UNDANG UNDANG PARTAI POLITIK, BEBERAPA by slappypappy123

VIEWS: 0 PAGES: 17

									UNDANG UNDANG PARTAI POLITIK:
  BEBERAPA CATATAN KRITIS

              Ani Soetjipto
   Disampaikan pada diskusi di Fatayat NU
         Selasa, 18 Desember 07
  Beberapa persoalan kritis yang
      dihadapi partai politik

1. Persoalan keterwakilan kelompok
   marginal dan minoritas
2. Masalah good governance dalam partai (
   peningkatan kapasitas,transparasi dan
   akuntabilitas)
3. Masalah demokrasi internal di Parpol
Mendorong Keterwakilan kelompok
    Marginal dan Minoritas
• Partai adalah representasi beragam kelompok
  dalam masyarakat, dan menjadi saluran aspirasi
  dari beragam kelompok yang kepentingannya
  diperjuangkan lewat partai politik
• Keterwakilan kelompok marginal seperti
  perempuan, penyandang cacat, etnis, pemuda
  dan golongan minoritas sangat minim
• Partai gagal menangkap persoalan dan aspirasi
  masyarakat dan bagaimana seharusnya
  meresponds kepentingan yang beragam itu
Mendorong keterwakilan kelompok
     marjinal dan minoritas
• Keterwakilan kelompok marginal seharusnya
  tercermin sejak awal ketika partai didirikan dan
  tergambar jika kita melihat keanggotaan,
  kepengurusan dan bagaimana partai
  menempatkan kadernya pada jabatan publik
• Implikasi dari rekomendasi tsb, pembentukan
  parpol, kepengurusan, dan penempatkan kader
  hendaknya berprinsip kesetaraan dan partisipasi
  yang adil bagi setiap warga negara tanpa
  diskriminasi atas dasar apapun serta terbuka
  dan mengaffirmasi kelompok marjinal mengingat
  titik start mereka yang tidak sama.
    Akomodasinya di UU Parpol
• UU Parpol bab pembentukan Parpol ( psl 2
   ayat 2)
“ Pendirian dan pembentukan parpol sebagaimana
   dimaksud pada ayat(1)menyertakan 30 % ( tiga
   puluh per seratus) keterwakilan perempuan
UU Parpol bab pembentukan parpol ( psl 2 ayat
   5):
“ Kepengurusan parpol di tingkat pusat
   sebagaimana dimaksud psl 3 disusun dengan
   mengikut sertakan sekurang kurangnya 30 %
   keterwakilan perempuan”
 Akomodasinya di Undang Undang
            parpol
• Kepengurusan parpol di tingkat propinsi
  kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
  pasal 19 ayat 2 dan 3 disusun dengan
  memperhatikan keterwakilan perempuan
  sekurang-kurangnya 30 % yang diatur dalam
  AD/ART partai masing masing—sanksi sosial----
  Psl 20
• Psl 19 : Penyebaran kepengurusan 60 % di
  tingkat propinsi, 50 % di tingkat kabupaten/kota
  dan 25 % di tingkat kecamatan.
    Mendorong Good Governance
           dalam partai
•  Ada beragam persoalan yang berkaitan
   dengan peningkatan kapasitas, transparansi,
   akuntabilitas partai diantaranya
1.Masalah keuangan
2.Masalah pelaporan kepada publik
3.Masalah organisasi sayap partai
4.Masalah pendidikan politik dan sistim kaderisasi
5.Dorongan bagi model kepengurusan yang
   kolegial-collective-spesialisasi dan mekanisme
   penyelesaian konflik.
   Good Governance dalam partai
• Masalah keuangan
 a.Diusulkan perlunya mempertimbangkan subsidi bagi
   partai politik yang mendapat kursi di DPR dengan
   perhitungan suara yang diperoleh
 b. Pelaporan dan pelaksanaan audit partai dibiayai oleh
   negara (APBN)
c. Wewenang penentuan metode audit partai oleh IAI
d. Tidak mengatur keuangan dalam proses pencalonan
   caleg, tetapi pada mekanise/proses seleksi calon
   legislative yang berjenjang untuk mengatasi money
   politik
e. Pengelolaan keuangan parpol hendaknya dilaksanakan
   secara akuntabel dan transparan
            Good Governance
Mekanisme penyelesaian konflik internal
a. Melalui badan arbitrase yang disepakati pihak yang
   bertikai untuk menghindari penyelesaian yang berlarut-
   larut
Organisasi struktural/sayap partai:
a. Parpol dapat memiliki organisasi underbouw atas
   dasar fungsi/profesi/kepentingan dan harus
