ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH by pharmphresh29

VIEWS: 1,584 PAGES: 62

									              PEMERINTAH PROPINSI
          DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




        ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
                 (APBD)
  PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
               TAHUN 2004




         Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
           Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 164.A TAHUN 2003
NOMOR : 46/K/DPRD/2003

TANGGAL 19 DESEMBER 2003
                      DAFTAR         ISI


                                                             Halaman


BAB I     PENDAHULUAN ……………………………………………………………                      1
          A. Latar Belakang ………….……………………………………………..               1
          B. Landasan Hukum ….………………………………………………….                 2
          C. Maksud …………………….……………………………………………                     4
          D. Tujuan ………..……………….………………………………………..                  4
          E. Ruang Lingkup ………………………..……………………………….                4
          F. Visi Pembangunan …………………………………………………….                6
          G. Misi Pembangunan …………………………………………………….                7
          H. Visi Pemerintah Daerah ………..…………………………………….           8
          I. Misi Pemerintah Daerah ……………………………………………..            8


BAB II    KONDISI DAERAH ………………………………………………………..                   9
          A. Kependudukan …………………………………………………………                   9
          B. Gambaran Umum Perekonomian Daerah Tahun 2002-2003..   11
          C. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2004 ………………….      12


BAB III   STRUKTUR APBD …………………………………………………………                     14
          A. Pendapatan Daerah …………………………………………………..               14
          B. Belanja Daerah …………………………………………………………                 14
          C. Pembiayaan Daerah …………………………………………………..               17


BAB IV    ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH
          TAHUN 2004 ……………………………………………………………….                     20
          A. Realisasi Perkembangan Pendapatan Daerah …………………..    20
          B. Bagian Perhitungan Sisa Tahun Lalu …………………………….       21
          C. Bagian Pendapatan Asli Daerah ……………………………………          21
          D. Bagian Dana Perimbangan ………………………………………….             24
          E. Prediksi Pendapatan Daerah ………………………………………..          25
          F. Prediksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2004 ………………….   27
          G. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ………………………………         27


BAB V     ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2004 ……………            31


BAB VI    P E N U T U P ……………………………………………………………….                  60
                                   BAB I
                          PENDAHULUAN




A.   Latar Belakang


     Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
     Daerah (APBD) yang berbasis pada kinerja, pada KEPMENDAGRI
     Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa untuk
     menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama
     DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD. Pada ayat
     (2) pasal tersebut dicantumkan bahwa dalam menyusun AKU-APBD
     sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diawali dengan
     penjaringan aspirasi masyarakat dengan berpedoman pada Rencana
     Strategis Daerah dan atau dokumen Perencanaan Daerah lainnya
     yang ditetapkan oleh Daerah, serta Pokok-pokok Kebijakan Nasional
     di bidang Keuangan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri.


     Penganggaran     Daerah   termasuk     kategori   perencanaan    jangka
     pendek yang merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah
     dan perencanaan jangka panjang. Dokumen Perencanaan yang telah
     ditetapkan Daerah dan memberikan arah jangka panjang dan
     menengah saat ini yaitu Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS)
     Propinsi DIY Tahun 2001-2005, dan Program Pembangunan Daerah
     (PROPEDA) Propinsi DIY Tahun 2001-2005. Melihat kenyataan itu,
     maka sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) KEPMENDAGRI Nomor 29
     Tahun    2002,   Formulasi    Kebijakan    Anggaran    (Budget   Policy
     Formulation) dan Rencana Operasional Anggaran (Budget Operational
     Planning) dalam perencanaan anggaran dimaksud harus terkait
     dengan analisis fiskal, sedangkan operasionalisasi anggarannya
     lebih   ditekankan   pada    alokasi   sumberdaya,    serta   mengacu
     dokumen-dokumen yang telah ditetapkan di atas.




                                     1
     Substansi AKU memuat kesepakatan-kesepakatan yang merupakan
     petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum sebagai pedoman dalam
     penyusunan       APBD   Tahun   Anggaran     2004,   yang   selanjutnya
     dijabarkan dalam Strategi dan Prioritas APBD yang dapat dijadikan
     dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun
     anggaran.


B.   Landasan Hukum


     1.   Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
          Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31
          Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir
          dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;

     2.   Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
          Daerah;

     3.   Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
          Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

     4.   Peraturan    Pemerintah    Nomor   25    Tahun    2000    tentang
          Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
          Daerah Otonom;

     5.   Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
          Perimbangan;

     6.   Peraturan    Pemerintah    Nomor   105    Tahun    2000   tentang
          Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

     7.   Peraturan    Pemerintah    Nomor   107    Tahun    2000   tentang
          Pinjaman Daerah;

     8.   Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
          Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

     9.   Peraturan    Pemerintah    Nomor   109    Tahun    2000   tentang
          Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

     10. Peraturan     Pemerintah    Nomor   110    Tahun    2000   tentang
          Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;


                                     2
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
    Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
    Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
    Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
    Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
    Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
    2 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah
    Propinsi DIY Tahun 2001-2005;

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
    4 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga
    Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah
    Istimewa Yogyakarta;

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
    5 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas
    Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa
    Yogyakarta;

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
    6 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat
    Daerah    dan   Sekretariat    DPRD    Propinsi   Daerah   Istimewa
    Yogyakarta;

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
    3   Tahun     2002   tentang      Program   Pembangunan     Daerah
    (PROPEDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-
    2005 jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
    Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
    Nomor 3 Tahun 2002;

17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
    3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
    Daerah;

18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
    6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA)
    Propinsi DIY Tahun 2004-2008.

                                  3
C.   Maksud


     AKU      disusun      dengan    maksud        untuk      menyerasikan    dan
     menyelaraskan berbagai aspirasi dari seluruh potensi pembangunan
     di Propinsi DIY agar terjadi kesinergian dalam perencanaan program,
     kegiatan, dan anggaran, serta pelaksanaannya dalam satu tahun
     anggaran.


D.   Tujuan


     Tujuan dari AKU adalah tersedianya dokumen perencanaan sebagai
     arahan dan kebijakan umum dalam penyusunan program, kegiatan
     dan    anggaran     tahunan     di       daerah   agar   berbagai    kegiatan
     pembangunan di Propinsi DIY dapat terlaksana dan bermanfaat bagi
     kesejahteraan rakyat.


E.   Ruang Lingkup


     AKU-APBD memuat komponen-komponen sebagai pewujudan dari
     fungsi regulasi, fasilitasi dan pelayanan dari Pemerintah Daerah,
     yang dilengkapi dengan tingkat pencapaian yang diharapkan pada
     setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan
     dalam satu tahun anggaran. Komponen-komponen dari fungsi
     tersebut    serta     tingkat   yang       diharapkan     tersebut   disusun
     berdasarkan:
     1.    Aspirasi masyarakat
     2.    Kondisi   dan    kemampuan          daerah,   terutama    menyangkut
           keuangan daerah dan sumberdaya manusia.
     3.    Kinerja yang telah dicapai tahun-tahun sebelumnya.
     4.    Arah dan mandat dari Pemerintah Pusat.


     Komponen fungsi-fungsi Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam
     AKU-APBD yaitu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
     disusun berdasarkan klasifikasi bidang kewenangan pemerintahan
     Pemerintah Daerah, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-
     undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
     Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
     Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.



                                          4
Klasifikasi bidang kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan oleh
Propinsi ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan
tersebut, adalah:
1.   Bidang Umum Pemerintahan
2.   Bidang Pertanian
3.   Bidang Perikanan dan Kelautan
4.   Bidang Pertambangan dan Energi
5.   Bidang Kehutanan dan Perkebunan
6.   Bidang Perindustrian dan Perdagangan
7.   Bidang Perkoperasian
8.   Bidang Penanaman Modal
9.   Bidang Ketenagakerjaan
10. Bidang Kesehatan
11. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
12. Bidang Sosial
13. Bidang Penataan Ruang
14. Bidang Permukiman
15. Bidang Pekerjaan Umum
16. Bidang Perhubungan
17. Bidang Lingkungan Hidup
18. Bidang Kependudukan


Namun demikian, bidang kewenangan tersebut disesuaikan dengan
perangkat Daerah yang ada di Propinsi DIY, sehingga bidang
kewenangan menjadi 14 bidang, yang terdiri dari:
1.   Bidang Umum Pemerintahan
2.   Bidang Pertanian
3.   Bidang Perikanan dan Kelautan
4.   Bidang Penanaman Modal, Koperasi, Pertambangan dan Energi
5.   Bidang Kehutanan dan Perkebunan
6.   Bidang Perindustrian dan Perdagangan
7.   Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
8.   Bidang Kesehatan
9.   Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
10. Bidang Sosial
11. Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang
12. Bidang Perhubungan
13. Bidang Lingkungan Hidup
14. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

                              5
     AKU-APBD pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian
     visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
     Strategis Daerah. Tingkat pencapaian kinerja pelayanan yang
     direncanakan dalam satu tahun anggaran dapat diukur/dinilai
     berdasarkan pada indikator sebagai berikut:
     1.   Input (masukan) berdasarkan tingkat atau besaran sumber-
          sumber antara lain dana, sumberdaya manusia, material, waktu
          dan teknologi.
     2.   Output (keluaran) berdasarkan produk (barang/Jasa) yang
          dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan
          yang digunakan.
     3.   Outcome (Hasil) berdasarkan tingkat keberhasilan yang sudah
          dilaksanakan.
     4.   Benefit (Manfaat) berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat
          dirasakan   sebagai   nilai       tambah   bagi   masyarakat   atau
          pemerintah daerah dari hasil.


     Besaran beban kerja terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah
     dinilai dengan menggunakan Standar Analisa Belanja (SAB) yaitu
     untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau
     kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja dalam satu tahun
     anggaran.


F.   Visi Pembangunan


     Visi Pembangunan Propinsi DIY sebagaimana tercantum dalam
     POLDAS Propinsi DIY Tahun 2001-2005 dan PROPEDA Propinsi DIY
     tahun 2001-2005 adalah:
     “Terwujudnya Pembangunan Regional sebagai wahana menuju pada
     kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 sebagai pusat
     Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka, dalam
     lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin
     didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintahan yang bersih
     dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan Ketahanan
     Sosial Budaya dan sumberdaya berkelanjutan”



                                        6
G.   Misi Pembangunan


     Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Pemerintah Propinsi DIY
     tersebut, perlu dilaksanakan misi pembangunan, sebagai berikut:
     1.   Menjadikan     DIY     sebagai       pusat    pendidikan    terkemuka      di
          Indonesia    yang      didukung       oleh    masyarakat      yang   berilmu
          pengetahuan dan teknologi tinggi.
     2.   Menjadikan DIY sebagai pusat kebudayaan terkemuka di
          Indonesia dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai
          pusat budaya, dan didukung oleh pilar-pilar pengembangan
          budaya dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, serta
          mampu memilih dan menyerap budaya modern yang positif
          dengan tetap melestarikan budaya daerah.
     3.   Menjadikan DIY sebagai daerah otonom yang maju dan
          didukung      oleh     aparatur        yang     terpercaya,      profesional,
          transparan      dan       akuntabel,          menuju       penyelenggaraan
          kepemerintahan yang baik, demokratis dan berlandaskan pada
          supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
          Indonesia.
     4.   Menjadikan DIY sebagai wilayah pembangunan yang terpadu,
          komplementatif dan sinergis antar wilayah dan antar sektor
          yang efisien dan efektif serta didukung pelibatan secara
          langsung dan aktif peran masyarakat dalam pembangunan
          daerah melalui ketahanan budaya dan ketahanan sumberdaya,
          yang     berwawasan           lingkungan         untuk         meningkatkan
          kesejahteraan masyarakat.
     5.   Menjadikan DIY sebagai daerah tujuan wisata Meeting, Incentive,
          Conference and Exhibition (MICE) utama di Indonesia dan
          sekaligus mengembalikan posisi DIY sebagai daerah tujuan
          wisata kedua setelah Bali, yang didukung posisi DIY sebagai
          simpul     strategis    dan    penting        dalam    perhubungan       dan
          komunikasi di pulau Jawa.
     6.   Menjadikan DIY sebagai wilayah pengembangan industri sedang
          dan kecil yang nonpolutan serta industri rumahtangga modern,
          yang didukung oleh pengembangan teknologi tepat guna dan
          sepadan,     serta     seni   daerah         dalam    rangka    mendukung
          pengembangan pariwisata daerah dan permintaan pasar global.




                                           7
     7.    Menjadikan DIY sebagai wilayah pengembangan pertanian
           dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan,
           peternakan, perikanan dan kehutanan) yang didukung oleh
           berkembangnya perekonomian rakyat yang berkualitas dalam
           rangka memenuhi tuntutan pasar lokal, regional dan global
           dengan produk agribisnis dan agroindustri yang kompetitif.


