LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA by pharmphresh30

VIEWS: 10,367 PAGES: 218

									                                                       AR
                                                 A       TH
                                             M                AS

BUKU I                               A
                                         R                         A




                                 H




                                                                   N
                               D




                                                                    TO
                           I




                                                                       SH
                          TR




                                                                         A
                                                                         SIA
                         BAD




                                                                       NE
                            AN




                                                                     DO
                             PE




                                                                   IN
                                     ER




                               M
                                       IK                    LI K
                                         SA               UB
                                            KEU         EP
                                               ANGAN . R




             BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                REPUBLIK INDONESIA


                 HASIL PEMERIKSAAN
           SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008




         LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
                                     ATAS
              LAPORAN KEUANGAN

            PEMERINTAH KOTA BATU

         UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007




         AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
            PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

             Nomor     : 82/R/XVIII.SBY/04/2008
             Tanggal   : 26 April 2008
                         DAFTAR ISI



                                                    HALAMAN
DAFTAR ISI ……....   ……………………………………………………..             i
OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN …….………………………………         1
   A.   NERACA …..........…………………….…………………………….        5
   B.   LAPORAN REALISASI ANGGARAN ……….……………………..      8
   C.   LAPORAN ARUS KAS …....………………………………………..       10
   D.   CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ……..…………………     13
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN …...…………………………………..         63
                         BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                              REPUBLIK INDONESIA




                      OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan,


Berdasarkan   Undang-Undang      Nomor    15   Tahun    2004   tentang   Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI) bertugas memeriksa Neraca Pemerintah Kota Batu per
31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas
Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan tidak
disajikan secara komparasi. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah
Kota Batu. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan
keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut
mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI
memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji
material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang
mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan
juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan
estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Batu, serta penilaian terhadap
penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan
BPK RI memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.




                                                                                    1
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
Hasil Pemeriksaan BPK RI mengungkapkan bahwa:
1. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 1,
   terdapat pengeluaran kas sebesar Rp13.709.990.716,00 tidak melalui prosedur
   yang benar sehingga mengakibatkan kekurangan kas yang merugikan daerah
   sebesar Rp12.009.990.716,00 (Rp13.709.990.716,00-Rp1.700.000.000,00);
2. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 2
   terdapat realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp950.000.000,00 pada Bagian
   Kesejahteraan Rakyat pencairan dananya tidak diakui oleh Pemegang Rekening
   dan tidak diterima oleh yang berhak sehingga mengakibatkan kerugian daerah
   sebesar Rp950.000.000,00;
3. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 3,
   terdapat Pencairan Dana Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa
   sebesar     Rp1.050.000.000,00        tidak    diakui   oleh   pemegang     rekening,    dan
   diantaranya sebesar Rp600.000.000,00 tidak diketahui keberadaannya yang
   mengakibatkan realisasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa disajikan
   lebih tinggi dan merugikan daerah sebesar Rp600.000.000,00;
4. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 4,
   terdapat     Dana       Realisasi    Belanja     Modal     Pengadaan      Tanah    sebesar
   Rp581.425.000,00 tidak diketahui keberadaannya dan terdapat pinjaman ke Kantor
   Kasda      oleh   Dinas    Pertanahan       sebesar     Rp130.640.190,00.    Hal   tersebut
   mengakibatkan realisasi belanja modal tanah disajikan lebih tinggi, dan merugikan
   daerah sebesar Rp581.425.000,00;
5. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 5,
   terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp65.670.200,00
   yang mengakibatkan uang daerah sebesar Rp65.670.164,00 berpotensi hilang,
   dan penerimaan daerah berupa bunga tertunda sebesar Rp72.250.000,00;
6. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 6,
   terdapat penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp310.336.515,00 tidak
   disetorkan ke Kas Daerah. Hal tersebut mengakibatkan kerugian daerah sebesar
   Rp310.336.515,00;
7. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 7,
   terdapat    realisasi    belanja    tidak   terduga     sebesar   Rp200.000.000,00      tidak
   dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan realisasi Belanja Tidak Terduga tidak
   dapat diyakini kebenarannya dan menimbulkan kerugian daerah sebesar
   Rp200.000.000,00;


                                                                                              2
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
8. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 8,
   Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Sekretariat
   Daerah Minimal sebesar Rp523.800.000,00 tidak didukung dengan bukti yang
   lengkap yang mengakibatkan realisasi belanja barang-biaya perjalanan dinas
   Walikota dan Wakil Walikota minimal sebesar Rp523.800.000,00 tidak dapat
   diyakini kewajarannya;
9. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 9,
   10 dan 11, terdapat realisasi belanja modal yang tidak sesuai dengan prestasi
   fisiknya dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pengadaan Vibrator Roller, yang mengakibatkan realisasi belanja modal-
      peralatan mesin disajikan lebih tinggi sebesar Rp151.800.000,00 dan aset
      peralatan dan mesin disajikan lebih tinggi sebesar Rp151.800.000,00.
      Penerimaan atas denda keterlambatan atas pengadaan tersebut tertunda
      sebesar Rp7.134.599,00;
   b. Pembangunan gedung Masjid An Nur, yang mengakibatkan realisasi belanja
      modal-gedung disajikan lebih tinggi sebesar Rp2.057.246.250,00 serta denda
      keterlambatan sebesar sebesar Rp411.449.250,00 menjadi tertunda;
   c. Pengadaan kubah masjid An Nur, yang mengakibatkan realisasi belanja modal-
      gedung disajikan lebih tinggi sebesar Rp924.990.000,00 dan penerimaan
      denda keterlambatan tertunda sebesar Rp40.699.560,00;
10. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 12,
   pembebanan belanja hibah kepada Persatuan Sepakbola Kota Batu (Persikoba)
   sebesar Rp3.600.000.000,00 pada belanja bantuan sosial tidak tepat yang
   mengakibatkan realisasi belanja bantuan sosial disajikan lebih tinggi sebesar
   Rp3.600.000.000,00       dan   belanja   hibah   disajikan   lebih   rendah   sebesar
   Rp3.600.000.000,00. Selain itu, juga memboroskan keuangan daerah sebesar
   Rp3.600.000.000,00 sehingga mengurangi kemampuan daerah dalam membiayai
   pelayanan kepada masyarakat;
11. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 14,
   Realisasi belanja bantuan sosial - Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar
   Rp64.305.000,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap yang mengakibatkan
   realisasi belanja tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya;
12. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 15,
   pembebanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Lainnya
   pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.399.994.038,00 di Dinas


                                                                                      3
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
   Pendidikan dan Kebudayaan tidak tepat yang mengakibatkan belanja modal
   gedung     dan     bangunan     disajikan      lebih    tinggi   (overstated)    sebesar
   Rp7.399.994.038,00, belanja modal peralatan dan mesin disajikan lebih rendah
   (understated) sebesar Rp2.627.065.188,00 dan belanja modal aset tetap lainnya
   disajikan lebih rendah (understated) sebesar Rp4.772.928.850,00;
13. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 16,
   Aset Peralatan dan Mesin yang rusak dan hilang belum dilakukan penghapusan
   minimal senilai Rp722.957.348,00 yang mengakibatkan penyajian aset peralatan
   dan mesin senilai Rp722.957.348,00 tidak wajar.


Menurut pendapat BPK RI, karena hal yang disebut pada paragraf sebelumnya,
laporan keuangan yang disebut di atas tidak menyajikan secara wajar, dalam semua
hal yang yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Batu per 31 Desember
2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan
Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.

Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dan sistem pengendalian intern kami sajikan dalam bagian tersendiri yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.




                                                          Surabaya, 26 April 2008
                                                  BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                          REPUBLIK INDONESIA
                                               PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
                                            PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,




                                               Dra. V.M. AMBAR WAHYUNI, MM., Ak
                                                 Akuntan, Register Negara D-5317




                                                                                         4
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
LAPORAN KEUANGAN POKOK


A. NERACA


                                               NERACA
                                        PEMERINTAH KOTA BATU
                                     PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
                                                                               (Dalam Rupiah)

                                                              2007                 2006
                          Uraian


ASET
ASET LANCAR                                                59.790.018.131,70    25.885.606.684,95
Kas                                                        51.573.972.725,08    23.406.782.999,89
Kas di Kas Daerah                                          50.654.930.611,08    23.340.138.422,89
Kas di Bendahara Penerimaan                                             0,00                 0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran                                  919.042.114,00        66.644.577,00
Investasi Jangka Pendek                                                 0,00                 0,00
Piutang                                                     4.923.434.116,27     1.293.836.573,00
Piutang Pajak                                               1.073.768.320,00     1.140.772.321,00
Piutang Retribusi                                              26.052.862,00        26.052.862,00
Piutang Dana Bagi Hasil                                     3.823.612.934,27       127.011.390,00
Piutang Dana Alokasi Umum                                               0,00                 0,00
Piutang Dana Alokasi Khusus                                             0,00                 0,00
Piutang Lain-lain                                           3.292.611.290,35       203.824.636,06

Persediaan                                                              0,00       981.162.476,00

INVESTASI JANGKA PANJANG                                    9.170.566.403,74     8.807.566.403,74
Investasi Nonpermanen                                                   0,00                 0,00
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara                                       0,00                  0,00
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah                                       0,00                  0,00
 Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya                              0,00                  0,00
Investasi dalam Surat Utang Negara                                      0,00                  0,00
Investasi Non Permanen Lainnya                                          0,00                  0,00
Investasi Permanen                                          9.170.566.403,74     8.807.566.403,74
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                          9.170.566.403,74     8.807.566.403,74
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan                               0,00                  0,00
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan                                    0,00                  0,00
Investasi Permanen Lainnya                                              0,00                  0,00

ASET TETAP                                                963.107.927.149,00   885.142.836.779,00
Tanah                                                     344.230.472.475,00   338.309.546.400,00
Peralatan dan Mesin                                        61.932.999.125,00    44.855.672.435,00
Gedung dan Bangunan                                       480.584.723.215,00   467.767.162.350,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan                                60.060.443.459,00    27.048.952.819,00
Aset Tetap Lainnya                                          7.145.313.875,00     2.161.502.775,00




                                                                                          5
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
                                                                              (Dalam Rupiah)
                         Uraian                              2007                 2006

Konstruksi Dalam Pengerjaan                               9.153.975.000,00      5.000.000.000,00

DANA CADANGAN                                                          0,00                  0,00
Dana Cadangan                                                          0,00                  0,00

ASET LAINNYA                                                769.801.996,00        541.687.496,00
Tagihan Penjualan Angsuran                                            0,00                  0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah                                0,00                  0,00
Kemitraan dengan Fihak Ketiga                                         0,00                  0,00
Aset Tak Berwujud                                                     0,00                  0,00
Aset Lain-lain/Non Produktif                                769.801.996,00        541.687.496,00


JUMLAH ASET                                            1.032.838.313.680,44   920.377.697.363,69


KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek                                     437.235.518,80         34.947.941,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga                              437.235.518,80         34.947.941,00
Utang Bunga                                                            0,00                  0,00
Utang Pajak                                                            0,00                  0,00
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat                    0,00                  0,00
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah
Lainnya                                                                0,00                  0,00
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga
Keuangan Bank                                                          0,00                  0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya                                            0,00                  0,00


Kewajiban Jangka Panjang                                               0,00                  0,00
Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat                                  0,00                  0,00
Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya                         0,00                  0,00


JUMLAH KEWAJIBAN                                            437.235.518,80         34.947.941,00


EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Lancar                                      59.352.782.612,90     25.850.658.743,95
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)                   51.573.972.725,08     23.371.835.058,89
Cadangan Piutang                                          8.216.045.406,62      1.497.661.209,06
Cadangan Persediaan                                                   0,00        981.162.476,00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang
Jangka Pendek                                              (437.235.518,80)


Ekuitas Dana Investasi                                  973.048.295.548,74    894.492.090.678,74
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang             9.170.566.403,74      8.807.566.403,74
Diinvestasikan dalam Aset Tetap                         963.107.927.149,00    885.142.836.779,00
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya                           769.801.996,00        541.687.496,00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang
Jangka Panjang                                                         0,00                  0,00




                                                                                         6
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
                                                           (Dalam Rupiah)
                      Uraian              2007                 2006
Ekuitas Dana Cadangan                               0,00                  0,00
Diinvestaskan dalam Dana Cadangan                   0,00                  0,00
             JUMLAH EKUITAS DANA    1.032.401.078.161,64   920.342.749.422,69
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA   1.032.838.313.680,44   920.377.697.363,69




                                                                      7
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN




                                   PEMERINTAH KOTA BATU
          LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
      UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007


                                                                        (Dalam Rupiah)

                                                 Anggaran             Realisasi
                   URAIAN                                                                  %
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH                         12.802.148.511,75    13.283.274.381,07    103,76
Pendapatan Pajak Daerah                         7.105.000.000,00     5.389.815.393,00    75,86
Pendapatan Retribusi Daerah                     2.888.325.000,00     2.274.211.802,75    78,74
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
                                                 810.765.005,75       726.182.500,75     89,57
Daerah yg Dipisahkan
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah       1.998.058.506,00     4.893.064.684,57    244,89

PENDAPATAN TRANSFER                           261.514.370.262,15   261.681.362.676,25    94,76
Transfer   Pemerintah     Pusat    –   Dana
                                              236.379.796.777,00   237.794.617.054,25    100,60
Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak                          19.391.590.727,00    21.274.909.284,00    109,72
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                2.158.206.050,00     1.782.107.770,25     84,38
Dana Alokasi Umum                             188.025.000.000,00   188.025.000.000,00    100,00
Dana Alokasi Khusus                            26.805.000.000,00    26.712.600.000,00     99,66

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya            10.000.000.000.00    10.000.000.000,00    100,00
Dana Otonomi Khusus                                         0,00                  0,00        -
Dana Penyesuaian                               10.000.000.000,00    10.000.000.000,00    100,00


Transfer Pemerintah Provinsi                   15.134.573.485,15    13.886.745.622,00    91,76
Pendapatan Bagi Hasil Pajak                    15.119.699.148,00    13.871.745.622,00    91,75
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                      14.874.337,15        15.000.000,00    100,85


 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH                              0,00                  0,00        -
Pendapatan Hibah                                            0,00                  0,00        -
Pendapatan Dana Darurat                                     0,00                  0,00        -
Pendapatan Lainnya                                          0,00                  0,00        -

JUMLAH                                        274.316.518.773,90   274.964.637.057,32    100,24



BELANJA

Belanja Operasi                               186.948.664.742,16   164.019.631.340,00    87,74
Belanja Pegawai                               109.908.229.654,16   109.602.979.167,00    99,73
Belanja Barang                                 39.167.059.713,00    32.620.844.773,00    83,29
Bunga                                                       0,00                 0,00      -


                                                                                          8
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
                                                                    (Dalam Rupiah)

                     Uraian                 Anggaran              Realisasi            %
Subsidi                                                0,00                  0,00      -
Hibah                                        287.500.000,00        272.000.000,00    94,61
Bantuan Sosial                            26.551.200.000,00     12.628.904.000,00    47,57
Bantuan Keuangan                          11.034.675.375,00      8.894.903.400,00    80,61

Belanja Modal                            102.961.572.919,00     82.415.344.870,00     80,05
Belanja Tanah                             10.721.661.000,00      5.920.926.075,00     55,23
Belanja Peralatan dan Mesin               15.134.566.944,00     14.464.842.212,00     95,58
Belanja Gedung dan Bangunan               37.627.544.975,00     29.371.529.903,00    78,06
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan       39.081.016.000,00     32.457.671.280,00    83,06
Belanja Aset Tetap Lainnya                   396.784.000,00        166.625.000,00     42,00
Belanja Aset Lainnya                                   0,00         33.750.400,00    100,00

Belanja Tak Terduga                        2.500.000.000,00       226.500.000,00      9.06
Belanja Tak Terduga                        2.500.000.000,00       226.500.000,00      9,06
JUMLAH BELANJA                           292.410.237.661,16    246.661.476.210,00    84,36

TRANSFER
Transfer/Bagi Hasil Ke Desa                            0,00                   0,00        -
Bagi Hasil Pajak                                       0,00                   0,00        -
Bagi Hasil Retribusi                                   0,00                   0,00        -
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                          0,00                   0,00        -
JUMLAH TRANSFER                                        0,00                   0,00        -

SURPLUS/DEFISIT                          (18.093.718.887,26)    28.303.160.847,32         -

PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Penggunaan SILPA                          23.406.782.999,89     23.406.782.999,89    100,00
Penerimaan Piutang Daerah                  4.536.765.048,98      1.423.234.646,87     31,37
Jumlah                                    27.943.548.048,87     24.830.017.646,76     82,93

Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah           468.000.000,00        363.000.000,00     77,57
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri     1.196.205.769,00      1.196.205.769,00    100,00
Pembayaran Pinjaman Daerah
Jumlah                                     1.664.205.769,00      1.559.205.769,00    93,69
Pembiayaan Neto                           26.279.342.279,87     23.270.811.877,76    88,55
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)     8.185.623.392,61     51.573.972.725,08    630,05




                                                                                      9
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
C. LAPORAN ARUS KAS

                                   PEMERINTAH KOTA BATU
                                     LAPORAN ARUS KAS
          UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007


                                                           (Dalam Rupiah)

                               Uraian                           2007

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
   Arus Masuk Kas
     Pajak Daerah                                             5.389.815.393,00
     Retribusi Daerah                                         2.274.211.802,75
     Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan         726.182.500,75
     Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                4.893.064.684,57
     Dana Bagi Hasil Pajak                                   21.274.909.284,00
     Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)           1.782.107.770,25
     Dana Alokasi Umum                                      188.025.000.000,00
     Dana Alokasi Khusus                                     26.712.600.000,00
     Dana Otonomi Khusus                                                  0,00
     Dana Penyesuaian                                        10.000.000.000,00
     Pendapatan Bagi Hasil Pajak                             13.871.745.622,00
     Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                               15.000.000,00
     Pendapatan Dana Darurat                                              0,00
     Pendapatan Lainnya                                                   0,00
        Jumlah Arus Masuk Kas                               274.964.637.057,32


   Arus Keluar Kas
     Belanja Pegawai                                        109.602.979.167,00
     Belanja Barang dan Jasa                                 32.620.844.773,00
     Belanja Bunga                                                        0,00
     Belanja Subsidi                                                      0,00
     Belanja Hibah                                             272.000.000,00
     Belanja Bantuan Sosial                                  12.628.904.000,00
     Belanja Bantuan Keuangan                                 8.894.903.400,00
     Belanja Tak Terduga                                       226.500.000,00


         Jumlah Arus Keluar Kas                             164.246.131.340,00


     Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi                 110.718.505.717,32




                                                                                 10
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
                                                             (Dalam Rupiah)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN
   Arus Masuk Kas
      Pendapatan Penjualan Tanah                                           0,00
      Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin                        0,00
      Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan                        0,00
      Pendapatan Penjualan atas Jalan,Irigasi,dan Jaringan                 0,00
      Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya                         0,00
      Pendapatan dari Penjualan Aktiva Tetap                               0,00


         Jumlah Arus Masuk Kas                                             0,00


   Arus Keluar Kas
      Belanja Tanah                                            5.920.926.075,00
      Belanja Peralatan dan Mesin                             14.464.842.212,00
      Belanja Gedung dan Bangunan                             29.371.529.903,00
      Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan                    32.457.671.280,00
      Belanja Aset Tetap Lainnya                                 166.625.000,00
      Belanja Aset Lainnya                                        33.750.400,00


         Jumlah Arus Keluar Kas                               82.415.344.870,00


   Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi                  (82.415.344.870,00)


AKTIVITAS PEMBIAYAAN
   Arus Masuk Kas
      Pencairan Dana Cadangan                                              0,00
      Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yg dipisahkan                   0,00
      Penerimaan Pinjaman                                                  0,00
      Penerimaan Kembali Pinjaman                                          0,00
      Penerimaan Piutang                                       1.423.234.646,87


         Jumlah Arus Masuk Kas                                 1.423.234.646,87


   Arus Keluar Kas
      Pembentukan Dana Cadangan
      Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah             363.000.000.00
      Pembayaran Pokok Utang                                   1.196.205.769,00
      Pemberian Pinjaman


         Jumlah Arus Keluar Kas                                1.559.205.769,00




                                                                                   11
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
                                                 (Dalam Rupiah)
   Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan       (135.971.122,13)


ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN
   Arus Masuk Kas
      Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga          5.889.538.880,00
          Jumlah Arus Masuk Kas                    5.889.538.880,00


   Arus Keluar Kas
      Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga         5.889.538.880,00
          Jumlah Arus Keluar Kas                   5.889.538.880,00


   Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran                 0,00


KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS                   28.167.189.725,19
SALDO AWAL KAS                                    23.406.782.999,89
SALDO AKHIR KAS                                   51.573.972.725,08


Saldo Akhir kas terdiri dari:
      Saldo kas di BUD                            50.654.930.611,08
      Saldo Kas di Bendahara Penerimaan                        0,00
      Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran             919.042.114,00
Jumlah                                            51.573.972.725,08




                                                                      12
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


I.   PENDAHULUAN


     1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
        Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan
        mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu
        entitas pelaporan selama satu periode tertentu, biasanya satu tahun. Dalam
        lingkungan Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan terutama digunakan untuk
        menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, aliran kas, perbandingan
        realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan,
        menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, dan
        membantu menentukan derajat ketaatan entitas terhadap peraturan perundang-
        undangan.
        Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya
        yang telah dilakukan, serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan
        secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Pelaporan ini
        akan membantu peningkatan:
        a. Akuntabilitas
            Pertanggungjawaban     pengelolaan      sumber    daya     serta    pelaksanaan
            kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai
            tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
        b. Manajemen
            Membantu penyediaan informasi yang relevan dan mudah bagi para
            penggunanya untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas
            pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi
            perencanaan,    pengelolaan,    dan    pengendalian       atas     seluruh     aset,
            kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan
            masyarakat.
        c. Transparansi
            Memberikan     informasi   keuangan     yang    terbuka    dan     jujur     kepada
            masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
            untuk    mengetahui        secara     terbuka    dan       menyeluruh          atas
            pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang




                                                                                             13
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
           dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
           undangan yang berlaku.
       d. Keadilan antar generasi (Intergenerational Equity)
           Membantu para pengguna dalam mengetahui apakah penerimaan
           pemerintah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh
           pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang ikut
           menanggung beban pengeluaran tersebut.


      Tujuan penyusunan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi
      yang bermanfaat bagi para pengguna, dalam menilai akuntabilitas dan
      membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Dalam
      Pemerintah Daerah, laporan keuangan harus mampu:
      a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan
           cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
      b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya
           ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan
           peraturan perundang-undangan;
      c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
           digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah
           dicapai;
      d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai
           seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
      e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas
           pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka
           pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan
           pajak dan pinjaman;
      f.   Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas
           pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat
           kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.


      Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan
      informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas
      dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut dikemas dalam
      jenis-jenis laporan berikut.




                                                                               14
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      a. Laporan Realisasi Anggaran;
      b. Laporan Arus Kas;
      c. Neraca;
      d. Catatan Atas Laporan Keuangan.


      Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
      Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan
      perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:
      a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang
         mengatur keuangan negara;
      b. Undang-Undang di bidang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor
         17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1
         Tahun 2004 tentang Keuangan Perbendaharaan Negara, Undang-Undang
         Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
         Jawab Keuangan Negara;
      c. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
      d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
      e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah,
         khususnya yang mengatur keuangan daerah yaitu Undang-Undang Nomor
         32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
         dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
         Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
         tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
         Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor
         15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
         Keuangan Negara;
      f. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan
         keuangan pusat dan daerah : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
         tentang   Perimbangan    Keuangan   Antara   Pemerintah   Pusat   dan
         Pemerintahan Daerah;
      g. Ketentuan perundang-undangan tentang penyusunan dan pelaksanaan
         Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah;
      h. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan
         pusat dan daerah; dan




                                                                            15
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      i. Peraturan Daerah Kota Batu dan Peraturan Walikota Batu, khususnya yang
          mengatur tentang keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
          Daerah.


II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
   KINERJA APBD


  1. Ekonomi Makro
      Kinerja perekonomian Indonesia dalam Tahun 2007 diperkirakan akan semakin
      membaik dengan akselerasi pertumbuhan yang lebih tinggi dengan tetap
      terpeliharanya stabilitas ekonomi makro. Perbaikan kinerja ekonomi ini
      didukung oleh faktor-faktor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, meskipun
      perekonomian global diperkirakan tumbuh melambat dan harga komoditas
      dunia baik migas maupun nonmigas cenderung menurun, namun masih
      memberikan peluang yang kondusif bagi perkembangan ekspor nasional.
      Sementara dari sisi internal, perbaikan kinerja ekonomi Indonesia didukung
      oleh rendahnya suku bunga, stabilitas nilai tukar yang stabil, serta pulih dan
      menguatnya daya beli masyarakat. Kondisi ini juga didukung oleh terjaganya
      koordinasi bauran kebijakan (policy mix) yang ditempuh pemerintah di bidang
      fiskal, moneter, dan sektor riil.
      Pertumbuhan ekonomi Tahun 2007 diperkirakan mencapai 6,3 persen, lebih
      tinggi dari pertumbuhan ekonomi Tahun 2006 yang sebesar 5,48 persen.
      Akselerasi pertumbuhan ekonomi ini terjadi seiring dengan meningkatnya
      kegiatan konsumsi, investasi, dan ekspor. Sementara itu, kegiatan impor
      barang dan jasa diperkirakan akan mengalami peningkatan sejalan dengan
      peningkatan permintaan domestik.
      Dalam triwulan I 2007, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,97 persen yang
      didorong oleh pengeluaran konsumsi, investasi, ekspor, dan peningkatan
      pertumbuhan di hampir semua sektor ekonomi. Pengeluaran konsumsi pada
      triwulan I, tumbuh sebesar 4,48 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang
      sama tahun sebelumnya. Dalam Tahun 2007, konsumsi diperkirakan meningkat
      menjadi    5,6   persen,   terutama   ditopang   oleh   meningkatnya   konsumsi
      masyarakat dari 3,2 persen dalam Tahun 2006 menjadi sebesar 5,1 persen.
      Peningkatan konsumsi riil masyarakat ini terutama didorong oleh perbaikan




                                                                                    16
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      daya beli masyarakat, yang diantaranya berasal dari kenaikan gaji PNS dan
      Upah Minimum Provinsi (UMP), penurunan inflasi, dan suku bunga.
      Dalam triwulan I 2007, pertumbuhan tahunan investasi (PMTB) mencapai 7,5
      persen, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama Tahun 2006. Dengan
      pencapaian    tersebut,   pertumbuhan    investasi   Tahun   2007   diperkirakan
      mencapai sekitar 12,3 persen. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan
      investasi pemerintah dan swasta, sejalan dengan meningkatnya realisasi
      belanja modal pemerintah, dan semakin kuatnya ekspektasi terhadap prospek
      peningkatan perekonomian ke depan, serta cenderung menurunnya suku
      bunga perbankan. Dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp989,6
      triliun dalam Tahun 2007, proporsi investasi pemerintah diperkirakan hanya
      sekitar 9,2 persen, sedangkan sisanya bersumber dari kegiatan investasi
      swasta murni (36,8 persen), perbankan (12,9 persen), BUMN (10,4 persen),
      dan kegiatan investasi dalam rangka PPPs (7,4 persen), serta sumber investasi
      lainnya (23,4 persen).
      Pertumbuhan ekspor barang dan jasa pada triwulan I 2007, sebesar 8,95
      persen, dan diperkirakan dalam Tahun 2007 mencapai 9,9 persen, meskipun
      pertumbuhan volume perdagangan dunia diperkirakan menurun. Peningkatan
      ekspor dalam Tahun 2007 diperkirakan bersumber dari ekspor hasil pertanian,
      pertambangan dan industri manufaktur, seperti tekstil dan produk tekstil serta
      alat-alat listrik. Dalam pada itu, kegiatan impor barang dan jasa diperkirakan
      kembali meningkat sekitar 14,2 persen, sehubungan dengan meningkatnya
      kegiatan perekonomian dan relatif stabilnya nilai tukar rupiah.
      Seiring dengan ekspektasi semakin membaiknya permintaan domestik,
      peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam Tahun 2007 juga ditopang oleh
      kekuatan sisi penawaran yang bersumber dari hampir semua sektor produksi
      yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan Tahun 2006. Sektor yang diperkirakan
      meningkat cukup signifikan adalah sektor industri pengolahan serta sektor
      perdagangan, hotel dan restoran. Dalam triwulan I 2007 sektor industri
      pengolahan tumbuh sebesar 5,4 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi
      pada industri bukan migas, yaitu industri kertas dan barang cetakan.
      Pertumbuhan sektor pengolahan dalam Tahun 2007 diperkirakan tumbuh
      sebesar 7,2 persen sejalan dengan perkiraan semakin membaiknya permintaan
      domestik. Pertumbuhan yang tinggi diperkirakan terjadi pada sejumlah
      subsektor, diantaranya industri alat angkutan, industri makanan, minuman, dan


                                                                                   17
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      tembakau, industri kimia, serta industri logam dasar besi dan baja. Demikian
      pula dengan pertumbuhan subsektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT),
      diperkirakan semakin membaik seiring dengan adanya dukungan pemerintah
      melalui pemberian subsidi bunga kredit, dan diskon pembelian mesin baru
      dalam program restrukturisasi permesinan TPT. Kinerja sektor industri
      diharapkan akan semakin membaik dengan berbagai dukungan yang diberikan
      pemerintah, melalui penyempurnaan yang memberikan insentif/fasilitas pajak
      terhadap 15 kelompok industri dan daerah tertentu (Peraturan Pemerintah
      Nomor 1 Tahun 2007), serta pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai
      (PPN) atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang
      bersifat strategis (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007).
      Sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam triwulan I 2007 tumbuh sebesar
      8,51 persen, dan dalam Tahun 2007 diperkirakan tumbuh sebesar 7,0 persen,
      lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,1 persen, akibat adanya
      perbaikan permintaan dan turunnya suku bunga perbankan. Peningkatan
      pertumbuhan sektor ini juga didorong oleh perbaikan citra pariwisata Indonesia,
      yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target jumlah turis asing yang
      berkunjung ke Indonesia dalam Tahun 2007 sebanyak 6 juta orang, atau lebih
      tinggi sekitar 20 persen dari jumlah turis Tahun 2006.
      Dalam triwulan I 2007, sektor pertanian mengalami perlambatan sebesar
      negatif 0,5 persen disebabkan oleh pergeseran pola tanam dan panen raya ke
      bulan April–Mei 2007. Dalam Tahun 2007, sektor pertanian diperkirakan
      tumbuh sekitar 2,7 persen, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah untuk
      menambah target produksi padi sebesar 2 juta ton. Peningkatan produksi
      subsektor perkebunan, diantaranya diupayakan melalui pemberian subsidi
      bunga kredit sebesar Rp1 triliun kepada petani plasma, yang mengajukan kredit
      pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan kepada perbankan.
      Sementara itu, peningkatan produksi padi untuk memenuhi target yang
      ditetapkan, akan diupayakan pemerintah melalui perbaikan sarana produksi
      padi, seperti harga benih yang lebih murah, subsidi pupuk, subsidi bibit untuk
      8,2 juta hektar lahan, dan perbaikan saluran irigasi.
      Selanjutnya, dalam triwulan I 2007, sektor bangunan dan sektor keuangan
      masing-masing tumbuh sebesar 9,3 persen dan 7,1 persen. Sektor bangunan
      dalam Tahun 2007 diperkirakan tumbuh sebesar 9,4 persen, terutama dipicu
      oleh trend penurunan suku bunga dan peningkatan daya beli masyarakat, serta


                                                                                  18
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      membaiknya persepsi pasar terhadap prospek investasi properti komersial.
      Sektor keuangan dalam Tahun 2007 diperkirakan tumbuh sebesar 6,0 persen,
      lebih tinggi dari Tahun 2006 sebesar 5,6 persen. Hal ini, terutama didorong oleh
      meningkatnya kegiatan investasi finansial sejalan dengan membaiknya
      ekonomi domestik.
      Semakin kuatnya pertumbuhan sektor-sektor produksi, diperkirakan juga akan
      diimbangi   dengan    meningkatnya    kapasitas   produksi   secara   signifikan.
      Peningkatan kapasitas produksi yang terjadi pada sektor-sektor yang memiliki
      daya serap tenaga kerja lebih tinggi, seperti sektor pertanian, perdagangan,
      dan industri pengolahan, diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran
      dari dalam Tahun 2007. Pada bulan Agustus 2006, tingkat pengangguran
      sebanyak 10,93 juta orang (10,28 persen dari jumlah angkatan kerja) dan
      selanjutnya mengalami penurunan pada bulan Februari 2007 menjadi 10,55
      juta orang (9,75 persen dari jumlah angkatan kerja). Penurunan tingkat
      pengangguran yang ditopang oleh kuatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan
      dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan pada gilirannya mengurangi
      jumlah penduduk miskin.
      Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2007 sebanyak 37,17 juta orang
      (16,58 persen dari jumlah penduduk Indonesia), lebih rendah dibandingkan
      periode yang sama tahun sebelumnya, yang sebesar 39,30 juta orang (17,8
      persen dari jumlah penduduk Indonesia).
      Dalam pada itu, peningkatan kegiatan ekonomi Tahun 2007 diperkirakan tidak
      akan memberikan tekanan berlebihan terhadap harga-harga secara umum,
      yang tercermin pada rendahnya laju inflasi selama Januari-Juli 2007 yang
      mencapai 2,81 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi pada
      periode yang sama Tahun 2006 sebesar 3,33 persen. Pada bulan-bulan
      mendatang, tekanan inflasi diperkirakan sedikit meningkat terkait dengan
      meningkatnya permintaan kebutuhan pokok masyarakat sehubungan dengan
      adanya hari raya keagamaan (lebaran dan tahun baru).
      Sementara itu, peningkatan permintaan sejalan dengan perkiraan peningkatan
      pertumbuhan ekonomi, masih dapat diimbangi dengan perbaikan yang terjadi
      pada sisi penawaran, sehingga tidak banyak memberikan tekanan terhadap
      inflasi inti. Prakiraan inflasi IHK 2007 juga didukung oleh rendahnya tekanan
      kenaikan    harga    komponen   barang-barang     yang   harganya     ditetapkan
      pemerintah (administered prices), sehubungan dengan tidak adanya rencana


                                                                                    19
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      Pemerintah untuk menaikkan harga kelompok barang-barang strategis,
      khususnya BBM dan TDL. Tekanan inflasi kelompok volatile food juga
      diperkirakan relatif rendah, meskipun pada bulan-bulan pertama Tahun 2007
      harga sejumlah barang kebutuhan pokok, seperti beras dan gula pasir sedikit
      lebih tinggi.
      Tingginya harga beras ini terjadi karena terganggunya pasokan akibat banjir
      dan bencana alam di sejumlah daerah sentra produksi beras pada awal tahun.
      Untuk menurunkan harga beras, pemerintah telah melakukan berbagai upaya,
      antara lain dengan mendorong peningkatan produksi padi nasional serta
      menambah impor beras dalam rangka menjaga stok beras nasional dan
      mendukung terlaksananya operasi pasar dengan baik.
      Sementara itu, pengaruh eksternal terhadap inflasi seperti meningkatnya harga
      CPO dan minyak mentah dunia, diperkirakan akan mendorong inflasi pada
      beberapa bulan terakhir Tahun 2007. Dengan mempertimbangkan berbagai
      upaya pengendalian inflasi dan realisasi sampai bulan Oktober 2007, sampai
      akhir Tahun 2007 inflasi diperkirakan mencapai 6,5 persen.
      Rata-rata nilai tukar rupiah dalam Tahun 2007 diperkirakan mencapai
      Rp9.100,00 per US$. Relatif stabilnya nilai tukar rupiah terutama didukung oleh
      faktor-faktor fundamental ekonomi domestik, seperti meningkatnya pasokan
      valuta asing terkait dengan surplus neraca pembayaran, ditengah sentimen
      melemahnya US dolar pada tingkat global. Namun, ada beberapa faktor
      fundamental yang perlu diwaspadai yang diperkirakan akan memberikan
      tekanan terhadap nilai tukar rupiah, yaitu meningkatnya impor, khususnya
      barang modal dan meningkatnya pembayaran utang luar negeri sektor swasta.
      Dengan tetap terjaganya tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah, suku bunga SBI 3
      bulan diperkirakan mencapai 8,0 persen. Penurunan suku bunga ini sejalan
      dengan penurunan BI Rate dan relaksasi beberapa ketentuan perbankan yang
      dilakukan Bank Indonesia, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong
      fungsi intermediasi perbankan di dalam mendukung kebangkitan sektor riil.
      Sementara itu kerangka ekonomi daerah dan implikasinya sepanjang Tahun
      2007, khususnya Propinsi Jawa Timur telah mengalami inflasi 6,48%,
      sedangkan inflasi nasional 6,59%. Sementara pada 2005 inflasi Jatim 15,19%
      sedang nasional 17,11%, dan pada 2006 inflasi Jatim 6,76% sedang nasional
      6,60%. Dari 13 kota, Indek Harga Komoditi (IHK) yang diteliti, inflasi tertinggi
      pada Tahun 2007 terjadi di Trenggalek 7,56%, dan terendah di Tuban 5,74%.


                                                                                   20
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      Data Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur, dari inflasi Jatim
      sepanjang Tahun 2007 yang mencapai 6,48% tersebut, 12,32% disumbangkan
      dari kelompok produk bahan makanan. Sementara pendorong utama inflasi
      Jatim selama Tahun 2007, diakibatkan naiknya harga komoditi minyak goreng,
      bawang merah dan makanan pokok beras, sedangkan penghambat utamanya
      inflasi akibat turunnya harga produk bawang putih, cabe dan sayuran segar.
      Tingginya inflasi kelompok bahan makanan, selain disebabkan faktor musiman
      juga karena perilaku pasar yang beraksi negatif terhadap beberapa kebijakan
      pemerintah. Pada Tahun 2005 dan 2006, komoditi beras terus mengalami
      kenaikan harga yang cukup signifikan, namun pada Tahun 2007 setelah fungsi
      buffer (penyangga) beras dikembalikan ke Perum Bulog dan dibukanya kembali
      impor beras, harga beras mulai terkoreksi cukup tajam.
      Dari data bidang Produksi dan Distribusi BPS Jatim, inflasi Jatim pada
      Desember 2007 tercatat 0,98%, kondisi ini lebih rendah dari inflasi nasional
      1,10%. Dari 13 kota IHK di Jatim, semua kota telah mengalami inflasi dan
      tertinggi terjadi di Banyuwangi 1,59%, dan terendah di Malang 0,68%,
      sementara pada November 2007 inflasi Jatim sebesar 0,48% sedang nasional
      0,18%.
      Pendorong utama inflasi Jatim pada Desember 2007 akibat naiknya harga
      komoditi bawang merah 0,2685%, makanan pokok beras 0,2626%, dan minyak
      goreng 0,0473%, sedangkan penghambat utama terjadinya inflasi adalah akibat
      turunnya harga daging ayam ras, gula pasir dan udang basah.
      Inflasi Jatim merupakan hasil komposit IHK pada Desember yang terdorong
      positif 0,98% atau telah terjadi kenaikan indeks dari 149,99 pada November
      menjadi 151,47 pada Desember, kondisi ini lebih rendah dibandingkan dengan
      inflasi nasional 1,10%.
      Dibandingkan periode yang sama pada 2005 dan 2006, inflasi Jatim pada
      Desember 2007 tercatat lebih tinggi dari Tahun 2005 yakni -0,31%, namun
      lebih rendah daripada 2006 yakni 1,14%. Karena inflasi 2007 sangat
      dipengaruhi oleh faktor musiman komoditi bahan makanan seperti bawang
      merah, cabe, dan komoditi beras. Pada Desember 2005, produksi bahan
      makanan meningkat sangat tajam, sehingga berakibat turunnya harga dan
      berdampak terjadi deflasi. Namun pada 2006 dan 2007, pada bulan Desember
      selalu terjadi kelangkaan beberapa produk bahan makanan, sehingga
      berdampak terjadinya inflasi yang cukup tinggi.


                                                                                   21
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      Dari hasil pemantauan di 13 kota di Jatim, menunjukan terjadinya inflasi pada
      Desember disebabkan oleh naiknya seluruh harga dari kelompok pengeluaran,
      kelompok bahan makanan mengalami kenaikan 2,875%, makanan jadi,
      minuman, rokok, dan tembakau naik 0,3226%, kelompok perumahan, air, listrik
      bahan bakar naik 0,3729%, sandang naik 0,3702%, kesehatan naik 0,6720%,
      pendidikan, rekreasi, olahraga naik 0,0316%, serta kelompok transportasi,
      komunikasi jasa keuangan naik 0,2812%.
      Menurut data BPS, dari enam ibukota propinsi di pulau Jawa pada Desember
      2007, semua kota telah mengalami inflasi, inflasi tertinggi terjadi di Serang
      0,96% dan terendah terjadi di Jogjakarta 0,47%. Sampai dengan Desember
      2007, laju inflasi tertinggi terjadi di Jogjakarta 7,99% dan terendah di Bandung
      5,25% .
      Sementara lima kota di Indonesia dengan inflasi tertinggi terjadi di Banda Aceh
      11,00%, Ternate 10,43%, Jayapura 10,35%, Manado 10,13%, dan Samarinda
      9,18%. Sedangkan lima kota terendah inflasinya di Indonesia adalah Pangkal
      Pinang 2,64%, Surakarta 3,28%, Lhokseumawe 4,18%, Batam 4,84%, dan
      Bengkulu 5%.
      Sementara itu, sejak berdirinya Kota Batu, tingkat inflasi pada Tahun 2002
      berkisar pada satu digit, yaitu pada kisaran angka 8,76 persen, Tahun 2003
      berada pada angka 7,47 persen, dan pada Tahun 2004 inflasi berada pada
      angka 8,11 persen.
      Tingkat inflasi Kota Batu selama Tahun 2005 yang diukur dengan indeks
      implisit PDRB meningkat tajam menjadi 13,13 persen dibanding tingkat inflasi
      Kota Batu untuk pertama kalinya sejak Kota Batu berdiri berada pada level dua
      digit. Tingginya tingkat inflasi dalam Tahun 2005 ini tidak terlepas dari kebijakan
      pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM sepanjang tahun laporan
      sebanyak dua kali, yaitu pada bulan Maret dan bulan Oktober 2005.
      Di sektor lain, pertambangan dan penggalian, sektor pengangkutan dan
      komunikasi mencatat tingkat inflasi tertinggi, yaitu sebesar 16,51 persen dan
      16,47 persen. Tingginya tingkat inflasi sektor ini tidak terlepas dari kebijakan
      pemerintah pusat dalam menaikkan tarip dasar listrik pada Tahun 2004.
      Sementara tingginya inflasi sektor-sektor jasa tidak terlepas dari kebijakan
      pemerintah memberikan gaji ke-13 pada pegawai negeri sipil, baik pusat
      maupun daerah. Dan tingkat inflasi terendah tercatat pada sektor pertanian,
      yaitu sebesar 9,87 persen.


                                                                                      22
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      Berdasarkan kondisi tersebut, maka laju inflasi di Kota Batu pada Tahun 2007
      diproyeksikan tetap pada kisaran 7 persen.


  2. Kebijakan Keuangan
      a. Tujuan    kebijakan    pelaporan   keuangan     daerah    adalah   mengatur
         penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah;
      b. Pelaporan    keuangan     daerah   adalah     laporan    pertanggungjawaban
         pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis
         yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai
         dengan standar akuntansi keuangan pemerintah;
      c. Periode akuntansi adalah satu tahun anggaran;
      d. Periode berjalan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang
         sedang berlangsung.


      a. Kebijakan Umum
         1) Pelaporan     keuangan     harus   menyajikan        secara   wajar   dan
             mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber
             daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan
             terhadap peraturan perundang-undangan;
         2) Fungsi    pelaporan    keuangan    adalah    untuk    mengkomunikasikan
             informasi keuangan kepada para pemakai. Kebijakan pelaporan
             keuangan    ini   merupakan    pedoman     penyusunan    dan   penyajian
             pelaporan keuangan daerah untuk memenuhi fungsi tersebut;
         3) Pelaporan keuangan harus menyajikan perbandingan antara suatu
             periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya. Agar
             perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan suatu
             periode akuntansi harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi
             keuangan periode akuntansi sebelumnya. Apabila terjadi perubahan
             akuntansi harus diungkapkan dalam pelaporan keuangan;
         4) Pelaporan keuangan harus diterbitkan tepat waktu segera setelah
             periode akuntansi berakhir;
         5) Pelaporan keuangan harus menyajikan transaksi dan kejadian yang
             penting. Informasi pelaporan keuangan dapat diandalkan jika pemakai
             laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pembuatan




                                                                                   23
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
            keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan
            kondisi keuangan yang sesungguhnya;
         6) Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan
            keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan
            yang harus disajikan bersama-sama;
         7) Laporan   keuangan     terdiri    dari   laporan   perhitungan   anggaran
            pendapatan dan belanja daerah (APBD), nota perhitungan APBD,
            neraca, dan laporan aliran kas.
      b. Asumsi Dasar
         1) Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian, yaitu
            merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual;
         2) Transaksi dan kejadian dalam periode berjalan diakui atas dasar kas,
            yaitu saat penerimaan kas atau pengeluaran kas. Pada akhir periode
            dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam
            periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari
            transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisir.
      c. Entitas Pelaporan Keuangan
         1) Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas
            akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah;
         2) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat
            pertanggungjawaban     harus      bertanggungjawab     atas   pelaksanaan
            tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
         3) Entitas pelaporan keuangan daerah meliputi Pemerintah daerah secara
            keseluruhan.
      d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
         1) Tujuan Laporan Realisasi Anggaran adalah menyajikan informasi
            mengenai kemampuan merealisir pendapatan dari yang dianggarkan,
            melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang ditetapkan,
            dan    sumber-sumber       pembiayaan         yang    digunakan     untuk
            mengalokasikan surplus atau menutup defisit;
         2) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan perbandingan antara anggaran
            pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam suatu
            periode akuntansi;
         3) Laporan Realisasi Anggaran harus disertai catatan dan informasi
            tambahan mengenai hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan APBD,


                                                                                  24
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
            antara lain penyebab perbedaan yang signifikan antara anggaran
            dengan realisasinya, baik yang terkendali maupun di luar kendali pusat
            pertanggungjawaban.
      e. Nota Perhitungan APBD
         1) Tujuan nota perhitungan APBD adalah menyajikan informasi mengenai
            ringkasan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta kinerja
            keuangan daerah selama periode akuntansi pada tahun berkenaan;
         2) Kinerja keuangan daerah antara lain mencakup kinerja dalam rangka
            pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan selama periode akuntansi,
            kinerja pelayanan yang dicapai, dan bagian belanja yang digunakan
            untuk kegiatan administrasi umum, operasi dan pemeliharaan, serta
            investasi.
      f. Laporan Arus Kas
         1) Tujuan laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai
            kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk
            memenuhi kebutuhan daerah dalam satu periode akuntansi;
         2) Laporan      arus   kas   menggambarkan    saldo   awal,   penerimaan,
            pengeluaran dan saldo akhir kas daerah dalam satu periode akuntansi
            tahun berkenaan;
         3) Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan
            pengeluaran kas yang berkaitan dengan aktivitas operasi, investasi, dan
            pembiayaan;
         4) Laporan aliran kas disajikan dengan metode langsung/tidak langsung.
      g. Neraca
         1) Tujuan neraca adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan
            daerah;
         2) Posisi keuangan daerah adalah keadaan aset, hutang, dan ekuitas dana
            yang dimiliki pemerintah daerah pada akhir periode akuntansi.


   3. Pencapaian Target Kinerja APBD
      Berdasarkan kemajuan yang dicapai pada tahun sebelumnya dan tantangan
      yang dihadapi di Tahun 2007, serta mengingat berlangsungnya pemilihan
      kepala daerah secara langsung, merupakan isu krusial yang dihadapi Kota
      Batu Tahun 2007, dan merupakan critical success factor keberhasilan dan
      kesinambungan pembangunan daerah. Maka tema pembangunan Kota Batu


                                                                                  25
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      Tahun 2007 adalah “Sukses Pilkada langsung Tahun 2007 sebagai wujud
      pelaksanaan otonomi daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
      masyarakat”.
      Dalam pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja
      Pemerintah Kota Batu, terdapat tiga         prinsip   yang   menjadi landasan
      operasionalnya, yaitu :
      a. Pengutamaan partisipasi masyarakat;
      b. Pengutamaan pembangunan berkelanjutan;
      c. Pengutamaan tata pengelolaan yang baik (good governance).
      Untuk pelaksanaan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan,
      kemajuan yang dicapai pada tahun sebelumnya serta berbagai masalah dan
      tantangan pokok yang harus dihadapi pada Tahun 2007, maka prioritas
      pembangunan daerah Kota Batu, adalah sebagai berikut.
      a. Mengurangi tingkat kemiskinan;
      b. Mengoptimalkan pelayanan publik;
      c. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang wilayah;
      d. Mengembangkan ekonomi lokal;
      e. Menyukseskan PILKADA;
      f. Menuju tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance);
      g. Membangun kerja sama antar daerah.
      Selanjutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan
      Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2007 sebagai indikator pencapaian
      kinerja keuangan, antara lain tercermin dalam:
       a. Neraca;
       b. Laporan Realisasi Anggaran;
       c. Laporan Arus Kas;
       d. Catatan Atas Laporan Keuangan.


