REKONSTRUKSI SISTEM PEMOLISIAN PASCA BENCANA ALAM GEMPA DAN by pharmphresh24

VIEWS: 1,305 PAGES: 51

									                REKONSTRUKSI SISTEM PEMOLISIAN
         PASCA BENCANA ALAM GEMPA DAN TSUNAMI
                 DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM



                                   BAB I
                              PENDAHULUAN




A.   Latar Belakang

             Setelah Propinsi NAD dilanda gempa dan tsunami dahsyat tanggal
     26 Desember 2004, Polri di NAD belum dapat berfungsi untuk
     melaksanakan tugas-tugas kepolisian sebagaimana seharusnya. Hal ini
     disebabkan adanya petugas kepolisian yang tewas dan hilang sebagai
     korban bencana alam ini, maupun adanya trauma yang menghantui para
     petugas kepolisian yang selamat dari bencana alam tersebut, dan
     hilangnya arsip-arsip yang ada.

             Dalam situasi di mana tidak ada penegak hukum atau polisi yang
     menjaga dan menjamin keteraturan dan ketertiban sosial dalam situasi
     chaos     pasca gempa dan tsunami, secara hipotesis dapat dikatakan
     tindakan-tindakan kejahatan merebak terhadap para pengungsi yang
     kondisi fisik dan sosialnya lemah. Tindakan-tindakan kejahatan ini
     dilakukan oleh mereka yang merasa diri mereka lebih kuat, dan yang
     berpedoman mumpung dapat keuntungan material atau memperkaya diri
     mereka.

             Dari informasi yang ada, diketahui bahwa tindakan-tindakan
     kejahatan tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok orang-orang muda,
     yang melakukan penjarahan atas rumah-rumah yang kosong, serta
     perampasan dan pemalakan terhadap harta benda pengungsi yang mereka
     lihat tidak berdaya. Secara hipotesis juga diketahui bahwa para pengungsi
     yang tergabung dalam kelompok-kelompok kerabat yang cukup besar tidak



                                                                            1
     menjadi sasaran tindakan-tindakan kejahatan. Dengan demikian, diketahui
     bahwa kelompok kerabat dalam situasi yang tanpa hukum ini berfungsi
     sebagai   wadah       perlindungan      keamanan     bagi     pengungsi     yang
     bersangkutan.

           Dalam situasi yang dihadapi di NAD tersebut di atas, permasalahan
     yang dihadapi adalah menciptakan mekanisme kontrol bagi rasa aman
     pengungsi yang fungsinya adalah penegakkan hukum oleh Polri. Masalah
     yang dihadapi adalah (1) Tiadanya data mengenai macam kejahatan yang
     ada, yang diderita oleh para pengungsi, selama pasca gempa dan tsunami;
     (2) Tiadanya data mengenai personil Polri di Polsek dan kelengkapan dan
     sarananya; (3) Tiadanya data mengenai fungsi kelompok kerabat dari para
     pengungsi dalam menangkal tindakan-tindakan kejahatan dan turut
     menciptakan keteraturan dan ketertiban sosial yang ada dalam lingkungan
     sosial setempat.


B.   Rencana Kegiatan

           Kajian       Ilmu    Kepolisian,     Program          pascasarjana     U.I.
     menyelenggarakan       Seminar   dengan     tema   :   “Rekonstruksi       Sistem
     Pemolisian Di NAD” tanggal 28 April 2005, setelah mengirimkan tim peneliti
     relawan dan memperoleh informasi yang akurat mengenai:

     1.    Berbagai bentuk tindak kejahatan terhadap pengungsi;
     2.    Fungsi Polsek dalam tugas-tugas pasca gempa-tsunami untuk
           menciptakan rasa aman dan membangun keteraturan dan ketertiban
           sosial;
     3.    Potensi      kelompok   kerabat    sebagai   pendukung       utama     bagi
           terciptanya rasa aman para pengungsi dan terciptanya keteraturan
           dan ketertiban sosial yang berlaku setempat;
     4.    Wilayah-wilayah pengungsi yang didata oleh tim adalah Banda
           Aceh, dan Meulaboh.




                                                                                     2
C.        Tujuan Seminar

     1.      Menunjukkan      implementasi      pemolisian     untuk   mewujudkan
             profesionalisme Polri Pasca Bencana Alam.
     2.      Menunjukkan masalah yang menghambat profesionalisme Polri dalam
             melaksanakan pemolisiannya Pasca Bencana Alam, dan untuk
             mendapatkan solusi atau jalan keluar yang dapat dijadikan pedoman
             bagi Polri dalam Merekonstruksi Pemolisian Pasca Bencana Alam

D.        Masalah dan Pembahasannya

                 Dalam rangka Rekonstruksi Pemolisian di NAD pasca bencana alam
          gempa dan tsunami, KIK (Kajian Ilmu Kepolisian) Universitas Indonesia
          ingin memberikan sumbangan pemikiran melalui seminar dengan tema
          “Rekonstruksi Sistem Pemolisian di NAD” dengan materi pembahasan
          sebagai berikut :
          Sessi I :

          a. Polda NAD dan Pemolisiannya, membahas Pemolisiannya sebelum
             dan sesudah bencana alam gempa dan tsunami.
             Pembicara : Kapolda NAD diwakili oleh Wakapolda NAD.
          b. “Community Policing”, Peran Polri dan Rekonstruksi Sistem
             Peradilan Pidana, membahas tentang masalah – masalah Keteraturan
             Sosial di NAD Pasca Bencana Alam Gempa dan Tsunami.
             Pembicara : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H, M.H.
          c. Sistem Hukum Pasca Bencana Alam Gempa dan Tsunami,
             Membahas Hukum dan Penegakkannya di NAD Pasca Bencana Alam
             Gempa dan Tsunami.
             Pembicara : Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.


          Sessi II :
          a. Rekontruksi Batas Penguasaan dan Pemilikan Tanah Melalui
             Metoda Self Assessment Pasca Bencana Nasional di NAD,
             membahas peran Polri dalam rekontruksi batas penguasaan dan
             pemilikan tanah melalui metoda Self Assessment Pasca Bencana



                                                                                3
          Nasional di NAD.
          Pembicara : Ir. Kurdinanto Sarah, M.Sc.
     b. Implementasi Pemolisian Pasca Bencana di tingkat Polres dan
          Polsek, membahas kebijakan dan strategi yang dapat digunakan
          sebagai Standard Operating Procedure (SOP).
          Pembicara : Dr. Jusuf, M.Si.
     c. Rekonstruksi Pemolisian Pasca Bencana Gempa dan Tsunami,
          membahas Model Pemolisian pada tingkat Polres dan Polsek Pasca
          Bencana.
          Pembicara : Prof. Parsudi Suparlan, Ph.D.

E.   Susunan Panitia
     1.      Ketua               : Dr. Jusuf, M.Si.
     2.      Wakil               : Drs. Engkesman R Hilep
     3.      Pembantu Umum        : Drs. Chryshnanda DL, M.Si.
                                   Drs. Aris Budiman, M.Si.
     4.      Sekertaris 1        : Chaidir, SIK.
             Sekertaris 2        : Rudi Darmoko, SIK.
     5       Bendahara 1         : Baharudin, S.H., SIK., M.Si.
             Bendahara 2         : Wawan Munawar, SIK..
     6.      Seksi Dana          : Drs. Benny Mamoto, M.Si..
                                  Ir. Indiarto, M.M.
                                  Drs. Firli Bachuri, M.Si..
                                  Drs. Agus Wantoro, M.Si..
                                  Drs. Yaya Ahmudiarto.

     7.      Steering Committee (SC) :
             Ketua               : Anwar, SIK.
             Wakil Ketua         : Guritno, SIK.
             Seksi Materi        : Handoyo, SIK.
                                  Tagor Hutapea, SIK.
             Seksi Acara         : Yudi Kurniawan, SIK.
                                  Sukarman,
                                  Ismahjudin, SIK.
             Koordinator LO      : Erdi Andrimulan, SIK.



                                                                       4
           Anggota             : Heri Armanto, SIK.
                                B.J. Sanjaya Putra, SIK..
                                Indiarto
           Notulen             : Andries Hermanto, SIK., S.H.
                                 Anis, SIK.
                                 Budi Hariyanto, SIK.


     8.    Organizing Committee (OC) :
           Ketua               : R. Prabowo Argo, SIK.
           Wakil Ketua         : Nurcholis, SIK.
           Seksi Undangan      : Pahala Panjaitan, SIK.
                                Iskandar Fitriana, SIK.
           Seksi Dokumentasi : Priyo Wiro, SIK.
                                Vanda Rizano, S.Sos.
           Seksi Dekorasi      : Awang JR, SIK.
           Seksi Perlengkapan : Zainal Abidin
                                Marjoko, SIK.
           Seksi KonsuM.Si.    : Tanti Septiani, S.H.
           Seksi Tranportasi   : Ahmad Ramadan, SIK.
           Penerima Tamu       : Prianto, SIK.
           Pembawa Acara       : Kurniasih
                                Elli Pandiansari
           Moderator           : Drs. Agus Wantoro, M.Si.
                                Drs. Arief Sulistiono, M.Si.
                                Drs. Tito Karanvian, M.A.
                                Drs. Rycko Amelza Dahniel, M.Si.


F.   Ruang Lingkup
           Laporan pelaksanaan seminar ini dibatasi pada kegiatan yang
     dilakukan selama seminar berlangsung dengan menitik beratkan pada topik
     seminar tentang : “Rekonstruksi Sistem Pemolisian di NAD”.




                                                                          5
G.   Sistematika
           Laporan     pelaksanaan    seminar    sehari   ini   dibuat   dengan
     menggunakan sistematika sebagai berikut :
     Bab   I       Pendahuluan
     Bab   II      Pelaksanaan
     Bab   III     Pokok-Pokok Pembahasan
     Bab   IV      Hasil Yang Dicapai / Kesimpulan
     Bab   V       Rekomendasi
     Bab   VI      Penutup.




                                                                              6
                                      BAB II
                                  PELAKSANAAN



A.   Waktu
     Seminar diselengarakan pada :
     Hari           : Kamis
     Tanggal        : 28 April 2005
     Pukul          : 08.30 -16.00 Wib.


B.   Tempat
              Seminar sehari ini dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jl. Lapangan
     Banteng – Jakarta Pusat.


C.   Materi
              Materi pokok yang dibahas dalam seminar ini adalah “Rekonstruksi
     Sistem Pemolisian di NAD” yang menampilkan 6 (enam) pembicara dengan
     masing-masing pembicara membawakan satu makalah yaitu :
        a. Polda NAD dan Pemolisiannya.
        b. “Community Policing”, Peran Polri dan Rekonstruksi Sistem
              Peradilan Pidana.
        c. Sistem Hukum Pasca Bencana Alam Gempa dan Tsunami.
        d. Strategi Polri dalam menangani Kamtibmas Pasca Bencana Alam.
        e. Implementasi Pemolisian Pasca Bencana di tingkat Polres dan
              Polsek.
        f. Rekonstruksi Pemolisian Pasca Bencana Gempa dan Tsunami.


D.   Penyaji dan Moderator
     Sessi I :
     a. Polda NAD dan Pemolisiannya,
        Penyaji : Irjen Pol. Drs. Bachrumsyah Kasman, diwakili oleh Brigjen Pol.
        Drs. Soebekti, M.Si. (Wakapolda NAD).
     b. “Community Policing”, Peran Polri dan Rekonstruksi Sistem Peradilan
        Pidana,


                                                                              7
        Penyaji : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.
     c. Sistem Hukum Pasca Bencana Alam Gempa dan Tsunami.
        Penyaji : Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.
     d. Moderator : Drs. Tito Karnavian, M.A.