H.   Visi Pemerintah Daerah


     Adapun     Visi   Pemerintah     Daerah   Propinsi   DIY   yang     menjadi
     gambaran ideal dalam RENSTRA pada tahun 2004-2008, adalah:
     “Mantapnya Pemerintah Daerah yang katalistik dan mendukung
     terbentuknya masyarakat kompetitif”


I.   Misi Pemerintah Daerah


     Berdasarkan visi Pemerintah Propinsi DIY, maka ditetapkan misi
     Pemerintah Propinsi DIY, sebagai berikut:
     1. Membenahi        birokrasi    dengan    pemantapan      kelembagaan,
          penataan     kepegawaian,     peningkatan    kemampuan       aparatur
          Pemerintah Daerah melalui transformasi birokrasi;
     2. Meningkatkan       pelayanan,    konsultansi   dan   asistensi    dalam
          rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agar mempunyai
          dayasaing yang kuat;
     3. Mereposisi peran Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan
          kemampuan masyarakat di dalam persaingan global;
     4. Membentuk jejaring/networking dengan kabupaten/kota dan
          stakeholders dalam rangka meningkatkan masyarakat berdaya-
          saing yang kuat;
     5. Meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam
          mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
     6. Memanfaatkan ekonomi lokal yang didasarkan kepada konsep
          Ekonomi Kerakyatan.




                                        8
                                   BAB II
                            KONDISI DAERAH




A.   Kependudukan


     Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki wilayah seluas 3.185,81 km2.
     Pada akhir tahun 2002, berdasarkan hasil registrasi, diketahui
     jumlah penduduk mencapai 3.374.968 jiwa, dengan demikian maka
     tingkat kepadatan penduduk mencapai 1.059 jiwa/km2.


     Berdasarkan kondisi geografis masing-masing wilayah serta tidak
     meratanya penyediaan sarana dan prasarana di kabupaten/kota
     menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi penduduk. Tercatat
     tingkat kepadatan penduduk paling tinggi berada di wilayah Kota
     Yogyakarta sedang paling rendah berada di wilayah Kabupaten
     Gunungkidul.


     Kota Yogyakarta memiliki wilayah seluas 32,50 km2 atau 1,02% dari
     seluruh wilayah DIY berpenduduk 510.914 jiwa dengan tingkat
     kepadatan penduduk mencapai 15.720 jiwa/km2. Kabupaten Bantul
     memilik tingkat kepadatan penduduk kedua setelah kota Yogyakarta
     yaitu sebesar 1.558 jiwa/km2 dengan wilayah seluas 506,85 km2 dan
     berpenduduk 789.745 jiwa. Kabupaten Sleman menempati urutan
     ketiga,   dengan   tingkat   kepadatan   penduduk   mencapai   1.522
     jiwa/km2 dengan wilayah seluas 574,82 km2 dan berpenduduk
     sebanyak 874.795 jiwa. Di Kabupaten Kulonprogo tingkat kepadatan
     penduduk masih relatif rendah yaitu sebesar 764 jiwa/km2 padahal
     memiliki wilayah yang cukup luas, yaitu 586,28 km2 dengan jumlah
     penduduk mencapai 448.091 jiwa. Kabupaten Gunungkidul yang
     memiliki sebagian besar wilayah di DIY seluas 46,62% hanya
     berpenduduk 751.423 jiwa, atau tingkat kepadatan penduduk paling
     rendah yaitu 506 jiwa/km2.



                                     9
Bila daerah tempat tinggal dikorelasikan dengan jumlah penduduk,
wilayah perkotaan tercatat lebih banyak dibanding di wilayah
pedesaan yaitu sebanyak 1.875.755 jiwa atau 55,58%, sedang yang
tinggal di pedesaan mencapai 1.499.213 jiwa atau 44,42%.


Secara kewilayahan, tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota
Yogyakarta berada di wilayah Kecamatan Gondokusuman sebesar
14,43% dan terendah di wilayah Kecamatan Pakualaman yaitu
sebanyak 2,88%. Kemudian di Kabupaten Bantul, tingkat kepadatan
paling tinggi berada pada wilayah Kecamatan Kasihan mencapai
9,76% sedang terendah di wilayah Kecamatan Srandakan sebesar
3,69%. Di Kabupaten Sleman, tingkat kepadatan penduduk tertinggi
berada di wilayah Kecamatan Depok mencapai 12,96% dan terendah
di wilayah Kecamatan Cangkringan sebesar 3,07. Di Kabupaten
Kulonprogo, tingkat kepadatan penduduk paling tinggi berada di
wilayah Kecamatan Pengasih yaitu sebesar 10,78% dan terendah
berada di wilayah Kecamatan Girimulyo yang hanya mencapai
6,42%. Di Kabupaten Gunungkidul, tingkat kepadatan penduduk
tertinggi ada di wilayah Kecamatan Playen yang mencapai 7,95%
sedang terendah ada di wilayah Kecamatan Purwosari yaitu sebesar
2,91%.


Dari aspek komposisi penduduk menurut jenis kelamin, tercatat
jenis kelamin laki-laki lebih sedikit jika dibanding jumlah penduduk
perempuan yaitu hanya 49,48% atau sebanyak 1.670.097 jiwa
sedang penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.704.871
atau 50,52%. Secara kewilayahan, dari komposisi jenis kelamin di
masing-masing kabupaten/kota ternyata didominasi perempuan
yang jumlahnya berkisar antara 50,51% sampai 51,12% dari jumpah
penduduk di wilayahnya, kecuali Kota Yogyakarta, jumlah penduduk
laki-laki lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan yaitu
mencapai 263.435 orang atau 51,56%.



                              10
B.   Gambaran Umum Perekonomian Daerah Tahun 2002-2003


     1.   Perkembangan Ekonomi dan Struktur Lapangan Usaha

          Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta selama lima
          tahun terakhir (1998-2002) mencapai rata-rata sebesar 0,43 %,
          disamping sangat fluktuatif pertumbuhan ini juga relatif rendah
          apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun-tahun
          sebelumnya. Pada tahun 1998, laju pertumbuhan ekonomi
          mengalami kontraksi sebesar 11,28%. Pada tahun 1999, laju
          pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan dengan angka
          sebesar 2,87%. Pada tahun 2000, pertumbuhan ekonomi
          mengalami kenaikan sebesar 4,01%, namun pada tahun 2001,
          mengalami penurunan kembali dengan laju pertumbuhan
          sebesar 2,13%. Tahun 2002, laju pertumbuhan ekonomi naik
          kembali dengan angka sebesar 4,41 %, dan pada tahun 2003
          diperkirakan akan mencapai sekitar 3,95 %.


          Apabila diamati selama 5 (lima) tahun terakhir struktur
          ekonomi Propinsi DIY tidak mengalami pergeseran yang berarti,
          yang dalam hal ini sektor tersier selalu merupakan penyumbang
          dominan dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 58,01%
          diikuti oleh sektor sekunder sebesar 23,95% dan sisanya
          18,04% dari sektor primer. Selama 5 (lima) tahun terakhir,
          sektor primer bergeser antara 23,45% sampai dengan 18,04%,
          sedangkan sektor sekunder bergeser antara 23,69% sampai
          dengan 23,95% dan yang dominan adalah sektor tersier dengan
          pergeseran antara 58,01 % sampai dengan 52,86%.


          Jika dilihat dari distribusi lapangan usaha dalam pembentukan
          Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi DIY pada
          tahun 1998 sampai dengan 2002, menunjukkan bahwa semua
          lapangan usaha mengalami peningkatan. Sektor yang mampu
          memberi nilai tambah cukup tinggi bagi perekonomian DIY
          adalah sektor jasa, keuangan, transportasi dan komunikasi,
          perdagangan, hotel dan restoran, bangunan, dan industri
          pengolahan.


                                   11
     2.   Komoditas Unggulan Daerah


          Berdasarkan analisis potensi wilayah, sektor pariwisata masih
          merupakan sektor yang strategis. Selain sektor ini mempunyai
          keterkaitan yang tinggi dengan sub sektor lain, seperti sub
          sektor perdagangan dan hotel, sektor ini juga terkait dengan
          sektor jasa dan industri pengolahan. Komoditas unggulan
          daerah yang mendukung keberhasilan pembangunan di daerah
          adalah   meliputi:   komoditas   pertanian   dalam   arti   luas,
          komoditas industri, komoditas pariwisata budaya dan sejarah
          serta komoditas pendidikan, seni dan budaya.


     3.   Perkembangan Investasi


          Perkembangan investasi untuk Penanaman Modal Asing sejak
          tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 menunujukkan gejala
          penurunan, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri, secara
          umum menunjukkan kenaikan. Mencermati trend pertumbuhan
          ekonomi sejak tahun 2000 hingga tahun 2003 dengan angka
          pertumbuhan yang cukup moderat, pertumbuhan investasi
          cenderung meningkat, maka nilai Incremental Capital Output
          Ratio (ICOR) untuk tahun 2004 diperkirakan tetap pada kisaran
          8 hingga 9. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat investasi di
          Propinsi DIY belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
          secara optimal.


C.   Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2004


     Mencermati dinamika makro ekonomi DIY pada sepuluh tahun
     terakhir, serta isu-isu ekonomi yang muncul maka proyeksi
     pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2004 diperkirakan tumbuh
     sebesar 4,5-5 %. Perkiraan angka pertumbuhan ini lebih tinggi jika
     dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2003
     yang diperkirakan mencapai sekitar 3,95 %, dengan asumsi bahwa

                                    12
faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut seperti
pertumbuhan sektoral, tingkat inflasi, investasi, kependudukan,
serta kondisi sosial politik di daerah. Selain faktor yang bersumber
dari lokal DIY, dinamika perekonomian DIY juga dipengaruhi oleh
faktor regional, nasional dan internasional.


Prediksi    sektor-sektor   yang      menjadi   sektor     utama     dalam
menggerakkan      perekonomian     tahun    2004   tetap     pada    sektor
sekunder dan tersier. Sektor yang akan mampu memberi nilai
tambah cukup tinggi bagi perekonomian DIY adalah sektor jasa,
keuangan, transportasi dan komunikasi, perdagangan, hotel dan
restoran, bangunan, dan industri pengolahan. Pada tahun 2004
Produk     Domestik   Regional   Bruto    DIY   akan     tercapai   sebesar
Rp.5.775.600 juta atau naik dari tahun 2003 sebesar 4,56 persen,
dengan kontribusi sektor-sektor yang dominan diharapkan dari
sektor jasa, perdagangan, hotel dan restoran, sektor transportasi dan
komunikasi dan sektor industri pengolahan.


Laju inflasi DIY tahun 2004 diperkirakan sebesar 8-9 persen.
Terjadinya penurunan inflasi di DIY lebih disebabkan perilaku
masyarakat (konsumen dan produsen) yang tidak terlalu reaktif atas
berbagai kenaikan harga, termasuk harga BBM, tarif listrik dan
telepon. Dari sisi penyediaan barang, dengan semakin terbukanya
pasar domestik atas barang impor, seiring dengan diberlakukannya
AFTA, maka potensi inflasi yang disebabkan oleh kelangkaan barang
menjadi kecil. Dari sisi waktu, inflasi di DIY akan meningkat pada
kuartal III dan IV seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini dipengaruhi oleh intensitas konsumsi masyarakat karena
awal pendidikan serta adanya event-event keagamaan hari raya dan
tahun baru.




                                 13
                                    BAB III
                            STRUKTUR APBD




      Sesuai dengan ketetapan dalam Kepmendagri Nomor 29/2002,
APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.


A.   Pendapatan Daerah


     Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam
     periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
     Struktur Pendapatan Daerah dirinci menurut Kelompok, Jenis,
     Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan dengan uraian sebagai
     berikut:


     1.   Kelompok Pendapatan terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah,
          Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
     2.   Setiap kelompok Pendapatan dirinci lebih lanjut menurut jenis
          pendapatan.
     3.   Setiap jenis pendapatan dirinci lebih lanjut menurut Obyek
          Pendapatan.
     4.   Setiap obyek pendapatan dirinci lebih lanjut menurut rincian
          obyek pendapatan.


B.   Belanja Daerah


     Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam
     periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban beban Daerah.


     Belanja Daerah terdiri dari:

     1.   Belanja Aparatur Daerah

          adalah belanja yang manfaatnya cenderung atau lebih besar
          dinikmati oleh aparatur pemerintah atau yang tidak secara
          langsung dinikmati oleh masyarakat/publik.


                                      14
2.   Belanja Pelayanan Publik

     adalah belanja yang manfaatnya cenderung atau lebih besar
     (secara langsung) dinikmati oleh masyarakat/ publik.


