FAKTUR PAJAK STANDAR

Document Sample
FAKTUR PAJAK STANDAR Powered By Docstoc
					FAKTUR PAJAK STANDAR
    TUJUAN PERUBAHAN KODE DAN
      NOMOR SERI FP STANDAR
1. Pengawasan penerbitan Faktur Pajak
   Standar secara sistem, sehingga :
     dapat mencegah penerbitan Faktur Pajak
       tidak sah
     dapat mendeteksi sejak dini penerbitan
       Faktur Pajak tidak sah
2. Menyelaraskan dengan kondisi reformasi
   administrasi;
3. menyelaraskan dengan perkembangan
   informasi dan teknologi;
PERUBAHAN KODE DAN NOMOR SERI
     FAKTUR PAJAK STANDAR



 Mengganti Kode Seri FP Standar;
 Kode FP Standar berbasis IT;
 mengutamakan sequence &
  pengawasan;
 Mengatur FP Standar Pengganti
  dan Pembatalan FP Standar;
 Mengatur masalah sanksi.
 KODE DAN NOMOR SERI FP STANDAR

Lama :

         ABCDE - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

         Kode Huruf   Kode KPP    Nomor Urut
         unix

     Kelemahan :
     • Belum ada pengawasan penggunaan Kode dan
       Nomor Seri FP
     • Belum ada penatalaksanaan bila FP dibatalkan
            KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR
               PAJAK STANDAR (baru)


      0 0 0.000–0 0.0 0 0 0 0 0 0 0

Kode Transaksi   Kode Cabang Tahun Penerbitan Nomor Urut

         Kode Status



     Kode FP Standar                Nomor Seri FP Standar
       KODE FAKTUR PAJAK STANDAR
KODE TRANSAKSI :
01 - kepada Selain Pemungut PPN
02 - yg dipungut oleh Pemungut Bdhrw. Pemerintah
03 - yang dipungut oleh Pemungut PPN lainnya
04 - yg mnggunakan DPP Nilai Lain kpd Selain
     Pemungut PPN
05 - yg PM-nya diDeemed kpd Selain Pemungut PPN
06 - penyerahan Lainnya kpd Selain Pemungut PPN
07 - yang PPN-nya Tidak Dipungut kpd Selain
     Pemungut PPN
08 - yg dibebaskan dari pengenaan PPN kpd Selain
     Pemungut PPN
09 - pnyrhn Aktiva pasal 16 D kpd Selain Pemungut
     PPN
          KODE FAKTUR PAJAK STANDAR

KODE STATUS (0-Normal, 1-Pengganti)
Konfirmasi tidak dapat dilakukan atas Faktur Pajak Standar yang
telah diganti/dibatalkan.
KODE CABANG
 a. Bagi PKP tertentu (PKP yg dipusatkan sec jabatan di KPP
    Modern yang belum online penerbitan FP Std) :
     • Ditentukan sendiri KP 000, Kcab mulai 001;
     • Dapat ditambah dan/atau dihentikan penggunaannya;
     • Tidak boleh diubah peruntukannya dan yang sudah
        dihentikan penggunaannya tidak dpt digunakan lagi.
 b. Selain PKP tertentu, Kode Cabang diisi 000;
 c. Ketentuan Peralihan.

Bagi PKP yg melakukan pemusatan namun belum online penerbitan
FP Std, menggunakan ketentuan seperti PKP tertentu s.d. selesainya
masa berlaku pemusatan.
         NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
                STANDAR

TAHUN PENERBITAN
NOMOR URUT
  Penulisan sesuai banyaknya digit.
  Urut tanpa membedakan Kode Transaksi, Kode Status dan mata
   uang yg digunakan.
  Dimulai dari 1 tiap awal tahun takwim (termasuk bagi PKP
   tertentu di KP dan Kcab-nya), kecuali bagi PKP yang baru
   dikukuhkan
  Apabila sebelum awal tahun takwim berikutnya Nomor Urut telah
   habis, PKP dapat mulai dari 1 dan memberitahukan ke KPP.
   Pada awal tahun takwim berikutnya, Nomor Urut dimulai dari 1
   kembali.
              KETENTUAN LAIN


PENANDATANGANAN
  PKP memberitahukan Pejabat yg ditunjuk (dapat
   lebih dari satu orang) dan contoh tandatangannya,
   paling lambat sebelum menandatangani;
  PKP memberitahukan bila ada perubahan;
  PKP OP yg tidak memiliki struktur org yg FP-nya
   ditandatangani oleh Kuasa wajib memberitahukan +
   surat kuasa;
  Pejabat yg ditunjuk termasuk Pejabat di Cabang yg
   menandatangani FP yg diterbitkan secara online.
KODE CABANG FP STANDAR

No. Kantor Pusat/Cabang   Kode Cabang pada     Tahun    Nomor Urut yang telah
                          Kode Faktur Pajak   Takwim    diterbitkan s.d. tanggal
                              Standar                     16 November 2007
1. Menado                      ’000’           2007    00000001 s.d. 00000040
2. Cabang Surabaya 1           ’001’           2007    00000001 s.d. 00050001
3. Cabang Surabaya 2           ’002’           2007    00000001 s.d. 99999999
                                                       00000001 s.d. 00000020
4.   Cabang Medan 1             ’003’          2007    00000001 s.d. 00004979
5.   Cabang Medan 2             ’004’          2007    00000001 s.d. 00099998
6.   Cabang PDKB Batam          ’005’          2007    00000001 s.d. 00040005
7.   Cabang Surabaya 3          ’006’          2007    00000001 s.d. 99999999
                                                       00000001 s.d. 00000035
8. Cabang Medan 3               ’007’          2007    00000001 s.d. 05000005
CONTOH KODE & NOMOR
        SERI
FAKTUR PAJAK STANDAR
 •   010.000-07.00000001
 •   020.001-07.00000002
 •   021.000-07.00000003
 •   050.006-07.00000010
 •   070.004-07.00000032
                                           SAAT PEMBUATAN