     Sessi II :
     a. Rekontruksi Batas Penguasaan dan Pemilikan Tanah Melalui Metoda
        Self Assessment Pasca Bencana Nasional di NAD.
        Pembicara : Ir. Kurninanto Sarah, M.Sc.
     b. Implementasi Pemolisian Pasca Bencana di tingkat Polres dan Polsek.
        Penyaji : Dr. Jusuf, M.M.
     c. Rekonstruksi Pemolisian Pasca Bencana Gempa dan Tsunami.
        Penyaji : Prof. Parsudi Suparlan, Ph.D.
     d. Moderator : Drs. Rycko Amelza Dahniel, M.Si.


E.   Susunan Acara
     08.00 – 09.00       Pendaftaran (Registrasi)
     09.00 – 09.30       Pembukaan MC
     09.00 – 09.15       Sambutan oleh Ketua Program Pascasarjana UI
     09.15 – 09.30       Sambutan Kapolri
                         Paparan Hasil Penelitian di NAD
                         Rehat
                         Diskusi Sessi I
                         Isoma
                         Diskusi Sessi II
                         Rehat
                         Pembacaan Hasil Seminar
                         Penutupan

F.   Peserta Seminar
     a. Para Pejabat teras Mabes Polri
     b. Para Kapolda
     c. Rektor UI
     d. Ketua Program Pascasarjana UI


                                                                              8
e. Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian UI
f. Para Pejabat Teras PTIK
g. Para Pejabat Teras Lemdiklat
h. Para Pejabat Teras Akpol
i.   Para Kapolres jajaran Polda Metro Jaya
j.   Para Karo Pers
k. Para Kapusdik
l. Para Ka SPN
m. Alumni dan Mahasiswa KIK-UI
n. JICA
o. IOM
p. Partnership
q. Mahasiswa PTIK Angk. ke-42 dan 43
r. Pasis Sespimpol
s. Pasis Selapa
t. Siswa Secapa
u. LSM
v. Pengamat Kepolisian
w. STPDN / IIP
x. Perguruan Tinggi se-Jakarta
y. Para undangan lainnya.




                                                   9
                                   BAB III
                           POKOK PEMBAHASAN




A. Sambutan dan Materi Penyaji


  1. Sambutan Ketua Program Pascasarjana UI
             Mengucapkan terima kasih kepada panitia dalam hal ini S2-KIK UI
     atas kepeduliannya terhadap kemajuan kepolisian di Indonesia, dengan
     mengadakan seminar tentang Renkonstruksi Sistem Pemolisian di NAD,
     mudah-mudahan dengan seminar ini dapat ditemukan pemecahan
     terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan pasca gempa dan tsunami di
     NAD tersebut khususnya dan kepolisian secara keseluruhan, dan ucapan
     terima kasih juga kepada para pakar dan peserta seminar yang
     menyempatkan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam seminar ini,
     sehingga seminar ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.


  2. Keynote Speaker (Sambutan Kapolri)
             Tujuan seminar ini yaitu mengimplementaSIK.an pemolisian guna
     mencari dan mengidentifikaSIK.an berbagai pemikiran yang dapat dijadikan
     bahan masukan dan pedoman dalam rangka mewujudkan profesionalisme
     Polri   serta   pemecahan     masalah    terhadap   hambatan-hambatan
     pelaksanaan tugas Polri Pasca Bencana.
             Konflik di Aceh (yang dipicu oleh separatis GAM dari tahun 1976)
     tidak kunjung selesai, meskipun sudah ditempuh dengan cara militer, cara
     damai sampai dengan pemberian otonomi khusus Undang-Undang No. 18
     Tahun 2001. Pada sisi lain konflik tersebut juga menyisakan korban rakyat
     yang tidak berdosa dan belum lagi terhitung korban yang mati sia-sia di
     pihak TNI/Polri. Ditambah lagi bencana alam gempa bumi dan tsunami
     yang melanda propinsi NAD pada tanggal 26 Desember 2004 yang telah
     menimbulkan kerugian yang sangat besar, serta meluluhlantahkan sendi-
     sendi kehidupan masyarakat termasuk Polri, yang sampai saat ini belum
     dapat berfungsi melaksanakan tugas-tugas kepolisian sebagaimana
     mestinya.


                                                                           10
       Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang saat ini sedang
melaksanakan proses reformasi untuk menjadi polisi sipil harus dapat
menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat, dengan
cara merubah paradigma lama yang tadinya menitik beratkan pada pola
pemolisian yang reaktif dan konvensional, menuju pola pemolisian yang
modern     dan     demokratis,   yaitu   pemolisian     yang    mengedepankan
pemecahan masalah (problem solving), kemitraan (partnership) dan
proaktif   yang    lebih   mengutamakan      pencegahan        kejahatan     (crime
prevention).
       Polri harus mampu memberikan jaminan keamanan dan ketertiban
serta perlindungan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat dan dalam
bertindak dapat menunjukkan transparansi, kebenaran, kejujuran, dan
keadilan sebagai wujud pertanggung-jawaban terhadap publik (public
accountability).
       Polri perlu menciptakan strategi-strategi baru yang bertujuan untuk
merubah paradigma lama Polri dengan cara menciptakan kedekatan Polri
dengan     masyarakat,     melalui   suatu       kemitraan   yang    aktif    guna
menyelesaikan berbagai masalah kamtibmas dan sosial yang terjadi di
masyarakat, dengan upaya mengedepankan upaya pencegahan kejahatan
dalam praktek pemolisian.
       Di bidang operasional dalam rangka rekonstruksi pemolisian maka
tugas-tugas pre-emtif dan preventif diarahkan pada sasaran yang selaras
dengan kondisi wilayah dan program pemerintah daerah, serta lebih
mengutamakan         pemberdayaan        peran      serta    masyarakat       guna
menumbuhkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat melalui
pengembangan dan pemberdayaan sistem pengamanan lingkungan dalam
pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (community policing).
Sehingga perlu ditegaskan kembali bahwa Polri harus lebih meningkatkan
kualitas pelayanananya kepada masyarakat.
       Polri dituntut untuk segera mengantisipasi perkembangan situasi dan
merekonstruksi sistem pemolisian di NAD ini, dengan meningkatkan
profesionalisme sumberdaya manusianya serta didukung perangkat lunak
dan teknologi yang memadai. Sementara itu pemberdayaan dan partisipasi
masyarakat mutlak harus ditingkatkan sehingga masyarakat memiliki sense


                                                                                11
   of belonging dan sense of responsibility dalam pembinaan kamtibmas,
   karena memang masalah kamtibmas adalah tanggung jawab dan masalah
   bersama bagi Polri dan masyarakat, sehingga pemecahannyapun harus
   dilakukan bersama antara Polri dengan masyarakat.


3. Laporan Hasil Penelitian di NAD oleh Mahasiswa S2 dan S3 KIK-UI
         Dalam situasi yang dihadapi di NAD, permasalahannya adalah
   menciptakan mekanisme kontrol bagi rasa aman pengungsi yang fungsinya
   adalah penegakkan hukum oleh Polri.
   Masalah yang dihadapi dalam rangka rekonstruksi pemolisian
   pasca bencana di NAD adalah sebagai berikut :
   (1) Data mengenai macam kejahatan yang ada, yang diderita oleh para
      pengungsi, selama pasca gempa dan tsunami;
   (2) Data mengenai personil Polri di Polsek dan kelengkapan serta
      sarananya;
   (3) Data mengenai fungsi kelompok kerabat dari para pengungsi dalam
      menangkal      tindakan-tindakan    kejahatan    serta   turut   menciptakan
      keteraturan dan ketertiban sosial yang ada dalam lingkungan sosial
      setempat.


         Penelitian yg dilaksanakan KIK untuk memperoleh informasi yg
   akurat mengenai :
   (a) Berbagai bentuk tindak kejahatan terhadap pengungsi;
   (b) Fungsi    Polsek   dalam   tugas-tugas   pasca     gempa-tsunami      untuk
      menciptakan rasa aman serta membangun keteraturan dan ketertiban
      sosial; dan
   (c) Data mengenai potensi kelompok kerabat sebagai pendukung utama
      bagi terciptakanya rasa aman para pengungsi dan terciptanya
      keteraturan dan ketertiban sosial yang berlaku setempat.


         Data yang dikumpulkan oleh tim peneliti di Banda Aceh dan
   Meulaboh adalah :
   1) Berbagai      bentuk   kejahatan    terhadap     pengungsi        (Pencurian,
      Penjarahan,      Perampasan,       Perampokan,     Penipuan,     Pemalakan,


                                                                                12
   Pelecehan Seksual, Penganiayaan, Rasa Ketakutan yang dialami oleh
   pengungsi, Kejahatan lainnya).
2) Wilayah Polres dan Polsek (Sebelum dan Setelah Bencana Gempa
   Bumi dan Tsunami),
3) Jumlah dan Kondisi Personil Polres, Polsek yang Tersisa dan Kegiatan
   Pemolisiannya,
4) Data Antar Lembaga (Inter Institusional). Yang Berkaitan dengan
   Pemrosesan     Tindak     Pidana    (Kejaksaan,   Pengadilan,     Lembaga
   Pemasyarakatan).     Instansi    Terkait   (Pemda,   TNI,   Tim    Operasi
   Kemanusiaan). LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Relawan dalam
   Negeri. Relawan Luar Negeri.
5) Pentingnya Keluarga dan Kelompok Kerabat dalam situasi Kalut atau
   Tidak Pasti.
6) Sumber Daya (Kebutuhan makan dan minum, Kebutuhan hidup lainnya,
   Tempat-tempat bantuan terhadap para pengungsi dan                  korban
   Bencana, Sumber air bersih).
7) Sarana dan Prasarana (Transportasi umum, Komunikasi, Listrik, Pasar,
   Kendaran Bermotor).


Polda NAD Pasca Tsunami
Perkiraan korban anggota Polri        dan keluarganya, dengan asumsi satu
anggota Polri mempunyai seorang istri dan tiga anak sebagai berikut :
1. Asrama Sat Pol air jumlah anggota 118 orang (hilang)
2. Asrama Linke/ Brimob jumlah anggota 440 orang (1760 orang)
3. Asrama Polresta/ kebun kelapa jumlah anggota 100 orang (400 orang)
4. Asrama Polresta/ Pungai jumlah anggota 200 orang (800 orang)
5. Asrama Lamtemeun satu jumlah anggota 100 orang (400 orang)
6. Asrama Lamtemeun dua jumlah anggota 300 orang (1200 orang)
7. Asrama Ulle Leu jumlah anggota 100 orang (400 orang)
8. Asrama Ujung Karang Meulaboh           jumlah anggota 400 orang (1600
   orang)
9. Asrama Tapak Tuan jumlah anggota 200 orang (800 orang)


Jumlah total 7.760 orang .


                                                                          13
  Data tersebut bersifat perkiraan dan lokasi asrama dipinggir atau dekat laut.


  Komposisi Personel Pasca Bencana Organik
  Polri : 7.616;      md : 117;     hilang : 757
  PNS : 357;          md : 12;      hilang : 73
  Jumlah: 7.973;      md : 129;     hilang : 830

  BKO : 6.908;        md : 49;      hilang : 111
  Total :14.881;      md : 178;     hilang : 941


  Kondisi Markas Komando (Mako) pasca bencana
  Rusak 60 % : Mapolda, Dit lantas, Biro Logistik, Rumah Sakit, Gudang
  logistik, Kedokteran dan Kesehatan, Gudang senjata api, Hanggar helly

  Rusak total : Dit Pol Air, Sat Brimob, Dit Samapta


        Lembaga/institusi yang menangani bencana di Aceh di bawah
  koordinasi Satkorlak yang dipusatkan di Pendopo (rumah gubernur) Banda
  Aceh. Institusi/lembaga-lembaga tersebut antara lain : 1) Sat Korlak; 2)
  Media Center/Kom info; 3) Departemen Luar Negeri; 4) Posko Medan; 5)
  Pekerjaan Umum; 6) Telkom; 7) Badan Metereologi dan Geofisika; 8)
  Diknas; 9) Tim SAR; 10) Posko Pencarian Orang Hilang; 11) Dinas Sosial;
  12) Penanganan Trauma; 13) Deptan; 14) BKKBN; 15) Posko Anak Hilang;
  16) Posko Lapor PNS; 17) Posko Polda; 18) Bandara; 19) Dan Emergency
  Call di Banda Aceh maupun di Kabupaten-Kabupaten wilayah NAD; 20)
  Posko TNI.