III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN


   Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dan hambatan serta kendala yang ada dalam
   pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
   Daerah, dapat digambarkan sebagai berikut.




                                                                                26
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
   1. Realisasi Pendapatan
   Pencapaian target kinerja keuangan untuk pendapatan dapat digambarkan sebagai
   berikut.


                  Perkembangan Realisasi Pendapatan APBD Kota Batu
                  Tahun        Pendapatan APBD (Rp)            (%)
                   2002               47.496.187.771,27         -
                   2003              123.318.923.753,73      159,64
                   2004              147.320.299.926,96       19,46
                   2005              169.242.348.169,78       14,88
                   2006              224.297.654.461,30       32,53
                   2007              274.964.637.057,32       22,59


                          Perkembangan Realisasi PAD Kota Batu
                 Tahun      Pendapatan Asli Daerah (Rp)      (%)
                  2002                 4.958.041.591,00        -
                  2003                 7.194.248.522,75     45,10
                  2004                 7.072.392.674,96     (1,69)
                  2005                 8.415.307.033,78     18,99
                  2006                11.065.945.714,30     31,50
                  2007                13.283.274.381,07     20,04

              Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Batu
                   Tahun       Dana Alokasi Umum (Rp)          (%)
                    2002               28.810.000.000,00         -
                    2003               87.420.000.000,00     203,44
                    2004               99.340.000.000,00      13,64
                    2005              104.489.000.000,00       5,18
                    2006              159.797.000.000,00      52,93
                    2007              188.025.000.000,00      17,66



              Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Batu
                   Tahun       Dana Alokasi Khusus (Rp)        (%)
                    2002                                -       -
                    2003                 3.515.000.000,00       -
                    2004                12.880.000.000,00    266,43
                    2005                10.650.000.000,00    (17,31)
                    2006                17.910.000.000,00     68,17
                    2007                26.712.600.000,00     49,15




                                                                             27
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
              Perkembangan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
                                Bagi Hasil Pajak/Bukan
                  Tahun                                           (%)
                                      Pajak (Rp)
                   2002                  7.309.235.393,00           -
                   2003                 13.181.514.218,00        80,34
                   2004                 15.999.464.673,00        21,38
                   2005                 16.387.367.844,00         2,42
                   2006                 19.455.915.057,00        18,73
                   2007                 23.057.017.054,25        18,51

                     Perkembangan Realisasi Pendapatan Lainnya
                Tahun        Pendapatan Lainnya (Rp)            (%)
                 2002                                   -        -
                 2003                    7.574.271.073,00        -
                 2004                    9.456.811.579,00      24,85
                 2005                   11.946.673.292,00      26,33
                 2006                   16.068.793.690,00      34,50
                 2007                                0,00     (100,00)

       Secara rinci untuk Tahun Anggaran 2007, realisasi pendapatan daerah Kota
       Batu, adalah sebagai berikut.


                                                                     REALISASI
                               URAIAN                               ANGGARAN
                                                                        (Rp)
                      PENDAPATAN ASLI DAERAH                       13.283.274.381,07
       Pajak Daerah                                                 5.389.815.393,00
       Retribusi Daerah                                             2.274.211.802,75
       Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan              726.182.500,75
       Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                    4.893.064.684,57
                       PENDAPATAN TRANSFER                        247.794.617.054,25
       Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan                 237.794.617.054,25
       Dana Bagi Hasil Pajak                                       21.274.909.284,00
       Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)               1.782.107.770,25
       Dana Alokasi Umum                                        188.025.000.000,00
       Dana Alokasi Khusus                                         26.712.600.000,00
       Transfer Pemerintah Pusat Lainnya                           10.000.000.000,00
       Dana Otonomi Khusus                                                      0,00
       Dana Penyesuaian                                            10.000.000.000,00
       Transfer Pemerintah Provinsi                                13.886.745.622,00
       Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                 13.871.745.622,00
       Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                                   15.000.000,00
                  LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH                                 0,00
                                 JUMLAH                           274.964.637.057,32


   2. Realisasi Belanja
       Pencapaian target kinerja keuangan dari tahun ke tahun pada realisasi belanja
       daerah, digambarkan pada tabel berikut.


                                                                                 28
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
                         Perkembangan Belanja APBD Kota Batu
                  Tahun                 Belanja (Rp)                     (%)
                   2002                    45.860.317.831,29               -
                   2003                  121.577.369.540,90           165,10
                   2004                  158.140.690.046,30            30,07
                   2005                  161.277.810.893,30             1,98
                   2006                  199.815.926.000,38            23,90
                   2007                  246.661.476.210,00            23,45

      Realisasi belanja Tahun Anggaran 2007, lebih lanjut dijabarkan dalam jenis
      belanja sebagai berikut.
                                                                  REALISASI ANGGARAN
                                 URAIAN                                   2007
                                                                           (Rp)
           BELANJA OPERASI                                            164.019.631.340,00
           Belanja Pegawai                                            109.602.979.167,00
           Belanja Barang                                               32.620.844.773,00
           Belanja Bunga                                                             0,00
           Belanja Subsidi                                                           0,00
           Belanja Hibah                                                   272.000.000,00
           Belanja Bantuan Sosial                                       12.628.904.000,00
          Belanja Bantuan Keuangan Kpd
          Propinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa                      8.894.903.400,00

           BELANJA MODAL                                                82.415.344.870,00
           Belanja Tanah                                                 5.920.926.075,00
           Belanja Peralatan dan Mesin                                  14.464.842.212,00
           Belanja Gedung dan Bangunan                                  29.371.529.903,00
           Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan                          32.457.671.280,00
           Belanja Aset Tetap Lainnya                                      166.625.000,00
           Belanja Aset Lainnya                                             33.750.400,00
           BELANJA TIDAK TERDUGA                                           226.500.000,00
           Belanja Tidak Terduga                                           226.500.000,00

                                                 Jumlah Belanja        246.661.476.210,00




   3. Realisasi Pembiayaan
      Pencapaian target kinerja keuangan pada realisasi penerimaan pembiayaan
      daerah.




                                                                                   29
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
                   Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah
                             Penerimaan Pembiayaan
                 Tahun                                       (%)
                                      (Rp)
                 2004                17.476.054.883,73         -
                 2005                24.350.664.764,39       39,34
                 2006                16.912.054.538,97      -30,55
                 2007                24.830.017.646,76       46,82

      Pencapaian target kinerja keuangan pada realisasi pengeluaran pembiayaan
      daerah dan SILPA.


                  Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
                            Pengeluaran Pembiayaan
                 Tahun                                       (%)
                                       (Rp)
                 2004                  6.655.664.764,49        -
                 2005                 16.302.000.000,00     144,93
                 2006                 17.987.000.000,00     10,34
                 2007                  1.559.205.769,00     -91,33


                  Perkembangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
                                      SILPA
                 Tahun                                       (%)
                                       (Rp)
                 2004                  6.655.664.764,39        -
                 2005                 16.013.202.040,97     140,60
                 2006                 23.406.782.999,89     46,17
                 2007                 51.573.972.725,08     120,34




IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI


   1. PENDAHULUAN
     Tujuan
      Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian
      laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka
      meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar
      periode.



                                                                           30
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      Ruang Lingkup
      Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh
      pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan
      pemerintah daerah yang meliputi :
      a. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
      b. Entitas pelaporan keuangan;
      c. Dasar hukum pelaporan keuangan;
      d. Asumsi dasar;
      e. Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
      f. Kendala informasi yang relevan dan andal;
      g. Prinsip akuntansi dan laporan keuangan;
      h. Jenis laporan keuangan;
      i.   Definisi unsur laporan keuangan;
      j.   Pengakuan unsur laporan keuangan;
      k. Pengukuran unsur laporan keuangan, dan;
      l.   Pengungkapan laporan keuangan.


   2. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN


      Peranan Pelaporan Keuangan
      Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi
      yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan
      oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan
      pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi
      pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai
      kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan
      membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
      Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya
      yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan
      secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk
      kepentingan:
      a. Akuntabilitas
           Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
           kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai
           tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.


                                                                             31
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      b. Manajemen
         Membantu     para   pengguna    laporan    keuangan       untuk   mengevaluasi
         pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan,
         sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian
         atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk
         kepentingan masyarakat.
      c. Transparansi
         Memberikan     informasi   keuangan     yang    terbuka    dan    jujur   kepada
         masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
         untuk      mengetahui      secara     terbuka    dan       menyeluruh       atas
         pertanggungjawaban pemerintah daerah, dalam pengelolaan sumber daya
         yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
         undangan.
      d. Keseimbangan antar generasi (intergenerational Equity)
         Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan
         pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh
         pengeluaran yang dialokasikan, dan apakah generasi yang akan datang
         diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.


      Tujuan Pelaporan Keuangan
      Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat
      bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat
      keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan:
      a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan
         cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
      b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya
         ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan
         peraturan perundang-undangan;
      c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
         digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah
         dicapai;
      d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai
         seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
      e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah
         daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka


                                                                                      32
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
             pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan
             pajak dan pinjaman;
      f.     Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah
             daerah, apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan, sebagai akibat
             kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.


           Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah
           menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset,
           kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.


   3. JENIS PELAPORAN KEUANGAN
      Laporan keuangan pemerintah daerah yang pokok terdiri dari :
      a. Laporan Realisasi Anggaran;
      b. Neraca;
      c. Laporan Arus Kas;
      d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
      Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang
      menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi
      yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan
      antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
      Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi
      keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana
      pada tanggal tertentu.
      Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai
      sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta
      saldo kas pada tanggal pelaporan.
      Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau
      daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi
      anggaran, neraca, dan laporan arus kas.
      Selain      laporan   keuangan   yang   pokok   tersebut,   pemerintah   daerah
      diperkenankan menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari : Laporan
      Kinerja Keuangan Daerah, dan Laporan Perubahan Ekuitas Dana.




                                                                                  33
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
   4. ENTITAS PELAPORAN
      Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau
      lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
      wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah
      daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi
      lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi
      dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.


   5. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN
      Pelaporan    keuangan    pemerintah     daerah   diselenggarakan   berdasarkan
      peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:
      a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang
           mengatur keuangan negara;
      b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
      c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
      d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
           dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
      e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
      f.   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
           antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
      g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
           Pemerintahan;
      h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
           Keuangan Daerah;
      i.   Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
           dan;
      j.   Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
           Keuangan Daerah.


   6. ASUMSI DASAR
      Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan
      yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan
      akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
      a. Asumsi kemandirian entitas;
      b. Asumsi kesinambungan entitas, dan;


                                                                                 34
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).


      Kemandirian Entitas
      Asumsi kemandirian entitas yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai
      entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dianggap sebagai unit yang mandiri
      dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan, sehingga tidak
      terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah
      satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk
      menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.
      Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar
      neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan
      atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi
      akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan
      kegiatan yang telah ditetapkan.


      Kesinambungan Entitas
      Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa
      pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk
      melakukan likuidasi.


      Keterukuran dalam Satuan Uang
      Laporan keuangan pemerintah daerah harus menjadikan setiap kegiatan yang
      diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar
      memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.


   7. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN
      Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang
      perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
      tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang
      diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas
      yang dikehendaki:
      a. Relevan;
      b. Andal;
      c. Dapat dibandingkan, dan;
      d. Dapat dipahami.


                                                                                 35
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      Relevan
      Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi
      yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan
      dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau
      masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna
      laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang
      relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
      Informasi yang relevan harus:
      a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa laporan
         keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan
         pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di
         masa lalu;
      b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa laporan
         keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna
         laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil
         masa lalu dan kejadian masa kini;
      c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus
         disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk
         pembuatan keputusan pengguna laporan; dan
      d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah
         harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua
         informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan
         pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi
         utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan
         jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.


      Andal
      Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari
      pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap
      kenyataan secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang
      relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka
      penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi
      yang handal harus memenuhi karakteristik:
       a.Penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus
          memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta


                                                                                36
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
          peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat
          diharapkan untuk disajikan;
       b.Dapat diverifikasi, (verifiability) artinya bahwa laporan keuangan pemerintah
          daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian
          dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap
          menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh;
       c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus
          memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan
          tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk
          menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal
          tersebut akan merugikan pihak yang lain.


       Dapat Dibandingkan
       Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan
       lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode
       sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya.
       Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan
       secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan
       akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal
       dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan
       kebijakan   akuntansi   yang     sama.   Apabila   pemerintah   daerah    akan
       menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan
       akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus
       diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.


       Dapat Dipahami
       Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh
       pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan
       dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna
       laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan
       lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna
       laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.




                                                                                   37
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
   8. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
      Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan
      yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan
      keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh
      pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut
      ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan
      keuangan pemerintah daerah:
      a. Basis akuntansi;
      b. Prinsip nilai perolehan;
      c. Prinsip realisasi;
      d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
      e. Prinsip periodisitas;
      f.   Prinsip konsistensi;
      g. Prinsip pengungkapan lengkap, dan;
      h. Prinsip penyajian wajar.


      Basis Akuntansi
      Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah,
      adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan
      dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Basis akrual untuk pengakuan aset,
      kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.
      Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan
      penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta
      belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas
      daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan
      menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun
      anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi
      penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan
      pembiayaan.
      Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana
      diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau
      kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan
      pada saat kas diterima atau dibayarkan oleh kas daerah.




                                                                                  38
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      Pemerintah daerah dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan,
      belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas
      dana dalam periode tahun anggaran berjalan.


      Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle)
      Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari
      imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
      Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban
      di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
      Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain,
      karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.


      Prinsip Realisasi (Realization Principle)
      Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD
      selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja
      daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.
      Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle)
      tidak   ditekankan    dalam     akuntansi      pemerintah   daerah,    sebagaimana
      dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.


      Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Over Form
      Principle)
      Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi
      serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa
      lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas
      ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi
      transaksi    atau   peristiwa   lain   tidak   konsisten/berbeda      dengan   aspek
      formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam
      Catatan atas Laporan Keuangan.


      Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle)
      Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi
      menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat
      diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.




                                                                                       39
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.
      Namun periode semesteran juga diperkenankan.


      Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)
      Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa
      dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal).
      Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode
      akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
      Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode
      yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode
      yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini
      harus diungkapkan dalam laporan keuangan.


      Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)
      Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap
      informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan
      oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face)
      laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.


      Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle)
      Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar
      Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas
      Laporan Keuangan.
      Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah
      daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan
      tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat
      serta   tingkatnya   dengan   menggunakan      pertimbangan    sehat   dalam
      penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat
      mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam
      kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu
      tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun
      demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya
      pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau
      pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan




                                                                                 40
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah
      tidak netral dan tidak andal.


   9. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL
      Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak
      memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi
      akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah
      sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga
      hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang
      relevan dan andal, yaitu:
      a. Materialitas;
      b. Pertimbangan biaya dan manfaat, dan;
      c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.


      Materialitas
      Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala
      informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria
      materialitas.      Informasi   dipandang   material   apabila   kelalaian   untuk
      mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
      mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi
      dalam laporan keuangan pemerintah daerah.


      Pertimbangan Biaya dan Manfaat
      Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan
      pemerintah daerah, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk
      penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah
      daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil
      dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya
      dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya
      dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati
      manfaat.


      Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif
      Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu
      keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan


                                                                                    41
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar
      karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara
      relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua
      karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.


   10. DEFINISI UNSUR LAPORAN KEUANGAN
      Laporan Realisasi Anggaran
      Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan,
      belanja dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.
      a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah
         ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
         menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
         pemerintah daerah;
      b. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas
         dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan
         diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
      c. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
         pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
         bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
         penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup
         defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.


      Neraca
      Unsur yang mencakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas
      dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.
      a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh
         pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
         manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat
         diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat
         diukur dalam satuan uang;
      b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
         penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
         pemerintah daerah;
      c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
         selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.


                                                                                   42
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      Laporan Arus Kas
      Unsur yang dicakup oleh laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan
      pengeluaran kas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.
      a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas daerah;
      b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah.


      Catatan Atas laporan Keuangan
      Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.
      a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan
          dan pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang
          dihadapi dalam pencapaian target;
      b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
      c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
          kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
          transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
      d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk menyajikan yang
          wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.


   11. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
      Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
      pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga
      akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana,
      pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada
      laporan   keuangan     pemerintah       daerah.   Pengakuan   diwujudkan   dalam
      pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh
      oleh kejadian atau peristiwa terkait.
      Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk
      diakui yaitu:
      a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan
          kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke
          dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
      b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat
          diukur atau dapat diestimasi dengan andal.




                                                                                   43
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria
      pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.


      Probabilitas Manfaat Ekonomi
      Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam
      pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang
      berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau
      ke pemerintah daerah. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian
      lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang
      melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas bukti yang
      dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.


      Keandalan Pengukuran
      Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa
      atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya
      pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran
      berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka
      pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan
      keuangan.
      Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria
      pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau
      keadaan lain di masa mendatang.


      Pengakuan Aset
      Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas
      oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
      dengan andal.
      Aset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannnya dan/ atau
      pada saat penguasaannya berpindah. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh
      pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak,
      retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah dan setoran lain-lain,
      serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan
      setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak
      pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh
      pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan


                                                                                44
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang
      diterima sampai penyetorannya ke kas daerah. Aset tidak diakui jika
      pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin
      diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.


      Pengakuan Kewajiban
      Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya
      yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk
      menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban
      tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
      Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban
      timbul.


      Pengakuan Pendapatan
      Pendapatan menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan
      pada saat kas diterima. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui
      berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan
      akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.


      Pengakuan Belanja
      Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada
      saat kas dikeluarkan dari kas daerah dan telah dipertanggungjawabkan/di-SPJ-
      kan. Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja
      yang telah menjadi kewajiban, yang sampai dengan akhir periode akuntansi
      bersangkutan belum ada realisasi pengengeluaran kas.


   12. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
      Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
      memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
      Pengukuran    pos-pos    dalam    laporan    keuangan      pemerintah   daerah
      menggunakan nilai perolehan historis.
      Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan
      yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.




                                                                                 45
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari
      kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan
      dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
      Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
      Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih
      dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.


   13. PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
      Suatu entitas pelaporan harus mengungkapkan hal-hal yang belum pernah
      diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, seperti:
      a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas
          beroperasi;
      b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, dan;
      c. Ketentuan      perundang-undangan      yang   menjadi    landasan     kegiatan
          operasionalnya.


   14. KOREKSI AKUNTANSI PERIODE SEBELUMNYA
      Koreksi periode akuntansi sebelumnya terdiri dari koreksi kesalahan yang
      terjadi   pada    periode   akuntansi   sebelumnya   yang   signifikan   sehingga
      mempengaruhi penyajian laporan keuangan dan koreksi kesalahan dalam
      pelaporan keuangan yang disebabkan oleh kesalahan matematis, kesalahan
      penerapan standar akuntansi, dan kesalahan penggunaan fakta-fakta yang
      ada.
      Termasuk dalam koreksi akuntansi periode sebelumnya adalah perubahan
      akuntansi yang terjadi pada periode sebelumnya yang secara signifikan
      sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan, yang
      disebabkan:
      a. Adanya perubahan standar akuntansi, yaitu perubahan penerapan standar
          akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian
          pelaporan keuangan;
      b. Adanya perubahan estimasi akuntansi yang merupakan perubahan
          penerapan estimasi akuntansi sebagai akibat dari perubahan situasi
          ekonomi, peraturan, dan lain-lain yang mempengaruhi kewajaran penyajian
          pelaporan keuangan;




                                                                                    46
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      c. Adanya perubahan entitas akuntansi, yaitu perubahan unit organisasi yang
         disebabkan adanya restrukturisasi atau reorganisasi yang mempengaruhi
         kewajaran pelaporan keuangan.
      Kesalahan   periode   sebelumnya    harus   dianalisis   untuk   menentukan
      pengaruhnya terhadap neraca awal periode akuntansi, pengaruh kesalahan
      tersebut harus dikoreksi sebagai penyesuaian saldo awal ekuitas dana umum.




                                                                               47
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN


1. NERACA


                                            31 Desember 2007     31 Desember 2006
                                                  (Rp)                 (Rp)

   a) Aset Lancar                           59.790.018.131,70    25.885.606.684,95
      1) Kas
                                            31 Desember 2007     31 Desember 2006
                                                  (Rp)                 (Rp)

            Kas                             51.573.972.725,08    23.406.782.999,89

      Saldo kas per 31 Desember 2007 tersebut, terdiri dari:
        a) Kas di Kas Daerah                                           50.654.930.611,08
        b) Kas di Bendahara Penerimaan                                                 0,00
        c) Kas di Bendahara Pengeluaran                                    919.042.114,00
                                  Jumlah                               51.573.972.725,08


    Dengan penjelasan sebagai berikut.
    a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp50.654.930.611,08 terdiri dari:
       - R/C Bank per tgl 31 Desember 2007 sebesar Rp38.397.602.650,18;
       - Kekurangan kas sebesar Rp12.009.990.716,00;
       - Selisih yang tidak bisa dijelaskan sebesar Rp247.337.244,90.
      Saldo sesuai rekening koran bank per 31 Desember 2007 sebesar
      Rp38.397.602.650,18 tersebut, dengan rincian sebagai berikut.


                                                    NOMOR
       NO.           NAMA REKENING                                   SALDO (Rp)
                                                  REKENING
       1.     DAK Bidang Prasarana                0401002472             287.028.376,09
       2.     DAK Bidang Kesehatan                0401002464             162.240.128,61
       3.     DAK Bidang Lingkungan Hidup         0401002456              20.074.797,76
       4.     DAK Bidang Pertanian                0401002413             246.333.579,04
              DAK     Bidang     Kelautan   &
       5.                                         0401002430             242.316.409,48
              Perikanan
       6.     DAK Bidang Infrastruktur            0401002421             542.940.692,17
       7.     DAK Bidang Pendidikan               0401002448                       0,00
       8.     Bend. 17 Kasda                      0401002294            6.260.081.483,16
       9.     PAD                                 0401001727          23.207.308.820,32



                                                                                     48
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
       10.   DAU                                    0401002944    7.113.286.363,55
       11.   Dana        Otonomi        Khusus      0401002944     315.992.000,00
             Penyeimbang



      c) Kas di Bendahara Pengeluaran, terdiri dari:
                                                                   Jumlah
       No.                       Nama Instansi / SKPD               (Rp.)
       1     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                            3.927.701,00
       2     Dinas Kesehatan                                            3.589.188,00
       3     Dinas Pendapatan Daerah                                         59.220,00
       4     Dinas Permukiman dan Bina Marga                                 61.100,00
       5     Badan Perencanaan Daerah                                 144.500.330,00
       6     Dinas Kebersihan dan Pertamanan                                  4.000,00
       7     Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup                           562.700,00
       8     Dinas Pertanahan                                         224.416.336,00
       9     Dinas Catatan Sipil dan Tenaga Verja                      12.768.200,00
       10    Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial              210.000,00
       11    Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat          5.100.000,00
       12    Kantor Satuan Polisi Pamong Praja                         38.302.143,00
       13    Sekretariat Daerah                                       399.403.514,00
       14    Kecamatan Batu                                             1.611.669,00
       15    Badan Pengawasan                                          30.066.204,00
       16    Kecamatan Bumiaji                                          1.250.000,00
       17    Kantor Pemberdayaan Masyarakat                            12.955.898,00
       18    Dinas Infokom :
               * Tahun Anggaran 2006                                    2.028.800,00
               * Tahun Anggaran 2007                                        600.000,00
       19    Dinas Pertanian :
               * Tahun Lalu                                                 524.939,00
               * Tahun Anggaran 2007                                    1.858.000,00
       20    Dinas Sumber Daya Air dan Energi                          32.553.405,00
       21    Dinas Pariwisata                                               541.377,00
       22    Dinas Perindustrian dan Perdagangan                        2.147.390,00

                                                         JUMLAH       919.042.114,00




                                                                                49
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
   2) Piutang

                                              31 Desember 2007                  31 Desember 2006
                                                    (Rp)                              (Rp)

         Piutang                               4.923.434.116,27                   1.293.836.573,00


       Jumlah piutang per 31 Desember 2007 tersebut, terinci sebagai berikut.


        a)     Piutang Pajak                                                 Rp         1.073.768.320,00
        b)     Piutang Retribusi                                             Rp            26.052.862,00
        c)     Piutang Dana Bagi Hasil                                       Rp         3.823.612.934,27
                                  Jumlah                                     Rp         4.923.434.116,27


   3) Piutang lain-lain

                                              31 Desember 2007                  31 Desember 2006
                                                    (Rp)                              (Rp)

         Piutang lain-lain                     3.292.611.290,35                       203.824.636,06


       Saldo piutang lain-lain sebesar Rp3.292.611.290,35 tersebut, adalah saldo
       piutang lain-lain per 31 Desember 2007. Rinciannya adalah sebagai berikut.

         No.                                   URAIAN                                         JUMLAH

         1.     Piutang ganti rugi atas kekayaan daerah a.n. Suwignjo                        32.200.000,00

         2.     Piutang Dividen kepada bank Jatim                                               546.078,02

         3.     Piutang (biaya dibayar dimuka) gedung kantor                                187.113.754,00

         4.     Catatan BPK pada saat pemeriksaan LKPD Tahun 2006

                a. Pemberian bantuan keuangan kepada parpol                                 129.000.000,00

                b. Rehabilitasi dan perluasan puskesmas beji dan polindes sidomulyo          22.210.657,28

                c. pemenang lelang dan pembangunan kantor infokompus tahap I                 18.921.301,95

                d. Perhitungan RAB Pembangunan Gedung DPRD                                  481.696.174,82

                e. Bantuan penunjang operasional DPRD                                      2.044.324.000,00

                f. Bantuan Penunjang Operasional DPRD dan Insentif PBB                       60.000.000,00

                g. Honorarium dan bantuan transport untuk program sibernas                     2.500.000,00

                h. Honor pengelola program holtikultura I melebihi standar walikota            4.185.000,00




                                                                                                   50
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
        5..   Piutang kepada CV. A (Dinas Permukiman)                 151.800.000,00

        6.    Piutang kepada PDAM (laba PDAM)                          40.074.148,00

        7.    Piutang kepada Dinas Perhubungan                        106.015.573,89

        8.    Piutang bunga kepada Bendahara Pengeluaran SKPD          12.024.602,39

                                           Jumlah                    3.292.611.290,35




      Rincian piutang bunga/jasa kepada Bendahara Pengeluaran SKPD (point 8),
      rinciannya adalah sebagai berikut.

        No                             SKPD                          Bunga Bank
        1     Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                   Rp       380.305,00
        2     Dinas Kesehatan                                   Rp       153.433,55
        3     Dinas Permukiman dan Bina Marga                   Rp        96.498,41
        4     Dinas Pendapatan                                  Rp       415.126,18
        5     Dinas Kebersihan dan Pertamanan                   Rp       530.492,47
        6     Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup              Rp        89.538,43
        7     Dinas Pertanahan                                  Rp       230.187,05
        8     Dinas Capil dan Naker                             Rp       201.375,00
        9     Dinas Infokom dan Perpustakaan                    Rp       230.820,67
        10    Dinas Pertanian                                   Rp       265.467,00
        11    Dinas Sumber Daya Air                             Rp       376.277,00
        12    Dinas Pariwisata                                  Rp       110.914,00
        13    Dinas Perindustrian dan Perdagangan               Rp       195.085,00
        14    Badan KB&Kesos                                    Rp       183.588,35
        15    Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas                  Rp       157.175,91
        16    Badan Pengawas Daerah                             Rp       270.045,95
        17    Bapeko                                            Rp        73.504,42
        18    Sekretariat Daerah                                Rp     1.948.143,31
        19    Bagian Kesejahteraan                              Rp       127.612,28
        20    Sekretariat Dewan                                 Rp       198.481,02
        21    Kecamatan Batu                                    Rp       293.821,88
        22    Kecamatan Junrejo                                 Rp       216.507,66
        23    Kantor Satpol PP                                  Rp       511.894,24
        24    Kantor Koperasi dan UKM                           Rp        53.420,54
        25    Kantor Perhubungan -Tabungan                      Rp       243.474,55
                                      - Giro                    Rp     4.409.786,24



                                                                             51
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
        26     Kantor Pemberdayaan Masyarakat                     Rp           61.626,28
               Jumlah                                                       12.024.602,39



      Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran
      2007 diketahui bahwa:

       a. Terdapat uang yang masih berada pada PT. AKL (rekanan untuk proyek
             pembangunan masjid An-Nur) sebesar Rp65.670.200,00 yang harus
             ditarik dan disetorkan ke kas daerah. Rekanan juga dikenakan bunga
             sebesar Rp72.250.000,00;

       b. Terdapat kerugian daerah sebesar Rp950.000.000,00 pada Bagian Kesra
             karena adanya pencairan dana, namun dananya digunakan oleh Kasda
             periode sebelum Oktober 2007;

       c. Terdapat kerugian daerah sebesar Rp600.000.000,00 pada Dinas
             Pendidikan dan Kebudayaan karena adanya pencairan dana, namun
             dananya digunakan oleh Kasda periode sebelum Oktober 2007;

       d. Terdapat kerugian daerah sebesar Rp581.425.000,00 pada Dinas
             Pertanahan karena adanya pencairan dana, namun dananya digunakan
             oleh Kasda periode sebelum Oktober 2007. Selain itu, juga terdapat dana
             sebesar Rp130.640.190,00 yang masih dipinjam oleh Dinas Pertanahan;

       e. Terdapat kerugian daerah karena adanya penerimaan Pajak Penerangan
             Jalan   Rp310.336.515,00    yang    seharusnya    disetorkan   sebagai
             penerimaan daerah, namun dananya digunakan oleh Kasda periode
             sebelum Oktober 2007;

       f.    Terdapat kerugian daerah sebesar Rp200.000.000,00 karena adanya
             Realisasi Belanja Tidak Terduga pada Bagian Hukum tidak bisa
             dipertanggungjawabkan;

       g. Terdapat denda keterlambatan sebesar Rp411.449.250,00 untuk kegiatan
             pembangunan masjid An-Nur oleh rekanan Dinas Pemukiman dan Bina
             Marga yaitu PT. AKL;

       h. Terdapat denda keterlambatan sebesar Rp40.699.560,00 untuk kegiatan
             pengadaan/pembangunan kubah masjid An-Nur oleh rekanan Dinas
             Pemukiman dan Bina Marga yaitu PT. CB;



                                                                                 52
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
       i.    Terdapat denda keterlambatan sebesar Rp7.134.599,00 untuk kegiatan
             pengadaan vibrator roller oleh rekanan Dinas Pemukiman dan Bina Marga
             yaitu PT. A.

                                         31 Desember 2007           31 Desember 2006
                                               (Rp)                       (Rp)

   b. Investasi Jangka Panjang             9.170.566.403,74          8.807.566.403,74


                                         31 Desember 2007           31 Desember 2006
                                               (Rp)                       (Rp)

       1)    Penyertaan Modal              9.170.566.403,74          8.807.566.403,74
             Pemerintah Daerah


      Investasi Jangka Panjang dalam bentuk saham merupakan Penyertaan Modal
      Pemerintah Kota Batu yang berupa Surat Kolektif Saham Bank dan pada
      PDAM, terinci dalam tabel berikut.

            No.       Uraian                                              Jumlah (Rp)
              1.      Bank Jatim
                      a) 1402 lbr saham @ Rp1.000.000,00                  1.402.000.000,00
                      b) 281 stok dividen @ Rp1.000.000,00                  281.000.000,00
                      c) 363 stok deviden @ 1.000.000,00                    363.000.000,00
                      Jumlah penyertaan di Bank Jatim                     2.046.000.000,00
              2.      PDAM Kota Batu                                      7.124.566.403,74
                                                           Jumlah         9.170.566.403,74




                                         31 Desember 2007           31 Desember 2006
                                               (Rp)                       (Rp)

   C. Aset tetap                        963.107.927.149,00          885.142.836.779,00


      Saldo Aset tetap sebesar Rp963.107.927.149,00 adalah saldo aset tetap per
      31 Desember 2007. Saldo aset tetap tersebut, rinciannya adalah sebagai
      berikut.

        1) Tanah                                                      344.230.472.475,00
        2) Peralatan dan Mesin                                         61.932.999.125,00
        3) Gedung dan Bangunan                                        480.584.723.215,00
        4) Jalan, Jaringan dan Instalasi                               60.060.443.459,00


                                                                                  53
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
          5) Aset Tetap Lainnya                                             7.145.313.875,00
          6) Konstruksi dalam Pengerjaan                                    9.153.975.000,00
                                Jumlah                                    963.107.927.149,00



                                             31 Desember 2007         31 Desember 2006
                                                   (Rp)                     (Rp)

   d. Aset lainnya                             769.801.996,00             541.687.496,00

        Jumlah tersebut merupakan saldo aset lainnya per 31 Desember 2007.


                                             31 Desember 2007         31 Desember 2006
                                                   (Rp)                     (Rp)

   e.    Kewajiban            Jangka           437.235.518,80             34.947.941,00
         Pendek

        Kewajiban/hutang jangka pendek (lancar) merupakan hutang yang harus
        dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi, yang terdiri
        dari Hutang Jangka Pendek dan Hutang Perhitungan Pihak Ketiga.
        Per    31       Desember   2007      Hutang   Pemerintah   Kota    Batu   sebesar
        Rp437.235.518,80. Hutang ini adalah hutang perhitungan pihak ketiga. Dalam
        jumlah tersebut, termasuk hutang Pemerintah Kota Batu kepada Pemerintah
        Kota Malang atas gaji Pemkot Batu yang sebelumnya ditalangi oleh Pemkab
        Malang sebesar Rp203.464.718,80.


                                             31 Desember 2007         31 Desember 2006
                                                   (Rp)                     (Rp)

   f.    Ekuitas Dana                     1.032.860.361.570,64        920.377.697.363,69

        Ekuitas dana adalah merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah
        hutang, yang terdiri atas Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan
        Ekuitas Dana Cadangan.
        Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2007 sebesar Rp1.032.401.078.161,64
        terdiri dari:
          1) Ekuitas Dana Lancar                                             59.352.782.612,90
          2) Ekuitas Dana Investasi                                         973.048.295.548,74
          3) Ekuitas Dana Cadangan                                                        0,00
                                    Jumlah                                1.032.401.078.161,64


                                                                                       54
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
        1) Ekuitas dana lancar berasal dari perhitungan, sebagai berikut.
        Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran                                     51.573.972.725,08
        Cadangan Piutang                                                    8.216.045.406,62
        Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang                  (437.235.518,80)
        jangka Pendek

                                  Jumlah                                   59.352.782.612,90


      2)      Ekuitas Dana Investasi berasal dari perhitungan sebagai berikut.
        Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang                       9.170.566.403,74
        Diinvestasikan dalam aset tetap                                   963.107.927.149,00
        Diinvestasikan dalam aset lainnya                                     769.801.996,00
                                  Jumlah                                  973.048.295.548,74


      3)      Ekuitas Dana Cadangan per 31 Desember 2007 bersaldo nihil.




2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA


      Pendapatan
      a. Pendapatan Asli Daerah
      Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2007, terdiri
      dari:
                      URAIAN                ANGGARAN (Rp)           REALISASI (Rp)
       a) Pajak Daerah                         7.105.000.000,00         5.389.815.393,00
       b) Retribusi Daerah                     2.888.325.000,00         2.274.211.802,75
       c) Hasil Pengelolaan                     810.765.005,75            726.182.500,75
            Kekayaan
       d) Lain-lain Pendapatan Asli            1.998.058.506,00         4.893.064.684,57
            Daerah yang Sah


      1) Pendapatan Pajak Daerah
      Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2007,
      terdiri dari:
                    URAIAN                  ANGGARAN (Rp)           REALISASI (Rp)
       a)   Pajak hotel                       2.500.000.000,00        1.844.506.940,00
       b)   Pajak Restoran                      500.000.000,00          374.367.983,00
       c)   Pajak Hiburan                     1.300.000.000,00        1.035.226.000,00
       d)   Pajak Reklame                       550.000.000,00          334.428.055,00
       e)   Pajak Penerangan Jalan            2.150.000.000,00        1.720.614.765,00


                                                                                     55
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
       f) Pajak Parkir                          105.000.000,00         80.671.650,00
                   Jumlah                     7.105.000.000,00      5.389.815.393,00


      2) Retribusi Daerah
      Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2007,
      sebagai berikut.
                    URAIAN                 ANGGARAN (Rp)         REALISASI (Rp)
       a) Retribusi Jasa Umum                 1.558.400.000,00      1.291.653.570,00
       b) Retribusi Jasa Usaha                 551.500.000,00         356.867.343,75
       c) Retribusi Perizinan Tertentu         778.425.000,00         625.690.889,00
                     Jumlah                   2.888.325.000,00      2.274.211.802,75


      3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
      Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
      Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut.
                     URAIAN                ANGGARAN (Rp)         REALISASI (Rp)
       a) PDAM Kota Batu                        84.582.505,00                   0,00
       b) Bank Jatim                           726.182.500,75         726.182.500,00
                     Jumlah                    810.765.005,75         726.182.500,75


      4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
      Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun
      Anggaran 2007, adalah sebagai berikut.
                  URAIAN                   ANGGARAN (Rp)         REALISASI (Rp)
       a) Penerimaan Jasa Giro               1.850.000.000,00      2.120.311.277,44
       b) Pendapatan Denda Pajak                         0,00            264.071,00
       c) Pendapatan dari                                0,00        133.472.162,00
           Pengembalian
       d) Penerimaan lain-lain                  148.058.506,00      2.639.017.174,13
                  Jumlah                      1.998.058.506,00      4.893.064.684,57


      b. Pendapatan Transfer
      Anggaran dan realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2007, terdiri
      dari:
                        URAIAN             ANGGARAN (Rp)         REALISASI (Rp)
       1)     Transfer Pemerintah Pusat-    236.379.796.777,00    237.794.617.054,25
              Dana Perimbangan
       2)     Transfer Pemerintah Pusat     10.000.000.000,00      10.000.000.000,00
              lainnya
       3)     Transfer Pemerintah           15.134.573.485,15      13.886.745.622,00
               Propinsi



                                                                                  56
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
      Anggaran dan realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2007, adalah
      sebagai berikut.
                   URAIAN               ANGGARAN (Rp)              REALISASI (Rp)
       a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil    21.549.796.777,00           23.057.017.054,25
          Bukan Pajak
       b) Dana Alokasi Umum (DAU)       188.025.000.000,00          188.025.000.000,00
       c) Dana Alokasi Khusus (DAK)      26.805.000.000,00           26.712.600.000,00
                  Jumlah                236.379.796.777,00          237.794.617.054,25


      2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
      Anggaran dan realisasi pendapatan berupa transfer dari Pemerintah Pusat
      Lainnya Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut.
                 URAIAN                 ANGGARAN (Rp)              REALISASI (Rp)
       a) Dana Otonomi Khusus                         0,00                        0,00
       b) Dana Penyesuaian               10.000.000.000,00           10.000.000.000,00
                 Jumlah                  10.000.000.000,00           10.000.000.000,00


      3) Transfer Pemerintah Propinsi
      Anggaran dan realisasi pendapatan berupa transfer dari propinsi, adalah
      sebagai berikut.
                        URAIAN                  ANGGARAN (Rp)         REALISASI (Rp)
       a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak           15.119.699.148,00    13.871.745.622,00
          (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)     4.177.025.391,00     3.998.189.663,00
          (2) Bea Balik Nama Kendaraan           2.499.233.335,00     3.036.595.769,00
             Bermotor (BBNKB)
          (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan        7.971.844.485,00     6.389.157.108,00
              Bermotor (PBBKB)
          (4) Pajak Pemanfaatan Air Bawah         274.093.062,00        269.965.730,00
             Tanah
          (5) Pajak Pemanfaatan Air Permukaan      197.502.875,00       177.837.352,00
       b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya             14.874.337,15        15.000.000,00
          (1) Sumbangan pihak ketiga                14.874.337,15        15.000.000,00
       Jumlah                                   15.134.573.485,15    13.886.745.622,00


      c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
      Anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk Tahun
      Anggaran 2007 adalah nihil setelah dikonversikan menyesuaikan dengan
      Standar Akuntansi Pemerintahan.




                                                                                   57
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      Belanja Daerah

      a. Belanja Operasi

      Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2007, terdiri dari:
                     URAIAN                   ANGGARAN (Rp)             REALISASI (Rp)
       1)   Belanja Pegawai                   109.908.229.654,16         109.602.979.167,00
       2)   Belanja Barang                     39.167.059.713,00          32.620.844.773,00
       3)   Belanja Bunga                                   0,00                       0,00
       4)   Belanja Subsidi                                 0,00                       0,00
       5)   Belanja Hibah                         287.500.000,00             272.000.000,00
       6)   Belanja Bantuan Sosial             26.551.200.000,00          12.628.904.000,00
       7)   Belanja Bantuan Keuangan           11.034.675.375,00           8.894.903.400,00
                    Jumlah                    186.948.664.742,16         164.019.631.340,00

      1)    Realisasi   Belanja    Pegawai         Tahun     Anggaran     2007     sebesar
            Rp109.602.979.167,00,       atau     99,73%     dari   anggarannya     sebesar
            Rp109.908.229.654,16;

      2)    Realisasi    Belanja    Barang        Tahun      Anggaran     2007     sebesar
            32.620.844.773,00,     atau        83,29%      dari    anggarannya     sebesar
            Rp39.167.059.713,00;

      3)    Anggaran dan realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2007 adalah nihil;

      4)    Anggaran dan realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2007 adalah
            nihil;

      5)    Realisasi    Belanja       Hibah     Tahun      Anggaran      2007     sebesar
            Rp272.000.000,00,      atau        94,61%      dari    anggarannya     sebesar
            Rp287.500.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI diketahui
            bahwa terdapat pembebanan belanja hibah kepada Persatuan Sepakbola
            Kota Batu (Persikoba) sebesar Rp3.600.000.000,00 pada belanja bantuan
            sosial;

      6)    Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2007 sebesar
            Rp12.628.904.000,00,       atau     47,57%      dari   anggarannya     sebesar
            Rp26.551.200.000,00;

      7)    Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2007 sebesar
            Rp8.894.903.400,00,        atau     80,61%     dari    anggarannya     sebesar
            Rp11.034.675.375,00.


                                                                                        58
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      b.    Belanja Modal

      Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2007, terdiri dari:
                        URAIAN                         ANGGARAN (Rp)             REALISASI (Rp)
       1)   Belanja Tanah                              10.721.661.000,00          5.920.926.075,00
       2)   Belanja Peralatan dan Mesin                15.134.566.944,00         14.464.842.212,00
       3)   Belanja Gedung dan Bangunan                37.627.544.975,00         29.371.529.903,00
       4)   Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan        39.081.016.000,00         32.457.671.280,00
       5)   Belanja Aset Tetap lainnya                    396.784.000,00            166.625.000,00
       6)   Belanja Aset Lainnya                                    0,00             33.750.400,00
                   Jumlah                             102.961.572.919,00         82.415.344.870,00

      1) Realisasi      Belanja    Tanah         Tahun    Anggaran        2007   adalah   sebesar
            Rp5.920.926.075,00,           atau     55,23%        dari     anggarannya     sebesar
            Rp10.721.661.000,00;

      2) Realisasi Belanja        Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2007 adalah
            sebesar Rp14.464.842.212,00, atau 95,58% dari anggarannya sebesar
            Rp15.134.566.944,00;

      3) Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2007 adalah
            sebesar Rp29.371.529.903,00, atau 78,06% dari anggarannya sebesar
            Rp37.627.544.975,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI diketahui
            bahwa     dari    realisasi     belanja      gedung         dan   bangunan    sebesar
            Rp29.371.529.903,00 tersebut, didalamnya juga terdapat realisasi untuk
            belanja peralatan dan mesin sebesar Rp2.627.065.188,00 dan belanja
            aset tetap lainnya sebesar Rp4.772.928.850,00;

      4) Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2007 adalah
            sebesar Rp32.457.671.280,00, atau 83,06% dari anggarannya sebesar
            Rp39.081.016.000,00;

      5) Realisasi Belanja Aset lainnya Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar
            Rp33.750.400,00.

      c.    Belanja Tidak Terduga

       Realisasi      belanja     tak     terduga        Tahun     Anggaran       2007    sebesar
       Rp226.500.000,00,           atau          9,06%      dari         anggarannya      sebesar
       Rp2.500.000.000,00.




                                                                                               59
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
      Pembiayaan
       a.    Penerimaan Pembiayaan
       Anggaran dan realisasi pembiayaan, terdiri dari:
                    URAIAN                 ANGGARAN (Rp)             REALISASI (Rp)
       1) Penggunaan SiLPA                   23.406.782.999,89         23.406.782.999,89
       2) Penerimaan piutang daerah            4.536.765.048,98          1.423.234.646,87
                   Jumlah                    27.943.548.048,87         24.830.017.646,76


      1) Realisasi     penerimaan     daerah     dari   penggunaan     SiLPA    sebesar
            Rp23.406.782.999,89, merupakan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan
            Anggaran Tahun Anggaran 2006;
      2) Realisasi penerimaan pembiayaan dari penerimaan piutang daerah Tahun
            Anggaran    2007     sebesar   Rp1.423.234.646,87,    atau    31,37%      dari
            anggarannya sebesar Rp4.536.765.048,98.


       b.    Pengeluaran Pembiayaan
      Anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
                   URAIAN                  ANGGARAN (Rp)             REALISASI (Rp)
        a) Penyertaan Modal                     468.000.000,00            363.000.000,00
             (Investasi) Pemda
       b) Pembayaran Pokok Utang               1.196.205.769,00          1.196.205.769,00
                   Jumlah                      1.664.205.769,00          1.559.205.769,00


       c.    SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)
      Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2007 sebesar Rp51.573.972.725,08,
      berasal dari Surplus Anggaran sebesar Rp28.303.160.847,32 ditambah
      pembiayaan neto sebesar Rp23.270.811.877,76.




3. LAPORAN ARUS KAS
   a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
      Arus kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan
      pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode
      akuntansi Tahun 2007, yang menunjukkan total arus kas aktivitas operasi
      adalah Rp110.718.505.717,32 dengan rincian sebagai berikut.



                                                                                       60
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
                  URAIAN                                      REALISASI (Rp)
       1) Arus Masuk Kas                                       274.964.637.057,32
       2) Dikurangi Arus Keluar Kas                            164.246.131.340,00
                  Jumlah                                       110.718.505.717,32




   b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
     Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan menjelaskan aktivitas
     penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan investasi aset non keuangan
     pemerintah selama satu periode akuntansi Tahun 2007 yang menunjukkan total
     arus kas untuk kegiatan investasi aset non keuangan adalah sebesar
     (Rp82.415.344.870,00), dengan rincian sebagai berikut.


                  URAIAN                                      REALISASI (Rp)
       1) Arus Kas Masuk                                                       0,00
       2) Dikurangi Arus Kas Keluar                             82.415.344.870,00
                  Jumlah                                       (82.415.344.870,00)




   c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
     Arus kas dari aktivitas pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan
     pengeluaran kas untuk kegiatan pembiayaan pemerintah selama satu periode
     akuntansi Tahun 2007 yang menunjukkan total arus kas untuk kegiatan
     pembiayaan adalah sebesar (Rp135.971.122,13), dengan rincian sebagai
     berikut.


                  URAIAN                                      REALISASI (Rp)
       1) Arus Kas Masuk                                         1.423.234.646,87
       2) Dikurangi Arus Kas Keluar                              1.559.205.769,00
                  Jumlah                                         (135.971.122,13)




   d. Arus Kas Aktivitas Non Anggaran
     Arus kas dari aktivitas non anggaran menjelaskan aktivitas penerimaan dan
     pengeluaran kas untuk kegiatan non anggaran pemerintah selama satu periode




                                                                                61
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
     akuntansi Tahun 2007 yang menunjukkan total arus kas untuk kegiatan non
     anggaran adalah sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.


                  URAIAN                                      REALISASI (Rp)
       a) Arus Kas Masuk                                          5.889.538.880,00
       b) Dikurangi Arus Kas Keluar                               5.889.538.880,00
                  Jumlah                                                      0,00




                                                                               62
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
              GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan
   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
   b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
   c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
      Tanggung Jawab Keuangan Negara;
   d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.


2. Tujuan Pemeriksaan
   Tujuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu adalah untuk
   memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam
   laporan keuangan didasarkan pada kriteria:
   a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
   b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
   c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
   d. Efektivitas sistem pengendalian intern.


3. Sasaran Pemeriksaan
   Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2007 meliputi pengujian atas:
   a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern, termasuk
      pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya;
   b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi dalam Neraca per 31
      Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk
      tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2007 sesuai dengan Standar
      Akuntansi Pemerintahan;
   d. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan
      sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
   e. Tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah Daerah atas Hasil Pemeriksaan BPK
      sebelumnya.