3.   Belanja Administrasi Umum

     adalah semua pengeluaran daerah untuk pengeluaran periodik
     dan tidak berhubungan langsung dengan suatu aktivitas/
     kegiatan dan manfaatnya cenderung kurang dari satu tahun
     anggaran dan tidak menambah aset daerah.


4.   Belanja Operasi dan Pemeliharaan

     adalah semua pengeluaran daerah yang berhubungan langsung
     dengan pelaksanaan suatu aktivitas/kegiatan dan manfaatnya
     kurang dari satu tahun anggaran tidak menambah aset daerah.


5.   Belanja Modal

     adalah semua pengeluaran daerah yang manfaatnya melebihi
     satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan
     daerah.


6.   Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

     adalah semua pengeluaran daerah yang bersifat pengalihan
     uang dan atau barang dari pemerintah daerah kepada pihak
     ketiga    tanpa   adanya        harapan   untuk   mendapatkan
     pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan
     uang dan barang tersebut. Kriteria Belanja Transfer adalah: (i)
     Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti
     lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
     (ii) Tidak diharapkan akan diterima kembali di masa yang akan
     datang seperti lazimnya suatu piutang; (iii) Tidak diharapkan
     adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau
     investasi (pasal 8 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002).


                                15
7.   Belanja Tidak Tersangka

     adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah
     daerah      untuk   membiayai     kegiatan-kegiatan      yang   tidak
     tersangka dan kejadian-kejadian yang sifatnya luar biasa,
     misalnya bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran
     lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
     kewenangan pemerintahan daerah. Kriteria penetapan kelompok
     belanja ini ditetapkan secara tersendiri dalam peraturan daerah
     dan   keputusan       kepala    daerah     berdasarkan     peraturan
     perundangan-undangan yang berlaku.



8.   Belanja Pegawai

     adalah   semua      pengeluaran   daerah    untuk     pegawai   atau
     personel.



9.   Belanja Barang dan Jasa

     adalah semua pengeluaran daerah untuk penyediaan barang
     dan jasa dan manfaatnya kurang dari satu tahun anggaran.
     Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah
     yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber
     seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari
     perolehan lainnya.



10. Belanja Pemeliharaan

     adalah semua pengeluaran daerah untuk memelihara aset
     daerah/barang daerah. Belanja pemeliharaan berfungsi untuk
     menjaga/memelihara fungsi, kemanfaatan aset daerah.



11. Belanja Perjalanan Dinas

     adalah semua pengeluaraan daerah untuk biaya perjalanan
     pegawai/personel.


                                16
     Struktur Belanja Daerah dirinci menurut Bagian, Kelompok, Jenis,
     Obyek dan Rincian Obyek Belanja, sebagai berikut:

     1.   Bagian Belanja terdiri atas: Aparatur Daerah dan Pelayanan
          Publik.

     2.   Bagian Belanja Aparatur Daerah dan Pelayanan Publik dirinci
          lebih lanjut ke dalam Kelompok Belanja yang terdiri atas:
          Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan
          dan Belanja Modal.

     3.   Bagian Belanja Pelayanan Publik dirinci lebih lanjut ke dalam
          Kelompok Belanja yang terdiri atas: Belanja Administrasi
          Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal,
          Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak
          Tersangka,

     4.   Kelompok Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan
          Pemeliharaan dirinci lebih lanjut ke dalam jenis belanja: Belanja
          Pegawai/Personalia,   Belanja   Barang/Jasa,     Belanja   Peme-
          liharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.

     5.   Kelompok Belanja Modal dirinci lebih lanjut menurut jenis
          Belanja, antara lain berupa: Belanja Modal Tanah, Belanja
          Modal Jaringan, Belanja Modal Instalasi, Belanja Modal Jalan
          dan Jembatan, Belanja Modal Bangunan Air (Irigasi), Belanja
          Modal Bangunan Gedung dan lainnya.

     6.   Setiap jenis Belanja dirinci lebih lanjut menurut obyek Belanja.

     7.   Setiap obyek Belanja dirinci lebih lanjut menurut rincian obyek
          Belanja.



C.   Pembiayaan Daerah



     Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan Daerah yang
     dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan
     Belanja Daerah.


                                    17
Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1.   Dana Cadangan

     adalah dana yang dibentuk guna membiayai kebutuhan dana
     yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dana
     Cadangan dibentuk untuk suatu tujuan tertentu secara spesifik.
     Pembentukan Dana Cadangan menggunakan rekening terpisah
     dari rekening kas daerah (Pembiayaan Transfer ke Dana
     Cadangan).    Penggunaan        Dana   Cadangan   harus   sesuai
     tujuannya yang telah ditetapkan.


2.   Pinjaman Daerah

     adalah penerimaan daerah yang bersumber dari dana pihak
     ketiga (kreditur) yang harus dikembalikan dikemudian hari
     sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara pemda dengan
     kreditur dan akan menambah utang daerah.


3.   Hasil Penjualan Aset yang Dipisahkan

     adalah penerimaan daerah yang bersumber dari hasil penjualan
     aset daerah yang dipisahkan dari kekayaan daerah.


4.   Penerimaan Pelunasan Piutang

     adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pelunasan
     piutang yang diterima dari pihak ketiga atau debitur dan akan
     mengurangi piutang daerah.


5.   Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

     adalah akumulasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun tahun
     sebelumnya.


6.   Penyertaan Modal/Investasi

     adalah pengeluaran daerah yang digunakan untuk penyertaan
     modal (saham) dan obligasi pada organisasi bisnis.


                                18
7.   Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo

     adalah pengeluaran daerah yang digunakan untuk membayar
     utang pokok yang jatuh tempo.


8.   Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan

     adalah sisa perhitungan anggaran tahun berjalan setelah
     memperhitungkan selisih pendapatan dengan belanja dan
     diperhitungkan dengan elemen pembiayaan penerimaan daerah
     dan pembiayaan-pengeluaran daerah.


Struktur Pembiayaan Daerah, adalah sebagai berikut:
1.   Pembiayaan dirinci menurut Kelompok, Jenis, dan Obyek
     Pembiayaan.
2.   Kelompok Pembiayaan terdiri atas Penerimaan Daerah dan
     Pengeluaran Daerah.
3.   Kelompok Pembiayaan dirinci lebih lanjut ke dalam Jenis
     Pembiayaan.
4.   Jenis   Pembiayaan    dirinci   lebih   lanjut   ke   dalam   Obyek
     Pembiayaan.




                                19
                                             BAB IV
                              ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
                                    PENDAPATAN DAERAH



 A.     Realisasi Perkembangan Pendapatan Daerah


        Pendapatan       Daerah        di   Propinsi      Daerah        Istimewa       Yogyakarta
        mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 1998/1999
        Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp. 148.689.944.481,18, Tahun
        1999/2000 sebesar Rp. 192.635.049.737,28, Tahun 2000 sebesar
        Rp     241.928.592.361,62,           dan      Tahun     2001        menjadi          sebesar
        Rp.456.774.636.089,99,-,             sedangkan         Tahun          2002           menjadi
        Rp.573.543.230.194,62,-. Adapun perubahan anggaran pendapatan
        pada Tahun 2003 adalah sebesar Rp.656.351.321.796,69,-. Rincian
        dari     perkembangan         pendapatan          daerah       Propinsi       DIY,    adalah
        sebagaimana tercantum pada Tabel 1.


                                             Tabel 1.
                    PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DIY
                                      HASIL PERHITUNGAN
                      TAHUN 1998/1999,-2002 DAN PERUBAHAN 2003
                                                                                             (Juta Rp)
NO      BAGIAN       1998/1999 1999/2000           2000        2001          2002            TARGET
                                                                                              2003
1            2           3             4              5            6              7             8
1.    Bagian
      sisa lebih             5,58     8.966,80   23.958,93    47.510,54     102.126,32       153.635,40
      perhitungan
      anggaran
      tahun lalu
2.    Bagian PAD      40.594,30   57.872,61   84.225,97 142.284,89 200.808,25 248.501.101
3     Bagian Dana      8.542,05 114.127.200 128.455.635 244.031.83 240.927.802 227.130.852
      Perimbangan                                                3
4.    Bagian
      Pinjaman        78.586,62      41.546,00   53.128,57         -              -             -
      Pemerintah
      Daerah
5.    Bagian
      lain-lain          -              -             -            -          8.043,61       27.083,964
      penerimaan
      yang sah
6.    Bagian
      Urusan          15.383,16      11.668,43     5.288,04   22.947,36      21.637,23          -
      Kas dan
      Perhitungan
         Jumlah      148.689,94     192.635,04 241.928,59 456.774,63 573.543,23 656.351.321



                                                 20
B.   Bagian Perhitungan Sisa Tahun Lalu


     Kenyataan menunjukkan bahwa setiap tahunnya selalu ada bagian
     perhitungan sisa tahun sebelumnya dengan besaran yang sangat
     fluktuatif,   misal    pada     tahun     anggaran    1998/1999             sebesar
     Rp.5.583.791.887,16,-,        sedangkan      pada   tahun     anggaran        2001
     sebesar Rp.47.510.549.687,70,-. Adapun tahun anggaran 2003
     sebesar Rp.153.635.404.123,81,-. Munculnya dana ini banyak
     diakibatkan    karena    adanya       sisa    UUDP    Rutin,         sisa    UUDP
     Pembangunan, sisa kas dari BPD, sisa lebih UKP tahun lalunya yang
     mungkin disebabkan karena; (i) adanya efisiensi/ penghematan, (ii)
     adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena sebab
     tertentu, dan (iii) terjadinya bias perencanaan anggaran.


C.   Bagian Pendapatan Asli Daerah


     Perkembangan pendapatan asli daerah di Propinsi Daerah Istimewa
     Yogyakarta    menunjukkan        adanya       kenaikan      setiap     tahunnya.
     Pendapatan pada tahun 1998/1998 sebesar Rp.40.594.308.654,30,-
     meningkat       pada     tahun          1999/2000        menjadi            sebesar
     Rp.57.872.614.087,09,-,               tahun           2000                  sebesar
     Rp.84.225.978.883,27,- dan pada tahun 2001 menjadi sebesar
     Rp.142.284.891.948,21,-,        dan      untuk      tahun     2002          sebesar
     Rp.200.808.256.770,77,- sedangkan tahun 2003 ditargetkan sebesar
     Rp.248.501.101.073,88,-. Unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah
     yang paling besar adalah dari Pos Pajak Daerah urutan berikutnya
     adalah dari Restribusi Daerah dan Bagian Laba Perusahan Milik
     Daerah dan berikutnya adalah Pendapatan Lain-lain yang sah.


     Penerimaan dari Pos Pajak Daerah terutama didukung dari unsur: 1)
     Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 2) Bea Balik Nama Kendaraan
     Bermotor (BBNKB), 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
     (PBBKB), 4) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Kenaikan
     sebagaimana tersebut signifikan dengan kenaikan jumlah kendaraan
     dan nominal pajak kendaraan baru dibanding dengan kendaraan
     lama. Jumlah kendaran pada tahun 1998/1999 adalah sebanyak
     442.037 kendaraan, jumlah tersebut pada tahun 2003 sudah


                                        21
mencapai jumlah 620.271 kendaraan. Hal ini terjadi antara lain dari
adanya mutasi kendaraan dan penghapusan kendaraan oleh orang
pribadi karena sudah tidak layak.

Pos Retribusi Daerah juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke
tahun,      yang     pada     tahun      1998/1999      adalah      sebesar
Rp.1.225.947.609,00,-,        tahun     1999/2000      menjadi      sebesar
Rp.2.419.490.586,25, tahun 2000 sebesar Rp 2.631.121.611,50,-
tahun 2001 sebesar Rp.3.964.474.901,00,-, tahun 2002 sebesar
Rp.4.049.751.305,00,-.       Untuk     tahun   2003,    retribusi     daerah
ditargetkan sebesar Rp.7.776.677.650,00. Untuk tahun mendatang,
diprediksikan akan terjadi peningkatan pada Pos Retribusi Daerah
ini karena adanya perubahan Peraturan Daerah yang sedang
disiapkan meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan
Retribusi Izin Tertentu.

Kenaikan per tahun juga terdapat pada Pos Bagian Laba Perusahaan
Milik    Daerah    dan   Hasil   Pengelolaan   Kekayaan      Daerah    Yang
Dipisahkan. Namun kenaikan ini harus diperhitungkan dengan
penyertaan modal yang ada pada perusahaan-perusahaan milik
daerah. Kenaikan adalah mulai terlihat pada tahun 1998/1999 yaitu
sebesar Rp.3.288.688.489,30, pada tahun 1999/2000 menjadi
sebesar     Rp.4.845.606.036,73,       sedangkan   tahun     2000   sebesar
Rp.4.673.831.499,38,- tahun 2001 sebesar Rp. 4.385.830.635,47,
tahun      2002    sebesar   Rp.6.798.088.803,85,-     dan    tahun    2003
ditargetkan sebesar Rp.10.746.394.220,04.

Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan wadah
dari semua hasil-hasil Pendapatan Asli Daerah yang tidak dapat
masuk ke pos yang lain. Jumlah pendapatan dari pos ini ternyata
juga menunjukkan peningkatan dari tahun-ke tahun mulai tahun
1998/1999 sebesar Rp. 1.943.631.461,00, tahun 1999/2000 sebesar
Rp. 1.138.566.725,41, tahun 2000 sebesar Rp.2.694.686.451,85,-
Tahun 2001 sebesar Rp.10.418.319.371,38, tahun 2002 sebesar
Rp.13.396.156.275,39,- dan pada tahun 2003 menunjukkan jumlah
sebesar Rp.12.855.459.867,92.

Secara rinci, Bagian Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada
Tabel 2.



                                  22
                                          Tabel 2.
                        BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI DIY
                                    HASIL PERHITUNGAN
                          TAHUN 1998/1999-2002 DAN TARGET 2003

                                                                                                    (Juta Rp)
NO           URAIAN    1998/ 1999  1999/           2000          2001              2002           PERUBAHAN
               POS                  2000                                                             2003
1               2           3         4             5              6                 7                8
1.        Pos Pajak
          Daerah        34.136,04 49.468,95    74.226,33    123.516,26       175.519,26            217.122,56
2.        Pos Retribu-
          si Daerah      1.225,94  2.419,49     2.631,12         3.964,47          5.094,75          7.648,43
3.        Pos Bagian
          Laba Peru-     3.288,68  4.845,60     4.673,83         4.385,83          6.798,08         10.746,39
          sahaan Mi-
          lik Daerah
          dan Hasil
          Pengelolaan
          Kekayaan
          Daerah yg
          dipisahkan.
4.        Pos Lain-
          lain Penda-    1.943,63  1.138,56     2.694,68        10.418,31      13.437,43            12.396,73
          patan Asli
          Daerah yg
          Sah.



            Pos Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan
            Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dapat dilihat pada Tabel 3.

                                      Tabel 3.
                                    POS BAGIAN
          LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN
                        DAERAH YANG DIPISAHKAN PROPINSI DIY
                 HASIL PERHITUNGAN 1998/1999-2002 DAN TARGET 2003

                                                                                                  (Jutaan Rp)
 NO            URAIAN      1998/1999       1999/2000       2000         2001             2002       TARGET
                                                                                                     2003
     1             2            3              4            5            6                7            8
     1.     Bank
            Pembangunan       2.539,57        3.546,38    3.327,68 3.646,83          6.149,77       8.507.045
            Daerah
     2.     PD Aneka
            Industri dan        252,64         371,73      255,79       284,34           136,84      115.376
            Jasa
            ANINDYA
     3.     PD. Taru
            Martani             203,78         427,37      668,85           0,00           0,00     1.580.223
     4.     Badan
            Usaha               292,69         340,22      263,97       268,64           302,43      117.816
            Kredit
            Pedesaan
     5.     Penyertaan
            Modal                   0,00       159,88      157,51       186,00           209,03      425.933
            Pada
            Pihak Ketiga




                                                    23
D.   Bagian Dana Perimbangan


     Perkembangan       jumlah       dana     perimbangan         menunjukkan
     peningkatan dari tahun ke tahun, terutama setelah munculnya Pos
     Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu mulai tahun 2001 Pos Dana
     Perimbangan Propinsi DIY sebesar Rp. 244.031.833.674,008,- tahun
     2002   sebesar    Rp.   240.927.802.168,47,-      tahun   2003        sebesar
     Rp.227.130.852.599,00,-. Dana Alokasi Umum tersebut besarnya
     tidak sama yang terdapat pada masing-masing daerah, hal itu pada
     dasarnya dipengaruhi oleh faktor yang ikut serta menentukan
     sebagai unsur dalam perhitungan Dana Alokasi Umum, sebagai
     berikut:
     1.   Jumlah Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi.
     2.   Bobot Daerah Propinsi yang bersangkutan.
     3.   Jumlah Bobot dari seluruh Daerah Propinsi.


     Bagian Dana Perimbangan yang ada di Propinsi DIY memberikan
     pengaruh yang besar terhadap Pendapatan Daerah, karena sejak
     munculnya Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Daerah dari
     Sumber Dana Perimbangan menunjukan adanya penurunan. Pada
     tahun 2001 besarnya adalah 53,42 % sedang tahun 2002 turun
     menjadi 42,00 % dan turun lagi pada tahun 2003 menajdi sebesar
     34,60 % dari total pendapatan daerah.


     Meskipun Dana Perimbangan turun, akan tetapi sejak tahun 2002
     diperoleh Bagian Lain-lain Penerimaan yang Sah dari Pemerintah
     Pusat (Dana Penyeimbang), sebesar Rp 8.043.610.000,00,- (1,4 %
     dari total Pendapatan Daerah), dan pada tahun 2003 direncanakan
     menerima     Rp   27.083.964.000,00,-     (4,12   %   dari    total    target
     Pendapatan    Daerah).    Hal   ini    menunjukkan     masih     besarnya
     ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat, mesti hal ini
     secara berangsur-angsur akan menurun sejalan dengan nafas
     otonomi.



                                      24
     Meskipun jumlah pendapatan dari Bagian Dana Perimbangan terus
     meningkat, namun Dana Alokasi Umum (DAU) seolah-olah hanya
     merupakan dana transfer tak bersyarat (unconditional grant) yang
     dalam hal ini Pemerintah Daerah tidak dapat memprediksi besarnya
     DAU tersebut dikarenakan kurangnya ketersediaan data di daerah
     yang diperlukan untuk menghitung besaran dana tersebut. Untuk
     itu   penting   adanya   suatu    sistem   informasi   yang   mampu
     mengakomodir kebutuhan daerah terhadap data variable DAU
     tersebut.


E.   Prediksi Pendapatan Daerah


     Melihat data realisasi Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa
     Yogyakarta, serta memperhatikan perkembangan perubahan sistem
     pemerintahan      dan    peraturan     perundang-undangan      yang
     memberikan kesempatan yang lebih besar kepada daerah untuk
     mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah masing-
     masing, maka dalam memprediksikan pendapatan daerah di masa
     mendatang perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
     1.    Mengupayakan agar Pendapatan Asli Daerah tetap dapat
           meningkat tanpa mengakibatkan melemahnya kemampuan
           untuk memberdayakan perekonomian di daerah.
     2.    Penggalian Pendapatan Asli Daerah harus berdasarkan pada
           peraturan perundangan yang berlaku.
     3.    Mengoptimalkan pendapatan tersebut melalui upaya-upaya
           peningkatan pelayanan, pengawasan internal, perbaikan sistem
           dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.
     4.    Perlu mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
           yang selama ini belum tergarap secara optimal. dengan tetap
           memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya
           alam.


     Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, pendapatan daerah
     masih dapat ditingkatkan terutama dari sektor Pendapatan Asli
     Daerah, baik itu dari Pos Pajak Daerah, Restribusi Daerah maupun
     dari hasil Pos Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil


                                      25
Pengelolaan    Kekayaan      Daerah     yang    dipisahkan.   Peningkatan
pendapatan     dari    pos   terakhir   ini    tentunya   lebih   mungkin
direalisasikan karena adanya pelimpahan aset-aset milik Pemerintah
Pusat   kepada        Pemerintah    Daerah,     sedangkan     peningkatan
pendapatan dari Pos Pajak Daerah akan dapat dicapai dengan
perkembangan jumlah kendaraan yang berarti penambahan Jumlah
Wajib Pajak.


Upaya Pemerintah Daerah menaikkan pendapatan daerah dari
Pendapatan Asli Daerah dapat ditempuh melalui:
1.   Intensifikasi usaha untuk memperbesar penerimaan dengan
     cara melakukan pungutan yang lebih giat, ketat dan teliti
     dengan      memperbaiki        dan        mengoptimalkan      kinerja
     kelembagaan, ketatalaksanaan dan kemampuan personilnya.
2.   Ekstensifikasi usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber
     pendapatan asli daerah yang baru. Namun perlu diingat bahwa
     dalam upaya ini, khususnya penggalian sumber dari pajak
     daerah dan restribusi daerah, tidak boleh bertentangan dengan
     kebijaksanaan pokok nasional, yakni bahwa pungutan pajak
     dan restribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata
     untuk menggali pendapatan daerah sebagai sumber peneriman
     yang memadai, tetapi juga harus melaksanakan fungsi fiskal
     lainnya agar tidak membebani masyarakat.


Dengan ketentuan ini akan terlihat bahwa peraturan daerah harus
melihat seluruh kewenangan yang dimiliki. Permasalahan muncul
berkaitan dengan adanya obyek-obyek pajak yang belum diatur
misalnya: izin reklame di bantaran sungai atau jalan yang tanahnya
menjadi kewenangan propinsi, pajak air bawah tanah untuk tempat
kos dan rumah tangga yang mengambil air dengan debit air melebihi
batas ditentukan, dan lain-lain.


Peningkatan peneriman dari Dana Bagian Perimbangan akan
banyak dipengaruhi oleh ketentuan mengenai perimbangan yang
mengatur tentang Pos Bagi Hasil Pajak, dan penentuan dari
besarnya Dana Alokasi Umum.


                                   26
     Bagian Pinjaman Daerah sampai saat ini belum dilakukan oleh
     Pemerintah      Daerah,    karena        terkait   persyaratan   peminjaman
     sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
     Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.


F.   Prediksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2004


     Dengan memperhatikan variabel-variabel pendapatan asli daerah di
     tahun-tahun     sebelumnya,     maka        diperkirakan    Pendapatan   Asli
     Daerah pada tahun 2004 akan mencapai Rp. 284.545.527.579,00
     (dua ratus delapan puluh empat milyar lima ratus empat puluh lima
     juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh
     sembilan rupiah). Jumlah ini menunjukkan kenaikan 14,77 % dari
     Pendapatan Daerah tahun 2003.


G.   Arah Kebijakan Pendapatan Daerah


     1.   Permasalahan
          a. Lemahnya manajemen/pengelolaan pendapatan daerah di
            unit-unit pengelola PAD.
          b. Lemahnya penegakan peraturan-peraturan yang ada.
          c. Banyaknya peraturan daerah yang sudah tidak sesuai
            dengan situasi sekarang.
          d. Belum akuratnya data dan sistem yang ada sehingga kurang
            mendukung perhitungan penerimaan pendapatan daerah.
          e. Lemahnya koordinasi dalam rangka optimalisasi PAD.


     2.   Sasaran
          a. Tersusunnya       kebijakan        peningkatan      Pendapatan   Asli
            Daerah.
          b. Terselenggarakannya penyuluhan pada masyarakat wajib
            pajak.
          c. Bertambahnya sumber-sumber Pendapatan Daerah.
          d. Tersusunnya produk hukum sektor pajak dan non pajak.
          e. Tercapainya       koordinasi       yang    mantap     dalam   rangka
            peningkatan Pendapatan Daerah.


                                         27
     f. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
     g. Terlaksananya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak
        dan restribusi dalam rangka peningkatan PAD.


3.   Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
     a. Peningkatan     kemampuan            keuangan     daerah    melalui
        peningkatan pengelolaan/manajemen keuangan daerah yang
        mengarah pada azas efisiensi dan efektifitas.
     b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan menggali dan
        mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
     c. Mendayagunakan aset-aset daerah yang potensial menjadi
        sumber pendapatan daerah.
     d. Pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung
        dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah.


4.   Strategi Pendapatan Daerah
     Strategi   yang   ditempuh       dalam       Peningkatan    Kemampuan
     Keuangan     Daerah   adalah         melalui   pengelolaan/manajemen
     keuangan daerah yang mengarah pada azas efisiensi dan
     efektifitas, yaitu dengan:
     a. Menerapkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 secara
        bijaksana sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah.
     b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bagi aparatur
        pemerintah     untuk      lebih    profesional   dalam   manajemen
        pengelolaan    keuangan         daerah,     khususnya    Pendapatan
        Daerah.


     Strategi yang akan ditempuh dalam Peningkatan Pendapatan
     Asli Daerah adalah dengan menggali dan mengoptimalkan
     sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah serta mendayagunakan
     aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan
     daerah, yaitu dengan:
     a. Ekstensifikasi dan Intensifikasi pengelolaan sumber-sumber
        pendapatan asli daerah yang masih memungkinkan untuk
        menghasilkan pendapatan daerah.



                                   28
     b. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah secara lebih
       optimal sebagai sumber pendapatan daerah.