        Isu-isu sosial yang terdapat di tempat-tempat pengungsian antara
  lain : masalah tanah/rumah dan kepemilikannya, masalah hak waris,
  relokasi, masyarakat pendatang, adopsi, surat berharga, air naik / tsunami



4. Kapolda NAD Irjen Pol Drs. Bachrumsyah Kasman, yang diwakili oleh
  Wakapolda NAD Brigjen. Pol. Drs. Subekti, M.Si.
        Makalah yang disampaikan bertema “Pemolisian Masyarakat di
  Polda NAD”. Adapun materi yang disampaikan adalah sebegai berikut :



                                                                            14
i. Pendahuluan.
            Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 telah terjadi
  bencana alam yang cukup dahsyat di Provinsi NAD, maka perhatian
  pemerintah sebagian besar ditujukan kepada penanganan pasca
  bencana       alam      gempa    bumi     dan    gelombang    Tsunami     yang
  menghancurkan hampir seluruh wilayah pesisir pantai barat dan timur
  dengan kekuatan gempa kurang lebih 8,9 skala Richer dan ketinggian
  gelombang kurang lebih 12 meter dengan jarak berhentinya air sejauh
  kurang lebih 5 Km dari tepi pantai dengan kecepatan air yang cukup
  tinggi.
            Polda NAD yang dalam status darurat sipil dalam konteks
  Operasi Terpadu melaksanakan operasi penegakan hukum yang
  difokuskan untuk menangkap dan memproses secara hukum sisa-sisa
  GSA/GAM. Adapun program-program operasi penegakkan hukum
  pasca bencana alam yang dilaksanakan oleh Polda NAD meliputi :
  konsolidasi         internal,   peningkatan       pemeliharaan    Kamtibmas
  (pengamanan kota dan antisipasi kegiatan GSB/GAM), antisipasi
  masalah yang berkaitan dengan hak-hak sipil masyarakat, inventarisasi
  dan penyelesaian kasus-kasus yang terjadi sebelum bencana alam,
  pengamanan dan pengawasan orang asing baik dalam rangka operasi
  kemanusiaan maupun kegiatan jurnalistik, dan inventarisasi nara pidana
  dan tahanan Polri.
            Kondisi    tersebut   diperparah      makin   meningkatnya   aktifitas
  gangguan dari GSBA-GAM baik berupa penculikan warga masyarakat,
  pembunuhan, penyerangan terhadap aparat TNI dan Polri, penjarahan
  barang–barang bantuan kemanusiaan.
            Di Provinsi NAD saat ini sedang menghadapi situasi yang sangat
  berat yaitu berkaitan dengan penanganan masalah konflik yang sudah
  puluhan tahun dan belum kunjung selesai serta bencana terhebat abad
  ini yaitu gempa bumi dan tsunami yang merenggut ratusan ribu jiwa
  manusia dan harta benda yang tidak terkira. Maka dalam situasi yang
  bagaimanapun Kepolisian tetap berupaya menjadi kekuatan pengarah
  di belakang setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan
  walaupun       kegiatan     tersebut    kadang-kadang     hanya   memerlukan


                                                                               15
   pemberian motivasi dan membangkitkan ketertarikan dalam upaya yang
   ditujukan untuk pencegahan tindak kejahatan dan masalah-masalah
   yang ada dan dihadapi oleh masyarakat.
         Salah satu upaya yang sedang dilakukan Polri saat ini adalah
   melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perwujudan
   Kamtibmas, yang dikenal dengan konsepsi pemolisian masyarakat
   (Community Policing). Pemolisian masyarakat adalah sebuah filosofi
   dan strategi organisasi yang mendorong terciptanya suatu kemitraan
   baru antara masyarakat dengan polisi.
         Disini polisi dan masyarakat bekerja sama sebagai mitra untuk
   mengidentifikaSIK.an, menentukan skala prioritas dan memecahkan
   masalah-masalah      yang   sedang    dihadapi    dengan    tujuan    untuk
   meningkatkan kualitas hidup di wilayah dimana pemolisian masyarakat
   diterapkan.


ii. Jumlah masyarakat yang meninggal dunia, hilang dan pengungsian.
   1. Masyarakat :
      Meninggal dunia      : 127.818 orang.
      Hilang               : 93.458 orang.
   2. Jumlah pengungsi : 514.150 orang.
      Titik pengungsi      : lebih dari 126 titik, tersebar di 21 Kabupaten/
                            Kota


iii. Upaya-upaya Pemolisian di NAD.
   1. Sebelum Tsunami.
      - Siskamling
               Siskamling sempat tidak berjalan pada saat sebelum Darurat
        Militer akibat teror dan ancaman yang dilakukan oleh anggota
        Kelompok Separatis GSBA-GAM terhadap warga masyarakat
        yang melaksanakan Siskamling sehingga warga ketakutan untuk
        melakukannya. Pada saat Darurat Militer dan Darurat Sipil
        Siskamling kembali dimotivasi dan hasilnya cukup signifikan, hal ini
        dengan menurunnya tingkat gangguan Kamtibmas oleh GSB /
        GAM,      adanya   keberanian    dan    motivasi masyarakat untuk


                                                                               16
    melaporkan keberadan GAM dan melakukan perlawanan terhadap
    kelompok      separatis GSB / GAM.    Adanya    perlawanan yang
    diwujudkan secara nyata kepada GSB/GAM yang dilakukan
    masyarakat adalah sebagai cikal bakal munculnya wadah Front
    Perlawanan terhadap Separatis.


-   Alim Ulama.
        Alim Ulama di Provinsi NAD memiliki posisi yang istimewa,
    tidak hanya karena kultur yang paternalistik tetapi juga sebagai
    figur tokoh yang sangat berpengaruh di dalam masyarakat,
    sehingga Alim Ulama sering dilibatkan dalam memutuskan
    berbagai upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
    Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
    NAD kepada ulama diberi peran untuk terlibat secara nyata dan
    langsung dalam pengambilan kebijakan daerah.


-   Lembaga Adat.
        Keistimewaan Aceh juga ditandai dengan berperannya
    Lembaga Adat seperti Imeum Mukim, Geuchiek, Tuha Peut, Tuha
    Lapan, Imeum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Peutua
    Seunebok, Haria Peukan, Syahbanda,dll, maka kelembagaan adat
    tersebut perlu secara terus menerus diapresiasikan.


-   Kemitraan
    Pengusaha
    Tokoh Masyarakat
    Lembaga Pendidikan


-   Wadah Front Perlawanan terhadap Separatis.
    Bangkitnya masyarakat yang anti terhadap kelompok separatis,
    sehingga mereka membentuk wadah berkumpul untuk melakukan




                                                                 17
        perlawanan karena selama ini masyarakat sudah terlalu jenuh
        dengan apa yang dilakukan oleh Kelompok separatis GSBA-GAM.


-       Anggota Kelompok GSBA-GAM yang menyerah.
        Terhadap anggota Kelompok GSBA-GAM yang menyerahkan diri
        secara sukarela untuk kembali kepangkuan NKRI dilakukan
        pembinaan    secara      terpadu       oleh     bebarapa     instansi    terkait
        menyangkut       masalah        wawasan         kebangsaan,         pemberian
        keterampilan dan pemberian modal usaha.


-       Pageu Gampong.
        Salah satu lembaga di desa yang berperan dalam bidang
        keamanan lingkungan desa/Gampong adalah apa yang dinamakan
        Pageuh Gampong yang berperan menjaga keamanan wilayah
        desanya.


-       Jalur Lembaga Syariat Islam
        * Wilayatul Hisbah
         Sebagai     Lembaga           yang     berperan       dalam    pengawasan
         pelaksanaan         syariat    Islam     Di    Provinsi     NAD,    sehingga
         mempunyai posisi yang                 sangat      penting      dalam       ikut
         menertibkan masyarakat dari berbagai jenis                    pelanggaran
         terhadap Syariat Islam.


         * Remaja Masjid
           Sebagai wadah berkumpulnya para remaja yang menganut
           agama Islam, sehingga perlu adanya jalinan dalam rangka
           pembinaan         terhadap         remaja    yang       dilakukakan     oleh
           Kepolisian.


2. Sesudah Tsunami.
    -      Relawan Asing/LSM Asing.




                                                                                     18
    Perhatian dunia yang sangat antusias terhadap Aceh sehingga
    banyak Relawan      dan LSM Asing yang peduli terhadap
    beban yang diderita masyarakat Aceh, hal ini perlu adanya
    koordinasi dalam penanganan masalah-masalah masyarakat
    yang dilakukan.


-   Masyarakat di Pengungsian.
    Masalah-masalah     sosial   baru    timbul      di   lokasi-lokasi
    pengungsian, seperti: wabah penyakit, masalah sembako,
    kebutuhan air bersih.


-   Melanjutkan    Pembinaan     terhadap     Anggota     GAM    yang
    menyerah. Perlu penanganan yang intens terhadap anggota
    GSBA-GAM yang menyerah secara sukarela untuk kembali
    kepangkuan NKRI, agar mereka tidak terpengaruh untuk
    kembali bergabung dengan kelompok separatis.


-   Penguatan     Kelembagaan    dalam      rangka   menjamin    hak2
    keperdataan masyarakat. Penanganan terhadap masalah: hak-
    hak tanah masyarakat yang sekarang ini banyak tanah yang
    tidak jelas lagi batasnya dan bahkan lokasi tanah yang hilang,
    hal ini dapat menimbulkan konflik sesama warga, maka untuk
    menjamin hak-hak warga masyarakat perlu penanganan dari
    instansi yang terkait. Begitu pula masalah kepemilikan
    kebendaan yang lainnya seperti kendaraan bermotor, barang-
    barang berharga maupun benda lainnya.


-   Membangun sistem Peringatan dini. Agar dikemudian hari tidak
    terjadi lagi kasus yang sama bila terjadi gempa bumi maupun
    Tsunami yang banyak memakan korban jiwa dan harta benda
    maka perlu dibangun suatu sistem peringatan dini, maka perlu
    membangun kerjasama secara instansional maupun dengan
    pihak swasta yang memiliki tehnologi yang mampu mendeteksi
    terjadinya gempa bumi ataupun tsunami.


                                                                    19
      -    Sistem hukum. Sebagai akibat terjangan gelombang tsunami
           telah mengakibatkan penanganan kasus terganggu karena:
           Berkas hilang, Saksi hilang/ meninggal, atau Barang Buktinya
           hilang,     sehingga     diperlukan     payung       hukum      dalam
           menyelesaikan perkara yang ditangani, upaya yang dilakukan
           antara lain memohon Fatwa dari Mahkamah Agung maupun
           dengan upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu disepakati oleh
           unsur Integrated Criminal Justice System dengan cara dibuat
           Berita Acara Pemeriksaan Singkat.


iv. Penutup.
          Dengan adanya kekhasan dan kekhususan daerah Provinsi
   Nanggroe    Aceh     Darussalam       maka    berpengaruh     pula   terhadap
   pendekatan dalam kaitan upaya-upaya pemolisian masyarakat dengan
   mempertimbangkan potensi yang mempunyai akses sangat kuat
   terhadap upaya pembinaan        dinamika kehidupan masyarakat.
          Sebelum terjadinya bencana alam gempa bumi dan tsunami telah
   dilakukan upaya-upaya pemolisian di NAD, seperti mengaktifkan
   Siskamling, melibatkan peranan alim ulama dalam pengambilan
   kebijakan daerah, memberdayakan lembaga adat, menjalin kemitraan
   dengan masyarakat, mendukung wadah front perlawanan rakyat
   terhadap separatis, melakukan pembinaan dan proses hukum terhadap
   anggota GAM yang tertangkap dan menyerahkan diri, mengaktifkan
   pageu gampong, dan memaksimalkan peranan lembaga Syariat Islam.
          Pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami telah dan sedang
   dilakukan Polda NAD dalam rangka pemolisian adalah melakukan
   pengawasan        terhadap   relawan/LSM       Asing,     penangganan    dan
   memberikan bantuan terhadap pengungsi, melanjutkan pembinaan
   terhadap anggota GAM yang menyerah, melakukan penguatan
   kelembagaan        dalam     rangka    menjamin         hak-hak   keperdatan
   masayarakat, membangun sistem peringatan dini, dan menjalankan
   sistem hukum. Rasa traumatik, cemas, dan takut yang dirasakan
   masyarakat juga menjadi perhatian Polda NAD.


