Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia, antara lain

Document Sample
Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia, antara lain Powered By Docstoc
					Pasangan Nilai Dalam Hukum.

1. Kebebasan dan ketertiban.
     Kebebasan di sini diartikan bahwa seseorang individu, atau kelompok yang bergaul di
tengah pergaulan sesamanya, tidak terikat dan terkekang sedemikian rupa. (tidak seperti
pada zaman perbudakan di mana ada orang yang menjadi budak, hidupnya tidak bebas,
malahan dapat dijual-belikan). Kebebasan ini adalah cirri masyarakat modern dewasa ini.
Namun kebebasan memiliki sifat tertentu. Seorang individu yang bebas tidak berarti dia
dapat berbuat, semaunya sendiri, seperti umpamanya merusak lingkungan sekelilingnya,
merusak barang orang lain, mengganggu istri atau suami orang lain dan seterusnya. Maka
arti kebebasan sebenarnya, sekaligus membawa keterikatan diri untuk tidak mengganggu
sesamanya, dengan kata lain kebebasan yang terarah yakni kebebasan yang sekaligus
dalam suasan ketertiban. Ketertiban ini adalah cermin adanya patokan, pedoman dan
petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidupnya.. Kebebasan individu yang tetap
mempertahankan ketertiban adalah kebebasan yang selaras dengan tujuan hukum yakni
suasana yang aman, tertib dan adil. Dalam hal ini kebebasan adalah bagian dari
komplementer dengan ketertiban.
     Ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang
didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum.

2. Kepentingan pribadi dan kepentingan antar pribadi
    Setiap insan ciptaan Tuhan yang bernama manusia secara indifidu memiliki
kepentingan-kepentingan. Kepentingan-kepentingan ini merupakan kepentingan pribadi
dan kepentingan antar pribadi. Kepentingan pribadi-pribadi dapat diupayakan
pemenuhannya masing-masing tanpa saling bertemu ataupun berbenturan namun kadang-
kadang kepentingan antar pribadi dapat bertemu dan berbenturan satu sama lain,
misalnya “A” yang bertetangga dengan “B”, suatu hari karena baru saja hujan lebat
sehingga banyak kotoran yang menyumbat saluran pembuangan kotoran yang berbatasan
dengan rumah “B”, maka demi kepentingannya “A” membersihkan kotoran pada saluran
pembuangan dengan mendorongnya sehingga kotoran tersebut memenuhi halaman rumah
“B”. “A” berpikir “masa bodoh pokoknya halaman saya bersih”. Padahal “B” pun dalam
kasus ini mempunyai kepentingan yang sama agar kotoran tidak menimpa rumahnya.
Apabila “B” berpikir seperti “A”, maka ia akan mendorong kotoran tersebut ke halaman
rumah “A”, maka ia akan mendorong kotoran tersebut ke halaman rumah “A”, dan dapat
diramalkan sengketa akan terjadi. Ini sebuah contoh yang sangat sederhana sekali. Dalam
praktek perbenturan kepentingan antar pribadi adalah banyak sekali. Biasanya
diselesaikan oleh pengadilan atau oleh fihak ketiga yang kan meyelesaikannya secara
kekeluargaan. Secara ideal adalah bahwa kepentingan pribadi hendaknya seoptimal
mungkin dipenuhi, namun tanpa mengurangi atau bahkan dapat merugikan kepentingan
individu-individu lain. Malahan sekalipun pemenuhan kepentingan berupa penggunaan
hak pribadinya seperti membangun rumah dengan uang sendiri di atas tanah hak
miliknya, namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan hak orang
lain. Hak milik yang merupakan lembaga hukum yang lahir di negara barat, pada
perkembangannya tetap memperhatikan fungsi social.
    Di Indonesia keserasian antar kepentingan antar individu adalah harmonis dalam
suasana kekeluargaan, seperti dijumpai dalam lembaga hukum ada mengenai hak-hak
ulayat, subak, mapalus dan sebagainya.