   dicantumkan dalam AD/ART Parpol yang
   bersangkutan serta didaftarkan ke Depkumham.
          Good governance
•  Untuk mewujudkan hubungan parpol
   dengan konstituen:
a. Parpol melakukan pendidikan politik
   untuk menciptakan demokrasi
b. Pendidikan politik wajib dilakukan oleh
   parpol
    Akomodasinya pada UU Parpol
• Masalah bantuan APBN/APBD didasarkan pada
  perolehan suara partai
• Fraksi dilarang mencari dana. Tetapi perorangan
  dibolehkan maksimal 1 milyar, sumbangan perusahan
  maksimal 4 milyar
• Pendidikan politik bab 12 psl 31, memperhatikan
  kelompok perempuan .
• Rekruitment di psl 31 ayat 1. Rekrutment politik bab 10
  pasal 24 sama dengan yang lama “ demokratis dan
  terbuka sesuai AD/ART
     Akomodasinya pada Undang
          undang parpol
• Pelaporan hanya ke BPK. Terbatas hanya subsidi
  negara. Sumbangan tidak wajib dilaporkan.
• Tidak ada standar laporan jadi sulit diaudit.
• Subsidi meningkat menjadi 10 kali lipat, batasan
  sumbangan juga meningkat 5 kali lipat.
• Masalah underbow diatur dalam bagian Hak parpol. Psl
  12 j. Partai politik dapat memiliki organisasi underbow
  atas dasar kelompok profesi, fungsi dan kepentingan
  yang dicatat dalam AD/ART parpol ybs.
     Demokrasi kehidupan internal
            partai politik
1.   Kedaulatan parpol berada di tangan anggota yang
     diwujudkan dalam bentuk kewajiban anggota
     membayar iuran dan adanya mekanisme komplain
     anggota yang tidak puas terhadap kebijakan pengurus
     parpol
2.   Kepengurusan di semua tingkatan dipilih secara
     demokratis
3.   Kader parpol yang akan ditempatkan pada posisi
     pejabat publik dipilih secara demokratis dan sesuai
     peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.   Mekanisme penyelesaian konflik diselesaikan melalui
     badan arbitrase
 Apa maknanya untuk perempuan
• Prinsip akuntabilitas.
• Power bukan tujuan tapi alat untuk
  mencapai tujuan yang lebih besar ( public
  service)
• Prinsip, accountability, responsibility dan
  transparansi penting tidak saja bagi
  perempuan di parpol, di parlemen tapi
  juga bagi gerakan perempuan dan
  gerakan masyarakat sipil
 Apa maknanya untuk perempuan?
• Harus dimulai dari diri sendiri. Knowing what you want,
  what you know and how to enhance accountability in
  practice
• Accountability of power holder- fighting for political
  space- bringing women issue on the agenda.. Bisa lewat
  manifesto partai , lobbying for internal democracy in the
  party, for selection of the candidate, educate the
  grassroots
• Accountability of civil society.. Monitoring, pressure,
  budget transparancy, organize electoral forum– regular
  meeting ensure people understand and know their right
  and bisa mengorganisir dirinya, shaming politician,
  mendorong progressive person in the community to be
  candidate
  Apa maknanya untuk perempuan
• The role of donor /international organization. Pedang
  bermata dua. Bisa menghasilkan dampak positif atau
  negatif
• Dampak positif jika gerakan perempuan bisa dictate the
  agenda lewat program konkrit dengan indikator capaian
  yang bisa diukur dan impact yang jelas serta
  transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan
  anggaran. Apakah program betul membantu bagi
  pemberdayaan masyarakat.
• Tantangan berat adalah bagaimana membangun Social
  movement lingking formal and informal political structure
  for transformative politics and deliberate democracy
               Kesimpulan
• Ada kemenangan dan capaian dalam masalah
  keterwakilan kelompok marjinal tapi masih ada
  kendala besar dalam persoalan demokrasi
  internal dan good governace
• Tantangan bagaimana advancing isu lewat
  mekanisme internal parpol, PP atau revisi
  kembali UU parpol 5 tahun kedepan, atau
  advokasi gerakan perempuan dan gerakan
  masyarakat sipil?

								
To top