITA tersebut adalah untuk memperbaiki taraf hidup rakyat banyak

dan sekaligus meletakkan landasan yang kuat bagi pembangunan tahap

berikutnya (Tim Peniliti Universitas Sebelas Maret, 1991:56).

     Rencana pembangunan Jangka Panjang tahap II (1988-1998) merupakan

bagian yang berkelanjutan dari Rencana Pembangunan Lima Tahun tahap I

(1968-1988).    Dalam   Pembangunan      Jangka    Panjang      II   pemerintah
                                                                          64



menempatkan pembangunan ekonomi sebagai usaha program yang mendapat

prioritas utama. Diuraikan dalam GBHN 1993 titik berat pembangunan Jangka

Panjang II adalah mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera

lahir batin sebagai babak pembangunan berikutnya, menuju masyarakat adil

makmur dalam negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD

1945.

        Sasaran pembangunan di Kabupaten Grobogan, pada Pembangunan

Jangka Panjang II atau REPELITA V dab VI juga menyesuaikan dengan

keputusan dari pemerintah pusat yaitu: Meningkatkan pembangunan bidang

ekonomi Kabupaten Grobogan secara optimal dengan memperhatikan kualitas

sumber daya manusia melalui kesejahteraan rakyat, perluasan lapangan kerja

serta kesejahteraan rohani. Tujuannya adalah untuk memperbaiki taraf hidup

masyarakat Kabupaten Grobogan sekaligus meletakkan landasan yang kuat

untuk pembangunan berikutnya (Pemerintah Kabupaten Grobogan, 2002: 2).

         Perkembangan pembangunan di daerah Kabupaten Grobogan nampak

mengarah pada usaha menjaga stabilitas dan dinamisasi yang tak lain adalah

mewujudkan kondisi masyarakat yang stabil dari berbagai macam kekacauan,

baik ekonomi sosial maupun politik. Dalam bidang politik kondisi masyarakat

yang stabil tersebut telah dicapai, dikarenakan dengan adanya tiga organisasi

peserta Pemilu yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, dan Partai

Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan hasil fusi dari partai-partai

sebelumnya. Sehingga dengan jumlah partai yang tidak begitu banyak

keamanan dan kenyamanan pelaksanaan Pemilu lebuh bisa terkontrol.
                                                                           65



      Selama dilaksanakan pemilihan umum Orde Baru di Kabupaten

Grobogan yang dilaksanakan dari tahun 1971 hingga 1997 dapat dikatakan

Golkar memperoleh kemenangan besar secara berturut-turut. Dengan

demikian tanggung jawab wakil-wakil Golongan Karya yang duduk di DPRD

II sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Grobogan.

(Tim Universitas Sebelas Maret, 1991: 62).

      Tanggungjawab besar yang dipikul oleh wakil-wakil dari Partai Golkar

berdasarkan salah satu fungsi partai politik yaitu partai sebagai sarana

komunikasi politik. Dimana partai politik menyalurkan aneka ragam pendapat

dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga

kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat

modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu

kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak

ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang

senada. Proses ini dinamakan “penggabungan kepentingan” interest

aggregation.    Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan

dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan “perumusan

kepentingan” interest articulation.

      Semua kegiatan di atas dilakukan oleh partai, selanjutnya partai politik

merumuskannya sebagai usul kebijaksanaan yang kemudian dimasukan ke

dalam programpartai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada

pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum public policy.
                                                                          66



     Dengan dermikian tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan

kepada pemerintah melalui partai politik. Partai politik juga berfungsi untuk

memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-

kebijakann pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi serta dialog

dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dimana partai politik memainkan

peranan sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah,

antara pemerintah dan warga masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini partai

politik sering disebut sebagai broker (perantara) dalam suatu bursa ide-ide.

Kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai

alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara

(Budiardjo, 1996: 163).

     Tujuan dilaksanakan Pemilihan umum adalah untuk memilih wakil-

wakil rakyat yang akan duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Karena Kabupaten Grobogan adalah salah satu daerah tungkat II maka

lembaga perwakilan rakyat adalah DPRD Kabupaten (Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD

Kabupaten), adalah sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah yang terdiri

atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) yang dipilih

berdasarkan hasil pemilihan umum. DPRD juga berkedudukan sebagai salah

satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi

legislasi, anggaran dan pengawasan. DPRD merupakan mitra kerja eksekutif

(Pemerintah Daerah). Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tentang

Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada
                                                                              67



DPRD,     karena    dipilih   langsung       oleh   rakyat     melalui    Pilkada

(http://id.wikipedia.org: 7 Agustus 2007).

      Tugas dan wewenang DPRD adalah:

1. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk

    mendapat persetujuan bersama

2. Menetapkan APBD bersama dengan Kepala Daerah

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan

    Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah,

    APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program

    pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah

4. Mengusulkan      pengangkatan      dan     pemberhentian        Gubernur/Wakil

    Gubernurkepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (untuk DPRD

    Provinsi);   atau   mengusulkan      pengangkatan        dan    pemberhentian

    Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri

    Dalam Negeri melalui Gubernur (untuk DPRD Kabupaten/Kota)

5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah

    terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan

    daerah

6. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala

    Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

      Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Grobogan guna

melaksanakan visi misi dari pembangunan pemerintah daerah yang terdiri dari

Bupati/ walikota yang bekerja sama dengan DPRD hasil Pemilu menetapkan
                                                                        68



APBD (Anggaran Belanja Daerah). Menurut (Mamesah, 1995: 20; Halim,

2001: 16). Berdasar Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Pasal 64 ayat (2)

APBD dapat diartikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah

daerah, dimana disatupihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-

tingginya guna membiayaikegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam

1 tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan

penerimaam dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi

pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

       Dapat pula dikatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), adalah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah

di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa

satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas: Anggaran pendapatan, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah

(PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan, yang

meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi

Khusus. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas

pemerintahan di daerah. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya

(http://id.wikipedia.org: 7 Agustus 2007).
                                                                        69



     Dalam penyusunan APBD di Kabupaten Grobogan dilandasi dari

kebijakan pemerintah pusat karena proses penyusunan anggaran sektor publik

umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi. Sejalan

dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat danDaerah, yang direvisi menjadi UU No

32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah dan UU No 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah, lahirlah

tiga paket perundang-undangan, yaitu UU No 17/2003 tentang Keuangan

Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No 15/2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara, yang

telah membuat perubahan mendasar dalampenyelenggaraan pemerintahan dan

pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan Anggaran Pemerintah

Daerah dan Pemerintah Pusat.

      Kemudian, saat ini keluar peraturan baru yaitu PP 58/2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13/2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, yangakan menggantikan Kepmendagri nomor

29 tahun 2002.Dalam reformasi anggaran tersebut, proses penyusunan APBD

diharapkan menjadi lebih partisipatif. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan

Menteri DalamNegeri nomor 29 tahun 2002 pasal 17 ayat 2, yaitu dalam

menyusun arah dankebijakan umum APBD diawali dengan penjaringan

aspirasi masyarakat,berpedoman pada rencana strategis daerah dan dokumen

perencanaan lainnyayang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan
                                                                           70



nasioanal dibidang keuangan daerah. Selain itu sejalan dengan yang

diamanatkan dalam undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang perimbangan

keuangan negara akan pula diterapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja

di sektor publik agarpenggunaan anggaran tersebut bisa dinilai kemanfaatan

dan kegunaannya olehmasyarakat (Abimanyu 2005).

      Undang-Undang Nomor 17 menetapkan bahwa APBD disusun

berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung

kebijakan ini perlu perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data

dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. Anggaran

kinerja padadasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan

anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Adapun

kinerja tersebut harusmencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik,

yang berarti harusberorientasi pada kepentingan publik (Mariana, 2005).

      Mekanisme perencanaan anggaran daerah dalam rangka menyiapkan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) adalah antara

pemerintah daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

menyusun arah dan kebijakan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam

penyusunan APBD. Adapun mekanisme penyusunan APBD menurut

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 adalah sebagai

berikut:

1. Untuk menyiapkan RAPBD pemerintah daerah bersama-sama DPRD

    menyusun    arah dan kebijakan umum APBD, atas dasar:
                                                                          71



 a. Rencana tahunan daerah yang dimuat dalam rencana strategi

       daerah/dokumen perencanaan lainnya

 b. Penjaringan aspirasi masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan

       kebutuhan dan keinginan masyarakat

 c. Data historis mengenai pencapaian kinerja pelayanan pada tahun-tahun

       anggaran sebelumnya

 d. Konsep awal arah dan kebijakan umum APBD juga disusun berdasarkan

       pokok-pokok pikiran APBD

 e. Pokok-pokok kebijakan pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah

       atasan

 f.     Melibatkan masyarakat pemerhati/tenaga ahli penyusunan konsep arah

       dan kebijakan umum APBD

2. Pemerintah daerah dan DPRD membahas konsep arah dan kebijakan

      umum APBD sehingga diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak

3. Hasil kesepakatan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani

      bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

       Tujuan dari penyusunan APBD adalah: sebagai pedoman bagi

pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya

pembangunan kepada masyarakat guna melaksanakan visi, misi dan tujuan

dari pembangunan Kabupaten Grobogan. Visi Misi serta tujuan pembangunan

Kabupaten Grobogan yaitu:
                                                                        72



a. VISI

   Visi Pembangunan Kabupaten Grobogan adalah terwujudnya masyarakat

   Kabupaten Grobogan "madani" (masyarakat yang berbudaya) dalam tata

   kehidupan yang demokratis, mandiri, kreatif dan produktif dilandasi oleh

   akhlak mulia dan menjunjung tinggi supremasi hukum, bertumpu pada

   keunggulan hasil industri kecil, pertanian dan pariwisata dalam rangka

   mencapai kesejahteraan lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan UUD

   1945.

b. M I S I

   1. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada potensi

      daerah, kekayaan alam dan kreativitas/keunggulan SDM.

   2. Menggali sumber-sumber pandapatan potensial daerah yang ditujukan

      untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

   3. Meningkatkan kualitas SDM melalui sistem pendidikan untuk semua

      (educatio fo rall) dan berpihak pada yang lemah (option for the

      poors).

   4. Meningkatkan kualitas SDM melalui sistem pendidikan untuk semua

      (education for all) dan berpihak pada yang lemah (option for the

      poors).

   5. Membangun tata hubungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara,

      berbangsa dalam kesatuan NKRI melalui prinsip demokrasi,

      menjunjung tinggi hak asasi manusia dan supremasi hukum serta
                                                                        73



      menjamin stabilitas politik dan keamanan daerah, dengan landasan

      kepada iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

   6. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa (good

      governance) yang ditopang dengan birokrasi modern, jujur dan

      berakhlak mulia.

   7. Membangun industri kecil dan menengah serta kerajinan rakyat yang

      bertumpu pada potensi ekonomi daerah

   8. Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan

      sesuai dengan perkembangan keadaan sebagai upaya mempromosikan

      daerah, perkembangan sarana telekomunikasi dan informasi yang

      semakin lengkap dan merata di setiap Kecamatan.

   9. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang aspiratif, responsif

      inovatif, terpadu dengan melibatkan semua stake holder pembangunan

      dan mengikutsertakan secara aktif peran serta masyarakat dalam

      partisipasi pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan disegala

      bidang (Pemerintah Kabupaten Grobogan, 2002: 5)

c. Tujuan Pembangunan di Kabupaten Grobogan

   1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang didukung

      tersedianya berbagai paket program pendidikan dan pelatihan baik

      didalam negeri maupun di luar negeri.

   2. Terciptanya Kabupaten Grobogan sebagai daerah pertanian yang

      berorientasi   agrobisnis,   agrowisata   dan   agroindustri   dengan

      mengembangkan produk yang kompetitif.
                                                                      74



3. Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah potensial untuk

   mengembangkan industri kecil dan menengah.

4. Terwujudnya Kabupaten Grobogan berbudi pekerti luhur, tangguh,

   sehat jasmani dan rohaninya, cerdas, patriotik, berdisiplin, kreatif,

   produktif dan profesional serta berjiwa IMTAQ dan demokratis, jujur,

   bertanggung jawab dan berkemauan keras.

5. Terwujudnya peningkatan investasi dan pengembangan pasar di

   berbagai bidang usaha melalui peningkatan sarana dan pelayanan

   secara berdaya guna dan berhasil guna.

6. Meningkatanya    kesejahteraan   masyarakat    melalui     keterpaduan

   penanganan lintas sektoral (pertanian, kehutanan, transportasi,

   perdagangan, pertambangan dan kepariwisataan, industri kecil dan

   menengah).

7. Terciptanya sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan sesuai

   dengan perkembangan keadaan sebagai upaya mempromosikan

   daerah, perkembangan sarana telekomunikasi dan informasi yang

   semakin lengkap dan merata di setiap Kecamatan dari yang

   konvensional hingga internet dapat menjadi media promosi yang

   efektif bagi potensi dan perkembangan daerah Kabupaten Grobogan.

8. Terwujudnya     peningkatan   produktivitas   pertanian,   peternakan,

   perkebunan dan perikanan melalui intensifikasi dan pengembangan

   wilayah komoditas unggulan.
                                                                            75



   9. Meningkatnya       partisipasi   masyarakat   dalam     berbagai   bidang

       pembangunan.