                                                                              20
            Perasaan cemas dan takut yang melanda masyarakat telah
      dieksploitasi untuk mencari keuntungan, seperti rasa takut kepada
      kelompok separatis    maka berbagai kalangan seperti pengusaha
      atau pejabat cenderung memenuhi tuntutan dan permintaan GSBA-
      GAM yaitu dengan cara melakukan korupsi. Sedangkan masyarakat
      kelas bawah dari rasa cemas dan takut yang ada maka demi
      kepentingan dan keselamatannya akhirnya ia bertindak untuk berdiam
      diri dan tidak mau berkomunikasi dengan aparat atau petugas.
            Adapun upaya Kepolisian untuk menghadapi rasa cemas dan
      takut yang dihadapi masyarakat adalah melalui langkah-langkah
      pendekatan secara institusional dan individual kepada masyarakat
      melalui pendekatan keagamaan dan budaya, melakukan komunikasi
      dua arah secara terbuka dan saling percaya, menghargai dan
      menjunjung tinggi nilai-nilai sosial masyarakat Aceh serta melalui
      pendekatan keyakinan dan agama.


5. Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.
         Tema yang disampaikan dalam seminar ini adalah tentang Sistem
   Hukum Pasca Bencana Alam Gempa dan Tsunami di Naggroe Aceh
   Darussalam (NAD). Dalam makalah yang disampaikan dimaksudkan untuk
   mengajak pembaca dan peserta seminar untuk turut memikirkan apa saja
   yang perlu kita persiapkan untuk meminimalisasi kerusakan sosial dan
   ekonomi yang ditimbulkan bencana ini. Khususnya melihatnya dari sudut
   hukum dan bagaimana kepolisian dapat membantu pemulihan rasa aman
   di masyarakat NAD yang terkena bencana ini.
   i. Kecemasan dalam sistem hukum
            Bencana    tsunami   telah   menimbulkan   kecemasan     tentang
      luasnya kerusakan sosial maupun ekonomi yang akan ditinggalkan
      bencana alam ini. Kecemasan di bidang hukum, khususnya sistem
      peradilan pidana adalah meningkatnya kejahatan, terutama yang
      ditujukan pada korban bencana. Diperkirakan kejahatan serius yang
      mengancam adalah : pencurian besar-besaran (penjarahan, looting);
      penipuan terhadap para korban (fraund); “perdagangan manusia
      (human trafficking) serta korupsi dalam pengumpulan dana dan barang


                                                                         21
   bantuan untuk korban (corruption of relief funds and goods), baik
   sumbangan lokal (domestik), maupun internasional,. Masalah human
   trafficking mencuat dalam kaitan dengan kemungkinan adanya child and
   women trafficking, terutama karena banyak anak dan perempuan yang
   masih dilaporkan hilang.
          Perhatian    tentang    kemungkinan   meningkatnya     peristiwa
   kejahatan pada periode setelah timbulnya bencana disebabkan antara
   lain oleh pengalaman masa lalu di negara yang pernah terkena bencana
   besar,maupun karena kebetulan 4 bulan setelah tsunami di Asia ini,
   PBB (akan menyelenggarakan suatu kongres internasional tentang
   kejahatan di Bangkok 18-2 April 2005). Dua bentuk kejahatan yang
   dibicarakan dalam kongres ini dan mempunyai kaitan dengan masalah
   :”Kejahatan yang terjadi setelah bencana” (incidence of criminal
   behavior post-disaster) adalah agenda tentang kejahatan terorganisasi
   (transnational organized crime) dan agenda tentang korupsi (corruption
   threats and trends in the 21st century).

ii. Kriminalitas Pasca Tsunami di Aceh
          Dari survei yang dilakukan oleh KIK UI (7-15 Pebruari 2005)
   maupun oleh Tim ACPF Indonesia (1-10 Pebruari 2005) tidak
   menunjukkan adanya peningkatan laporan dan bentuk kriminalitas
   pasca Tsunami di Aceh. Beberapa kesimpulan yang diambil dari kedua
   survei tersebut adalah :
   1. Kebanyakan kejahatan yang terjadi adalah pencurian.
   2. Tentang adanya “penjualan anak”, beritanya santer terdengar pada
      minggu-minggu pertama setelah Tsunami. Pengecekan oleh IOM
      tidak menemukan bukti tentang hal tersebut., namun, kemudian
      yang berkembang adalah berita tentang adopsi anak (yatim piatu).
      Untuk meredam hal tersebut pemerintah melarang anak-anak Aceh
      di bawa ke luar Aceh.
   3. Terdapat     pula   laporan    adanya   ketidakpuasan    masyarakat
      (pengungsi) tentang pembagian bahan sumbangan.
   4. Berdasarkan data sementara ini yang diperoleh dari kedua survei
      tersebut,maka laporan tingkat kejahatan dapat disimpulkan sebagai


                                                                       22
      rendah, namun dari ucapan-ucapan responden tersirat adanya rasa
      tidak aman yang cukup tinggi terutama di daerah konflik dengan
      unsur GAM.

iii. Masalah hukum lainnya.
   1. Hilangnya surat-surat identitas, kepemilikan dan surat berharga
      lainnya akan dapat menimbulkan masalah pembuktian pemilikan
      atas harta benda.
   2. Tidak adanya identifikasi atas sebagian jenazah korban akan
      menyukarkan pemberian surat kematian dan penentuan ahli waris
   3. Pengurusan anak yatim piatu (diperkirakan lebih 7.700 tanpa kedua
      orang tua)
   4. Relokasi para korban yang hidup, ke daerah yang lebih aman dari
      kemungkinan bencana alam di kemudian hari.
   5. Dilaporkan    pula   adanya    masalah     penyelesaian   perkara   di
      Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan
      yang dokumennya rusak atau hilang.

iv. Kesimpulan
   1. Besarnya korban (wafat dan luka) serta harta benda yang hilang
      atau rusak, disebabkan karena pemahaman dan kesiapan yang
      sangat kurang dalam menghadapi bencana besar seperti ini. Tidak
      ada pemahaman tentang bahaya Tsunami, maupun cara-cara untuk
      mengurangi dampak bencana pada penduduk. Tidak ada early
      warning system yang baik.
   2. Tidak ada peraturan atau undang-undang yang menetapkan
      bagaimana koordinasi harus dilakukian dalam keadaan bencana
      terjadi dan siapa (instansi mana) yang memimpin di tingkat lokal.
   3. Tidak terlihat peristiwa meningkatnya angka laporan kejahatan dan
      juga tidak terlihat aktifnya kejagatan terorganisasi.


v. Saran.




                                                                          23
      1. Disusun undang-undang tentang koordinasi dalam keadaan krisis
         bencana alam, terutama manajemen di tingkat lokal. Dan perlunya
         dibangun suatu sistem peringatan dini dan cara penyebarluasannya.
      2. Disusun undang-undang yang berkaitan dengan korban bencana
         alam :
         a. Tentang penentuan dan pemberian sertifikat, bahwa seorang
             yang hilang dalam bencana dapat dipersangkakan telah wafat.
         b. Tentang pemeliharaan oleh keluarga atas beban negara, anak
             dan remaja korban bencana alam, yang salah atu atau dua orang
             tuanya wafat dalam bencana.
         c. Tentang masalah pemilikan harta benda tidak bergerak yang
             terkait dengan bencana.
         d. Tentang pemberian sanksi hukum pidana yang lebih berat dalam
             hal seseorang dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena
             melakukan suatu kejahatan terhadap barang yang terkait dengan
             peristiwa bencana termasuk sumbangan dana atau barang
             bantuan bagi korban bencana.
      3. Digiatkannya Siskamling       dan   dimulainya   kegiatan   pemolisian
         komuniti di daerah-daerah tanda penampungan pengungsi maupun
         barak-barak yang dibangun.
      4. Dibentuknya kesatuan polisi wanita yang diberikan pula latihan untuk
         melakukan konseling pada para perempuan (ibu-ibu), anak dan
         remaja. Mereka harus secara teratur dan tetap mengunjungi tempat-
         tempat penampungan.
      5. Disusun program-program dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
         (intregreted criminal justice system) dalam rangka pencegahan
         timbulnya kejahatan karena pengangguran dan delikuensi remaja
         karena putus sekolah.


6. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.
         Makalah yang disampaikan pertema “Community Policing” Peran
   Polri & Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana. Adapun materi yang
   disampaikan adalah sebagai berikut :



                                                                            24
i. Polri dan rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana – prinsip penegakan
  hukum.
        NAD pada periode pasca Tsunami sebagai suatu tragedi sosial
  yang sudah tentu sangat mempengaruhi kehidupan, ekonomi, kultur,
  keamanan dan ketertiban, serta hukum. Persoalan hukum pasca
  Tsunami ini layaknya polisi tanpa sarana dan prasarana penegakan
  hukum, seperti Blind of Police Law Enforcement System, tidak diketahui
  kemana arah penegakan hukum dilakukan. Karenanya prinsip “equal
  arms” Polri seharusnya dimanfaatkan dalam melakukan rekonstruksi
  penegakan hukum, artinya adanya suatu hak yang sama dari Polri
  beserta komponen lainnya dalam Sistem Peradilan Pidana untuk
  melaksanakan penegakan hukum sehingga tidak terkesan pelaksanaan
  penegakan hukum tidak terkooptasi pada komponen lainnya, perlu
  suatu keseimbangan peran penegakan hukum.
        Keseimbangan dalam suatu proses peradilan pidana inilah yang
  harus dijadikan arah atensi yang fundamental dari pejabat penegak
  hukum, termasuk Polri, khususnya pada negara-negara berkembang
  yang mengalami suatu kondisi ephoria yang demokratis seperti halnya
  di Indonesia, mengingat dalam suatu proses sistem peradilan pidana,
  makna artian “community policing” atau “pemolisian masyarakat” adalah
  menunjuk pada pola memasyarakatkan peranan Polri terhadap
  penyimpanan        atau   perilaku   yang   menyimpang   secara   legalitas
  hukumpositif terhadap berlakunya pelaksanaan penegakan hukum dan
  perlindungan HAM dalam suatu proses yang melibatkan komponen atau
  sub-sistem dalam tahap dan kondisional tersebut. karenanya primaritas
  permasalahan dalam tahap proses tersebut adalah melakukan suatu
  reposisi   Polri    terhadap     perlindungan   dan   penegakan    hukum
  (masyarakat), khususnya korelasi dan peran masyarakat terhadap
  fungsi kontrol terhadap Polri dan sebaliknya peran dan fungsi Polri
  terhadap masyarakat.
        Komprehensifitas Polri menghendaki arahnya Polri sebagai suatu
  institusi yang independensi. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah
  sifat independensitas ini diarahkan melalui peran dan fungsi Polri
  sebagai aparat penegak hukum dalam kerangka penegakan hukum


