URAIAN FLOW CHARD SOP TATA CARA PENGAJUAN USULAN PELAKSANAAN by pharmphresh33

VIEWS: 817 PAGES: 5

									              DEPARTEMEN KEUANGAN RI
                                                                            Nomor               : SOP_4/SJ.8
              Sekretariat Jenderal
                                                                            Tanggal Penetapan :                               2007
              Biro Bantuan Hukum
                                                                            Tanggal Revisi      :


                                     Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)

       STANDARD PROSEDUR OPERASI TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
        YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (IN KRACHT VAN GEWIJSDE) DENGAN NILAI DI BAWAH 10 MILYAR


Dasar Hukum        :   1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Burgerlijke Wetboek Stbl. 1847 Nomor 237);
                       2. Reglement Buiten Gewesten (RBg Stbl. 1927 No. 227);
                       3. Reglement Indonesia yang Diperbarui (Het Herzeine Indonesische Reglement – HIR) sebagaimana diatur dalam Stbl.
                          1941 Nomor 44);
                       4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
                          Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
                       5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Pemberesan Badan
                          Penyehatan Perbankan Nasional.
                       6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.01/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan
                          Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Unit Pelaksana Penjaminan
                          Pemerintah dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
                          telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/2006.
                       7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi
                          (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
                          Menteri Keuangan Nomor 55/PM.1/2007.
                       8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.
                       9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan/Prosedur Operasi Standar Tim
                          Kerja Penanganan Masalah Hukum Tim Koordinasi Penanganan Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan Badan
                          Penyehatan Perbankan Nasional, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah dan Penjaminan Pemerintah Terhadap
                          Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.
                                                                        2

NO.                 AKTIVITAS                    PEMOHON   SEKRETARIS         KARO     KABAG     KASUBBAG   PELAKSANA   KET.
                                                            JENDERAL        BANTUAN   BANTUAN
                                                                             HUKUM    HUKUM II
1.    Pemohon mengajukan surat permohonan
      pelaksanaan        putusan       perkara
      penjaminan/non penjaminan yang telah
      berkekuatan     hukum    tetap   kepada
      Sekretaris Jenderal dan selanjutnya
      Sekretaris Jenderal mendisposisikan dan
      mengarahkan      permohonan     tersebut
      kepada Kepala Biro Bantuan Hukum
      melalui melalui TU Biro.

2.    Menerima,        mendisposisikan   dan
      memberikan petunjuk kepada Kepala
      Bagian Bantuan Hukum II melalui TU Biro
      untuk dipelajari dan dijabarkan.

3.    Menerima, mempelajari dan menjabarkan
      surat     permohonan   tersebut   dan
      mendeisposisikan kepada Kepala Sub
      Bagian.untuk diteliti, dipahami, dan
      ditelaah secara hukum.

4.    Menerima, meneliti, memahami, dan
      menelaah surat permohonan tersebut
      serta memerintahkan kepada Pelaksana
      untuk melaksanakan, menghimpun data,
      dan          menyusun         konsep
      persetujuan/penolakan kepada Menteri
      Keuangan secara hierarkis.
                                                                        3

NO.                 AKTIVITAS                    PEMOHON   SEKRETARIS         KARO     KABAG     KASUBBAG   PELAKSANA   KET.
                                                            JENDERAL        BANTUAN   BANTUAN
                                                                             HUKUM    HUKUM II
5.    Menerima dan      melaksanakan tugas
      Kasubbag, menghimpun data yang
      berkaitan dengan permohonan tersebut
      serta menyusun dan membuatkan konsep
      nota dinas persetujuan/penolakan atas
      surat permohonan tersebut kepada
      Sekretaris Jenderal secara berjenjang
      (hierarkis).

6.    Apabila permohonan Pemohon telah
      dilengkapi berkas yang dibutuhkan sesuai
      syarat-syarat yang ditentukan (layak),
      maka Pelaksana menyampaikan verbal
      konsep nota dinas persetujuan terhadap
      permohonan tersebut kepada Sekretaris
      Jenderal secara berjenjang (hierarkis).
      Sedangkan apabila tidak layak, berkas
      permohonan      tersebut    dikembalikan
      kepada Pemohon untuk dilengkapi.