   10. Meningkatnya      kepedulian    dan     kesadaran    masyarakat   dalam

       melaksanakan kewajibannya guna meningkatkan upaya pemerataan

       pembangunan dan pertumbuhan, sehingga menjadikan seluruh

       wilayah Kabupaten Grobogan maju dan berkembang.

   11. Meningkatnya sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan

       stabilitas sosial budaya dan politik.

   12. Meningkatnya etos kerja dan gerakan pembangunan desa terpadu baik

       bimbingan, pembinaan maupun bantuan, melalui koordinasi dan

       keterpaduan berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah.

   13. Meningkatnya      persatuan     dan     kesatuan    demi   mewujudkan

       kesejahteraan lahir dan batin masyarakat Kabupaten Grobogan.

   14. Terwujudnya supremasi hukum.

   15. Terwujudnya pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan dan

       berwawasan lingkungan hidup.

   16. Meningkatnya inisiatif perencanaan pembangunan dari bawah.

   17. Meningkatnya aksesibilitas wilayah.

   18. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang baik.

   19. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat.

(http://www.grobogan.com: 1 Agustus 2007).

     Untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan dari pembangunan daerah

Kabupaten Grobogan (Bupati) bekerja sama dengan fraksi-fraksi yang duduk
                                                                             76



   di DPRD bersama-sama menyusun Penetapan Penghitungan Anggaran

   Pendapatan Belanja Daerah (APBD) guna diaplikasikan dalam bentuk

   pembangunan kehidupan Kabupaten Grobogan disegala bidang khususnya

   bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Setelah pemerintah daerah

   bersama dengan fraksi-fraksi dari DPRD mengambil kesepakatan guna

   pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebelum

   kemudian menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian

   dalam pelaksanaanya diubah penjadi Perda (Peraturan Daerah.



B. Peran Partai Politik Dalam Pembangunan di Kabupaten Grobogan

   1. Partai Golkar

      a). Sejarah

             Pada tahun 1964 untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung

      Karno), golongan militer Angkatan Darat (Letkol Suhardiman dkk dari

      SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana,

      buruh, tani, nelayan, dll dalam Sekber Golkar (Sekretariat Bersama

      Golongan Karya). Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan

      dukungan      sepenuhnya   dari   Soeharto   sebagai   pimpinan   militer,

      melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI,

      kemudian juga kekuatan Bung Karno

             Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung

      rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan

      kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama
                                                                      77



puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur

eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-

kader Golkar. Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan

konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan

informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan

birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka

ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat

Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Setelah Soeharto

mengundurkan diri pada 1998, keberadaan Golkar mulai ditentang oleh

para aktivis dan mahasiswa.

       Partai Golongan Karya (Partai Golkar) adalah salah satu partai

politik besar Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber

Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno oleh

Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia

dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar

berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu

organisasi peserta Pemilu.

       Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde

Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, salah satu pesertanya adalah

Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang kemenagn tersebut

juga diraih pada daerah pemilihan Kabupaten Grobogan. Kemenangan ini

diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu

Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
                                                                      78



       Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir,

Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya

mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti

seperti sebelunya di masa pemerintahan Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang

diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai Golkar turun

menjadi peringkat kedua setelah PDI-P. Sekarang ini, Partai Golkar

dipimpin oleh Ketua Umum DPP Golkar, Jusuf Kalla, yang juga wakil

presiden saat ini. Sebelumnya jabatan ini dipegang oleh Akbar Tandjung

(http://id.wikipedia.org: 5 Agustus 2007).

b). Visi Misi Partai Golkar

1).Visi :

   (a). Golkar adalah partai terbuka (inklusif) bagi segenap golongan dan

        lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama,

        suku, bahasa, dan status sosial ekonomi. Keterbukaan Golkar

        diwujudkan secara sejati, baik dalam penerimaan anggota maupun

        dalam rekruitmen kader untuk kepengurusan dan penempatan pada

        posisi politik.

   (b). Golkar adalah partai mandiri yang merupakan organisasi kekuatan

        sosial politik yang mampu mengambil setiap keputusan politik dan

        kebijakan organisasi tanpa campur tangan atau intervensi dari

        siapapun dan pihak manapun.

   (c). Golkar adalah partai demokratis. Sebagai partai yang demokratis,

        Golkar senantiasa baik secara internal maupun eksternal betul-
                                                                         79



        betul menjadi pelopor tegaknya kehidupan politik yang demokratis

        dan terbuka.

    (d). Golkar adalah partai moderat. Sebagai partai yang moderat, golkar

        senantiasa mengutamakan posisi tengah (moderat) dan tidak

        berorientasi ke kiri atau ke kanan secara ekstrem.

    (e). Golkar adalah partai yang solid. Sebagai partai yang solid, Golkar

        secara utuh dan kukuh senantiasa berupaya mendayagunakan

        segenap potensi yang dimilikinya secara sinergis.

    (f). Golkar adalah partai yang mengakar. Sebagai partai yang

        mengakar, Golkar senantiasa mengupayakan agar para anggota

        dan kadernya tumbuh dan berkembang dari bawah berdasarkan

        azas prestasi, bukan berdasarkan atas kolusi dan nepotisme.

    (g). Golkar adalah partai yang responsif. Sebagai partai yang responsif,

        Golkar senantiasa peka dan tanggap teradap aspirasi dan

        kepentingan rakyat, serta konsisten untuk memperjuangkan

        menjadi keputusan politik yangbersifat publik dan menguntungkan

        seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang suku, etnis,

        agama, bahasa, aliran, dan kebudayaan.

2). Misi :

    (a) Mempertegas      komitmen      untuk     menyerap,    memadukan,

        mengartikulasi, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan

        rakyat, khususnya kelompok masyarakat yang berada pada posisi

        marjinal yang selama ini kurang mendapat perhatian dan acap kali
                                                                   80



       menjadi korban pembangunan, sehingga menjadi kebijakan politik

       yang bersifat publik.

   (b) Melakukan rekruitmen kader yang berkualitas melalui sistem

       prestasi dan mendapat dukungan rakyat untuk duduk dalam

       jabatan-jabatan politik di lembaga-lembaga permusyawaratan atau

       perwakilan dan pemerintahan. Jabatan politik tersebut diabdikan

       sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

   (c) Meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang

       dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai

       pikiran, aspirasi, dan kritik dari masyarakat.

c). Tujuan Partai Golkar

   1). Mempertahankan, mengamankan Pancasila dan UUD 1945.

   2). Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam UUD

       1945.

   3). Menciptakan masyarakat adil dan makmur merata material,

       spiritual   berdasarkan Pancasila dan UUD 194 dalam wadah

       NKRI.

   4). Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan

       kehidupan demokratis Pancasila yang menjunjung tinggi dan

       menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan HAM.

   (Komisi Pemilihan Umum: 2003: 120).

      Untuk kelancaran dan berjalannya partai di Kabupaten Grobogan

dibentuk susunan partai dan susunan komposisi dan personalia tersebut
                                                                                    81



berlaku untuk setiap 5 tahun sekali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel 1


 Tabel : 1
      Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya
                        Kabupaten Grobogan Periode 2004 – 2009


 NO                JABATAN                            NAMA             NPAPG
  1        Ketua                          Icek Baskoro, SH.           11290000005
  2        Wakil Ketua                    Drs. H. s. Moch. Maksum     11290000028
  3        Wakil Ketua                    Ir. Daryanto TS.            11290000227
  4        Wakil Ketua                    Sugiyanto                   11290000012
  5        Wakil Ketua                    Siti Asiyah AG.             11290000006
  6        Wakil Ketua                    Agus Prastiyo, S. Sos.      11290000036
  7        Sekretaris                     Drs. Budi Susilo            11290000021
  8        Wakil Sekretaris               Drs. Didik Tjuk Hardijono   11290000063
  9        Wakil Sekretaris               Siti Hartati                11290000174
 10        Bendahara                      Hj. Megawati                11290000010

 11        Wakil Bendahara
                                          Dwi Siswo Undiantoro,SH
                                                                      11290000033
           Ketua Bagian Organisasi,
 12        Kaderisasi dan Keanggotaan
                                          Harun Rosjid                11290000007

 13        Anggota Bagian Organisasi      Drs. Purwoto                11290000150
           Anggota Bagian Organisasi,
 14        Kaderisasi dan Keanggotaan
                                          Moh. Shidik                 11290000103
           Anggota Bagian Organisasi,
 15        Kaderisasi dan Keanggotaan
                                          Purwati Sucipto             11290000056
           Ketua Bagian Pemenangan
 16        Pemilu
                                          Basuki, BSc.                11290000049
          Anggota Bagian Pemenangan
 17       Pemilu
                                          Joewono, S. Pd              11290000039
          Anggota Bagian Pemenangan
 18       Pemilu
                                          Achmad Kuwat                11290000695
          Anggota Bagian Pemenangan
 19       Pemilu
                                          Trie Purnani, SH.           11290000106
           Ketua Bagian Pengabdian
 20        Masyarakat
                                          Rif'an Rukimin              11290000013
           Anggota Bagian Pengabdian
 21        Masyarakat
                                          Agung Winarno, S. Sos.      11290000111
           Anggota Bagian Pengabdian
 22        Masyarakat
                                          Bagus Prasetyo, SH.         11290000173
           Anggota Bagian Pengabdian
 23        Masyarakat
                                          MG. Suwartini               11290000019
           Anggota Bagian Pengabdian
 24        Masyarakat
                                          Sri Hartatik Junani         11290000112
           Ketua Bagian Perundang
 25        -undangan, Hukum dan HAM
                                          Soni Wasono Nugroho, SH.    11290000022
           Anggota Bagian Perundang-
 26        Undangan,Hukum dan HAM
                                          Bambang Widiastomo, ST      11290000116
                                                                                82



         Anggota Bagian Perundang-
   27    undangan, Hukum dan HAM
                                         Ali Robert               11290000172
         Anggota Bagian Perundang-
   28    undangan, Hukum dan HAM
                                         Wibowo, SP.              11290000860
         Anggota Bagian Perundang-
   29    undangan, Hukum dan HAM
                                         Edy Soepriyanto, S. Pd   11290001624
         Ketua Bagian Koperasi dan
   30    Wiraswasta
                                         Edy Soerjanto JS         11290000034
         Anggota Bagian Koperasi dan
   31    Wiraswasta
                                         Gabriel Edi Wijayanto    11290000104
         Anggota Bagian Koperasi dan
   32    Wiraswasta
                                         Rustanto                 11290000109
         Anggota Bagian Koperasi dan
   33    Wiraswasta
                                         Ning Muchtar             11290000432

   34    Ketua Bagian LITBANG            Sujiono, SH.             11290000402

   35    Anggota Bagian LITBANG          Usman                    11290000225

   36    Anggota Bagian LITBANG          Siti Mustaghriroh        11290000020

   37    Anggota Bagian LITBANG          Sri Watini               11290000337

   38    Anggota Bagian LITBANG          Poerdjoko R. S, Pd.      11290000791

   39    Ketua Bagian Tani dan Nelayan   Sarno Supriono, BA.      11290000016
         Anggota Bagian Tani dan
   40    Nelayan
                                         Mujiono                  11290000175
         Anggota Bagian Tani dan
   41    Nelayan
                                         Sukarti Sunarko          11290000312

   42    Anggota Bagian Tani             Drs. Heriyanto           11290000869
 Sumber: (AD/ART GOLKAR, 2005).

d). Peran Partai Golkar Dalam Pembangunan di Kabupaten Grobogan

        Partai Golkar banyak memberi masukan dalam pelaksanaan

pembangunan khususnya pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten

Grobogan, hal ini disebabkan Golkar merupakan partai yang selalu

memenagkan pemilu untuk daerah pemilihan Kabupaten Grobogan. Sebagai

dominan suara Golkar lebih didengar daripada partai-partai yang lain

terutama dalam hal penyusunan rencana pembangunan yang tertuang dalam

APBD. Secara tidak langsung suara dari Golkar mempengaruhi penyusunan

isi dari APBD.

        Golkar     banyak      memberi      masukan-masukan       dalam    proses

penyusunan APBD yang mana masukan-masukan tersebut dapat diterima
                                                                         83



dan dikuatkan dengan ditetapkan sebagai Perda (Peraturan Daerah) untuk

kemudian dilaksanakan/ diaplikasikan dalam bentuk pembangunan secara

nyata pada masyarakat. Pendapat-pendapat tersebut antara lain: partai

Golkar mengusulkan supaya proyek perluasan lampu-lampu penerangan

jalan dilakukan hingga kedesa-desa karena menurut partai Golkar Proyek

Penerangan Jalan Umum (PPJU)          bukan diandalkan untuk menambah

Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). Golkar juga mengusulkan untuk

menghemat anggaran, efisiensi dan pemerataan dapat digunakan lampu TL

yang dianggap lebih menghemat daya.