                                                                          25
  ataukah dalam fungsinya sebagai alat negara dalam menjaga
  keamanan dan ketertiban. Dalam suatu negara berkembang, kelalaian
  dalam menjalankan sikap independensi ini akan menimbulkan suatu
  sikap chaos, bahkan otoriteris dalam proses penegakan hukum, dan
  inilah yang harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk Polri
  apalagi bagi masyarakat yang memiliki fungsi kontrol terhadap sikap
  independensi yang melembaga tersebut.
         Negara modern yang tingkat demokratisasi sudah sangat
  signifikan   dimana   independensi   institusional   selalu   diikuti   oleh
  reevaluasi dari sistem yang ada dalam tubuh kepolisian, sehingga
  setiap ada sikap dan langkah yang dianggap destruktif terhadap
  kepentingan masyarakat, pada saat itulah peran dan fungsi kontrol
  masyarakat timbul untuk melakukan koreksinya terhadap suatu institusi.
  Bahkan, kepolisian dapat menempatkan posisinya sebagai bagian dari
  Sistem Peradilan Pidana. Peran dan fungsi Polri dalam era globalisasi
  ini tidak terlepas dari makna Sistem Peradilan Pidana.

ii. Community Policing : Pemahaman dan Perkembangannya dalam
  Kerangka Fungsi Penegakan Hukum.
         Konsep Community policing sangatlah menarik dicermati untuk
  melakukan suatu rekonstruksi peran Polri. Pemolisian masyarakat akan
  memberikan peran timbal balik antara polisi dan amsyarakat yang
  tujuan akhirnya adalah suatu pencegahan kejahatan dan bukannya
  menghapuskan suatu kejahatan. Dengan konsep ini dilakukan suatu
  pola patroli dengan penekanan pola kontrak pribadi dengan masyarakat
  oleh sekelompok polisi untuk masing-masing wilayah pemukiman.
  Sehingga penekanan konsep ini adalah upaya mengurangi rasa takut
  penduduk atau masyarakat atasu suatu kejahatan.
         Dengan community policing dalam konteks pasca tsunami adalah
  lebih ekstensif dan komprehensif sifatnya dengan diharapkan adanya
  siatu peran Polri untuk memberikan penyuluhan penegakan hukum
  kepada masyarakat selain fungsi dominannya berupa public service
  (pelayanan kepada publik).




                                                                           26
      Dalam kerangka penegakan hukum, atensi dominan adalah
memberikan kejelasan dan pengertian perlunya pencegahan kejahatan
melalui fungsi penyidikan dalam suatu proses penyelesain kejahatan,
namun demikian konsep kepada publik/masyarakat menghendaki
hilangnya kesan militeristik Polri yang masih kental ada pada
masyarakat NAD, apalagi khususnya dalam fungsi menjalankan
pelayanan publik.

Community Policing : Kejelasan Suatu Pola Penyidikan - Penyiksaan
      Dalam suatu sistem peradilan pidana, cara kerja sub-sistem
harus terintegrasi (terpadu) dengan sub-sistem lainnya. Sebelum
melakukan konsep dan pola community policing, perlu adanya suatu
penataan    terintegrasi,    setidaknya   meminimaliasi   Sikap     arogansi
institusional diantara Komponen Sistem Peradilan Pidana,khususnya
Polri, misalnya dominant power of investigation dan issu Torture
(penyiksaan). Harus ada persamaan persepsi dalam mencapai tujuan
pokok adaya sistem peradilan pidana itu. Apabila sejak awal telah
terjadi ketidakterpaduan, maka kepercayaan masyarakat terhadap susb-
sistem itu secara keseluruhan akan sangat merosot, bahkan lebih
ekstrim lagi, masyarakat tidak lagi mempercayai sub-sistem secara
institutif dalam arti sempit dan sistem peradilan pidana dalam artian
yang lebih luas. Akhirnya rekonstruksi sistem peradilan pidana melalui
community     policing      akan   menjadi   kendala   konseptual    secara
menyeluruh.
      Penegakan hukum dalam kerangka aplikasi pola community
policing tidak akan mencapai out put maksimal selama pola-pola
penyidikan yang polemik diantara institusi penegak hukum masih
menjadi Sikap konsistensi, selain itu pola penyiksaan terhadap
masayrakat sebagai korban justru akan menjauhkan pendekatan
community policing secara konseptual.

Community Policing : Pola Orientasi Kultural ke Atas
      Proses penegakan hukum,peran dan fungsi Polri haruslah
sebagai institusi yang independen, leaps dari egala pengaruh



                                                                         27
kekuasaan       (eksekutif,      legislatif,   dan   yudikatif)     yang   dapat
mempengaruhi        fungsinya       sebagai     penegak     hukum,     meskipun
seharusnya adanya suatu kontrol yang berkaitan dengan mekanisme
prosedural.
      Peran Polri dalam era globalisasii ini tidak terpaku pada
soalfungsi dan perannya dalam proses penegakan hukum, namun
dengan adanya pemisahan secara tegas dari TNI, maka peran Polri
meliputi      tugasnya        memelihara       keamanan       dan      ketertiban
masyarakat.apabila TNI adalah alat negara untuk mempertahankan
negara, maka Polri adalah alat negara untuk memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat. Namun demikian, sifat independensi Polri
haruslah diletakkan dalam proses penegakkan hukum. Ini tentunya
dimaksudkan untuk menghindari adanya eliminasi hukum, khususnya
yang berkaitan dengan mekanisme prosedural (penegakan) hukum.
      Kritik tegas dikemukakan oleh Prof. Dr. Farouk Muhammad
melalui orasi pengukuhan Guru Besar PTIK berkaitan dengan kultur
Polri. Dikatakan bahwa musuh paling utama yang menggerogoti upaya
reformasi Polri adalah tradisi militer yang mengurat akar dalam dunia
Polri, tanpa mengatakan bahwa semua tradisi tersebut tidak sesuai
dengan pekerjaan polisi. Walaupun dalam banyak kesempatan tercetus
bawah Polri adalah polisi sipil, bukan militer lagi. Selanjutnya dikatakan
bahwa pada hakekatnya perjuangan yang telah dicapai itu baru pada
tatanan struktural dan instrumen saja. Kultur anggota Polri masih belum
sipil, bahkan tetap banyak anggota dan beberapa pimpinan Polri yang
masih militeristik, sehingga selama kultur ke atas, baik struktural
maupun pola militeristik, masih menguat, maka konsep rekonstruksi
Polri pasca Tsunami bagi keteraturan sosial NAD akan selalu masih
terjadi kendala bagi kultur sosial islamik yang kental di NAD.

      Kesimpulannya, bahwa dalam menghadapi masalah keteraturan
sosial pasca Tsunami pada era globalisasi ini,diperlukan suatu
rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana, khususnya peran Polri untuk
menghindari konsep arogansi institusional di antara komponen sistem
tersebut   yang     seringkali      menimbulkan      rasa   takut    masyarakat,


                                                                              28
      khususnya pola penyimpangan kewenangan berupa polemik kekuasaan
      penyidikan dan penyiksaan.
              Arogansi institusional maupun kehendak orientasi kultural ke atas
      akan menjadi kendala yang dominan untuk menerapkan community
      policing dengan baik. Hal        ini dimaksudkan agar konsep community
      policing dapat diterapkan secara komprehensif, yaitu sebagai alat
      negara dan sarana independensi yang melembaga dalam proses
      penegakan hukum.
              Sebagai penegak hukum, Polri perlu menerapkan konsep
      community policing, setidaknya untuk mencegah kejahatan yang
      merebak di NAD.selain itu diharapkan pula terhindar terjadinya stigma
      kelembagaan      dari   segala    bentuk   intervensi   dalam    mekanisme
      prosedural atas penegakan hukum Polri.


7. Ir. Kurdinanto Sarah, M.Sc. (Pakar Geodesi dan Pengamat Kepolisian)
   a. Pendahuluan.
         Dalam makalahnya Kurdinanto Sarah yang berjudul Rekonstruksi
      Batas    Pengusaan      dan   Pemilikan    Tanah    Melalui     Metoda   Self
      Assessment Pasca Bencana Nasional di NAD. Bencana nasional di
      NAD mendulang permasalahan di segala aspek kehidupan dan
      penghidupan. Salah satu permasalahan adalah pada kepastian hukum
      pemilikan tanah yang diakibatkan oleh hilangnya dokumen pertanahan
      yang disimpan di masing-masing Kabupaten/kota.
         Tanah mempunyai sifat spesifik unik dan bersifat magis di kalangan
      masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Tingkat kontribusi
      masyarakat Aceh kepada keputusan pemerintah tentang tanah
      kepemilikan sangat tinggi.
         Penataan kembali dari batas-batas penguasaan dan pemilikan tanah
      berprinsip pada norma dan etika masyarakat Aceh sudah seharusnya
      menghilangkan keresahan yang dapat mengarah pada instabilisasi
      sosial politik, yang disebabkan akibat distorsi konsepsi penataan
      kembali.


   b. Permasalahan self assessment di lokasi bencana.


                                                                                29
      Secara dilematis pemerintah dihadapkan pada kondisi darurat yaitu
   hilangnya seluruh dokumen tanah yang menjadi tanggung jawabnya
   seluruh dokumen tanah yang menjadi tanggung jawabnya dan di sisi
   lain atas nama negara dalam waktu segera harus menetapkan kembali
   kepastian hukum hak atas tanah.
   Kepastian hukum hak atas tanah adalah kepastian :
      (1) Kepastian subjek, yaitu mengenai siapa pemiliknya yang paling
          sah beserta asal usul riwayat tanah, yang disebut data yuridis.
      (2) Kepastian objek, yaitu mengenai lokasi tanah, luas tanah dan
          batas-batas kepemilikan, yang disebut data fisik.
   Metode self assessment merupakan metode yang menjawab pengertian
   kepastian hukum di atas.
      Metode ini adalah metode untuk mengatasi kendala akibat lilangnya
   dokumen tanah. Metode ini menghasilkan sesuatu yang tidak ada
   menjadi ata, yang sangat diperlukan dalam proses pemberian kepastian
   hukum.


c. Hal-hal yang perlu dilakukan.
   1) Pendekatan
      (a) Komprehensif integral
      (b) Lintas sektoral
      (c) Interdisipliner antar profesi
   2) Ketetapan pemerintah sebagai dasar hukum sef assessment:
      (a) Mengenai jangka waktu pengakuan hak atas suatu bidang tanah.
      (b) Penunjukan tim tetap pertanahan yang diberikan kewenangan
      penuh untuk menjalankan fungsi pertanahan di lokasi bencana,
      dimana ketua tim adalah aparat BPN dan anggotanya dapat berasal
      dari aparat BPN serta tokoh masyarakat setempat yang dapat
      berganti secara dinamis.
   3) Pengumpulan pra-data fisik segera:
      (a) Memanfaatkan teknologi citra digital (digital image) lokasi
      bencana sebelum dan sesudah bencana tsunami yang tersebar
      dalam bentuk citra satelit.



                                                                            30
         (b) Mengumpulkan data-data rincian peta instansi pajak bumi dan
         bangunan.
         (c) Menetapkan peta dasar skala besar sementara sebagai acuan
         kegiatan self assessment, dimana peta dasar skala besar baru
         dalam proses.
      4) Pengumpulan data yuridis:
         (a) Membentuk subtim-subtim ad-hoc dengan susunan keanggotaan
         sama seperti susunan keanggotaan tim tetap.
         (b) Melakukan komunikasi dan publikasi secara terus menerus
         sebagai bagian dari sosialisasi kegiatan.


   d. Penutup.
         Sebagai penutup kami mengingatkan kembali bahwa bumi, air dan
      kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
      dipergunakan     untuk    sebesar-besarnya     kemakmuran   rakyat,
      mengandung makna bahwa kekuasaan pengaturan ada pada pundak
      pemerintah sebagai organisasi pelaksana pemerintahan negara,
      dengan perkataan lain kekuasaan pengaturan tanah di tangan
      pemerintah. Melalui kewenangan ini diharapkan masalah pertanahan
      yang akan timbul dapat teratasi.