4. Standar Pemeriksaan
   Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK Tahun
   2007.


                                                                               63
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
5. Metode Pemeriksaan
   Metodologi pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan dengan pendekatan
   berdasarkan     risiko,    yang   dirancang   untuk   menemukan   kesalahan   dan
   penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah kegiatan
   pemerintahan. Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan melakukan penelaahan
   kegiatan yang akan menentukan area risiko penting yang seharusnya menjadi
   fokus pemeriksaan untuk meyakinkan pencatatan yang memadai di laporan
   keuangan.
   Dalam menganalisis dan menguji proses akuntansi dan pelaporan keuangan
   Pemerintah, BPK telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini:
   a. Memahami dan menguji sistem akuntansi dan pelaporan yang dipakai dan
      diterapkan oleh Pemerintah saat ini apakah telah mengikuti sistem akuntansi
      yang telah ditetapkan Pemerintah;
   b. Menganalisis proses akuntansi dan pelaporan instansi, termasuk pengendalian
      yang diterapkan untuk mengurangi risiko salah saji dan kesalahan yang
      disengaja;
   c. Menelaah kecukupan pengendalian intern yang berhubungan dengan sistem
      akuntansi dan pelaporan;
   d. Menelaah keakuratan, kelengkapan, keberadaan, penilaian, pisah batas,
      kepemilikan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang dihasilkan
      oleh sistem akuntansi dan pelaporan.
   Pemeriksaan BPK juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan
   pengujian substantif untuk menilai efektivitas pengendalian, kepatuhan terhadap
   peraturan perundang-undangan, dan kewajaran laporan keuangan pemerintah
   daerah.
   Selain itu, kami juga melakukan pemantauan atas tindak lanjut dari setiap
   permasalahan yang ditemui dalam pemeriksaan sebelumnya.


6. Waktu Pemeriksaan
   Pemeriksaan dilaksanakan mulai tanggal 2 April dan berakhir pada tanggal 26 April
   2008.


7. Objek Pemeriksaan
   Objek pemeriksaan BPK adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu Tahun
   2007, yang terdiri dari:


                                                                                  64
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
   a. Neraca per 31 Desember 2007;
   b. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Periode
      Tahun 2007;
   c. Laporan Arus Kas untuk Periode Tahun 2007;
   d. Catatan atas Laporan Keuangan.


8. Kendala Pemeriksaan
   Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, khususnya pemeriksaan rekening Kas,
   BPK RI menghadapi kendala adanya batasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
   1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
   Perbankan.




                                                                         65
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
BUKU II




           BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
              REPUBLIK INDONESIA


                HASIL PEMERIKSAAN
          SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008




       LAPORAN ATAS KEPATUHAN
     DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN
          LAPORAN KEUANGAN
        PEMERINTAH KOTA BATU
      UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007




      AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
         PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA



            Nomor     : 82/R/XVIII.SBY/04/2008
            Tanggal   : 26 April 2008
                                                       DAFTAR ISI


RESUME PEMERIKSAAN......... ……………..….........................................................                                           1

TEMUAN PEMERIKSAAN ......... ……………..….........................................................                                          5
     1. Pengeluaran Kas sebesar Rp13.709.990.716,00 tidak melalui prosedur yang
         benar.....................................................................................................................     5
     2. Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp950.000.000,00 pada Bagian
         Kesejahteraan Rakyat pencairan dananya tidak diakui oleh Pemegang
         Rekening dan tidak diterima oleh yang berhak.....................................................                              9
     3. Pencairan Dana Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa
         sebesar Rp1.050.000.000,00 tidak diakui oleh pemegang rekening, diantaranya
         sebesar Rp600.000.000,00 tidak diketahui keberadaannya ................................                                        13
     4. Dana Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah Sebesar Rp581.425.000,00
         tidak diketahui keberadaannya dan terdapat pinjaman ke Kantor Kasda oleh
                                                                                                                                        16
         Dinas Pertanahan sebesar Rp130.640.190,00.....................................................
     5. Kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp65.670.200,00..............                                                  20
     6. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp310.336.515,00 tidak
         disetorkan ke Kas Daerah.....................................................................................                  24
     7. Realisasi          Belanja          Tidak        Terduga           sebesar          Rp200.000.000,00                  tidak
         Dipertanggungjawabkan ......................................................................................                   27
     8. Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada
         Sekretariat Daerah Minimal sebesar Rp523.800.000,00 tidak didukung dengan
                                                                                                                                        31
         bukti yang lengkap................................................................................................
     9. Realisasi belanja modal peralatan mesin-pengadaan Vibrator Roller sebesar
         Rp151.800.000,00 tidak ada realisasi fisik dan tidak dikenakan denda
                                                                                                                                        35
         keterlambatan........................................................................................................
     10. Realisasi           belanja           modal           gedung-pembangunan                       masjid           sebesar
         Rp2.057.246.250,00 tidak sesuai dengan prestasi fisiknya..................................                                     38
     11. Realisasi         belanja         modal         gedung-pengadaan                   kubah         masjid         sebesar
         Rp924.990.000,00 tidak sesuai dengan prestasi fisiknya.....................................                                    41
     12. Pembebanan              belanja        hibah       kepada         Persatuan           Sepakbola           Kota       Batu
         (Persikoba) sebesar Rp3.600.000.000,00 pada belanja bantuan sosial tidak
                                                                                                                                        44
         tepat.......................................................................................................................




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
   13. Pendapatan retribusi kesehatan dari Puskesmas digunakan langsung sebesar
       Rp21.691.000,00...................................................................................................            47
   14. Realisasi belanja bantuan sosial - Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar
       Rp64.305.000,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap...............................                                       49
   15. Pembebanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset
       Lainnya          pada         Belanja          Modal          Gedung           dan        Bangunan             sebesar
       Rp7.399.994.038,00 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak tepat..............                                               52
   16. Aset Peralatan dan Mesin yang rusak dan hilang belum dilakukan penghapusan
       minimal senilai Rp722.957.348,00....................................................................                          55
   17. Aktiva yang hilang senilai Rp72.680.000,00 belum dilakukan Tuntutan Ganti
       Rugi.......................................................................................................................   60
   18. Pembayaran Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp33.600.000,00 tidak sesuai
       ketentuan..............................................................................................................       62
   19. Pengadaan jasa appraisal sebesar Rp351.600.000,00 tidak efektif dan Aplikasi
       Simbada sebesar Rp248.250.000,00 belum berjalan efektif................................                                       64
   20. Aset Tanah sebesar Rp9.861.324.125,00 belum bersertifikat atas nama
       Pemerintah Kota Batu...........................................................................................               68
   21. Penggunaan Bantuan Keuangan oleh Partai Politik sebesar Rp97.680.100,00
       tidak tepat peruntukannya.....................................................................................                71
   22. Bunga Tabungan di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp12.024.602,39 belum
       disetor ke Kas Daerah...........................................................................................              74
   23. Saldo Kas di Brankas Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan tidak disertai
       pencatatan yang memadai....................................................................................                   77
   24. Sisa Uang Kas pada Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor Perhubungan
       belum dipindahbukukan ke Kas Daerah................................................................                           79
   25. Rekening Kas Umum Daerah belum disesuaikan dengan ketentuan yang
       berlaku...................................................................................................................    81
   26. Pembukaan Rekening SKPD tidak melalui ijin Walikota......................................                                     83
   27. Pengenaan Pajak Bunga pada Rekening Tabungan Bendahara Pengeluaran
       tidak sesuai ketentuan..........................................................................................              85
   28. Penyewaan Alat Berat di Dinas Pemukiman dan Bina Marga tidak dilaksanakan
       dengan perjanjian .................................................................................................           88
   29. Enam kendaraan milik Pemerintah Daerah dipinjam pakai oleh perorangan ......                                                  90
   30. Hasil Pemeriksaan BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan...                                                 93
LAMPIRAN


PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
                          BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                             REPUBLIK INDONESIA



                  RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
        KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(BPK RI)   telah   memeriksa Neraca Pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2007,
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji
material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI
mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas kepatuhan Pemerintah Kota Batu
terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Batu. Namun, tujuan
pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas
keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena
itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Selain itu, peraturan perundang-undangan dan SPKN mengharuskan BPK RI untuk
melaporkan kepada pihak berwenang, apabila dalam melakukan pemeriksaan atas
laporan keuangan ditemukan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berindikasi unsur tindak pidana.

Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam
pelaporan keuangan yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut.
1. Pengeluaran Kas sebesar Rp13.709.990.716,00 tidak melalui prosedur yang benar;
2. Realisasi   belanja   bantuan   sosial   sebesar   Rp950.000.000,00   pada   Bagian
   Kesejahteraan Rakyat pencairan dananya tidak diakui oleh Pemegang Rekening dan
   tidak diterima oleh yang berhak;
3. Pencairan Dana Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sebesar
   Rp1.050.000.000,00 tidak diakui oleh pemegang rekening, diantaranya sebesar
   Rp600.000.000,00 tidak diketahui keberadaannya;




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                        1
4. Dana Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp581.425.000,00 tidak
   diketahui keberadaannya dan terdapat pinjaman ke Kantor Kasda oleh Dinas
   Pertanahan sebesar Rp130.640.190,00;
5. Kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp65.670.200,00;
6. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp310.336.515,00 tidak disetorkan ke
   Kas Daerah;
7. Realisasi     Belanja   Tidak     Terduga      sebesar    Rp200.000.000,00     tidak
   Dipertanggungjawabkan;
8. Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Sekretariat
   Daerah Minimal sebesar Rp523.800.000,00 tidak didukung dengan bukti yang
   lengkap;
9. Realisasi belanja modal peralatan mesin-pengadaan Vibrator Roller sebesar
   Rp151.800.000,00 tidak ada realisasi fisik dan tidak dikenakan denda keterlambatan;
10. Realisasi belanja modal gedung-pembangunan masjid sebesar Rp2.057.246.250,00
   tidak sesuai dengan prestasi fisiknya;
11. Realisasi    belanja   modal     gedung-pengadaan        kubah   masjid     sebesar
   Rp924.990.000,00 tidak sesuai dengan prestasi fisiknya;
12. Pembebanan belanja hibah kepada Persatuan Sepakbola Kota Batu (Persikoba)
   sebesar Rp3.600.000.000,00 pada belanja bantuan sosial tidak tepat;
13. Realisasi belanja bantuan sosial - Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar
   Rp64.305.000,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap;
14. Pembebanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Lainnya
   pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.400.006.200,00 di Dinas
   Pendidikan dan Kebudayaan tidak tepat;
15. Aset Peralatan dan Mesin yang rusak dan hilang belum dilakukan penghapusan
   sedikitnya senilai Rp722.957.348,00.


Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada WaliKota Batu agar:
1. Menarik      dan   menyetorkan    ke     Kas   Daerah    kekurangan   kas    sebesar
   Rp12.009.990.716,00 dari Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) sebagai penanggung jawab
   pengeluaran dan ahli waris Sdr. IK (mantan Walikota almarhum);
2. Menarik kerugian daerah sebesar Rp950.000.000,00 dari Sdr. AL (mantan Kuasa
   BUD) sebagai penanggung jawab pengeluaran, dan selanjutnya menyetorkan ke Kas
   Daerah;




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                         2
3. Menarik kerugian daerah sebesar Rp600.000.000,00 dari Sdr. AL (mantan Kuasa
   BUD) sebagai penanggung jawab pengeluaran, dan selanjutnya menyetorkan ke Kas
   Daerah;
4. Menarik   dan    menyetorkan     ke     Kas     Daerah    kerugian     daerah   sebesar
   Rp581.425.000,00 dari Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa BUD) sebagai
   penanggung jawab pengeluaran;
5. Menarik    kerugian     daerah   dari     PT.    AKL      sebesar    Rp137.920.164,00
   (Rp65.670.164,00+Rp72.250.000,00) dan menyetorkan ke Kas Daerah;
6. Menarik kerugian daerah sebesar Rp310.336.515,00 dari Sdr. AL (mantan Kepala
   Kasda) dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah;
7. Menarik kerugian daerah dari Kepala Bagian Hukum sebesar Rp200.000.000,00 dan
   menyetorkan ke Kas Daerah;
8. Memerintahkan    pada     pengguna      anggaran    dan    pelaksana    kegiatan   agar
   melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan secara lebih tertib dan selalu
   mengadakan pengawasan terhadap pertanggungjawaban kegiatan;
9. Mengambil tindakan:
   a. Menegur Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga yang tidak melakukan
      pengawasan kegiatan dalam lingkup satuan kerjanya;
   b. Menarik denda minimal sebesar Rp7.134.599,00 dari CV. A dan menyetorkannya
      ke Kas Daerah;
10. Mengambil tindakan:
   a. Menegur Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga untuk memperbaiki
      pengawasan dalam lingkup satuan kerjanya;
   b. Menarik denda sebesar Rp411.449.250,00 dari PT. AKL dan menyetorkannya ke
      Kas Daerah;
11. Mengambil tindakan:
   a. Menegur Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga untuk memperbaiki
      pengawasan dalam lingkup satuan kerjanya;
   b. Menarik denda sebesar Rp40.699.560,00 dari PT. CB dan menyetorkannya ke
      Kas Daerah;
12. Mengambil tindakan:
   a. Memperingatkan Pengguna Anggaran supaya dalam menganggarkan dan
      merealisasikan belanja bantuan keuangan untuk organisasi sepak bola
      mempertimbangkan/mempedomani ketentuan yang berlaku;
   b. Menegur Tim Anggaran yang dalam menyusun anggaran belanja bantuan sosial
      dan belanja hibah tidak mempedomani ketentuan yang berlaku;


PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                            3
   c. Menghentikan pemberian bantuan sepak bola pada Tahun Anggaran 2008 dan
       berikutnya;
13. Memerintahkan    pengurus    partai   politik   mempertanggungjawabkan    bantuan
   keuangan dilampiri dengan bukti-bukti yang lengkap;
14. Memerintahkan Tim Anggaran supaya dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan
   Perubahan Anggaran (DPPA) mengelompokkan Belanja Modal sesuai dengan
   klasifikasinya;
15. Mengambil tindakan:
   a. Membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah;
   b. Memerintahkan secara tertulis agar setiap Kepala SKPD segera mengajukan
       Surat Usulan Penghapusan barang daerah yang rusak dan hilang;
   c. Menegur secara tertulis Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan
       Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR), supaya melaksanakan tugas dan fungsinya
       secara lebih optimal sesuai ketentuan yang berlaku.


Secara lebih rinci dijelaskan pada bagian Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan.



                                                    Surabaya, 26 April 2008

                                            BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                REPUBLIK INDONESIA
                                           PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
                                          PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,




                                            Dra. V.M. Ambar Wahyuni, MM.,Ak.
                                           Akuntan, Register Negara No. D-5317




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                       4
                   HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEPATUHAN



1. Pengeluaran Kas sebesar Rp13.709.990.716,00 tidak melalui prosedur yang benar

           Berdasarkan hasil pemeriksaan kas yang dilaksanakan pada tanggal 13 Pebruari
   2008, diketahui bahwa saldo per 31 Desember 2007 menurut BKU sebesar
   Rp52.200.007.207,61, sedangkan saldo menurut rekening koran Bank Jatim Cabang
   Batu sebesar Rp38.397.602.650,18, sehingga terdapat selisih kurang kas sebesar
   Rp13.802.404.557,43. Penelusuran lebih lanjut atas Buku Kas Umum Kuasa BUD
   beserta rekening koran Kas Daerah, diketahui bahwa selisih tersebut disebabkan oleh
   beberapa hal, yaitu:
   a. Terjadi dobel transfer tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000,00;
   b. SP2D yang sudah dibukukan di BKU, namun baru dicairkan Januari 2008 seluruhnya
        sebesar Rp233.770.800,00;
   c. Pencairan kas tanpa melalui prosedur yang seharusnya seluruhnya sebesar
        Rp13.709.990.716,00;
   d. Transaksi pindah buku yang dicatat sebagai penerimaan riil di BKU seluruhnya
        sebesar Rp314.185.873,00;
   e. Pengembalian pinjaman yang dicatat sebagai penerimaan lain-lain sebesar
        Rp1.700.000.000,00;
   f.   Selisih yang belum bisa dijelaskan sebesar Rp1.231,57.


   Untuk pengeluaran sebesar Rp13.709.990.716,00 seperti tersebut pada poin c, terjadi
   pada bulan Januari s.d Oktober 2007. Kondisi tersebut tercermin pada perbedaan
   jumlah pengeluaran antara rekening koran dengan Buku Kas Umum pada bulan-bulan
   tersebut. Kondisi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.




   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                     5
                  REKAPITULASI PENGELUARAN KAS BULANAN TAHUN 2007
                             Periode Januari s.d Oktober 2007
 No           BULAN                R/C (Rp)            BKU (Rp)            Selisih (Rp)
       Uang di Brankas per
 1.    1/1/2007                                                            500.000.000,00
 2.    Januari                   8.125.203.924,00    8.125.203.924,00                 0,00
 3.    Februari                15.131.191.311,00    15.143.146.332,00      -11.955.021,00
 4.    Maret                   14.224.784.724,00    11.184.912.274,00    3.039.872.450,00
 5.    April                   11.799.637.344,00    10.191.238.147,00    1.608.399.197,00
 6.    Mei                     14.131.940.781,00    12.176.940.881,00    1.954.999.900,00
 7.    Juni                    11.539.299.734,00    10.503.261.234,00    1.036.038.500,00
 8.    Juli                    22.376.866.006,00    21.944.333.006,00      432.533.000,00
 9.    Agustus                 16.596.043.847,00    13.875.276.734,00    2.720.767.113,00
 10.   September               17.900.012.564,00    16.246.276.487,00    1.653.736.077,00
 11.   Oktober (Tgl 1-11)      12.854.776.832,00    12.079.177.332,00      775.599.500,00
 12.   Oktober (Tgl 12-31)       6.761.902.259,00    6.761.902.259,00                 0,00
 JUMLAH                                                                 13.709.990.716,00


       Hasil penelusuran lebih lanjut, menunjukkan bahwa selisih-selisih tersebut terjadi
karena adanya pencairan kas di Kas Daerah yang tidak melalui prosedur yang benar,
yaitu tidak didahului dengan pengajuan SPP, SPM dan penerbitan SP2D.
Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) diketahui bahwa Kas
Daerah pada era kepemimpinannya memiliki pinjaman kepada beberapa SKPD dan
rekanan. Pinjaman tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan kas sebagai akibat
adanya pencairan kas yang didasari memo-memo dari Sdr. IK (mantan Walikota
almarhum) yang berlangsung sejak Tahun 2004.
       Untuk membayar pinjaman-pinjaman tersebut, Kuasa BUD mengeluarkan cek
untuk penarikan uang sejumlah tertentu dari Rekening Kas Daerah. Dari jumlah yang
diambil, sebagian dialokasikan untuk pembayaran pengajuan SPP, SPM dan penerbitan
SP2D, sebagian dialokasikan untuk mengembalikan pinjaman ke dinas-dinas dan/atau
pihak ketiga, sebagian untuk panjar dan sisanya disimpan di brankas.
       Selisih-selisih yang tercantum dalam tabel di atas, adalah jumlah-jumlah yang
dialokasikan untuk membayar pinjaman kepada beberapa SKPD dan/atau pihak ketiga,
dan jumlah-jumlah yang disimpan dalam brankas serta jumlah panjar. Dengan kata lain,
selisih-selisih pada tabel diatas adalah jumlah pengeluaran yang tidak dilengkapi
dokumen SPP, SPM dan SP2D pada saat cek dikeluarkan. Rincian tentang tanggal
penarikan cek, jumlah yang dialokasikan untuk membayar pinjaman ke SKPD dan atau
pihak ketiga, jumlah yang didistribusikan untuk pencairan yang ada kelengkapan SPP,
SPM dan SP2D, dan jumlah-jumlah yang disimpan di brankas serta jumlah panjar
diuraikan lebih rinci dalam lampiran 1.


PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                             6
      Khusus untuk bulan Maret sebagaimana pada tabel tersebut di atas, dari jumlah
selisih sebesar Rp3.039.872.450,00 diantaranya sebesar Rp2.704.869.200,00 adalah
pengeluaran kas untuk dibayarkan kepada PT. AKL yang kemudian disetor kembali oleh
PT. AKL ke Kas Daerah pada tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp1.700.000.000,00.


      Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
   Negara, pada:
   1) Pasal 3 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola
      secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan
      rasa keadilan dan kepatutan;
   2) Pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima,
      menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau
      barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan
      pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
   3) Pasal 35 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap bendahara sebagaimana dimaksud
      dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara
      yang berada dalam pengurusannya;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang
   Perbendaharaan Negara, pada pasal 20 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa
   Bendahara Umum Daerah berkewajiban menolak pencairan dana, apabila perintah
   pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan
   yang ditetapkan;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang
   Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
   1) Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah yang
      disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus
      segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   2) Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri sipil
      bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar
      hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung
      merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.


      Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan kas yang merugikan daerah
sebesar Rp12.009.990.716,00 (Rp13.709.990.716,00-Rp1.700.000.000,00).




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                    7
       Atas permasalahan tersebut, Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) beralasan bahwa
ketidaktaatan dan ketidakpatuhannya pada aturan yang berlaku karena sangat terpaksa.
Hal ini, disebabkan adanya beban kekurangan kas Tahun 2004-2007 yang sebelumnya
ditutupi dari pinjaman pihak ketiga/rekanan, dan harus diselesaikan semua pada Tahun
2007. Pinjaman tersebut harus dilunasi karena apabila tidak dilunasi akan mengganggu
kredibilitas Pemerintah Kota Batu. Hal tersebut terpaksa dilakukan setelah mendapat
perintah lisan dari Sdr. IK (mantan Walikota almarhum), maupun hasil rapat yang
dilaksanakan dengan Tim Anggaran. Kuatnya pengaruh Sdr. IK (mantan Walikota
almarhum) sebagai pimpinan entitas tertinggi sampai ke seluruh lini pengelolaan
keuangan dan fungsi pengawasan, semakin memperburuk kondisi pengelolaan
keuangan di Kasda.


       Hal tersebut di atas disebabkan oleh:
a. Ketidakpatuhan dan ketidaktaatan Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) terhadap aturan
   yang berlaku;
b. Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) lalai tidak menolak pembayaran yang tidak sesuai
   ketentuan.


Rekomendasi BPK RI
       Walikota agar menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah kekurangan kas sebesar
Rp12.009.990.716,00 dari Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) sebagai penanggung jawab
pengeluaran dan ahli waris Sdr. IK (mantan Walikota almarhum).




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                     8
2. Realisasi     belanja    bantuan    sosial    sebesar    Rp950.000.000,00      pada   Bagian
   Kesejahteraan Rakyat pencairan dananya tidak diakui oleh Pemegang Rekening
   dan tidak diterima oleh yang berhak


            Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap transaksi penyetoran dan penarikan
   uang pada rekening Bendahara Bagian Kesra, yaitu rekening 0402100541 a.n Bagian
   Kesra cq. DW, diketahui terdapat transaksi penarikan uang yang tidak diakui oleh
   pemilik rekening yaitu Sdr. DW, sesuai surat pernyataan yang dibuatnya. Transaksi
   penarikan tersebut adalah :
   a.      Penarikan tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp800.000.000,00;
   b.      Penarikan tanggal 13 Juli 2007 sebesar Rp150.000.000,00.
           Sesuai penjelasan Bendahara pengeluaran, diketahui bahwa yang bersangkutan
   pernah mengajukan dana untuk belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Sosial
   Kemasyarakatan          berupa     Bantuan     Operasional     Tempat     Ibadah      sebesar
   Rp865.000.000,00 sesuai SPP Nomor 921/110/422.014/2007 tanggal 6 Agustus 2007,
   SPM Nomor 110/BT/SPM-LS/2007 tanggal 7 Agustus 2007, dan SP2D Nomor
   0356/IX/SP2D/LS/2007 tanggal 25 September 2007. Berdasarkan pengecekan di
   rekening tabungan milik Bendahara diketahui bahwa pengajuan tersebut sudah
   ditransfer ke rekening Bendahara sebesar Rp800.000.000,00 pada tanggal 20 Juni 2007
   dan sudah dicairkan dari rekening tabungan milik Bendahara Pengeluaran sebesar
   Rp800.000.000,00. Namun, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 15 April 2008 yang
   bersangkutan mengaku tidak pernah mencairkan dan menerima dana sebesar
   Rp800.000.000,00 tersebut.
   Hasil konfirmasi dengan penerima bantuan (koordinator masing-masing tempat ibadah),
   diketahui bahwa dana bantuan tersebut belum diterima hingga pemeriksaan berakhir.
            Berkaitan dengan penarikan tanggal 13 Juli 2007 sebesar Rp150.000.000,00,
   Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan dana bantuan
   untuk     gerakan   Pramuka      Kwartir     Cabang     Kota   Batu   sesuai   SPP     Nomor
   921/74/422.014/2007 tanggal 11 Juli 2007. Sedangkan SPM dan SP2D hingga saat
   pemeriksaan berakhir belum diterbitkan. Selain itu, Bendahara Pengeluaran juga
   menjelaskan bahwa yang bersangkutan mengaku tidak mencairkan dan tidak menerima
   dana tersebut sesuai surat pernyataan tertanggal 15 April 2008. Yang bersangkutan juga
   menjelaskan bahwa buku rekening tabungan milik Bendahara Pengeluaran selama
   periode Januari s.d September 2007 berada pada Kantor Kasda sehingga kesulitan
   dalam memantau kegiatan apa saja yang dananya sudah cair dan berapa besarnya.
   Hasil konfirmasi dengan pengurus Gerakan Pramuka (mengetahui Ketua Umum),
   diketahui bahwa dana bantuan tersebut belum diterima hingga pemeriksaan berakhir.


   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                              9
      Kondisi ini tidak sesuai dengan :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
   Negara, pada:
   1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara
      tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
      transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
      kepatutan;
   2) Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang diberi tugas
      menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat
      berharga     atau   barang-barang   negara   adalah     bendahara     yang   wajib
      menyampaikan        laporan   pertanggungjawaban   kepada     Badan    Pemeriksa
      Keuangan;
   3) Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap bendahara sebagaimana
      dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian
      keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang
   Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
   1) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung
      oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang
      menagih;
   2) Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran, bendahara
      penerimaan/pengeluaran dan atau orang atau badan yang menerima atau
      menguasai      uang/barang/kekayaan      daerah,      wajib   menyelenggarakan
      penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   3) Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani
      dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang
      menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas
      kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
      dimaksud;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang
   Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
   1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara
      tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,
      transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,
      kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
   2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan


PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                        10
       tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
       dipertanggungjawabkan;
   3) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas
       beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
   4) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada
       ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan
       bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
       dimaksud;
   5) Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah yang
       disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus
       segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   6) Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri sipil
       bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar
       hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung
       merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.


       Hal tersebut mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp950.000.000,00, serta
kegiatan Bagian Kesra menjadi tidak dapat dilaksanakan.


       Hal ini disebabkan kesengajaan Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) yang mencairkan
dana pada Bagian Kesra tanpa diketahui oleh pemegang rekening atau kuasanya dan
kesengajaan untuk menggunakan dana tersebut.


       Atas permasalahan tersebut, Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) menjelaskan bahwa,
pada tanggal 7 Juni 2007 yang bersangkutan melaporkan kepada Sdr. IK (mantan
Walikota almarhum) tentang kesulitan cashflow karena beban-beban pengeluaran yang
diakibatkan kebijakan Sdr. IK pada Tahun 2004-2007. Pada tanggal 8 Juni 2007, mantan
Walikota mengadakan rapat dengan Sdr. R (Kepala Bawas), Sdr. EM (Kabag Keuangan)
dan Sdr. S (Sekda) untuk membicarakan masalah tersebut. Mantan Walikota almarhum
IK mengusulkan untuk meminjam dana dari Kesra, dan direncanakan akan dikembalikan
dari pinjaman pada pihak ketiga. Kabag Kesra menyetujui peminjaman tersebut, dan
diambilkan dari kegiatan bantuan operasional tempat ibadah sebesar Rp800.000.000,00.
Untuk peminjaman sebesar Rp150.000.000,00, hal ini dikarenakan Pemkot Batu
mendapat kunjungan dari Tim KPK yang membutuhkan uang saku sebesar
Rp50.000.000,00, dan diserahkan oleh Sdr. IK (mantan Walikota almarhum) bersama
Sdr. R (Kepala Bawas) di Hotel Purnama. Selain itu, mantan Walikota juga
membutuhkan dana untuk Pengadilan Negeri terkait masalah kepangkatan sebesar


PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                    11
Rp100.000.000,00. Pihak Kasda telah melaporkan kepada Sdr. IK (mantan Walikota
almarhum) tentang pengeluaran tanpa administrasi ini, dan diperintahkan untuk
mencukupi dari bantuan pramuka (Bagian Kesra). Administrasi dari Bagian Kesra sudah
dicukupi dengan dikeluarkannya SPP Nomor 921/74/422.014/2007 tanggal 11 Juli 2007,
dan sudah masuk Kasda untuk diterbitkan SP2D. Namun pada saat pergantian Kepala
Kasda, SPP tersebut diambil lagi untuk diajukan kepada Kasda Baru. Kemudian Kepala
Kasda Lama menginformasikan kepada Kasda Baru, bahwa ajuan tersebut sudah
pernah direalisasi sehingga sampai saat ini SP2D tidak diterbitkan.


Rekomendasi BPK RI
       Walikota Batu agar menarik kerugian daerah sebesar Rp950.000.000,00 dari
Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) sebagai penanggung jawab pengeluaran, dan selanjutnya
menyetorkan ke Kas Daerah.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                   12
3. Pencairan Dana Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sebesar
   Rp1.050.000.000,00 tidak diakui oleh pemegang rekening, dan diantaranya sebesar
   Rp600.000.000,00 tidak diketahui keberadaannya


          Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap transaksi dalam rekening tabungan
   milik Dinas Pendidikan dan terhadap SPJ Bendahara Pengeluaran, diketahui terdapat
   transaksi pengeluaran dalam rekening tabungan yang tidak diakui oleh pemilik rekening
   dhi. Bendahara Pengeluaran sesuai surat pernyataan yang dibuatnya pada tanggal 18
   April 2008 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengaku tidak menulis dan
   menandatangani      slip   penarikan   untuk   transaksi-transaksi    tersebut.   Transaksi
   pengeluaran sebesar Rp1.050.000.000,00, tersebut rinciannya sebagai berikut.
   a.   Tanggal 19 Januari 2007 sebesar Rp700.000.000,00;
   b.   Tanggal 5 Pebruari 2007 sebesar Rp300.000.000,00;
   c.   Tanggal 13 Pebruari 2007 sebesar Rp50.000.000,00.
          Dari jumlah dana sebesar Rp1.050.000.000,00, yang peruntukannya adalah
   untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran sudah
   menerima secara tunai sebesar Rp450.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.
   a.   Tanggal 21 Mei 2007 sebesar Rp350.000.000,00;
   b.   Tanggal 12 September 2007 sebesar Rp100.000.000,00.
   Dana sebesar Rp450.000.000,00 oleh Bendahara Pengeluaran sudah di-SPJ-kan,
   sedangkan sisa dana sebesar Rp600.000.000,00, sampai dengan akhir pemeriksaan
   belum diterima dan juga belum di-SPJ-kan. Rincian tentang SP2D dan rencana
   penggunaan dana sebesar Rp600.000.000,00 tersebut adalah seperti tabel berikut ini.
  No                     SP2D                            Nama Kegiatan               Jumlah (Rp)
          Tanggal               Nomor
  1.    23 Jan 2007    0118/I/SP2D/LS/2007        Kegiatan pengembangan                   50.000.00
                                                  sistem pendataan dan                         0,00
                                                  pemetaan pendidik dan tenaga
                                                  kependidikan
  2.    22 Mei 2007    0268/V/SP2D/GU/2007        Penyelenggaraan pelatihan,          30.000.000,00
                                                  seminar dan lokakarya diskusi
                                                  ilmiah tentang berbagai isu
                                                  pendidikan
  3.    19 Juli 2007   0345/VII/SP2D/GU/2007      Kegiatan pengembangan               40.000.000,00
                                                  sistem pendataan dan
                                                  pemetaan pendidikan dan
                                                  tenaga kependidikan
  4.    19 Juli 2007   0344/VII/SP2D/GU/2007      Kegiatan penyelenggaraan            55.000.000,00
                                                  pelatihan, seminar dan
                                                  lokakarya serta diskusi ilmiah
                                                  tentang berbagai isu pendidikan
  5.    23 Nopember    0371/XI/SP2D/GU/2007       Kegiatan penyediaan dana           425.000.000,00
        2007                                      pengembangan sekolah untuk
                                                  SD/MI dan SMP/MTs
        JUMLAH                                                                       600.000.000,00



   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                            13
Kegiatan sebagaimana tersebut dalam tabel tidak terlaksana karena dana untuk
mendukung kegiatan tersebut tidak diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.


      Kondisi ini tidak sesuai dengan:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
   Negara, pada:
   1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara
      tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
      transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
      kepatutan;
   2) Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang diberi tugas
      menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat
      berharga     atau   barang-barang   negara   adalah   bendahara     yang   wajib
      menyampaikan        laporan   pertanggungjawaban   kepada   Badan    Pemeriksa
      Keuangan;
   3) Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap bendahara sebagaimana
      dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian
      keuangan negara yang berada dalam pengurusannya;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang
   Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
   1) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung
      oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang
      menagih;
   2) Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran, bendahara
      penerimaan/pengeluaran dan atau orang atau badan yang menerima atau
      menguasai uang / barang / kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan
      penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   3) Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani
      dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang
      menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungj-awab atas
      kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
      dimaksud;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang
   Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
   1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara
      tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,
      transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,


PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                      14
       kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
   2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud
       pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan
       tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
       dipertanggungjawabkan;
   3) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas
       beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
   4) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada
       ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan
       bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
       dimaksud;
   5) Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah yang
       disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus
       segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   6) Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri sipil
       bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar
       hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung
       merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.


       Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja pegawai dan belanja barang
dan jasa disajikan lebih tinggi dan merugikan daerah sebesar Rp600.000.000,00.


       Hal ini disebabkan kesengajaan Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) untuk mencairkan
dana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanpa diketahui oleh pemegang rekening
atau kuasanya dan kesengajaan untuk menggunakan dana tersebut.


       Atas permasalahan tersebut, Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) menjelaskan, bahwa
proses pencairan kelima kegiatan sudah sesuai dengan prosedur, yaitu ada SPP, SPMU
dan SP2D dan sudah dicairkan. Atas perintah mantan Walikota (IK) yang ditujukan
kepada Kasda dan Tim Anggaran, dana sebesar Rp600.000.000,00 dipinjam dan
digunakan untuk melunasi tagihan dari pihak ketiga/rekanan yang mempunyai kegiatan
pada Tahun 2006.


Rekomendasi BPK RI
       Walikota Batu agar menarik kerugian daerah sebesar Rp600.000.000,00 dari
Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) sebagai penanggung jawab pengeluaran, dan selanjutnya
disetor ke Kas Daerah.


PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                    15
4. Dana Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp581.425.000,00 tidak
   diketahui keberadaannya dan terdapat pinjaman ke Kantor Kasda oleh Dinas
   Pertanahan sebesar Rp130.640.190,00


   a. Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Perluasan Masjid An Nur I
          Pemeriksaan terhadap SPJ Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk perluasan
   Masjid An Nur I senilai Rp825.000.000,00, diketahui terdapat PPh Ps 23 yang masih
   terutang sebesar Rp41.250.000,00 yang berasal dari transaksi jual beli tanah antara
   Dinas Pertanahan dengan pemilik tanah yang akan digunakan untuk perluasan masjid
   An-Nur I.
          Hasil konfirmasi dengan bendahara pengeluaran, diperoleh keterangan bahwa
   pada tanggal 9 Pebruari 2007 yang bersangkutan diminta oleh Sdr. AL (mantan Kepala
   Kasda/Kuasa    BUD)   dengan   sepengetahuan     Kepala   Dinas    Pertanahan   untuk
   menandatangani slip penarikan tunai sebesar Rp825.000.000,00 dari rekening tabungan
   Nomor 0402100401 milik Dinas Pertanahan di Bank Jatim. Setelah cair, dana tersebut
   langsung diambil oleh Kepala Kasda. Atas permintaan Kepala Kasda, Bendahara
   Pengeluaran diminta membuat SPP Nomor 921/107/422.213/2007 tanggal 6 Pebruari
   2007, dan SPM Nomor 921/06/SPM/422.213/2007 tanggal 7 Pebruari 2007, sedangkan
   SP2D Nomor 0156/II/SP2D/LS/2007 diterbitkan pada tanggal 9 Pebruari 2007 sebesar
   Rp825.000.000,00. Dari total dana yang diambil sebesar Rp825.000.000,00 tersebut,
   pihak Kasda telah mengembalikan sebesar Rp731.000.000,00, dan sudah dibayarkan
   kepada pemilik tanah. Dengan demikian, pemilik tanah kurang dibayar sebesar
   Rp94.000.000,00 (Rp825.000.000,00-Rp731.000.000,00) karena sisa uang sebesar
   Rp94.000.000,00 masih dipakai oleh Kas Daerah.
          Dikarenakan Masjd An Nur akan segera diresmikan, dan ancaman dari pemilik
   tanah yang akan mengadukan ke polisi bila kekurangan pembayaran tanah tidak segera
   dilunasi sebelum peresmian, maka pada tanggal 30 Desember 2007 atas pertimbangan
   Kepala Dinas Pertanahan, maka kekurangan pembayaran sebesar Rp94.000.000,00
   tersebut dilunasi dengan menggunakan uang pungutan PPh Pasal 23 sebesar
   Rp41.250.000,00 dan sisanya sebesar Rp52.750.000,00, diambilkan dari uang PPh
   Pasal 23 dari pengadaan tanah yang lain yaitu pengadaan tanah untuk perluasan Masjid
   An Nur II sebesar Rp42.500.000,00 dan dari sisa anggaran PPh Pasal 23 Masjid An Nur
   II sebesar Rp10.250.000,00.




   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                     16
b. Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPA Bumiaji Tahap II
           Pemeriksaan terhadap SPJ kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk
perluasan TPA Kecamatan Bumiaji tahap II, diketahui terdapat kekurangan pembayaran
kepada pemilik tanah sebesar Rp487.425.000,00. Hasil konfirmasi dengan Bendahara
Pengeluaran, diketahui bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2007 yang bersangkutan
diminta Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa BUD) dengan sepengetahuan Kepala
Dinas Pertanahan selaku Pengguna Anggaran untuk menandatangani slip penarikan
tabungan Dinas Pertanahan pada Bank Jatim sebesar Rp587.425.000,00. Setelah
ditarik tunai, dana diambil langsung oleh Kepala Kasda. Selanjutnya, atas permintaan
Kepala Kasda dibuatlah SPP Nomor 921/019/422.213/2007 tanggal 15 Pebruari 2007,
dan SPM Nomor 921/019/SPM/422.213/2007 pada tanggal 16 Pebruari 2007,
sedangkan SP2D Nomor 0312/II/SP2D/LS/2007 diterbitkan pada tanggal 21 Pebruari
2007 sebesar Rp587.425.000,00.
           Pada tanggal 20 Juni 2007, Kepala Kasda telah mengembalikan uang sebesar
Rp100.000.000,00, dan langsung dibayarkan kepada pemilik tanah, sehingga sisa uang
yang belum dikembalikan Kasda sebesar Rp487.425.000,00.
           Dengan demikian, total uang Belanja Modal Pengadaan Tanah Dinas
Pertanahan yang belum dikembalikan oleh Kasda sampai dengan saat pemeriksaan
berakhir berjumlah Rp581.425.000,00 (Rp487.425.000,00 + Rp94.000.000,00).
           Selain itu, hasil konfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran diketahui terdapat
pinjaman ke Kantor Kasda untuk kepentingan Dinas Pertanahan, dengan rincian sebagai
berikut:
     No.         TANGGAL                      URAIAN                     JUMLAH
                                                                           (Rp)
      1.       13-2-2007      Untuk     membayar      pajak    (telah   149.428.350,00
                              dikembalikan sebesar Rp70.000.000,00)
      2.           -2007      Untuk membayar panjar                       5.000.000,00
      3.       9-7-2007       Untuk biaya PPAT                           25.000.000,00
      4.       20-8-2007      Untuk membayar Bend-17                     30.211.840,00
               JUMLAH                                                   130.640.190,00


Pinjaman tersebut sampai dengan akhir pemeriksaan belum dikembalikan ke Kas
Daerah.


           Kondisi ini tidak sesuai dengan:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
   Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara
   tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
   transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
   kepatutan;


PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                            17
b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
   Daerah, pada:
   1) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung
      oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang
      menagih;
   2) Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran, bendahara
      penerimaan/pengeluaran dan atau orang atau badan yang menerima atau
      menguasai uang / barang / kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan
      penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   3) Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani
      dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang
      menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas
      kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
      dimaksud;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang
   Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
   1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara
      tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,
      transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,
      kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
   2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan
      tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
      dipertanggungjawabkan;
   3) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas
      beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
   4) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada
      ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan
      bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
      dimaksud;
   5) Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah yang
      disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus
      segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   6) Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri sipil
      bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar
      hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung
      merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.


PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                 18
      Kondisi ini mengakibatkan realisasi belanja modal tanah disajikan lebih tinggi dan
merugikan daerah sebesar Rp581.425.000,00, selain itu membuka peluang terjadinya
penyalahgunaan uang sebesar Rp130.640.190,00


      Hal ini disebabkan kesengajaan Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa BUD)
untuk menggunakan dana tersebut.


      Atas permasalahan tersebut, Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa BUD)
menjelaskan bahwa proses pencairan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan prosedur,
yaitu ada SPP, SPMU dan SP2D dan sudah dicairkan. Menurut catatan pihak mantan
Kepala Kasda, dana yang dipinjam dari Dinas Pertanahan sebesar Rp4.382.625.000,00,
dan sudah dilunasi sebesar Rp4.896.990.990,00, sehingga ada kelebihan dana di Dinas
Pertanahan sebesar Rp514.365.990,00, karena ada administrasi yang belum masuk di
Kasda pada pencairan tanggal 31 Mei 2007.


Rekomendasi BPK RI
      Walikota Batu agar menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah kerugian daerah
sebesar Rp581.425.000,00 dari Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa BUD) sebagai
penanggung jawab pengeluaran.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                        19
5. Kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp65.670.200,00


           Pemeriksaan yang dilakukan terhadap proses pencairan dana pada Kasda,
   diketahui terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pihak Kasda terhadap
   Pihak Ketiga dhi. Kontraktor Pekerjaan Pembangunan Masjid An-Nur Kota Batu (PT.
   AKL). Berdasarkan Addendum kontrak Nomor 602/IV-10/ADD-02/422.204/2007 tanggal
   19 Juni 2007, diketahui bahwa nilai kontrak untuk pembangunan Masjid An Nur adalah
   sebesar Rp8.228.985.000,00. Jumlah tersebut termasuk di dalamnya pajak (PPN dan
   PPh Pasal 23) sebesar Rp897.707.454,00. Sehingga jumlah penerimaan bersih yang
   seharusnya      diterima     pihak     rekanan   adalah      sebesar      Rp7.331.277.546,00
   (Rp8.228.985.000,00-Rp897.707.454,00). Pembayaran dilakukan dalam empat tahap,
   dengan rincian sebagai berikut.
  Tahap      Penerimaan         Tanggal       Sebelum Dipotong          Potongan       Setelah Dipotong
               Termin                             Pajak (Rp)            Pajak (Rp)        Pajak (Rp)
    1.      Uang Muka           29-12-2006      1.445.797.000,00      157.723.309,00    1.288.073.691,00
    2.      Termin I             14-3-2007      1.054.203.000,00      115.003.963,00     939.199.037,00
    3.      Termin II dan III   15-11-2007      3.671.738.750,00      400.553.318,00    3.271.185.432,00
    4.      Termin IV           21-12-2007      2.057.246.246,00      224.426.863,00    1.832.819.383,00
            JUMLAH                              8.228.985.000,00      897.707.453,00    7.331.277.543,00


           Penelusuran terhadap mutasi rekening Giro Kasda (PAD) Nomor 0401001727,
   diketahui terdapat pembayaran untuk Termin I sebesar Rp2.704.869.200,00 pada
   tanggal 14 Maret 2007. Padahal berdasarkan dokumen kontrak, jumlah yang
   seharusnya ditransfer oleh Kasda adalah sebesar Rp939.199.037,00, sehingga terdapat
   kelebihan pembayaran sebesar Rp1.765.670.163,00.
           Hasil konfirmasi dengan PT. AKL, diketahui bahwa mereka baru mengetahui ada
   dana dari Pemkot Batu pada bulan Desember 2007 dikarenakan dana tersebut disetor
   tunai dari rekening Kasda sehingga tidak tampak mutasi di rekening giro mereka.
   Akhirnya dana tersebut dikembalikan melalui rekening Bend-17, yaitu rekening Nomor
   0401002294 sebesar Rp1.700.000.000,00 pada tanggal 28 Desember 2007. Dengan
   demikian, terdapat dana yang masih berada dipihak rekanan sebesar Rp65.670.200,00
   (Rp2.704.869.200,00 – Rp939.199.200,00 – Rp1.700.000.000,00).
           Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat, PT. AKL bersedia membayar
   kelebihan pembayaran berikut biaya bunga sebesar 6% / tahun yang dihitung dari 14
   Maret   2007     s.d.   28   Desember     2007    (8,5    bulan)    senilai   Rp72.250.000,00
   (Rp1.700.000.000,00 X 0,5% X 8,5 bulan). Dengan demikian jumlah uang yang harus
   dikembalikan adalah sebesar Rp137.920.164,00 (Rp65.670.164,00 + Rp72.250.000,00).




   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                               20
      Kondisi ini tidak sesuai dengan:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
   Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara
   tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
   transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
   kepatutan;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang
   Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
   1) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung
      oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang
      menagih;
   2) Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran, bendahara
      penerimaan/pengeluaran dan atau orang atau badan yang menerima atau
      menguasai      uang/barang/kekayaan    daerah,   wajib   menyelenggarakan
      penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   3) Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani
      dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang
      menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas
      kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
      dimaksud;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang
   Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
   1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara
      tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,
      transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,
      kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
   2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan
      tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
      dipertanggungjawabkan;
   3) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas
      beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
   4) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada
      ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan
      bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
      dimaksud;




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                 21
   5) Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah yang
       disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus
       segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   6) Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri sipil
       bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar
       hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung
       merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut;
d. Dokumen kontrak pada pasal 7 ayat 1 huruf b tentang cara pembayaran dimana
   menyebutkan bahwa pembayaran pertama dibayarkan setelah prestasi fisik di
   lapangan mencapai 30% yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan
   Lapangan dengan jumlah Rp1.054.203.000,00.


       Hal tersebut mengakibatkan uang daerah sebesar Rp65.670.164,00 berpotensi
hilang, dan penerimaan daerah berupa bunga tertunda sebesar Rp72.250.000,00.


       Hal ini disebabkan kelalaian Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa BUD).


       Atas permasalahan tersebut, Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa BUD)
menjelaskan bahwa Kasda mengalami kesulitan cashflow sebagai akibat tagihan Bank
Jatim sebesar Rp10.000.000.000,00 yang harus ditutup pada Desember 2006, pada
saat yang sama PT. AKL mencairkan dana sebesar Rp939.199.037,00 yang kemudian
dipinjamkan lagi ke Pemkot Batu untuk menutup ketekoran kas. Pada awal Tahun 2007
Kasda masih mengalami kesulitan cashflow, berdasarkan hal itu, Sdr. IK (mantan
Walikota almarhum) memerintahkan untuk mencari pinjaman kepada pihak ketiga, dan
disepakati meminjam dari rekanan terbesar yaitu PT. AKL dengan asumsi sebagian
dana   dibayarkan   dan   sebagian   dana   dipinjamkan.   Akhirnya    muncul   angka
Rp2.704.869.200,00 yang akan disesuaikan dengan dokumen kontrak, dengan
pembagian Rp1.704.869.200,00 dibayarkan untuk rekanan, dan Rp1.000.000.000,00
dipinjamkan lagi ke Pemkot Batu untuk menutup kebijakan Sdr. IK (mantan Walikota
almarhum) yang belum terselesaikan. Karena dokumen kontrak sulit disesuaikan dengan
dana yang terlanjur disesuaikan (Rp2.704.869.200,00), maka rekanan tidak mencukupi
administrasi dan mengembalikan dana tersebut pada bulan Desember 2007 sebesar
Rp1.700.000.000,00.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                      22
Rekomendasi BPK RI
      Walikota   Batu   agar   menarik   kerugian   daerah   dari   PT.   AKL   sebesar
Rp137.920.164,00 (Rp65.670.164,00+Rp72.250.000,00) dan menyetorkan ke Kas
Daerah.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                        23
6. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp310.336.515,00 tidak disetorkan ke
   Kas Daerah


          Berdasarkan hasil penelaahan terhadap proses penyetoran pajak penerangan
   jalan, diketahui bahwa penyetoran pajak penerangan jalan dilakukan oleh Dispenda
   setelah mendapatkan cek dari PLN. Nilai nominal dari cek yang diberikan PLN tersebut,
   dihitung dari besarnya PPJU yang seharusnya disetor oleh PLN ke Pemerintah Kota,
   dikurangi jumlah tagihan listrik pemkot, dan dikurangi dengan upah pungut untuk PLN.
   Sebelum disetorkan ke Pemkot, pihak Sekretariat Daerah mengajukan SPP, SPM dan
   SP2D ke Kas Daerah untuk pembayaran tagihan listrik Pemkot. Di lain pihak, Dinas
   Pendapatan juga membuat SPP, SPM dan SP2D untuk pencairan upah pungut kepada
   PLN. Selanjutnya, cek dari PLN ditambah dengan pencairan SP2D dari Setda dan
   pencairan SP2D dari Dinas Pendapatan tersebut disetorkan ke Pemerintah Kota.
          Hasil pemeriksaan piutang pajak yang tercantum dalam neraca menunjukkan
   bahwa dari jumlah piutang pajak pada neraca sebesar Rp1.073.768.320,00, terdapat
   piutang PPJ sebesar Rp510.055.295,00 yang terdiri dari piutang PPJ bulan Desember
   2007 sebesar Rp199.718.780,00 dan piutang PPJ bulan Juli dan Agustus 2007
   seluruhnya sebesar Rp310.336.515,00.
          Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan, bahwa piutang PPJ sebesar
   Rp310.336.515,00 tersebut, sebenarnya adalah penerimaan PPJ yang menjadi hak
   Pemkot, karena pembayaran listriknya sudah dikompensasi dengan penerimaan PPJ
   yang diterima Pemerintah Kota. Pembayaran listrik bulan Juli dan Agustus 2007 adalah
   sebagai berikut.
   a. Untuk    bulan   Juli   2007   sebesar   Rp157.405.165,00,   sesuai   SPP   Nomor
      921/287/422.023/2006 tanggal 1 Agustus 2007, SPM Nomor 287/023/SPM-LS/2007
      tanggal 2 Agustus 2007, dan SP2D Nomor 0125/VIII/SP2D/LS/2007 tanggal 6
      Agustus 2007;
   b. Untuk bulan Agustus 2007 sebesar Rp152.931.350,00, sesuai SPP Nomor
      921/352/422.023/2006 tanggal 28 Agustus 2007, SPM Nomor 347/023/SPM-LS/2007
      tanggal 29 Agustus 2007, dan SP2D Nomor 0411/VIII/SP2D/LS/2007 tanggal 31
      Agustus 2007.
          Berdasarkan keterangan dari Bendahara Sekretariat, diketahui bahwa dana
   tersebut sebenarnya sudah diterimanya. Namun, setelah itu Bendahara Sekretariat
   menyerahkan dana tersebut kepada Sdr. AS Kasi Pengeluaran Kantor Kas Daerah
   periode sebelum Oktober 2007, karena Sdr. AS mengatakan akan menyetorkan sebagai
   PAD.




