Ombudsman dalam Perspektif Hukum Tata Negara

							      Ombudsman dalam Perspektif Hukum Tata Negara:
                   Beberapa Catatan1

                             Satya Arinanto2


      Good governance telah menjadi salah satu isu penting di dunia

dewasa ini.3 Menurut Transparency International, suatu lembaga yang

banyak meneliti dan mempublikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan

hal ini, indikator good governance mencakup sekuarng-kurangnya 21 bidang

sebagai berikut:4 (1) Legislature, (2) Executive, (3) Judiciary, (4)

Ombudsman, (5) Anti-corruption Agencies, (6) Public Service, (7) Local

Government, (8) Media, (9) Civil Society, (10) Private Sector, (11)

International Agencies, (12) Elections, (13) Administrative Law, (14) Public

Service Ethnics, (15) Conflict of Interests, (16) Public Procurement, (17)


1
 Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya tentang Pembentukan Lembaga
Ombudsman Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia bekerja sama
dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia di Yogyakarta, 23
Oktober 2003.
2
 Pengajar dan Wakil Dekan Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3
  Satya Arinanto, “Legal Aspects of Good Public Governance in Indonesia”
(Paper presented in Joint Seminar on “Living in Plural Societies” organized by
Pemuda Muhamadiyah and The British Council in Jakarta, 21-22 February 2002.
4
   Lihat Jeremy Pope, ed., Transparency International Source Book 2000,
Confronting Corruptions: The Elements of a National Integrity System (Berlin:
Transparency International, 2000). Buku ini juga dapat diakses melalui situs
http://www.transparancy.org/sourcebook/index.html.


                                                                            1
Good Financial Management, (18) Access to Information, (19) Citizens

Voice, (20) Competititon Policy, dan (21) Fighting Corruption.

            Khususnya yang berkaitan dengan ombudsman, buku tersebut

mencantumkan beberapa indikator untuk mengakses Kantor Ombudsman

sebagai salah satu pilar integritas sebagai berikut:5

      1. Is there an Office of the Ombudsman or a comparable institution?

      2. Is the public generally aware of the existence of any such Office? If

            so, is the Office respected by the community?

      3. Does the Office have adequate budget and is it adequately staffed?

      4. Is the appointment of an Ombudsman made in a non-partisan manner?

      5. Is the office-holder protected from arbitrary removal from office by

            the government of the day?

      6. Does the Executive respect and act on the reports of the Office?

      7. Is there ease of access for complaints?

      8. Can complainants complain anonymously where they believe they

            might suffer reprisals if their identity is known?



            Dalam studi hukum tata negara, khususnya yang berkaitan

dengan masalah struktur pemerintahan, dikenal adanya pembahasan


5
    Ibid.

                                                                              2
tentang forms of bureaucratic accountability. Pembahasan dalam

bidang tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakni mengenai internal

controls dan external scrutiny. Internal controls dilakukan melalui

ministerial   direction,   formal   regulation,    competititon    between

departments, dan professional standards. Sedangkan external

scrutiny dilakukan oleh legislature and judiciary, ombudmsmen, dan

interest groups and the mass media.6

      Yang dimaksud dengan external scrutiny adalah perluasan dari fungsi

pertanggungjawaban para pegawai (negeri) yang bergerak dalam bidang

pelayanan umum. Secara tradisional, para birokrat dapat melarikan diri dari

pemeriksaan, baik secara politis maupun publik, ketika, sebagaimana di

Inggris, para menteri sendiri yang bertanggung jawab terhadap parlemen

terhadap tindakan-tindakan para pejabatnya. Para pegawai negeri dapat

berlindung di balik baju menterinya. Untungnya, sistem seperti di Inggris ini

tidak diterapkan di negara-negara demokrasi liberal lainnya.7

      Di Amerika Serikat, para birokrat lebih banyak datang dalam kaitan

dengan penampilan kongresionalnya. Tetapi bahkan di Inggris sendiri

kemunculan semacam komite pemeriksaan telah memberikan suatu dimensi

6
   Rod Hague and Martin Harrop, Comparative Government and Politics: An
Introduction (New York: Palgrave, 2001). Hal. 262.
7
  Ibid., hal. 263.



                                                                           3
baru bagi akuntabilitas para birokrat. Secara perlahan-lahan, para pejabat

publik kemudian menjadi bersedia untuk mempertanggungjawabkan kepada

publik hasil-hasil pekerjaannya.8

            Suatu perkembangan baru dalam mekanisme dari pengawasan

eksternal ialah ombudsman. Ombudsman dapat didefinisikan sebagai

berikut: “ … a public official who investigates allegations of

maladministration in the public sector”.9 Lembaga ini pertama kali

diperkenalkan di Swedia, dan kemudian berusaha untuk disamai oleh

Selandia Baru, dan kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya.

Dewasa ini, institusi semacam ini juga terdapat di berbagai negara, termasuk

di Indonesia.

            Di Indonesia, kehadiran institusi Ombudsman muncul hampir

bersamaan dengan beberapa lembaga mandiri lainnya. Dalam studi hukum

tata negara, timbul permasalahan tentang di manakah seharusnya ia diatur.

Beberapa pihak – termasuk penulis – telah mengupayakan pengaturannya

dalam Perubahan Ketiga UUD 1945. Namun demikian, hingga Perubahan

Keempat UUD 1945 disahkan, belum ada satu pasal pun yang mengatur

mengenai hal ini.



8
    Ibid.
9
    Ibid.

                                                                          4
      Hal inilah antara lain yang harus kita perjuangkan setelah berakhirnya

seminar dan lokakarya ini. Dalam konteks yang lebih jauh, hal ini juga harus

diartikan lebih luas, yakni perlunya diupayakan untuk membentuk lembaga-

lembaga semacam Komisi Ombudsman Nasional di Tingkat Daerah,

termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta.




                                                                          5