8. Dr. Jusuf, M.M.
         Makalah yang disampaikan dalam seminar ini adalah tentang
   “Implementasi Pemolisian Tingkat Polres dan Polsek Pasca Bencana
   Gempa dan Tsunami di NAD”. Hal-hal yang menjadi pembahasan adalah
   masalah sosial yang terjadi pasca bencana di NAD, strategi pemolisian
   untuk daerah rawan bencana dan implementasinya pada tingkat Polres
   maupun Polsek.
   i. Masalah Sosial Yang Terjadi Pasca bencana di NAD.
            Secara umum dapat digambarkan kondisi NAD pasca bendana
      sebagai berikut : korban yang selamat dari gempa dan tsunami, ada
      yang berusaha memperbaiki atau kembali ke rumahnya atau tinggal
      bersama kerabatnya. Tetapi bagi mereka yang rumahnya hancur dan
      tidak berhasil menemukan kerabatnya mereka bergabung di tempat-


                                                                      31
   tempat pengungsian.para pengungsi biasanya tinggal berkelompok
   bersama keluarga dan kerabatnya. Kehidupan mereka sehar-hari
   umumnya bergantung dari bantuan-bantuan para donatur.
            Tempat-tempat pengungsian ditangani oleh Pemda, Depsos,
   LSM, relawan-relawan, di lokasi-lokasi tersebut juga di jaga oleh militer
   dan polisi untuk keamanan.
            Kondisi kehidupan masyarakat yang serba terbatas berdampak
   kepada timbulnya berbagai tindak kriminal. Bentuk-bentuk kriminalitas
   yang terjadi di lokasi pengungsian antara lain (1) pencurian bantuan; (2)
   perdagangan anak; (3) pelecehan seksual; (4) penganiayaan dan
   pemalakan; (5) kepemilikan atas tanah atau rumah; (6) masalah hak
   waris; (7) hilangnya surat-surat berharga; (maraknya penjarahan,
   pencurian dan bahkan terjadi perampokan di sana-sini.
            Hal di atas tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Polri untuk
   segera mengkondisikan situasi yang sarat dengan berbagai bentuk
   kriminalitas.

ii. Strategi Pemolisian untuk Daerah Rawan Bencana.
            Dalam menangani masalah pemolisian yang pertama dan utama
   dilakukan adalah bagaimana polisi mendapatkan kepercayaan dari
   masyarakatnya, karena tanpa adanya kepercayaan masyarakat tidak
   mungkin polisi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
            Pemolisian merupakan      produk interaksi antara polisi dengan
   warga masyarakat yang saling pengaruh mempengaruhi dan saling
   menyesuaikan yang tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan
   daerah yang lain. Pemolisian harus melihat konteks masyarakat yang
   dilayaninya.
            Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan
   community policing antara lain :
      (1)     Mengidentifikasi   sukubangsa-sukubangsa       dan   kelompok-
      kelompoknya yang ada di wilayahnya.
      (2) Mengidentifikasi komuniti bisnis apa saja yang ada di wilayahnya
      (3)    Mengidentifikasi stratifikasi sosial yang ada




                                                                           32
       (4)    Kapolsek harus mampu mengidentifikasi perwakilan dari
       masing-masing golongan. Dan mampu membuat profil dari orang-
       orang yang ditunjuk (melalui surat keterangan catatan kepolisiai atau
       track record-nya).
             Dalam kaitannya dengan hal-hal tersebut, langkah-langkah yang
   dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan pemolisian komuniti
   adalah :
   a) Membuat pilot proyek pada tingkat Polda,Polres maupun Polsek
       melalui pemberdayaan Pos Pol, Babinkamtibmas serta patroli polisi
   b) Membuat manual sebagai bahan ajaran
   c) Pembentukan master trainers hendaknya lebih banyak melibatkan
       para perwira alumni Akpol, PTIK, Sespim, karena mereka adalah
       sebagai perwira karier calon-calon pimpinan Polri masa yang akan
       datang.
   d) Menerapkan pemolisian komuniti pada lingkup kecil (pospol yang
       mempunyai wilayah hukum yang jelas).
   e) Membangun Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM)
             Agar   hal   itu   dapat   dilaksanakan     dengan    baik,   standar
   keberhasilan polisi adalah dilihat dari produktivitas masing-masing
   fungsi atau bagian dan secara umum adalah manakala kejahatan tidak
   terjadi dan terpeliharanya keteraturan dan ketertiban masyarakat. Selain
   itu juga didukung oleh adanya penilaian kinerja dan penerapan sistem
   reward and punishment secara konsisten dan konsekuen.

iii. Implementasi     Pemolisian        pada   tIngkat    Polres    dan    Polsek
   Pascabencana Gempa dan Tsunami.
             Pada bagian ini dikemukakan beberapa strategi yang dapat
   dipilih sebagai alternatif solusi dalam implementasi pemolisian pada
   tingkat Mabes Polri, Polda, Polres dan Polsek. Patut dikemukakan
   bahwa antara Mabes Polri hingga tingkat Polsek secara berjenjang
   berada dalam struktur hirarki.
             Sejalan dengan hal tersebut, sebelum suatu prosedur standar
   operasi (SOP) maka perlu terlebih dahulu memahami permasalahan
   yang berkaitan dengan pemetaan daerah-daerah rawan bencana


                                                                               33
sehingga penyiapan sumberdaya-sumberdaya disesuaikan berdsarkan
kepada pemetaan tersebut. Selain melakukan pemetaan, perlu pula
mengidentifikasi bencana yang berkaitan dengan jenis-jenis bencana
yang sering terjadi dan frekuensinya. Selain itu perlu pula dipahami
berbagai kondisi wilayah yang meliputi aspek-aspek geografi, demografi
dan kebudayaan setempat. Melalui tiga pendekatan ini akan dipahami
hal-hal yang berkaitan dengan wilayah-wilayah yang rawan bencana
sehingga dalam pendistribusian bantuan ataupun kekuatan personil
yang dikerahkan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.
        Dalam melaksanakan kegiatan pemolisian pada masing-masing
tingkatan ini hendaknya juga memperhatikan kepada fungsi masing-
masing satuan di kepolisian sehingga dapat diidentifikasi peran-peran
masing-masing fungsi dalam organisasi kepolisian. Dalam pembuatan
SOP hendaknya mengacu kepada penentuan yang meliputi : (1) aspek
perencanaan; (2) aspek operasional; (3) aspek pengawasan.


Tingkat Mabes Polri
        Disarankan untuk membentuk sebuah manajemen terpadu
berkaitan dengan penanggulangan bencana (disaster management)
yang mampu mem-back-up mulai dari tingkat Polda hingga Polsek,
yang meliputi personil, peralatan maupun strategi-strategi pemolisian
untuk    tahap   prabencana,   pada   saat   terjadinya   bencana     dan
pascabencana. Dalam halini dipandang perlu untuk membuat SOP
sehingga dalam menghadapi bencana serupa di masa mendatang
dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul. Pada tingkat
ini juga perlu meningkatkan koordinasi antar dan antara satuan yang
terpadu sebagai pembina fungsi dari satuan seluruh jajaran Polri.


Tingkat Polda
        Pada tingkat Polda disarankan perlunya membangun jaringan
penanganan bencana yang berkaitan dengan berbagai instansi terkait
untuk memberikan peringatan dini, evakuasi dan penentuan jalur-jalur
penyelamatan maupun lokasi untuk penyelamatan ataupun lokasi untuk
rekonstruksi yang dijabarkan hingga pada tingkat Polres dan Polsek.


                                                                       34
Tingkat Polres dan Polsek
       Pada tingkat ini konsep pemolisian komuniti menjadi relevan
karena keberadaan organisasi Poores dan Polsek sebagai basis awal
dalam hubungannya dengan masyarakat.
       Dalam     kaitannya     dengan     penanganan        bencana,    dapat
dikemukakan paling sedikit terdapat tiga tahap yaitu :
Masa Prabencana
•   Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan para personil Polres
    khususnya di daerah-daerah rawan bencana.
•   Meningkatkan kualitas SDM Poldi pada tingkat Polres dan Polsek
    khususnya berkaitan dengan penanganan bencana melalui pelatihan
    secara berkala baik dalam lingkungan sendiri ataupun pelatihan
    bersama.
•   Meningkatkan penyediaan sarana prasarana yang tepat guna
    berkaitan    dengan        pengadaan         sarana     dan    prasarana,
    pengoperasiannya dan perawatannya.
•   Meningkatkan fungsi koordinasi baik internal melalui pembinaan
    hubungan     vertikal    dan    horisontal    yang     berkaitan   dengan
    peningkatan kerjasama dengan Bakornas PB, Bakornas PBD,
    Pemda setempat dan TNI.

Masa Terjadinya Bencana
•   Meningkatkan kemampuan personel tingkat Polres dan Polsek
    dalam upaya pencarian dan penyelamatan jiwa manusia serta
    perawatan    korban,     yang   mengutamakan          kecepatan    maupun
    ketepatan waktu penyelamatan dengan dukungan peralatan yang
    memadai.
•   Bertanggung jawab seperti pada keadaan normal, yaitu sebagai
    pemelihara    ketertiban       dan   melindungi       masyarakat     serta
    menegakkan hukum pada saat terjadinya bencana.
•   Mengerahkan satuan-satuan pendukung dengan peralatan yang
    sesuai dalam penanggulangan bencana terutama dalam hal




                                                                           35
          kekuatan Polres dan Polsek daerah setempat tidak memiliki
          kemampuan menghadapi bencana.


      Masa Pascabencana
      •   Meningkatkan pemberian perlindungan dan pengupayaan kondisi
          kamtibmas    kepada    masyarakat   antara   lain   penanggulangan
          berbagai kejahatan yang sewaktu-waktu dapat timbul sebagai akibat
          bencana.
      •   Meningkatkan fungsi koordinasi baik internal melalui pembinaan
          hubungan vertikal dan horisontal ataupun eksternal yang berkaitan
          dengan peningkatan kerjasama dengan Bakorbas PB, Bakornas
          PBF, Satkorlak setempat, Pemda setempat, dan TNI.

  iv. Penutup.
             Pemolisian pascabencana alam bagi para petugas kepolisian
      diperlukan     kemampuan     perseorangan   sebagai     polisi   ditambah
      kemampuan pengetahuan dalam ilmu-ilmu sosial, yang disertai dengan
      kepribadian yang penuh wibawa, terpercaya dan dihormati secara tulus
      oleh warga komuniti yang bersangkutan.kemampuan-kemampuan itu
      harus dilihat dalamkonteks masyarakat atau komuniti tempatnya
      bertugas.
             Keberhasilan tugas pemolisian pascabencana bukan semata-
      mata untuk mengungkap perkara kriminal tetapi manakala kejahatan
      tidak terjadi dan tercipta atau terpeliharanya keteraturan sosial dan
      mampu merehabilitasi keteraturan sosial yang rusak akibat bencana di
      wilayah komuniti yang menjadi tanggung jawabnya.


9. Prof. Parsudi Suparlan, Ph.D.
      Dalam makalahnya Parsudi Suparlan yang berjudul “Rekonstruksi
   Pemolisian Pasca Bencana Gempa dan Tsunami” membahas mengenai
   rekonstruksi pemolisian di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) setelah
   Bencana Gempa dan Tsunami yang telah memporak porandakan bukan
   hanya lingkungan dari kehidupan masyarakat Aceh, tetapi juga telah



                                                                             36
melumpuhkan kegiatan pemolisian baik pada tingkat Polda, Polres, dan
Polsek khususnya di daerah yang terkena bencana di kabupaten Banda
Aceh dan Aceh Barat (Meulaboh).