       Mengenai Pajak Pendapatan (PP) partai Golkar menyoroti bahwa

pelaksanaanya belum maksimal, oleh karena itu Golkar mengharapkan

Perda mengenai pajak pendapatan dapat dilaksanakan, minimal terhadap

rumah makan yang cukup besar pendapatannya yaitu Rumah Makan

Swiekee Purwodadi, termasuk pengenaan sanksinya. Golkar juga memberi

masukan mengenai retribusi daerah, Golkar berharap retribusi tersebut dapat

dipreoleh melalui pasar daerah dan pasar desa, karena dua sektor tersebut

yang termasuk paling diandalkan peranannya terhadap PADS. Dalam hal ini

Golkar mengusulkan supaya pengelolaan pasar desa dibenahi dengan baik

karena ternyata dari hasil peninjauan ke pasar-pasar desa, kepala desa pasar

belum menetapkan tarif retribusi sesuai dengan Perda yang ada. Untuk pasar

daerah Golkar mengkhususkan pada Pasar Umum Purwodadi, untuk

menaikan pendapatan Golkar menharapkan nilai kintrak MCK (Mandi Cuci
                                                                          84



Kakus) supaya diadakan peninjauan kembali (Laporan Perhitungan APBD

Kabupaten Grobogan: IV.3.-2)

       Selain retribusi pasar Golkar juga memberikan usul mengenai

retribusi-retribusi yang lain diantaranya retribusi parkir di tepi jalan umum

yang masih kurang dari target, hal ini disebabkan parkir berlangganan

dihapus sehubungan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Golkar

menyarankan Pemda (Pemerintah Daerah) supaya mengadakan kerjasama

dengan pihak ke tiga, dan hal ini sesuai dengan fungsi dari Pemerintah

Daerah untuk waktu yang akan datang, yaitu membimbing dan

mengarahkan kegiatan masyarakat sedangkan prakarsa dan penanganan

pembangunan dalam arti luas diserahkan masyarakat sendiri.

       Kemudian mengenai retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang

masih kurang, secara nasional obyek wisata merupakan sektor yang sangat

diharapkan untuk menaikkan pendapatan, demikian juga seharusnya dengan

Kabupaten Grobogan. Dari 6 obyek wisata, hanya obyek wisata Bledug

Kuwu yang memiliki potensi untuk menaiukkan pendapatan. Meskipun

begitu obyek wisata tersebut memiliki kendala yaitu jalan propinsi antara

Wirosari-Kuwu rusak berat,disamping itu masih terdapat masalah lain yakni

lingkungan yang kurang mendukung, untuk itu Golkar mengharapkan

kawasan obyek wisata tersebut ditanami pohon peneduh bukan jenis

tanaman hias. Lokasinya disesuaikan dimana tanaman tersebut bisa tumbuh

atau disekitar areal parkir sebelah utara (Laporan Perhitungan APBD

Kabupaten Grobogan: IV.3.-4)
                                                                     85



       Golkar juga memberi masukan mengenai perusahaan daerah,

menurut Golkar terdapat 4 jenis perusahaan daerah tetapi yang

pendapatannya sangat memprihatinkan adalah PDAM (Perusahaan Daerah

Air Minum) dan Unit Purwo Motor. Golkar mengharapkan khusus untuk

PDAM diperlukan pembenahan secara serius, baik aspek ketenagaan

maupun manajemen. Dengan tenaga yang profesional diharapkan dapat

disusun program yang jelas. Dari segi manajemen diperlukan efisiensi dan

penghematan, bila ke dua hal tidak segera mendapat perhatian maka

pendapatan tidak akan bisa meningkat akibatnya gaji karyawan juga tidak

bisa dinaikkan. Sedang untuk Unit Purwo Motor keuntungan yang diperoleh

selama 1 (satu) tahun tidak sebanding dengan modal yang diperuntukan

untuk mendirikan Unit Purwo Motor. Golkar menyarankan pembenahan

manajemen khususnya montir yang benar-benar profesional atau dicoba

untuk bekerjasama dengan pihak ke tiga (Laporan Perhitungan APBD

Kabupaten Grobogan: IV.3.-7)

       Kebijaksanaan pemerintah dalam hal pembangunan pertanian adalah

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendekatannya adalah agrobisnis,

sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Golkar mengharapkan kepada

pemerintah supaya tidak selalu mengarahkan rakyat untuk menanam padi,

karena dengan kepemilikan tanah yang rata-rata hanya ¼ hektar tidak

mungkin bisa meningkatkan produksi padi guna mencukupi kebutuhan

petani yang juga naik akibat inflasi. Hasil produksi padi tersebut tidak

sebanding dengan biaya yang dikeluarkan petani apalagi semenjak subsidi
                                                                          86



pupuk dari pemerintah telah dihapus. Oleh karena itu Golkar meminta

kepada eksekutif terutama Dinas Pertanian Tanaman Pangan supaya

mencari alternatif tanaman lain selain padi, yaitu berupa holtikultura karena

selain hasil yang lebih banyak pemasarannya juga mudah.. Salah satu yang

diharapkan oleh Golkar adalah sentra produksi bibit mangga selain itu juga

bisa dikembangkan jenis yang lain diantaranya terong jepang, timun dan

lain sebagainya. Bila kita amati petani di sekitar Purwodadi sudah mampu

mengembangkan tanaman sayur-sayuran, seperti sawi, segala jenis cabai

dan jenis-jenis tanaman yang lain. Untuk mengembangkan semua itu yang

diperlukan petani adalah teknologinya karena mengingat kondisi geografis

Kabupaten Grobogan, untuk itu Golkar mengharapkan peran serta dari

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan mungkin para PPL (Praktek Kerja

Lapangan) yang melksanakan penelitian di Kabupaten Grobogan. (Laporan

Perhitungan APBD Kabupaten Grobogan: IV.3.-8)

       Sebagaimana kita ketahui kondisi jalan kabupaten dan jalan desa

saat ini dalam keadaan rusak berat. Permasalahannya tidak hanya karena

tanah yang labil, tetapi juga pada cara penagnannya. Sistem penanganya

sejak 15 tahun yang lalu tidak pernah berubah yaitu menggunakan material

batu dan pasir. Supaya diperoleh hasil yang lebih baik Golkar

mengaharapkan material berupa batu dan pasir. Untuk perbaikan

pengaspalan, Golkar mengharapkan pemakaian pasir yang secara teknis

memenuhi syarat dan penggunaan batu dengan spesifikasi tertentu sehingga
                                                                         87



menghasilkan bangunan yang kuat. (Laporan Perhitungan APBD Kabupaten

Grobogan: IV.3.-9)

       Bencana alam banjir rutin terjadi di Desa Tajemsari, Karangpasar,

dan Kejawan Kecamatan Tegowanu. Rakyat di tiga (3) desa tersebut pada

tidak dapat menanami sawah dan tegalan mereka kecuali pada musim

kemarau. Saat banjir melanda rakyat ketiga desa tersebut hidup dengan

bergantung pada bantuan beras murah dari pemerintah lewat prigram JPS

(Jaring Pengaman Sosial), yang diperuntukan bagi keluarga pra sejahtera

sehingga ada sebagian keluarga pra sejahtera yang tidak kebagian jatah.

Untuk membantu mereka Golkar meminta kepada kepala daerah (Bupati)

supaya membantu dengan beras murah sebelum mereka belum medapatkan

hasil dari sawah atau tegalnya. Hal ini disampaikan oleh Golkar karena

kondisi masyarakat ketiga desa tersebut sangat memprihatinkan.

       Banjir rutin yang dulu melanda tiga desa kini meluas menjadi

sebelas (11) desa, Golkar berpendapat bahwa disamping Sungai Tuntang

sudah tidak mampu lagi menampung debit air masih terdapat faktor-faktor

lain yang menyebabkan terjadi banjir, namun dalam hal ini juga disebabkan

karena kurang cermatnya perencanaan dari Jratun Seluna. Yaitu akibat

kegagalan pembuatan saluran BI dan adanya saluran pembawa air baku dari

Kedungombo      untuk   disalurkan   ke   Kota   Madya    Semarang     serta

kemungkinan akibat ditinggikannya pintu pembagi di Kecamatan Guntur

Kabupaten Demak. Menurut Golkar apabila hal ini tidak segera ditangani,

dikawatirkan banjir rutin akan lebih meluas, untuk mengatasi banjir tersebut
                                                                           88



 suatu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dari Jogjakarta telah berusaha

 memecahkan masalah ini dengan mengadakan rapat koordinasi yang

 melibatkan antara lain, Jratun Seluna, 11 kepala desa, Dinas Pengairan

 Tuntang Hilir, dan Pemda Demak. (Laporan Perhitungan APBD Kabupaten

 Grobogan: IV.3.-11)



2. Partai Persatuan Pembangunan

   a). Sejarah

          Kelahiran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan wadah

   penyelamatan aspirasi Islam dan cermin kesadaran serta tanggung jawab

   tokoh-tokoh umat dan pimpinan partai untuk bersatu, bahu-membahu

   membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimananan ketaqwaan

   kepada Allah SWT melalui perjuangan politik. Untuk mewujudkan tekad

   dan cita-citanya, PPP sebagai partai politik penerus estafet 4 partai Islam

   dalam memperjuangannya senantiasa berpegang pada program perjuangan

   partai sebagai pedoman nagi pemimpin dan kader partai dalam

   menampung, menyalurkan, memperjuangkan dan membela aspirasi rakyat

   dan mewujudkan cita-cita bangsa seraya tetap memelihara akidah dan

   syariah Islam.

          Perubahan politik sekarang ini membawa tantangan yang sangat

   berat bagi Partai Persatuan Pembangunan. Tantagan yang dihadapi

   sekarang adalah munculnya partai-partai baru, yang semua itu membawa

   konsekuensi dalam perebutan simpati dari masyarakat. Oleh karena itu
                                                                       89



dalam kondisi yang seperti ini menuntut jajaran Partai untuk bekerja keras

dari masa-masa sebelumnya. Partai Persatuan Pembangunan adalah hasil

fusi politik dari empat partai Islam (NU,PARMUSI, PSII, dan PERTI)

yang lahir pada tanggal 5 Januari 1973. oleh karena itu kepribadian dan

cita-cita perjuangan PPP adalah merupakan mata rantai pengembangan

kepribadian dan cita-cita perjuangan partai-partai Islam yang berfusi

tersebut (http://id.wikipedia.org: 5 Agustus 2007).

b). Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan

   1). Kehidupan beragama: PPP berkeyakinan bahwa agama adalah

       sumber kekuatan rohani yang sekaligus merupakan sumber

       kesadaran akan makna, hakekat dan tujuan hidup manusia.

   2). Kehidupan berpolitik : PPP berpendapat bahwa nilai-nilai etika

       politik perlu ditegakkan,hak-hak politik rakyat dijamin UUD 1945

       perlu dihargai dan dilindungi termasuk penyaluran aspirasi

       politiknya sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing.

   3). Kehidupan ekonomi : PPP bercita-cita tegaknya azas demokrasi

       ekonomi sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 UUD 1945.

   4). Dalam kehidupan bermasyarakat : PPP memandang perlu

       ditumbuhkembangkan budaya saling menghargai dan saling

       menyayangi yang pada akhirnya akan meningkatkan rasa aman,

       memelihara hubungan kemanusiaan, dan meningkatkan harkat dan

       martabat sebagai makhluk Tuhan.
                                                                               90



c). Tujuan Partai Persatuan Pembangunan.

        Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan makmur,

 sejahtera lahir batin dan demokratis dalam wadah NKRI yang

 berdasarkan Pancasila di bawah ridho Allah SWT.

 (Komisi Pemilihan Umum, 2003: 42).

        Untuk         kelancaran   dan     berjalannya        partai     Persatuan

 Pembangunan di Kabupaten Grobogan dibentuk susunan partai dan

 susunan komposisi dan personalia tersebut berlaku untuk setiap 5

 tahun sekali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2

  Tabel : 2
   Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Harian Cabang Partai
               Persatuan Pembangunan Kabupaten Grobogan
                          Masa Bhakti 2005 – 2010

    1         Ketua                      Muhammad Misbah, S. Ag.
    2         Wakil Ketua                M. S. Latif Hakim, S. Ag. SH.
    3         Wakil Ketua                Wachid Ahmadi
    4         Wakil Ketua                Damsiri Abdullah
    5         Wakil Ketua                Asyhuri SM
    6         Wakil Ketua                K. Kholil
    7         Wakil Ketua                K. Ali shodiqin ah
    8         Wakil Ketua                Drs. H. Syafi'i
    9         Wakil Ketua                Martono
   10         Sekretaris                 Ali Farkan
   11         Wakil Sekretaris           Kholis Muhammad Ridlo, SS
   12         Wakil Sekretaris           Muhammad Subekhan
   13         Wakil Sekretaris           Nuril Huda
   14         Wakil Sekretaris           Siswanto
   15         Wakil Sekretaris           Munawari
   16         Wakil Sekretaris           M. Muslih
   17         Wakil Sekretaris           Diyah Tri Wakhidah, ST
   18         Wakil Sekretaris           Moh. Qomarudin
   19         Bendahara                  Mahbub Rosyidi, S. Ag. SH.
   20         Wakil Bendahara            Supriyanti
   21         Wakil Bendahara            H. Moch. Hasyim Asy'ari
 Sumber: (AD/ART PPP, 2005).
                                                                        91



d). Peran Partai Pembangunan Dalam Pembangunan di Kabupaten

     Grobogan

        Selama pelaksanaan pemilu dari tahun 1971 hingga 1999 Partai

 Persatuan Pembangunan sebagai salah satu partai yang ikut ambil bagian

 dalam perhelatan akbar tersebut berlangsung. Dengan mengusung basis

 Islam sebagai landasannya PPP terus berusaha eksis, rakyat Indonesia

 umumnya dan Kabuapten Grobogan khususnya yang mayoritas beragama

 Islam menjadikan partai ini terus hidup.