3. Kesebandingan hukum dan kepastian hukum.
    Telah disebut di muka bahwa ada kerja hukum yang bersifat lebih menelaah pada
persoalan antara fihak-fihak dan membina suatu kebijaksanaan yang dapat mencerminkan
keadilan, atas bertemunya dua kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak.
Hukum ini membandingkan antara dua keadaan yang harus diputuskan. Di sini dapat
dikatakan adanya kesebandingan hukum.
    Betapapun kesebandingan hukum tidak dapat secara mutlak bebas tanpa pedoman
yang pasti sebab kalau hal ini terjadi berarti, penerapan kebijaksanaan dan keadilan
berjalan tanpa menunjukan watak dari hukum yang diantaranya menghendaki adanya
kepastian yaitu kepastian hukum. Jelaslah bahwa kesebandingan hukum harus seiring
dengan kepastian hukum demi tercapainya tujuan hukum.

4. Kebendaan (materialism) dan keakhlakan (spiritualism)
    Keseimbangan antara kebendaan dan keakhlakan, dalam mencapai tujuan hukum
dalam masyarakat, merupakan pula salah satu syarat yang penting. Karena pengutamaan
kebendaan semata-mata akan cenderung mendorong orang bersifat materialistis yang
cenderung kearah egisme dan egosentris dan semakn menjauhkan jarak keintiman
hubungan manusiawi, seperti yang terjadi pada masyarakat metropolitanyang pluriform
dan berlapis. Oleh karenanya, harus diupayakan agar kebendaan ini seimbang dengan
faham keakhlakan. Atas dasar akhlak yang tinggi yang menghargai keluhuran budi
kemanusiaan yang tinggi, sehingga senantiasa berorientasi pada kebendaan semata-mata
seperti yang dijumpai pada masyarakat pedesaan.
Sebagai contoh beberapa nilai yang mencerminkan hal tersebut adalah umpamanya kata-
kata :
“ora sanak ora kadang yen mati milu kelangan” yang artinya “bukan sanak saudara
apabila orang lain meninggal ikut kehilangan”.

Demikian bahwa kebendaan hendaknya diikuti secara serasi dengan keakhlakan.

5. Kelestaraian (konservation) dan kebaruan (inovatism).
    Faham kelestarian untuk mempeahankan kemampuan yang telah dicapai dalam
kehidupan bersama, memang diperlukan bagi stbilitas yang telah dapat dicapai pada suatu
pergaulan hidup tertentu. Namun apabila hal ini menjadi orientasi untuk mencegah usaha
yang akan mendorong kerah kemajuan, jelas akan menempatkan masyarakat yang
bersangkutamenjadi statis dan konservatif. Untuk itu perlu diseimbangkan dengan faham
kebaruan dengan mendukung inovasi atau penemuan-penemun demi kebaruan dan
perkembangan.
Dengan demikian kestabilan dan usaha mencegah konfik memang perlu, tetapi harus
diperhatikan agar tidak terjadi kemandegan. Masyarakt harus berkembang maju, sehingga
dibuka kemungkinan pembaruan, asal tidak membawa ketegangan dan konflik. Antara
kelestarian dan kebaruan hendaknya serasi.
Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia, antara lain :

- Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 sebagai sumber hukum, yang merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur
masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuan-ketentuan lainnya.

- Ketetapan MPR

Dalam Pasal 3 UUD 1945 ditentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan
Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dengan istilah menetapkan
tersebut maka orang berkesimpulan, bahwa produk hukum yang dibentuk oleh MPR disebut
Ketetapan MPR.

- Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang

Undang-undang mengandung dua pengertian, yaitu :

a. undang-undang dalam arti materiel : peraturan yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa,
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b. undang-undang dalam arti formal : keputusan tertulis yang dibentuk dalam arti formal sebagai
sumber hukum dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

- Peraturan Pemerintah

Untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan DPR, oleh UUD 1945
kepada presiden diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna
melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini berarti tidak mungkin bagi
presiden menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum ada undang-undangnya, sebaliknya suatu
undang-undang tidak berlaku efektif tanpa adanya Peraturan Pemerintah.