    Rekonstruksi atau pembangunan kembali kepolisian dan pemolisian di
NAD terutama tertuju pada, upaya pembangunan organisasi kepolisian dan
pemolisian pada tingkat PoIres dan pada tingkat Polsek, yang responsif
terhadap situasi kehidupan sosial masyarakat NAD pasca gempa dan
tsunami. Sesuai dengan tujuan tersebut, tulisan ini, akan membahas
kondisi Polri di NAD pasca gempa dan tsunami, situasi sosial dari
masyarakat NAD pasca gempa tsunami, dan upaya rekonstruksi pemolisian
di NAD yang responsif terhadap situasi pasca gempa dan tsunami di NAD.


a. Kondisi Polri di NAD Pasca Gempa dan Tsunami.
   Dari Laporan Hasil Penelitian di NAD Pasca Gempa dan Tsunami
   (2005) diketahui bahwa Polri di NAD telah kurang efektif dalam
   kegiatan-kegiatan pemolisiannya karena: (1) Hancurnya berbagai
   sarana dan peralatan operasional Polri; (2) Hilangnya arsip-arsip dan
   dokumen-dokumen; (3) Meninggal atau hilangnya personil Polri baik
   pada tingkat Mapolda, Mapolres, maupun Mapolsek terutama di Banda
   Aceh dan Aceh Barat. Disamping itu, kondisi Polri di NAD juga dapat
   dikatakan lumpuh karena personil Polri yang ada tidak sepenuhnya
   dapat menjalankan tugas-tugas karena kegoncangan jiwa yang
   disebabkan oleh hilangnya anggota keluarga (suami, isteri, atau anak)
   dalam bencana gempa dan tsunami.
       Dalam keadaan serba lumpuh tersebut Polda NAD beserta
   jajarannya masih dapat menjalankan fungsi-fungsi kepolisian, antara
   lain, menangkap tersangka 20 orang anggota GAM (Gerakan Aceh
   Merdeka), menangkap para penjarah, dan memberikan pelayanan Surat
   BPKP atas kendaraan bermotor yang hilang, dan pemberian surat jalan
   untuk bepergian, serta menangani pengaduan-pengaduan mengenai
   kepemilikan rumah dan tanah yang hancur oleh gempa dan tsunami,
   dan juga melakukan penangkapan terhadap penyebar isyu tentang



                                                                     37
   adanya tsunami (lihat Laporan 2005).


b. Kondisi Sosial Masyarakat NAD Pasca Tsunami
      Trauma yang mempengaruhi semangat hidup mereka disatu pihak,
   dan di lain pihak trauma tersebut juga menjadi acuan utama dalam
   mereka menginterpretasi berbagai isyu yang ada dalam kehidupan
   sosial     mereka dimana isyu-isyu tersebut menjadi acuan utama
   dalam memahami situasi        yang     menakutkan   bagi   mereka    dan
   bertindak sesuai dengan ketakutan mereka.
      Disamping ketakutan dan trauma terhadap bencana alam yang
   berupa gempa    bumi dan tsunami, warga masyarakat Aceh selama ini
   juga hidup serba ketakutan terhadap GAM dan terhadap TNI/Polri (lihat
   Laporan 2005, dan berbagai laporan yang disampaikan secara lisan
   kepada saya oleh sejumlah mahasiswa saya yang asal Aceh). Bila
   mereka dekat dengan anggota TNI atau Polri maka mereka ini oleh
   GAM dituduh sebagai mata-mata TNI atau Polri. Akibatnya, mereka ini
   dan/atau anggota keluarganya akan diculik dan dibunuh. Bila mereka ini
   diketahui oleh TNI/Polri sebagai dekat dan ada hubungan dengan GAM
   maka mereka ini akan ditangkap, diinterogasi, disita harta bendanya,
   diSIK.sa, dan dipenjarakan.
      Kekuatan GAM dan pengaruhnya terhadap warga masyarakat NAD
   dapat dikatakan ada pada semua tingkat kehidupan sosial mereka. Hal
   ini disebabkan oleh adanya     kenyataan-kenyataan, bahwa pertama
   anggota-anggota GAM adalah sebagian dari warga masyarakat Aceh itu
   sendiri. Dalam banyak hal anggota-anggota GAM ini tidak dikenali
   sebagai anggota GAM oleh warga masyarakat setempat. Sehingga
   apapun yang dilakukan oleh warga masyarakat setempat akan diketahui
   oleh GAM melalui anggota-anggota GAM yang ada dalam masyarakat
   setempat tersebut. Kedua, GAM menggunakan kampanye mengenai
   kemerdekaan dari penjajahan Jawa melalui imam mesjid atau chotib
   atau ulama terkenal setempat dalam sembahyang berjamaah. Ketiga,
   kekuasaan de facto dari GAM adalam pada kemampuannya untuk
   menarik pajak dari warga masyarakat NAD. Warga masyarakat
   setempat    terpaksa   membayar        pajak   tersebut,   takut    untuk


                                                                         38
   melaporkannya kepada TNI atau Polri, karena risiko melaporkan adalah
   si pelapor dan/atau anggota keluarganya akan diculik dan dibunuh oleh
   GAM.
      Dari hasil berbagai wawancara dengan sejumlah mahasiswa asal
   NAD dan dengan mempelajari Laporan (2005) diketahui bahwa GAM
   merekrut anggota-anggotanya dengan semangat anti Jawa, dan dengan
   melakukan penculikan-penculikan atas pemuda-pemuda untuk dididik
   dan dilatih sebagai pasukan GAM. Menurut keterangan yang saya
   peroleh, para pemuda yang diculik tersebut harus setia kepada GAM
   atau anggota keluarga atau anggota kerabatnya akan dibunuh. Mau
   tidak mau mereka akan setia kepada GAM, karena kesetiaan terhadap
   keluarga dan kerabatnya sebagai upaya melindungi keselamatan
   meraka.


c. Rekonstruksi Pemolisian NAD Pasca Gempa Bumi dan Tsunami.
   Hancurnya PoIres dan Polsek-Polsek secara fisik dan secara personil,
harus segera diperbaiki dan dilengkapi kembali baik secara fisik dan
peralatannya maupun secara organisasi dan personilnya. Mungkin susunan
organisasi PoIres dan Polsek sebaiknya mengikuti penataan organisasi
yang berlaku sebelumnya, yaitu: KapoIres dibantu oleh WakapoIres dengan
Kabagmin, Kapuskodal Ops, Kasi Komlek, Kanit Provost, dengan Kasat-
Kasat, dan dengan Polsek-Polsek sebagai satuan operasional di lapangan
atau Ujung Tombak Polri.     Yang'harus menjadi perhatian utama dalam
rekonstruksi pemolisian di NAD adalah kedudukan Polsek sebagai Ujung
Tombak Polri, yaitu sebagai pengayom dan pelindung masyarakat untuk
menciptakan keamanan dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat,
yang dibantu oleh upaya-upaya penegakkan hukum, sesuai dengan UU No.
2 Tahun 2002, seperti tersebut di atas.
     Untuk itu maka sebaiknya dalam organisasi Polsek harus diciptakan
sebuah satuan yang mengurusi masalah-masalah sosial berkenaan dengan
dampak gempa bumi dan tsunami, baik yang bersangkutan dengan
penerangan dan penjelasan yang dapat meredam kepanikan akan
datangnya gempa bumi dan/atau tsunami susulan, maupun yang
berkenaan dengan upaya membangun kepercayaan warga masyarakat


                                                                     39
terhadap Polri dan petugas-petugasnya dan yang lebih khusus lagi
berkenaan dengan upaya membatasi ruang gerak GAM dan pengaruh
terornya yang menakutkan terhadap warga masyarakat setempat. Untuk itu
maka personil atau petugas kepolisian pada tingkat Polsek sebaiknya
adalah petugas-petugas baru yang dibekali dengan pengetahuan mengenai
kebudayaan dan masyarakat Aceh, dapat berbahasa Aceh, beragama
Islam dan mempunyai pengetahuan mengenai agama Islam, dan dibekali
dengan pengetahuan mengenai pemolisian komuniti atau setidak-tidaknya
pengetahuan mengenai pemolisian untuk komuniti (police-communitiy
relations).
     Dalam keadaan dimana organisasi Polsek tidak mungkin untuk
dirubah penekanannya pada kegiatan pemolisian untuk komuniti (police-
community relations), maka sebaiknya dibentuk Pospol-Pospol yang secara
operasional bertugas melakukan pemolisian untuk komuniti, seperti yang
dilakukan oleh Polda Metro DKI Jakarta. Pemolisian untuk Komuniti adalah
sebuah program yang bertumpu pada adanya Pospol sebagai ujung
tombak terdepan dari Polri dalam upaya menciptakan rasa aman warga
komuniti dan warga masyarakat setempat yang dilayaninya.
   Pospol merupakan sebuah kantor dengan segala fasilitas perkantoran
dan untuk beristirahat dan makan-minum, fasilitas untuk pencatatan dan
pengarsipan segala bentuk laporan, dan komunikasi dengan Mapolsek dan
Mapolres, fasilitas penjagaan dan satuan patroli keamanan, fasilitas
pelaporan oleh warga komuniti atau masyarakat setempat, dan kegiatan-
kegiatan sosial oleh petugas bersama dengan komuniti dan masyarakat
yang dilayaninya, terutama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan
berbagai kegiatan sosial yang diselenggarakan dalam kehidupan komuniti
dan masyarakat setempat. Pospol mempunyai fungsi sosial, yaitu
membangun hubungan baik dengan warga komuniti dan masyarakat yang
dilayaninya dan fungsi penegakkan hukum, yaitu membuat respons
terhadap berbagai bentuk laporan warga terhadap ancaman-ancaman atas
rasa aman mereka.
   Fungsi sosial, melalui hubungan-hubungan sosial yang baik dengan
warga bertujuan untuk membangun kepercayaan komuniti dan masyarakat
terhadap PoIri, oleh karena itu hubungan-hubungan sosial bukan hanya


                                                                     40
dilakukan terhadap tokoh-tokoh tetapi juga dan terutama terhadap warga
komuniti dan warga masyarakat biasa terutama terhadap anak-anak dan
remaja serta terhadap ibu-ibu dan orang-orang tua yang memerlukan
pertolongan.
   Atas dasar kepercayaan ini, yaitu kepercayaan terhadap petugas
kepolisian sebagai perorangan maka dapat dibangun dan dimantapkan
kepercayan institusional atau kepercayaan terhadap Polri sebagai pranata
atau institusi. Kepercayaan terhadap petugas polisi dan terhadap Polri
diharapkan dapat menciptakan keberanian dari warga komuniti atau warga
masyarakat dalam menghadapi teror dari GAM dengan              berbagai
strateginya, karena warga komuniti setempat mempunyai sandaran yang
mereka percaya dapat melindungi dan mengayomi keamanan mereka,
yaitu Polri dengan petugas, kepolisiannya.


d. Penutup.
   Upaya rekonstruksi pemolisian di NAD pasca gempa dan tsunami pada
dasarnya adalah bertujuan untuk membangun kepercayaan warga
masyarakat NAD terhadap petugas kepolisian dan lebih lanjut terhadap
Polri sebagai pengayom dan pelindung keamanan mereka, dan sebagai
penegak hukum. Kepercayaan dimuIai dari hubungan-hubungan sosial
yang berlandaskan pada hubungan-hubungan pribadi dari petugas
kepolisian dengan warga masyarakat setempat. Kepercayaan yang
dibangun melalui hubungan-hubungan sosial dapat diarahkan lebih lanjut
pada upaya membangun kepercayaan terhadap diri sendiri dari warga
komuniti dan masyarakat dalam mengatasi rasa tidak aman atau ketakutan
terhadap berbagai ancaman sosial, terutama dari GAM.
     Kepercayaan dari masyarakat terhadap petugas kepolisian, terutama
kepada petugas kepolisian pada tingkat Polsek atau Pospol yang
merupakan ujung tombak Polri, dimana citra Polri sebagai organisasi dan
sebagai pranata itu tergantung pada mereka, haruslah secara betuI-betuI
dan sungguh-sungguh dipikirkan dan diperhitungkan oleh pimpinan Polri
setempat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat setempat maka
apapun yang dilakukan oleh petugas kepolisian dalam kegiatan-kegiatan
pemolisiannya tidak akan berhasil karena tidak dipercaya, dan karena itu


                                                                     41
     hanya menghasilkan ketakutan pada pihak masyarakat. Sehingga UU No. 2
     Th 2002, hanya akan berupa slogan saja.
        Upaya membangun kepercayaan tersebut, adalah dengan membangun
     kembali Polsek-Polsek dan bila diperlukan dengan juga membangun
     Pospol-Pospol. Bukan hanya gedung dan peralatannya yang dibangun
     tetapi yang terpenting adalah dibangunnya kembali personil atau petugas
     kepolisian   yang    sadar   dan   paham   betul    mengenai   tugas-tugas
     pemolisiannya dalam menciptakan rasa aman dan berperan sebagai
     pengayom dan pelindung warga komuniti dan masyarakat setempat di
     NAD. Mereka ini adalah petugas-petugas kepolisian yang profesional yang
     tidak harus mencari uang tambahan melalui pekerjaan sambilan yang dapat
     merusak citra polisi dan Polri.