        Sebagai partai yang memperoleh kemenagan terbesar kedua setelah

 Golkar dalam Pemilu Kabupaten Grobogan, PPP juga banyak memberi

 kontribusi   terhadap   pembangunan        wilayah   Kabupaten   Grobogan,

 kontribusi itu berupa saran-saran, masukan serta kritik guna kelancaran

 pembangunan khususnya pembangunan ekonomi dan sosial. Sebagaimana

 diketahui pembangunan sektor ekonomi dan sosial merupakan sektor yang

 paling vital karena menyangkut kehidupan orang banyak. Kontribusi PPP

 yang pertama adalah mengenai pelaksanaan kampanye.

       FPP mengharapkan supaya dalam pelaksanaan kampanye tidak

terjadi benturan dan bentrokan antara golongan yang satu dengan golongan

yang lainnya, sebab hal ini dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial

dari masyarakat. Perekonomian akan menjadi kacau dikarenakan kondisi

yang tidak stabil dan mencekam hal ini akan mengakibatkan pendapatan

bagi daerah akan menurun dan yang lebih dirugikan adalah masyarakat

karena biasanya hal ini menyebabkan kenaikan harga sehingga akan
                                                                     92



 mengganggu kehidupan sosial mereka. Adanya bentrokan antar golongan ini

 menurut FPPP juga akan menyebabkan masyarakat terkotak-kotak sehingga

 semakin lama akan menimbulkan bentrokan yang berujung pada aksi

 anarkis. Akibatnya bagi perekonomian adalah akan menyebabkan

 enggannya pedagang dari luar daerah untuk datang ke Kabupaten Grobogan

 sehingga bisa menyebabkan kelangkaan barang. (Laporan Perhitungan

 APBD Kabupaten Grobogan: IV2.-3)

        Peran Fraksi Persatuan Pembangunan dalam mengatasi hal ini

 adalah dengan meminta semua partai yang ada di Kabupaten Grobogan

 dapat mengendalikan diri sehingga tidak termakan isu-isu maupun

 provokator-provokator yang menyesatkan dari orang-orang yang tidak

 bertanggungjawab. FPPP berharap semua partai bertekad untuk tetap

 menjaga persatuan dan kesatuan sehingga tercipta suasana yang damai

 sehingga tidak berpengaruh pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat

 (Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Grobogan: IV2.-5).



3. Partai Demokrasi Indonesia

   a). Sejarah

          Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan

   mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis,

   berkeadilan,   berkemakmuran,    berkeadaban,    dan    berketuhanan

   sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 adalah merupakan

   manifestasi ideal dari amanat penderitaan rakyat, yang merupakan jiwa
                                                                      93



sekaligus arah dari semua pergerakan rakyat, yang akhirnya telah embawa

rakyat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kemerdekaan. Cita-cita

tersebut juga menjadi roh gerakan reforasi yang telah berhasil mengakhiri

kekuasaan otoriter (Orde Baru), serta akan selalu menjadi bagian yang tak

terpisahkan dari sejarah perkembangan peradaban manusia, khususnya

Indonesia. Sebagai cita-cita bersama perwujudan Indonesia yang merdeka,

bersatu, berdaulat, demokratis, adil, makmur, beradab, dan berketuhanan

adalah hak sekaligus tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Oleh

karena itu menuntut ketertiban semua kekuatan bangsa, baik secara

individual maupun yang terorganisir dalam organisasi dalam organisasi

rakyat yang demokratis serta terbuka bagi semua warga negara, tanpa

membedakan suku, agama, gender, keturunan, dan kedudukan sosi

       Didorong oleh kesadaran akan tanggung jawab mewujudkan cita-

cita luhur tersebut serta memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang

ada, maka PNI,IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik, pada tanggal 9

Maret 1970 membentuk kelompok demokratis Pembangunan, yang

kemudian dikukuhkan dengan pernyataan bersama kelima partai tersebut

pada tanggal 28 Oktober 1971 dan akhirnya pada tanggal 10 Januari 1973

melakukan langkah strategis memfusikan diri menjadi satu wadah

perjuangan politik rakyat berdasarkan Pancasila dengan nama Partai

Demokratis Indonesia (PDI).

       Pada tanggal 17 Januari 1981 kelima partai yang berfusi tersebut

menegaskan bahwa perwujudan fusi telah paripurna, serta menyatakan
                                                                       94



menegaskan ekstensi masing-masing. Dalam perkembangan selanjutnya

dan idorong oleh tuntutan perkembangan situasi dan kondisi politik

nasional yang terjadi saat itu dan berdasarkan hasil konggres ke-5 Partai

Demokrasi Indonesia di Denpasar, Bali, maka pada tanggal 1 Februari

1999, PDI telah mengubah namanya menjadi PDI Perjuangan, dengan

azas Pancasila dan bercirikan kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

       Usaha mencapai statusnya sebagai bagian prinsipil dari perjuangan

rakyat mewujudkan cita-cita itu, PDI Perjuangan telah menetapkan dirinya

sebagai partai yang modern yang mempertahankan jati dirinya sebagai

partai kerakyatan dengan tetap berpegang teguh prinsip berdaulat di

bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Oleh karena itu program dan

arah politik PDI Perjuangan pertama-tama adalah menjadikan sebagai

kekuatan parekat bangsa yang menjamin tegaknya NKRI dengan segala

cita-cita luhurnya serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

berwibawa. Penuntasan praktik KKN dan berbagai bentuk penyalah

gunaan kekuasaan. Perjuangan untuk mewujudkan adanya supremasi dan

tegaknya   hukum.    Pembagian     dan   pembatasan     kekuasaan    yang

memungkinkan berjalannya prinsip keseimbangan dan kesetaraan dan

berjalannya pengawasan politik dan sosial merupakan agenda pokok PDI

Perjuangan yang harus diwujudkan oleh setiap kader dan anggota PDI

Perjuangan.

       PDI Perjuangan juga berketetapan untuk mewujudkan prinsip

desentralisasi yang sesungguhnya melalui pemberian otonomi yang luas
                                                                         95



kepada daerah-daerah otonomi daerah melibatkan pengalihan kekuasaan

ekonomi dari pusat kepada daerah-daerah yang memungkinkan bisa

menemukan mekanismenya sendiri dalam pengelolaan di bidang ekonomi,

sosial, dan budaya (Komisi Pemilihan Umum: 105)

b). Visi Misi Partai Demokrasi Indonesia

       Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam pembukaan UUD 1945, dan mengembangkan kehidupan

demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjungjung tinggi kedaulatan

dalam Negara Kesatuan republik Indonesia

c). Tujuan dari Partai Demokrasi Indonesia

   1). Tujuan Umum partai :

       (a). Mewujudkan cita-cita proklamsi kemerdekaan 17 Agustus

              1945 sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945.

       (b). Membangun masyarakat Pancasila dalam NKRI, yang

               demokratis adil dan makmur.

   2). Tujuan Khusus partai :

       (a).    Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.

       (b).    Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi,

               sosial, dan budaya secara demokratis.

       (c).     Bertujuan       mendapatkan    kekuasaan    politik   secara

               konstitusional    guna     mewujudkan   pemerintahan    yang

               melindungi       segenap    bangsa   Indonesia,   memajukan
                                                                                           96



                    kesejahteraan umum mencedaskan kehidupan bangsa serta

                    ikut melaksanakan ketertiban dunia.

         (Komisi Pemilihan Umum, 2003: 107).

         Guna menunjang kelancaran dan berjalannya partai Demokrasi

 Indonesia di Kabupaten Grobogan dibentuk susunan partai dan susunan

 komposisi dan personalia tersebut berlaku untuk setiap 5 tahun sekali.

 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3

  Tabel : 3
              Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan
                              Kabupaten Grobogan Masa Bhakti 2005 – 2010

   1        Ketua                                               M. Yaeni, SH
            Wakil Ketua Bidang Politik dan
   2                                                            Sunardiyanto
            Pemenangan Pemilu
            Wakil Ketua Bidang Keanggotaan,
   3                                                            Bambang Sri Joewono, SS
            Organisasi, Ideologi dan Kaderisasi
            Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani dan
   4                                                            Soekari, SR
            Nelayan
            Wakil Ketua Bidang Pemuda, Pelajar,
   5                                                            M. Nurkholis, A. Md.
            Mahasiswa & Olahraga
            Wakil ketua Bidang Pemberdayaan
   6                                                            Sri Sumarni
            Perempuan Dan Kesra
   7        Wakil Ketua Bidang Infokom                          Basuki
            Wakil Ketua Bidang Hukum dan
   8                                                            Edy Wadarto, SE
            Advokasi
   9        Sekretaris                                          Agus Siswanto, S. Sos
   10       Wakil Sekretaris I Bidang Internal                  Yoyok Prihantoro, A. Md.

   11       Wakil Sekretaris II Bidang Eksternal                Anjar suprihadi

   12       Bendahara                                           Sunarti
            Wakil Bendahara Bidang Inventarisasi dan
   13                                                           Dwi Purnomo
          kekayaan Partai
       Sumber: (AD/ART PDIP, 2005)

d). Peran Partai Demokrasi Indonesia dalam Pembangunan di

        Kabupaten Grobogan

           Eksistensi suatu partai politik ditentukan oleh banyak sedikit

 pendukungnya, untuk meperoleh pendukung partai memiliki visi,misi,

 tujuan, serta program-program yang ditawarkan dalam kampanye guna
                                                                       97



menjaring massa yang memiliki aliran dan arah pemikiran yang sama

dengan partai tersebut. Berbicara mengenai program partai tak lepas dari

pembangunan karena sebagaimana kita ketahui program-program

pembangunan adalah hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat apalagi

apabila program tersebut akan menghantarkan mereka ke arah kehidupan

yang lebih baik.

        Partai Demokrasi Indonesia merupakan salah satu Partai Politik

yang hidup di Kabupaten Grobogan, dan selama wilayah tersebut

melaksanakan pembangunan PDI ikut serta memberikan sumbangan

berupa masukan, saran dan kritik sebagai wujud nyata dari partisipasinya

terhadap pembangunan di Kabupaten Grobogan, adapun masukan-

masukan tersebut antara lain: mengenai Pendapatan Asli Daerah Sendiri

(PADS) yang jumlahnya sudah melebihi rencanan, PADS tersebut barasal

dari pajak daerah, rtribusi, laba, dan pendapatan lain-lain. Fraksi Partai

Demokrasi Indonesia berpendapat dari keempat (4) komponen tersebut

sebenarnya masih bisa bertambah, apabila semua bekerja dengan baik dan

transparan guna mencegah kebocoran-kebocoran yang terjadi dimana-

mana.

        Guna mencegah semakin besarnya kebocoran-kebocoran dana

FPDI mengharapkan supaya kinerja Institusi Wilayah lebih ditingkatkan,

sehingga diharapkan tidak bekerja apabila ada laporan-lapaoran ataupun

pengaduan. Selain itu sebagaimana diketahui Kabupaten Grobogan

mempunyai potensi besar dalam memasukan PADS, hanya saja perlu
                                                                         98



      disadari bahwa masyarakat mempunyai andil besar dalam hal ini.

      Kadangkala masyarakat masih sulit untuk memenuhi kewajiban, untuk

      mengatasinya FPDI mengharapkan supaya Perda-perda hendaknya

      dimasyarakatkan dan disosialisasikan sehingga rakyat sadar akan

      kewajibannya sehingga PADS yang masuk benar-benar maksimal.

      (Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Grobogan: IV.4.-2)

             Selain memberi masukan tantang PADS FPDI juga memberikan

      masukan mengenai pembangunan dan pemugaran pasar-pasar di daerah

      Kabupaten Grobogan diantaranya di Purwodadi, Gubug, Godong,

      Grobogan yang telah selesai dilaksanakan. FPDI berpendapat dengan

      terselesaikannya pembangunan dan pemugaran tersebut diharapkan

      pendapatan dari pasar-pasar tersebut dapat meningkat tanpa kesulitan

      suatu apapun. FPDI juga berpendapat dengan keberadaan tersebut

      diharapkan dapat dapat mengatasi masalah sosial ekonomi yaitu dengan

      semakian meningkatkan perekonomian rakyat sehingga dicapai kehidupan

      soaial yang lebih baik. (Laporan Perhitungan APBD Kabupaten

      Grobogan: IV.4.-6)



C. Peran Pemrintah Daerah Dalam Pembangunan di Kabupaten Grobogan

         Untuk    melaksanakan    pembangunan    di   Kabupaten   Grobogan

   diperlukan masukan dari Pemerintah Daerah dan suara dari Fraksi dalam hal

   ini adalah partai politik, adapun masukan-masukan dan saran-saran dari

   pemerintah daerah guna kelancaran pelaksanaan pembangunan antarlain,
                                                                           99



dalam menaggulangi krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan 1997 yang

kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi yang berdampak luas pada

semua       sendi   kehidupan   masyarakat.   Dimana-mana    terjadi   ledakan

pengangguran, merosotnya daya beli masyarakat dan semakin sulitnya

memenuhi kebutuhan akan pangan, sandang, papan maupun akses pelayanan

pendidikan dan kesehatan. Semua gejala ini pada akhirnya menyebabkan

jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mengalami

peningkatan.