   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                     24
      Berdasarkan   penjelasan   dari   Bendahara      Penerimaan    Dispenda   yang
berkewajiban menyetor penerimaan PPJ ke Kas Daerah, diketahui bahwa dana tersebut
belum pernah diterima dari Bendahara Sekretariat maupun dari Kantor Kas Daerah.
Karenanya, pihak Dispenda mencantumkannya sebagai piutang PPJ.


      Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
   Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara
   tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
   transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
   kepatutan;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang
   Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
   1) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung
      oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang
      menagih;
   2) Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran, bendahara
      penerimaan/pengeluaran dan atau orang atau badan yang menerima atau
      menguasai     uang/barang/kekayaan     daerah,      wajib     menyelenggarakan
      penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   3) Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani
      dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang
      menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas
      kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
      dimaksud;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang
   Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
   1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara
      tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,
      transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,
      kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
   2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan
      tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
      dipertanggungjawabkan;
   3) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas
      beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;


PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                     25
   4) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada
      ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan
      bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
      dimaksud;
   5) Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah yang
      disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorangharus
      segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   6) Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri sipil
      bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar
      hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung
      merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.


      Hal tersebut di atas mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp310.336.515,00.


      Kondisi tersebut disebabkan kesengajaan dari Sdr. AL (mantan Kepala Kasda)
melalui Kasi Pengeluaran untuk menggunakan dana tersebut.


      Atas permasalahan tersebut, Sdr. AL (mantan Kepala Kasda) menjelaskan
bahwa proses pencairan PPJ bulan Juli dan Agustus Tahun 2007 sudah sesuai dengan
prosedur, yaitu ada SPP, SPM dan SP2D serta sudah ditransfer ke rekening Bendahara
Sekretariat Daerah. Atas perintah Sdr. IK (mantan Walikota almarhum), PPJ bulan Juli
dipinjam untuk membayar tagihan dari Persikoba (dana sebelumnya sudah dipinjam)
sebesar Rp200.000.000,00, dengan rincian sebesar Rp157.405.165,00 dari PPJ, dan
sebesar Rp42.594.835,00 dari brankas Kasda. Sedangkan PPJ bulan Agustus 2007
untuk membayar tagihan BLM Desa Giripurno (dana sebelumnya dipinjam) sebesar
Rp214.987.500,00, dengan rincian sebesar Rp152.931.350,00 dari PPJ, dan sebesar
Rp62.056.150,00 pinjaman dari Bagian Pemerintahan.


Rekomendasi BPK RI
      Walikota Batu agar menarik kerugian daerah sebesar Rp310.336.515,00 dari
Sdr. AL (mantan Kepala Kasda) dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                    26
7. Realisasi    Belanja       Tidak     Terduga      sebesar      Rp200.000.000,00     tidak
   Dipertanggungjawabkan


          Pemerintah Kota Batu pada Tahun Anggaran 2007 menganggarkan Belanja
   Tidak Terduga sebesar Rp2.500.000.000,00, dan telah direalisasikan sebesar
   Rp226.500.000,00. Dari realisasi tersebut, sebesar Rp200.000.000,00 digunakan untuk
   Bantuan Dana Pengamanan Persidangan Kasus Penistaan Agama Tahap I, dan
   Bantuan Dana Pengamanan Persidangan Kasus Penistaan Agama Tahap II, masing-
   masing sebesar Rp100.000.000,00.
          Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Surat Pertanggungjawaban
   (SPJ) penggunaan dana sebesar Rp200.000.000,00 tersebut tidak bisa ditunjukkan oleh
   Bendahara. Bendahara hanya menunjukkan daftar penerima dana tanpa kuitansi tanda
   terima, dengan rincian sebagai berikut.
   a. Bantuan Dana Pengamanan Persidangan Kasus Penistaan Agama Tahap I
      (berdasarkan SP2D Nomor 0164/VII/SP2D/LS tanggal 11 Juli 2007 sebesar
      Rp100.000.000,00)
         No       Tanggal                        Penerima                     Jumlah (Rp)
         1.      11 Juli 2007      Pengadilan Negeri Malang                    100.000.000,00
               Jumlah                                                          100.000.000,00


      Penetapan Pemberian Bantuan Dana Pengamanan Persidangan Kasus Penistaan
      Agama     Tahap     I     didasarkan    pada    Keputusan    Walikota   Batu    Nomor
      180/91/KEP/422.013/2007 tanggal 10 Juli 2007. Pemberitahuan kepada DPRD Kota
      Batu tentang persetujuan penggunaan Dana Tidak Tersangka disampaikan pada
      tanggal 11 Juli 2007 dengan surat Nomor 180/184/422.013/2007.


   b. Bantuan Dana Pengamanan Persidangan Kasus Penistaan Agama Tahap II
      (berdasarkan SP2D Nomor 0168/VIII/SP2D/LS/2007 tanggal 8 Agustus 2007
      sebesar Rp100.000.000,00)
         No        Tanggal                          Penerima                  Jumlah (Rp)
         1.    8 Agustus 2007      Satpol PP (IS)                               25.000.000,00
         2.    8 Agustus 2007      Kejaksaan                                    50.000.000,00
         3.    8 Agustus 2007      Istri Walikota (EIK)                          5.000.000,00
         4.    8 Agustus 2007      Kesbanglinmas (K)                             2.500.000,00
         5.    8 Agustus 2007      LSM (S)                                       2.500.000,00
         6.    9 Agustus 2007      Pondok Pesantren (YE)                         5.000.000,00
         7.    14 Agustus 2007     KU                                           10.000.000,00
               Jumlah                                                          100.000.000,00




   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                          27
   Penetapan Pemberian Tambahan Bantuan Dana Pengamanan Persidangan Kasus
   Penistaan Agama Tahap II didasarkan pada Keputusan Walikota Batu Nomor
   180/108/KEP/422.013/2007 tanggal 8 Agustus 2007. Untuk pemberitahuan ke DPRD
   tentang penggunaan Dana Tidak terduga belum dilakukan.


      Kondisi ini tidak sesuai dengan :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
   Negara, pada:
   1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara
      tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
      transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
      kepatutan;
   2) Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang diberi tugas
      menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat
      berharga     atau   barang-barang   negara   adalah     bendahara     yang   wajib
      menyampaikan        laporan   pertanggungjawaban   kepada     Badan    Pemeriksa
      Keuangan;
   3) Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap bendahara sebagaimana
      dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian
      keuangan negara yang berada dalam pengurusannya;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang
   Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
   1) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung
      oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang
      menagih;
   2) Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran, bendahara
      penerimaan/pengeluaran dan atau orang atau badan yang menerima atau
      menguasai      uang/barang/kekayaan      daerah,      wajib   menyelenggarakan
      penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   3) Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani
      dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang
      menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas
      kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
      dimaksud;




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                        28
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang
   Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
   1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara
       tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,
       transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,
       kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
   2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud
       pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan
       tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
       dipertanggungjawabkan;
   3) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas
       beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
   4) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada
       ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan
       bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
       dimaksud;
   5) Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah yang
       disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus
       segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   6) Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri sipil
       bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar
       hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung
       merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.


       Hal tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Tidak Terduga tidak dapat diyakini
kebenarannya dan menimbulkan kerugian daerah sebesar Rp200.000.000,00.


       Permasalahan tersebut disebabkan:
a. Kesengajaan       para     penerima      bantuan      keuangan      untuk     tidak
   mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Tidak Terduga secara memadai;
b. Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga tidak sepenuhnya mempedomani
   ketentuan yang berlaku.


       Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Hukum menyatakan bahwa terkait
dengan penggunaannya, Bagian Hukum tidak bisa mempertanggungjawabkan karena
masing-masing penerima tidak bersedia menandatangani kuitansi tanda terima, selain
itu dana tersebut dianggap bantuan langsung dari Walikota.


PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                      29
Rekomendasi BPK RI
      Walikota Batu agar menarik kerugian daerah dari Kepala Bagian Hukum sebesar
Rp200.000.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                 30
8. Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Sekretariat
     Daerah Minimal sebesar Rp523.800.000,00 tidak didukung dengan bukti yang
     lengkap


            Pemerintah Kota Batu pada Tahun Anggaran 2007, menganggarkan Belanja
     Langsung Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
     (kode rekening 1.20.1.20.03.16) pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.523.160.000,00,
     dan telah terealisasi sebesar Rp989.945.000,00. Realisasi tersebut diantaranya
     merupakan pengeluaran yang digunakan untuk Belanja Barang - Biaya Perjalanan Dinas
     Dalam dan Luar Daerah.
            Pemeriksaan secara uji petik pada lima jenis kegiatan, menunjukkan terdapat
     pengeluaran sebesar Rp523.800.000,00 digunakan untuk perjalananan dinas yang
     dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota masing-masing sebesar Rp398.900.000,00
     dan sebesar Rp124.900.000,00. Adapun realisasi dari masing-masing kegiatan adalah
     sebagai berikut.
 No      Kode Rekening            Nama Kegiatan            Rincian Obyek             Jumlah (Rp)
                                                              Kegiatan         Walikota     Wakil Walikota

1.     1.20.1.20.03.16.01   Dialog/Audiensi dgn tokoh     Perjalanan Dinas    23.600.000,00    18.400.000,00
                            masyarakat, pimpinan/         Dalam Daerah
                            anggota organisasi kemsyrkt

2.     1.20.1.20.03.16.03   Rapat koordinasi Unsur        Perjalanan Dinas    12.800.000,00     8.700.000,00
                            Muspida                       Dalam Daerah
                                                          Perjalanan Dinas    41.000.000,00     9.000.000,00
                                                          Luar Daerah
3.     1.20.1.20.03.16.04   Rapat koordinasi pejabat      Perjalanan Dinas    12.500.000,00     5.000.000,00
                            pemerintah daerah             Dalam Daerah
                                                          Perjalanan Dinas    30.000.000,00    19.300.000,00
                                                          Luar Daerah
4.     1.20.1.20.03.16.05   Kunjungan kerja/inspeksi      Perjalanan Dinas    25.500.000,00     5.000.000,00
                            KDH/WaKDH                     Dalam Daerah
                                                          Perjalanan Dinas    59.500.000,00    15.000.000,00
                                                          Luar Daerah
5.     1.20.1.20.03.16.06   Koordinasi dengan             Perjalanan Dinas    13.000.000,00    10.000.000,00
                            Pemerintah Pusat dan          Dalam Daerah
                            Pemerintah Daerah lainnya
                                                          Perjalanan Dinas   181.000.000,00    34.500.000,00
                                                          Luar Daerah
       JUMLAH                                                                398.900.000,00   124.900.000,00




            Pencairan dana untuk biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah tersebut,
     dilakukan dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU. Pemeriksaan yang dilakukan secara uji
     petik terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ), menunjukkan bahwa bukti yang
     disampaikan hanya kuitansi intern tanda terima uang oleh Walikota dan Wakil Walikota,



     PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                                31
tanpa didukung dengan bukti pengeluaran lain seperti Surat Tugas dan Surat Perintah
Perjalanan Dinas (SPPD). Sebelum mengeluarkan SPM, Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK) seharusnya memeriksa terlebih dahulu kelengkapan dokumen yang
dijadikan syarat penerbitan SPM. Uraian mengenai SPJ yang tidak lengkap dan
jumlahnya terdapat pada lampiran 2.


       Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
   Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara
   tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
   transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
   kepatutan;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang
   Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
   1) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung
       oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang
       menagih;
   2) Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran, bendahara
       penerimaan/pengeluaran dan atau orang atau badan yang menerima atau
       menguasai     uang/barang/kekayaan     daerah,   wajib    menyelenggarakan
       penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   3) Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani
       dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang
       menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas
       kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
       dimaksud;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang
   Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
   1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara
       tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,
       transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,
       kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
   2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud
       pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan
       tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
       dipertanggungjawabkan;
   3) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas


PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                   32
       beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
   4) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada
       ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan
       bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
       dimaksud;
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tanggal 25 April 2007 tentang
   Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
   Pegawai Tidak Tetap, dalam :
   1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai
       Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu
       mendapat persetujuan /perintah atasannya;
   2) Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa perjalanan dinas dilakukan
       berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut
       contoh sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan
       ini;
   3) Pasal 18 yang menyatakan bahwa pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan
       dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya;
   4) Pasal 19 yang menyatakan bahwa dokumen pertanggungjawaban biaya
       sebagaimana dimaksud pada pasal 18 terdiri dari SPPD beserta bukti
       pengeluaran untuk biaya tansport dan biaya penginapan.


         Permasalahan    tersebut   mengakibatkan   realisasi   belanja   barang-biaya
perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota minimal sebesar Rp523.800.000,00 tidak
dapat diyakini kewajarannya.


       Permasalahan tersebut disebabkan oleh kelalaian Pengguna Anggaran dalam
merealisasikan anggaran tidak disertai dengan pertanggungjawaban yang memadai.


       Atas permasalahan tersebut, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah
menyatakan bahwa mengingat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah pejabat
negara sehingga mengalami kesulitan untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) secara lengkap dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan
pertanggungjawaban perjalanan dinas dari tahun-tahun sebelumnya hanya didasarkan
pada undangan/jadwal kegiatan yang ada. Untuk tahun mendatang, hal ini akan lebih
diperhatikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                      33
Rekomendasi BPK RI
      Walikota Batu agar memerintahkan pada pengguna anggaran dan pelaksana
kegiatan agar melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan secara lebih tertib dan
selalu mengadakan pengawasan terhadap pertanggungjawaban kegiatan.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                               34
9. Realisasi belanja modal peralatan mesin-pengadaan Vibrator Roller sebesar
   Rp151.800.000,00     tidak   ada   realisasi   fisik   dan   tidak   dikenakan   denda
   keterlambatan


          Berdasarkan hasil pemeriksaan atas mutasi Rekening Koran Kas Daerah Nomor
   0401001719, diketahui terdapat transaksi pengeluaran sebesar Rp2.658.144.632,00
   melalui cek CC 340209. Atas pengeluaran tersebut, terdapat pembayaran kepada pihak
   ketiga yaitu CV. A sebesar Rp151.800.000,00, yang merupakan rekanan yang ditunjuk
   untuk pengadaan Vibrator Roller.
          Pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum di Kuasa BUD serta Dinas Permukiman
   dan Bina Marga, menunjukkan bahwa pengeluaran sebesar Rp151.800.000,00 tersebut
   juga telah dibukukan sebagai pengeluaran Kas Daerah, berdasarkan SP2D Nomor
   1567/XII//SP2D/LS/2007 tanggal 26 Desember 2007. Berdasarkan dokumen SP2D,
   diketahui bahwa transaksi tersebut dibukukan sebagai belanja modal dengan kode akun
   5.2.3.02.03.
          Hasil penelusuran lebih lanjut, menunjukkan bahwa belanja modal tersebut
   adalah untuk pengadaan Vibrator Roller sesuai dokumen kontrak Nomor 602.1/I-2-
   BP/PK/422.204/2007 tanggal 28 Nopember 2007. Dalam kontrak disebutkan, bahwa
   Vibrator Roller harus diterima tanggal 26 Desember 2007. Namun, berdasarkan hasil
   pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2008, diketahui bahwa
   sampai pada tanggal tersebut barang dimaksud belum diterima. Atas keterlambatan
   pekerjaan selama 47 hari dan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp7.134.599,00
   ( 47 x 1/1000 x Rp151.800.000,00 ).
          Pada saat pemeriksaan berakhir, Vibrator Roller sudah diterima oleh Dinas
   Permukiman dan Bina Marga.


          Kondisi di atas tidak sesuai dengan :
   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
      Negara, pasal 3 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola
      secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa
      keadilan dan kepatutan;
   b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang
      Perbendaharaan Negara, pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa pembayaran atas
      beban APBN atau APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa
      diterima;
   c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang
      Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada


   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                       35
     pasal 75 ayat (7) menyebutkan bahwa pembayaran atas tagihan yang dibebankan
     APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang
     Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa
     penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali
     ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
e. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang
     Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 37 yang
     menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat
     kelalaian penyedia barang/jasa, maka yang bersangkutan dikenakan denda
     keterlambatan sekurang-kurangnya satu perseribu per hari dari nilai kontrak;
f.   Kontrak Pekerjaan Nomor 602.1/I-2-BP/PK/422.204/2007 tanggal 27 Nopember
     2007, pasal 9 yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian/penyerahan
     pekerjaan dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, akan
     dikenakan denda/sanksi sebesar 1 perseribu untuk setiap hari keterlambatan dengan
     maksimum 5% dari jumlah harga borongan.


        Pembayaran terhadap kegiatan yang belum selesai mengakibatkan:
a. Realisasi belanja modal-peralatan mesin disajikan lebih tinggi (overstated) sebesar
     Rp151.800.000,00;
b. Aset peralatan dan mesin di neraca disajikan lebih tinggi (overstated) sebesar
     Rp151.800.000,00;
c. Penerimaan atas denda keterlambatan minimal sebesar Rp7.134.599,00 tertunda.


        Hal tersebut disebabkan oleh:
a. Kesengajaan dari pemimpin kegiatan dan rekanan untuk mencairkan dana;
b. Ketidakcermatan pengguna anggaran dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan
     dalam lingkup satuan kerjanya.


        Sehubungan dengan permasalahan di atas, Kepala Dinas Permukiman dan Bina
Marga menyatakan bahwa memang terjadi keterlambatan selama 47 hari dan telah
memberikan teguran kepada pemborong/rekanan. Berdasarkan teguran yang telah
disampaikan,     pihak   pemborong/rekanan     telah   mengakui   dan    bisa   menerima
keterlambatan tersebut dan bersedia untuk menerima konsekuensi dengan membayar
denda selama 47 hari.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                         36
Rekomendasi BPK RI
      Walikota Batu agar :
a. Menegur Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga yang tidak melakukan
   pengawasan kegiatan dalam lingkup satuan kerjanya;
b. Mengenakan    denda       minimal   sebesar   Rp7.134.599,00   dari   CV.   A   dan
   menyetorkannya ke Kas Daerah.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                       37
2. Realisasi     belanja    bantuan    sosial    sebesar    Rp950.000.000,00      pada   Bagian
   Kesejahteraan Rakyat pencairan dananya tidak diakui oleh Pemegang Rekening
   dan tidak diterima oleh yang berhak


            Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap transaksi penyetoran dan penarikan
   uang pada rekening Bendahara Bagian Kesra, yaitu rekening 0402100541 a.n Bagian
   Kesra cq. DW, diketahui terdapat transaksi penarikan uang yang tidak diakui oleh
   pemilik rekening yaitu Sdr. DW, sesuai surat pernyataan yang dibuatnya. Transaksi
   penarikan tersebut adalah :
   a.      Penarikan tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp800.000.000,00;
   b.      Penarikan tanggal 13 Juli 2007 sebesar Rp150.000.000,00.
           Sesuai penjelasan Bendahara pengeluaran, diketahui bahwa yang bersangkutan
   pernah mengajukan dana untuk belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Sosial
   Kemasyarakatan          berupa     Bantuan     Operasional     Tempat     Ibadah      sebesar
   Rp865.000.000,00 sesuai SPP Nomor 921/110/422.014/2007 tanggal 6 Agustus 2007,
   SPM Nomor 110/BT/SPM-LS/2007 tanggal 7 Agustus 2007, dan SP2D Nomor
   0356/IX/SP2D/LS/2007 tanggal 25 September 2007. Berdasarkan pengecekan di
   rekening tabungan milik Bendahara diketahui bahwa pengajuan tersebut sudah
   ditransfer ke rekening Bendahara sebesar Rp800.000.000,00 pada tanggal 20 Juni 2007
   dan sudah dicairkan dari rekening tabungan milik Bendahara Pengeluaran sebesar
   Rp800.000.000,00. Namun, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 15 April 2008 yang
   bersangkutan mengaku tidak pernah mencairkan dan menerima dana sebesar
   Rp800.000.000,00 tersebut.
   Hasil konfirmasi dengan penerima bantuan (koordinator masing-masing tempat ibadah),
   diketahui bahwa dana bantuan tersebut belum diterima hingga pemeriksaan berakhir.
            Berkaitan dengan penarikan tanggal 13 Juli 2007 sebesar Rp150.000.000,00,
   Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan dana bantuan
   untuk     gerakan   Pramuka      Kwartir     Cabang     Kota   Batu   sesuai   SPP     Nomor
   921/74/422.014/2007 tanggal 11 Juli 2007. Sedangkan SPM dan SP2D hingga saat
   pemeriksaan berakhir belum diterbitkan. Selain itu, Bendahara Pengeluaran juga
   menjelaskan bahwa yang bersangkutan mengaku tidak mencairkan dan tidak menerima
   dana tersebut sesuai surat pernyataan tertanggal 15 April 2008. Yang bersangkutan juga
   menjelaskan bahwa buku rekening tabungan milik Bendahara Pengeluaran selama
   periode Januari s.d September 2007 berada pada Kantor Kasda sehingga kesulitan
   dalam memantau kegiatan apa saja yang dananya sudah cair dan berapa besarnya.
   Hasil konfirmasi dengan pengurus Gerakan Pramuka (mengetahui Ketua Umum),
   diketahui bahwa dana bantuan tersebut belum diterima hingga pemeriksaan berakhir.


   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                              9
10. Realisasi belanja modal gedung-pembangunan masjid sebesar Rp2.057.246.250,00
   tidak sesuai dengan prestasi fisiknya


          Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap rekening koran Kas
   Daerah Nomor 0401001719 a.n DAU Pemkot Batu, diketahui terdapat transaksi
   pengeluaran kas dari rekening tersebut pada tanggal 24 Desember 2007 sebesar
   Rp3.176.392.250,00. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp2.057.246.250,00 adalah
   pembayaran termyn IV kepada PT. AKL yang merupakan rekanan Pemda dalam
   pelaksanakan proyek pembangunan Masjid An Nur Batu.
          Penelusuran terhadap Buku Kas Umum Kuasa BUD, diketahui bahwa transaksi
   tersebut juga telah dibukukan di BKU bulan Desember Tahun 2007 sebagai pengeluaran
   kas, sesuai bukti SP2D Nomor 1309/XII//SP2D/LS/2007 sebesar Rp2.057.246.250,00.
   Berdasarkan dokumen SP2D, diketahui bahwa transaksi pembayaran adalah untuk
   kegiatan pembangunan masjid yang dibukukan pada kode rekening 5.2.3.26.06 belanja
   modal Dinas Permukiman dan Bina Marga.
          Hasil penelitian lebih lanjut, menunjukkan belanja modal tersebut adalah untuk
   pembangunan masjid An Nur Batu, sesuai kontrak Nomor 602/IV-10/PK/422.204/2006
   tanggal 30 Nopember 2006, dengan nilai kontrak sebesar Rp7.228.985.000,00. Kontrak
   telah mengalami addendum dua kali, dengan kontrak Nomor 602.I/IV-10/ADD-
   1/422.204/2006   tanggal    13    Desember   2006,    dan   Nomor    602/IV-10/ADD-
   02/422.204/2007 tanggal 19 Juni 2007. Pada addendum kedua ini, nilai kontrak menjadi
   sebesar Rp8.228.985.000,00.
          Berdasarkan kontrak Nomor 602/IV-10/ADD-02/422.204/2007 tanggal 19 Juni
   2007, diketahui bahwa pekerjaan harus selesai tanggal 5 Desember 2007. Namun,
   berdasarkan hasil pengecekan di lapangan tanggal 11 Februari 2008, diketahui bahwa
   pekerjaan belum selesai 100%. Atas keterlambatan pekerjaan selama 68 hari belum
   dikenakan denda sebesar Rp411.449.250,00 (5% x Rp8.228.985.000,00). Beberapa
   pekerjaan yang belum selesai diantaranya:
       a. Pembongkaran apotik;
       b. Pemasangan partisi/sketsel perpustakaan;
       c. Penambahan daya listrik;
       d. Pemasangan kipas angin gantung;
       e. Lampu gantung kristal;
       f. Pemasangan penangkal petir;
       g. Railing void dalam dan luar;
       h. Pengecatan interior (basement);




   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                     38
      i. Pengecatan exterior dan interior lt. 1;
      j. Pengecatan interior lt. 2;
      k. Pengecatan interior dan exterior lt.3;
      l. Pekerjaan interior pada bagian mihrab;
      m. Museum mini;
      n. Tempat wudlu pria.


        Kondisi di atas tidak sesuai dengan:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
     Negara, pasal 3 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola
     secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa
     keadilan dan kepatutan;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang
     Perbendaharaan Negara, pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa pembayaran atas
     beban APBN atau APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa
     diterima;
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang
     Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada
     pasal 75 ayat (7) menyebutkan bahwa pembayaran atas tagihan yang dibebankan
     APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang
     Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa
     penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali
     ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
e. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang
     Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 37 yang
     menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat
     kelalaian penyedia barang/jasa, maka yang bersangkutan dikenakan denda
     keterlambatan sekurang-kurangnya satu perseribu per hari dari nilai kontrak;
f.   Kontrak Pekerjaan Nomor 602./IV-10/ADD-02/422.204/2007 tanggal 19 Juni 2007;
     juncto Kontrak Nomor 602.1/IV-10/ADD-1/422.204/2006 tanggal 13 Desember 2006
     juncto Kontrak Nomor 602/IV-10/PK/422.204/2006 tanggal 30 Nopember 2006, pasal
     10 yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian/penyerahan pekerjaan dari
     jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, akan dikenakan
     denda/sanksi sebesar satu perseribu untuk setiap hari keterlambatan dengan
     maksimum 5% dari jumlah harga borongan.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                       39
      Pembayaran terhadap kegiatan yang belum selesai mengakibatkan:
a. Realisasi belanja modal-gedung disajikan lebih tinggi (overstated) sebesar
   Rp2.057.246.250,00;
b. Penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp411.449.250,00 tertunda.


      Hal tersebut disebabkan :
a. Kesengajaan dari pemimpin kegiatan dan rekanan untuk mencairkan dana kegiatan
   pembangunan masjid sebelum pekerjaan selesai;
b. Ketidakcermatan pengguna anggaran dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan
   dalam lingkup satuan kerjanya.


      Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga
menyatakan    bahwa      denda      keterlambatan   bukan   murni   dari   kesalahan
pemborong/rekanan. Berdasarkan RKS dan spesifikasi kegiatan tersebut sudah dapat
terselesaikan pada pertengahan bulan Desember 2007, tetapi akibat perubahan design
bangunan atas permintaan Takmir masjid, maka secara otomatis berpengaruh terhadap
waktu pelaksanaan.


Rekomendasi BPK RI
      Walikota Batu agar :
a. Menegur Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga untuk memperbaiki
   pengawasan dalam lingkup satuan kerjanya;
b. Menarik denda sebesar Rp411.449.250,00 dari PT. AKL dan menyetorkannya ke
   Kas Daerah.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                     40
11. Realisasi      belanja   modal       gedung-pengadaan            kubah   masjid      sebesar
   Rp924.990.000,00 tidak sesuai dengan prestasi fisiknya


          Pemeriksaan        dilakukan    terhadap       transaksi    keuangan    daerah     yang
   terdokumentasi dalam rekening koran Kas Daerah Nomor Rekening 0401001719. Dari
   pemeriksaan, diketahui terdapat transaksi pengeluaran sesuai cek Nomor CC340207
   sebesar Rp3.198.200.250,00, yang terdiri dari rincian pengeluaran untuk beberapa dinas
   dan pihak ketiga. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp924.990.000,00 merupakan
   pembayaran kepada PT. CB yang merupakan rekanan Pemerintah Kota Batu untuk
   melaksanakan proyek pengadaan kubah Masjid An Nur Batu.
          Penelusuran terhadap Buku Kas Umum di Kuasa BUD, menunjukkan bahwa
   pengeluaran sebesar Rp924.990.000,00 tersebut juga telah dibukukan sebagai
   pengeluaran Kas Daerah, sesuai SP2D Nomor 1350/XII//SP2D/LS/2007 tanggal 24
   Desember 2007. Selain itu, transaksi tersebut juga telah dibukukan sebagai pengeluaran
   kas di Buku Kas Umum Dinas Permukiman dan Bina Marga. Berdasarkan dokumen
   SP2D-nya, diketahui bahwa transaksi tersebut dibukukan sebagai belanja modal dengan
   kode akun 5.2.3.26.06.
          Berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut, diketahui bahwa belanja modal tersebut
   adalah untuk pembangunan kubah masjid An Nur Batu, sesuai kontrak Nomor 602/I-6.1-
   BPT/PK/422.204/2007 tanggal 9 Nopember 2007, dengan nilai kontrak sebesar
   Rp924.990.000,00, Sesuai dengan kontrak, seharusnya pembangunan kubah masjid
   selesai tanggal 29 Desember 2007. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan
   yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2008 (pemeriksaan interim), diketahui bahwa
   galvallum pada kubah sebelah barat belum terpasang, yang menunjukkan bahwa
   pemasangan/pembangunan kubah pada masjid An Nur belum selesai 100%. Atas
   keterlambatan      pekerjaan   selama    44   hari,     belum     dikenakan   denda     sebesar
   Rp40.699.560,00 (44 x 1/1000 x Rp924.990.000,00).


          Kondisi di atas tidak sesuai dengan:
   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
       Negara, pasal 3 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola
       secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa
       keadilan dan kepatutan;
   b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang
       Perbendaharaan Negara, pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa pembayaran atas
       beban APBN atau APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa
       diterima;


   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                                41
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang
     Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada
     pasal 75 ayat (7) menyebutkan bahwa pembayaran atas tagihan yang dibebankan
     APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang
     Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa
     penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali
     ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
e. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang
     Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 37 yang
     menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat
     kelalaian penyedia /jasa, maka yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan
     sekurang-kurangnya satu perseribu per hari dari nilai kontrak;
f.   Kontrak Pekerjaan Nomor 602./I-6.1-BPT/PK/422.204/2007 tanggal 9 Nopember
     2007, pasal 9 yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian/penyerahan
     pekerjaan dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, akan
     dikenakan denda/sanksi sebesar 1 perseribu untuk setiap hari keterlambatan dengan
     maksimum 5% dari jumlah harga borongan.


        Pembayaran terhadap kegiatan yang belum selesai mengakibatkan:
a. Realisasi belanja modal-gedung disajikan lebih tinggi (overstated) sebesar
     Rp924.990.000,00;
b. Penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp40.699.560,00 tertunda.


        Hal tersebut disebabkan oleh:
a. Kesengajaan dari pemimpin kegiatan dan rekanan untuk mencairkan dana kegiatan
     pembangunan masjid sebelum pekerjaan selesai;
b. Ketidakcermatan pengguna anggaran dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan
     dalam lingkup satuan kerjanya.


        Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga
menyatakan bahwa:
a. Kegiatan masjid sebagai tempat peribadatan tetap berjalan sehingga pelaksanaan
     pekerjaan tidak dapat berjalan secara maksimal;
b. Adanya permintaan perubahan warna dan motif kubah oleh Takmir masjid, sehingga
     material yang sudah terlanjur dikirim terpaksa harus dikembalikan untuk diganti




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                       42
   material baru sehingga pemesanan warna dan motif baru diperlukan waktu yang
   cukup lama karena harus memesan lagi (inden) pada pabrikan;
c. Pada saat material pengganti/baru sudah datang curah hujan sangat tinggi sehingga
   kegiatan pabrikasi/pengelasan rangka kubah tidak dapat berjalan sebagaimana
   mestinya.


Rekomendasi BPK RI
      Walikota Batu agar :
a. Menegur Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga untuk memperbaiki
   pengawasan dalam lingkup satuan kerjanya;
b. Menarik denda sebesar Rp40.699.560,00 dari PT. CB dan menyetorkannya ke Kas
   Daerah.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                    43
12. Pembebanan belanja hibah kepada Persatuan Sepakbola Kota Batu (Persikoba)
   sebesar Rp3.600.000.000,00 pada belanja bantuan sosial tidak tepat


            Pemerintah Kota Batu melalui Sekretariat Daerah dalam Tahun Anggaran 2007,
   menganggarkan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada rekening
   1.20.03.00.00.5.1.5.01.01 sebesar Rp13.063.000.000,00, dan telah terealisasikan
   sebesar Rp10.995.704.000,00. Dari realisasi tersebut, terdapat pemberian bantuan
   sosial untuk Persatuan Sepakbola Kota Batu (Persikoba), baik Persikoba Senior maupun
   Persikoba Yunior sebesar Rp3.600.000.000,00, dengan rincian untuk Persikoba Senior
   sebesar Rp3.300.000.000,00, sedangkan Persikoba Yunior mendapat bantuan sebesar
   Rp300.000.000,00. Adapun rincian realisasi pemberian bantuan sosial tersebut, adalah
   sebagai berikut.
    No                    SP2D                          URAIAN                JUMLAH
           TANGGAL              NOMOR                                           (Rp)
    1.     08/02/2007    0155/II/SP2D/LS/2007   Bantuan kepada Persikoba     500.000.000,00
    2.     02/03/2007   0063/III/SP2D/LS/2007   Bantuan kepada Persikoba     650.000.000,00
    3.     14/03/2007   0160/III/SP2D/LS/2007   Bantuan kepada Persikoba     350.000.000,00
    4.     15/03/2007   0169/III/SP2D/LS/2007   Bantuan kepada Persikoba     600.000.000,00
    5.     01/05/2007   0099/V/SP2D/LS/2007     Bantuan kepada Persikoba     300.000.000,00
    6.     11/05/2007   0191/V/SP2D/LS/2007     Bantuan kepada Persikoba     400.000.000,00
    7.     24/05/2007   0309/V/SP2D/LS/2007     Bantuan kepada Persikoba     500.000.000,00
    8.     17/07/2007   0274/VII/SP2D/LS/2007   Bantuan kepada Persikoba     200.000.000,00
    9.     26/12/2007   1507/XII/SP2D/LS/2007   Bantuan kepada Persikoba     100.000.000,00
           JUMLAH                                                          3.600.000.000,00


            Realisasi pemberian bantuan sosial kemasyarakatan kepada Persikoba sebesar
   Rp3.600.000.000,00 membebani APBD Kota Batu karena dilakukan secara terus
   menerus dari tahun-tahun sebelumnya. Realisasi tersebut merupakan 32,74 % dari total
   Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan. Bantuan dimaksud akan lebih
   bermanfaat jika diberikan kepada organisasi masyarakat yang lebih memerlukan.
   Pembebanan pemberian bantuan kepada Persikoba tersebut tidak tepat dibebankan
   pada belanja bantuan sosial, karena belanja bantuan sosial untuk meningkatkan
   kesejahteraan masyarakat. Bantuan tersebut seharusnya dibebankan pada belanja
   hibah, karena sudah jelas peruntukannya. Namun, belanja hibah harus disertai dengan
   naskah perjanjian antara yang memberi dan menerima hibah.


            Kondisi ini tidak sesuai dengan:
   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
         Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara
         tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,




   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                        44
   transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
   kepatutan;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang
   Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
   1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara
       tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,
       transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,
       kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
   2) Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan bahwa belanja hibah sebagaimana dimaksud
       dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah
       dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah
       daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik
       telah ditetapkan peruntukannya;
   3) Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa belanja hibah sebagaimana dimaksud
       dalam pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus
       dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah
       perjanjian hibah daerah;
   4) Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan sosial sebagaimana
       dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian
       bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan
       untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.


       Permasalahan tersebut mengakibatkan:
a. Realisasi belanja bantuan sosial disajikan lebih tinggi (overstated) sebesar
   Rp3.600.000.000,00 dan belanja hibah disajikan lebih rendah (understated) sebesar
   Rp3.600.000.000,00;
b. Memboroskan keuangan daerah sebesar Rp3.600.000.000,00 sehingga mengurangi
   kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat.


       Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan mantan Walikota untuk memberikan
bantuan sosial tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dan
ketentuan yang berlaku, serta Tim Anggaran tidak memahami penyusunan anggaran
belanja hibah dan belanja bantuan sosial.


       Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
menyatakan bahwa untuk yang akan datang akan memperhatikan Permendagri Nomor
13 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.


PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                     45
Rekomendasi BPK RI
      Walikota Batu agar:
a. Memperingatkan    Pengguna    Anggaran   supaya   dalam      menganggarkan     dan
   merealisasikan   belanja   bantuan   keuangan   untuk     organisasi   sepak   bola
   mempertimbangkan/mempedomani ketentuan yang berlaku;
b. Menegur Tim Anggaran yang dalam menyusun anggaran belanja bantuan sosial dan
   belanja hibah tidak mempedomani ketentuan yang berlaku;
c. Menghentikan pemberian bantuan sepak bola pada Tahun Anggaran 2008 dan
   berikutnya.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                      46
13. Pendapatan retribusi kesehatan dari Puskesmas digunakan langsung sebesar
   Rp21.691.000,00


            Pada Tahun Anggaran 2007, retribusi kesehatan yang diperoleh sebesar
   Rp77.189.000,00, yang berasal dari Puskesmas Batu, Puskesmas Beji, Puskesmas
   Bumiaji dan Puskesmas Junrejo. Keempat Puskesmas tersebut setelah menerima
   retribusi dari masyarakat, tidak disetor langsung ke Kas Daerah tetapi disetor ke Dinas
   Kesehatan. Kemudian, Dinas Kesehatan menyetorkan ke Dinas Pendapatan untuk
   selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
            Berdasarkan   pemeriksaan    terhadap   laporan     penerimaan    pada    empat
   puskesmas, diketahui bahwa penerimaan tersebut tidak disetor keseluruhan. Retribusi
   yang tidak disetor tersebut digunakan langsung untuk kegiatan operasional sehari-hari.
   Perhitungan penerimaan dari keempat puskesmas selama Tahun 2007 yang disetor ke
   Dinas Kesehatan, sebagai berikut.
       No       Asal Penerimaan        Penerimaan             Disetor            Selisih
                                          (Rp)                  (Rp)              (Rp)
        1     Puskesmas Batu            24.053.500,00         16.613.000,00    7.440.500,00
        2     Puskesmas Beji            27.451.000,00         19.995.500,00    7.455.500,00
        3     Puskesmas Bumiaji         17.664.500,00         12.652.500,00    5.012.000,00
        4     Puskesmas Junrejo          8.020.000,00          6.237.000,00    1.783.000,00
              JUMLAH                    77.189.000,00         55.498.000,00   21.691.000,00


            Permasalahan di atas tidak sesuai dengan :
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang
      Perbendaharaan Negara, pada pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa
      penerimaan satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk
      membiayai pengeluaran;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang
      Pengelolaan Keuangan Daerah, pada :
      1) Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan seluruh pendapatan daerah, belanja daerah
            dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD;
      2) Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerimaan SKPD yang merupakan
            penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;
   c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006
      tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada :
      1) Pasal 122 ayat (3) yang menyatakan bahwa penerimaan SKPD dilarang
            digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh
            peraturan perundang-undangan;




   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                          47
   2) Pasal 189 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan wajib
      menyelenggarakan      penatausahaan   terhadap   seluruh   penerimaan   dan
      penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.


      Keadaan di atas mengakibatkan:
a. Realisasi pendapatan retribusi dan belanja barang disajikan lebih rendah
   (understated);
b. Membuka peluang terjadinya penyalahgunaan atas penerimaan daerah yang tidak
   dilaporkan.


      Kondisi di atas disebabkan :
a. Kurangnya pengawasan atas penggunaan biaya operasional;
b. SKPD tidak memahami ketentuan yang berkaitan dengan pelaporan pendapatan dan
   belanja.


      Atas permasalahan di atas Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa untuk
Tahun Anggaran 2008 Dinas Kesehatan akan mengacu pada Permendagri Nomor 13
Tahun 2006.


Rekomendasi BPK RI
      Walikota Batu agar menegur secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan
yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan penerimaan
daerah.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                  48
14. Realisasi belanja bantuan sosial - Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar
   Rp64.305.000,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap


           Pada Tahun Anggaran 2007, Pemerintah Kota Batu memberikan bantuan
   kepada Partai Politik sebesar Rp20.000.000,00 untuk tiap kursi. Hasil pemeriksaan atas
   realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada Badan Kesbanglinmas, diketahui bahwa di
   Pemerintah Kota Batu terdapat 10 partai politik dengan 25 kursi. Hal ini berdasarkan
   Keputusan KPU Nomor 270/101/KPU Batu/2006 tentang Perolehan Kursi Partai Politik
   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu pada Pemilu Anggota Legislatif. Total
   Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan (1.20 1.20.03.00.00.5.1.5.01.01)
   yang diberikan kepada Partai Politik sebesar Rp500.000.000,00 (Rp20.000.000,00 x 25
   kursi). Bantuan tersebut diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang
   mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat.
           Realisasi belanja bantuan keuangan untuk masing-masing Partai Politik sesuai
   jumlah kursi di DPRD, adalah sebagai berikut.


                                         Perolehan     Bantuan          Jumlah                       SP2D
      No            Nama Partai
                                           Kursi         (Rp)            (Rp)                  No                   Tgl
           Partai Demokrasi Indonesia
      1                                     5                        100.000.000,00   0189/VIII/SP2D/LS/2007     13/08/2007
           Perjuangan (PDIP)                         20.000.000,00
      2    Partai Golkar                    5                        100.000.000,00   0183/VIII/SP2D/LS/2007     13/08/2007
                                                     20.000.000,00
      3    Partai Demokrat                  4                         80.000.000,00   0185/VIII/SP2D/LS/2007     13/08/2007
                                                     20.000.000,00
           Partai Kebangkitan Bangsa
      4                                     4                         80.000.000,00   0187/VIII/SP2D/LS/2007     13/08/2007
           (PKB)                                     20.000.000,00
           Partai Amanat Nasional
      5                                     2                         40.000.000,00   0190/VIII/SP2D/LS/2007     13/08/2007
           (PAN)                                     20.000.000,00
           Partai Keadilan Sejahtera
      6                                     1                         20.000.000,00   0182/VIII/SP2D/LS/2007     13/08/2007
           (PKS)                                     20.000.000,00
           Partai Damai Sejahtera
      7                                     1                         20.000.000,00   0186/VIII/SP2D/LS/2007     13/08/2007
           (PDS)                                     20.000.000,00
      8    PNI Marhaenisme                  1                         20.000.000,00   0188/VIII/SP2D/LS/2007     13/08/2007
                                                     20.000.000,00
           Partai Serikat Indonesia
      9                                     1                         20.000.000,00   0184/VIII/SP2D/LS/2007     13/08/2007
           (PSI)                                     20.000.000,00
           Partai Nasional Banteng
      10                                    1                         20.000.000,00   0211/XII/SP2D/LS/2007      07/12/2007
           Kemerdekaan (PNBK)                        20.000.000,00
           Jumlah                           25                       500.000.000,00



   Berdasarkan penelusuran atas laporan pertanggungjawaban dari tiap-tiap partai politik,
   diketahui     bahwa        terdapat    penggunaan        dana     bantuan      keuangan          sebesar
   Rp64.305.000,00 tidak disertai dengan bukti yang lengkap. Adapun penggunaan dana
   yang tidak disertai dengan bukti yang lengkap untuk tiap partai politik, adalah sebagai
   berikut.




   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                                            49
          No.          Nama Partai Politik        Bukti Tidak Lengkap (Rp)
           1    Partai Golkar                                 55.930.000,00
           2    Partai Demokrat                                2.500.000,00
           3    Partai Amanat Nasional (PAN)                   3.100.000,00
           4    Partai Damai Sejahtera (PDS)                     375.000,00
           5    PNI Marhaenisme                                 2.400.000,00
                Jumlah                                        64.305.000,00


Penggunaan bantuan keuangan secara rinci dari tabel di atas dapat dilihat pada
Lampiran 3.


       Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
   Negara, pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib,
   taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
   bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang
   Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa
   setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak
   yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang
   Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

   1) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas
       beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
   2) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada
       ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan
       bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
       dimaksud;


       Pengeluaran yang tidak didukung bukti memadai mengakibatkan realisasi
belanja bantuan sosial sebesar Rp64.305.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.


       Hal tersebut disebabkan pengawasan yang lemah dari pengurus partai dan
kurangnya pemahaman bahwa setiap pengeluaran uang harus dilengkapi dengan bukti
yang memadai agar pengeluaran tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                       50
       Atas permasalahan tersebut, Kepala Kesbang dan Linmas setuju jika terdapat
kekurangpahaman dari Bendahara dan Ketua Parpol dalam penggunaan dan pelaporan
bantuan tersebut, hal ini dikarenakan pihak-pihak tersebut kurang proaktif dalam
masalah ini.


Rekomendasi BPK RI
       Walikota   Batu     agar    memerintahkan     pengurus     partai   politik
mempertanggungjawabkan bantuan keuangan dilampiri dengan bukti-bukti yang
lengkap.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                  51
15. Pembebanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Lainnya
   pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.399.994.038,00 di Dinas
   Pendidikan dan Kebudayaan tidak tepat


           Pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan
   Dana Alokasi Khusus (DAK) dari dana APBN. Pada Tahun Anggaran 2007 ini, dana
   DAK Bidang Pendidikan dikategorikan menjadi dua, yaitu :
  a. Rehabilitasi dan Peningkatan Mutu;
  b. Peningkatan Mutu.
           Sesuai dengan kondisi sekolah yang ada, Pemerintah Kota Batu mendapatkan
   DAK bidang pendidikan untuk kategori II karena pada kategori ini diperuntukkan bagi
   Kabupaten/Kota atau sekolah yang sudah tidak memerlukan lagi program rehabilitasi
   sekolah. Adapun kegiatannya meliputi dua komponen, yaitu :
   a. Merehabilitasi/membangun        ruang    perpustakaan    dan    mengadakan        meubelair
        perpustakaan;
   b. Pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan mencakup pengadaan alat
        peraga pendidikan, buku pengayaan, buku referensi, dan sarana multimedia serta
        alat elektronika.
   Sekolah penerima DAK diwajibkan melaksanakan semua komponen kegiatan di atas
   sebagai satu kesatuan yang utuh.
           Dari hasil proposal yang dikirimkan oleh masing-masing sekolah dan survey yang
   dilakukan oleh Dinas Pendidikan, maka ditetapkan sebanyak 37 sekolah sebagai
   penerima dana DAK tersebut. Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana
   Alokasi Khusus (DAK) dan Penjabarannya, ditentukan bahwa masing-masing sekolah
   penerima      DAK    untuk    Pemerintah    Kota    Batu    mendapatkan       dana    sebesar
   Rp269.020.000,00, dengan rincian sebagai berikut.
    No                                  Kegiatan                                  Biaya (Rp)     %
    A      Perpustakaan dan Meubelair (IKK Kota Batu : 1,317)                      79.020.000    24
           1. Rehabiliatasi/Pembangunan Ruang Perpustakaan                         69.020.000
           2. Pengadaan Meubelair Perpustakaan                                     10.000.000
    B      Pengadaan Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan                    190.000.000    76
           1. Pengadaan alat peraga pendidikan (IPBA, Kit Matematika, IPS,       ± 28.000.000
              Bahasa Indonesia, KIT IPA dan KIT Bahasa Inggris).
           2. Pengadaan buku pengayaan jenis keterampilan, buku pengayaan        ± 99.000.000
              jenis pengetahuan (panduan anti narkoba, Sains, Atlas Propinsi +
              CD Interaktif, buku bacaan sastra/bahasa, buku bacaan budi
              pekerti, buku panduan ICT dan buku bacaan fiksi)
           3. Pengadaan buku referensi (Fisika, Panduan Olimpiade IPA dan
              Matematika, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Matematika        ± 36.000.000
              dan Ensiklopedia IPTEK).
           4. Pengadaan komputer, printer, UPS, active speaker, CD interaktif
              dan alat elektronika                                               ± 27.000.000
                                        TOTAL                                     269.020.000    100


   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                                52
       Berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diketahui bahwa anggaran alokasi
dana DAK sebesar Rp9.953.740.000,00 (Rp269.020.000,00 x 37 sekolah), dengan
rincian sebesar Rp8.958.366.000,00 (90%) berasal dari dana APBN, dan sebesar
Rp995.374.000,00 (10%) berasal dari dana APBD, digunakan untuk Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor, yaitu Pembangunan Gedung
Perpustakaan dan Kelengkapannya (kode rekening 1.01.01.16.41.5.2.3.26.01).
       Hasil    pemeriksaan   atas    Surat   Pertanggungjawaban    (SPJ)   pada   Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan, diketahui bahwa dana DAK telah direalisasikan sebesar
Rp9.953.740.000,00 (realisasi 100%) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/
Pembelian Gedung Kantor. Penelusuran lebih lanjut atas SPJ pada masing-masing
penerima DAK, diketahui bahwa penggunaan dana untuk 37 sekolah dialokasikan
sebagai berikut.
    No         Penggunaan Dana           Klasifikasi Akun Pada Neraca   Jumlah (Rp)
     1    Fisik (pemb.perpustakaan)     Gedung dan Bangunan              2.553.733.800
     2    Meubelair                     Peralatan dan Mesin                370.000.000
     3    Alat Peraga                   Peralatan dan Mesin              1.288.894.188
     4    Komputer                      Peralatan dan Mesin                387.423.000
     5    Wireless SS                   Peralatan dan Mesin                580.748.000
     6    Buku Pengayaan                Aktiva Tetap Lainnya             3.684.126.100
     7    Buku Referensi                Aktiva Tetap Lainnya             1.088.802.750
     8    Sisa Dana                                     -                       12.162
                    TOTAL                                                9.953.740.000


       Dari tabel di atas, diketahui bahwa tidak semua DAK dialokasikan untuk Belanja
Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor.


       Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
   Negara, pada pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola
   secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
   transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
   kepatutan;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang
   Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada :
   1) Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa belanja modal sebagaimana
       dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan
       dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud
       yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                         53
       dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin,
       gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya;
   2) Lampiran A.VIII tentang kode rekening belanja daerah.


     Keadaan tersebut mengakibatkan :
a. Belanja modal gedung dan bangunan disajikan lebih tinggi (overstated) sebesar
   Rp7.399.994.038,00 (Rp9.953.740.000,00-Rp2.553.733.800,00-Rp12.162,00);
b. Belanja modal peralatan dan mesin disajikan lebih rendah (understated) sebesar
   Rp2.627.065.188,00
   (Rp370.000.000,00+Rp1.288.894.188,00+Rp387.423.000+Rp580.748.000,00);
c. Belanja modal aset tetap lainnya disajikan lebih rendah (understated) sebesar
   Rp4.772.928.850,00 (Rp3.684.126.100,00+Rp1.088.802.750,00).


     Masalah di atas disebabkan Tim Anggaran kurang memahami penyusunan
anggaran terutama dalam pengelompokan Belanja Modal Gedung dan Bangunan,
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.


     Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Keuangan akan memperhatikan dan
selanjutnya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan koreksi
sesuai dengan pengelompokannya di neraca.


Rekomendasi BPK RI
       Walikota Batu agar memerintahkan Tim Anggaran supaya dalam menyusun
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mengelompokkan Belanja Modal
sesuai dengan klasifikasinya.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                      54
16. Aset Peralatan dan Mesin yang rusak dan hilang belum dilakukan penghapusan
   minimal senilai Rp722.957.348,00


           Pemeriksaan atas laporan aktiva dari beberapa Satuan Kerja, diketahui bahwa
   terdapat aktiva yang rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi, juga aktiva yang hilang.
   Bagian Perlengkapan selaku pengelola aset, belum pernah melakukan cek fisik pada
   barang-barang yang berada pada tiap satuan kerja, sehingga tidak mengetahui secara
   pasti barang-barang yang rusak, semua hanya berdasarkan pada laporan dari Satuan
   Kerja. Sedangkan untuk aktiva yang hilang, semua sudah dilampiri dengan bukti lapor
   dari kepolisian setempat.
                                                                     Rusak berat    Hilang
    No.        Unit Kerja           Nama Barang        Tahun   Jml
                                                                        (Rp)         (Rp)
    1.    Bagian Ekbang          Almari berkas         2004      4    19.200.000
    2.    Bagian Pemerintahan    Almari papan geser    2002      1     1.000.000
                                 Printer               2003      2     1.100.000
                                 Printer               2005      2     1.100.000
    3.    Bagian Perlengkapan    Kompor gas            2003      1       200.000
          Cabang Dinas
    4.    Pendidikan Batu        Wastafel              1998      1       250.000
          Dinas Infokom &
    5.    Perpustakaan           Kompor gas            2003      1       150.000
                                 Monitor               2003      1     1.500.000
                                 Monitor               2004      1       300.000
    6.    Dinas Kebersihan dan   Container             2003      2    28.600.000
          Pertamanan             Container             2004     19   265.430.000
                                 Container             2005      2    31.359.018
                                 HT Kenwood            2003      5     7.920.000    1.980.000
                                 Jas hujantebal/
                                 Mantel tebal          2006     10     1.100.000
                                 Toyota Pick Up (R4)   1982      1
                                 Kereta gerobak
                                 sampah                2003      3     9.000.000
                                 Armroll Isuzu         1998      1    70.000.000
    7.    Dinas Kesehatan        Printer               2002      1       610.000
                                 Printer               2002      1     4.660.720
                                 Printer               2002      1     4.660.560
                                 Komputer + printer    2003      1     4.500.000
    8.    Dinas Pariwisata       Suzuki Carry          2002      1                 64.000.000
    9.    Dinas Pendapatan       Tandon air            2003      1       785.000
                                 Komputer              2002      1     4.650.000
                                 Printer               2004      5       754.550
          Dinas Perindustrian
    10.   dan Perdagangan        Brankas               2003      1     3.000.000
                                                                       2.000.000
    11.   Kec Bumiaji            Kursi dan meja tamu   2001      1
                                 Kursi lipat           2004     40     5.000.000
                                 Kursi pimpinan        2004      1     1.250.000
                                 Kursi tunggu          2004      2     2.000.000
                                 Kotak pengaduan       2004      1       200.000
                                 Sepeda Motor
    12.   Kec Junrejo            (Yamaha RXS)-2003     1996      1                  4.700.000




   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                             55
                                                                    Rusak berat     Hilang
 No.        Unit Kerja         Nama Barang           Tahun   Jml
                                                                       (Rp)          (Rp)
 13.   Puskesmas Batu       Meja tulis               2004       9    13.500.000
                            Jak roll                 2004      11    13.200.000
                            Almari obat              2004      12     7.200.000
                            Freezer PCW 20 EK        1988       1       250.000
                            Refrigerator RCW 50 EK   2001       1     1.250.000
 14.   SDN Bulukerto 2      Mesin ketik              1992       1       200.000
 15.   SDN Giripurno 1      Meja tulis guru          2002       7     6.125.000
                            Almari piala             2000       1       400.000
                            Almari kantor            1992       1       350.000
 16.   SDN Gunungsari 1     Alat olah raga           2000       1       750.000
 17.   SDN Ngaglik 2        Bangku sekolah           1998      50       100.000
                            Piano                    1985       1       300.000
                            Organ/Electone           1985       1       500.000
 18.   SDN Ngaglik 4        Meja murid               1999      43     1.290.000
                            Kursi murid              1993      21     1.050.000
                            Bangku murid             1981      25     1.250.000
                            Bangku murid             1997      10       300.000
 19.   SDN Pesanggrahan 1   Mesin ketik manual       1990       1       450.000
 20.   SDN Sidomulyo 3      Mesin ketik              1984       1       140.000
                            Printer                  2004       1       400.000
 21.   SDN Sisir 3          Komputer                 2002       1     4.500.000
 22.   SDN Sisir 5          Bangku sekolah           2000     102    15.300.000
 23.   SDN Sumberejo 1      Rak buku                 1975       1       200.000
                            Tape recorder            1995       1       300.000
 24.   SDN Sumberejo 2      Kakulator                1985       1        15.000
                            Jam dinding              1998       1        15.000
                            Microfon                 1990       4       800.000
                            Salon                    1990       1       150.000
                            Tape deck                1990       1       300.000
                            Buku Bhs. Indonesia      1990       1     2.032.500
                            Buku IPA                 1985       1       795.000
                            Buku Matematika          1985       1     2.895.000
 25.   SDN Temas 3          Mesin ketik              1988       1       250.000
                            Almari                   2004       9    13.500.000
                            Meja guru                2004      11    13.200.000
                            Kursi guru               2004      12     7.200.000
                            Radio tape               2001       1     1.250.000
 26.   SDN Torongrejo 2     Papan tulis              1990      10     5.000.000
 27.   SMK Negeri 3         Dispenser                2004       1       250.000
                            Gitar                    1989       1        40.000
 28.   Departemen Agama     Mobil-Suzuki ST.100      2002       1                  66.000.000

       JUMLAH                                                478    589.277.348   136.680.000


        Penanggung jawab masing-masing aktiva, telah melaporkan aset yang hilang
kepada kepolisian setempat pada saat peristiwa tersebut terjadi. Hal ini, dibuktikan
dengan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor K/LP/032/III/2003/BLB untuk sepeda motor, dan
Surat Tanda Bukti Lapor Nomor STP/30/X/2006/POLSEK untuk mobil yang hilang,
sedangkan untuk HT merk Kenwood type 234 Nomor seri 50800157 telah dilaporkan



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                                56
oleh Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Batu dengan Surat Tanda Penerimaan
Laporan Kehilangan Barang/Surat No.POL: LP/KH/1463/XII/2004/POLSEK.


      Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
   Negara, pada pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola
   secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
   transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
   kepatutan;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar
   Akuntansi Pemerintahan, pada:
   1) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan:
      a) Paragraf 35 menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas
          dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan
          setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan,
          tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka
          penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
          Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
          (a) Penyajian Jujur
                Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya
                yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan
                untuk disajikan.
          (b) Dapat Diverifikasi (verifiability)
                Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila
                pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya
                tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
          (c) Netratitas
                Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada
                kebutuhan pihak tertentu.
      b) Paragraf 51 yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan dengan
          wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan
          atas Laporan Keuangan;
      c) Paragraf 52 yang menyatakan bahwa faktor pertimbangan sehat bagi
          penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian
          peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan
          mengungkapkan            hakikat   serta   tingkatnya   dengan   menggunakan
          pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan


PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                         57
             sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan
             dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak
             dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.
             Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan,
             misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset
             atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban
             atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak
             netral dan tidak andal.
   2) PSAP 07
       a) Definisi aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
             oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
             manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh,
             baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
             uang,   termasuk    sumber   daya     nonkeuangan   yang   diperlukan   untuk
             penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
             dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
       b) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
             12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
             dimanfaatkan oleh masyarakat umum Biaya perolehan adalah jumlah kas
             atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan
             untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai
             dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk
             dipergunakan;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007
   tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada bab XI:
   1) Pasal 53 butir b yang menyatakan bahwa penghapusan barang milik daerah
       meliputi penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah;
   2) Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa penghapusan barang milik daerah
       sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 (b) dilakukan dalam hal barang milik
       daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena
       sebab-sebab lain;
   3) Pasal 54 ayat (3) yang menyatakan bahwa penghapusan sebagaimana
       dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah.


       Hal     ini   mengakibatkan     penyajian   aset   peralatan   dan   mesin    senilai
Rp722.957.348,00 tidak wajar.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                            58
         Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Dinas terkait belum mengajukan
Surat Usulan Penghapusan barang daerah yang hilang kepada Bagian Perlengkapan.


         Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Perlengkapan menjelaskan bahwa
selaku pengelola aset telah melakukan pengecekan atas aktiva yang rusak, namun
untuk melakukan penghapusan belum bisa dilaksanakan karena belum ada Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah. Untuk barang yang hilang, sedang dalam
proses    penanganan     tuntutan   ganti   rugi   oleh   Majelis   Pertimbangan   Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR).


Rekomendasi BPK RI
         Walikota Batu agar :
a. Membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah;
b. Memerintahkan secara tertulis agar setiap Kepala SKPD segera mengajukan Surat
   Usulan Penghapusan barang daerah yang rusak dan hilang;
c. Menegur secara tertulis Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan
   Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR), supaya melaksanakan tugas dan fungsinya
   secara lebih optimal sesuai ketentuan yang berlaku.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                           59
17. Aktiva yang hilang senilai Rp72.680.000,00 belum dilakukan Tuntutan Ganti Rugi


           Berdasarkan pemeriksaan atas laporan aktiva yang hilang, diketahui terdapat
   beberapa aktiva milik Pemkot Batu yang belum dilakukan tuntutan ganti rugi oleh Majelis
   Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi hingga saat pemeriksaan berakhir, yaitu:


   No     Unit Kerja   Nama Barang       Nopol     Tahun        Harga           Keterangan
                                                                 (Rp)
   1.    Kecamatan     Sepeda motor    N 9886 FA   1996      4.700.000,00   Hilang tgl 17 Maret
         Junrejo                                                            2003
   2.    DKP           HT Kenwood      Type 234    2003      1.980.000,00   Hilang tgl 19
                                                                            Desember 2004
   3.    Departemen    Mobil           N 332 KP    2002     66.000.000,00   Hilang tgl 18
         Agama                                                              Desember 2007
         JUMLAH                                             72.680.000,00


           Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
        Negara, pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara
        tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
        transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
        kepatutan;
   b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang
        Perbendaharaan Negara pada pasal 59 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap
        pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat
        segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian
        negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian
        akibat perbuatan dari pihak mana pun;
   c. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007
        tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah bab XV, pada:
        1) Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah akibat
           kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik
           Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan
           perundang-undangan;
        2) Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap pihak yang mengakibatkan
           kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi
           administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-
           undangan.



   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                            60
       Belum dilakukannya Tuntutan Ganti Rugi oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan
Ganti Rugi hingga saat ini, mengakibatkan tuntutan ganti rugi barang dapat menjadi
kadaluwarsa jika telah lewat lima tahun setelah akhir tahun anggaran dimana kerugian
daerah itu diketahui sehingga kerugian daerah menjadi tidak tertagih.


       Permasalahan tersebut disebabkan lambatnya Majelis Pertimbangan Tuntutan
Ganti Rugi dalam menangani kerugian daerah.


       Atas permasalahan tersebut, Kepala Badan Pengawasan menjelaskan bahwa
Badan Pengawasan (Bawas) telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. S yang
menghilangkan motor Yamaha RXS pada tanggal 17 Maret 2003 dan Sdr. AS yang
menghilangkan mobil Suzuki ST 100 pada tanggal 18 Desember 2007. Hasil
pemeriksaan ini telah disampaikan ke Walikota Batu untuk selanjutnya dapat diterbitkan
tuntutan ganti rugi melalui Majelis TP-TGR. Sdr. N yang menghilangkan HT Kenwood
Type 234 saat ini sedang dalam proses pemeriksaan.


Rekomendasi BPK RI
       Walikota Batu agar :
a. Menegur Badan Pengawasan yang tidak proaktif sehingga aktiva yang hilang tidak
   dapat diketahui secepat mungkin;
b. Memerintahkan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk segera memproses
   penyelesaian permasalahan yang mengakibatkan kerugian daerah.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                      61
18. Pembayaran     Tuntutan   Ganti   Rugi   sebesar   Rp33.600.000,00      tidak   sesuai
   ketentuan


          Pemeriksaan yang dilakukan atas aktiva yang hilang yang sudah diproses di
   majelis TP/TGR, diketahui terdapat satu kendaraan dinas Pemerintah Kota Batu yang
   hilang, dan sudah ditetapkan nilai kerugiaannya oleh Walikota, namun pelaksanaan
   penggantian kerugian tidak sesuai ketentuan. Aktiva tersebut adalah sebuah mobil dinas
   dengan       nopol   N-9725-FA.     Sesuai     dengan      SK        Walikota    Nomor
   180/161/KEP/422.013/2006 tentang Penetapan Ganti Rugi atas Kerugian terhadap
   hilangnya mobil dinas tersebut, Sdr. SK (Kepala Bidang Pengembangan Dinas
   Pariwisata) sebagai penanggung jawab, diharuskan membayar ganti rugi sebesar
   Rp33.600.000,00, dengan cara mengangsur sebesar Rp1.400.000,00 per bulan selama
   dua tahun.
          Penelusuran pada Kantor Kas Daerah, diketahui bahwa Sdr. SK baru
   mengangsur sekali, yaitu pada tanggal 03 Juli 2007 sebesar Rp1.400.000,00, melalui
   Bend 17 Kasda pada Giro Umum Dinas Pemerintahan dengan Nomor rekening
   0401002294.
   Pada tanggal 28 Juli 2007, Sdr. SK mengajukan Surat Permohonan Keringanan Ganti
   Rugi, tetapi belum ada tanggapan dari Walikota. Alasan mengajukan Surat Permohonan
   Keringanan Ganti Rugi, karena penilaian harga mobil yang digunakan sebagai dasar
   penetapan ganti rugi tidak sesuai dengan kondisi mobil saat itu, yang secara fisik
   kendaraan kurang baik karena pernah mengalami perbaikan body akibat kecelakaan
   berat. Selain itu, selama Sdr. SK menggunakan kendaraan dinas selalu digunakan untuk
   keperluan Dinas dan kepentingan stake holder pariwisata Kota Batu.
          Konfirmasi dengan Sdr. SK pada tanggal 19 Februari 2008 mengenai
   keterlambatan pengajuan Surat Permohonan Keringanan Ganti Rugi, diketahui bahwa
   Keputusan Walikota mengenai Penetapan Ganti Rugi tersebut baru diterima pada bulan
   Mei 2007. Sedangkan pada bulan Juni 2007, Sdr. SK masih harus menyelesaikan
   kewajiban berkaitan dengan kasus kepegawaian yang terjadi di Pemerintah Kota Batu.


          Permasalahan ini tidak sesuai dengan.
   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
      Negara, pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara
      tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
      transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
      kepatutan;




   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                        62
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang
   Perbendaharaan Negara pada pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa
   bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena
   perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan
   kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian
   tersebut;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang
   Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
   1) Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah yang
       disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus
       segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   2) Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri sipil
       bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar
       hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung
       merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.


       Hal ini mengakibatkan tertundanya penerimaan daerah minimal sebesar
Rp18.200.000,00, yaitu untuk Tahun 2007 sebesar Rp15.400.000,00 (Rp1.400.000,00 x
11 bulan), dan Tahun 2008 sebesar Rp2.800.000,00 (Rp1.400.000,00 x 2 bulan).


       Masalah ini disebabkan :
a. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi tidak melakukan pemantauan terhadap
   penyelesaian kerugian daerah;
b. Badan Pengawas Daerah tidak pernah memberikan teguran kepada Sdr. SK, baik
   secara lisan maupun tertulis.


       Atas permasalahan tersebut, Kepala Badan Pengawasan menjelaskan bahwa
Badan Pengawas (Bawas) pernah melakukan teguran secara tertulis kepada yang
bersangkutan (Sdr. SK) untuk membayar ganti rugi secara mengangsur. Selanjutnya,
akan diberikan lagi surat teguran secara tertulis.


Rekomendasi BPK RI
       Walikota    Batu   agar     memerintahkan     Badan   Pengawas   untuk   menagih
pembayaran ganti rugi yang telah ditetapkan berdasarkan SK Walikota Nomor
180/161/Kep/422.013/2006.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                        63
19. Pengadaan jasa appraisal sebesar Rp351.600.000,00 tidak efektif dan Aplikasi
   Simbada sebesar Rp248.250.000,00 belum berjalan efektif


          Pada Tahun Anggaran 2005, Bagian Perlengkapan merealisasikan Belanja
   Modal berupa pengadaan jasa inventarisasi dan penilaian aset daerah sebesar
   Rp697.000.000,00. Kegiatan inventarisasi dan penilaian aset, dalam realisasinya dibagi
   menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah serta
   kegiatan Aplikasi Simbada. Pekerjaan dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan cara
   lelang. Penyedia jasa untuk dua kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

                                                               Nomor /              Nilai kontrak
    No             Kegiatan           Nama Rekanan
                                                             Tgl kontrak                 (Rp)
    1.   Inventarisasi dan        PT. K A C A          027/05/PA/422. 022/2005      400.000.000,00
         Penilaian Aset Daerah                         05 Agustus 2005
    2.   Aplikasi Simbada         PT. M C C            027/59/PA/422.022/2005       297.000.000,00
                                                       31 Agustus 2005
          Jumlah                                                                    697.000.000,00

          Dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota
   Batu Tahun Anggaran 2005 Nomor 13/R/XIV.12/05/2006 tanggal 29 Mei 2006, diketahui
   bahwa terjadi kemahalan atas kegiatan tersebut sebesar Rp97.150.000,00. Dengan
   rincian kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah sebesar Rp48.400,000,00, dan
   kegiatan Aplikasi Simbada sebesar Rp48.750.000,00. Sehingga nilai dari kegiatan
   Inventarisasi    dan   Penilaian    Aset   Daerah   menjadi   sebesar    Rp351.600.000,00.
   Sedangkan untuk kegiatan Aplikasi Simbada sebesar Rp248.250.000,00.

   a. Kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah (Appraisal)
          Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu agar lebih profesional
   dalam mengelola aset pemerintah daerah, dan dapat memperoleh nilai wajar aset
   sebagai dasar penyusunan neraca awal. Selain itu, diharapkan agar seluruh aset
   Pemerintah Kota Batu dapat dideteksi, dirawat dan dilestarikan, yang pada akhirnya
   dapat digunakan, diberdayakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk
   kepentingan-kepentingan Pemerintah Kota Batu.
          Salah satu cara yang efektif, efisien, optimal serta terpadu dalam pengelolaan
   keuangan, maka daerah harus memperhatikan terhadap pengelolaan aset daerah,
   termasuk    menginventarisirnya      secara   obyektif   serta   terintegrasi,   dan   harus
   memunculkan nilai aktiva yang sebenarnya/wajar. Untuk itu, dalam kegiatan ini
   melibatkan pihak ketiga yaitu lembaga yang independen di bidang profesi penilaian,
   dalam hal ini Pemerintah Kota Batu melalui proses lelang telah menunjuk PT. Kaca.
   Pemeriksaan aset oleh pihak ketiga di lokasi, dilakukan pada tanggal 15 Agustus-24



   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                             64
September 2005. Data aset yang dinilai adalah data aset sampai dengan 30 Juni 2005.
Dalam proses penilaian ini, menggunakan Metode Pendekatan biaya yang terdiri dari:
a. Untuk penilaian tanah digunakan Pendekatan Data Pasar;
b. Untuk    penilaian   bangunan-bangunan,       sarana    pelengkap,   mesin-mesin   dan
   peralatannya, kendaraan serta peralatan kantor digunakan Metode Biaya Pengganti
   Terdepresiasi.
Selanjutnya, PT. Kaca mengeluarkan laporan akhir dari pelaksanaan kegiatan ini.
        Dari hasil wawancara, diketahui bahwa hasil dari kegiatan ini hanya digunakan
oleh Bagian Perlengkapan saja. Aset Neraca Tahun 2005 versi bagian Perlengkapan
didasarkan pada appraisal ditambah dengan pengadaan pada semester II Tahun 2005.
Sedangkan Bagian Keuangan dalam menyajikan nilai aset dalam neraca, tetap
menggunakan acuan neraca awal yang dibuat pertama kali pada Tahun 2003. Dalam
penyusunan neraca, Pemerintah Kota Batu bekerja sama dengan Pusat Pengembangan
Akuntansi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Sesuai dengan
kewenangannya, dalam penyusunan ini memang tidak dilakukan appraisal, karena
peranan Pusat Pengembangan Akuntansi dan Bisnis Universita Brawijaya Malang disini
sebatas pada pengolahan data dan informasi yang berasal dari Pemerintah Kota Batu,
agar bisa disajikan sebagai dasar penyajian neraca yang memenuhi ketentuan Prinsip
Akuntansi yang Diterima Umum, sehingga penyusunan ini berdasarkan aset pelimpahan
dari Kabupaten Malang ditambah dengan belanja modal yang direalisasikan Tahun
2003. Begitu juga untuk penyajian aset di tahun-tahun berikutnya, yaitu dengan
menambah saldo aset tahun sebelumnya dengan belanja modal yang direalisasikan
pada tahun tersebut. Penyajian nilai aset pada Neraca Pemerintah Kota Batu adalah
nilai aset yang diolah oleh Bagian Keuangan.


b. Kegiatan Aplikasi Simbada
        Dalam rangka mempermudah pencatatan dan pelaporan barang milik daerah,
sehingga semua inventaris dapat dikelola secara efektif dan efisien, dan keberadaannya
dapat   dipertanggungjawabkan     kepada       publik,    maka   Pemerintah   Kota    Batu
menggunakan aplikasi Simbada (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah). Dalam
pengadaan kegiatan ini, Bagian Perlengkapan bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu
PT. M C C. Kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Batu TA 2005, dengan kode rekening 2 01036 3250101 1, dan dapat diselesaikan
pada tanggal 29 Nopember 2005 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Kegiatan
Aplikasi Simbada Pemerintah Kota Batu Nomor 027/53/BPP/422.022/2005.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                           65
       Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa penggunaan aplikasi Simbada ini
kurang lebih hanya satu tahun saja dengan kronologis sebagai berikut. Pada bulan
Nopember 2005 terjadi serah terima aplikasi simbada yang kemudian dilanjutkan
dengan training dalam beberapa minggu. Pada bulan Maret 2006, ada kerusakan
software, dan bulan April 2006 dapat digunakan lagi setelah ada perbaikan. Adanya
perubahan kodefikasi barang membuat program pada aplikasi Simbada ini tidak sesuai
lagi dengan kondisi yang ada. Sehingga, hal ini mempersulit Bagian Perlengkapan
dalam menginput data. Bulan Nopember 2006, terjadi kerusakan hardware sehingga
aplikasi Simbada ini tidak dapat digunakan. Pada Tahun 2007, telah dianggarkan untuk
diperbaiki dan program untuk kodefikasi akan disesuaikan. Namun, hingga tanggal
pemeriksaan berakhir, aplikasi ini belum ada perbaikan sehingga tidak dapat digunakan.


       Permasalahan ini tidak sesuai dengan:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
   Negara, pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara
   tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
   transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
   kepatutan;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar
   Akuntansi Pemerintahan, pada PSAP 07:
   1) Paragraf 28 menyatakan bahwa untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu
       entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat
       neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca
       awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya
       perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada;
   2) Paragraf 58 menyatakan bahwa penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada
       umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan
       menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
       Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan
       pemerintah yang berlaku secara nasional;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007
   tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada:
   1) Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan barang milik daerah
       sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk
       menyusun neraca Pemerintah Daerah;
   2) Pasal 30 menyatakan bahwa untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan
       serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana


PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                       66
       dimaksud dalam pasal 2, pasal 27 dan pasal 28, mempergunakan aplikasi
       Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).


       Kondisi di atas mengakibatkan:
a. Pelaksanaan pengelolaan aset menjadi tidak tertib;
b. Pemborosan keuangan daerah sebesar Rp351.600.000,00 atas kegiatan appraisal.


       Hal ini disebabkan belum adanya pemahaman dari pejabat-pejabat yang terkait
tentang pentingnya pengelolaan barang milik daerah termasuk di dalamnya pencatatan
dan pelaporan.


       Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Perlengkapan menjelaskan bahwa
kegiatan inventarisasi dilakukan karena sebagian besar aset merupakan hasil
penyerahan dari Kabupaten Malang, dimana harga perolehannya banyak yang tidak
diketahui secara pasti serta didukung oleh aparatur yang kurang menguasai, sehingga
pada Tahun 2005 dilaksanakan appraisal untuk mengetahui kekayaan daerah, dan hasil
appraisal sudah disampaikan kepada Bagian Keuangan.
Untuk kegiatan Simbada sudah dilaksanakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan,
namun software yang digunakan terjangkit virus yang mengakibatkan kerusakan sampai
dua kali. Kerusakan tersebut sudah diperbaiki namun belum bisa memberikan hasil yang
optimal karena adanya perubahan aturan dan kode barang.


Rekomendasi BPK RI
       Walikota Batu agar memerintahkan Bagian Perlengkapan untuk segera
melakukan perbaikan baik hardware maupun software pada program Simbada agar
pengelolaan aset dapat berjalan dengan baik dan akurat.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                    67
     20. Aset Tanah sebesar Rp9.861.324.125,00 belum bersertifikat atas nama Pemerintah
        Kota Batu



                    Berdasarkan hasil pemeriksaan atas aset tanah, diketahui bahwa aset tanah
        belum seluruhnya bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Batu. Diantaranya adalah
        tanah pengadaan Tahun 2005, 2006 dan 2007, dengan rincian sebagai berikut.
No.                                 Sertifikat                Luas        Harga
             Lokasi                                             2                       Penggunaan                Keterangan
Urut                       Hak       Nomor        Tanggal     (M )      Perolehan
                                                                                       Pembangunan        Dalam proses sertifikasi hak
                                                                                       Kantor Polsek      pakai dan belum diserahkan
         Desa Punten
                                                                                       Kec. Bumiaji       ke Pemkot karena anggaran
 1       Kec. Bumiaji     Petok D                              250      75.000.000
                                                                                                          sertifikasi belum
           (2005)
                                                                                                          dianggarkan dalam tahun
                                                                                                          ybs
 2      Desa Junrejo                                                                   Pembangunan        Dalam proses sertifikasi hak
        Kec. Junrejo                                                                   Kantor Koramil     pakai dan belum diserahkan
        (2005)                                                 250                     dan KUA kec.       ke Pemkot karena anggaran
                          Petok D                                      137.000.000
                                                               500                     Junrejo            sertifikasi belum
                                                                                                          dianggarkan dalam tahun
                                                                                                          ybs.
 3      Kel. Sisir dan                                                                 Pembangunan        Dalam proses sertifikasi hak
        Kel. Temas        Petok D                             10.850   376.530.000     jalan di Kel.      pakai dan belum diserahkan
        (2005)                                                                         Sisir dan Temas    ke Pemkot.
 4      Ngesong,                                                                       PDAM        Kota   Dalam proses sertifikasi hak
        sumber Brantas                                                                 Batu               pakai dan belum diserahkan
                          Petok D                             8.140    407.000.000
        Kec. Bumiaji                                                                                      ke Pemkot.
        (2006)
 5      Desa Giripurno                                                                 Pembangunan        Dalam proses sertifikasi hak
        Kec. Bumiaji      Petok D                             20.000   700.000.000     TPA                pakai dan belum diserahkan
        (2006)                                                                                            ke Pemkot.
 6      Kel. Temas,                                                                    Pembanguna         Dalam proses sertifikasi hak
        Kec. Batu         Petok D                             1.300    192.000.000     limbah tahu        pakai dan belum diserahkan
        (2006)                                                                                            ke Pemkot.
 7      Kel. Sisir Kec.                                                                Perluasan          Dalam proses sertifikasi hak
        Batu (2007)                                                                    pembangunan        pakai dan belum diserahkan
                          Petok D    4258        16/11/1987    50
                                                                                       Masjid An-Nur      ke Pemkot.
                                                                                       Batu
         Total Petok D
                                                              41.340   1.887.530.000
 8      Kec. Batu                                                                      Pembangunan        Dalam proses sertifikasi hak
        (2005)                                                                         Kantor    IPHI     pakai dan belum diserahkan
                                                                                       Kota Batu          ke Pemkot karena anggaran
                          SHGB       917         23/07/2003    355     200.000.000
                                                                                                          sertifikasi belum
                                                                                                          dianggarkan dalam tahun
                                                                                                          ybs.
          Total SHGB                                             355    200.000.000
 9      Desa Punten                                                                    Pembangunan        Dalam proses sertifikasi hak
                          Tanah
        Kec. Bumiaji                                          2.000    225.000.000     Kantor   Kec.      pakai dan belum diserahkan
                         Bengkok
        (2006)                                                                         Bumiaji            ke Pemkot.
           Total Tanah Bengkok                                 2.000    225.000.000

10      Desa Oro-oro                                                                   Pembangunan        Dalam proses sertifikasi hak
        Ombo Kec. Batu                                                                 pasar    hewan     pakai dan belum diserahkan
                           SHM       162         25/04/1988   4.240    1.589.567.000
        (2006)                                                                         dan      rumah     ke Pemkot.
                                                                                       potong hewan
11      Bendo                                                                          Pembangunan        Dalam proses sertifikasi hak
        ds.Sidomulyo                                                                   Kantor             pakai dan belum diserahkan
                           SHM        98         08/08/1981   2.035    1.481.865.000
        Kec. Batu                                                                      Kimpraswil         ke Pemkot.
        (2007)
12      Jl. Abdul Gani                                                                 Laboratorium       Dalam proses sertifikasi hak
        Atas Kel.                    337         26/07/1984                            Dinas KLH          pakai dan belum diserahkan
                           SHM                                 655     750.750.000
        Ngaglik Kec.                 318         11/10/2001                                               ke Pemkot.
        Batu (2007)
13      Kel. Sisir Kec.                                                                Perluasan          Dalam proses sertifikasi hak
        Batu (2007)        SHM       1374        22/04/1981    98      931.600.000     Pembangunan        pakai dan belum diserahkan
                                                                                       Masjid An Nur      ke Pemkot.




        PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                                                  68
14   Kel. Sisir Kec.                                                         Perluasan       Dalam proses sertifikasi hak
     Batu (2007)                                                             Pembangunan     pakai dan belum diserahkan
                         SHM    143    09/09/1974    83      930.100.000
                                                                             Masjid An-Nur   ke Pemkot.
                                                                             Batu
15   Jl. Trunojoyo                                                           Perkantoran     Dalam proses sertifikasi hak
     Kel.                                                                    Pemkot Batu     pakai dan belum diserahkan
                                1479   06/09/2004    432
     Songgokerto         SHM                                 1.315.000.000                   ke Pemkot.
                                1480   06/09/2004    848
     Kec. Batu
     (2007)
16   Jl. Mustari Kel.                                                        Rumah   dinas   Dalam proses sertifikasi hak
     Sisir Kec. Batu     SHM    3369   20/08/1984    231     549.912.125     Sekda    Kota   pakai dan belum diserahkan
     (2007)                                                                  Batu            ke Pemkot.
     Total SHM                                      8.622    7.548.794.125

     Grand Total                                    52.317   9.861.324.125



                Daftar aset tanah yang belum bersertifikat tersebut, belum termasuk aset tanah
     hasil pelimpahan dari Pemerintah Kabupaten Malang, dikarenakan terdapat perbedaan
     data aset tanah antara Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan, dan perbedaan ini
     sulit ditelusuri.


                Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
     a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang
          Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada pasal 41 ayat (1) yang menyatakan
          bahwa hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari
          tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang
          memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya
          oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik
          tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah,
          segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan
          Undang-Undang ini;
     b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang
          Perbendaharaan Negara pada pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang
          milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat/daerah
          harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah
          yang bersangkutan;
     c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang
          Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada pasal 33 ayat (1) yang menyatakan
          bahwa barang milik negara/daerah berupa Tanah harus disertifikatkan atas nama
          Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah;
     d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007
          tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada :




     PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                                        69
   1) Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pengelola, pengguna dan/atau
       kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada
       dalam penguasaannya;
   2) Pasal 45 ayat (2) huruf d yang menyebutkan bahwa pengamanan barang milik
       daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan hukum,
       antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan;
   3) Pasal 46 ayat (1) yang menyebutkan bahwa barang milik daerah berupa tanah
       harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.


       Hal tersebut mengakibatkan melemahkan posisi Pemerintah Kota Batu, jika
terjadi sengketa kepemilikan tanah.


       Hal tersebut disebabkan:
a. Keterbatasan anggaran untuk mensertifikatkan aset tanah dan bangunan atas nama
   Pemerintah Kota Batu;
b. Adanya tumpang tindih tugas, pokok, dan fungsi antara Bagian Perlengkapan,
   Bagian Pemerintahan dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batu
   mengenai sertifikasi.


       Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pertanahan menjelaskan bahwa
masih dalam proses sertifikasi hak pakai atas nama Pemkot Batu. Untuk pengadaan
tanah yang dipergunakan untuk pembangunan Kantor Polsek Bumiaji, untuk Kantor
Koramil, KUA Junrejo serta Kantor Depag Kota Batu, belum dilakukan sertifikasi ke BPN
karena kegiatan ini baru dianggarkan pada Tahun Anggaran 2008. Barkaitan dengan
aset yang berasal dari pelimpahan Kabupaten Malang yang belum disertifikasi hak pakai
atas nama Pemkot Batu, karena proses sertifikasinya bukan menjadi kewenangan Dinas
Pertanahan, melainkan menjadi tugas dan wewenang Bagian Perlengkapan. Sedangkan
pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di Kelurahan Sisir dan Temas, proses
sertifikasi ke BPN belum ditindaklanjuti karena masih dalam proses pemecahan petok-D.


Rekomendasi BPK RI
       Walikota Batu agar :
a. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk
   memperlancar pemrosesan sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Batu;
b. Menegur Tim Anggaran supaya memasukkan biaya seritifikasi hak pakai dalam
   APBD 2008 untuk aset tanah-tanah yang belum mempunyai sertifikat atas nama
   Pemerintah Kota Batu.


PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                      70
21. Penggunaan Bantuan Keuangan oleh Partai Politik sebesar Rp97.680.100,00
  tidak tepat peruntukannya


          Pada Tahun Anggaran 2007, Pemerintah Kota Batu memberikan bantuan
  kepada Partai Politik sebesar Rp20.000.000,00 untuk tiap kursi. Hasil pemeriksaan atas
  realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada Badan Kesbanglinmas, diketahui bahwa
  terdapat 10 partai politik dengan 25 kursi. Hal ini, berdasarkan Keputusan KPU Nomor
  270/101/KPU Batu/2006 tentang Perolehan Kursi Partai Politik Dewan Perwakilan
  Rakyat Daerah Kota Batu pada Pemilu Anggota Legislatif. Total Belanja Bantuan Sosial
  Organisasi Kemasyarakatan (1.20 1.20.03.00.00.5.1.5.01.01) yang diberikan kepada
  Partai Politik sebesar Rp500.000.000,00 (Rp20.000.000,00 x 25 kursi). Bantuan tersebut
  diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di lembaga
  perwakilan rakyat.
          Realisasi belanja bantuan keuangan untuk masing-masing Partai Politik sesuai
  jumlah kursi di DPRD, adalah sebagai berikut.
                                        Peroleha   Bantuan per            Jumlah                     SP2D
  No            Nama Partai
                                         n Kursi    kursi (Rp)             (Rp)                No                   Tgl
       Partai Demokrasi Indonesia
   1                                       5       20.000.000,00     100.000.000,00   0189/VIII/SP2D/LS/2007   13/08/2007
       Perjuangan (PDIP)
   2   Partai Golkar                       5       20.000.000,00     100.000.000,00   0183/VIII/SP2D/LS/2007
                                                                                                               13/08/2007
   3   Partai Demokrat                     4       20.000.000,00      80.000.000,00   0185/VIII/SP2D/LS/2007   13/08/2007
       Partai Kebangkitan Bangsa
   4                                       4       20.000.000,00      80.000.000,00   0187/VIII/SP2D/LS/2007   13/08/2007
       (PKB)
       Partai Amanat Nasional
   5                                       2       20.000.000,00      40.000.000,00   0190/VIII/SP2D/LS/2007   13/08/2007
       (PAN)
       Partai Keadilan Sejahtera
   6                                       1       20.000.000,00      20.000.000,00   0182/VIII/SP2D/LS/2007   13/08/2007
       (PKS)
       Partai Damai Sejahtera
   7                                       1       20.000.000,00      20.000.000,00   0186/VIII/SP2D/LS/2007   13/08/2007
       (PDS)
   8   PNI Marhaenisme                     1       20.000.000,00      20.000.000,00   0188/VIII/SP2D/LS/2007   13/08/2007
   9   Partai Serikat Indonesia (PSI)      1       20.000.000,00      20.000.000,00   0184/VIII/SP2D/LS/2007   13/08/2007
       Partai Nasional Banteng
  10                                       1       20.000.000,00      20.000.000,00   0211/XII/SP2D/LS/2007    07/12/2007
       Kemerdekaan (PNBK)
       Jumlah                             25                         500.000.000,00



  Berdasarkan penelusuran atas Laporan Pertanggungjawaban dari tiap-tiap Partai Politik,
  diketahui      bahwa        terdapat         penggunaan          dana     bantuan     keuangan        sebesar
  Rp97.680.100,00 tidak tepat peruntukannya. Adapun penggunaan dana yang tidak
  sesuai dengan ketentuan untuk tiap Partai Politik, adalah sebagai berikut.




  PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                                                71
  No.                Nama Partai Politik                Tidak Sesuai Peruntukkannya (Rp)
    1    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)                        41.895.600,00
    2    Partai Demokrat                                                      5.700.000,00
    3    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)                                      1.200.000,00
    4    Partai Amanat Nasional (PAN)                                        24.834.500,00
    5    Partai Keadilan Sejahtera (PKS)                                        927.000,00
    6    Partai Damai Sejahtera (PDS)                                        10.323.000,00
    7    PNI Marhaenisme                                                     12.800.000,00
         Jumlah                                                              97.680.100,00


Penggunaan bantuan keuangan secara rinci dari tabel di atas dapat dilihat pada
Lampiran 4.


        Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
   Negara, pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib,
   taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
   bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang Partai
   Politik, dalam pasal 9 huruf h yang menyatakan bahwa partai politik berkewajiban
   membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang
   diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Bantuan
   Keuangan Partai Politik, dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk
   membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik,
   Pemerintah memberikan Bantuan Keuangan kepada partai politik;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang
   Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang
   Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan
   kepada Partai Politik, dalam Lampiran III disebutkan penggunaannya untuk
   honorarium, uang lembur, administrasi umum, langganan daya dan jasa, pos dan
   giro, pemeliharaan gedung, pemeliharaan data dan arsip, biaya perjalanan,
   komputer, mesin tik, dan meubelair kantor.



        Hal tersebut mengakibatkan tujuan pemberian bantuan kepada Partai Politik
tidak sepenuhnya tercapai dan tidak dapat diyakini kebenarannya.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                          72
       Pemberian bantuan kepada organisasi masyarakat tersebut disebabkan kurang
pahamnya Bendahara dan Ketua Partai Politik dalam menggunakan bantuan keuangan
sesuai ketentuan.


       Atas permasalahan tersebut, Kepala Kesbang dan Linmas setuju jika terdapat
kekurangpahaman dari Bendahara dan Ketua Parpol dalam penggunaan dan pelaporan
bantuan tersebut, hal ini dikarenakan pihak-pihak tersebut kurang proaktif dalam
masalah ini.


Rekomendasi BPK RI
       Walikota Batu agar memerintahkan Sekretariat DPC Parpol Penerima Bantuan
mempertanggung jawabkan bantuan yang diterima sesuai ketentuan yang berlaku.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                  73
22. Bunga Tabungan di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp12.024.602,39 belum
  disetor ke Kas Daerah


        Bendahara Pengeluaran di semua SKPD selama TA 2007 menerima dan
  menampung pencairan dana dari BUD melalui rekening tabungan, dan rekening giro di
  Bank Jatim. Rekening giro digunakan untuk menampung dana belanja pegawai,
  sedangkan rekening tabungan digunakan untuk menampung dana selain belanja
  pegawai. Dalam rekening giro dan tabungan tersebut, terdapat penambahan bunga bank
  dan pengurangan untuk biaya administrasi bank dan pajak bunga bank.
        Berdasarkan pemeriksaan terhadap rekening tabungan dan rekening giro,
  diketahui bahwa untuk bunga bank sampai Tahun Anggaran 2007 berakhir, belum
  disetor ke Kas Daerah. Perhitungan bunga bank setelah dikurangi dengan biaya
  administrasi dan pajak, yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran SKPD per 31
  Desember 2007, adalah sebagai berikut.
  a. Rekening Tabungan
         No                    SKPD                         Bunga Bank

         1    Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          Rp     380.305,00
         2    Dinas Kesehatan                          Rp     153.433,55
         3    Dinas Permukiman dan Bina Marga          Rp      96.498,41
         4    Dinas Pendapatan                         Rp     415.126,18
         5    Dinas Kebersihan dan Pertamanan          Rp     530.492,47
         6    Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup     Rp      89.538,43
         7    Dinas Pertanahan                         Rp     230.187,05
         8    Dinas Capil dan Naker                    Rp     201.375,00
         9    Dinas Infokom dan Perpustakaan           Rp     230.820,67
         10   Dinas Pertanian                          Rp     265.467,00
         11   Dinas Sumber Daya Air                    Rp     376.277,00
         12   Dinas Pariwisata                         Rp     110.914,00
         13   Dinas Perindustrian dan Perdagangan      Rp     195.085,00
         14   Badan KB&Kesos                           Rp     183.588,35
         15   Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas         Rp     157.175,91
         16   Badan Pengawas Daerah                    Rp     270.045,95
         17   Bapeko                                   Rp      73.504,42
         18   Sekretariat Daerah                       Rp   1.948.143,31
         19   Bagian Kesejahteraan                     Rp     127.612,28
         20   Sekretariat Dewan                        Rp     198.481,02
         21   Kecamatan Batu                           Rp     293.821,88
         22   Kecamatan Junrejo                        Rp     216.507,66
         23   Kantor Satpol PP                         Rp     511.894,24
         24   Kantor Koperasi dan UKM                  Rp      53.420,54
         25   Kantor Perhubungan                       Rp     243.474,55
         26   Kantor Pemberdayaan Masyarakat           Rp      61.626,28
              JUMLAH                                   Rp   7.614.816,15




  PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                  74
b. Rekening giro
       No                    SKPD                         Bunga Bank
       1    Kantor Perhubungan                       Rp   4.409.786,24
            JUMLAH                                   Rp   4.409.786,24




      Kondisi di atas tidak sesuai dengan :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
   Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara
   tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
   transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
   kepatutan;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang
   Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pada:
   1) Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa penerimaan bunga, jasa giro, atau
      penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank
      merupakan pendapatan daerah;
   2) Pasal 59 ayat (3) yang menyatakan bahwa semua penerimaan daerah apabila
      berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006
   tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 129 yang antara lain
   menyatakan bahwa pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai
   akibat penyimpanan dana anggaran pada bank merupakan pendapatan daerah.


      Permasalahan di atas mengakibatkan penerimaan daerah tertunda sebesar
Rp12.024.602,39.


      Kondisi di atas disebabkan Bendahara Pengeluaran kurang memahami
ketentuan yang berkaitan dengan bunga bank.


      Atas`permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
menyatakan bahwa belum disetornya bunga bank atas rekening tabungan Bendahara
Pengeluaran disebabkan karena seluruh SKPD pada Tahun Anggaran 2007 masih
menunggu petunjuk dari Bagian Keuangan Sekda, dan bunga sudah disetorkan kembali
ke rekening Bend-17 pada tanggal 5 Maret 2008. Sedangkan Kepala Dinas Pendapatan
menyatakan, bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 belum menyetorkan
bunga bank dan akhirnya disetorkan ke Kasda pada tanggal 5 Maret 2008.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                 75
Rekomendasi BPK RI
      Walikota Batu agar menegur secara tertulis kepada para Pengguna Anggaran
yang tidak menyetorkan seluruh pendapatan bunga bank yang terdapat pada rekening
Bendahara Pengeluaran.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                76
23. Saldo Kas di Brankas Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan tidak disertai
   pencatatan yang memadai



          Berdasarkan pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum (BKU) dan hasil cash
   opname tanggal 8 Febuari 2008 pada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan,
   diketahui bahwa terdapat selisih saldo kas antara pencatatan penerimaan dalam Buku
   Kas Umum dengan saldo kas yang ada di brankas. Saldo kas sesuai BKU adalah
   sebesar Rp1.870.500,00, sedangkan sisa kas yang ada di brankas sebesar
   Rp18.921.700,00, sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp17.051.200,00.
          Pada saat dilakukan konfirmasi, Bendahara Penerimaan menyatakan bahwa
   selisih lebih kas tersebut terdiri dari gaji karyawan yang belum diambil sebesar
   Rp455.300,00, dan pinjaman karyawan yang dipotong langsung dari gaji sebesar
   Rp16.595.900,00. Untuk pinjaman karyawan yang dipotong langsung dari gaji, setelah
   dilakukan pemeriksaan terhadap catatan Bendahara Penerimaan, ternyata tidak sesuai
   dengan jumlah yang ada di brankas. Dari catatan Bendahara Penerimaan, jumlah
   potongan gaji sebesar Rp92.385.550,00.


          Keadaan di atas tidak sesuai dengan :
   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
      Negara, dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara
      tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
      transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
      kepatutan;
   b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang
      Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada :
      1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara
          tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,
          transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,
          kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
      2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud
          pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan
          tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
          dipertanggungjawabkan;
      3) Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran/kuasa
          pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan
          yang     menerima   atau   menguasai    uang/barang/kekayaan   daerah   wajib



   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                    77
         menyelenggarakan   penatausahaan      sesuai   dengan   peraturan   perundang-
         undangan.
   4) Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani
         dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang
         menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD
         bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari
         penggunaan surat bukti dimaksud.


         Permasalahan di atas mengakibatkan tidak ada kejelasan antara uang yang
masih harus dipertanggungjawabkan dengan uang milik pihak ketiga.


         Kondisi di atas disebabkan Bendahara Penerimaan tidak membuat Berita Acara
Penitipan atas uang-uang yang dititipkan kepadanya.


         Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa
jumlah    catatan    potongan   gaji   di   Bendahara    Penerimaan    bukan    sebesar
Rp92.385.550,00, melainkan sebesar Rp89.564.100,00.


Rekomendasi BPK RI
         Walikota Batu agar menegur secara tertulis Pengguna Anggaran yang tidak
meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan daerah.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                        78
24. Sisa Uang Kas pada Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor Perhubungan
  belum dipindahbukukan ke Kas Daerah


        Pengelolaan kas di Pemerintah Kota Batu oleh Bendahara Pengeluaran pada
  masing-masing Satuan Kerja, dilakukan melalui rekening tabungan dan rekening giro.
  Rekening tabungan dan rekening giro tersebut atas nama Satuan Kerja cq nama
  Bendahara Pengeluaran.
        Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap rekening tabungan dan
  rekening giro yang dimiliki Bendahara Pengeluaran, diketahui bahwa terdapat sisa kas
  sebesar Rp106.015.573,89 pada rekening giro Bendahara Pengeluaran Kantor
  Perhubungan. Seharusnya, rekening giro tersebut pada akhir Desember 2007 bersaldo
  nihil karena hanya digunakan untuk transaksi gaji. Sesuai hasil konfirmasi dengan
  Bendahara Pengeluaran Kantor Perhubungan, dinyatakan bahwa sisa kas tersebut
  merupakan akumulasi sisa kas pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil penelitian lebih
  lanjut terhadap rekening Bendahara Pengeluaran, menunjukkan bahwa pada 1 Januari
  2007 terdapat saldo awal sebesar Rp106.015.573,89.


        Kondisi di atas tidak sesuai dengan:
  a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
     Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara
     tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
     transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
     kepatutan;
  b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang
     Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada :
     1) Pasal 220 ayat (1) yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran secara
        administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/
        ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui
        PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
     2) Pasal     220   ayat    8    yang     menyatakan    bahwa       untuk   tertib     laporan
        pertanggungjawaban          pada    akhir   tahun   anggaran,     pertanggungjawaban
        pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31
        Desember.


        Permasalahan       di   atas       mengakibatkan     terbuka      peluang        terjadinya
  penyalahgunaan terhadap saldo kas sebesar Rp106.015.573,89.




  PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                                 79
       Hal ini disebabkan :
a. Kelalaian Bendahara Pengeluaran Kantor Perhubungan yang tidak segera
   memindahbukukan sisa kas yang dimiliki pada akhir tahun anggaran ke Kas Daerah
   sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Kelalaian atasan langsung Bendahara Pengeluaran yang tidak melakukan
   pengawasan terhadap pengelolaan kas secara optimal.


       Atas permasalahan tersebut, Kepala Kantor Perhubungan menyatakan bahwa :
a. Sisa kas tersebut baru diketahui pada saat pemeriksaan BPK;
b. Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan merupakan pejabat
   baru yang secara efektif bertugas per Januari 2007, dan tidak mengetahui
   keberadaan dana tersebut;
c. Sisa kas tersebut tidak jelas sehingga tidak berani mengambil keputusan/tindakan.


Rekomendasi BPK RI
       Walikota Batu agar:
a. Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Kantor Perhubungan agar segera
   menyetorkan saldo kas sebesar Rp106.015.573,89 ke Kas Daerah;
b. Menegur Pengguna Anggaran agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap
   pengelolaan kas.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                          80
25. Rekening Kas Umum Daerah belum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku


         Dalam rangka pengelolaan Kas Daerah, Pemerintah Kota Batu menggunakan 11
   rekening untuk menampung seluruh penerimaan yang masuk ke Pemerintah Kota Batu.
   Kesebelas rekening tersebut, juga digunakan sebagai rekening operasional untuk
   membiayai pengeluaran-pengeluaran sesuai yang dianggarkan dalam APBD. Kesebelas
   rekening tersebut memiliki nama-nama yang berbeda, menyesuaikan dengan jenis
   penerimaan yang ditampung dalam masing-masing rekening. Kesebelas rekening
   beserta nama-namanya, adalah sebagai berikut.
       No             Nama Rekening                Nama Bank     Nomor Rekening
       1    Pemkot Batu (DAU)                      Bank Jatim      0401001719
       2    Pemkot Batu (PAD)                      Bank Jatim      0401001727
       3    DAK Bidang Pendidikan                  Bank Jatim      0401002448
       4    DAK Bidang Kelautan dan Perikanan      Bank Jatim      0401002430
       5    Bend -17 Kasda                         Bank Jatim      0401002294
       6    DAK Bidang Kesehatan                   Bank Jatim      0401002464
       7    DAK Bidang Infrastruktur               Bank Jatim      0401002421
       8    DAK Bidang Prasarana Pemda             Bank Jatim      0401002472
       9    DAK Bidang Lingkungan Hidup            Bank Jatim      0401002456
       10   DAK Bidang Pertanian                   Bank Jatim      0401002413
       11   Dana Otonomi Khusus Penyeimbang        Bank Jatim      0401002944


         Dari 11 rekening tersebut, seharusnya ada satu rekening yang menjadi Rekening
   Kas Umum Daerah, sedangkan sisanya dapat berfungsi sebagai rekening penerimaan
   dimana saldonya setiap akhir hari kerja wajib disetor ke Rekening Kas Umum Daerah,
   sehingga menjadi bersaldo nihil. Akan tetapi, pada kenyataannya kesebelas rekening
   tersebut juga digunakan sebagai rekening untuk menampung penerimaan, dan
   digunakan juga sebagai rekening untuk mentransfer dana ke rekening pengeluaran
   masing-masing SKPD.


         Keadaan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
   2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, pada :
   1) Pasal 1 point 5 yang menyebutkan bahwa Rekening Kas Umum Daerah adalah
      rekening    tempat   penyimpanan     Uang     Daerah      yang   ditentukan   oleh
      gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
      membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
   2) Penjelasan umum pelaksanaan rekening tunggal perbendaharaan (Treasury Single
      Account);
   3) Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Umum Daerah/Kuasa
      Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum



   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                     81
   yang       ditunjuk   oleh   gubernur/bupati/walikota   untuk   mendukung   kelancaran
   pelaksanaan operasional penerimaan daerah;
4) Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa rekening sebagaimana dimaksud pada
   ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya
   dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada
   akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum
   bersangkutan;
5) Pasal 19 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal kewajiban pelimpahan
   sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap
   hari, gubernur/bupati/walikota mengatur pelimpahan secara berkala;
6) Pasal 19 ayat (4) yang menyatakan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat
   membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh gubernur/
   bupati/walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran
   daerah;
7) Pasal 19 ayat (5) yang menyatakan bahwa rekening sebagaimana dimaksud pada
   ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk
   membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya
   ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.


       Kondisi tersebut mengakibatkan tidak tertibnya pengelolaan rekening kas umum
daerah.


       Hal tersebut disebabkan Bendahara Umum Daerah tidak memahami ketentuan
tentang pengelolaan uang negara/daerah.


       Atas permasalahan tersebut, Kepala Kantor Kas Daerah menyatakan bahwa
penggunaan 11 rekening tersebut untuk menampung seluruh penerimaan didasarkan
pada keinginan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi kategori jenis penerimaan
berdasarkan pada sumber dananya, dan selanjutnya menggunakan rekening-rekening
tersebut untuk membiayai pengeluaran sesuai yang dianggarkan dalam APBD. Namun,
Kepala Kantor Kas Daerah akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan entitas tertinggi
(Walikota).


Rekomendasi BPK RI
       Walikota Batu agar menegur Bendahara Umum Daerah untuk menata
pengelolaan Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan
uang negara/daerah.


PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                         82
26. Pembukaan Rekening SKPD tidak melalui ijin Walikota


          Pada Tahun Anggaran 2007, untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan
   penerimaan dan pengeluaran kas, setiap satuan kerja membuka rekening di Bank Jatim.
   Rekening tersebut dipegang oleh Bendahara Pengeluaran. Setiap Satuan Kerja
   Perangkat Daerah membuka dua rekening, yaitu rekening tabungan dan rekening giro.
   Rekening tabungan digunakan untuk menampung dana kegiatan operasional,
   sedangkan rekening giro digunakan untuk menampung dana gaji karyawan.
          Berdasarkan penjelasan Bendahara Pengeluaran di semua SKPD, diketahui
   bahwa dasar hukum pembukaan rekening, baik rekening tabungan maupun rekening
   giro tersebut, tidak berdasarkan pada ijin maupun Surat Keputusan dari Walikota, hanya
   perintah lisan dari Bendahara Umum Daerah. Pada saat Bendahara Pengeluaran
   membuka rekening, hanya menyertakan surat pengantar dari Bendahara Umum Daerah,
   dan Surat Keputusan Walikota Nomor 180/16/KEP/422.013/2007 tentang Penunjukkan
   Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan
   Bendahara Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
   Batu Tahun Anggaran 2007. Sedangkan penunjukan Bank Jatim sebagai tempat
   pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2007 juga tidak ada.


          Kondisi di atas tidak sesuai dengan :
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang
      Perbendaharaan Negara, pada :
      1) Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan operasional
          Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat
          membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang
          ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota;
      2) Pasal    32   ayat   (1)   menyebutkan   bahwa   gubernur/bupati/walikota   dapat
          memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran
          di lingkungan satuan kerja perangkat daerah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang
      Pengelolaan Uang Negara/Daerah, pada :
      1) Pasal 19 ayat (4) menyebutkan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat
          membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh
          gubernur/bupati/walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional
          pengeluaran daerah;
      2) Pasal    30   ayat   (2)   menyebutkan   bahwa   gubernur/bupati/walikota   dapat
          memberikan ijin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk


   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                       83
        menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Satuan
        Kerja Perangkat Daerah.


        Permasalahan tersebut dapat berpotensi munculnya rekening-rekening yang
tidak terpantau oleh Kas Daerah.


        Keadaan tersebut disebabkan kurangnya pemahaman para Kepala SKPD
sebagai Pengguna Anggaran untuk meminta ijin kepada Walikota terlebih dahulu
sebelum membuka rekening.


        Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Keuangan menyatakan bahwa
masalah pembukaan rekening disertai surat ijin/Surat Keputusan dari Walikota akan
diperhatikan dan ditindaklanjuti pada Tahun 2008. Tentang penunjukkan Bank Jatim
sebagai tempat pembukaan rekening memang tidak ada, dan akan diperbaiki Tahun
2008.


Rekomendasi BPK RI
        Walikota Batu agar:
a. Memerintahkan kepada semua Kepala SKPD untuk meminta ijin kepada Walikota
   terlebih dahulu sebelum membuka rekening;
b. Semua SKPD melaporkan setiap rekening yang dimiliki.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                 84
27. Pengenaan Pajak Bunga pada Rekening Tabungan Bendahara Pengeluaran tidak
   sesuai ketentuan


           Dalam rangka pelaksanaan APBD TA 2007, masing-masing Satuan Kerja
   Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan rekening giro dan rekening tabungan sebagai
   rekening operasional pengeluaran. Rekening tabungan digunakan untuk menampung
   dana kegiatan operasional, sedangkan rekening giro digunakan untuk menampung dana
   gaji karyawan. Kedua jenis rekening tersebut, baik tabungan maupun giro, berada pada
   Bank Jatim.
           Pemeriksaan atas semua rekening tabungan dan rekening giro, diketahui
   terdapat pemotongan pajak bunga tabungan yang dilakukan oleh Bank Jatim di rekening
   tabungan, dengan rincian sebagai berikut.
                                                         Bunga          Pajak
     No.                     SKPD
                                                           (Rp)          (Rp)
       1   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN               510.952,00     103.147,00
       2   DINAS KESEHATAN                               230.940,30      52.506,75
       3   DINAS PERMUKIMAN DAN BINA MARGA               156.170,76      31.172,35
       4   DINAS PENDAPATAN                              549.804,22     109.678,04
       5   DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN               698.083,73     139.091,26
       6   DINAS KEHUTANAN & LH                          146.885,42      28.846,99
       7   DINAS PERTANAHAN                              322.879,44      64.192,39
       8   DINAS CAPIL DAN NAKER                         287.406,00      58.531,00
       9   DINAS INFOKOM DAN PERPUSTAKAAN                321.693,44      65.872,77
      10   DINAS PERTANIAN                               364.911,00      71.944,00
      11   DINAS SUMBER DAYA AIR                         502,383,00      98.606,00
      12   DINAS PARIWISATA                              173.118,00      34.704,00
      13   DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN             278.213,00      60.628,00
      14   BADAN KB DAN KESSOS                           259.982,02      51.393,67
      15   BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS              232.084,63      47.408,72
      16   BAWAS                                         367.999,48      72.953,53
      17   BAPEDA                                        126.076,30      25.071,88
      18   SETDA                                       2.469.554,13     493.910,82
      19   BAG KEUANGAN – SYIVAI                              28,60       1.000,00
      20   BAG KEUANGAN PEMKOT – KETUT                        18,08       1.000,00
      21   BAG KESEJAHTERAAN                             193.748,23      38.635,95
      22   BAG UMUM                                          382,16       1.000,00
      24   BAG PERLENGKAPAN                                   23,40       1.000,00
      26   SEKWAN                                        281.799,81      55.818,79
      27   KECAMATAN BATU                                397.022,10      75.700,22
      28   KECAMATAN BUMIAJI                              21.172,82       2.413,61
      29   KECAMATAN JUNREJO                             298.962,26      54.954,60
      30   KANTOR KASDA                                  255.474,55      49.385,77
      31   KANTOR SATPOL PP                              675.038,81     135.644,57
      32   KANTOR KOPERASI DAN UKM                       100.252,97      19.332,43
      33   KANTOR PERHUBUNGAN                            339.563,50      67.588,95
      34   KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                111.330,37      22.204,09
           JUMLAH                                     10.171.571,53   2.135.338,15



   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                     85
       Permasalahan di atas tidak sesuai dengan :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
   Negara, pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola
   secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
   transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
   kepatutan;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 tentang Perubahan
   Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pada
   penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b alinea ketiga yang menyatakan bahwa Unit
   tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk
   sebagai Subjek Pajak, yaitu:
   1) Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   2) Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
   3) Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat
       atau Daerah; dan
   4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Sebagai
       Subjek Pajak, perusahaan reksadana baik yang berbentuk perseroan terbatas
       maupun bentuk lainnya termasuk dalam pengertian badan.


       Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah sebesar
Rp2.135.338,15.


       Keadaan tersebut disebabkan :
a. PT. Bank Jatim Cabang Batu yang tidak mengikuti aturan yang berlaku;
b. SKPD menggunakan rekening dalam bentuk tabungan .


       Atas permasalahan tersebut, pihak Bank Jatim Cabang Batu beralasan bahwa
pengenaan pajak dikarenakan pihak Bendahara tidak memberitahukan perihal sumber
dana dari rekening-rekening bendahara tersebut. Selanjutnya, pihak Bank Jatim akan
berkoordinasi dengan kantor pajak untuk memintakan restitusi pajak atas bunga
tabungan tersebut.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                     86
Rekomendasi BPK RI
      Walikota Batu agar :
a. Memerintahkan Bendahara Umum Daerah (BUD) agar berkoordinasi dengan Bank
   Jatim untuk mengurus restitusi pajak;
b. Memerintahkan setiap Kepala SKPD agar membuka rekening dalam bentuk giro
   untuk operasional pengeluaran.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                            87
28. Penyewaan Alat Berat di Dinas Pemukiman dan Bina Marga tidak dilaksanakan
   dengan perjanjian


          Dinas Permukiman dan Bina Marga salah satu tugasnya adalah melaksanakan
   pengelolaan alat-alat berat. Pengelolaan alat-alat berat tersebut dilakukan dengan
   menyewakan kepada pihak ketiga maupun masyarakat. Penerimaan pendapatan yang
   diperoleh atas sewa alat berat selama TA 2007 sebesar Rp4.210.000,00.
          Hasil konfirmasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sewa-
   menyewa alat berat, diketahui bahwa selama ini dalam melakukan sewa-menyewa alat
   berat tidak didasarkan atas perjanjian sewa menyewa antara Dinas Permukiman dan
   Bina Marga dengan penyewa dhi. pihak ketiga maupun masyarakat, sehingga tidak
   diketahui berapa nilai sebenarnya. Dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan hanya
   berupa daftar retribusi sewa alat berat Tahun 2007 dan Peraturan Walikota Batu Nomor
   9 Tahun 2006 tentang Ketentuan Tentang Besarnya Tarif Pemakaian Kendaraan Alat-
   alat Berat di Kota Batu.


          Kondisi di atas tidak sesuai dengan:
   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
      Negara, pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola
      secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
      transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
      kepatutan;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang
      Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada pasal 22 ayat (4) yang menyatakan
      bahwa Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang
      sekurang-kurangnya memuat:
      1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
      2) Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
      3) Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama
            jangka waktu penyewaan;
      4) Persyaratan lain yang dianggap perlu;
   c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007
      tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada pasal 33 ayat (6)
      yang menyatakan bahwa penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian
      sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:




   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                     88
   1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
   2) Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
   3) Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama
      jangka waktu penyewaan;
   4) Persyaratan lain yang dianggap perlu.


      Permasalahan di atas mengakibatkan :
a. Pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan daerah tidak transparan;
b. Besarnya penerimaan retribusi sewa menyewa alat berat yang dilaporkan tidak dapat
   diyakini kebenarannya karena tidak ada dokumen pembandingnya.


      Hal tersebut di atas disebabkan:
a. Kelalaian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pengelolaan retribusi yang
   menjadi tanggung jawabnya;
b. Kelalaian Pengguna Anggaran yang tidak melakukan pengawasan terhadap
   pengelolaan retribusi.


      Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga
menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa alat-alat berat Tahun 2007 memang
belum ada karena masih disusun konsepnya.


Rekomendasi BPK RI
      Walikota Batu agar :
a. Menegur Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga meningkatkan pengawasan
   dalam penggunaan atau pemanfaatan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pembenahan
   pengelolaan/penertiban retribusi yang menjadi tanggung jawabnya.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                     89
29. Enam kendaraan milik Pemerintah Daerah dipinjam pakai oleh perorangan


            Berdasarkan data pinjam pakai kendaraan dari Bagian Perlengkapan, diketahui
   terdapat enam kendaraan yang dipinjampakaikan kepada perorangan, dengan rincian
   sebagai berikut.


   No.        BERITA ACARA           PEMINJAM         MERK        TAHUN    NOPOL      KETERANGAN
               PINJAM PAKAI
    1     024/388/422.022/2007         ESR      Nissan Infinity   2002    N 333 KP   Istri Mantan
          Tanggal 23 Oktober 2007                                                    Walikota
    2     024/387/422.022/2007         MK       Honda Civic       2003    N 365 KP   Mantan Wakil
          Tanggal 23 Oktober 2007               VTI                                  Walikota
    3     024/389/422.022/2007         MHA      Toyota Corolla    1997    N 309 AP   Mantan Sekretaris
          Tanggal 23 Oktober 2007               TC                                   Daerah
    4     024/390/422.022/2007         MHA      Toyota Kijang     1995    N 9689 F   Mantan Sekretaris
          Tanggal 23 Oktober 2007                                                    Daerah
    5     024/399/422.022/2007         PS       Suzuki Grand      2007    N 361 KP   Wakil Ketua DPRD
          Tanggal 19 Desember 2007              Vitara
    6     024/398/422.022/2007         AP       Suzuki Grand      2007    N 362 KP   Wakil Ketua DPRD
          Tanggal 19 Desember 2007              Vitara



            Penelusuran terhadap Berita Acara Pinjam Pakai tersebut, diketahui bahwa
   peminjam bertindak untuk dan atas nama perorangan, padahal sesuai ketentuan yang
   berlaku pinjam-pakai diperuntukkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan
   daerah.
   Sedangkan untuk pinjam pakai kepada Wakil Ketua DPRD, diketahui bahwa peminjam
   bertindak untuk dan atas nama Wakil Ketua DPRD. Hal ini, sepatutnya dihindari karena
   pada Tahun 2006 sesuai Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 024/107/422.022/2006, yang
   bersangkutan telah menerima kendaraan dinas jabatan selaku Wakil Ketua DPRD,
   berupa Daihatsu Taruna Tahun 2002.


            Kondisi ini tidak sesuai dengan:
   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
         Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara
         tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
         transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
         kepatutan;
   b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007
         tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada pasal 35 ayat (1)



   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                                90
   yang menyebutkan bahwa barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau
   bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjampakaikan untuk
   kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006
   tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, pada:
   1) Pasal 13 yang menyatakan bahwa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud
        dalam pasal 5 huruf d, meliputi:
        a. Kendaraan perorangan dinas;
        b. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
        c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan;
   2) Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa kendaraan perorangan dinas
        sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan
        untuk pejabat negara;
   3) Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa kendaraan perorangan dinas
        sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan
        Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
   4) Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa kendaraan dinas operasional/
        kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b
        disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran;
   5) Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa kendaraan dinas operasional/
        kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan
        bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pimpinan Dewan
        Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.


        Hal ini mengakibatkan pengadaan fasilitas penunjang operasional tidak efektif
peruntukannya yaitu untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.


        Masalah tersebut disebabkan adanya kebijakan Kepala Bagian Perlengkapan
untuk   meminjampakaikan        kendaraan   milik   pemerintah   daerah,   namun   tidak
memperhatikan ketentuan yang berlaku.


        Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Perlengkapan menjelaskan bahwa
pinjam pakai kepada perorangan dimaksudkan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
karena masih dalam proses pengkajian status pemanfaatan dan kepemilikannya.
Sedangkan pinjam pakai untuk Wakil Ketua DPRD diperuntukkan menunjang
operasional khusus/lapangan.



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                        91
Rekomendasi BPK RI
      Walikota Batu agar :
a. Meninjau kembali perjanjian pinjam pakai kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan
   yang berlaku;
b. Memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan menarik kembali kendaraan tersebut
   dan menggunakannya untuk menunjang operasional pemda.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                   92
30. Hasil Pemeriksaan BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan


             Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Belanja Daerah Tahun Anggaran
   2005-2006 Nomor 06/R/XIV.12/02/2007 tanggal 9 Februari 2007 dan Laporan Keuangan
   Pemerintah Kota Batu untuk Tahun Anggaran 2006 Nomor 10/R/XIV.12/03/2007 tanggal
   15 Maret 2007, diketahui bahwa terdapat temuan-temuan pemeriksaan yang belum
   selesai ditindaklanjuti sebagai berikut.
   a. Hasil pemeriksaan Belanja Daerah TA 2005-2006
      Dari 37 rekomendasi BPK, 11 telah selesai ditindaklanjuti dan 15 rekomendasi dalam
      proses. Sedangkan 11 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, yaitu:
        No            Uraian                             Rekomendasi                          Keterangan
         1     Pekerjaan Fisik Di        Walikota Batu agar memerintahkan Kepala
               Dinas     Kesehatan       Dinas Kesehatan :
               Kurang Dari Bestek        a. Menegur Pejabat Pembuat Komitmen              Srt teguran Kadin kpd
               Sebesar                      dan Konsultan Pengawas supaya lebih           PPK & Konsultan
               Rp22.210.657,28.             cermat dalam menjalankan tugasnya;            Pengawas belum ada
                                         b. Menarik       kepada      rekanan     atas    PPTK             baru
                                            kekurangan         pekerjaan       sebesar    mengetahui         jika
                                            Rp22.210.657,28         untuk       segera    addendum ditolak pd
                                            disetorkan ke Kas Daerah.                     bln Februari 2008.
         2     Pembelian    Material     Walikota Batu agar menegur Pejabat               Surat teguran dari
               Bangunan     Melebihi     Pembuat Komitmen yang tidak cermat               Kadin P&K kpd PPK
               Kebutuhan Sebesar         dalam      mengawasi       pekerjaan     dan     tidak ada.
               Rp40.877.545,00.          memverifikasi SPj.
         3     Rencana    Anggaran       Walikota Batu agar memerintahkan Kepala
               Biaya     Rehabilitasi    Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:
               Lebih Tinggi Dari         a. Memerintahkan        Pejabat     Pembuat      Surat Kadin kpd PPK
               Analisa SNI, Standar         Komitmen berkoordinasi dengan dinas           tidak ada;
               Harga Dan Harga              teknis terkait dalam melakukan verifikasi
               Pasaran        Serta         RAB;
               Terdapat Kesalahan        b. Memerintahkan Kepala Sekolah SD.              Surat    Kadin   kpd
               Jumlah       Sebesar         Torongrejo                           untuk    Kasek      Torongrejo
               Rp108.627.194,01.            mempertanggungjawabkan          kelebihan     tidak ada;
                                            harga sebesar Rp21.073.256,00;
                                         c.    Memerintahkan      Pejabat    Pembuat      Surat Kadin kpd PPK
                                            Komitmen mengurangi pagu bantuan              utk mengurangi pagu
                                            SD/MI      bersangkutan     sesuai    hasil   bantuan SD/MI tidak
                                            verifikasi dengan dinas teknis.               ada.
         4     Bukti                     Walikota Batu agar memerintahkan Kepala          Tidak          dapat
               Pertanggungjawaban        Sekolah SD yang bersangkutan supaya              menunjukan kegiatan
               Revitalisasi      SDN     mempertanggungjawabkan SPJ Swakelola             Tahun 2004, krn itu
               Junrejo    1    Senilai   sebesar         Rp30.749.500,00          atau    hrs   menyetor    ke
               Rp30.749.500,00           menyetorkan ke Kas Daerah apabila tidak          Kasda
               Diragukan                 dapat mempertanggungjawabkannya.
         5     Proses       Penetapan    Walikota Batu agar memerintahkan Kepala
               Pemenang Pekerjaan        Dinas Permukiman dan Bina Marga :
               Pembangunan Kantor        a. Menegur rekanan yang mengundurkan             Teguran         Kadin
               Infokompus Tahap I           diri tanpa alasan yang bisa diterima dan      Kimbinamarga      kpd
               Tidak           Sesuai       memasukkannya ke dalan daftar hitam           rekanan tidak ada;
               Ketentuan                    rekanan Kota Batu;
                                         b. Memerintahkan          Kepala        Dinas    Tidak ada SPJ.
                                            Pemukiman supaya Panitia Pengadaan
                                            Barang               dan              Jasa



   PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                                       93
                                    mempertanggungjawabkan         kerugian
                                    daerah sebesar Rp18.921.301,95 atas
                                    jaminan penawaran yang tidak ditarik.
     6   Perhitungan     RAB     Walikota Batu agar memerintahkan Kepala
         Pembangunan             Dinas Permukiman dan Bina Marga:
         Gedung DPRD Tidak       a. Menegur Pemimpin Kegiatan yang                 Tidak    ada   surat
         Sesuai     Ketentuan       menyetujui eskalasi harga pada CCO-I           teguran Kadin;
         Sebesar                    tanpa landasan/argumentasi yang kuat
         Rp481.696.174,82.          secara yuridis;
                                 b. Menarik kerugian daerah akibat kenaikan        Belum ada setoran.
                                    harga besi kepada rekanan sebesar
                                    Rp481.696.174,82       dan       segera
                                    disetorkan ke Kas Daerah.


b. Hasil pemeriksaan LKPD TA 2006
   Dari 25 rekomendasi BPK, 12 telah selesai ditindaklanjuti. Sedangkan 13
   rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu :
    No                Uraian                             Rekomendasi                    Keterangan
     1   Pengeluaran      untuk     Biaya     Walikota untuk:
         Pemeliharaan          Kendaraan      a. Menegur dan memerintahkan
         Bermotor Sekda kurang wajar             Kepala Bagian Perlengkapan
         senilai Rp45.679.500,00      dan        untuk melakukan pembelian
         digunakan untuk satuan kerja lain       BBM         sesuai     kondisi
         senilai Rp176.380.600,00.               sebenarnya;
                                              b. Menegur dan memerintahkan
                                                 Kepala Bagian Perlengkapan
                                                 untuk tidak membebankan
                                                 biaya        BBM        satuan
                                                 kerja/instansi     di      luar
                                                 Sekretariat Daerah ke Pos
                                                 Sekretariat Daerah.
     2   Realisasi setoran bagian laba dari   Walikota untuk:
         PDAM melebihi ketentuan.             a. Menegur dan memerintahkan
                                                 Tim Anggaran untuk tidak lagi
                                                 menganggarkan pendapatan
                                                 setoran bagian laba dari
                                                 PDAM melebihi ketentuan
                                                 yang berlaku;
                                              b. Memerintahkan          Kepala
                                                 Bagian      Keuangan     untuk
                                                 menghitung hutang kepada
                                                 PDAM       karena   terjadinya
                                                 kelebihan setor dari PDAM
                                                 sejak tahun 2004.
     3   Pencairan kas untuk Belanja          Walikota untuk menegur dan
         Bantuan     Keuangan    kepada       meminta pertanggungjawaban
         pemerintah desa/kelurahan tidak      Pengguna       Anggaran     Dinas
         segera     disalurkan   kepada       Pemberdayaan Masyarakat dan
         desa/kelurahan.                      Perempuan                   serta
                                              pertanggungjawaban        Kepala
                                              Kas Daerah yang menunda
                                              pembayaran dana ADD kepada
                                              desa/kelurahan.
     4   Pendapatan Agropolitan Televisi      Walikota untuk:
         (A-TV) tidak dicatat bruto.          a. Segera menetapkan status
                                                 ATV;
                                              b. Memerintahkan Kepala Dinas



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                                 94
                                              Informasi dan Komuniksi
                                              untuk melaporkan seluruh
                                              penerimaan dan pengeluaran
                                              ATV sebagai penerimaan dan
                                              pengeluaran dalam APBD.
    5   Penyertaan Modal kepada PDAM        Walikota Batu untuk merevisi
        yang disajikan Pemerintah Kota      Berita Acara Serah Terima
        sebesar       Rp400.000.000,00      Bantuan menjadi Berita Acara
        berbeda dengan yang disajikan       Penyertaan Modal Pemeritah
        oleh PDAM.                          Kota Batu kepada PDAM.
    6   Belanja Modal Meubelair serta       Walikota Batu untuk menegur
        Sarana     Pembelajaran     dan     dan      memerintahkan     Tim
        Perpustakaan dibebankan pada        Anggaran       agar      dalam
        Belanja Modal Gedung Sekolah        merencanakan      pembebanan
        sebesar Rp2.346.000.000,00.         anggaran sesuai ketentuan yang
                                            berlaku.
    7   Pembuatan      Bangunan       dan   Walikota Batu uuntuk menegur
        Jaringan di Dinas Sumber Daya       dan      memerintahkan     Tim
        Air    dan     Energi     sebesar   Anggaran     supaya      dalam
        Rp1.258.711.000,00 dibebankan       merencanakan      pembebanan
        pada Belanja Pemeliharaan dan       anggaran sesuai ketentuan yang
        status    aset   hasil    Belanja   berlaku.
        Pemeliharaan dan Belanja Modal
        Sebesar       Rp1.720.824.000,00
        Belum Jelas Statusnya.
    8   Realisasi Belanja Modal Gedung      Walikota Batu untuk :
        sebesar Rp2.024.000.000,00 tidak    a. Memerintahkan Kepala Dinas
        sesuai dengan prestasi fisik yang      Pendidikan dan Kebudayaan
        dicapai.                               menegur dan memerintahkan
                                               para kepala sekolah untuk
                                               mempertanggungjawabkan
                                               penggunaan              biaya
                                               operasional DAK;
                                            b. Memerintahkan          Kepala
                                               Bagian     Keuangan     untuk
                                               menegur dan memerintahkan
                                               Kepala       Sub       Bagian
                                               Pembukuan dan Verifikasi
                                               untuk lebih cermat dan tegas
                                               dalam melakukan verifikasi
                                               SPJ.
    9   Belanja modal sebesar               Walikota        Batu       untuk
        Rp5.065.539.200,00 dianggarkan      memerintahkan Dinas PU Bina
        dan dibebankan pada rekening        Marga dan Pemukiman, Bagian
        belanja pemeliharaan.               Perlengkapan       serta     Tim
                                            Anggaran untuk mengevaluasi
                                            kebijakan penganggaran belanja
                                            pemeliharaan berkala jalan dan
                                            membebankannya           sebagai
                                            belanja modal bukan belanja
                                            pemeliharaan.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                  95
      Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
   Negara, pada pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pejabat negara dan
   pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan
   kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara
   diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
   Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada :
   1) Pasal 20 :
      a) Ayat (1) menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi
           dalam laporan hasil pemeriksaan;
      b) Ayat (2) menyatakan bahwa pejabat wajib memberikan jawaban atau
           penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam
           laporan hasil pemeriksaan;
      c)    Ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana
           dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60
           (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
      d) Ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil
           pemeriksaan sebagaimana pada ayat (1);
      e)   Ayat (5) menyatakan bahwa pejabat yang diketahui tidak melaksanakan
           kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi
           administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
           bidang kepegawaian;
   2) Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga/gubernur/
      walikota/direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola
      keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada
      BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya
      kerugian negara/daerah dimaksud;
   3) Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi
      kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan
      hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana dengan
      pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling
      banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta).


        Temuan     pemeriksaan    BPK    yang   belum   ditindaklanjuti    mengakibatkan
kesalahan-kesalahan yang dilaporkan pada laporan hasil pemeriksaan belum diperbaiki
dan ada kemungkinan untuk terulang.


PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                         96
        Hal tersebut disebabkan oleh:
a. Kurangnya kesadaran para kepala dinas/satuan kerja untuk menindaklanjuti hasil
   pemeriksaan BPK;
b. Kurang aktifnya Badan Pengawasan untuk mengkoordinasikan tindak lanjut atas
   hasil pemeriksaan BPK.


       Untuk tindak lanjut pada Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2006, Kepala Badan Pengawasan menjelaskan
bahwa tindak lanjut secara efektif baru dilakukan pada awal Tahun 2008 karena kendala
internal di Bawasda berupa jabatan definitif Kepala Bawasda yang kosong pada Tahun
2006 s.d 2007, mutasi staf, tidak tersedianya data dan informasi yang mendukung serta
beberapa kasus yang terjadi di Pemerintah Kota Batu yang sudah masuk jalur hukum
seperti korupsi, kepangkatan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).



Rekomendasi BPK RI
       Walikota Batu agar:
a. Memerintahkan para kepala dinas/satuan kerja untuk segera menindaklanjuti hasil
   pemeriksaan BPK;
b. Menegur Badan Pengawasan untuk segera mengkoordinasikan tindak lanjut hasil
   pemeriksaan BPK.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                     97
                                                                                                                                                                                                           Lampiran 1
                                                                                                 RINCIAN PENJELASAN SELISIH


NO TANGGAL              CEK         JUMLAH                                      ALOKASI                                    JUMLAH          Ada SP2D                Non Posting (Tanpa SP2D)                Jumlah selisih
                                                                                                                                                           Pengembalian        Brankas        Panjar
1         2               3            4                                            5                                         6               7                 8                 9            10           11(8+9+10)

    1 1 01 2007                                   Terdapat uang tunai di awal tahun                                                                                           500.000.000
                                            TOTAL JANUARI                                                                                                                     500.000.000                       500.000.000
    2   02 2007                      (11.955.021) Pembayaran SP2D diambilkan dari brankas (Capil)                                                                             (12.000.000)
                                                  (ada SP2D)
                                                  Selisih ini terjadi karena pembayaran SP2D diambilkan dari brankas
                                                  tidak melalui pencairan dengan cek
                                           TOTAL FEBRUARI                                                                                                                 -    (12.000.000)                     (12.000.000)

    3 05 03 2007 CEK NO 839715      500.000.000    SPM 2787/BP/PL/2006 CV KENCONO AGUNG                                      51.204.045                          51.204.045
                                                   SPM 2784/BP/PL/2006 CV INDRA CIPTA                                        66.255.128                          66.255.128
                                                   SPM 2785/BP/PL/2006 LAMBANG WAHYU INSANI                                  36.034.332                          36.034.332
                                                   SPM 2783/BP/PL/2006 CV INDRA CIPTA                                       174.065.106                         174.065.106
                                                   BRANKAS                                                                    7.444.639                                         7.444.639

                                                   SP2D KLH                                                                  77.260.750
                                                   SP2D PERTANIAN                                                            87.736.000      164.996.750
                                                                                                                            500.000.000
                                                   Selisih terjadi karena adanya pengambilan dengan cek untuk
                                                   membayar SPM tahun 2006 dan sebagian disimpan di brankas.
    4 14 03 2007 CEK NO 83974      2.704.869.200    TRANSFER PEMBAYARAN SPM PT AMIN KARYA LAKSANA                          1.700.000.000
                                                   Selisih terjadi karena pengambilan dengan cek sebesar                   1.004.869.200                      2.704.869.200
                                                   Rp2.704.869.200,00 untuk dipinjam PT. AKL, salah satu rekanan
                                                   yang sedang mengerjakan proyek (dalam lingkup kegiatan Dinas
                                                   Kimpraswil).Dari jumlah tersebut, telah dikembalikan oleh PT AKL tgl.
                                                   28    Desember      2007 sebesar        Rp1.700.000.000. Sisanya
                                                   diperhitungkan dengan pinjaman yang dimiliki Kasda kepada PT AKL
                                                   sebesar Rp939.199.000,00 sehingga PT AKL masih memiliki
                                                   pinjaman Rp65.670.200,00.

                                             TOTAL MARET                                                                   2.200.000.000     164.996.750      3.032.427.811     7.444.639              -      3.039.872.450

    5 05 04 2007 CEK NO 839721      481.390.089     PEMBAYARAN SP2D SETWAN                                                  265.000.089
                                                    PEMBAYARAN SP2D PERINDAG                                                 81.390.000      346.390.089
                                                    PENGEMBALIAN SP2D DIKNAS                                                100.000.000                         100.000.000
                                                    BRANKAS                                                                  35.000.000                                        35.000.000
                                                   Selisih terjadi karena pengambilan uang dengan cek Rp481.390.089,        481.390.089
                                                   sebesar Rp100 juta digunakan untuk bayar pinjaman ke Diknas dan
                                                   Rp35 juta disimpan di brankas


    6 12 04 2007 CEK NO BC839724    355.240.000     PEMBAYARAN SP2D KESBANGLINMAS                                            40.000.000
                                                    PEMBAYARAN SP2D PERHUBUNGAN                                              17.240.000
                                                    PEMBAYARAN SP2D PKK                                                     250.000.000      307.240.000
                                                    SETDA (panjar)                                                           48.000.000                                                       48.000.000
                                                   Selisih terjadi karena adanya panjar. Bukti permintaan panjar tidak      355.240.000
                                                   ada. Namun, panjar ini telah dipertanggunjawabkan dengan
                                                   pengajuan SPP, SPM dan penerbitan SP2D tanggal 14 Agustus
                                                   2007.
1        2                3        4                                          5                                       6              7              8                 9           10          11(8+9+10)

    7 13 04 2007 CEK NO 839759   591.900.000    PENGEMBANLIAN SP2D PMP                                               60.000.000                      60.000.000
                                                PEMBAYARAN SP2D PERSIKOBA                                           300.000.000                     300.000.000
                                                BRANKAS                                                             140.000.000                                    140.000.000
                                                PEMBAYARAN SP2D KESRA                                                74.500.000
                                                PEMBAYARAN SP2D KEC BUMIAJI                                          17.400.000      91.900.000
                                               Selisih terjadi karena adanya pengambilan cek untuk mengembalikan    591.900.000
                                               pinjaman sebesar Rp360 juta ke PMP dan Persikoba, Rp140 juta
                                               disimpan dalam brankas dan sisanya untuk pembayaran yang
                                               memang ada SP2Dnya yaitu Kesra dan Kec. Bumiaji (seperti dalam
                                               tabel).


    8 16 04 2007 CEK NO 839725   450.000.000    PEMBAYARAN RTGS CV BAROKAH                                          397.633.510                     397.633.510
                                                BRANKAS                                                              52.366.490                                     52.366.490
                                               Selisih terjadi karena adanya pencairan cek Rp450 juta, untuk        450.000.000
                                               pengembalian CV Barokah sebesar Rp397.633.510 dan untuk
                                               brankas sebesar Rp52.366.490.
                                                                                                                                               -


    9 18 04 2007 CEK NO 839727   300.000.000    PEMBAYARAN SP2D SATPOL                                               24.600.000      24.600.000
                                                PENGEMBALIAN SP2D PERINDAG                                           81.390.000                      81.390.000
                                                BRANKAS                                                             144.010.000                                    144.010.000
                                                PENGEMBALIAN SP2D SETWAN                                             35.000.000                      35.000.000
                                                PENGEMBALIAN SP2D PEMERINTAHAN                                       15.000.000                      15.000.000
                                               Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman ke SP2D          300.000.000
                                               Perindag, Setwan dan Pemerintahan dan penyimpanan di brankas.




10 30 04 2007 CEK NO 84003       621.570.900    PEMBAYARAN SP2D PERTANIAN                                            39.600.000
                                                PEMBAYARAN SP2D PERHUBUNGAN                                           8.850.000
                                                PEMBAYARAN SP2D PERHUBUNGAN                                          16.400.000
                                                PEMBAYARAN SP2D PARIWISATA                                           72.000.000
                                                PEMBAYARAN SP2D WALIKOTA                                             20.000.000
                                                PEMBAYARAN SP2D CAPIL                                                 4.840.000
                                                PEMBAYARAN SP2D DISPENDA                                              9.200.000
                                                PEMBAYARAN SP2D PERTANIAN                                            51.300.000
                                                PEMBAYARAN SP2D HUKUM                                               122.403.900
                                                PEMBAYARAN SP2D KESRA                                                24.885.000
                                                PEMBAYARAN SP2D KEUANGAN                                             52.092.000     421.570.900
                                                PEMBAYARAN KMG                                                      105.049.930                     105.049.930
                                                BRANKAS                                                              94.950.070                                     94.950.070
                                               Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman berupa Kredit    621.570.900
                                               Multi Guna (KMG) di Bank Jatim dan penyimpanan di brankas.


                                         TOTAL APRIL                                                               2.800.100.989   1.191.700.989   1.094.073.440   466.326.560   48.000.000     1.608.400.000
1      2               3          4                                          5                                     6              7             8                9          10   11(8+9+10)


11 01 05 2007 CEK NO 839731    408.220.821     PEMBAYARAN GAJI DEWAN                                             223.625.821
                                               PEMBAYARAN SP2D HONOR TENAGA AHLI SETWAN                            3.500.000
                                               PEMBAYARAN SP2D SETWAN                                             31.095.000     258.220.821
                                               Brankas                                                           150.000.000                                  150.000.000
                                              Selisih terjadi karena adanya pegembalian pinjaman        SP2D
                                              pemerintahan.                                                      408.220.821

12 07 05 2007 CEK BC 840038    238.182.500     PEMBAYARAN SP2D PERTANAHAN                                         30.000.000
                                               PEMBAYARAN SP2D DINKES                                            108.182.500     138.182.500
                                               PENGEMBALIAN SP2D DEWAN                                           100.000.000                    100.000.000
                                              Selisih terjadi karena adanya pegembalian pinjaman SP2D Dewan.
                                                                                                                 238.182.500

13 09 05 2007 CEK NO 840040    150.000.000     PENGEMBALIAN SP2D KEUANGAN                                         20.000.000                     20.000.000
                                               PENGEMBALIAN DISHUB                                                91.800.500                     91.800.500
                                               BRANKAS                                                            38.199.500                                   38.199.500
                                              Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D keuangan dan
                                              Dishub dan penyimpanan selisih pencairan ke brankas.
                                                                                                                 150.000.000                -

14 10 05 2007 CEK PAD 84004    138.900.000     SP2D KESBANG                                                       13.900.000
                                               SP2D KESBANG KPU                                                    5.000.000      18.900.000
                                               PENGEMBALIAN SP2D SETWAN                                           65.000.000                     65.000.000
                                               BRANKAS                                                            55.000.000                                   55.000.000
                                              Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman SP2D Setwan
                                              dan penyimpanan di brankas.                                        138.900.000

15 11 05 2007 CEK NO 840042   1.262.502.625    PEMBAYARAN SP2D SETDA PJU                                          703.902.625
              CEK NO 840043      70.000.000    PEMBAYARAN SP2D KASDA                                                4.100.000
                                               PEMBAYARAN SP2D PERKIM                                              18.000.000
                                               PEMBAYARAN SP2D BAPEDA                                              14.800.000
                                               PEMBAYARAN SP2D DIKNAS                                              20.700.000
                                               PEMBAYARAN SP2D DIKNAS                                              15.000.000
                                               PEMBAYARAN SP2D PERSIKOBA                                          400.000.000
                                               PEMBAYARAN SP2D PEMERINTAHAN (SETDA)                                70.000.000
                                               PEMBAYARAN SP2D KLH                                                 36.000.000   1.282.502.625
                                               PENGEMBALIAN SP2D KASDA                                             35.000.000                    35.000.000
                                               BRANKAS                                                             15.000.000                                  15.000.000
                                              Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman SP2D Kasda    1.332.502.625
                                              dan penyimpanan di brankas.

16 21 05 2007 CEK NO 840047    585.081.123     PEMBAYARAN SP2D PERTANAHAN                                         53.439.000
                                               PEMBAYARAN SP2D KB KESOS                                          130.000.000
                                               PEMBAYARAN SP2D DIKNAS                                              6.949.623
                                               PEMBAYARAN SP2D KESBANG                                            21.050.000
                                               SETDA                                                              23.642.500     235.081.123
                                               PENGEMBALIAN SP2D DIKNAS                                          350.000.000                    350.000.000
                                              Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman SP2D Diknas    585.081.123
                                              dan penyimpanan di brankas.


17 29 05 2007 CEK BC 840276    163.466.621    PERTANAHAN                                                          79.000.000
                                              SP2D SETDA                                                           7.013.180
1      2               3        4                                            5                                      6              7              8                 9            10          11(8+9+10)
                                             SP2D SETDA                                                            13.450.000
                                             SP2D SETDA                                                             4.003.441
                                             PANJAR SETDA                                                          60.000.000                                                   60.000.000
                                            Selisih terjadi karena adanya pemberian panjar (tidak ada SPP,SPM     163.466.621
                                            dan SP2D). Bukti permintaan/pemberian panjar tidak ada. Panjar ini
                                            telah dipertanggungjawabkan dengan SPP, SPM dan Penerbitan
                                            SP2D tanggal 14 September 2007.



18 31 05 2007 CEK BC 840278   981.407.750    PEMBAYARAN KMG                                                       106.316.630                     106.316.630
              CEK bc 840279   150.000.000    PENGEMBALIAN PERTANAHAN                                              825.000.000                     825.000.000
                                             SP2D DIKNAS                                                           35.095.000
                                             SP2D SDAE                                                             61.786.250
                                             SP2D KASDA                                                            59.526.500     156.407.750
                                             BRANKAS                                                               43.683.370                                     43.683.370
                                            Selisih terjadi karena adanya pengembalian KMG, Pertanahan dan
                                            penyimpanan di brankas.                                              1.131.407.750

                                       TOTAL MEI                                                                                 2.089.294.819   1.593.117.130   301.882.870    60.000.000     1.955.000.000

19   11 06 07 CEK BC 840281   227.970.000    SETDA                                                                 71.600.000
                                             PANJAR SETDA                                                          74.800.000                                                   74.800.000
                                             SP2D PARIWISATA                                                       30.896.000
                                             SP2D SATPOL PP                                                         8.200.000
                                             SP2D KEC. BUMIAJI                                                      5.750.000
                                             SP2D SDAE                                                             11.600.000
                                             SP2D PERINDAG                                                         25.124.000     153.170.000
                                            Selisih terjadi karena adanya pemberian panjar (tidak ada SPP,SPM     227.970.000
                                            dan SP2D). Bukti permintaan/pemberian panjar tidak ada. Panjar ini
                                            telah dipertanggungjawabkan dengan SPP, SPM dan Penerbitan
                                            SP2D tanggal 14 September 2007.



20 13 06 2007 CEK NO 840283   159.414.500    PEMBAYARAN SP2D PERINDAG                                              18.000.000
                                             PEMBAYARAN SP2D PERKIM                                                35.176.000      53.176.000
                                             PERSIKOBA                                                            100.000.000                     100.000.000
                                             BRANKAS                                                                6.238.500                                      6.238.500
                                            Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman ke persikoba
                                            dan penyimpanan di brankas.
                                                                                                                  159.414.500

21 20 06 2007 CEK NO 840256   855.000.000    PEMBAYARAN SP2D KESRA KNPI                                            30.000.000                      30.000.000
                                             PEMBAYARAN SP2D MASJID NURUL IMAN                                     25.000.000                      25.000.000
                                             PEMBAYARAN SP2D KESRA FKUB                                             9.669.000                       9.669.000
                                             PEMBAYARAN SP2D KESRA MTQ PROP                                         3.500.000                       3.500.000
                                             SP2D PERTANAHAN                                                      100.000.000                     100.000.000
                                             PEMBAYARAN SP2D PRAMUKA                                              100.000.000                     100.000.000
                                             PENGEMBALIAN SP2D KASDA                                               35.000.000                      35.000.000
                                             PENGEMBALIAN SP2D PEMERINTAHAN                                        15.000.000                      15.000.000
                                             PEMBAYARAN PAJAK DKP                                                   9.030.000                       9.030.000
                                             PEMBAYARAN SP2D SETDA (PANJAR)                                        55.000.000                                                   55.000.000
                                             PEMBAYARAN KMG                                                       155.612.366                     155.612.366
                                             BRANKAS                                                              317.188.634                                    317.188.634
                                            Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D (seperti daftar       855.000.000
                                            tersebut), panjar Setda pembayaran KMG, dan penyimpanan di
                                            brankas.
                                       TOTAL JUNI                                                                1.086.014.500    206.346.000     582.811.366    323.427.134   129.800.000     1.036.038.500
1      2                3           4                                         5                                       6            7             8              9           10          11(8+9+10)

22 13 07 2007 cek BC 840261   SP2D 244         SP2D PRAMUKA                                                         150.000.000                  150.000.000
                                              Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman SP2D
                                              Pramuka.
23 17 07 2007 cek BC 840263   SP2D 274        SP2D PERSIKOBA                                                        200.000.000                  200.000.000
                                              Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman SP2D
                                              Persikoba.
24 20 07 2007                                 PANJAR PEMERINTAHAN                                                    82.533.000                                            82.533.000
                                              Selisih terjadi karena adanya pemberian panjar (tidak ada SPP,SPM
                                              dan SP2D). Bukti permintaan/pemberian panjar tidak ada. Panjar ini
                                              telah dipertanggungjawabkan dengan SPP, SPM dan Penerbitan
                                              SP2D tanggal 14 September 2007.