     Strategi yang ditempuh dalam Pembangunan Sarana dan
     Prasarana    yang     langsung      mampu         mendukung      pada
     peningkatan pendapatan daerah, yaitu dengan:
     a. Peningkatan   ketersediaan      sarana    dan    prasarana    yang
       mendukung      peningkatan      pajak     dan    restribusi   daerah
       sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah.
     b. Membangun sistem yang memanfatkan IPTEK dalam rangka
       mendukung peningkatan pendapatan daerah.
     c. Penyediaan    perangkat       legal-formal     yang   memberikan
       perlindungan hukum dalam upaya penegakan aturan yang
       mendukung peningkatan pendapatan daerah.


5.   Program Peningkatan Pendapatan Daerah
     a. Pengembangan manajemen pengelolaan keuangan daerah.
     b. Peningkatan      Pendayagunaan       aset-aset     daerah    dalam
       kerangka peningkatan pendapatan daerah.
     c. Peningkatan Pendapatan daerah dengan sistem eksten-
       sifikasi dan instensifikasi.
     d. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pencarian
       pendapatan asli daerah.


6.   Prioritas Pendapatan Daerah
     Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi di atas maka upaya
     peningkatan pendapatan diprioritaskan, sebagai berikut:
     a. Pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis dalam rangka
       menyediakan tenaga-tenaga profesional dalam manajemen
       pengelolaan keuangan daerah.
     b. Menyusun produk-produk hukum dalam sektor pajak dan
       non pajak.
     c. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi terhadap aset-
       aset daerah yang mampu didayagunakan dalam peningkatan
       pendapatan daerah.



                                29
d. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi terhadap potensi
  sumber-sumber pendapatan daerah.
e. Melaksanakan pengkajian terhadap potensi-potensi daerah
  dan      strategi   serta     upaya-upaya      yang       mampu
  mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah.
f. Peningkatan dan pengembangan manajemen pemanfaatan
  potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
g. Peningkatan dan pendayagunaan aset-aset daerah agar
  dapat menghasilkan pendapatan daerah secara optimal.
h. Menyediakan dan membangun sarana dan prasarana yang
  mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah.
i. Menjalin kerjasama antar daerah, pengusaha dan dengan
  investor   dalam    pemanfatan     potensi    daerah     sehingga
  menghasilkan pendapatan daerah.
j. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan studi orientasi
  kepada     Pemerintah   Pusat    dan   pihak-pihak     lain   yang
  dianggap lebih berhasil dan sudah maju dalam upaya
  peningkatan pendapatan daerah.
k. Menyelenggarakan       workshop/lokakarya,     seminar       dan
  kegiatan-kegiatan   sejenisnya    dalam   rangka     memperluas
  cakrawala pandang dalam upaya pengembangan dan upaya
  peningkatan pendapatan daerah.




                           30
                               BAB V
           ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2004




      Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD Tahun 2004 disusun
dengan memperhatikan/menggunakan ketentuan dan bahan referensi
1) Visi Pembangunan 2020; 2) Prioritas Pencapaian Sasaran PROPEDA
2001-2005; 3) Visi Pemerintah Daerah dalam RENSTRADA 2004-2008; 4)
Hasil Rapat Koordinasi Pembangunan 2003; dan 5) Pokok-pokok Pikiran
DPRD Propinsi DIY.


      Dengan memperhatikan referensi dan bahan-bahan tersebut di
atas, maka Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2004 disusun
berdasarkan   bidang   kewenangan    yang   telah   disesuaikan   dengan
keberadaan perangkat daerah yang ada pada Lingkup Pemerintah
Propinsi DIY, dan disusun dalam bentuk matrik dan disajikan sebagai
berikut:




                                31
                                 MATRIK
              ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM (AKU) APBD TAHUN 2004
   BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRADA PROPINSI DIY TAHUN 2004 - 2008

BIDANG : ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN
No       TUJUAN          SASARAN RENSTRADA                   ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
      RENSTRADA                                                  APBD TAHUN 2004
 1          2                    3                                      4

1. Meningkatnya        1. Kelembagaan                - Peningkatan efektifitas dan efisiensi
   kemampuan,             pemerintahan yang            pemerintahan
   kompetensi dan        sesuai dengan kebutuhan
   profesionalisme       Daerah
   aparatur
   Pemerintah Daerah   2. Pedoman organisasi dan     - Peningkatan kinerja pemerintahan
   dalam                  tatalaksana, profil
   melaksanakan          perangkat daerah, uraian
   tugas pokok dan       tugas, uraian jabatan dan
   fungsinya yang        rumpun jabatan yang
   diarahkan kepada      jelas dan memenuhi
   peningkatan           kebutuhan
   kemampuan
   masyarakat          4. Aparat Pemerintah yang     - Pengembangan SDM yang efektif
                         mempunyai jiwa
                         kewirausahaan dan
                         mampu menyesuaikan
                         diri dengan perubahan
                         paradigma


                       5. Sistem kepegawaian yang    - Pengembangan instrumen penilaian
                          mantap, teruji dan           kompetensi jabatan
                          menjamin penjenjangan
                          karier pegawai secara
                          sehat

                       6. Sarana dan prasarana       1 Peningkatan sarana dan prasarana
                         aparatur pemerintahan       2 Peningkatan promosi publikasi
                         yang memadai dan            3 Peningkatan pengelolaan arsip daerah dan
                         menjamin dapat                pelayanan perpustakaan
                         dilaksanakannya             4 Pengembangan otonomi daerah
                         tugas-tugas pemerintahan    5 Penegakan supremasi hukum
                                                     6 Peningkatan pembangunan politik
                                                     7 Peningkatan manajemen LINMAS
                                                     8 Peningkatan fasilitasi pemberantasan
                                                       Narkoba
                                                     9 Peningkatan kualitas hidup beragama
                                                       dan kerukunan hidup umat beragama




                                              32
BIDANG : ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN
No       TUJUAN          SASARAN RENSTRADA                 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
      RENSTRADA                                                APBD TAHUN 2004
 1          2                    3                                    4

2. Mantapnya          1. Aparatur Pemerintah yang   1 Pengembangan e-Government dan teknologi
   administrasi         mampu memberikan              informasi
   pemerintahan         pelayanan prima kepada      2 Peningkatan Sistem Informasi Manajemen
   dan penerapan        masyarakat sesuai dengan      pemerintahan
   e-Government         tugas dan
   dalam upaya          kewenangannya
   peningkatan
   pelayanan kepada
   masyarakat




                                           33
                                 MATRIK
              ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM (AKU) APBD TAHUN 2004
   BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRADA PROPINSI DIY TAHUN 2004 - 2008

BIDANG : PERTANIAN
No       TUJUAN              SASARAN RENSTRADA                 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
      RENSTRADA                                                    APBD TAHUN 2004
 1          2                          3                                  4

1. Meningkatnya          4. Aparat Pemerintah yang     - Pengembangan SDM yang efektif
   kemampuan,               mempunyai jiwa
   kompetensi dan           kewirausahaan dan
   profesionalisme          mampu menyesuaikan
   aparatur                 diri dengan perubahan
   Pemerintah Daerah        paradigma
   dalam
   melaksanakan          6. Sarana dan prasarana       - Peningkatan sarana dan prasarana
   tugas pokok dan          aparatur pemerintahan
   fungsinya yang           yang memadai dan
   diarahkan kepada         menjamin dapat
   peningkatan              dilaksanakannya
   kemampuan                tugas-tugas pemerintahan
   masyarakat

2. Mantapnya             1. Aparatur Pemerintah        - Optimalisasi fungsi UPTD
   administrasi             yang mampu
   pemerintahan             memberikan pelayanan
   dan penerapan            prima kepada
   e-Government             masyarakat sesuai
   dalam upaya              dengan tugas dan
   peningkatan              kewenangannya
   pelayanan kepada
   masyarakat            3. Pedoman pelayanan prima    - Peningkatan Standar Pelayanan Minimal
                            dan Standar Pelayanan        (SPM)
                            Minimal (SPM) yang
                            implementatif dan
                            memenuhi kebutuhan
                            masyarakat

3. Terwujudnya           1. Aparatur Pemerintah yang   1 Peningkatan produksi pertanian dan
   masyarakat yang          dinamis dan mampu            optimalisasi lahan pantai
   berkemampuan             menyesuaikan dengan        2 Pengembangan sistem dan usaha
   (empowered ),            perubahan kondisi            agribisnis komoditas pertanian tanaman
   berdayasaing             masyarakat maupun            pangan dan peternakan
   (competitive ) yang      kondisi global
   mengarah kepada
   kemandirian,          3. Konsep peningkatan         1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat
   melalui peran            kemampuan masyarakat         dan swasta melalui kerjasama dan
   aktif Pemerintah,        dalam persaingan global      intensifikasi lahan
   swasta dan                                          2 Peningkatan ketahanan pangan melalui
   masyarakat                                            diversifikasi dan pengendalian penyakit
   itu sendiri                                           ternak




                                               34
BIDANG : PERTANIAN
No       TUJUAN              SASARAN RENSTRADA                ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
      RENSTRADA                                                   APBD TAHUN 2004
 1          2                          3                                 4

                                                      3 Peningkatan kesadaran masyarakat
                                                        terhadap pola konsumsi dan
                                                        keseimbangan gizi

4. Termanfaatkannya      2. Jejaring/network antara   - Peningkatan kerjasama dalam
   secara optimal           Pemerintah dengan           membangun jejaring
   sumberdaya alam          stakeholders lainnya
   maupun buatan,          yang dapat memperkuat
   hasil penelitian        posisi masyarakat
   dan pengembangan
   serta melibatkan      4. Sarana dan prasarana      1 Penyebaran informasi pertanian
   kalangan                 pelaksanaan jejaring      2 Peningkatan promosi pertanian
   perguruan tinggi
   dalam upaya
   peningkatan
   kesejahteraan
   rakyat

6. Termanfaatkannya      1. Penguatan kelembagaan     1 Pengembangan kelembagaan petani
   potensi ekonomi          masyarakat pelaku         2 Penguatan kelembagaan pangan
   lokal guna               ekonomi
   mendukung
   pengembangan
   ekonomi daerah
   dan meningkatkan
   dayatarik investasi




                                               35
                                  MATRIK
               ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM (AKU) APBD TAHUN 2004
    BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRADA PROPINSI DIY TAHUN 2004 - 2008

BIDANG : PERIKANAN DAN KELAUTAN
No        TUJUAN          SASARAN RENSTRADA                  ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
       RENSTRADA                                                 APBD TAHUN 2004
 1           2                    3                                     4

1. Meningkatnya         4. Aparat Pemerintah yang     - Pengembangan SDM yang efektif
   kemampuan,              mempunyai jiwa
   kompetensi dan          kewirausahaan dan
   profesionalisme         mampu menyesuaikan
   aparatur                diri dengan perubahan
   Pemerintah Daerah       paradigma
   dalam
   melaksanakan         6. Sarana dan prasarana       - Peningkatan sarana dan prasarana
   tugas pokok dan         aparatur pemerintahan
   fungsinya yang          yang memadai dan
   diarahkan kepada        menjamin dapat
   peningkatan             dilaksanakannya
   kemampuan               tugas-tugas pemerintahan
   masyarakat

3. Terwujudnya          1. Aparatur Pemerintah        1 Peningkatan produksi dan pengembangan
   masyarakat yang         yang dinamis dan             budidaya perikanan darat
   berkemampuan            mampu menyesuaikan         2 Pemanfaatan sumberdaya pantai dan
   (empowered ),           dengan perubahan             kelautan
  berdayasaing             kondisi masyarakat
  (competitive ) yang      maupun kondisi global
  mengarah kepada
  kemandirian,          3. Konsep peningkatan         - Peningkatan kemampuan usaha dan
  melalui peran            kemampuan masyarakat         pemberdayaan nelayan
  aktif Pemerintah,        dalam persaingan global
  swasta dan
  masyarakat
  itu sendiri

4. Termanfaatkannya     1. Jejaring/network yang      - Pengembangan jejaring usaha
   secara optimal          semakin mantap antar
   sumberdaya alam         lembaga pemerintahan
   maupun buatan,          dalam bidang-bidang
   hasil penelitian        yang memberikan
   dan pengembangan        peluang kepada
   serta melibatkan        masyarakat untuk ikut
   kalangan                dalam persaingan
   perguruan tinggi        regional dan global
   dalam upaya
   peningkatan
   kesejahteraan
   rakyat




                                             36
BIDANG : PERIKANAN DAN KELAUTAN
No        TUJUAN          SASARAN RENSTRADA                 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
       RENSTRADA                                                APBD TAHUN 2004
 1           2                    3                                    4

                         2. Jejaring/network         - Peningkatan kerjasama guna
                            antara pemerintah          membangun jejaring
                            dengan stakeholders
                           lainnya yang dapat
                           memperkuat posisi
                           masyarakat