- Keputusan Presiden

UUD 1945 menentukan Keputusan Presiden sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-
undangan. Bentuk peraturan ini baru dikenal tahun 1959 berdasarkan surat presiden no.
2262/HK/1959 yang ditujukan pada DPR, yakni sebagai peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan Penetapan Presiden. Kemudian melalui Ketetapan
MPRS No. XX/MPRS/1966, Keputusan Presiden resmi ditetapkan sebagai salah satu bentuk
peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945. Keputusan Presiden berisi keputusan yang
bersifat khusus (einmalig) adalah untuk melaksanakan UUD 1945, Ketetapan MPR yang memuat
garis-garis besar dalam bidang eksekutif dan Peraturan Pemerintah.

- Peraturan pelaksana lainnya

Yang dimaksud dengan peraturan pelaksana lainnya adalah seperti Peraturan Menteri, Instruksi
Menteri dan lain-lainnya yang harus dengan tegas berdasarkan dan bersumber pada peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Convention (Konvensi Ketatanegaraan)

Konvensi Ketatanegaraan adalah perbuatan kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-
ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan
mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, karena diterima dan
dijalankan, bahkan sering kebiasaan (konvensi) ketatanegaraan menggeser peraturan-peraturan
hukum yang tertulis.

- Traktat

Traktat atau perjanjian yaitu perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Kalau kita amati
praktek perjanjian internasional bebrapa negara ada yang dilakukan 3 (tiga) tahapan, yakni
perundingan (negotiation), penandatanganan (signature), dan pengesahan (ratification).
Disamping itu ada pula yang dilakukan hanya dua tahapan, yakni perundingan (negotiation) dan
penandatanganan (signature).

Kelembagaan Negara Berdasarkan UUD 1945



1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

2. Presiden dan Wakil Presiden

3. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

6. Mahkamah Agung (MA)




HUBUNGAN       ANTARA     LEMBAGA-LEMBAGA         NEGARA      BERDASARKAN        UUD    1945

Hubungan antara MPR – Presiden

MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mengangkat presiden. Dalam menjalankan tugas
pokok dalam bidang eksekutif (pasal 4(1)) presiden tidak hanya menyelenggarakan
pemerintahan negara yang garis-garis besarnya telah ditentukan oleh MPR saja, akan tetapi
termasuk juga membuat rencana penyelenggaraan pemerintahan negara. Demikian juga
presiden dalam bidang legislatif dijalankan bersama-sama dengan DPR (pasal 5)

Hubungan antara MPR - DPR

Melalui wewenang DPR, MPR mengemudikan pembuatan undang-undang serta peraturan-
peraturan lainnya agar undang-undang dan peraturan-peraturan itu sesuai dengan UUD. Melalui
wewenang DPR ia juga menilai dan mengawasi wewenang lembaga-lembaga lainnya.
Hubungan DPR - Presiden

Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan UU dan RAP/RAB maka didalam pelaksanaan DPR
berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah. Pengawasan DPR terhadap Presiden adalah
suatu konsekwensi yang wajar, yang mengandung arti bahwa presiden bertanggung jawab
kepada DPR.

Bentuk kerjasama antara presiden dengan DPR diartikan bahwa Presiden tidak boleh mengingkari
partner legislatifnya.

Hubungan antara DPR - Menteri-menteri

Menteri tidak dapat dijatuhkan dan diberhentikan oleh DPR, tapi konsekuensi dari tugas dan
kedudukannya, Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR, para Menteri juga
dari pada keberatan-keberatan DPR yang dapat mengakibatkan diberhentikannya Menteri.

Hubungan antara Presiden - Menteri-menteri

Mereka adalah pembantu presiden. Menteri mempunyai pengaruh yang besar terhadap Presiden
dalam menentukan politik negara yang menyangkut departemennya. Dalam praktek
pemerintahan, Presiden melimpahkan sebagian wewenang kepada menteri-menteri yang
berbentuk presidium.

Hubungan antara MA - Lembaga Negara lainnya

Dalam Penjelasan UUD 45 Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan atau kekuatan lainnya.




Sistem pemerintahan        Negara    yang     ditegaskan   dalam    UUD     1945    beserta
Penjelasannya yaitu :


a.   Indonesia   ialah    Negara    yang     berdasarkan   atas    Hukum     (rechtsstaat);
Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan
belaka (Machtsstaat).