        Untuk       menanggulangi     permasalahan    tersebut   dilaksanakan

kebijaksanaan penaggulangan krisis yang dititik beratkan pada penyelamatan

dan pemulihan melalui Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang

didalamnya terdapat program-program diantaranya: Program Pemberdayaan

Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE), ABRI

Manunggal Pertanian (AMP-PDMDKE), SPSDP Pendidikan, JPS Kesehatan,

PDKMK, Padat Karya Sektor Kehutanan dan Operasi Khusus Keluarga

Prasejahtera (OPKKP) (Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Grobogan:

IV.6.-2).

        Mengenai      bidang    sosial,   dalam   upaya   meningkatkan    dan

memberdayakan sumber daya manusia, khususnya bagi generasi muda dalam

bidang olahraga pemerintah daerah akan melakukan pembinaan terhadap

bibit-bibit yang berkualitas, berpotensi serta berprestasi. Dalam bidang

pendidikan pemerintah mengutanakan untuk menuntaskan Wajib Belajar

Sembilan Tahun yang wujud nyatanya dengan mempermudah pelaksanaan
                                                                      100



pendaftaran bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu juga diupayakan untuk

pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga prasejahtera dan sejahtera I.

Upaya ini dinilai cukup berhasil untuk mempertahankan siswa agar dapat

tetap bersekolah (Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Grobogan: IV.6.-6).

        Pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata merupakan bagian

dari pembangunan nasional karena terkait dengan pembangunan sektor-sektor

yang lainnya, oleh karena itu pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan

akan turut menentukan pembangunan secara kesluruhan. Dalam Rangka

mengantisipasi kebijakan dari pemerintah yang telah menetapkan sektor

pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan, maka pemerintah

Kabupaten Grobogan mengharapkan kerja sama dari seluruh lapisan

masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menunjang pelaksanaan

pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Grobogan. Karena dengan

meningkat potensi dari pariwisata tersebut akan meningkatkan pendapatan

daerah serta memperluas kesempatan kerja dan lapangan usaha. Upaya-upaya

yang ditempuh antara lain:

1.   Melaksanakan penataan lingkungan obyek wisata

2.   Meningkatkan penghijauan di obyek wisata Bledug Kuwu

3.   Meningkatkan kegiatan promosi kepariwisataan melalui beberapa cara

     seperti: pameran, penyebar luasan leaflet, penulisan artikel di media

     massa, dan lain sebagainya.

4.   Melaksanakan pembinaan kepada Usaha Sarana Wisata seperti : hotel,

     rumah makan, dan lain sebagainya.
                                                                             101



   5.     Meningkatkan koordinasi baik di Tingkat II, Tingkat Pembantu Gubernut

         Wilayah Semarang, maupun dengan Dinas Pariwisata Jawa Tengah.

             Untuk pengembangan secara optimal dunia kepariwisataan Kabupaten

   Grobogan ternyata juga terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi

   bersama. Kendala-kendala itu antara lain:

   1. Letak Geografis antara obyek wisata yang satu dengan yang lain yang

         masih berjauhan dan tidak dapat ditempuh secara melingkar, sehingga hal

         ini cukup membebani para wisatawan dalam hal transportasi.

   2. Penurunan      jumlah    pengunjung   sehingga   berimbas   pada   industri

         kepariwisataan atara lain: hotel, rumah makan, industri cinderamata, dan

         lain sebagainya. Hal ini berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja dan

         kesempatan berusaha

        (Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Grobogan: IV.6.-7).



D. Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Grobogan

   1. Bidang Pembangunan Ekonomi

           Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia berpendapat bahwa

   pembangunan di Kabupaten Grobogan akan lebih maju apabila terdapat

   peningakatan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) yang berasal dari pajak

   pendapatan, retribusi, laba, dan sumber-sumber pendapatan yang lain. Selain

   itu kedua partai tersebut juga memberi masukan guna lebih meningkatkan

   potensi pertanian di Kabupaten sehingga tidak hanya bergantung pada

   tanaman padi melainkan diharapkan pemerintah bersama instansi yang
                                                                        102



berwewenang mencari alternatif tanaman lain sehingga hasil pertanian

semakin meningkat.

     Pendapat dan saran kedua partai tersebut menghasilkan suatu

pertumbuhan ekonomi yang lebih meningkat hal ini ditunjukan dengan laju

pertumbuhan seluruh sektor ekonomi Grobogan yang menunjukkan

pertumbuhan positif. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang positif

hal itu ditunjukan dengan sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang

lebih besar bila dibandingkan sektor lainnya, yaitu sebesar 5,62%. Sektor-

sektor lain yang mengalami pertumbuhan cukup besar antara lain; sektor

pertambangan dan penggalian sebesar 4,16%, sektor keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan 3,92%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebasar 3,48%,

sedangkan sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang paling kecil, yaitu

hanya sebesar2,49%

     Sebagai upaya untuk mengatasi krisis pemerintah mengusulkan program

Pemberdayaan    Daerah    Dalam    Mengatasi    Dampak    Krisis   Ekonomi

(PDMDKE), program ini diharapkan mampu permasalahan ekonomi akibat

krisis ekonomi yang melanda. Program ini merupakan salah satu bantuan

langsung kepada masyarakat miskin yang jatuh miskin akibat terkena dampak

krisis ekonomi, yang disalurkan melalui Inpres Dati II. Program ini

mempunyai tujuan :

a. Meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat miskin di pedesaan dan

   perkotaan melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan

   berusaha.
                                                                           103



b. Menggerakan kembali ekonomi rakyat dengan menggunakan kembali

    sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang mendukung sistem

    produksi dan distribusi barang dan jasa yang diusahakan oleh rakyat dan

    dibutuhkan oleh masyarakat.

c. Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana sosial ekonomi rakyat serta

    memelihara kelestarian lingkungan hidup.

          Sasaran lokasi proyek ini adalah desa/kelurahan tertentu yang

memiliki pengangguran dan penduduk miskin dalam wilayah kecamatan,

diluar desa/kelurahan yang menerima bantuan Program Pengembangan

Kecamatan (PPK) apabila kedua program tersebut berlangsung bersamaan.

Proyek       PDMDKE        di     Kabupaten Grobogan dilaksanakan pada 19

kecamatan yang mencakup desa/kelurahan dengan dana bantuan yang

disalurkan sebesar Rp. 11.729.000.000,00.

          Dana tersebut meliputi bantuan langsung masyarakat       sebesar Rp.

11.238.050.000,00.      Bantuan     Operasional   dan     Pengendalian   (BOP)

Desa/Keluarahan       sebesar     Rp.   300.000.000,00,    Biaya   Operasional

Pengendalian (BOP) Kecamatan Rp. 70.950.000 dan honor fasilitator desa

sebesar Rp. 120.000.000. (Pemerintah kabupaten Grobogan bag. Humas, 2002

: 51).

         Berikut rincian jumlah penduduk sasaran dari proyek ini untuk masing-

masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.
                                                                           104



       Tabel: 4

              JUMLAH PENDUDUK SASARAN PROYEK PDMDKE
                  KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 1998 / 1999


                                 Jumlah Penduduk Sasaran Program PDMDKE
  No         Kecamatan
                             Pengantar    Pra KS       KS I       Jumlah
  1       Kedungjati               714        2,721       661         4,096
  2       Karangrayung            1,642      13,950      1,905      17,497
  3       Penawangan               820        4,306       349         5,475
  4       Toroh                   2,754      11,991      1,753      16,498
  5       Geyer                   1,648       7,856      1,148      10,652
  6       Pulokulon               2,017      12,649      2,867      17,533
  7       Kradenan                 795        3,072      1,595       5,462
  8       Gabus                    743        4,810       943         6,496
  9       Ngaringan               1,221      10,437      1,088      12,746
  10      Wirosari                1,699      10,135      1,571      13,405
  11      Tawangharjo             1,100       8,169       887       10,176
  12      Grobogan                1,119       6,783      1,782       9,684
  13      Purwodadi               1,892       1,416       853       16,901
  14      Brati                    805        6,241      1,619       8,665
  15      Klambu                   750        5,725      1,142       7,617
  16      Godong                  1,746      10,178       331       12,257
  17      Gubug                    935        5,308      1,111       7,354
  18      Tegowanu                 768        5,459      1,295        7,522
  19      Tanggungarjo             873        4,388       722         5,983
Sumber: Kantor Pemberdayaan Mastarakat Kabupaten Grobogan



2. Bidang Kesejahteraan Sosial

   a. Bidang Kesehatan.

          Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS–BK)

   merupakan salah satu upaya pemerintah dalam bidang kesehatan untuk
                                                                      105



mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap kesehatan bagi keluarga

miskin. Pelaksanaan program ini di Kabupeten Grobogan telah

dilaksanakan sejak pertengahan tahuan 1998, yang sampai saat ini masih

berlangsung. Periode 1999/2000 berbekal pengalaman persiapan dan

pelaksanaan ada penambahan yaitu Kegiatan Revitalisasi Posyandu,

pemberian makanan tambahan bagi anak usia 24-39 bulan dan kegiatan

P2M (Pemberantasan Penyakit Menular).

       Menurut Pemerintah Kabupaten Grobogan Bag. Humas (2002 : 92)

program JPS – Bk mempunyai tujuan umum meningkatkan jangkauan dan

cakupan pelayanan kesehatan serta meningkatnya derajat kesehatan

khususnya keluarga miskin. Sedangkan tujuan khususnya antara lain :

1) Memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rujukannya bagi keluarga

    miskin

2) Memberikan pelayanan ebidanan dan rujukannya bagi keluarga miskin

3) Memberikan pelayanan perbaikan gizi bagi ibu hamil/nifas kurang

    energi kronis (KEK) dan bayi/anak umur 6-59 bulan dari keluarga

    miskin

4) Meningkatkan upaya pemberantasan penyakit menular

5) Memantapkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dalam

    rangka menunjang gerakan penanggulangan masalah pangan dan gizi

6) Meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu untuk menunjang upaya

    mempertahankan dan meningkatkan status gizi pada ibu dan anak
                                                                       106



7) Meningkatkan kemampuan Puskesmas dalam menyelenggarakan

    pelayanan dasar dan rujukannya bagi keluarga miskin

    Selama bulan Januari hingga Desember 2000 Program JPS BK yang

    mempunyai sasaran keluarga miskin cakupannya sebagai berikut:

    jumlah sasaran keluarga miskin: 140.735; jumlah BUMIL dan

    GAKIN: 11.810; jumlah BUMIL/BUFAS KEK dari GAKIN: 2.856;

    jumlah bayi umur 6-11 bulan (GAKIN): 10.001; jumlah anak umur

    12-23 tahun (GAKIN): 13.504; jumlah anak umur 24-59 tahun

    (GAKIN): 33.262.

       Realisasi hasil kegiatan selama bulan Januari hingga Desember

2000 dapat dipaparkan sebagai berikut: Jumlah GAKIN yang memiliki

kartu sehat: 139.655 (99,23 %); Jumlah GAKIN yang berkunjung ke

puskesmas (kartu sehat yang kontak dengan Puskesmas): 52.837 (37,8 %);

jumlah kunjungan GAKIN ke Puskesmas: 263.765; jumlah BUMIL yang

mendapat pelayanan Antenatal: 10.652 (90,19 %); jumlah ibu bersalin dari

GAKIN: 5.884; jumlah persalinan yang tertolong oleh Nakes: 5.187 (88,15

%); jumlah BUMIL/BUFAS KEK yang mendapat PMT: 2.565 (89,81);

jumlah bayi umur 6-11 bulan yang mendapat PMT: 9.655 (96,54 %);

jumlah anak umur 24-59 bulan mendapat PMT: 25.394 (76,34 %); jumlah

Posyandu aktif 1.440 (95,17 %); penemuan penderita TB-Paru: 424;

penderita TB-Paru diobati: 410; Penderita TB-Paru sembuh: 152;

penemuan penderita klinis malaria: 81; positif malaria dari yang diperiksa:
                                                                   107



9 (Dinas Kesehatan Dan Kesejahteraan Kabupaten Grobogan, 2000;

Pemerintah Kabupaten Grobogan: 2002: 94).

b. Bidang Pendidikan

   1). Program Jaring Pengaman Bidang Pendidikan (JPS-BP)

         Program jaring pengaman sosial bidang pendidikan meliputi

   program beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO). Program

   beasiswa   pada   prinsipnya    dimaksudkan   agar   siswa   SD/MI,

   SLTP/MTs, SMU/SMK dan MA Negeri maupun swasta yang berasal

   dari kalangan kurang mampu dapat membiayai keperluan sekolah

   antara antara lain untuk sumbangan BP-3/ Iuran Bulanan dan

   keperluan lain.