FAKTUR PAJAK STANDAR:
 akhir bulan berikutnya (penjualan kredit);
 saat pembayaran uang muka/ penjualan tunai;
 saat pembayaran termijn;
 saat tagihan disampaikan kepada bendaharawan


FAKTUR PAJAK GABUNGAN :
1. Akhir bulan penyerahan apabila pada bulan tersebut terdapat juga
   pembayaran
2. Akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan apabila sampai
   akhir bulan penyerahan belum ada pembayaran
                                       KETENTUAN LAIN

Bentuk dan Ukuran :
 Disesuaikan keperluan PKP, dpt ditambah keterangan
  lain
Pengadaan
Dilakukan oleh PKP
2 rangkap (lb 1 utk Pembeli, lb.2 utk Penjual)
  Dapat dibuat lebih dari 2, dinyatakan secara jelas
  peruntukannya dlm lembar FP Std ybs.
Tata Cara Pengisian Ket. pada FP Std  Lamp.II
FP Penjualan yg :
- Memuat ket sesuai Ps.13 ayat (5) UU PPN
                                                 = FP Standar
- Pengisian sesuai
     SANKSI FAKTUR PAJAK CACAT

1.FP Std tidak diisi secara lengkap, jelas, benar
  dan/atau tidak ditandatangani oleh pejabat/kuasa
  yang ditunjuk, tidak memenuhi ketentuan ps 13 ayat
  (5) UU PPN
2.Tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan
  ke KPP tentang :
  – Penggunaan Kode Cabang
  – Nomor Urut dimulai dari 1 (satu) tidak di awal tahun
  – Pejabat/kuasa yang berhak menandatangani FP Std.



                 Pasal 14 ayat (4) UU KUP
   SANKSI FAKTUR PAJAK CACAT


PKP menerbitkan FP Standar setelah lewat
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur
Pajak Standar seharusnya dibuat  dianggap
tidak menerbitkan FP Standar

Konsekuensi bagi PKP Pembeli :
tidak dapat mengkreditkan sebagai Pajak
Masukan
                                   PEMBATALAN FP

1. PKP Penjual harus memiliki bukti dari PKP Pembeli
   yang menyatakan bahwa transaksi dibatalkan.

2. PKP Penjual harus mengirimkan surat pemberitahuan
   dan copy dari FP Std yg dibatalkan ke KPP Penjual
   dan ke KPP Pembeli.

3. Pelaporan dalam SPT Masa PPN
      belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN PKP
       Penjual
      telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PKP
       Penjual
      telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PKP
       Pembeli sebagai FP Masukan, maka PKP Pembeli
       harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN
                                  PENGGANTIAN FP

• Penerbitan FP Std Pengganti atau pembatalan FP
  Std, hanya dapat dilakukan paling lambat 2 tahun
  sejak diterbitkan.

• Sebagai konsekuensi, PKP Penjual harus melakukan
  pembetulan terhadap SPT Masa PPN dimana FP
  Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut
  dilaporkan.

• Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP yang telah
  melakukan pengkreditan PM atas PPN pada FP
  Standar yang diganti atau dibatalkan oleh PKP
  Penjual, harus melakukan pembetulan SPT Masa
  PPN dimana FP Standar yang diganti atau dibatalkan
  tersebut dilaporkan.
                              KETENTUAN PERALIHAN


   Atas penyerahan sebelum berlakunya PerDirjen yg
    FP Standar-nya blm diterbitkan, maka penerbitannya
    menggunakan Kode dan No Seri yang baru
   Atas perolehan sebelum berlakunya PerDirjen yg msh
    menggunakan Kode dan No Seri yang lama, namun
    FP Standar-nya diterima/dilaporkan sesudah
    berlakunya PerDirjen, maka PKP Pembeli tetap dapat
    mengkreditan, spj sesuai kettn.
   Penerbitan FP Standar Pengganti atas FP Standar
    yang telah diterbitkan sebelum PerDirjen berlaku,
    wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur
    Pajak Standar yang baru;
                                KETENTUAN PERALIHAN

 Bagi PKP yg melakukan pemusatan tempat pajak terutang
  (sukarela) dan keputusan pemusatannya diberikan sebelum
  PerDirjen berlaku, namun sistem penerbitan FP Standar-nya
  belum online antara KP dan KCab-nya; dan/atau KP dan/atau
  KCab-nya ada yang ditetapkan sebagai PKB dan/atau PDKB
  dan/atau berada di Pulau Batam dan/atau mendapat fasilitas
  KITE, maka tata cara pengisian Kode Cabangnya sama
  dengan tata cara pengisian Kode Cabang yang dipusatkan
  secara jabatan di KPP Modern, s.d. berakhirnya masa berlaku
  pemusatan.

 Untuk pertama kali, jangka waktu penyampaian pemberitahuan
  penggunaan Kode Cabang serta Pejabat atau Kuasa yg
  ditunjuk utk menandatangani FP Standar adalah 20 Januari
  2007