6. Termanfaatkannya      1. Penguatan kelembagaan    - Pengembangan kelembagaan
   potensi ekonomi          masyarakat pelaku
   lokal guna               ekonomi
   mendukung
   pengembangan
   ekonomi daerah
   dan meningkatkan
   dayatarik investasi




                                                37
                                MATRIK
             ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM (AKU) APBD TAHUN 2004
  BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRADA PROPINSI DIY TAHUN 2004 - 2008

BIDANG : PENANAMAN MODAL, KOPERASI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
No       TUJUAN        SASARAN RENSTRADA             ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
      RENSTRADA                                          APBD TAHUN 2004
 1          2                   3                               4

1. Meningkatnya         4. Aparat Pemerintah yang      - Pengembangan SDM yang efektif
   kemampuan,              mempunyai jiwa
   kompetensi dan          kewirausahaan dan
   profesionalisme         mampu menyesuaikan
   aparatur                diri dengan perubahan
   Pemerintah Daerah       paradigma
   dalam
   melaksanakan         6. Sarana dan prasarana        - Peningkatan sarana dan prasarana
   tugas pokok dan         aparatur pemerintahan
   fungsinya yang          yang memadai dan
   diarahkan kepada        menjamin dapat
   peningkatan             dilaksanakannya
   kemampuan               tugas-tugas pemerintahan
   masyarakat

3. Terwujudnya          1. Aparatur Pemerintah yang    1 Peningkatan pemanfaatan aset Daerah
   masyarakat yang         dinamis dan mampu           2 Peningkatan pengelolaan pertambangan
   berkemampuan            menyesuaikan dengan         3 Pemantapan usaha daerah dan keuangan
   (empowered ),           perubahan kondisi             Daerah
  berdayasaing             masyarakat maupun           4 Peningkatan investasi
  (competitive ) yang      kondisi global
  mengarah kepada
  kemandirian,
  melalui peran
  aktif Pemerintah,
  swasta dan
  masyarakat
  itu sendiri

4. Termanfaatkannya     2. Jejaring/network antara     - Pegembangan kerjasama dengan
   secara optimal          Pemerintah dengan             Pemerintah/Pemda/lembaga/dunia usaha
   sumberdaya alam         stakeholders lainnya yang
   maupun buatan,          dapat memperkuat posisi
   hasil penelitian        masyarakat
   dan pengembangan
   serta melibatkan
   kalangan
   perguruan tinggi
   dalam upaya
   peningkatan
   kesejahteraan
   rakyat




                                              38
BIDANG : PENANAMAN MODAL, KOPERASI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
No       TUJUAN        SASARAN RENSTRADA             ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
      RENSTRADA                                          APBD TAHUN 2004
 1          2                   3                               4

6. Termanfaatkannya      1. Penguatan kelembagaan   - Peningkatan pengelolaan Koperasi, Usaha
   potensi ekonomi          masyarakat pelaku         Kecil dan Menengah
   lokal guna               ekonomi
   mendukung
   pengembangan
   ekonomi daerah
   dan meningkatkan
   dayatarik investasi




                                             39
                                MATRIK
             ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM (AKU) APBD TAHUN 2004
  BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRADA PROPINSI DIY TAHUN 2004 - 2008

BIDANG : KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
No       TUJUAN         SASARAN RENSTRADA                    ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
      RENSTRADA                                                  APBD TAHUN 2004
 1          2                   3                                       4

1. Meningkatnya         4. Aparat Pemerintah yang     - Pengembangan SDM yang efektif
   kemampuan,              mempunyai jiwa
   kompetensi dan          kewirausahaan dan
   profesionalisme         mampu menyesuaikan
   aparatur                diri dengan perubahan
   Pemerintah Daerah       paradigma
   dalam
   melaksanakan         6. Sarana dan prasarana       - Peningkatan sarana dan prasarana
   tugas pokok dan         aparatur pemerintahan
   fungsinya yang          yang memadai dan
   diarahkan kepada        menjamin dapat
   peningkatan             dilaksanakannya
   kemampuan               tugas-tugas pemerintahan
   masyarakat

2. Mantapnya            1. Aparatur Pemerintah yang   1 Optimalisasi fungsi UPTD
   administrasi            mampu memberikan           2 Pengembangan manajemen perencanaan
   pemerintahan           pelayanan prima kepada        profesional
  dan penerapan           masyarakat sesuai
  e-Government            dengan tugas dan
  dalam upaya             kewenangannya
  peningkatan
  pelayanan kepada
  masyarakat

3. Terwujudnya          1. Aparatur Pemerintah yang   1 Pengembangan hutan rakyat dan
   masyarakat yang         dinamis dan mampu            social forestry
   berkemampuan            menyesuaikan dengan        2 Pengembangan agribisnis perkebunan
   (empowered ),           perubahan kondisi          3 Optimalisasi fungsi dan pemanfaatan hutan
  berdayasaing             masyarakat maupun            melalui pengembangan komoditas unggulan
  (competitive ) yang      kondisi global               kehutanan
  mengarah kepada
  mengarah kepada
  kemandirian,
  melalui peran         3. Konsep peningkatan         - Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan
  aktif Pemerintah,        kemampuan masyarakat         swasta melalui promosi dan kemitraan
  swasta dan               dalam persaingan global      usaha
  masyarakat
  itu sendiri




                                              40
BIDANG : KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
No       TUJUAN         SASARAN RENSTRADA                      ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
      RENSTRADA                                                    APBD TAHUN 2004
 1          2                   3                                         4

4. Termanfaatkannya      2. Jejaring/network antara     - Pegembangan kerjasama dengan
   secara optimal           Pemerintah dengan             Pemerintah/Pemda/lembaga/dunia usaha
   sumberdaya alam          stakeholders lainnya yang
   maupun buatan,           dapat memperkuat posisi
   hasil penelitian         masyarakat
   dan pengembangan
   serta melibatkan
   kalangan
   perguruan tinggi
   dalam upaya
   peningkatan
   kesejahteraan
   rakyat

6. Termanfaatkannya      1. Penguatan kelembagaan       - Peningkatan kelembagaan masyarakat
   potensi ekonomi          masyarakat pelaku
   lokal guna               ekonomi
   mendukung
   pengembangan
   ekonomi daerah
   dan meningkatkan
   dayatarik investasi




                                               41
                                 MATRIK
              ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM (AKU) APBD TAHUN 2004
   BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRADA PROPINSI DIY TAHUN 2004 - 2008

BIDANG : PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
No       TUJUAN          SASARAN RENSTRADA                     ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
      RENSTRADA                                                    APBD TAHUN 2004
 1          2                    3                                        4

1. Meningkatnya         4. Aparat Pemerintah yang      - Pengembangan SDM yang efektif
   kemampuan,              mempunyai jiwa
   kompetensi dan          kewirausahaan dan
  profesionalisme          mampu menyesuaikan diri
  aparatur                 dengan perubahan
  Pemerintah Daerah        paradigma
  dalam
  melaksanakan          6. Sarana dan prasarana        - Peningkatan sarana dan prasarana
  tugas pokok dan          aparatur pemerintahan
  fungsinya yang           yang memadai dan
  diarahkan kepada         menjamin dapat
  peningkatan              dilaksanakannya
  kemampuan                tugas-tugas pemerintahan
  masyarakat


4. Termanfaatkannya     2. Jejaring/network antara     - Peningkatan kerjasama dengan
  secara optimal           Pemerintah dengan             Pemerintah/Pemda/ lembaga/dunia usaha
  sumberdaya alam          stakeholders lainnya yang
  maupun buatan,           dapat memperkuat posisi
  hasil penelitian         masyarakat
  dan pengembangan
  serta melibatkan
  kalangan
  perguruan tinggi
  dalam upaya
  peningkatan
  kesejahteraan
  rakyat


5. Terbangunnya dan     2. Masyarakat yang proaktif    1 Penumbuhan jejaring bahan baku dan
   terkembangkannya        dan tanggap dalam             pemasaran produk Usaha Kecil Menengah
  jejaring bisnis          mengantisipasi peluang        (UKM)
  ekonomi lokal yang       yang disediakan             2 Peningkatan kinerja Perindustrian
  diarahkan untuk                                      3 Peningkatan kinerja Perdagangan
  dapat dikelola oleh                                  4 Peningkatan kinerja UPTD Indag
  pelaku bisnis
  secara mandiri




                                              42
BIDANG : PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
No       TUJUAN          SASARAN RENSTRADA                ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
      RENSTRADA                                               APBD TAHUN 2004
 1          2                    3                                   4

6. Termanfaatkannya     1. Penguatan kelembagaan   - Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah
   potensi ekonomi         masyarakat pelaku         (UKM)
  lokal guna              ekonomi
  mendukung
  pengembangan
  ekonomi daerah
  dan meningkatkan
  dayatarik investasi




                                            43
                                 MATRIK
              ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM (AKU) APBD TAHUN 2004
   BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRADA PROPINSI DIY TAHUN 2004 - 2008

BIDANG : KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
No       TUJUAN        SASARAN RENSTRADA                     ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
      RENSTRADA                                                  APBD TAHUN 2004
 1          2                   3                                       4

1. Meningkatnya       4. Aparat Pemerintah yang      - Pengembangan SDM yang efektif
  kemampuan,             mempunyai jiwa
  kompetensi dan         kewirausahaan dan
  profesionalisme        mampu menyesuaikan diri
  aparatur              dengan perubahan
  Pemerintah Daerah      paradigma
  dalam
  melaksanakan        6. Sarana dan prasarana        - Peningkatan sarana dan prasarana
  tugas pokok dan       aparatur pemerintahan
  fungsinya yang         yang memadai dan
  diarahkan kepada      menjamin dapat
  peningkatan           dilaksanakannya
  kemampuan             tugas-tugas pemerintahan
  masyarakat


2. Mantapnya          1. Aparatur Pemerintah yang    - Peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem
  administrasi           mampu memberikan              informasi ketenagakerjaan dan
  pemerintahan           pelayanan prima kepada        transmigrasi
  dan penerapan          masyarakat sesuai dengan
  e-Government           tugas dan kewenangannya
  dalam upaya
  peningkatan         2. Masyarakat yang responsif   1 Peningkatan penanganan masalah-masalah
  pelayanan kepada      terhadap pemberian             ketenagakerjaan dan pemberdayaan
  masyarakat             pelayanan                     lembaga- lembaga ketenagakerjaan
                                                     2 Peningkatan cakupan dan kualitas bidang
                                                       ketransmigrasian


                      3. Pedoman pelayanan prima     - Peningkatan pelayanan terpadu
                         dan Standar Pelayanan         ketenagakerjaan dan transmigrasi
                         Minimal (SPM) yang
                         implementatif dan
                         memenuhi kebutuhan
                         masyarakat




                                              44
BIDANG : KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
No       TUJUAN        SASARAN RENSTRADA                        ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
      RENSTRADA                                                     APBD TAHUN 2004
 1          2                   3                                          4

3. Terwujudnya          1. Aparatur Pemerintah yang     - Peningkatan profesionalisme dan
  masyarakat yang         dinamis dan mampu               kompetensi aparatur ketenagakerjaan dan
  berkemampuan            menyesuaikan dengan             transmigrasi
  (empowered ),           perubahan kondisi
  berdayasaing            masyarakat maupun
  (competitive ) yang     kondisi global
  mengarah kepada
  kemandirian,
  melalui peran
  aktif Pemerintah,
  swasta dan
  masyarakat
  itu sendiri


4. Termanfaatkannya     1. Jejaring/network yang        - Peningkatan efektifitas jejaring antar
  secara optimal          semakin mantap antar            lembaga ketenagakerjaan
  sumberdaya alam         lembaga pemerintahan
  maupun buatan,          dalam bidang-bidang yang
  hasil penelitian        memberikan peluang
  dan pengembangan        kepada masyarakat untuk
  serta melibatkan        ikut dalam persaingan
  kalangan                regional dan global;
  perguruan tinggi
  dalam upaya           2. Jejaring/network antara      1 Pengembangan hubungan industrial,
  peningkatan             Pemerintah dengan               perlindungan dan pengawasan
  kesejahteraan           stakeholders lainnya yang       ketenagakerjaan
  rakyat                  dapat memperkuat posisi       2 Peningkatan kerjasama guna membangun
                          masyarakat                      jejaring


6. Termanfaatkannya     2. Kemudahan pelayanan          - Peningkatan efisiensi dan efektifitas
  potensi ekonomi         perizinan di seluruh            pelayanan perizinan ketenagakerjaan
  lokal guna              tingkatan (Pusat, Propinsi,
  mendukung               Kabupaten/ Kota)
  pengembangan
  ekonomi daerah
  dan meningkatkan
  dayatarik investasi




                                                 45
                                 MATRIK
              ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM (AKU) APBD TAHUN 2004
   BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRADA PROPINSI DIY TAHUN 2004 - 2008