Mengandung arti bahwa negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga
negara yang lain dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi oleh hukum
atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

b. Sistem Konstitusional, yang berarti bahwa pemerintahan berdasar atas sistem
Konstitusi (Hukum Dasar); jadi tidak bersifat kekuasaan yang tidak terbatas
(absolutismus);
Sistem ini memberikan ketegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh
ketentuan-ketentuan konstitusi, yang dengan sendirinya juga oleh ketentuan-ketentuan dan
hukum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti garis besar haluan negara, undang-
undang dan sebagainya.
c. Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat                                                               (MPR);
Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat,
sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, MPR mempunyai tugas dan wewenang yang sangat
menentukan jalnnya negara dan bangsa, yaitu berupa :

- menetapkan undang-undang dasar;

- menetapkan garis-garis besar dari haluan negara;

- mengangkat presiden dan wakil presiden


d. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi di bawah MPR;


Penjelasan UUD 1945 menyatakan :

"Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara
yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah
di tangan presiden (concentration of power and responsibility upon the President". Oleh karena
itu presiden adalah mandataris MPR, presidenlah yang memegang tanggung jawab atas jalnnya
pemerintahan yang dipercayakan kepadanya dan tanggung jawab itu adalah kepada MPR bukan
kepada badan lain.

e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
Menurut sistem pemerintahan, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi presiden
bekerja sama dengan dewan. Dalam hal pembuatan undang-undang dan menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara presiden harus mendapatkan persetujuan DPR.

f. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggung jawab
kepada DPR;

Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri negara sepenuhnya wewenang presiden.
Menteri-menteri bertanggungjawab kepada presiden.

g. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas, karena Kepala Negara harus
bertanggung jawab kepada MPR dan kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-
sungguh suara DPR;

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

"Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan
"diktator", artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Kunci sistem ini bahwa kekuasaan presiden tidak
tak terbatas ditekankan lagi dalam kunci sistem yang ke 2 sistem Pemerintahan Konstitusional,
bukan bersifat absolut dengan menunjukkan fungsi/peranan DPR dan fungsi/peranan para
menteri, yang dapat mencegah kemungkinan kemerosotan pemerintahan di tangan presiden ke
arah kekuasaan mutlak (absolutisme).
Adapun yang dimaksud dengan UUD 1945 ialah Konstitusi Republik Indonesia yang pertama
yang terdiri dari :

   a.    Pembukaan, meliputi 4 alinea
   b.    Batang Tubuh atau Isi UUD 1945 meliputi: 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan
         dan 2 Aturan Tambahan
   c.    Penjelasan resmi UUD 1945

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT UUD 1945

Adapun UUD 1945 RI antara lain memuat Bab III yang berjudul : Kekuasaan Pemerintahan
Negara. Bab III ini terdiri dari 12 pasal, yaitu pasal 4 sampai dengan pasal 15.
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : Presiden Republik Indonesia memegang Kekuasaan
Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar; Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu
oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5 menentukan : bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang
dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden menetapkan Peraturan Pemeritah
untuk menjalankan Undang-undang sebagai mana semestinya. Kemudian menyusul pasal 6
sampai pasal 15.

Kemudian terdapat Bab V yang hanya mempunyai 1 pasal tentang Kementerian Negara.
Selanjutnya ada Bab VII dari pasal 19 sampai 22 tentang DPR. Kemudian ada Bab IX tentang
Kekuasaan Kehakiman terdiri dari 2 pasal yaitu pasal 24 dan 25.

Dari bab-bab diatas ternyata UUD 1945 tidak membedakan dengan tegas tugas antara
kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yidikatif seperti Montesquieu dengan
Trias Politicanya.

Malahan Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara meliputi kekuasaan legislatif dan kekuasaan
eksekutif, termasuk hak-hak prerogatif. Selanjutnya kekuasaan legislatif diatur juga dalam Bab
VII mengenai DPR, sedangkan kekuasaan eksekutif juga pada Bab V mengenai Kementerian
Negara.