                                           TOTAL JULI                                                               432.533.000              -   350.000.000           -   82.533.000      432.533.000

25 14 08 2007 CEK NO 164095      647.856.685 PEMBAYARAN SP2D TORONGREJO                                             166.387.500                  166.387.500
                                             PEMBAYARAN SP2D PANDANREJO                                             148.837.500                  148.837.500
                                             PEMBAYARAN SP2D SONGGOKERTO                                            166.387.500                  166.387.500
                                             PEMBAYARAN SP2D KASDA                                                    9.890.490                    9.890.490
                                             BRANKAS                                                                  8.497.010                                8.497.010
                                             PEMBAYARAN SP2D SDA                                                      1.200.000
                                             PEMBAYARAN SP2D SDA                                                        800.000
                                             PEMBAYARAN SP2D SDA                                                      2.985.000
                                             PEMBAYARAN SP2D KLH                                                     29.707.525
                                             PEMBAYARAN SP2D KLH                                                     43.310.100
                                             PEMBAYARAN SP2D KLH                                                     14.300.000
                                             PEMBAYARAN SP2D KLH                                                     26.410.400
                                             PEMBAYARAN SP2D PERINDAG                                                   643.660
                                             PEMBAYARAN SP2D INFOKOM                                                 15.700.000
                                             PEMBAYARAN SP2D BAWAS                                                   12.800.000    147.856.685
                                             Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D (seperti dalam
                                             daftar tersebut dan penyimpanan di brankas.
                                                                                                                    647.856.685

26 15 08 2007 CEK NO 840273     1.022.005.000 TK MUTIARA ABADI (Diknas)                                               15.000.000                  15.000.000
                                              PEMBAYARAN SP2D SUMBERBRANTAS                                          166.387.500                 166.387.500
                                              PEMBAYARAN SP2D PESANGGRAHAN                                           201.487.500                 201.487.500
                                              PEMBAYARAN SP2D TULUNGREJO                                             219.037.500                 219.037.500
                                              PEMBAYARAN SP2D SUMBERGONDO                                            148.837.500                 148.837.500
                                              PEMBAYARAN SP2D DADAPREJO                                              148.837.500                 148.837.500
                                              BRANKAS                                                                    412.500                                412.500
                                              PEMBAYARAN SP2D PERKIM                                                   6.000.000
                                              PEMBAYARAN SP2D PERKIM                                                   6.180.000
                                              PEMBAYARAN SP2D PERKIM                                                   8.500.000
                                              PEMBAYARAN SP2D PERKIM                                                  17.000.000
                                              PEMBAYARAN SP2D PERKIM                                                   1.000.000
                                              PEMBAYARAN SP2D PERKIM                                                   1.500.000
                                              PEMBAYARAN SP2D PERKIM                                                  10.000.000
                                              PEMBAYARAN SP2D PERKIM                                                  30.000.000
                                              PEMBAYARAN SP2D KESBANG                                                  6.175.000
                                              PEMBAYARAN SP2D KESBANG                                                 33.250.000
                                              PEMBAYARAN SP2D KESBANG                                                  2.400.000   122.005.000
                                              Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D (seperti dalam       1.022.005.000
                                              daftar tersebut) dan penyimpanan di brankas.
1      2                3                4                                         5                                         6             7              8                9            10           11(8+9+10)

27 16 08 2007 CEK BC 840274           855.000.000 PEMBAYARAN SP2D SISIR                                                    201.487.500                    201.487.500
                                                  PEMBAYARAN SP2D TEMAS                                                    201.487.500                    201.487.500
                                                  PEMBAYARAN SP2D BUMIAJI                                                  183.937.500                    183.937.500
                                                  PEMBAYARAN SP2D BEJI                                                     148.837.500                    148.837.500
                                                  BRANKAS                                                                   14.250.000                                   14.250.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D KOP & UKM                                                 11.100.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D DKP                                                       31.800.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D CAPIL                                                     17.100.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D PEMERINTAHAN                                              45.000.000     105.000.000
                                                  Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D (seperti dalam           855.000.000
                                                  daftar tersebut) dan penyimpanan di brankas.

28 23 08 2007 CEK CC164063            610.361.500 PEMBAYARAN SP2D DESA TLEKUNG                                             148.837.500                    440.000.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D DESA SIDOMULYO                                           148.837.500
                                                  PEMBAYARAN SP2D GUNUNGSARI                                               166.387.500
                                                  PEMBAYARAN SP2D DISPERINDAG                                                3.600.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D DISPERINDAG                                                7.200.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D DISPERINDAG                                               22.000.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D DISPERINDAG                                               37.561.500      70.361.500
                                                  PEMBAYARAN SISA SP2D KESRA                                               100.000.000                    100.000.000
                                                                                                                           634.424.000
                                                  Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D (seperti dalam
                                                  daftar tersebut)
29 28 08 2007                                     PANJAR BAGIAN UMUM                                                         79.367.113                                                79.367.113
   14 8 2007 0242/VIII/SP2D/LS/2007               PENGEMBALIAN PANJAR SETDA BLN APRIL                                       (48.000.000)                                              (48.000.000)
   28 8 2007 0385/VIII/SP2D/LS/2007               PENGEMBALIAN PANJAR SETDA BLN APRIL                                          (600.000)                                                 (600.000)
                                                  Selisih terjadi karena adanya panjar dari bagian umum (menambah
                                                  selisih), pengembalian panjar dari setda (mengurangi selisih). Jumlah
                                                  Rp600.000 adalah kelebihan SP2D dibandingkan dengan kas yang
                                                  keluar (kas yang keluar Rp9.950.000 sedangkan SP2D sebesar
                                                  Rp10.550.000. Nomor SP2D 0385/VIII/SP2D/LS/2007


                                             TOTAL AGUSTUS                                                                2.720.767.113    445.223.185   2.666.840.490   23.159.510   30.767.113       2.720.767.113

30 06 09 2007 CEK CC 164069           288.667.000 PEMBAYARAN SP2D DISPERINDAG                                                2.427.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D PERTANAHAN                                                14.800.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D DKP                                                       47.740.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D DIKNAS                                                    20.700.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D DIKNAS                                                     3.000.000      88.667.000
                                                  PEMBAYARAN SISA SP2D DISPENDA                                            200.000.000                    200.000.000
                                                  Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D Dispenda                 288.667.000
1      2                3                 4                                       5                                       6             7      8               9     10           11(8+9+10)

31 07 09 2007 CEK NO 164071            500.000.000 PEMBAYARAN PAM DKB NGAGLIK                                            59.550.000         1.000.000.000,00
              CEK NO 164072            500.000.000 PEMBAYARAN PAM DKB TEMAS                                              59.550.000
                                                   PEMBAYARAN PAM DKB PESANGGRAHAN                                       59.550.000
                                                   PEMBAYARAN PAM DKB JUNREJO                                            59.550.000
                                                   PEMBAYARAN PAM DKB PENDEM                                             59.550.000
                                                   PEMBAYARAN PAM DKB BEJI                                               59.550.000
                                                   PEMBAYARAN PAM DKB TORONGREJO                                         59.550.000
                                                   PEMBAYARAN PAM DKB BUMIAJI                                            59.550.000
                                                   PEMBAYARAN PAM DKB GIRIPURNO                                          59.550.000
                                                   PEMBAYARAN PAM DKB GUNUNGSARI                                         59.550.000
                                                   PEMBAYARAN PAM DKB TULUNGREJO                                         59.550.000
                                                   PEMBAYARAN PAM DKB SUMBEREJO                                          59.550.000
                                                   PERSIKOBA                                                            250.000.000
                                                   PEMBAYARAN SP2D KASDA                                                  7.085.595
                                                   PEMBAYARAN SISA SP2D SETWAN                                           40.000.000
                                                   Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D (seperti dalam
                                                   daftar tersebut)                                                    1.011.685.595

32 11 09 2007 Cek CC 164073             20.600.000 PANJAR SETDA (KEPEGAWAIAN)                                            20.600.000                                20.600.000
                                                   Selisih terjadi karena adanya panjar sebesar rp20.600.000,00.
                                                   Panjar tersebut dipertanggungjawabkan pada tgl. 24 September
                                                   2007, SP2D-nya tergabung dalam jumlah Rp50 juta.



33 13 09 2007 Cek CC 164074                        KESRA DI REGISTER Rp250.542.810, berdasar cek gabungan                                          (542.810)
                                                   seharusnya Rp250.000.000,00
                                                   Selisih disebabkan karena SP2D-nya lebih sebesar Rp542.810
             SP2D No. 199-201 tgl.13               dibandingkan pengeluaran riil sebesar Rp250 juta
             Sept 2007

34 14 09 2007 SP2D No. 204-213                     PENGEMBALIAN PANJAR                                                   (74.800.000)                              (74.800.000)
              SP2D No. 214-217                     PENGEMBALIAN PANJAR                                                   (60.000.000)                              (60.000.000)
              SP2D No. 218-220                     PENGEMBALIAN PANJAR                                                   (82.533.000)                              (82.533.000)
                                                   Selisih terjadi karena tidak ada pengeluaran riil, tetapi ada
                                                   pembukuan SP2D di register dan BKU. SP2D tersebut adalah
                                                   pertanggungjawaban (Spj) untuk panjar tgl.11Juni 2007 untuk nilai
                                                   Rp74.800.000, tgl.29 Mei 2007untuk nilai Rp60 juta dan tanggal 20
                                                   Juli 2007 untuk nilai Rp82.553.000,00.




35 18 09 2007 CEK NO 164101            254.257.900 PEMBAYARAN SP2D KESRA                                                 38.500.000                9.500.000
                                                   PEMBAYARAN SP2D KASDA                                                  5.680.800
                                                   PEMBAYARAN SP2D KLH                                                      286.250
                                                   PEMBAYARAN SP2D KLH                                                    6.000.000
                                                   PEMBAYARAN SP2D KLH                                                   13.971.650
                                                   PEMBAYARAN SP2D KECAMATAN BATU                                        20.550.000
                                                   PEMBAYARAN SP2D PARIWISATA                                             3.000.000
                                                   PEMBAYARAN SP2D PARIWISATA                                            18.000.000
                                                   PEMBAYARAN SP2D BAWAS                                                 12.800.000
1      2                3               4                                        5                                     6            7             8                9           10   11(8+9+10)
                                                PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS                                            40.000.000
                                                PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS                                             3.000.000
                                                PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS                                             1.500.000
                                                PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS                                             5.250.000
                                                PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS                                             4.500.000
                                                PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS                                             4.650.000
                                                PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS                                               450.000
                                                PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS                                            13.050.000
                                                PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS                                               450.000
                                                PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS                                             8.500.000
                                                PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS                                             3.750.000
                                                PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS                                            24.000.000
                                                PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS                                            14.800.000
                                                PEMBAYARAN SP2D KEC BUMIAJI                                            5.750.000    204.257.900
                                                BRANKAS                                                                5.819.200
             SP2D No. 282, 283, 284             Selisih terjadi karena adanya pengeluaran kas sebesar Rp50 juta      254.257.900
             bulan September 2007               tetapi jumlah pengeluaran sesuai SP2D sebesar Rp40.500.000 terdiri
                                                dari 3 SP2D sebesar Rp15 juta, Rp25 juta dan Rp500 ribu. SP2D
                                                yang dibukukan dalam BKU berbeda dengan penggunaan
                                                pengeluaran yang sebenarnya. Penggunaan kas adalah untuk
                                                pembayaran SP2D Kesra, Kasda dan untuk disimpan di brankas,
                                                sedangkan       sesuai SP2D adalah untuk         belanja sosial
                                                kemasyarakatan (Kesra)

36 20 09 2007 CEK CC 164076           463.307.000 PEMBAYARAN SP2D SATPOL/BEBAN KERJA                                   5.000.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D SATPOL/KONDISI KERJA                                 4.000.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D BAPEDA/BEBAN KERJA                                  13.900.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D KOP & UKM/BEBAN KERJA                                4.850.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D KESEHATAN/BEBAN KERJA                               18.000.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D PMP/BEBAN KERJA                                      5.000.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D PERKIM/PERANGKO                                      2.000.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D PERKIM/ATK                                           1.000.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D PERKIM/JASA KOMUNIKASI                               1.885.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D PERKIM/PEMELIHARAAN KENDARAAN                        9.320.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D PERKIM/CETAK                                         1.450.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D PERKIM/LISTRIK                                       1.500.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D PERKIM/KEBERSIHAN                                      750.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D PERKIM/MAMIN                                         6.000.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D PERKIM/PERJALANAN DINAS                             12.000.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D PERKIM/PD DLM DAERAH                                 2.000.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D PERKIM/KURSUS                                       11.000.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D PERKIM/LEMBUR JAN-APRIL                              4.200.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D PERKIM/LEMBUR MARET-MEI                              1.542.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D PERKIM/LEMBUR JAN-JULI                              19.290.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D PERKIM/LEMBUR APRIL                                  1.185.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D PERKIM/LEMBUR MARET                                  1.185.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D PERKIM/KONDISI KERJA                                18.250.000
                                                  PEMBAYARAN SP2D PERKIM/BEBAN KERJA                                  18.000.000    163.307.000
                                                  PEMBAYARAN PERSIKOBA                                               300.000.000                  300.000.000
                                                Selisih terjadi karena adanya pengembalian ke Persikoba              463.307.000

37 21-Sep-07 0319/IX/SP2D/LS/2007               SP2D KESRA FKPPI                                                     (10.000.000)                               (10.000.000)
                                                SP2D ini ada di register tetapi tidak ada pengeluaran riil sebesar
                                                Rp10 juta yang berasal dari pencairan cek. Sesuai penjelasan Kuasa
                                                BUD periode sebelum Oktober 2007, pengeluaran tersebut
                                                diambilkan dari brankas.
1      2                 3            4                                           5                                   6               7              8                  9              10           11(8+9+10)

38 24-Sep-07 349/IX/SP2D/LS/2007                 SP2D SETDA/PERJALANAN DINAS                                         (20.600.000)                                                    (20.600.000)
             Cek CC 164103                       (di register Rp50 jt, berdasarkan cek Rp29.400.000,00)
                                                 Selisih disebabkan SP2D Rp50 juta, pengeluaran riil Rp29.400.000.
                                                 SP2D tersebut          sebagiannya atau     Rp20.600.000 adalah
                                                 pertanggungjawaban panjar tgl. 11 Sept 2007


39           350/IX/SP2D/LS/2007                 SP2D SETDA/SELAMATAN                                                (79.367.113)                                                    (79.367.113)
             Cek CC 164103, SP2D                 Selisih disebabkan SP2D Rp95.225.000, pengeluaran riil
             350/351                             Rp15.857.887,00. SP2D tersebut sebagiannya atau Rp79.367.113
                                                 adalah pertanggungjawaban panjar tgl. 28 Agustus 2007


40 25 09 2007 CEK NO 164104        841.700.000 PEMBAYARAN SP2D PERHUBUNGAN                                             6.600.000
                                               PEMBAYARAN SP2D PERHUBUNGAN/BK                                          4.100.000
                                               PEMBAYARAN SP2D PERHUBUNGAN/KK                                          2.000.000
                                               PEMBAYARAN SP2D KEC JUNREJO                                             4.000.000      16.700.000
                                               PEMBAYARAN SISA SP2D PERTANAHAN                                       825.000.000                      (40.000.000)
41           0356//SP2D/LS/2007                Di register/BKU tertulis Rp865 juta, pengeluaran riil berdasarkan     841.700.000
                                               catatan kendali Rp825 juta sehingga selisih (lebih) pada BKU
                                               sebesar Rp40.000.00. SP2D yang dibukukan di BKU adalah untuk
                                               Belanja Sosial Kemasyarakatan(5.1.5.01)



42 27 09 2007 CEK NO 164105        985.931.900 PEMBAYARAN SP2D PERTANAHAN                                            567.160.000
                                               DINKES                                                                  4.300.000
                                               PARIWISATA                                                              1.800.000
                                               PARIWISATA                                                             40.000.000
                                               PARIWISATA                                                             67.000.000
                                               DKP                                                                   105.950.000
                                               DKP                                                                    61.077.000
                                               KLH                                                                    20.426.900
                                               KASDA                                                                   2.000.000
                                               KASDA                                                                  11.000.000
                                               KASDA                                                                   1.950.000
                                               KASDA                                                                   3.000.000
                                               KASDA                                                                   2.000.000
                                               KASDA                                                                     108.000
                                               KASDA                                                                   5.320.000     325.931.900
                                               PANJAR SP2D KESRA                                                      90.000.000
                                               BRANKAS                                                                 2.840.000                     521.480.000
             445/IX/SP2D/LS/2007               Selisih terjadi karena adanya pengeluaran sebesar Rp660 juta,         985.931.900
                                               namun bukti SP2D hanya sebesar Rp 138.520.000,00 (SP2D Nomor
                                               445/SP2D/IX/LS/2007)



43 28-Sep-07 454/IX/SP2D/LS/2007                 SP2D SETDA/KEPEGAWAIAN                                              (55.000.000)                                                    (55.000.000)
             CC 164079                           (Di register tertulis Rp91.253.000 di catt kendali Rp36.253.000)
                                                 Selisih disebabkan SP2D Rp91.253.000,00 pengeluaran riil
                                                 Rp36.253.000. Selisih sebesar Rp55 juta karena dalam SP2D
                                                 tersebut terdapat pertanggungjawaban panjar tgl. 28 Agustus
                                                 2007sebesar Rp55 juta.
             CC 164079                          PANJAR SETDA                                                          25.000.000                                                     25.000.000
                                                selisih terjadi karena adanya panjar
                                          TOTAL SEPTEMBER                                                                           2.073.627.000   1.990.437.190    (10.000.000)   (326.700.113)     1.653.737.077
1       2              3           4                                           5                                  6             7         8                   9            10          11(8+9+10)

44   3 10 2007                                PANJAR-KESRA BNK                                                        600.000                                               600.000
                                              SP2D dari panjar kesra ini telah tergabung dalam SP2D Nomor 385
                                              tanggal 28 Agustus 2007.

45 04 10 2007 CEK CC164083      200.000.000 PEMBAYARAN SISA SP2D DIKNAS                                           25.000.000               25.000.000
                                            PEMBAYARAN SISA SP2D KESRA                                            24.500.000               24.500.000
                                            PEMBAYARAN SISA SP2D KESRA BNK                                           600.000                  600.000
                                            PANJAR SP2D SATPOL                                                    20.820.000                                              20.820.000
                                            PENGEMBALIAN SP2D PEMERINTAHAN                                        25.000.000               25.000.000
                                            BRANKAS                                                               68.874.700                               68.874.700
                                            TRANSFER REKENING JAYA PRATAMA                                        35.205.300               35.205.300
                                            Selisih terjadi karena adanya pengembalian Sisa SP2D seperti dalam
                                            daftar tersebut dan adanya penyimpanan di brankas
                                                                                                                 200.000.000

46 05 10 2007 CEK CC164106      100.000.000 PENGEMBALIAN PERSIKOBA                                                60.000.000
                                            PENGEMBALIAN SP2D INFOKOM                                             40.000.000              100.000.000
                                            Selisih terjadi karena adanya pengembalian Sisa SP2D seperti dalam
                                            daftar tersebut dan adanya penyimpanan di brankas
                                                                                                                 100.000.000


47 09 10 2007 CEK CC 164108     155.000.000 PENGEMBALIAN SP2D KASDA                                              100.000.000              155.000.000
                                            PENGEMBALIAN SP2D SATPOL                                              50.000.000
                                            PENGEMBALIAN KEPEGAWAIAN                                              10.000.000
                                            Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D seperti dalam
                                            daftar.                                                              160.000.000

48 10 10 2007 CEK CC164109      300.000.000 PANJAR                                                               300.000.000                                             300.000.000
   11 10 2007                     20.000.000 KESRA AN NUR                                                         20.000.000                                              20.000.000
                                             Selisih terjadi karena adanya panjar seperti dalam daftar.
                                       TOTAL OKTOBER                                                             870.347.000        -      365.305.300      68.874.700   341.420.000       775.600.000
                                        JUMLAH TOTAL                                                                                    11.675.012.727   1.669.115.413   365.820.000    13.709.948.140
                              Selisih yang belum dapat dijelaskan                                                                                                                               42.576
                                    JUMLAH SEHARUSNYA                                                                                                                                   13.709.990.716
                                                                                                                                                                                               Lampiran 2
     Nomor Rekening   : 1.20.03.16.01
     Nama kegiatan    : Dialog / audiensi dengan Tokoh Masyarakat dan Ormas
     Kode rekening    : 1.20.03.16.01.5.2.2.15.01
     Nama rekening    : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah




No       Tanggal                                                                 Uraian                                                Jumlah            Pelaksana                               Keterangan
1    01/02/2007        Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 7,12 Januari 2007                600.000,00    Wakil Walikota   Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
2    12/02/2007        Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,7,9 Peb 2007                    1.500.000,00   Walikota         Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
3    12/02/2007        Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 10 Pebr 2007                     300.000,00    Wakil Walikota   Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
4    25/02/2007        Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 2,9,23 Pebr 2007                   900.000,00    Wakil Walikota   Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
5    26/02/2007        Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 23,25 Pebr 2007                   1.000.000,00   Walikota         Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
6    27/02/2007        Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 21,25 Pebr 2007                  600.000,00    Wakil Walikota   Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
7    02/02/2007        Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 5,19,26 Jan 2007                 900.000,00    Wakil Walikota   Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
8    20/02/2007        Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 10,16,18 Pebr 2007                1.500.000,00   Walikota         Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
9    31/03/2007        Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 2,3,9 Maret 2007                  1.500.000,00   Walikota         Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
10 31/03/2007          Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 23 Maret 2007                      300.000,00    Wakil Walikota   Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
11 31/03/2007          Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,2,3,26 Maret 2007               1.200.000,00   Wakil Walikota   Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
12 31/03/2007          Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 16,23,30 Maret 2007               1.500.000,00   Walikota         Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
13 30/04/2007          Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 17,30 April 2007                 600.000,00 Wakil Walikota      Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
14 30/04/2007          Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,6,7,8 April 2007                2.000.000,00   Walikota         Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
15 30/04/2007          Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 2,12 April 2007                   1.000.000,00   Walikota         Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
16 30/04/2007          Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 9,13,17 April 2007                1.500.000,00   Walikota         Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
17 30/04/2007          Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 20,27,28,30 April 2007            2.000.000,00   Walikota         Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
18 30/04/2007          Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 6,7April 2007                    600.000,00    Wakil Walikota   Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
19 31/05/2007          Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,2,6 Mei 2007                    1.500.000,00   Walikota         Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
20 31/05/2007          Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,8,18,21,29 Mei 2007              600.000,00    Wakil Walikota   Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
21 31/05/2007          Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,8,18,21,29 Mei 2007             2.000.000,00   Walikota         Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
22 31/05/2007          Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 5,8,11,27,30 Mei 2007             1.500.000,00   Wakil Walikota   Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
23 26/06/2007          Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka rakor Muspida tgl 5,15,25,26 Juni 2007                                  2.500.000,00   Walikota         Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
24 28/06/2007          Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,8,15,19,22,26,28 Juni 2007      3.500.000,00   Walikota         Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
25 29/06/2007          Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,8,15,22,29 Juni 2007            2.000.000,00   Wakil Walikota   Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
26 20/07/2007          Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,6,7,13,20 Juli 2007             1.500.000,00   Wakil Walikota   Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
27 22/07/2007          Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 15,17,18,19,22 Juli 2007          1.500.000,00   Wakil Walikota   Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
28 30/07/2007          Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 21,23,24,27,30 Juli 2007          1.500.000,00   Wakil Walikota   Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
29 31/07/2007          Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 28,31 Juli 2007                    600.000,00    Walikota         Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
30 31/08/2007          Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,4,5,7,8 Agustus 2007          1.500.000,00   Wakil Walikota   Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
31 31/08/2007          Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 16,18,19,20,22,24 Agust 2007    1.800.000,00   Wakil Walikota   Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
32 31/08/2007          Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka pembukaan Jambore UKS siswa SMK 2007 tgl 4 Agustus 2007                500.000,00    Wakil Walikota   Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD
                       JUMLAH                                                                                                         42.000.000,00
                                                                                                                                                                    Lampiran 3
                                                               PERINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK
                                                                             DENGAN BUKTI TIDAK LENGKAP
                                                                                TAHUN ANGGARAN 2007

No          Partai         Jenis Pengeluaran         Tgl kuitansi                                        Uraian                          Jumlah                          Bukti
1    PNI Marhaenisme      Biaya perjalanan rapat      07/10/2007    Biaya perjalan rapat a/n H Kadarianto                                  200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                      07/10/2007    Biaya perjalan rapat a/n Dorahman                                      200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                      07/10/2007    Biaya perjalan rapat a/n Supriadi                                      200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                      07/10/2007    Biaya perjalan rapat a/n Mariadi                                       200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                      07/10/2007    Biaya perjalan rapat a/n Slamet                                        200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                      07/10/2007    Biaya perjalan rapat a/n Wibowo                                        200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                      07/10/2007    Biaya perjalan rapat a/n Toyib                                         200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                      07/10/2007    Biaya perjalan rapat a/n Wito BL                                       200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                      07/10/2007    Biaya perjalan rapat a/n K Solikin                                     200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                      07/10/2007    Biaya perjalan rapat a/n Sutrisno                                      200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                      07/10/2007    Biaya perjalan rapat a/n Mistari                                       200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                      07/10/2007    Biaya perjalan rapat a/n Imam                                          200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                                                                         Total                            2.400.000,00
2    Partai Amanat          Biaya perjalanan          04/01/2007    Presentasi budidaya hortikultura di DPW                                200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
     Nasional                                         10/02/2007    Pelatihan kepemimpinan dengan IRI                                      600.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                      18/02/2007    Undangan pertemuan Badan EKJU & W                                      200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                      17/03/2007    Undangan Pelatihan Public Relation                                     400.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                      23/03/2007    Undangan Up Grading Manajemen Partai                                   200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                      25/05/2007    Undangan membuka peluang bisnis holtikultura                           200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                      17/06/2007    Pelatihan strategi advokasi dan penanganan                             200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                      12/08/2007    Undangan pelatihan politik perempuan dengan IRI                        600.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                     15-16/12/2007 Undangan pelatihan politik perempuan dengan IRI                         400.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                      19/12/2007    Undangan ke Bakesbanglinmas                                            100.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                                                                         Total                            3.100.000,00
3    Partai Demokrat   Pemeliharaan Data dan Arsip         -        Honorarium 5 Orang Pengurus                                           2.500.000,00 tanpa kuitansi
                                                                                                         Total                            2.500.000,00
4    Partai Damai                                     06/01/2007    Biaya Rapat ke Surabaya DPW 3 Orang                                    375.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
     Sejahtera
                                                                                                         Total                             375.000,00
5    Partai Golkar             Honorarium              31/8/2007    Honorarium staf DPD Januari s.d Agustus                              22.000.000,00 kuitansi tanda terima tanpa SK Parpol
                                                       30/9/2007    Honorarium staf DPD bulan September                                   2.750.000,00 kuitansi tanda terima tanpa SK Parpol
                                                      31/10/2007    Honorarium staf DPD bulan Oktober                                     2.750.000,00 kuitansi tanda terima tanpa SK Parpol
                                                      31/10/2007    Honorarium staf DPD bulan November                                    2.750.000,00 kuitansi tanda terima tanpa SK Parpol
                                                      31/12/2007    Honorarium staf DPD bulan Desember                                    2.750.000,00 kuitansi tanda terima tanpa SK Parpol
                            Biaya Perjalanan           31/8/2007    Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Batu    4.800.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                                    Periode Bulan Januari s.d Agustus
No   Partai   Jenis Pengeluaran   Tgl kuitansi                                       Uraian                              Jumlah                          Bukti
                                   31/8/2007     Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Junrejo    4.800.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                 Periode Bulan Januari s.d Agustus
                                   31/8/2007     Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se Kecamatan Bumiaji    5.400.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                 Periode Bulan Januari s.d Agustus
                                   30/9/2007     Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Batu        600.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                 Perode Bulan September 2007
                                   30/9/2007     Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Junrejo     525.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                 Periode Bulan September 2007
                                   30/9/2007     Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Bumiaji     675.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                 Periode Bulan September 2007
                                  31/10/2007     Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Batu        600.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                 Periode Bulan Oktober 2007
                                  31/10/2007     Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Junrejo     525.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                 Periode Bulan Oktober 2007
                                  31/10/2007     Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Bumiaji     675.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                 Periode Bulan Oktober 2007
                                  31/11/2007     Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Batu        600.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                 Periode Bulan November 2007
                                  31/11/2007     Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Junrejo     625.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                 Periode Bulan November 2007
                                  31/11/2007     Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Bumiaji     675.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                 Periode Bulan November 2007
                                  31/12/2007     Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Batu        600.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                 Periode Bulan Desember 2007
                                  31/12/2007     Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Junrejo     525.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                 Periode Bulan Desember 2007
                                  31/12/2007     Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Bumiaji     675.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                 Periode Bulan Desember 2007
                                  31/12/2007     Biaya Perjalanan mengantar Undangan 21 Kali Rapat DPD Partai GOLKAR       630.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas
                                                 Kota Batu periode Bulan Januari s.d Desember 2007
                                                                                     Total                               55.930.000,00
                                                        Total untuk penggunaan bantuan dengan bukti tidak lengkap        64.305.000,00
                                                                                                                                                 Lampiran 4
                                           PERINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK
                                                       YANG TIDAK TEPAT PERUNTUKKANNYA
                                                             TAHUN ANGGARAN 2007

No          Partai     Jenis Pengeluaran    Tgl kuitansi                                          Uraian                      Jumlah                   Bukti
1    PNI Marhaenisme   Administrasi Umum    10/01/2007     Subsidi pembangunan kantor karang taruna Giripurno                   300.000,00 kuitansi tanda terima
                                            15/01/2007     Santunan + pengajian umum                                            100.000,00 kuitansi tanda terima
                                            24/11/2007     Sumbangan musyawarah cabang PNI Marhaenisme Sekaresidenan Malang     400.000,00 kuitansi tanda terima
                                            05/12/2007     Beli bensin                                                          100.000,00 nota bensin
                                            09/12/2007     Beli bensin                                                          100.000,00 nota bensin
                                            11/12/2007     Iklan ucapan duka cita Walikota Batu                                 500.000,00 kuitansi tanda terima
                                            12/12/2007     Donasi program selamatan bersih desa Pandanrejo Th 2008              350.000,00 kuitansi tanda terima
                          Honorarium        07/10/2007     Bantuan operasional PAC Junrejo                                     1.550.000,00 kuitansi tanda terima
                                            07/10/2007     Biaya operasional kantor selama 1 tahun                             6.000.000,00 kuitansi tanda terima
                                            07/10/2007     Biaya operasional PAC Bumiaji                                       1.700.000,00 kuitansi tanda terima
                                            07/10/2007     Biaya operasional PAC Batu                                          1.700.000,00 kuitansi tanda terima
                                                                                                  Total                       12.800.000,00
2    Partai Keadilan      Langganan                        Langganan koran Jawa Pos 12 bulan @ 70.000                           840.000,00 kuitansi
     Sejahtera           daya dan jasa                     Langganan koran Surya 3 bulan @ 29.000                                87.000,00 kuitansi
                                                                                                  Total                         927.000,00
3    Partai Amanat     Pemeliharaan Data    16/02/2007     Dana operasional DPC Bumiaji                                        1.000.000,00 kuitansi
     Nasional              dan Arsip        16/02/2007     Dana operasional DPC Junrejo                                        1.000.000,00 kuitansi
                                            03/04/2007     Muscab DPC Kec Batu                                                 1.000.000,00 kuitansi
                                            10/06/2007     Musyrant Tlekung                                                     250.000,00 kuitansi
                                            26/06/2007     Dana pembinaan DPC Junrejo                                          2.000.000,00 kuitansi
                                            26/06/2007     Pengadaan bendera partai                                            2.500.000,00 kuitansi
                                            22/07/2007     Dana pembinaan DPRt Tlekung                                         1.000.000,00 kuitansi
                                            23/08/2007     Dana pembinaan DPC Bumiaji                                          2.000.000,00 kuitansi
                                            23/08/2007     Dana pembinaan DPRt Bumiaji                                         1.000.000,00 kuitansi
                                            23/08/2007     Dana pembinaan DPRt Tulungrejo                                      1.000.000,00 kuitansi
                                            23/08/2007     Dana pembinaan DPRt Punten                                          1.000.000,00 kuitansi
                                            23/08/2007     Dana pembinaan DPRt Gunungsari                                      1.000.000,00 kuitansi
                                            23/08/2007     Dana pembinaan DPRt Bulukerto                                       1.000.000,00 kuitansi
                                            23/08/2007     Dana pembinaan DPRt Pandanrejo                                      1.000.000,00 kuitansi
                                            23/08/2007     Dana pembinaan DPRt Giripurno                                       1.000.000,00 kuitansi
                                            23/08/2007     Dana pembinaan DPRt Sumbergondo                                     1.000.000,00 kuitansi
                                            23/08/2007     Dana pembinaan DPRt Sumberbrantas                                   1.000.000,00 kuitansi
                                            23/08/2007     Musyrant Sumberbrantas                                               250.000,00 kuitansi
                                            14/11/2007     Pengadaan seragam partai                                            3.765.000,00 kuitansi
                                            01/12/2007     Musyrat Torongrejo                                                   250.000,00 kuitansi
No            Partai          Jenis Pengeluaran         Tgl kuitansi                                        Uraian                                Jumlah                   Bukti
                                Mebelair kantor          22/08/2007    Alat-alat dapur                                                              166.000,00 kuitansi
                                                         23/08/2007    Tabung gas dan elpiji                                                        300.000,00 kuitansi
                                                         04/09/2007    Kunci telp D&R                                                               175.000,00 kuitansi
                                                         04/09/2007    Alat-alat dapur                                                              178.500,00 kuitansi
                                                                                                           Total                                  24.834.500,00
4    Partai Demokrat       Langganan daya dan jasa       05/04/2007    Honorarium Pengacara                                                        5.700.000,00 kuitansi
                                                                                                           Total                                   5.700.000,00
5    Partai Damai         Pemeliharaan Data dan Arsip    02/05/2007    Pertemuan dengan konstituen di sekretariat                                   845.000,00 kuitansi
     Sejahtera                                           06/10/2007    Konsumsi rapat dan transportasi                                              113.000,00 kuitansi
                                                        6&14/8/2007    Pembelian Tiang bendera, umbul-umbul, tranportasi & Bendera Merah Putih      235.000,00 kuitansi
                                                         31/7/2007     Pemesanan Spanduk dan Pemasangan spanduk                                     220.000,00 kuitansi
                                                         28/9/2007     Pembuatan Bendera dan transportasi                                          1.800.000,00 kuitansi
                                                         15/10/2007    Papan nama rating                                                            900.000,00 kuitansi
                                                        18-19/10/2007 Konsumsi Rapat                                                                131.500,00 kuitansi
                                                         24/10/2007    Biaya Penggalangan Massa 51 0rang @25.000                                   1.275.000,00 kuitansi
                                                         14/11/2007    Bunga ucapan selamat atas kemenangan calon a/n edi rumpoko                   350.000,00 kuitansi
                                                         12/02/2007    Pembelian Kain Seragam                                                       400.000,00 kuitansi
                                                         12/05/2007    Ongkos Jahit                                                                 320.000,00 kuitansi
                                                         20/12/2007    Pemesanan Kalender                                                          2.300.000,00 kuitansi
                              Administrasi Umum          25/2/2007     Karangan Bunga untuk konstituen meninggal dunia                              150.000,00 kuitansi
                                                         06/11/2007    Pembelian Bahan Bangunan                                                     132.000,00 kuitansi
                                                         21/6/2007     Bahan Bangunan untuk perawatan sekretariat                                   551.500,00 kuitansi
                                                         15/5/2007     Sewa tempat untuk rapat anggota                                              200.000,00 kuitansi
                                                         17/8/2007     Wartawan untuk informasi masyarakat                                          150.000,00 kuitansi
                                                         26/8/2007     Ucapan duka cita berupa karangan bunga konstituen dan transportasi           250.000,00 kuitansi
                                                                                                           Total                                  10.323.000,00
6    Partai Kebangkitan    Langganan daya dan jasa       31/8/2007     Honorarium Tenaga Kebersihan                                                 800.000,00 kuitansi
     Bangsa                                              09/03/2007    Honorarium Tenaga Kebersihan                                                 100.000,00 kuitansi
                                                         10/01/2007    Honorarium Tenaga Kebersihan                                                 100.000,00 kuitansi
                                                         11/01/2007    Honorarium Tenaga Kebersihan                                                 100.000,00 kuitansi
                                                         12/03/2007    Honorarium Tenaga Kebersihan                                                 100.000,00 kuitansi
                                                                                                           Total                                   1.200.000,00
7    PDI Perjuaangan       Langganan Daya dan Jasa                     Langganan Malang Post Januari s.d Desember 2007 3 bln@122.500;              1.385.000,00 kuitansi
                                                                       9 bulan @ 177.500
                                                         26/2/2007     Biaya Rekening Iklan Koran Pendidikan "ucapan selamat pelantikan PKB"        300.000,00 kuitansi
                                                         18/3/2007     Biaya Rekening Iklan di Tabloid Demokrasi "ucapan selamat Rakercabsus"       500.000,00 kuitansi
                                                         06/09/2007    Biaya Rekening Iklan di Tabloid Demokrasi "Artikel profil DPC PDIP Batu"     500.000,00 kuitansi
                                                         27/8/2007     Biaya Rekening Iklan di Koran Pendidikan "ucapan turut berduka cita          300.000,00 kuitansi
                                                                       HM. Imam Kabul
                                                         27/8/2007     Biaya Rekening Iklan di Malang Pagi"ucapan turut berduka cita HM.Imam K"     250.000,00 kuitansi
                                                         15/8/2007     Biaya Rekening Iklan di Dhamma TV "Dirgahayu RI"                             300.000,00 kuitansi
No   Partai   Jenis Pengeluaran    Tgl kuitansi                                       Uraian                              Jumlah                   Bukti
                                    26/12/2007    Biaya Rekening Iklan di Koran Pendidikan "Ucapan Selamat Pelantikan       500.000,00 kuitansi
                                                  Walikota"
                                    27/12/2007    Bunga Floris "ucapan selamat Pelantikan Walikota"                        1.500.000,00 kuitansi
               Biaya Perjalanan                   Biaya Perjalanan antar surat dari Januari s.d Desember 54 org @50.000    2.700.000,00 kuitansi
              Menunjang Kegiatan   Jan-Des 2007   Makan minum                                                              9.480.600,00
                                   Jan-Des 2007   spanduk, Stiker                                                         24.180.000,00
                                                                                     Total                                41.895.600,00
                                                       Total untuk penggunaan bantuan yang tidak tepat peruntukkannya     97.680.100,00
                                                       AR
                                                 A       TH
                                             M                AS
                                         R

BUKU III                             A                             A




                                 H




                                                                   N
                               D




                                                                    TO
                           I




                                                                      SH
                          TR




                                                                        A
                                                                          IA
                         BAD




                                                                        ES
                            AN




                                                                      ON
                                                                     D
                             PE




                                                                   IN
                                     ER




                               M
                                                                K
                                       IK                    LI
                                         SA               UB
                                            KEU         EP
                                               ANGAN . R




            BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
               REPUBLIK INDONESIA




                 HASIL PEMERIKSAAN
           SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008




  LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
    DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN
         LAPORAN KEUANGAN
       PEMERINTAH KOTA BATU
     UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007




       AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
          PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

             Nomor     : 82/R/XVIII.SBY/04/2008
             Tanggal   : 26 April 2008
                                                                                                                   HALAMAN



DAFTAR ISI…………………………………………………………………......................                                                                         i
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN.......                                                                   1

GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM SISTEM                                                                             4
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH…...........

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN……................                                                               18
 1.   Buku Tabungan milik SKPD tidak dibawa oleh masing-masing SKPD tetapi
      berada di Kas Daerah ......................................................................................                 18
 2.   Badan Pengawas Daerah sebagai Satuan Pengawas Intern tidak berfungsi
      optimal .............................................................................................................       20
 3.   Penunjukan Bank tempat penyimpanan kas milik daerah tidak didukung
      dengan kesepakatan antara pihak Pemerintah Daerah dan Bank ..................                                               22

 4.   BUD belum membuat Anggaran Kas Pemerintah Daerah ..............................                                             24
 5.   Pemerintah Daerah belum sepenuhnya membuat pedoman pelaksanaan
      pengelolaan keuangan daerah .......................................................................                         26

 6.   Pengelolaan aset Pemerintah Kota Batu belum tertib......................................                                    28
 7.   Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan uang milik daerah di Kantor Kas
      Daerah tidak tertib ............................................................................................            30




                                                                                                                              i
                          BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                             REPUBLIK INDONESIA


     RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(BPK RI)   telah   memeriksa Neraca Pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2007,
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji
material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI
mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas sistem pengendalian intern
Pemerintah Kota Batu. Sistem pengendalian intern merupakan tanggung jawab
Pemerintah Kota Batu. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak
untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan sistem pengendalian intern tersebut. Oleh
karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Batu terkait dengan laporan keuangan
merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai atas
keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pengendalian intern tersebut meliputi berbagai kebijakan dan prosedur yang: (1) terkait
dengan catatan keuangan; (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan
tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta penerimaan dan
pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang diberikan; (3) memberikan keyakinan
yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan.
Pemerintah Kota Batu bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan
pengendalian tersebut.

SPKN mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan kelemahan dalam sistem
pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Kelemahan dalam sistem pengendalian
intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu yang ditemukan BPK RI adalah
sebagai berikut.



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                        1
1. Buku Tabungan milik SKPD tidak dibawa oleh masing-masing SKPD tetapi berada di
  Kas Daerah;
2. Badan Pengawas Daerah sebagai Satuan Pengawas Intern tidak berfungsi optimal;
3. Penunjukan Bank tempat penyimpanan kas milik daerah tidak didukung dengan
  kesepakatan antara pihak Pemerintah Daerah dan Bank;
4. BUD belum membuat Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
5. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya membuat pedoman pelaksanaan pengelolaan
  keuangan daerah;
6. Pengelolaan aset Pemerintah Kota Batu belum tertib;
7. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan uang milik daerah di Kantor Kas Daerah
  tidak tertib.


Berdasarkan kelemahan - kelemahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Walikota
agar:

1. Menginstruksikan Kepala Kantor Kas Daerah yang baru agar dalam mengelola kas
  daerah berpegang pada aturan yang berlaku agar pelaksanaan pengelolaan kas
  daerah menjadi tertib dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memerintahkan Kepala Badan Pengawasan untuk meningkatkan pelaksanaan
  pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Membuat perjanjian tertulis dengan bank tempat penyimpanan kas milik daerah
  dengan mengacu pada PP Nomor 39 tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang
  Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
4. Memerintahkan BUD untuk membuat Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna
  mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran
  sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang
  telah disahkan;
5. Menyusun Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Keuangan
  Daerah dan Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
6. Membuat Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,
  Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Mekanisme
  Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
7. Menegur Kepala Dinas pada tiap-tiap satuan kerja agar mengelola aset dengan
  tertib sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pelaporan aset secara periodik
  ke Bagian Perlengkapan mengingat aset merupakan salah satu kekayaan daerah
  terbesar;



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                      2
8. Memerintahkan Kuasa BUD agar mengacu pada perundang-undangan yang berlaku
  dalam pengelolaan keuangan daerah.


Secara lebih rinci dijelaskan pada bagian Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian
Intern.


                                             Surabaya, 26 April 2008
                                         BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                             REPUBLIK INDONESIA
                                        PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
                                       PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,




                                         Dra. V.M. Ambar Wahyuni, MM., Ak
                                        Akuntan, Register Negara No. D-5317




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                 3
                                   GAMBARAN UMUM
        SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOTA BATU


       Pemerintahan Kota BATU secara hukum dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Kerangka Pembangunan
Daerah Kota Batu Tahun 2007, saat ini dalam pembahasan di DPRD Kota Batu untuk
menjadi Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Batu Tahun 2007-2012, yang diarahkan pada perwujudan visi “Kota Batu Sebagai
Sentra Pariwisata Berbasis Pertanian didukung oleh SDM, SDA dan SDB serta
Pemerintah yang Kreatif, Inovatif dan Bersih Bagi Seluruh Rakyat”. Perwujudan visi
Daerah Kota Batu tersebut dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Batu yang terdiri dari
Pemerintah Kota Batu dan DPRD Kota Batu.
       Pemerintahan Kota Batu pada Tahun 2007, mengalami beberapa kepemimpinan,
yaitu Januari s.d Agustus 2007 oleh Almarhum Imam Kabul, 20 September s.d 26
Nopember 2007 dipimpin oleh M. Khudlori, 26 Nopember s.d 24 Desember 2007 oleh
Soerjanto Soebandi dan 24 Desember 2007 s.d 24 Desember 2012 dipimpin oleh Eddy
Rumpoko.
Kota   Batu   menjalankan   tiga    fungsi,   yaitu   Pemerintahan,   Pembangunan   dan
Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh satu Sekretariat Daerah, satu Sekretariat
DPRD, empat Badan, empat Kantor, 13 Dinas, tiga Kecamatan, dan empat Kelurahan
yang didukung 2.224 pegawai negeri dan 1.557 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) atau
honorer. Dalam penataan keuangan TA 2007, satuan unit organisasi Pemerintahan Kota
Batu tersebut diklasifikasikan ke dalam 27 pengguna anggaran. Selain itu, Pemerintah
Kota Batu memiliki satu BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
       DPRD Kota Batu Tahun 2007, merupakan hasil pemilihan umum (Pemilu) Tahun
2004 untuk periode 2004-2009. DPRD Kota Batu terdiri dari 25 orang, yang dipimpin
oleh satu orang ketua dengan dua orang wakil ketua. Dalam penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD, DPRD Kota Batu terbagi dalam tiga Komisi, satu
Panitia Musyawarah dan satu Panitia Anggaran.
       Dalam pengelolaan keuangan Kota Batu Tahun Anggaran 2007, Pemerintahan
Kota Batu pada Tahun 2006 telah menyusun Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, secara teknis
sampai dengan saat ini Walikota Batu belum mengeluarkan Keputusan Walikota tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, regulasi yang dikeluarkan berupa
Surat Edaran Walikota Batu Nomor 900/57/422.023/2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang


PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                         4
Petunjuk Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007.
      Gambaran atas rancangan dan pelaksanaan rancangan sistem pengelolaan
keuangan pada Pemerintah Kota Batu, adalah sebagai berikut.


A. Sistem Perencanaan dan Penganggaran
   Sistem perencanaan dan penganggaran Kota Batu Tahun 2007 dilaksanakan
   dengan mekanisme sebagai berikut.
   1. Sistem Perencanaan
      Sistem perencanaan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dan dikoordinasikan
      oleh Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Batu. Perencanaan Tahun 2007
      dilakukan dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan Kota Batu 2003–
      2008, yaitu Rencana Strategis Kota Batu Tahun 2003-2008. Proses perencanaan
      untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2007 dilakukan dengan prosedur sebagai
      berikut.
      a. Penyelenggaraan        Musyawarah      Perencanaan        Pembangunan          Daerah
          (Musrenbangda)     Tahun     2006     untuk      perencanaan      Tahun         2007.
          Musrenbangda diawali dengan Musrenbangdes pada bulan Februari,
          selanjutnya Musrenbangcam pada bulan Maret, dan berujung pada
          penyelenggaraan       Musrenbangda       pada      bulan    April.      Mekanisme
          Musrenbangda meliputi sidang pleno dan empat sidang kelompok, khusus
          pada    sidang   kelompok    Kebijakan    Umum       APBD     (KUA),         diadakan
          pembahasan materi KUA Tahun 2007 yang diikuti oleh seluruh kepala satuan
          kerja. Sedangkan pada sidang kelompok lainnya, dilakukan pembahasan
          usulan rencana satuan kerja yang disarikan dari hasil Musrenbangcam;
      b. Setelah     penyelenggaraan    Musrenbangda,         selanjutnya       pada      tahap
          pemantapan, dalam hal ini Bapeda mengundang seluruh satuan kerja untuk
          menyusun Strategi dan Prioritas Program/Kegiatan, yang akan dituangkan
          dalam PPAS, sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2007;
      c. Setelah PPAS tersusun, Bapeda menyerahkan kepada Sekretaris Daerah
          selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas lebih
          lanjut dan dipadukan dengan kemampuan anggaran.