BIDANG : KESEHATAN
No        TUJUAN             SASARAN RENSTRADA                 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
       RENSTRADA                                                   APBD TAHUN 2004
 1           2                         3                                  4

1. Meningkatnya          4. Aparat Pemerintah yang     - Pengembangan SDM yang efektif
   kemampuan,               mempunyai jiwa
   kompetensi dan           kewirausahaan dan
   profesionalisme          mampu menyesuaikan diri
   aparatur Pemerintah      dengan perubahan
   Daerah dalam             paradigma
   melaksanakan tugas
   pokok dan fungsinya   6. Sarana dan prasarana       - Peningkatan sarana dan prasarana
   yang diarahkan           aparatur pemerintahan
   kepada peningkatan       yang memadai dan
   kemampuan                menjamin dapat
   masyarakat               dilaksanakannya
                            tugas-tugas pemerintahan

2. Mantapnya             1. Aparatur Pemerintah yang   - Peningkatan efisiensi dan efektifitas
   administrasi             mampu memberikan             pelayanan sistem informasi kesehatan
   pemerintahan            pelayanan prima kepada        masyarakat
   dan penerapan           masyarakat sesuai
   e-Government            dengan tugas dan
   dalam upaya             kewenangannya
   peningkatan
   pelayanan kepada      2. Masyarakat yang            1 Peningkatan perilaku dan norma hidup sehat
   masyarakat               responsif terhadap         2 Peningkatan sanitasi dan lingkungan sehat
                            pemberian pelayanan        3 Peningkatan pencegahan, penanganan dan
                                                         rehabilitasi insidensi serta kasus NAPZA
                                                       4 Peningkatan pemberantasan penyakit
                                                         endemis, menular dan tidak menular
                                                       5 Peningkatan akses dan mutu pelayanan
                                                         obat, perbaikan gizi, pelayanan kesehatan
                                                         khusus serta pelayanan kesehatan dasar
                                                         dan rujukan
                                                       6 Pemerataan dan peningkatan mutu
                                                         pelayanan kesehatan untuk Keluarga
                                                         Miskin (Gakin)

                         3. Pedoman pelayanan prima    - Peningkatan standar kualitas pelayanan
                            dan Standar Pelayanan        kesehatan masyarakat
                            Minimal (SPM) yang
                            implementatif dan
                            memenuhi kebutuhan
                            masyarakat




                                               46
BIDANG : KESEHATAN
No        TUJUAN             SASARAN RENSTRADA                  ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
       RENSTRADA                                                    APBD TAHUN 2004
 1           2                          3                                  4

3. Terwujudnya           1. Aparatur Pemerintah yang    - Peningkatan profesionalisme dan
   masyarakat yang          dinamis dan mampu             kompetensi aparatur pelayanan kesehatan
   berkemampuan             menyesuaikan dengan
   (empowered ),            perubahan kondisi
   berdayasaing             masyarakat maupun
   (competitive ) yang      kondisi global
   mengarah kepada
   kemandirian,
   melalui peran
   aktif Pemerintah,
   swasta dan
   masyarakat
   itu sendiri

4. Termanfaatkannya      1. Jejaring/network yang       - Peningkatan efektifitas jejaring antar
   secara optimal           semakin mantap antar          organisasi/lembaga kesehatan
   sumberdaya alam          lembaga pemerintahan
   maupun buatan,           dalam bidang-bidang yang
   hasil penelitian         memberikan peluang
   dan pengembangan         kepada masyarakat untuk
   serta melibatkan         ikut dalam persaingan
   kalangan                 regional dan global;
   perguruan tinggi
   dalam upaya           2. Jejaring/network antara     1 Penguatan dan pengembangan jejaring
   peningkatan              Pemerintah dengan             antara Pemerintah dengan stakeholders
   kesejahteraan            stakeholders lainnya yang   2 Peningkatan kerjasama guna membangun
   rakyat                   dapat memperkuat posisi       jejaring
                            masyarakat

5. Terbangunnya dan      3. Produk peraturan/           - Penyusunan regulasi/peraturan
   terkembangkannya         regulasi yang mendukung       perundang-undangan untuk mendukung
   jejaring bisnis          pemberdayaan masyarakat       pemberdayaan masyarakat bidang
   ekonomi lokal yang                                     kesehatan
   diarahkan untuk
   dapat dikelola oleh
   pelaku bisnis
   secara mandiri




                                              47
                                 MATRIK
              ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM (AKU) APBD TAHUN 2004
   BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRADA PROPINSI DIY TAHUN 2004 - 2008

BIDANG : PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
No       TUJUAN          SASARAN RENSTRADA                       ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
      RENSTRADA                                                      APBD TAHUN 2004
 1          2                     3                                         4

1. Meningkatnya          4. Aparat Pemerintah yang        - Pengembangan SDM yang efektif
   kemampuan,               mempunyai jiwa
   kompetensi dan           kewirausahaan dan
   profesionalisme          mampu menyesuaikan diri
   aparatur                 dengan perubahan
   Pemerintah Daerah        paradigma
   dalam
   melaksanakan          6. Sarana dan prasarana          - Peningkatan sarana dan prasarana
   tugas pokok dan          aparatur pemerintahan
   fungsinya yang           yang memadai dan
   diarahkan kepada         menjamin dapat
   peningkatan              dilaksanakannya
   kemampuan                tugas-tugas pemerintahan
   masyarakat

2. Mantapnya             2. Masyarakat yang responsif     1 Peningkatan dan perluasan kesempatan
   administrasi             terhadap pemberian              memperoleh pendidikan yang bermutu di
   pemerintahan             pelayanan                       semua jenjang dan jenis
   dan penerapan                                          2 Pembinaan dan pngembangan pemuda dan
   e-Government                                             olahraga
   dalam upaya
   peningkatan           3. Pedoman pelayanan prima       - Pembaharuan metode/sistem pembelajaran
   pelayanan kepada         dan Standar Pelayanan           dan kurikulum pendidikan
   masyarakat               Minimal (SPM) yang
                            implementatif dan
                            memenuhi kebutuhan
                            masyarakat

                         4. Sarana dan prasarana          - Peningkatan sarana pendidikan, pemuda
                            pelayanan yang memadai          dan olahraga

3. Terwujudnya           1. Aparatur Pemerintah yang      - Peningkatan kemampuan akademis dan
   masyarakat yang          dinamis dan mampu               profesionalisme serta meningkatkan
   berkemampuan             menyesuaikan dengan             jaminan kesejahteraan tenaga
   (empowered ),            perubahan kondisi               kependidikan
   berdayasaing             masyarakat maupun
   (competitive ) yang      kondisi global
   mengarah kepada
   kemandirian,          2. Konsep Peran Baru             - Fasilitasi terhadap lembaga pendidikan
   melalui peran            Pemerintah Daerah yang          berdasarkan prinsip desentralisasi
   aktif Pemerintah,        Katalistik, yang diuraikan
   swasta dan               secara jelas dan disepakati
   masyarakat               stakeholders pemerintahan
   itu sendiri




                                               48
BIDANG : PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
No       TUJUAN          SASARAN RENSTRADA                  ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
      RENSTRADA                                                 APBD TAHUN 2004
 1          2                     3                                    4

                      3. Konsep peningkatan          1 Pemberdayaan lembaga pendidikan formal
                         kemampuan masyarakat          dan non formal
                         dalam persaingan global     2 Pengembangan IPTEK dan penciptaan
                                                       kondisi kompetitif bagi perkembangan
                                                       IPTEK

4. Termanfaatkannya   2. Jejaring/network antara     - Peningkatan kerjasama guna membangun
   secara optimal        Pemerintah dengan             jejaring
   sumberdaya alam       stakeholders lainnya yang
   maupun buatan,        dapat memperkuat posisi
   hasil penelitian      masyarakat
   dan pengembangan
   serta melibatkan
   kalangan
   perguruan tinggi
   dalam upaya
   peningkatan
   kesejahteraan
   rakyat




                                            49
                                   MATRIK
                ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM (AKU) APBD TAHUN 2004
     BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRADA PROPINSI DIY TAHUN 2004 - 2008

BIDANG : SOSIAL
No           TUJUAN          SASARAN RENSTRADA                  ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
         RENSTRADA                                                    APBD TAHUN 2004
1            2                           3                                   4

1. Meningkatnya          4. Aparat Pemerintah yang      - Pengembangan SDM yang efektif
     kemampuan,             mempunyai jiwa
     kompetensi dan         kewirausahaan dan
     profesionalisme        mampu menyesuaikan
     aparatur              diri dengan perubahan
     Pemerintah Daerah      paradigma
     dalam
     melaksanakan        6. Sarana dan prasarana        - Peningkatan sarana dan prasarana
     tugas pokok dan       aparatur pemerintahan
     fungsinya yang         yang memadai dan
     diarahkan kepada      menjamin dapat
     peningkatan           dilaksanakannya
     kemampuan             tugas-tugas pemerintahan
     masyarakat


2. Mantapnya             1. Aparatur Pemerintah yang    - Peningkatan efisiensi dan efektifitas
     administrasi           mampu memberikan              sistem informasi penanganan dan
     pemerintahan           pelayanan prima kepada        rehabilitasi sosial
     dan penerapan          masyarakat sesuai dengan
     e-Government           tugas dan kewenangannya
     dalam upaya
     peningkatan         2. Masyarakat yang responsif   1 Peningkatan penanggulangan kemiskinan
     pelayanan kepada      terhadap pemberian           2 Peningkatan penanganan terpadu
     masyarakat             pelayanan                     penyandang masalah sosial
                                                        3 Optimalisasi potensi dan sumber
                                                          kesejahteraan sosial masyarakat


                         3. Pedoman pelayanan prima     - Peningkatan kualitas pelayanan terpadu
                            dan Standar Pelayanan         bidang sosial dan rehabilitasi sosial
                            Minimal (SPM) yang
                            implementatif dan
                            memenuhi kebutuhan
                            masyarakat




                                                 50
BIDANG : SOSIAL
No            TUJUAN           SASARAN RENSTRADA                    ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
         RENSTRADA                                                      APBD TAHUN 2004
1            2                            3                                    4


3. Terwujudnya             1. Aparatur Pemerintah yang   1 Peningkatan profesionalisme dan
     masyarakat yang         dinamis dan mampu             kompetensi aparatur pelayanan sosial
     berkemampuan            menyesuaikan dengan
     (empowered ),           perubahan kondisi           2 Peningkatan peran perempuan dan peng-
     berdayasaing            masyarakat maupun             arusutamaan jender dalam pembangunan
     (competitive ) yang     kondisi global
     mengarah kepada
     kemandirian,
     melalui peran aktif
     Pemerintah, swasta
     dan masyarakat itu
     sendiri



4. Termanfaatkannya        2. Jejaring/network antara    1 Peningkatan jejaring antar organisasi
     secara optimal          Pemerintah dengan             kemasyarakatan sumber kesejahteraan
     sumberdaya alam         stakeholders lainnya yang     sosial
     maupun buatan,          dapat memperkuat posisi
     hasil penelitian        masyarakat                  2 Peningkatan kerjasama guna membangun
     dan pengembangan                                      jejaring
     serta melibatkan
     kalangan
     perguruan tinggi
     dalam upaya
     peningkatan
     kesejahteraan
     rakyat


6. Termanfaatkannya        2. Kemudahan pelayanan        - Peningkatan efisiensi dan efektifitas
     potensi ekonomi         perizinan di seluruh          pelayanan perizinan sosial dan rehabilitasi
     lokal guna              tingkatan (Pusat,             sosial
     mendukung               Propinsi, Kabupaten/
     pengembangan            Kota)
     ekonomi daerah
     dan meningkatkan
     dayatarik investasi




                                                    51
                                 MATRIK
              ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM (AKU) APBD TAHUN 2004
   BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRADA PROPINSI DIY TAHUN 2004 - 2008

BIDANG : PERMUKIMAN, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
No       TUJUAN          SASARAN RENSTRADA           ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
      RENSTRADA                                          APBD TAHUN 2004
 1          2                    3                              4

1. Meningkatnya          4. Aparat Pemerintah yang     - Pengembangan SDM yang efektif
   kemampuan,               mempunyai jiwa
   kompetensi dan           kewirausahaan dan
   profesionalisme          mampu menyesuaikan
   aparatur Pemerintah      diri dengan perubahan
   Daerah dalam             paradigma
   melaksanakan tugas
   pokok dan fungsinya   6. Sarana dan prasarana       - Peningkatan sarana dan prasarana kantor -
   yang diarahkan           aparatur pemerintahan        kantor pemerintahan
   kepada peningkatan       yang memadai dan
   kemampuan                menjamin dapat
   masyarakat               dilaksanakannya
                            tugas-tugas pemerintahan