         Tujuan dari Program jaring pengaman sosial bidang pendidikan

   antara lain guna mengurangi angka putus sekolah akibat kesulitan

   ekonomi orang tuanya, juga supaya anak-anak kurang mampu

   mempunyai kesempatan yang lebih besar dalam meneruskan

   sekolahdan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

   Program ini juga diharapkan dapat mendorong anak-anak khususnya

   anak perempuan untuk dapat menyelesaikan pendidikanya sekurang-

   kurangnya hingga tamat SLTP.

         Sedang Program Dana Bantuan Operasional (DBO) merupakan

   bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada sekolah untuk

   mempertahankan      pelayanan    pendidikan   kepada    masyarakat
                                                                          108



          sehubungan   dengan   naiknya   harga-harga    kebutuhan    sekolah

          (Pemerintah Kabupaten Grobogan: 2002: 94).



3. Bidang Hukum dan Aparatur

     Fraksi Persatuan Pembangunan memberikan masukan mengenai

pelaksana kampanye yang damai, FPP berpendapat bahwa dengan

pelaksanaan kampanye yang damai maka pembangunan sekor-sektor yang

lain seperti ekonomi, sosial, budaya akan dapat terlaksana dengan lancar tanpa

ada gangguan. Berdasar masukan dari FPP maka dibentuklah Tim Operasional

Terpadu, yang menjadi dasar dari pembentukan tim operasional terpadu

adalah:

a.   Surat Keputusan Bupati Grobogan No. 489 / 1604 / 1998 tentang Tim

     Operasional terpadu

b.   Surat Keputusan Komandan Kodim 0717 Purwodadi No.B/ 466/1998

     tentang pelaksanaan kegiatan Operasional Penerangan

c.   Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Jawa

     TengahNo. G /1038/ 39/ 1998 tentang Kegiatan Operasional Penerangan

d.   Keputusan Bupati Grobogan No. 489/ 1296/ IV/ 1999 tentang Tim

     Operasional Terpadu

     Tujuan dari Tim Operasional Penerangan adalah, untuk mengantisipasi

meluasnya isu-isu dikalangan warga masyarakat yang dilangsir oleh orang-

orang yang tidak bertanggung jawab, menciptakan kondisi aman, sejuk, dan

damai demi kokohnya persatuan dan kesatuan, serta memantapkan stabilitas
                                                                       109



wilayah di Kabupaten. Tim Operasional Terpadu dibentuk guna mengajak

seluruh komponen masyarakat Kabupaten Grobogan, untuk bersama-sama

mensukseskan pemilu secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, adil dan

demokratis, serta aman dan tertib (Pemerintah Kabupaten Grobogan, 2002:

86).

       Forum penerangan atau penyuluhan terpadu seperti ini ternyata

merupakan sarana yang sangat efektif dan dibutuhkan masyarakat dalam

membina dan memenuhi kebutuhan komunikasi dua arah antara pemerintah

dan masyarakat. Dimana di satu sisi dapat dijadikan wahana menyampaikan

penjelasan dan pesan-pesan pembangunan oleh pemerintah, dan di sisi lain

dapat dimanfaatkan untuk mengetahui dan mengambil masukan/ aspirasi serta

kehendak/keinginan masyarakat sebagai pijakan atau input berupa bahan dasar

dalam merumuskan kebijakan.

       Dengan terjalinnya komunikas iefektif dua arah antara pemerintah dan

masyarakat, diharapkan semua perbedaan yang timbul akibat adanya

perbedaan visi dan persepsi dapat dipertemukan, didiskusikan, dan

dimusyawarahkan bersama sehingga dapat ditarik titik temu. Kemudian secara

bersama-sama sepakat berusaha mengambil jalan keluarnya, dengan begitu

akan terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat

hingga bisa menjadi modal bagi laju proses pembangunan (Pemerintah

Kabupaten Grobogan, 2002: 88).
                                                                            110



E. Faktor-faktor     yang     mempengaruhi       Pembangunan   Bidang    Sosial

   Ekonomi di Kabupaten Grobogan

             Pembangunan daerah merupakan unsur pembangunan nasional, dalam

   melaksanakan pembangunan di segala bidang setiap daerah akan mengahadapi

   berbagai hal yang dapat menghambat dan sekaligus mampu menunjang sukses

   dan tercapainya tujuan dari pembangunan yang diharapkan. Hal-hal tersebut

   tersebut dapat dikelompokan dalam dua hal yaitu faktor fisik dan faktor non

   fisik.

   1. Faktor Fisik dalam Pembangunan

            Dalam menerapkan pembangunan di segala bidang setiap daerah

   dihadapkan pada kondisi empiris daerah tersebut. Karena itu perlu diketahui

   berbagai kondisi phisik dan potensi yang dimiliki. Karena itu secara fisik

   perlu diketahui bagaimana kondisi dan potensi kabupaten Grobogan.

       a. Luas dan Batas Daerah

               Luas daerah Kabupaten Grobogan adalah 1975,864 Km2 dengan

       batas-batas sebagai berikut ( Data Statistik Th. 2000) : sebelah utara

       Kabupaten Demak, Kudus, Pati dan Blora, sebelah timur Kabupaten

       Blora, sebelah selatan Kabupaten Semarang, Boyolali, Sragen, dan Ngawi

       (Jatim),   sedangkan    sebelah   barat   Kabupaten   Semarang.   Secara

       administratif wilayah Kabupaten Grobogan dibagi menjadi 19 kecamatan,

       273 desa dan 7 kelurahan (Pemkab. Grobogan Bag. Humas, 2002 : 3 ).
                                                                     111



b. Jumlah Penduduk

     Penduduk    merupakan    salah   satu   potensi   sekaligus   sangat

menentukan keberhasilan pembangunan. Jumlah penduduk sebagai

potensi sumber daya manusia untuk memanfaatkan sumber daya lain yang

menghasilkan produksi. Oleh karena itu masalah penduduk harus

dipecahkan karena tujuan pembangunan kita adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan manusia dan membangun manusia seutuhnya

     Perkembangan penduduk kabupaten Grobogan menjelang akhir

Pelita V (1990) mengalami laju pertumbuhan yang cukup tinggi (2,14 %)

per tahun. Angka terendah dicapai pada akhir pelita VI (1997) yakni 0,09

% per tahun dengan jumlah penduduk 1.283.324 jiwa, dibandingkan pada

tahun 1996 sejumlah 1.771.693 jiwa dan tahun 1990 (1.186.449). Dengan

demikian selama tahun 1990 – 2000 rata-rata pertumbuhan penduduk 1,12

% per tahun sedangkan prosentase penduduk kabupaten Grobogan

berjumlah 13,63 atau rata-rata pertahun bertambah 1,04% (Pemkab.

Grobogan Bag. Humas, 2002 : 3 ).

     Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk di kabupaten Grobogan

dalam kurun waktu 1971-2001 dapat dilihat pada tabel 5
                                                                        112



Tabel: 5

   JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN GROBOGAN DAN

                        PERKEMBANGANYA

                                   Perkembangan
                  Jumlah
  Tahun                              Per tahun         Indek Perkembangan
                  (Orang)
                                        (%)
  1971      878.865                     1,91                 104,75
  1972      894.404                     1,77                 106,52
  1973      910.187                     1,76                 108,28
  1974      925.147                     1,64                 109,92
  1975      943.762                     2,01                 111,93
  1976      960.350                     1,76                 113,69
  1977      971.365                     1,15                 114,84
  1978      989.346                     1,85                 116,69
  1979      1.004.204                   1,50                 118,19
  1980      1.020.231                   1,60                 119,79
  1981      1.038.432                   1,78                 121,57
  1982      1.054.693                   1,57                 123,14
  1983      1.067.419                   1,21                 124,35
  1984      1.083.739                   1,53                 125,88
  1985      1.103.062                   1,78                 127,66
  1986      1.117.160                   1,27                 128,93
  1987      1.132.958                   1,42                 130,35
  1988      1.146.527                   1,19                 131,54
  1989      1.161.527                   1,30                 101,30
  1990      1.161.477                   2,14                 102,44
  1991      1.186.448                   0,23                 102,67
  1992      1.189.279                   1,09                 103,76
  1993      1.202.243                   1,34                 105,10
  1994      1.218.491                   1,79                 106,89
  1995      1.240.404                   1,12                 108,01
  1996      1.254.337                   1,38                 109,39
  1997      1.271.693                   0,09                 109,48
  1998      1.283.324                   0,98                 110,46

Sumber:     1. Buku REPELITA tahun kelima Kabupaten Grobogan.
            2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan.
     Masalah kepadatan penduduk di kabupaten Grobogan dipengaruhi

oleh keadaan fasilitas atau sarana/prasarana yang telah tersedia serta

tingkat    kesuburan    lahan   usahanya.   Di    daerah   kecamatan   yang

sarana/prasarana sudah cukup memadai (pasar, listrik, jalan, jembatan,
                                                                                         113



sekolahan dan sebagainya) lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan

lain misalnya Pulokulon dan Toroh.

        Kepadatan penduduk terlihat bahwa sampai tahun 1998 kepadatan

penduduk sudah cukup tinggi ( 650 jiwa per km2) disamping penyebaran

penduduk yang kurang merata. Oleh karena itu dalam usaha pemerintah

untuk lebih memeratakan distribusi penduduk sesuai dengan daya dukung

lahan maupun lingkungan maka sangat diperlukan suatu kebijaksanaan

mengurangi daerah-daerah yang dianggap daya dukungnya sangat rendah

terhadap pendudk melalui kebijakan transmigrasi. (Pemkab. Grobogan

Bag. Humas, 2002 : 5).

        Untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk kabupaten Grobogan

yang dirinci menurut kecamatan periode tahun 1993 - 2000 dapat dilihat

pada tabel 6.

                TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN GROBOGAN
                           DIRINCI MENURUT KECAMATAN

                          Luas
 No       Kecamatan     Daerah               Jumlah Penduduk             Kepadatan Penduduk
                        ( KM2)       1993          1997          2000    1993 1997 2000
  1    Kedungjati         130.33    39,968        40,801        41,812    307   313     321
  2    Karangrayung       140.59    85,867        90,008        92,947    611   640     661
  3    Penawangan          74.18    55,912        58,621        60,908    754   790     821
  4    Toroh              119.31   101,790       107,358       110,602   853    900     927
  5    Geyer              196.19    64,132        66,287        67,854    328   338     346
  6    Pulokulon          133.65    94,150        98,978       102,439    704   741     766
  7    Kradenan           107.74    72,215        75,924        78,587    670   705     729
  8    Gabus               65.38    88,135        70,762        72,481    412   428     438
  9    Ngaringan          116.72    57,109        60,093        62,232    489   515     533
 10    Wirosari            154.3    77,867        82,019        85,120    505   532     552
 11    Tawangharjo          83.6    47,624        49,958        50,770    570   598     607
 12    Grobogan           104.56    59,737        63,033       64,856    571    603     620
 13    Purwodadi           77.65   107,244       115,011       118,340   1381 1481 1524
 14    Brati                54.9    39,341        41,444        42,819    717   755     780
 15    Klambu              46.56    29,341        31,888        32,888    630   685     702
 16    Godong              86.78   74,712         78,449       81,277    861    904     915
 17    Gubug               71.11   64,851         68,670       72,672    912    966    1022
 18    Tegowanu            51.67    43,345        45,964        47,279    839   890     915
 19    Tanggungarjo        60.64   34,904         38,027       38,733     576   627     639
      Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan
                                                                    114



c. Potensi Wilayah

   1) Sumber Daya Alam.

          Kabupaten Grobogan memiliki wilayah 197586,420 hektar

   (1975,8642 km2) yang berupa dataran rendah dan dataran tinggi serta

   perbukitan dengan pegunungan yang landai dan curam. Iklim

   kabupaten Grobogan adalah iklim tropis, musim hujan dan musim

   kemarau silih berganti disepanjang tahun. Suhu udara minimum 200C

   dan maksimum 300C. Jumlah curah hujan selama tahun 1993 – 2000

   adalah minimum 13528 mm atau      13,528 m dengan jumlah hari hujan

   rata-rata setahun 85 hari.

           Berbagai jenis tanah di kabupaten Grobogan memungkinkan

   untuk dibudidayakan sebagai lahan pertanian. Lebih kurang 80% dari

   luas tanah digunakan sebagai lahan pertanian. Sebagian lahan yang

   ada berupa sawah, tegal, kolam dan perkebunan. Maka sebagian besar

   dari penduduknya juga bermata pencaharian di sektor pertanian (baik

   petani maupun buruh tani)

          Tingkat kesuburan tanah di Kabupaten Grobogan berbeda-beda

   sehingga penggunaan tanahnya diperinci menjadi :

   a) Tanah sawah seluas 30, 83% yang terdiri dari sawah irigasi tekinis

      seluas 6,35%, irigasi setengah tehnis seluas 1,26%,        irigasi

      sederhana seluas 1,50% dan tanah tadah hujan seluas 21,72%.

   b) Tanah kering seluas seluas 30,67% yang terdiri tanah perkarangan /

      bangunan seluas 13,85%, tegalan seluas 16,77%, padang rumput
                                                                     115



   untuk penggembalaan ternak seluas 0,02%, kolam ikan seluas

   0,03% dan rawa seluas 0,001%.

c) Hutan negara seluas 34,80%

d) Lain-lain ( sungai, jalan, kuburan) seluas 3,70%.