   2. Sistem Penganggaran
      Sistem     penganggaran    dilaksanakan    oleh     setiap   satuan      kerja    dengan
      dikoordinasikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD terdiri



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                                5
      dari unsur Ketua Sekretaris Daerah, Sekretaris Kepala Bagian Keuangan dan
      Asisten Administrasi dan Umum, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda),
      Kepala Bapeda, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Bagian
      Perlengkapan dan Kepala Bagian Hukum.
      Prosedur penyusunan APBD TA 2007 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai
      berikut.
      a. Penetapan Pengguna Anggaran
          Penyelenggaraan Pelaksanaan Anggaran Kota Batu pada Tahun Anggaran
          2007, dilakukan oleh 27 Pengguna Anggaran. Setiap Pengguna Anggaran
          yang telah ditetapkan, diwajibkan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
          Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) atas kegiatannya;
      b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
          (RKA-SKPD)
          1) TAPD akan menyebarkan PPAS yang telah dihasilkan pada tahap
                 perencanaan kepada satuan kerja (satker) untuk dibuatkan RKA SKPD-
                 nya;
          2) RKA yang dibuat oleh satuan kerja akan diasistensi oleh TAPD. Asistensi
                 tersebut adalah proses rasionalisasi anggaran pendapatan dan belanja
                 yang diusulkan oleh satuan kerja;
      c. Penyusunan RAPBD
          1)      RKA SKPD semua satuan kerja yang telah dirasionalisasi akan
                  direkapitulasi dalam Struktur APBD (selanjutnya disebut RAPBD);
          2)      RAPBD diajukan kepada DPRD dengan penyampaian Nota Pengantar
                  APBD melalui Rapat Paripurna yang membahas APBD;
          3)      RAPBD selanjutnya dibahas dan dievaluasi oleh Fraksi-fraksi DPRD,
                  selanjutnya penyampaian pandangan umum melalui Rapat Paripurna
                  DPRD;
          4)      Berdasarkan pandangan umum oleh masing-masing fraksi, Walikota
                  memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam pandangan
                  umum tersebut melalui Rapat Paripurna DPRD;
          5)      Setelah itu, dilakukan pembahasan RAPBD oleh Panitia Anggaran
                  DPRD bersama-sama TAPD;
          6)      Setelah ada kesepakatan dalam pembahasan antara eksekutif dan
                  DPRD, maka rancangan APBD disetujui oleh DPRD melalui Rapat
                  Paripurna DPRD;



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                       6
         7)   RAPBD yang telah disetujui DPRD dikirim ke Provinsi/Gubernur, dengan
              Surat Walikota Batu Nomor 900/48/422.023/2007 tanggal 21 Februari
              2007 untuk dimintakan evaluasi;
         8)   Atas surat Walikota Batu Nomor 900/48/422.023/2007 tanggal 21
              Februari 2007, Gubernur Jawa Timur memberikan hasil evaluasi RAPBD
              Kota Batu Tahun Anggaran 2007;
         9)   Berdasarkan evaluasi Gubernur Jawa Timur tersebut, RAPBD Tahun
              Anggaran 2007 yang telah disetujui DPRD Kota Batu ditetapkan menjadi
              Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Tahun Anggaran
              2007;
         10) Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2007 dijabarkan dalam Peraturan
              Walikota Batu Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Tahun
              Anggaran 2007;
         11) Hasil evaluasi dan atau perubahan lain menjadi bahan perubahan APBD
              Tahun Anggaran 2007, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda Kota
              Batu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
              2007, dijabarkan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 48 Tahun 2007
              tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
         12) Perda tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD
              TA 2007, dijabarkan secara teknis dalam Dokumen Pelaksanaan
              Anggaran (DPA) yang disusun per kegiatan, baik Belanja Langsung (BL)
              maupun Belanja Tidak Langsung (BTL);
         13) Berdasarkan Perda tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang
              Penjabaran APBD, serta DPA, disusun Surat Penyediaan Dana (SPD).
              Penyusunan dan pelaksanaan APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2007,
              dilakukan dengan berpedoman pada Standarisasi Harga/Daftar Harga
              Tertinggi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batu Tahun
              Anggaran 2006, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batu
              Nomor 29 Tahun 2006 tanggal 1 September 2006 tentang Standar
              Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun
              Anggaran 2007.


B. Sistem Pelaksanaan Anggaran
   Sistem Pelaksanaan Anggaran Kota Batu Tahun Anggaran 2007, mengacu kepada
   ketentuan teknis daerah yang diimplementasikan dalam Perda Nomor 10 Tahun



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                    7
   2007 dan Peraturan Walikota Batu.
   1. Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah
      Pengelolaan pendapatan daerah Tahun 2007, dikoordinasikan oleh Dinas
      Pendapatan    Daerah.      Pelaksanaan     teknis   prosedur   pendapatan   daerah
      dilaksanakan oleh unit penghasil, yaitu:
      a. Dipenda mengelola Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak
         Daerah;
      b. Sekretariat    Daerah    mengelola      Pendapatan   Dana    Perimbangan   dan
         pendapatan dari kegiatan pembiayaan;
      c. Dinas Kesehatan, Dinas Pemukiman dan Bina Marga, Dinas Kebersihan dan
         Pertamanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Informasi,
         Komunikansi dan Perpustakaan, Dinas Pertanian, Dinas Sumber Daya Air
         dan Energi, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor
         Perhubungan, Kantor Satuan Polisi PP mengelola pendapatan dari retribusi
         jasa usaha;
      d. Kantor Kas Daerah mengelola pendapatan dari jasa bank;
      e. PDAM mengelola pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
      Pelaksanaan teknis atas prosedur pendapatan tersebut, dilakukan oleh masing-
      masing satuan kerja penghasil dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di
      bawah satuan kerja penghasil. UPTD bertugas untuk melaksanakan teknis
      pendapatan daerah, serta bertanggung jawab secara teknis dan administrasi
      kepada kepala satuan kerja penghasil masing-masing.
      Prosedur pendapatan dan penerimaan kas dari pajak daerah yang dilaksanakan
      oleh Dipenda, sebagai berikut.
      a. Sub Sistem Pendaftaran dan Pendataan
         1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan mengiventarisir data WP di wilayah
             Kota Batu sesuai dengan hasil pendataan;
         2) Secara periodik WP akan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
             (SPTPD) yang disebarkan oleh petugas;
         3) SPTPD dikembalikan selambat-lambatnya 15 hari sejak SPTPD diterima
             oleh WP;
         4) SPTPD yang diterima dari WP dicatat dalam kartu data dan daftar induk
             WP untuk dibuat kartu NPWPD.
      b. Sub Sistem Penghitungan dan Penetapan
         1) Berdasarkan SPTPD yang diterima seksi perhitungan dan penetapan,



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                         8
            dihitung pajaknya;
         2) Hasil perhitungan akan ditetapkan oleh seksi penetapan atas pajak yang
            harus dibayar oleh WP dengan menerbitkan SKPD;
         3) Selanjutnya, SKPD yang telah diterbitkan didistribusikan kepada WP
            sebagai dasar untuk pembayaran pajak, dengan tembusan disampaikan
            kepada Bidang Pembukuan dan Pelaporan, serta Bidang Penyuluhan dan
            Penagihan;
         4) Setiap bulan seksi penetapan membuat rekapitulasi SKPD.
      c. Sub Sistem Penagihan
         1) SKPD ditagih setelah melebihi jatuh tempo dengan menerbitkan STPD
            (Surat Tagihan Pajak Daerah);
         2) STPD ditetapkan sebesar nilai SKPD ditambah denda;
         3) STPD yang telah ditetapkan disampaikan kepada WP;
         4) Apabila STPD yang telah disampaikan kepada WP selama tujuh hari tidak
            ditanggapi, maka akan diterbitkan surat teguran;
         5) Surat teguran dalam waktu 21 hari tidak ditanggapi oleh WP, maka
            tindakan selanjutnya akan diterbitkan surat paksa.
      d. Sub Sistem Penerimaan dan Penyetoran
         1) Berdasarkan SKPD dan atau STPD yang diterima, WP melakukan
            pembayaran pajak daerah melalui BKP (Bendahara Khusus Penerimaan);
         2) BKP menerbitkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) sebagai bukti
            pembayaran pajak daerah, dengan tembusan disampaikan kepada
            Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bidang Penyuluhan dan
            Penagihan, serta Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
         3) Hasil penerimaan pajak daerah tersebut setiap hari oleh BKP disetorkan
            ke Kas Daerah secara bruto dengan media STS (Surat Tanda Setoran)
            melalui Bank Jatim;
         4). STS yang telah divalidasi disampaikan ke Bidang Pembukuan dan
            Pelaporan;
         5). BKP secara periodik (bulanan) menyiapkan laporan realisasi penerimaan
            dan   penyetoran      uang   yang   ditandatangani   oleh   Kepala   Dinas
            Pendapatan.
      e. Sub Sistem Pembukuan dan Pelaporan
         1) Berdasarkan SKPD, SSPD dan STS dilakukan pencatatan dalam BKU
            (Buku Kas Umum) pada sisi penerimaan serta buku per jenis pajak;



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                       9
         2) Secara periodikal dilakukan pencocokan data sesuai bukti setor ke Kas
             Daerah;
         3) Membuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis pajak
             daerah;
         4) Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah atas daftar
             penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis pajak.


   2. Sistem Belanja Daerah
      Kegiatan belanja daerah dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja sesuai
      dengan DPA. Pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan dengan mengacu
      kepada ketentuan yang telah ditetapkan maupun berdasarkan perjanjian kerja
      sama dengan pihak ketiga. Perjanjian kerja sama yang dilakukan satuan kerja
      dengan pihak ketiga tersebut, tidak terdaftar di Bagian Hukum Sekretariat Daerah
      Kota Batu.
      Mekanisme    administrasi kegiatan belanja     dilakukan   dengan   penunjukan
      Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran
      Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2007.
      Penunjukan para pejabat dan pelaksana tersebut, ditetapkan dengan Keputusan
      Walikota Batu Nomor 180/16/KEP/422.013/2007 tanggal 1 Maret 2007.
      Secara lebih rinci, pelaksanaan prosedur kegiatan belanja daerah Tahun
      Anggaran 2007, adalah sebagai berikut.
      a. Sub Sistem Pelaksanaan Kegiatan
         1) DPA dibuat secara tahunan oleh Bagian Keuangan selaku PPKD, dan
             apabila ada perubahan APBD, maka DPA direvisi sesuai perubahan
             APBD tersebut;
          2) Selanjutnya, berdasarkan DPA, Kas Daerah menyusun draft SPD dan
             Bagian Keuangan akan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
         3) Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh masing-masing satuan kerja
             pengguna anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pengguna
             anggaran dapat menerbitkan keputusan pembentukan tim dan melakukan
             perikatan dengan pihak ketiga.
      b. Sub Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
         1) Berdasarkan DPA, dilakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai
             tahapan, dimulai dari penetapan panitia pengadaan hingga terpilihnya
             rekanan;



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                      10
         2) Penandatanganan perjanjian oleh pelaksana kegiatan dilakukan oleh
            pelaksana kegiatan, tanpa harus melalui proses penelaahan hukum oleh
            Bagian Hukum Pemerintah Kota Batu;
         3) Secara periodik dilakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian/kontrak,
            dan pada akhir kontrak akan dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST)
            antara rekanan dengan pelaksana kegiatan;
         4) Hasil pengadaan barang diadministrasikan oleh bendahara barang;
         5) Penyusunan neraca pada Pemerintah Kota Batu TA 2007 dibuat dengan
            dasar realisasi anggaran saja. Bagian Perlengkapan juga tidak pernah
            memberikan laporan aset-aset dan posisi barang kepada Bagian
            Keuangan;
         6) Pada neraca awal, posisi aset-aset dan barang belum terdata dengan
            baik, atau belum ada pemutakhiran data;
         7) Bagian Keuangan tidak melakukan pencatatan nilai persediaan.
      c. Sub Sistem Perbendaharaan dan Pengeluaran Kas
         Pejabat BUD di Kota Batu pada Tahun Anggaran 2007, adalah Kepala Kantor
         Kas     Daerah    sesuai        dengan        SK   Walikota    Batu    Nomor
         180/173/KEP/422.013/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penunjukan
         Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2007.
         Untuk   menjalankan    fungsi     tersebut,    selama   TA    2007,   prosedur
         perbendaharaan dan pengeluaran kas adalah sebagai berikut.


         Pengeluaran Kas melalui SPM-UP
         1) Bendahara Pengeluaran dan atau pihak ketiga mengajukan SPP kepada
            Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD;
         2) PPK SKPD mengajukan SPP-UP dan SPM-UP ke Kantor Kas Daerah.
            Untuk Sekretariat Daerah, SPP-UP dan SPM-UP sebelum diserahkan ke
            Kas Daerah diverifikasi terlebih dahulu oleh Subbag Perbendaharaan
            pada Bagian Keuangan;
         3) Apabila dokumen SPP-UP dan SPM-UP telah memenuhi syarat, kuasa
            BUD menerbitkan SP2D-UP;
         4) SP2D-UP dibuat sebanyak empat rangkap, dengan distribusi sebagai
            berikut.
            a) SP2D lembar I untuk Bank Jatim melalui Kas Daerah;
            b) SP2D lembar II untuk Pengguna Anggaran/Bendahara Pengeluaran;



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                       11
            c) SP2D lembar III untuk arsip BUD;
            d) SP2D lembar IV untuk arsip Kuasa BUD;
         5) SP2D yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Kas Daerah dan
            distempel, dicairkan dengan cara menerbitkan cek bertandatangan
            Kepala     Kantor     Kas   Daerah,   yang   disesuaikan   dengan   bukti
            rekening/sumber dana peruntukan sesuai dalam APBD, serta mengisi slip
            setoran bank dengan rekening tujuan adalah rekening bendahara sesuai
            dalam SP2D, dan sistem pencairannya adalah komulatif satu cek untuk
            beberapa SP2D dengan sumber dana serta tanggal pencairan dokumen
            yang sama;
         5) Cek dan slip setoran dikirim ke bank, selanjutnya bank melakukan
            transaksi pencairan cek dan transaksi setoran ke rekening yang dituju
            dalam slip setoran.


         Pengeluaran Kas melalui SPM-GU
         1) Bendahara Pengeluaran dan atau pihak ketiga mengajukan SPP kepada
            Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Dalam hal ini, tidak ada
            KPK (Kartu Pengawasan Kredit) atau sistem pengawasan lainnya,
            pengawasan hanya ada di Laporan Realisasi Anggaran;
         2). PPK akan menguji SPP berdasarkan kesesuaiannya dengan APBD dan
            atau DPA;
         3). Apabila SPP dan dokumen pendukung telah memenuhi syarat, PPK
            menerbitkan SPM-GU;
         4). Apabila dokumen SPP-GU dan SPM-GU telah memenuhi syarat, Kuasa
            BUD menerbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D). Untuk
            Sekretariat Daerah, sebelum SP2D diterbitkan, SPP-GU dan SPM-GU
            diverifikasi terlebih dahulu oleh Subbag Perbendaharaan pada Bag.
            Keuangan lalu diserahkan ke Kantor Kas Daerah untuk diterbitkan SP2D;
         5) SP2D-GU dibuat sebanyak empat rangkap, dengan distribusi sebagai
            berikut.
            a) SP2D lembar I untuk Bank Jatim melalui Kas Daerah;
            b) SP2D lembar II untuk Pengguna Anggaran/Bendahara Pengeluaran;
            c) SP2D lembar III untuk arsip BUD;
            d) SP2D lembar IV untuk arsip Kuasa BUD;
          6) SP2D yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Kas Daerah dan



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                     12
            distempel, dicairkan dengan cara menerbitkan cek bertanda tangan
            Kepala     Kantor     Kas   Daerah,   yang   disesuaikan   dengan   bukti
            rekening/sumber dana peruntukan sesuai dalam APBD, serta mengisi slip
            setoran bank dengan rekening tujuan adalah rekening bendahara sesuai
            dalam SP2D, dan sistem pencairannya adalah komulatif satu cek untuk
            beberapa SP2D dengan sumber dana serta tanggal pencairan dokumen
            yang sama;
         7) Cek dan slip setoran dikirim ke bank, selanjutnya bank melakukan
            transaksi pencairan cek dan transaksi setoran ke rekening yang dituju
            dalam slip setoran.


         Pengeluaran Kas melalui SPM-LS
         1) Bendahara Pengeluaran dan atau pihak ketiga mengajukan SPP kepada
            Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD;
         2) PPK akan menguji SPP berdasarkan kesesuaiannya dengan APBD dan
            atau DPA;
         3) Apabila SPP dan dokumen pendukung telah memenuhi syarat, PPK
            menerbitkan SPM-LS, kemudian disampaikan ke Kas Daerah. Untuk
            Sekretariat Daerah, sebelum disampaikan ke Kas Daerah, SPP-LS dan
            SPM-LS diverifikasi terlebih dahulu oleh Sub Bag. Perbendaharaan;
         4) Apabila dokumen SPP-LS dan SPM-LS telah memenuhi syarat, Kuasa
            BUD menerbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D)-LS;
         5) SP2D-LS dibuat sebanyak empat rangkap, dengan distribusi sebagai
            berikut.
            a) SP2D lembar I untuk Bank Jatim melalui Kas Daerah;
            b) SP2D lembar II untuk Pengguna Anggaran/Bendahara Pengeluaran;
            c) SP2D lembar III untuk arsip BUD;
            d) SP2D lembar IV untuk Kantor Kas Daerah;
          6) SP2D yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Kas Daerah dan
            distempel, dicairkan dengan cara menerbitkan cek bertanda tangan
            Kepala     Kantor     Kas   Daerah,   yang   disesuaikan   dengan   bukti
            rekening/sumber dana peruntukan sesuai dalam APBD, serta mengisi slip
            setoran bank dengan rekening tujuan adalah rekening bendahara sesuai
            dalam SP2D, dan sistem pencairannya adalah komulatif satu cek untuk
            beberapa SP2D dengan sumber dana serta tanggal pencairan dokumen



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                     13
             yang sama;
          7) Cek dan slip setoran dikirim ke bank, selanjutnya bank melakukan
             transaksi pencairan cek dan transaksi setoran ke rekening yang dituju
             dalam slip setoran;
         8) Kuasa BUD/Kantor Kas Daerah menerima Rekening Koran (R/C) secara
             periodik harian dari bank tempat penyimpanan dana Pemerintah;
         9) Kuasa BUD akan mencatat SP2D yang telah dicairkan ke Buku Kas
             Umum (BKU/B-IX), dan membuat Laporan Kas Posisi berdasarkan data
             BKU (B-IX) serta Rekening Koran (R/C);
         10) Diakhir bulan, Kuasa BUD akan melakukan rekonsiliasi bank apabila
             terdapat selisih antara BKU B-IX dengan Rekening Koran (R/C), dimana
             selisih yang terjadi dikarenakan adanya selisih tenggang waktu
             perpindahan dana (outstanding).
      d. Sub Sistem Verifikasi atas Pengeluaran Kas yang Belum Definitif
         1) Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPJ atas SP2D-UP/GU yang
             diterimanya paling lambat setiap tanggal 10 setelah bulan penerimaan
             SP2D-UP/GU;
         2) Atas penerimaan SPJ, Bagian Keuangan akan menerbitkan bukti tanda
             terima. Setiap tanggal 11, Bendahara Pengeluaran yang belum
             menyampaikan SPJ akan mendapat teguran (hal ini berlaku efektif mulai
             Nopember 2007);
         3) SPJ yang telah diterima akan diteliti dengan syarat-syarat SPJ;
         4) Terhadap SPJ yang belum memenuhi syarat, dinyatakan sebagai sisa
             yang belum dipertanggungjawabkan untuk dipertanggungjawabkan pada
             periode      berikutnya.   Namun,      untuk     sisa    yang    belum
             dipertanggungjawabkan sampai dengan periode akhir Tahun Anggaran
             2007, dianggap sebagai sisa uang yang harus disetor;
         5) Atas SPJ yang telah memenuhi syarat, diterbitkan lembar pengesahan
             SPJ.


C. Sistem Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan
   Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Kota Batu Tahun Anggaran 2007,
   dilakukan secara tersentralisasi di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, dan
   diselenggarakan dengan menggunakan sistem pembukuan ganda dan dasar kas
   modifikasian. Modifikasi atas basis kas pada pembukuan Kota Batu Tahun Anggaran



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                   14
   2007, adalah pada proses pembrutoan pendapatan yang secara kas diterima neto
   dengan media Bukti Umum.


   1. Sub Sistem Pembukuan Penerimaan Daerah
      a. Kantor Kas Daerah mengirim STS, Nota Kredit, Bend-17 dan RC ke Bagian
           Keuangan;
      b. Bagian Keuangan melakukan pencatatan pada Jurnal Penerimaan setiap
           hari;
      c. Secara otomatis masuk ke Buku Besar Penerimaan melalui Sistem Akuntansi
           Keuangan Daerah yang tidak terkomputerisasi;
      d. SKPD penghasil menyampaikan laporan realiasi pendapatan bulanan.
           Dokumen       tersebut   digunakan   untuk   melakukan   cross-check   dengan
           dokumen STS, Nota Kredit, Bend-17 dan RC yang diterima dari Kas Daerah;
      e. Dinas Pendapatan setiap bulan menyampaikan laporan realisasi pendapatan;
      f.   Penyesuaian atau koreksi terhadap pencatatan pendapatan dilakukan melalui
           Bukti Umum dan Jurnal Umum;
      g. Pada akhir tahun dengan melalui sistem yang tidak terkomputerisasi
           dilakukan pemrosesan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan.
   2. Sub Sistem Pembukuan Pengeluaran Daerah
      a. Sub Bagian Keuangan menerima RC dilampiri SP2D yang telah divalidasi
           oleh Bank dari Kantor Kas Daerah, namun SP2D yang dilampirkan tidak
           lengkap. Selain itu, Sub Bagian Keuangan menerima BKU B-IX yang dilampiri
           SP2D yang telah bertanda tangan Kepala Kantor Kas Daerah dan
           berstempel;
      b. Bagian Keuangan menerima Laporan Pencairan Dana per SKPD;
      c. Dokumen RC, SP2D dan Laporan Pencairan Dana per SKPD tersebut,
           dijadikan dasar mencatat di Jurnal Pengeluaran dan secara otomatis
           menghasilkan Buku Besar Pengeluaran;
      d. Pencairan SP2D-UP dan SP2D-GU dicatat ke akun Kas di Bendahara
           Pengeluaran, sedangkan pencairan SP2D-LS dicatat ke akun Belanja yang
           bersangkutan. Belanja definitif dari pencairan SP2D-UP dan SP2D-GU,
           dicatat ketika Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Fungsional dari masing-
           masing SKPD disampaikan ke Bagian Keuangan setelah disahkan oleh PA
           melalui PPK SKPD;
      e. Pencatatan atas pengeluaran selama satu tahun anggaran, disesuaikan



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                         15
           dengan Jurnal Penerimaan (beban rekening belanja yang bersangkutan atau
           Kas   di   Bendahara    Pengeluaran)     atas    setoran   kas   sebagai   akibat
           pengembalian belanja dalam satu tahun anggaran, dan koreksi non kas;
      f.   Pada akhir tahun dengan melalui sistem yang tidak terkomputerisasi
           dilakukan pemrosesan Laporan Realisasi Anggaran Belanja.
   3. Sub Sistem Penyusunan Neraca
      Penyusunan Neraca dilakukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. Hasil
      penelaahan data dan informasi yang diperoleh BPK RI, prosedur penyusunan
      Neraca Kota Batu per 31 Desember 2007, adalah sebagai berikut.
      a. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah menginput saldo awal akun neraca
           pada sistem informasi yang telah dibangun berdasarkan kelompok SKPD;
      b.   Pada akhir tahun anggaran, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah meminta
           data SKPD untuk bukti perjanjian sewa atau kontrak gedung;
      c. Berdasarkan data tersebut, dibuat Bukti Umum sebagai dasar untuk
           melakukan penjurnalan ke dalam buku besar neraca.
   4. Sub Sistem Penyusunan Laporan Aliran Kas
      Data-data akun di LRA dihasilkan melalui proses yang tidak terkomputerisasi.


D. Sistem Pertanggungjawaban
   Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2007,
   dilakukan dengan suatu tahapan yang dijadwalkan dengan DPRD Kota Batu.
   Prosedur pertanggungjawaban yang telah dilalui hingga selesainya pekerjaan
   lapangan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu
   Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut.
   1. Laporan Keuangan yang telah disusun adalah Laporan Keuangan versi SAP
      yang tidak terkomputerisasi, terdiri dari:
      a. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007;
      b. Neraca per 31 Desember 2007;
      c. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2007;
      d. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007;
   2. Penyampaian       Laporan     Keuangan       dengan     surat   penyampaian      yang
      ditandatangani     oleh   Sekretariat    Daerah       Kota   Batu     dengan    Nomor
      900/258/422.023/2008 tanggal 31 Maret 2008 dan dituangkan dalam Berita
      Acara Penyerahan Laporan Keuangan;
   3. Pada tanggal 2 April 2008, BPK RI memulai pekerjaan lapangan pemeriksaan



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                            16
      atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2007 yang
      berakhir pada tanggal 26 April 2008.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                         17
        HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN



1. Buku Tabungan milik SKPD tidak dibawa oleh masing-masing SKPD tetapi
   berada di Kas Daerah


           Berdasarkan hasil penelaahan prosedur pencairan dana untuk SKPD,
   diketahui bahwa dalam rangka pencairan dana untuk masing-masing SKPD, masing-
   masing SKPD membuka dua rekening, masing-masing rekening giro dan rekening
   tabungan. Rekening giro dipergunakan untuk menampung gaji, sedangkan rekening
   tabungan untuk menampung dana operasional.
           Proses pencairan dana dimulai dengan pengajuan SPP dan SPM dari SKPD
   untuk diajukan ke Kantor Kas Daerah, kemudian diterbitkan SP2D oleh Kantor Kas
   Daerah. Kemudian, pihak Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran mencairkan
   dana dimaksud dari rekening Kas Daerah. Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran
   menyetornya ke masing-masing SKPD dengan membuat slip setoran terlebih dahulu.
   Rekening tujuan untuk masing-masing SKPD tersebut, adalah rekening tabungan
   dan giro yang dimiliki masing-masing SKPD. Disamping itu, adakalanya pihak Kas
   Daerah mendistribusi dana langsung ke pihak ketiga.
           Berdasarkan hasil penelaahan lebih lanjut, diketahui bahwa sebagian besar
   buku tabungan dari masing-masing SKPD berada di Kantor Kas Daerah. SKPD tidak
   menyimpan     sendiri   buku   tabungannya   masing-masing.   SKPD-SKPD     yang
   disampling, mengakui bahwa buku tabungannya berada di Kas Daerah, diantaranya
   adalah:
   a. Dinas Permukiman dan Bina Marga;
   b. Dinas Pertanian;
   c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   d. Dinas Pertanahan;
   e. Dinas Kesehatan;
   f.   Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).


           Hal tersebut, menunjukkan adanya kelemahan pengendalian intern terutama
   pada:
   a. Kebijaksanaan, yang tidak mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan
        bertindak setelah melalui analisa yang mendalam terhadap resiko dan



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                    18
      kemungkinan manfaat yang diperoleh;
   b. Personalia, yaitu tidak adanya tindakan manajemen yang memadai untuk
      merespon penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada;
   c. Pengawasan, yaitu tidak dilakukannya audit internal atas pengelolaan kas di BUD
      oleh auditor internal entitas.


          Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
   Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
   Keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah
   dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,
   ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas
   keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.


          Permasalahan ini mengakibatkan buku-buku tabungan tersebut akan sangat
   rentan disalahgunakan. Selain itu, SKPD akan kesulitan memantau setiap uang
   masuk dan keluar dalam rekeningnya masing-masing.


          Hal tersebut terjadi karena kesengajaan pihak Kas Daerah untuk menyimpan
   buku tabungan tersebut di Kantor Kas Daerah.


          Sehubungan dengan permasalahan ini, mantan Kuasa BUD periode
   sebelum Oktober 2007 (Kas Daerah Lama) menjelaskan, bahwa tidak ada
   pemaksaan penitipan buku tabungan di Kantor Kas Daerah. Tujuan penitipan
   tersebut semula hanya untuk mempermudah pengecekan pencairan dana yang
   diajukan oleh Bendahara SKPD. Selain itu, pemegang spesimen buku tabungan
   SKPD adalah Bendahara SKPD, dan untuk melakukan proses pencairan, yang
   dibutuhkan adalah slip penarikan yang ditandatangani Bendahara SKPD, sehingga
   tidak memungkinkan Kantor Kas Daerah menyalahgunakan buku tabungan
   tersebut.


   Rekomendasi BPK RI
          Walikota Batu menginstruksikan kepada Kepala Kantor Kas Daerah agar
   dalam mengelola kas daerah berpegang pada aturan yang berlaku supaya
   pelaksanaan     pengelolaan         kas   daerah   menjadi   tertib   dan   dapat
   dipertanggungjawabkan.



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                     19
2. Badan Pengawas Daerah sebagai Satuan Pengawas Intern tidak berfungsi
   optimal


           Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan
   dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kota Batu telah membentuk sebuah Badan
   Pengawasan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun
   2003. Badan ini mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana di bidang
   pengawasan. Cakupan pelaksanaan tugas dalam badan pengawas ini terlihat dari
   struktur organisasinya, antara lain terdapat pembagian unit organisasi menjadi
   beberapa bidang, diantaranya bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Keuangan
   dan Perusahaan Daerah, serta Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
           Berdasarkan data tentang pelaksanaan tugas pengawasan oleh Badan
   Pengawas Daerah, diketahui bahwa selama Tahun Anggaran 2007 Kegiatan
   Pengawasan Internal Secara Berkala (PKPT) tidak berjalan. Kegiatan yang telah
   dilaksanakan adalah kegiatan penanganan kasus pengaduan, yang tidak berkaitan
   secara langsung dengan pelaksanaan pengawasan di bidang Anggaran Pendapatan
   dan Belanja Daerah (APBD).


           Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan pengendalian intern terutama
   pada:
   a.   Struktur organisasi, dimana jajaran pimpinan entitas belum memahami
        sepenuhnya tanggung jawab pengendalian;
   b.   Personalia, akibat tidak adanya tindakan manajemen yang memadai untuk
        merespon penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada;
   c.   Pengawasan, dimana pimpinan entitas tertinggi tidak melakukan pengawasan
        yang memadai terhadap pencapaian suatu entitas terhadap rencana yang telah
        dibuat.


           Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 22
   Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Kota
   Batu, pada pasal 3 yang menyatakan bahwa Badan Pengawasan mempunyai tugas
   melaksanakan      urusan   rumah   tangga    daerah   di   bidang     pengawasan
   penyelenggaraan    pemerintahan,   pelaksanaan   pembangunan    dan    pelayanan
   masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa
   berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                    20
   yang berlaku.


          Tidak adanya pelaksanaan pengawasan yang utamanya berkaitan dengan
   pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah
   mengakibatkan tidak adanya deteksi dini terhadap penyimpangan pelaksanaan
   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


          Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya bahwa sebelum
   tanggal 10 Oktober 2007, posisi Kepala Bawasda masih belum definitif atau masih
   di-plt-kan kepada Kepala Bidang Keuangan dan Perusahaan Daerah (Eselon III). Hal
   ini menyulitkan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap SKPD yang eselonnya
   lebih tinggi. Kendala lain adalah seringnya terjadi mutasi di tingkat eselon III, yang
   berakibat pejabat yang baru belum menguasai tupoksinya masing-masing. Selain itu,
   pergantian kepala daerah sebanyak empat kali, serta adanya pelaksanaan pilkada
   yang   secara   tidak   langsung   juga   berpengaruh   terhadap    program-program
   pengawasan.


          Sehubungan dengan permasalahan ini, Kepala Badan Pengawasan
   menjelaskan, bahwa hal ini disebabkan seringnya terjadi mutasi pejabat dan
   pergantian Kepala Daerah sebanyak empat kali dan anggaran pelaksanaan PKPT
   Tahun 2007 tidak tersedia, dihapuskan dalam PAK Tahun 2007, serta pelaksanaan
   APBD Tahun Anggaran 2007 sebagian besar dicairkan pada akhir tahun anggaran,
   sehingga pemeriksaan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.


   Rekomendasi BPK RI
          Walikota Batu agar memerintahkan Kepala Badan Pengawasan untuk
   meningkatkan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
   Daerah (APBD).




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                         21
3. Penunjukan Bank tempat penyimpanan kas milik daerah tidak didukung
   dengan kesepakatan antara pihak Pemerintah Daerah dan Bank


              Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
   (APBD), Pemerintah Kota Batu telah membuka rekening Kas Daerah sebanyak 11
   rekening, yang semuanya berada pada Bank Jatim. Berdasarkan hasil pemeriksaan,
   diketahui bahwa kebijakan untuk menempatkan uang milik daerah di Bank Jatim
   tersebut tidak melalui pertimbangan profesional. Pemilihan bank tidak dilengkapi
   dengan suatu analisis keuangan yang memadai. Kepala Daerah belum menetapkan
   kriteria dan persyaratan Bank Umum yang dapat dipilih sebagai alternatif
   penempatan kas milik daerah.
              Selain itu, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa pembukaan
   rekening kas daerah pada bank tersebut juga tidak didukung dengan kerjasama
   tertulis antara pihak Pemerintah Kota Batu dengan pihak Bank Jatim.


              Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan pengendalian intern,
  terutama pada kebijakan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan hanya
  akan bertindak setelah melalui analisa mendalam terhadap risiko dan kemungkinan
  manfaat yang diperoleh.


          Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39
   Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah pasal
   18 pada:
   a. Ayat (1) menyebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota menunjuk Bank Umum
      sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17
      ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari
      penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah;
   b. Ayat (3) menyebutkan bahwa penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud
      pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan
      Bank Umum yang bersangkutan.


      Hal ini dapat berakibat Pemerintah Daerah kehilangan kesempatan untuk
   mendapatkan penerimaan jasa giro yang lebih besar. Selain itu, pemilihan bank
   tanpa analisis kelayakan akan sangat beresiko terhadap tingkat pengamanan aktiva.
   Tanpa ikatan kerja sama yang jelas dengan pihak bank, Pemerintah Daerah akan



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                    22
   kesulitan mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan prima dalam
   menunjang tugas-tugas BUD.


         Hal ini disebabkan Pemerintah Daerah tidak memiliki ketentuan yang jelas
   tentang mekanisme penempatan kas milik daerah.


         Sehubungan dengan permasalahan ini, Kepala Kantor Kas Daerah
   menjelaskan   bahwa    penunjukan   ini   berdasarkan   SK     Walikota   Nomor
   180/10/KEP/422.013/2003   tentang   Penunjukan   Bank   Jawa     Timur    Cabang
   Pembantu Batu sebagai Pemegang Kas Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran
   2003, dan Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Batu dan PT. Bank
   Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Batu Nomor 180/01/422.013/2003
   under score 041/71.1/CBT/2003 tentang Pendirian Payment Point.


   Rekomendasi BPK RI
         Walikota Batu agar membuat perjanjian tertulis dengan bank tempat
   penyimpanan kas milik daerah, dengan mengacu pada PP Nomor 39 Tahun 2007
   tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                    23
4. BUD belum membuat Anggaran Kas Pemerintah Daerah

          Hasil penelaahan atas pengendalian intern, menunjukkan bahwa BUD pada
   Tahun Anggaran 2007 tidak membuat anggaran kas. Anggaran kas berfungsi
   sebagai kontrol uang kas masuk dan kas keluar. Anggaran kas memuat perkiraan
   arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan, dan perkiraan arus kas keluar
   yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.


           Permasalahan tersebut menunjukkan kelemahan pengendalian intern
  terutama pada:
  a.   Struktur organisasi, dimana jajaran pimpinan entitas belum memahami
       sepenuhnya tanggung jawab pengendalian;
  b.   Perencanaan, yaitu tidak adanya dokumentasi untuk perencanaan kas.


          Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
   Nomor 13 Tahun 2006, pasal 126 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPKD selaku
   BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana
   yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana
   penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.


          Tidak dibuatnya anggaran kas dapat berakibat pengeluaran kas menjadi tak
   terkendali.


          Kondisi tersebut disebabkan BUD kurang taat pada aturan pengelolaan
   keuangan daerah.


          Sehubungan    dengan    permasalahan   ini,   Kepala   Bagian   Keuangan
   menjelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2007 penyusunan anggaran kas
   Pemerintah Daerah merupakan tugas dari Kuasa BUD dhi adalah Kantor Kas
   Daerah. Anggaran kas SKPD telah dibuat dan telah dihimpun di Kuasa BUD,
   namun belum dibuatkan Anggaran Kas Pemerintah Kota Batu. Untuk itu, pada
   APBD Tahun Anggaran 2008 akan dilakukan pembenahan, guna mengatur
   ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai
   dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah
   disahkan.



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                   24
  Rekomendasi BPK RI
         Walikota Batu agar memerintahkan BUD untuk membuat Anggaran Kas
   Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai
   pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum
   dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                               25
5. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya membuat pedoman pelaksanaan
   pengelolaan keuangan daerah


          Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan atas kebijakan-kebijakan yang
   dibuat oleh Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah,
   diketahui bahwa Pemerintah Kota Batu belum menyediakan secara penuh pedoman
   pelaksanaan      pengelolaan   keuangan   daerah    sebagai    petunjuk   operasional
   pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Beberapa pedoman yang belum dibuat
   tersebut, antara lain:
   a. Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah;
   b. Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah;
   c. Peraturan Kepala Daerah tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas
      Pemerintah Daerah.


          Permasalahan      tersebut   menunjukkan    kelemahan    pengendalian   intern
   terutama pada:
   a. Struktur organisasi, yaitu pimpinan entitas belum memahami sepenuhnya
      tanggung jawab pengendalian yang mereka miliki;
   b. Perencanaan, terhadap tujuan operasional entitas yang signifikan belum
      memperoleh perhatian yang khusus dari pimpinan entitas;
   c. Prosedur, yaitu belum adanya prosedur yang baku yang dibuat oleh Pemerintah
      Daerah berkaitan dengan sistem dan kebijakan akuntansi dan mekanisme
      pengelolaan anggaran kas.


      Permasalahan tersebut diatas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
   Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
   Keuangan Daerah pada:
   a. Pasal 126 ayat (3) yang menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan anggaran
       kas pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
   b. Pasal 232 ayat (2) menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah
       sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala
       daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan
       keuangan daerah;




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                        26
   c. Pasal 239 :
       1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan peraturan
             kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan
             berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
       2)     Ayat (2) yang menyatakan bahwa kebijakan akuntansi sebagaimana
             dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan
             pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan
             pembiayaan serta laporan keuangan.


            Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menjadi
   kurang tertib, dan pengendalian intern menjadi kurang dapat diandalkan sebagai alat
   untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah. Selain itu, pelaksana
   teknis di lapangan kesulitan dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah.


            Kondisi tersebut diatas disebabkan Kepala Daerah kurang memahami aturan
   pengelolaan keuangan daerah.


   Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Keuangan menjelaskan bahwa dalam
   perkembangannya sebelum petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut
   disusun, terjadi beberapa kebijakan Kepala Daerah yang berpengaruh terhadap
   status kepegawaian, yaitu masalah kepangkatan dan mutasi jabatan sehingga
   berpengaruh pula terhadap proses penyusunan petunjuk pelaksanaan Peraturan
   daerah. Selanjutnya, untuk Tahun Anggaran 2008 Bagian Keuangan akan
   menindaklanjuti ketentuan tersebut.


   Rekomendasi BPK RI
            Walikota Batu agar:
   a. Menyusun Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Keuangan
      Daerah dan Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
   b. Menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,
      Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peraturan Walikota tentang
      Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                      27
6. Pengelolaan aset Pemerintah Kota Batu belum tertib


            Aktiva tetap yang merupakan bagian dari aset yang ada di lingkungan
  Pemerintah Kota Batu, dikelola oleh Bagian Perlengkapan. Dalam penyusunan
  laporan aset per 31 Desember 2007, Bagian Perlengkapan menyebarkan formulir
  untuk diisi oleh masing-masing Satuan Kerja tentang posisi aktiva tetap yang dimiliki,
  yang diperoleh melalui realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2007. Laporan
  tersebut kemudian dikompilasi oleh Bagian Perlengkapan. Laporan ini juga akan
  digunakan untuk sensus yang dilaksanakan di Tahun 2008.
            Dari pemeriksaan beberapa Satuan Kerja, diketahui bahwa tidak semua
  Satuan Kerja membuat laporan semesteran untuk dikompilasi oleh Bagian
  Perlengkapan. Satuan Kerja hanya membuat laporan jika Bagian Perlengkapan
  mengirim formulir untuk diisi. Selain itu, Bendahara Barang pada beberapa Satuan
  Kerja adalah pegawai baru, yang menduduki posisi sebagai Bendahara Barang pada
  Tahun 2007. Bendahara Barang Dinas Kesehatan tidak memiliki data-data manual
  aset pada pengelolaan sebelumnya. Dalam pencatatan aset pada barang bergerak
  hanya berdasarkan pada barang yang ada, sehingga apabila ada barang yang hilang,
  Bendahara Barang tidak akan mengetahui. Sedangkan pada pendistribusian aset,
  ketika barang pengadaan datang, PPK tidak melaporkan pada Bendahara Barang,
  namun langsung mendistribusikan aset tersebut ke puskesmas-puskesmas, sehingga
  Bendahara hanya mengetahui barang dari data-data yang ada.


            Permasalahan   tersebut   menunjukkan   kelemahan    pengendalian    intern,
  terutama pada:
  a.   Prosedur, pengelolaan informasi untuk memastikan tingkat keakuratan dan
       kelengkapan informasi keuangan;
  b.   Pelaporan, dimana pihak lain tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan guna
       melaksanakan tanggung jawabnya.


               Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :
  a.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006
       tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada :
       1)    Pasal 253 ayat (1) yang menyatakan bahwa prosedur akuntansi aset pada
             SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan,




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                        28
            pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap
            aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD;
       2)   Pasal 256 ayat (1) yang menyatakan bahwa buku yang digunakan untuk
            mencatat    transaksi   dan atau kejadian dalam prosedur akuntansi aset
            sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) mencakup:
            a) Buku jurnal umum;
            b) Buku besar dan;
            c) Buku besar pembantu.
  b.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007
       tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada :
       1)   Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa hasil pengadaan barang diterima oleh
            penyimpan barang;
       2)   Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa penyaluran barang milik daerah oleh
            penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran
            Barang (SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan Berita
            Acara Serah Terima;
       3)   Pasal 27 ayat (6) menyebutkan bahwa Pembantu Pengelola menghimpun
            hasil inventaris barang milik daerah.


       Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan aset menjadi tidak tertib.


              Kondisi tersebut disebabkan Satuan Kerja tidak mengelola aset secara
  tertib sesuai dengan ketentuan.

               Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Perlengkapan menjelaskan
  bahwa pengelolaan aset daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi
  dalam pelaksanaannya tidak berjalan baik karena mekanisme pelaporan aset per
  semester dari masing-masing SKPD belum sepenuhnya berjalan baik.


  Rekomendasi BPK RI
               Walikota Batu agar memerintahkan Kepala Dinas pada tiap-tiap Satuan
  Kerja supaya mengelola aset dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku, dan
  melakukan pelaporan aset secara periodik ke Bagian Perlengkapan karena aset
  merupakan salah satu kekayaan daerah terbesar.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                      29
7. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan uang milik daerah di Kantor Kas
   Daerah tidak tertib


          Pengelolaan kas daerah dilaksanakan oleh Kantor Kas Daerah, yang
   dipimpin oleh seorang kepala kantor (eselon III), yang sekaligus menjabat sebagai
   Kuasa BUD. Sedangkan yang bertindak sebagai BUD sekaligus PPKD adalah
   Kepala Bagian Keuangan. Selama Tahun 2007, Kantor Kas Daerah mengalami dua
   masa kepemimpinan yang berbeda, yaitu Januari s.d Oktober 2007 dan Oktober s.d
   Desember 2007.
          Hasil pemeriksaan dan pengamatan yang dilakukan terhadap penatausahaan
   pengelolaan kas daerah selama dua era yang berbeda tersebut, menunjukkan hal-
   hal sebagai berikut.
   a. Kantor Kas Daerah menggunakan 12 rekening yang berbeda untuk mengelola
      kas daerah. Semua pendapatan yang masuk ke kas daerah akan ditampung
      kedalam 12 rekening tersebut. Pembayaran terhadap pengeluaran daerah juga
      bersumber dari kedua belas rekening tersebut. Kedua belas rekening tersebut
      semuanya berada pada Bank Jatim. Namun, penetapan dari Walikota yang
      menunjuk Bank Jatim sebagai tempat menampung kas daerah Tahun 2007 tidak
      ada.
   b. Pelaksanaan penatausahaan pengeluaran kas tidak mencerminkan pengendalian
      kas yang handal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa sebagian
      besar buku-buku dan register yang digunakan tidak up to date. Buku Kas Umum,
      sebagai cerminan jumlah penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dibuat
      dalam Tahun 2007. Buku Kas Umum Tahun 2007 baru dibuat ketika diminta.
      Dengan demikian, Buku Kas Umum yang diserahkan adalah buku kas umum
      yang baru saja dibuat. Selain itu, juga dijumpai jumlah saldo-saldo kumulatif BKU
      yang salah karena adanya kesalahan input pada awal tahun sehingga terbawa
      sampai akhir tahun.
   c. Tanpa mengesampingkan perbaikan-perbaikan yang dicoba diusahakan pada
      periode Oktober-Desember 2007, secara umum pengelolaan pengeluaran kas
      dalam Tahun 2007 tidak handal. Sesuai penjelasan lisan dari Kuasa BUD periode
      sebelum Oktober 2007, diketahui bahwa pembuatan SP2D terkadang dilakukan
      setelah pencairan cek dilakukan, meskipun SPP dan SPMnya sudah ada pada
      saat itu. Akibatnya, ada beberapa SPP dan SPM yang belum dibuatkan SP2D




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                       30
      meskipun sebenarnya pengeluaran kas sudah dilakukan, dan SPP dan SPM-nya
      lengkap.


          Selain itu, berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kuasa BUD periode sebelum
  Oktober 2007, diketahui bahwa tidak semua proses pencairan uang didahului dengan
  dokumen SPP, SPM dan SP2D. Pencairan tersebut dilakukan karena adanya beban
  kekurangan kas tahun 2004-2007 yang sebelumnya dipinjamkan dari rekanan harus
  diselesaikan pada tahun 2007. Pada periode sebelum Oktober 2007, buku-buku
  bantu atau alat kendali lain sebagai alat kontrol pengeluaran kas tidak diperoleh. Hal
  ini, menyulitkan auditor untuk melakukan penelusuran distribusi penggunaan kas.
  Disamping itu, juga dijumpai sebagian dari bendahara-bendahara pengeluaran
  menerima SP2D terlambat, sehingga menyulitkan dalam pembuatan SPJ terhadap
  dana yang telah cair.


             Kondisi di atas tidak sesuai dengan :
   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan
      Negara, pasal 3 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa keuangan negara
      dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dengan
      memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
   b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang
      Perbendaharaan Negara, pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka
      penyelenggaraan rekening pemerintah daerah, Pejabat Pengelola Keuangan
      Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh
      gubernur/bupati/walikota;
   c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman
      Pengelolaan Keuangan Daerah, pada :
      1) Pasal 179:
          a) Ayat (1) menyebutkan bahwa BUD bertanggung jawab terhadap
             pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
          b) Ayat (2) menyebutkan bahwa untuk mengelola kas daerah sebagaimana
             dimaksud pada ayat (1) BUD membuka rekening kas umum daerah pada
             bank yang sehat;
          c) Ayat (3) menyebutkan bahwa penunjukan bank yang sehat sebagaimana
             dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan
             diberitahukan kepada DPRD;



PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                        31
      2) Pasal 219 ayat (1) menyebutkan bahwa dokumen yang digunakan kuasa
          BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup register SP2D, register surat
          penolakan penerbitan SP2D, serta buku kas penerimaan dan pengeluaran.


          Hal tersebut mengakibatkan :
   a. Tidak adanya dokumentasi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang
      tertib dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable);
   b. Menjadikan pengelolaan kas menjadi tidak tertib dan berpotensi adanya SPP dan
      SPM yang belum diterbitkan karena terlewatkan;
   c. Mengacaukan sistem pengelolaan kas yang sudah dibangun, yang pada
      gilirannya kas daerah akan menjadi sangat mudah disalahgunakan;
   d. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi terhambat.


          Kondisi di atas disebabkan oleh:
   a. Ketidakpatuhan dan ketidaktaatan Kuasa Bendahara Umum Daerah beserta
      Kepala Seksi Pengeluaran periode sebelum Oktober 2007 terhadap aturan yang
      berlaku;
   b. Memo-memo dari pimpinan tertinggi entitas (almarhum) yang menurut kuasa
      BUD sulit untuk ditolak;
   c. Ketidaktegasan Kuasa BUD untuk menolak pembayaran yang tidak sesuai
      ketentuan.


          Menanggapi temuan di atas, mantan Kuasa BUD periode sebelum Oktober
   2007 beralasan bahwa ketidaktaatannya pada aturan keuangan pada saat itu karena
   Pelaksanaan Permendagri No. 13 Tahun 2006 di Pemkot Batu tidak disertai dengan
   penataan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai dan tidak ada
   ketegasan dari Walikota almarhum (Sdr. IK) tentang pengimplementasiannya,
   sehingga metode penerapannya mengambang. Bahkan, sampai triwulan I, metode
   maupun sistem yang digunakan masih mengambang sehingga pembuatan BKU
   terlambat.


  Rekomendasi BPK RI
                Walikota agar memerintahkan Kuasa BUD agar mengacu pada
  perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.




PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA                                                     32

								
To top