7.    Menerima, meneliti dan menelaah serta
      memberikan paraf pada verbal konsep
      nota dinas persetujuan   permohonan
      tersebut dan menyampaikannya kepada
      Kepala Bagian.

8.    Menerima, mengkaji dan mengoreksi
      serta memberikan paraf/tanda tangan
      pada    verbal konsep    nota  dinas
      persetujuan permohonan tersebut dan
      menyampaikannya kepada Kepala Biro.
                                                                       4
                                                                             KARO     KABAG
NO.                                                       SEKRETARIS
                   AKTIVITAS                    PEMOHON                    BANTUAN   BANTUAN    KASUBBAG   PELAKSANA   KET.
                                                           JENDERAL
                                                                            HUKUM    HUKUM II
9.    Menerima, mengevaluasi dan menyetujui
      dengan memberikan paraf/tanda tangan
      pada    verbal  konsep   nota   dinas
      persetujuan permohonan tersebut dan
      menyampaikannya kepada Sekretaris
      Jenderal.
10.   Menerima, menyetujui dan menetapkan
      serta menandatangani verbal konsep
      nota dinas persetujuan      permohonan
      tersebut dan menyampaikannya kepada
      Kepala Biro untuk dilaksanakan.
11.   Menerima nota dinas persetujuan atas
      permohonan     tersebut   yang    telah
      ditandatangani Sekretaris Jenderal dan
      memerintahkan      kepada    TU    Biro
      melakukan penomoran serta diteruskan
      kepada      Kepala     Bagian     untuk
      dilaksanakan.
12.   Menerima, dan menugaskan      kepada
      Kepala Sub Bagian untuk membuat nota
      dinas persetujuan permohonan tersebut
      yang telah ditandatangani Sekretaris
      Jenderal.
13.   Menerima dan menugaskan        kepada
      Pelaksana untuk melaksanakan nota
      dinas persetujuan permohonan tersebut
      yang telah ditandatangani Sekretaris
      Jenderal dan menyiapkan verbal konsep
      surat Kepala Bagian kepada Pemohon
      tentang pemberitahuan persetujuan atas
      permohonan tersebut yang tembusannya
      disampaikan kepada Sekretaris Jenderal
      dan Kepala Biro.
                                                                           5

NO.                 AKTIVITAS                   PEMOHON      SEKRETARIS          KARO        KABAG       KASUBBAG        PELAKSANA         KET.
                                                              JENDERAL         BANTUAN      BANTUAN
                                                                                HUKUM       HUKUM II
14.   Menerima dan menyiapkan verbal konsep
      surat pemberitahuan kepada pemohon
      tentang persetujuan atas permohonannya
      dan menyampaikan kepada Kepala Sub
      Bagain untuk dikoreksi/diparaf.
15.   Menerima, meneliti dan menelaah serta
      memberikan paraf pada verbal konsep
      surat pemberitahuan dimaksud dan
      meneruskannya kepada Kepala Bagian.
16.   Menerima, mengkaji dan mengoreksi
      serta        menandatangani       surat
      pemberitahuan         tersebut     dan
      memerintahkan kepada TU Biro untuk
      memberikan nomor dan mengirimkannya
      kepada Pemohon.
17.   Pemohon menerima surat pemberitahuan
      persetujuan yang telah ditandatangani
      Sekretaris Jenderal.

                                                                                                                                         Delay

CATATAN:
Waktu yang dibutuhkan untuk memproses pengajuan permohonan pelaksanaan putusan yang telah inkracht oleh Pemohon dari
awal hingga akhir adalah 2 (dua) bulan, dengan syarat segala kelengkapan sesuai yang diatur dalam SOP telah terpenuhi.


                                                                                                                   Disahkan oleh :
                                                                                                                   Kepala Biro bantuan Hukum




                                                                                                                   Sugiri Budi Santosa
                                                                                                                   NIP 060076779

								
To top