       Sumber air yang ada ( sungai, waduk, telaga, air dalam tanah)

sampai sekarang masih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat, baik untuk rumah tangga, pertanian, industri, tenaga listrik

dan sebagainya. Kabupaten Grobogan terletak pada pegunungan

kendeng utara dan kendeng selatan, maka dari itu banyak potensi

pertambangan / bahan galian yang dapat dimanfaatkan untuk

menambah penghasilan masyarakat dalam rangka pembangunan

daerah. Potensi pertambangan / bahan galian tersebut antara lain :

pasir, kapur, batu bangunan, gibs, batu tepung, batu phospat, tanah liat,

padas, batu lintang, batu trase, api abadi, minyak bumi dan air garam.

       Petani biotik yang ada adalah meliputi aneka ragam flora baik

itu berupa tumbuhan liar maupun yang dibudidayakan seperti hutan

lindung, hutan produksi, tanaman pertanian, tanaman perkarangan,

serta berbagai jenis fauna yang diternakkan maupun yang masih liar.

Apabila potensi biotik ini dapat dimanfaatkan secara optimal maka

akan menunjang kelestarian pembangunan daerah. (Pemkab. Grobogan

Bag. Humas, 2002 : 9).
                                                                      116



      2) Sumber Daya Manusia

             Jumlah penduduk pada tahun 1997 di kabupaten Grobogan

      sebesar 1.283.324 jiwa      yang terdiri laki-laki 634.847 jiwa dan

      perempuan 649.477 jiwa. Keadaan penduduk usia produktif sebesar

      54,93% yang terserap terbanyak dibidang pertanian. Hal ini

      disebabkan karena kurang lebih 90% penduduk tinggal di daerah

      pedesaan. Jumlah penduduk yang besar dengan pembinaan secara

      optimal akan merupakan modal utama yang menguntungkan bagi

      usaha-usaha pembangunan di segala bidang (Pemkab. Grobogan Bag.

      Humas, 2002 : 10).

2. Masalah Non Fisik dalam Pembangunan

      Pengalaman kebanyakan negara-negara sedang berkembang termasuk

   Indonesia yang muncul atau merdeka sesudah Perang Dunia II

   menunjukan faktor–faktor non ekonomi (sosial-budaya) seperti politik,

   susunan masyarakat, demografi dan mental telah menjadi sebagian dari

   perintang-perintang dan penghambat-penghambat kemajuan ekonomi.

   Beberapa ahli ekonomi telah menyadari kenyataan ini termasuk H.J Boeke

   seorang profesor Belanda yang pernah mengemukakan teori tentang

   adanya dualisme ekonomi di Indonesia. Menurut dia terdapat suatu jurang

   yang sangat besar antara sistem ekonomipetani kecil di desa-desa dan

   sisitem ekonomi yang diatur orang Barat di perkebunan-perkebunan,

   disektor industri dan perdangangan.
                                                                    117



   Sistem ekonomi desa yang juga disebutnya sistem ekonomi Timur

bukanya ditarik maju oleh sistem ekonomi Barat, tetapi justru malahan

dirusak. Di antara faktor-faktor sosial-budaya yang menyebabkan

demikian termasuk mental dari petani-petani di desa-desa yang

kelihatannya tidak mempunyai budaya kekuatan dan inisiatif sendiri untuk

berbuat lebih dari yang patut, yang hnya suka “nrimo” kepada semua

orang yang dianggapnya tinggi kedudukannya, yang statis dan tidak

senang bekerja.

   Memahami beberapa kritik yang telah dikemukakan terhadap

pandangan ini Koentjaraningrat berpendapat bahwa masih ada beberapa

unsur kebenaran dalam pengamatan yang dilakukan Broeke mengenai ciri-

ciri mental rakyat Indonesia. Dengan perkatan lain terhalangnya proses

kemajuan ekonomi di negeri ini sebagian disebabkan oleh rintangan-

rintangan yang terbesut dari mental rakyat Indonesia sendiri. ( Alfian,

1978 : 221).

   Faktor-faktor mental yang dimaksud menyangkut sistem nilai-budaya

atau culture value systems dan sikap atau attitudes.          Keduanya

mengakibatkan timbulnya pola-pola cara berpikir tertentu dari individu

yang selanjutnya mempengaruhi tindak tanduk dan pengarai mereka, baik

dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal mengambil keputusan

penting dalam hidup. Sistem nilai budaya dimaksudkan berupa rangkaian

konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar

warga suatu masyarakat, mengenai apa yang harus dianggap penting dan
                                                                       118



berharga, tetapi juga mengenai apa yang dianggap remeh dan tak berharga

dalam hidup. Oleh karena itu dia juga berfungsi sebagai suatu pedoman

atau pendorong kelakuan manusia, sebagai norma-norma hidup yang

sudah berkembang sejak lama di dalam masyarakatnya. Salah satu contoh

dari dorongan sistem nilai-budaya ini yang merugikan kemajuan ekonomi

misalnya tentang konsepsi yang menilai sedemikian tinggi masa lampau

sehingga meremehkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik buat

masa depan. Inilah yang mungkin menyebabkan masyarakat itu menjadi

statis karena individu-individu terlalu menganggap sakral kejadian masa

silam untuk dinodai dengan inovasi-inovasi baru (Koentjaraningrat, 1969;

Alfian, 1978 : 222).

   Sistem nilai budaya seolah-olah berfungsi sebagai faktor-faktor luar

yang mempengaruhi mental individu maka sikap atau attitude adalah hal

yang datang dari dalam dirinya sendiri, yaitu suatu kecondongan untuk

berbuat bedasarkan perasaan dan pendirian hatinya. Salah satu contoh

sikap yang merintangi kemajuan ekonomi misalnya sikap segan terhadap

tugas-tugas yang memerlukan bekerja keras dengan tangan oleh orang

yang telah mendapat didikan sekolah dan karena itu lebih senang sebagai

pegawai. Koentjaraningrat,(1969); Alfian,(1978 : 223) membagi ciri-ciri

mental masyarakat Indonesia dalam tiga golongan, yaitu mental petani,

mental priyayi dan mental pancaroba. Hal itu berlaku juga bagi

masyarakat Kabupaten Grobogan yang mempunyai budaya manutan dan

mayoritas berasal dari suku Jawa, untuk lebih jelasnya sebagai berikut :
                                                                       119



a. Mental Petani

        Mental petani antara lain mengandung ciri-ciri yang menganggap

hidup itu buruk, penuh dosa dan kesengsaraan, tetapi dia wajib menyadari

keburukan itu dengan berlaku prihatin dan wajib untuk berbuat sebaiknya

dengan usaha dan ihtiar. Dia bekerja dan hanya mempunyai perhatian

untuk   hari   ini,   dan   sebagian   karena   kemiskinannya   dia   tidak

memperdulikan masa datang, hanya kadang-kadang untuk pengobat hati

dan rindu dia mengenang-ngenang masa lampau yang jaya yang

didengarnya dari dongeng orang tua-tua dulu. Ciri-ciri ini dimiliki oleh

mental petani Indonesia (mentalitas manusia Indonesia yang berjumlah

kira-kira 85% dari seluruh penduduk) terutama dari mereka yang

menggarap tanah di Pulau Jawa.

b. Mental Priyayi

        Mental priyayi-bangsawan dan pagawai umumnya terdapat di kota-

kota terutama di bekas pusat-pusat kerajaan Hindu dulu atau pusat-pusat

pemerintahan jajahan. Antara lain mental semacam ini bercirikan falsafah

yang memandang hidup itu buruk dan karena itu harus diingkari, tidak

memperdulikan masa depan karena mabuk oleh kejayaan masa lampau,

bekerja untuk mencari kedudukan di samping ketergantungan dan

karenanya patuh pada pimpinan atasan. Akibatnya dalam mengahadapi

kesulitan hidup mental priyayi biasanya lari ke alam kebatinan, mencari

mimpi-mimpi mengenai suatu masyarakat yang sempurna dan kehidupan
                                                                     120



yang berbahagia, bukannya berikhtiar, bekerja giat ataupun berinovasi

untuk mengatasinya. Mental semacam ini banyak kelihatan di Jawa.

c. Mental Pancaroba

       Mental pancaroba mulai berkembang sejak zaman Parang Dunia II,

merupakan suatu sikap yang disebabkan karena adanya suatu masa transisi

di mana norma-norma lama dijebol tetapi belum sempat diganti dengan

norma-norma baru, ditambah lagi dengan suasana yang berantakan dan

keterbelakangan ekonomi, yang semuanya adalah ciri-ciri negatif yang

mencerminkan suatu masa keragu-raguan dan kemunduran. Dengan

perkataan lain sebagian besar dari generasi baru mempunyai ciri-ciri

meremehkan arti dan kualitas, ingin mencapai tujuan secepat-cepatnya,

kurang bertanggung jawab, tak mempunyai kepercayaan kepada diri

sendiri, dan mempunyai jiwa apatis dan lesu.

       Sebagaimana dapat dilihat, ketiga golongan mental yang hidup

dalam masyarakat Indonesia itu lebih banyak mempunyai ciri-ciri negatif

terhadap proses pembangunan ekonomi, dan jika ciri-ciri ini masih berakar

dan berada dalam mentalitas sebagian besar manusia Indonesia maka tak

mungkin negara Indonesia dapat membangun ekonominya. Untuk itu

harus dilahirkan mentalitas baru yaitu dengan merombak beberapa unsur

nilai-budaya yang telah menghambat pembangunan, dan kedua dengan

jalan memulihkan sikap negatif yang berkembang dalam periode

pancaroba atau periode kemunduran ekonomi menjadi sikap yang positif.

Sejalan dengan itu enam sifat harus ada pada sebagian besar penduduk
                                                                        121



guna kelancaran pembangunan ekonomi yaitu : menaruh perhatian besar

dan menilai tinggi benda materiil, menilai tinggi teknologi, berorientasi ke

masa depan, berani mengambil resiko, berjiwa tabah dalam usaha dan

mempunyai kemampuan untuk bekerja sama secara berdisiplin dan

bertanggung jawab (Koentjaraningrat, 1969; Alfian, 1978 : 225).

a. Antara Penegakan Hukum dan Pembangunan

       Keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan salah satu

diantaranya dapat dilihat dari segi ada tidaknya suasana kedamaian,

ketentraman dan keadilan pada daerah tersebut. Hal itu berarti supremasi

hukum benar-benar ditegakan agar rakyat merasa diademi, diayemi, dan

diayomi. Jika hal itu dapat diterapkan maka rakyat akan merasa damai dan

tentram karena mempunyai payung hukum dan merasa diperlakukan sama

baik dalam hukum dan pemerintahan. Jadi jelas pembangunan tidak dapat

dipisahkan dari penegakan hukum (Saleh , 1983; Sianipar, 1984 : 165).

       Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka

usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang

bersifat represif maupun preventif. Kegiatan tersebut meliputi tindakan-

tindakan baik yang berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, usaha

mengembalikan keadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan

hukum yang berlaku maupun usaha-usaha untuk menumbuhkan kesadaran

hukum masyarakat.
                                                                    122



       Pembangunan adalah suatu suatu perubahan yang menuju ke arah

lebih baik, menciptakan suatu yang baru yang sebelumnya tidak ada,

mengubah sesuatu yang telah ada agar menjadi lebih dari keadaan

sebelumnya. Dengan demikian jelaslah bahwa adanya perubahan saja

belumlah berarti adanya pembangunan sekiranya perubahan yang yang

diadakan tersebut tidak lebih baik dari keadaan sebelumnya, lebih-lebih

jika lebih buruk, maka perubahan tersebut bukanlah pembangunan. Secara

populer dapat dikatakan bahwa yang disebut pembangunan ialah

menciptakan suatu keadaan untuk mencapai hari esok yang lebih baik

(Saleh, 1983; Sianipar ,1984 : 166).

       Tujuan dari pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan

masyarakat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuan

dari penegakan hukum ialah untuk menciptakan suatu tata kehidupan

dalam masyarakat dan negara yang tertib dan teratur guna melindungi hak

setiap orang dari setiap gangguan dan perkosaan serta setiap orang dapat

melaksanakan kewajibannya sebaik-baiknya sebagaimana mestinya.

Dengan terciptanya suatu masyarakat yang tertib dan teratur, maka setiap

orang akan merasakan suatu kehidupan yang aman, tenteram dan sejahtera.

Dapatlah dikatakan bahwa tujuan daripada penegakan hukum adalah

mensejahterakan masyarakat baik lahir maupun batin. Dalam keadaan

masyarakat yang demikian diharapkan anggota-anggotanya lebih bergairah

untuk memabangun disegala bidang, sehingga sasaran akhir dari
                                                                      123



penegakan hukum tidak lain adalah tercapainya masyarakat yang Tata

Tentram-Kerta Raharja dapat terwujud.Untuk itu hukum harus berperan

sedemikian rupa agar hukum dapat menunjang pelaksanaan pembangunan.