2. Mantapnya             3. Pedoman pelayanan prima    - Peningkatan mutu pelayanan pembangunan
   administrasi             dan Standar Pelayanan        bidang Permukiman, Pekerjaan Umum dan
   pemerintahan            Minimal (SPM) yang            Penataan Ruang
   dan penerapan           implementatif dan
   e-Government            memenuhi kebutuhan
   dalam upaya             masyarakat
   peningkatan
   pelayanan kepada      4. Sarana dan prasarana       1 Peningkatan mutu lingkungan perumahan
   masyarakat               pelayanan yang memadai       dan permukiman
                                                       2 Peningkatan konservasi sumberdaya air
                                                       3 Peningkatan pemanfaatan sumberdaya air
                                                       4 Peningkatan kelancaran transportasi darat

3. Terwujudnya           3. Konsep peningkatan         - Pemberdayaan masyarakat dalam
   masyarakat yang          kemampuan masyarakat         Pembangunan bidang Permukiman,
   berkemampuan             dalam persaingan global      Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   (empowered ),
   berdayasaing
   (competitive ) yang
   mengarah kepada
   kemandirian,
   melalui peran
   aktif Pemerintah,
   swasta dan
   masyarakat
   itu sendiri




                                                52
BIDANG : PERMUKIMAN, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
No       TUJUAN          SASARAN RENSTRADA           ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
      RENSTRADA                                          APBD TAHUN 2004
 1          2                    3                              4

4. Termanfaatkannya      2. Jejaring/network antara       - Peningkatan kerjasama guna membangun
   secara optimal           Pemerintah dengan               jejaring
   sumberdaya alam          stakeholders lainnya
   maupun buatan,           yang dapat memperkuat
   hasil penelitian         posisi masyarakat
   dan pengembangan
   serta melibatkan
   kalangan
   perguruan tinggi
   dalam upaya
   peningkatan
   kesejahteraan
   rakyat

5. Terbangunnya dan      3. Produk peraturan/regulasi     - Produk regulasi peraturan perundang-
   terkembangkannya         yang mendukung                  undangan untuk mendukung pemberdayaan
   jejaring bisnis          pemberdayaan masyarakat         masyarakat bidang Permukiman, Pekerjaan
   ekonomi lokal yang                                       Umum, dan Penataan Ruang
   diarahkan untuk
   dapat dikelola oleh
   pelaku bisnis
   secara mandiri

6. Termanfaatkannya      2. Kemudahan pelayanan           - Peningkatan efisiensi dan efektifitas
   potensi ekonomi          perizinan di seluruh            pelayanan perizinan Permukiman,
   lokal guna               tingkatan (Pusat, Propinsi,     Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang
   mendukung                Kabupaten/ Kota)
   pengembangan
   ekonomi daerah
   dan meningkatkan
   dayatarik investasi




                                                53
                                 MATRIK
              ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM (AKU) APBD TAHUN 2004
   BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRADA PROPINSI DIY TAHUN 2004 - 2008

BIDANG : PERHUBUNGAN
No        TUJUAN            SASARAN RENSTRADA                 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
       RENSTRADA                                                  APBD TAHUN 2004
 1           2                        3                                  4

1. Meningkatnya          4. Aparat Pemerintah yang     - Pengembangan SDM yang efektif
   kemampuan,               mempunyai jiwa
   kompetensi dan           kewirausahaan dan
   profesionalisme          mampu menyesuaikan
   aparatur Pemerintah      diri dengan perubahan
   Daerah dalam             paradigma
   melaksanakan tugas
   pokok dan fungsinya   6. Sarana dan prasarana       - Peningkatan sarana dan prasarana
   yang diarahkan           aparatur pemerintahan
   kepada peningkatan       yang memadai dan
   kemampuan                menjamin dapat
   masyarakat               dilaksanakannya
                            tugas-tugas pemerintahan

2. Mantapnya             1. Aparatur Pemerintah yang   - Peningkatan pelayanan transportasi
   administrasi             mampu memberikan
   pemerintahan            pelayanan prima kepada
   dan penerapan           masyarakat sesuai
   e-Government            dengan tugas dan
   dalam upaya             kewenangannya
   peningkatan
   pelayanan kepada      4. Sarana dan prasarana       - Pemeliharaan, Rehabilitasi, pengadaan dan
   masyarakat               pelayanan yang memadai       pemasangan fasilitas/perlengkapan
                                                         keselamatan transportasi, pos dan
                                                         telekomunikasi.

3. Terwujudnya           1. Aparatur Pemerintah yang   - Pengembangan dan pengelolaan sarana dan
   masyarakat yang          dinamis dan mampu            prasarana transportasi.
   berkemampuan             menyesuaikan dengan
   (empowered ),            perubahan kondisi
   berdayasaing             masyarakat maupun
   (competitive ) yang      kondisi global
   mengarah kepada
   kemandirian,
   melalui peran
   aktif Pemerintah,
   swasta dan
   masyarakat
   itu sendiri




                                            54
BIDANG : PERHUBUNGAN
No        TUJUAN             SASARAN RENSTRADA                     ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
       RENSTRADA                                                       APBD TAHUN 2004
 1           2                           3                                    4

4. Termanfaatkannya       2. Jejaring/network antara       - Peningkatan kerjasama guna membangun
   secara optimal            Pemerintah dengan               jejaring
   sumberdaya alam           stakeholders lainnya
   maupun buatan,            yang dapat memperkuat
   hasil penelitian          posisi masyarakat
   dan pengembangan
   serta melibatkan
   kalangan
   perguruan tinggi
   dalam upaya
   peningkatan
   kesejahteraan rakyat

5. Terbangunnya dan       3. Produk peraturan/regulasi     - Produk regulasi peraturan perundang-
   terkembangkannya          yang mendukung                  undangan untuk mendukung pemberdayaan
   jejaring bisnis           pemberdayaan masyarakat         masyarakat bidang perhubungan
   ekonomi lokal yang
   diarahkan untuk
   dapat dikelola oleh
   pelaku bisnis
   secara mandiri

6. Termanfaatkannya       2. Kemudahan pelayanan           - Peningkatan efisiensi dan efektifitas
   potensi ekonomi           perizinan di seluruh            pelayanan perizinan Perhubungan
   lokal guna                tingkatan (Pusat, Propinsi,
   mendukung                 Kabupaten/ Kota)
   pengembangan
   ekonomi daerah         3. Mantapnya manajemen           - Pengelolaan transportasi dan
   dan meningkatkan          pariwisata, mendukung           telekomunikasi ke arah tempat pariwisata
   dayatarik investasi       pengembangan ekonomi
                             lokal




                                               55
                                MATRIK
             ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM (AKU) APBD TAHUN 2004
  BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRADA PROPINSI DIY TAHUN 2004 - 2008

BIDANG : LINGKUNGAN HIDUP
No       TUJUAN         SASARAN RENSTRADA                   ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
      RENSTRADA                                                 APBD TAHUN 2004
 1          2                   3                                      4

1. Meningkatnya       4. Aparat Pemerintah yang     - Pengembangan SDM yang efektif
  kemampuan,            mempunyai jiwa
  kompetensi dan        kewirausahaan dan
  profesionalisme       mampu menyesuaikan diri
  aparatur              dengan perubahan
  Pemerintah Daerah     paradigma
  dalam
  melaksanakan        6. Sarana dan prasarana       - Peningkatan sarana dan prasarana
  tugas pokok dan       aparatur pemerintahan
  fungsinya yang        yang memadai dan
  diarahkan kepada      menjamin dapat
  peningkatan           dilaksanakannya
  kemampuan             tugas-tugas pemerintahan
  masyarakat


2. Mantapnya          1. Aparatur Pemerintah yang   1 Peningkatan perencanaan Lingkungan
  administrasi          mampu memberikan              Hidup
  pemerintahan          pelayanan prima kepada      2 Peningkatan pengawasan dan pengendalian
  dan penerapan         masyarakat sesuai dengan      Lingkungan Hidup
  e-Government          tugas dan kewenangannya
  dalam upaya
  peningkatan
  pelayanan kepada
  masyarakat


4. Termanfaatkannya   2. Jejaring/network antara    - Peningkatan kerjasama guna membangun
  secara optimal        Pemerintah dengan             jejaring
  sumberdaya alam       stakeholders lainnya
  maupun buatan,        yang dapat memperkuat
  hasil penelitian      posisi masyarakat
  dan pengembangan
  serta melibatkan
  kalangan
  perguruan tinggi
  dalam upaya
  peningkatan
  kesejahteraan
  rakyat




                                            56
BIDANG : LINGKUNGAN HIDUP
No       TUJUAN         SASARAN RENSTRADA                       ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
      RENSTRADA                                                     APBD TAHUN 2004
 1          2                   3                                          4

5. Terbangunnya dan     3. Produk peraturan/regulasi    - Produk regulasi peraturan perundang-
  terkembangkannya        yang mendukung                  undangan untuk mendukung pemberdayaan
  jejaring bisnis         pemberdayaan masyarakat         masyarakat bidang Lingkungan Hidup
  ekonomi lokal yang
  diarahkan untuk
  dapat dikelola oleh
  pelaku bisnis
  secara mandiri


6. Termanfaatkannya     2. Kemudahan pelayanan          - Peningkatan efisiensi dan efektifitas
  potensi ekonomi         perizinan di seluruh            pelayanan perizinan Lingkungan Hidup
  lokal guna              tingkatan (Pusat, Propinsi,
  mendukung               Kabupaten/ Kota)
  pengembangan
  ekonomi daerah
  dan meningkatkan
  dayatarik investasi




                                              57
                                 MATRIK
              ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM (AKU) APBD TAHUN 2004
   BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRADA PROPINSI DIY TAHUN 2004 - 2008

BIDANG : KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
No       TUJUAN         SASARAN RENSTRADA                        ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
      RENSTRADA                                                      APBD TAHUN 2004
 1          2                    3                                          4

1. Meningkatnya         4. Aparat Pemerintah yang        - Pengembangan SDM yang efektif
   kemampuan,              mempunyai jiwa
   kompetensi dan          kewirausahaan dan
   profesionalisme         mampu menyesuaikan diri
   aparatur                dengan perubahan
   Pemerintah Daerah       paradigma
   dalam
   melaksanakan         6. Sarana dan prasarana          - Peningkatan sarana dan prasarana
   tugas pokok dan         aparatur pemerintahan
   fungsinya yang          yang memadai dan
   diarahkan kepada        menjamin dapat
   peningkatan             dilaksanakannya
   kemampuan               tugas-tugas pemerintahan
   masyarakat

2. Mantapnya            2. Masyarakat yang               - Peningkatan pelayanan dalam rangka
   administrasi            responsif terhadap              pengembangan kebudayaan dan pariwisata
   pemerintahan            pemberian pelayanan
   dan penerapan
  e-Government          3. Pedoman pelayanan prima       - Perumusan dan pelestarian nilai-nilai
  dalam upaya              dan Standar Pelayanan           budaya daerah
  peningkatan              Minimal (SPM) yang
  pelayanan kepada         implementatif dan
  masyarakat               memenuhi kebutuhan
                           masyarakat

                        4. Sarana dan prasarana          - Optimalisasi fungsi sarana kebudayaan dan
                           pelayanan yang memadai          pariwisata

3. Terwujudnya          2. Konsep Peran Baru             - Fasilitasi bagi pelestari budaya dan pelaku
   masyarakat yang         Pemerintah Daerah yang          pariwisata
   berkemampuan            Katalistik, yang diuraikan
   (empowered ),           secara jelas dan disepakati
  berdayasaing             stakeholders pemerintahan
  (competitive ) yang
  mengarah kepada       3. Konsep peningkatan            - Peningkatan SDM kebudayaan dan
  kemandirian,             kemampuan masyarakat            pariwisata
  melalui peran            dalam persaingan global
  aktif Pemerintah,
  swasta dan
  masyarakat
  itu sendiri




                                               58
BIDANG : KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
No       TUJUAN         SASARAN RENSTRADA                    ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
      RENSTRADA                                                  APBD TAHUN 2004
 1          2                    3                                      4

4. Termanfaatkannya      2. Jejaring/network antara   - Peningkatan kerjasama guna membangun
   secara optimal           Pemerintah dengan           jejaring
   sumberdaya alam          stakeholders lainnya
   maupun buatan,          yang dapat memperkuat
   hasil penelitian        posisi masyarakat
   dan pengembangan
   serta melibatkan
   kalangan
   perguruan tinggi
   dalam upaya
   peningkatan
   kesejahteraan
   rakyat

6. Termanfaatkannya      3. Mantapnya manajemen       - Pengembangan promosi pariwisata
   potensi ekonomi          pariwisata, mendukung
   lokal guna               pengembangan ekonomi
   mendukung                lokal
   pengembangan
   ekonomi daerah
   dan meningkatkan
   dayatarik investasi




                                               59

								
To top