       Tujuan penegakan hukum dan tujuan pembangunan tidak ada

perbedaan, keduanya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat bahkan

pembangunan itu diharapkan dapat lebih lancar dengan mendinamisasi

hukum, karena jelas tujuan hukum adalah ketertiban dan keadilan. Tujuan

dari pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan, tujuan dari

penegakan hukum juga menciptakan kesejahteraan. Dengan demikian

peranan penegakan hukum adalah untuk menciptakan suatu kondisi dari

prasarana   guna   kelangsungan     dan   kesinambungan     pelaksanaan

pembangunan, yang merupakan unsur pendukung sekaligus pengaman

bagi pelaksanaan pembangunan (Saleh , 1983; Sianipar , 1984 : 166).
124
                                     BAB V

                                   PENUTUP



A.   Simpulan

           Dari hasil penelitian, dapat dikemukakan berbagai simpulan sebagai

     berikut :

       1    Kondisi Kehidupan Partai politik di Kabupaten Grobogan Pada Masa

            Orde Baru Tahun 1971-1997

                   Perjalanan partai politik di Kabupaten Grobogan senantiasa

            diwarnai oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat seperti dalam

            jumlah partai politik peserta pemilu serta kapan pemilu itu akan

            dilaksanakan. Dalam Pemilihan umum pertama yang dilaksanakan

            pada tahun 1971 yang diikuti 10 partai politik untuk wilayah

            pemilihan Kabupaten Grobogan suara terbanyak diraih oleh Golkar

            dan pemilu pertama ini pula yang kemudian mengantarkan Golkar

            untuk meraih kemenangan-kemenangan disetiap periode pemilu pada

            masa orde baru. Pada pemilu 1977 terjadi penyederhanaan/ fusi partai

            dari yang awalnya 10 partai kemudian menjadi 3 partai termasuk

            Golkar, dan kembali Golkar meraih kemenangan besar.

                   Berdasarkan hasil perolehan suara dimana Golkar selalu

            mendapatkan suara terbanyak maka menjadikan Golkar mempunyai

            tanggungjawab yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan

            khususnya untuk pembangunan wilayah Kabupaten Grobogan.



                                      124
                                                                 125



2. Kondisi Partai Politik di Kabupaten Pada Masa Reformasi 1998-

   2001

          Setelah keruntuhan orde baru kemudian lahir orde

   reformasi yang diawali dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi

   pada pertengahan tahuan 1997, menyebabkan dunia perpolitikan di

   wilayah Kabupaten Grobogan juga ikut berubah, hal itu ditunjukan

   dengan dilaksanakannya pemilihan umum 1999 yang merupakan

   pemilu pertama dari pemerintahan orde reformasi. Dalam

   pemilihan umum 1999 kembali digunakan sistem multi partai

   yaitu terdapat 48 partai peserta pemilu, yang mana pada tahun

   1971 pernah digunakan sistem multi partai sebelum diadakan fusi

   partai (penyederhanaan partai) pada pemilu 1977.

          Perubahan yang terjadi tidak hanya mengenai penggunaan

   sistem multi partai, melainkan juga mengenai perolehan suara

   dimana selama pemilu orde baru Golkar selalu memperoleh suara

   terbanyak, tetapi pada pemilu 1999 ini PDIP (Partai Demokrasi

   Indonesia Perjuangan) yang mampu meraih suara terbanyak

   sehingga pada pemilu kali ini sempat menghantarkan ketua Umum

   PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik

   Indonesia sekaligus sebagai presiden wanita pertama di Indonesia.
                                                                      126



3. Peranan Partai Politik di Kabupaten Grobogan Dalam Bidang

   Sosial Ekonomi Sesudah Reformasi.

         Partai     politik   berperan     penting     dalam     membantu

   pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Grobogan.

   Suara, saran, serta kritik membangun dari partai akan semakin

   mengoptimalkan kinerja dari pemerintah daerah. Sebagaimana kita

   ketahui    bahwa     dalam     pelaksanaan     pembangunan      daerah

   khususnya dalam perencanaan penghitungan APBD pemerintah

   daerah selalu melibatkan saran dari partai politik untuk kemudian

   dijadikan Perda yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan

   pembangunan.

         Partai politik biasanya dapat memberi masukan yang lebih

   obyektif   dikarenakan       dalam    setiap   melakukan      kampanye

   sosialisasi partai hingga kepelosok-pelosok wilayah Kabupaten

   Grobogan partai dapat melihat secara langsung bagaimana kondisi

   masyarakatnya,     khususnya     dalam     bidang    sosial   ekonomi.

   Sehingga tak jarang keadaan ini dimanfaatkan partai untuk

   kemudian dijadikan sebagai program kerja serta visi, misi yang

   akan diperjuangkan sehingga secara tidak langsung akan menarik

   simpati dari masyarakat yang dijadikan sasaran kampanye.

   Berdasarkan hal tersebut maka partai dapat mengambil dua

   keuntungan sekaligus yang pertama partai dapat memberi

   kontribusi berupa masukan kepada pemerintah dalam pengentasan
                                                                             127



              masalah sosial ekonomi dan yang kedua adalah partai memperoleh

              dukungan massa dari daerah yang dibantu.

                    Selain peran pemanfaatan tersebut partai juga banyak

              memberi masukan mengenai bagaimana meningkatkan pendapatan

              bagi pemerintah guna menunjang pelaksanaan pembangunan.

              Sebagaimana diketahui wilayah Kabupaten Grobogan bukan

              merupakan wilayah industri dan bukan daerah yang kaya selain

              dalam bidang pertanian sehingga partai banyak menyoroti

              bagaimana     cara   meningkatkan    pendapatan      dan   ekonomi

              kerakyatan dengan memanfaatkan sektor pertanian. Partai banyak

              berpendapat bahwa sektor pertanian di Kabupaten Grobogan

              masih bisa ditingkatkan lagi, dan hal ini hanya bisa dicapai dengan

              penggunaan teknologi yang tepat guna yang perlu dipikirkan para

              ahli dibidangnya, sehingga apabila hal ini bisa dilakukan akan

              semakin     meningkatkan    pendapatan     daerah,   meningkatkan

              kesejahteraan serta ekonomi rakyat sehingga kehidupan sosial

              ekonomi rakyat akan terjamin.

B. Saran

              Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka saran yang

      perlu disampaikan yaitu:

           1. Bagi warga masyarakat Kabupaten Grobogan.

                    Hendaknya masyarakat Kabupaten Grobogan lebih teliti

              dan selektif dalam memilih partai dan wakilnya di Dewan. Jangan
                                                                  128



    hanya mengikuti anjuran dan saran dari pihak-pihak tertentu yang

    menginginkan tambahan suara untuk kepentingan pribadi. Jangan

    hanya terkecoh dan termakan janji-Janji segelintir orang yang

    menginginkan kekuasaan. Hendaknya pula sebagai warga Negara

    yang baik masyarakat Kabupaten Grobogan menggunakan hak

    pilihnya, karena ini merupakan salah satu cara untuk menyuarakan

    aspirasi masyarakat.

2. Bagi Partai Politik.

    a. Hendaknya partai politik di Kabupaten Grobogan memiliki

        program kerja sendiri jangan hanya mengikuti keputusan dari

        pusat untuk dilaksankan di daerah supaya daerah tersebut

        menjadi lebih maju. Selain itu sebaiknya program-program

        kerja parti lebih mementingkan kepentingan rakyat banyak

        bukan hanya untuk kepentingan partai sendiri.

    b. Dengan aspirasi dari masyarakat, jadikan partai politik sebagai

        tempat yang tepat untuk mengadukan segala permasalahan

        kehidupan politik rakyat.

3. Kepada DPRD Kabupaten Grobogan.

           Hendaknya para wakil rakyat bias melihat lebih dalam

    tentang segala permasalahan yang dihadapi rakyat, dan seharusnya

    mereka juga tahu bahwa mereka duduk di Dewan karena suara

    dari rakyat.
                           DAFTAR PUSTAKA




A.    Buku-buku

Alfian. 1978. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta : Gramedia

             Jakarta

Budiardjo, Miriam. 1996. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka

             Utama

Ibrahim Harmaily, Siahaan Iskandar. 1984. Politik dalam Perspektif Hukum.

             Jakarta : IND – HILL, CO

Moleong, Lexy J. 2002. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung : Remaja Rosda

             Karya

Pemerintah Kabupaten Grobogan. 2002. Sejarah Kabupaten Grobogan Periode

             1988 – 2001. Purwodadi : Pemerintah Kabupaten Grobogan

Tim Universitas Sebelas Maret, 1991. Sejarah Hari Jadi Kabupaten Grobogan.

Gottschalk,louis.1975.Mengerti Sejarah,Pengantar Metode Sejarah. Terjemahan:

             Nugroho Notosusanto.Jakarta:UI Press.

Komisi Pemilihan Umum. 2003. Partai Politik Peserta Pemilu 2004 Perjalanan

             dan Profilnya. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

Gultom, R.M.S, dkk. 1995. Etika, Konstitusi dan Pembangunan Berdasarkan

             Pancasila. Salatiga: Satya Wacana University Press.

Karim, Muhammad Rusli. 1983. Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah

             Potret Pasang Surut. Jakarta: CV Rajawali Press.



                                     129
                                                                           130



Team Dokumentasi Presiden RI. 1991. Jejak Langkah Pak Harto 1 Oktober 1965-

              27 Maret 1968. Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada.

Waridah, Siti,dkk. 2003. Sejarah Nasional dan Umum. Yogyakarta: Bumi Aksara.

Bahar, Safroedin.1997. 50 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: Sekretariat Negara.

Soemardjan, Selo.2000. Menuju Tata Indonesia Baru. Jakarta: PT. Gramedia

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto.1993. Sejarah Nasional

              Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.



B. Dokumen

Grobogan, Kabupaten. 1997. Perhitungan APBD Rutin dan Pembangunan Tahun

              Anggaran 1997/1998. Grobogan: Bagian Keuangan

Grobogan, Kabupaten. 1998. Perhitungan APBD Rutin dan Pembangunan Tahun

              Anggaran 1998/1999. Grobogan: Bagian Keuangan

Grobogan, Kabupaten. 2000. Perhitungan APBD Rutin dan Pembangunan Tahun

              Anggaran 2000/2001. Grobogan: Bagian Keuangan

Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik. 2003. Semarang : CV.

              Duto Nusindo

Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD dan

              DPD. 2003. Semarang : CV. Duta Nusindo.

Team Dokumentasi Presiden RI. 1991. Surat Perintah 11 Maret. Jakarta: PT. Citra

              Lamtoro Gung Persada.

Team Dokumentasi Presiden RI.1991.Ketetapan MPRS No. IX / MPRS / 1966

              Tentang Surat Perintah Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan
                                                                                   131



               Bersenjata Republik Indonesia/ Pemimpin Besar Revolusi/

               Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik

               Indonesia. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.

Team Dokumentasi Presiden RI.1991.Ketetapan MPRS No. XXXIII/ 1967

               Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara Dari Presiden

               Soekarno. Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada.



C. Internet.

UU No. 3 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun

               1975. Tentang Partai Politik      dan Golongan Karya, (Onlene),

               http://www.djpp.depkumham.go.id. Diakses, 3 Agustus 2007.

Abimanyu,Anggito.2004. Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang

               Tindih. Pusat Statistik dan Penelitian Keuangan Pada Badan

               Analisa Fiskal, (Online), baf@depkeu.go.id. Diakses 8 Agustus

               2007.

Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 1971-1997, (Online), www.parlement.net. Diakses,

               1 Agustus 2007.

Syam, Nur. 2007. Kegagalan Mendekatkan Jarak Ideologi Partai Politik

               Pengalaman         Indonesia        Orde        Baru.       (Online).

               http://www.geocities.com. Diakses, 7 Agustus 2007.

Komisi Pemilihan Umum. Sejarah Pemilihan Umum. (Online). www.kpu.gi.id

               Diakses, 7 Agustus 2007.

Fusi Partai Politik. (Online). http://id.wikipedia.org. Diakses, 9 Agustus 2007.
                                                                         132



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Online). http://id.wikipedia.org. Diakses, 9

             Agustus 2007.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. (Online). http://id.wikipedia.org.

             Diakses, 8 Agustus 2007.

Kabupaten Grobogan. (Online). http://www.grobogan.com. Diakses, 1 Agustus

             2007.

Mariana, Dede. 2005. Otonomi Daerah dan Reformasi APBD Teropong Suplemen

             Pemikiran Rakyat,(Online). http://id.wikipedia.org. Diakses, 8

             Agustus 2007
      133




133
                                              134




               Gambar 1:

   Kantor DPC PPP Kabupaten Grobogan

  Jalan Raya Purwodadi-Semarang KM. 5

     Penganten-Putat-Purwodadi 58111

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, Kristy, 2007)
                                              135




               Gambar 2 :

      Kantor Dewan Pimpinan Daerah

Partai Golongan Karya Kabupaten Grobogan

   Jalan R. Suprapto No. 105 Purwodadi

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, Kristy, 2007)
                                              136




               Gambar 3:

  Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa

Ruko Pertokoan Ayodya Purwodadi Grobogan

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, Kristy, 2007)
                                              137




               Gambar 4 :

     Kantor Dewan Pimpinan Cabang

  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

   Jl. A. Yani 101 Purwodadi Grobogan

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, Kristy, 2007)