B. Diskusi / Tanya Jawab


        Diskusi atau tanya jawab ini merupakan bagian dari kegiatan seminar
  yang dituangkan dalam bentuk tabel (data terlampir).




                                                                            42
                                       BAB IV
                    HASIL YANG DICAPAI ( KESIMPULAN )




      Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan seminar sehari tentang “Rekonstruksi
Sistem Pemolisian di NAD” yang dirangkum dari para pakar yang berbicara dalam
seminar ini adalah sebagai berikut :


1.   Dengan adanya kekhasan dan kekhususan daerah Provinsi Nanggroe Aceh
     Darussalam maka berpengaruh pula terhadap pendekatan dalam kaitan
     upaya-upaya pemolisian masyarakat dengan mempertimbangkan potensi
     yang mempunyai akses sangat kuat terhadap upaya pembinaan dinamika
     kehidupan masyarakat.


2.   Sebelum terjadinya bencana alam gempa bumi dan tsunami telah dilakukan
     upaya-upaya    pemolisian    di   NAD,     seperti   mengaktifkan   Siskamling,
     melibatkan peranan alim ulama dalam pengambilan kebijakan daerah,
     memberdayakan lembaga adat, menjalin kemitraan dengan masyarakat,
     mendukung wadah front perlawanan rakyat terhadap separatis, melakukan
     pembinaan dan proses hukum terhadap anggota GAM yang tertangkap dan
     menyerahkan diri, mengaktifkan pageu gampong, dan memaksimalkan
     peranan lembaga Syariat Islam.


3.   Pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami telah dan sedang dilakukan
     Polda   NAD dalam rangka pemolisian adalah melakukan pengawasan
     terhadap relawan/LSM Asing, penangganan dan memberikan bantuan
     terhadap pengungsi, melanjutkan pembinaan terhadap anggota GAM yang
     menyerah, melakukan penguatan kelembagaan dalam rangka menjamin hak-
     hak keperdatan masayarakat, membangun sistem peringatan dini, dan
     menjalankan sistem hukum. Rasa traumatik, cemas, dan takut yang
     dirasakan masyarakat juga menjadi perhatian Polda NAD.


4.   Perasaan cemas dan takut yang melanda masyarakat telah dieksploitasi
     untuk mencari keuntungan, seperti rasa takut kepada kelompok separatis


                                                                                 43
     maka berbagai kalangan seperti pengusaha atau pejabat cenderung
     memenuhi tuntutan dan permintaan GSBA-GAM yaitu dengan cara
     melakukan korupsi. Sedangkan masyarakat kelas bawah dari rasa cemas
     dan takut yang ada maka demi kepentingan dan keselamatannya akhirnya ia
     bertindak untuk berdiam diri dan tidak mau berkomunikasi dengan aparat
     atau petugas.


5.   Bencana tsunami telah menimbulkan kecemasan tentang luasnya kerusakan
     sosial maupun ekonomi yang akan ditinggalkan bencana alam ini.
     Kecemasan di bidang hukum, khususnya sistem peradilan pidana adalah
     meningkatnya kejahatan, terutama yang ditujukan pada korban bencana.
     Diperkirakan kejahatan serius yang mengancam adalah : pencurian besar-
     besaran (penjarahan, looting); penipuan terhadap para korban (fraund);
     “perdagangan manusia (human trafficking) serta korupsi dalam pengumpulan
     dana dan barang bantuan untuk korban (corruption of relief funds and
     goods), baik sumbangan lokal (domestik), maupun internasional,. Masalah
     human trafficking mencuat dalam kaitan dengan kemungkinan adanya child
     and women trafficking, terutama karena banyak anak dan perempuan yang
     masih dilaporkan hilang.


6.   Bahwa dalam menghadapi masalah keteraturan sosial pasca Tsunami pada
     era globalisasi ini, diperlukan suatu rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana,
     khususnya peran Polri untuk menghindari konsep arogansi institusional di
     antara komponen sistem tersebut yang seringkali menimbulkan rasa takut
     masyarakat, khususnya pola penyimpangan kewenangan berupa polemik
     kekuasaan penyidikan dan penyiksaan.


7.   Arogansi institusional maupun kehendak orientasi kultural ke atas akan
     menjadi kendala yang dominan untuk menerapkan community policing
     dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar konsep community policing dapat
     diterapkan secara komprehensif, yaitu sebagai alat negara dan sarana
     independensi yang melembaga dalam proses penegakan hukum.




                                                                             44
8.   NAD sebagai lokasi bencana, masyarakatnya secara umum memounyai
     sudut pandang sendiri terhadap tanah kepemilikannya. Tingkat kontribusi
     masyarakat Aceh kepada keputusan pemerintah tentang tanah kepemilikan
     sangat tinggi. Selama ini kita tidak pernah mendengar sengketa            tanah
     (contoh : tanah yang telah dibebaskan oleh siapapun) yang bersumber dari
     pemahaman masyarakat Aceh. Hal ini sangat positif untuk kegiatan penataan
     kembali batas-batas.


9.   Kepastian hukum hak atas tanah adalah kepastian :
     • Kepastian subjek, yaitu mengenai siapa pemiliknya yang paling sah beserta
      asal usul riwayat tanah, yang disebut data yuridis.
     • Kepastian objek, yaitu mengenai lokasi tanah, luas tanah dan batas-batas
      kepemilikan, yang disebut data fisik
     Metode self assessment merupakan metode yang menjawab pengertian
     kepastian hukum di atas.
     Metode ini adalah metode untuk mengatasi kendala akibat hilangnya
     dokumen tanah. Metode ini menghasilkan sesuatu yang tidak ada menjadi
     ada, yang sangat diperlukan dalam proses pemberian kepastian hukum.


10. Upaya rekonstruksi pemolisian di NAD pasca gempa dan tsunami pada
     dasarnya    adalah     bertujuan     untuk   membangun   kepercayaan      warga
     masyarakat NAD terhadap petugas kepolisian dan lebih lanjut terhadap Polri
     sebagai pengayom dan pelindung keamanan mereka, dan sebagai penegak
     hukum.     Kepercayaan     dimuIai    dari   hubungan-hubungan   sosial    yang
     berlandaskan pada hubungan-hubungan pribadi dari petugas kepolisian
     dengan warga masyarakat setempat. Kepercayaan yang dibangun melalui
     hubungan-hubungan sosial dapat diarahkan lebih lanjut pada upaya
     membangun kepercayaan terhadap diri sendiri dari warga komuniti dan
     masyarakat dalam mengatasi rasa tidak aman atau ketakutan terhadap
     berbagai ancaman sosial, terutama dari GAM.


11. Kepercayaan dari masyarakat terhadap petugas kepolisian, terutama kepada
     petugas kepolisian pada tingkat Polsek atau Pospol yang merupakan ujung
     tombak Polri, di mana citra Polri sebagai organisasi dan sebagai pranata itu


                                                                                  45
tergantung pada mereka, haruslah secara betuI-betuI dan sungguh-sungguh
dipikirkan dan diperhitungkan oleh pimpinan Polri setempat. Tanpa adanya
kepercayaan dari masyarakat setempat maka apapun yang dilakukan oleh
petugas kepolisian dalam kegiatan-kegiatan pemolisiannya tidak akan
berhasil karena tidak dipercaya, dan karena itu hanya menghasilkan
ketakutan pada pihak masyarakat. Kepercayaan terhadap petugas kepolisian
yang dibangun secara sosial akan dapat mendalam dan meluas karena
petugas kepolisian adalah anggota Polri, maka secara langsung atau tidak
langsung kepercayaan terhadap Polri melalui atribut-atribut Polri yang
menjadi acuan bagi rasa aman dan keamanan juga menjadi acuan
kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai organisasi atau sebagai
pranata keamanan dan penegakan hukum.




                                                                     46
                                       BAB V
                                  REKOMENDASI




       Setelah menyelesaikan acara seminar ini, ada beberapa hal yang dapat
dihimpun sebagai intisari dari pemaparan para panelis dan para peserta diskusi
seminar. Kemudian ada beberapa rekomendasi yang akan disampaikan sebagai
hasil seminar sehari tersebut, antara lain :


1.   Upaya Kepolisian untuk menghadapi rasa cemas dan takut yang dihadapi
     masyarakat adalah melalui langkah-langkah pendekatan secara institusional
     dan individual kepada masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan
     budaya, melakukan komunikasi dua arah secara terbuka dan saling percaya,
     menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial masyarakat Aceh serta
     melalui pendekatan keyakinan dan agama. (Wakapolda NAD, Brigjen Pol.
     Drs. Subekti, M.Si.)


2.   Agar disusun undang-undang tentang koordinasi dalam keadaan krisis
     bencana alam, terutama manajemen di tingkat lokal. Dan perlunya dibangun
     suatu sistem peringatan dini dan cara penyebarluasannya.
3.   Disusun undang-undang yang berkaitan dengan korban bencana alam:
     a. Tentang penentuan dan pemberian sertifikat, bahwa seorang yang hilang
        dalam bencana dapat dipersangkakan telah wafat.
     b. Tentang pemeliharaan oleh keluarga atas beban negara, anak dan
        remaja korban bencana alam, yang salah atu atau dua orang tuanya
        wafat dalam bencana.
     c. Tentang masalah pemilikan harta benda tidak bergerak yang terkait
        dengan bencana
     d. Tentang pemberian sanksi hukum pidana yang lebih berat dalam hal
        seseorang dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan suatu
        kejahatan terhadap barang yang terkait dengan peristiwa bencana
        termasuk sumbangan dana atau barang bantuan bagi korban bencana.




                                                                           47
4.   Digiatkannya Siskamling dan dimulainya kegiatan pemolisian komuniti di
     daerah-daerah tanda penampungan pengungsi maupun barak-barak yang
     dibangun.
5.   Dibentuknya kesatuan polisi wanita yang diberikan pula latihan untuk
     melakukan konseling pada para perempuan (ibu-ibu), anak, dan remaja.
     Mereka harus secara teratur dan tetap mengunjungi tempat-tempat
     penampungan.
6.   Disusun      program-program       dalam       Sistem   Peradilan   Pidana   Terpadu
     (intregreted criminal justice system) dalam rangka pencegahan timbulnya
     kejahatan karena pengangguran dan delikuensi remaja karena putus
     sekolah. (Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.H.)


7.   Sebagai penegak hukum, Polri perlu menerapkan konsep community
     policing, setidaknya untuk mencegah kejahatan yang merebak di NAD.
     Selain itu, diharapkan pula terhindar terjadinya stigma kelembagaan dari
     segala bentuk intervensi dalam mekanisme prosedural atas penegakan
     hukum Polri. (Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.)


8.   Yang perlu dilakukan di NAD menurut Ir. Kurdinanto Sarah, M.Sc. (pakar
     Geodesi) dalam kaitannya dengan “Rekonstruksi Sistem Pemolisian di NAD”
     adalah :
     a. Pendekatan
                (1) Komprehensif integral
                (2) Lintas sektoral
                (3) Interdisipliner antar profesi
     b. Ketetapan pemerintah sebagai dasar hukum self assessment :
        (1) Mengenai jangka waktu pengakuan hak atas suatu bidang tanah.
        (2) Penunjukan tim tetap pertanahan yang diberikan kewenangan penuh
                untuk menjalankan fungsi pertanahan di lokasi bencana, dimana
                ketua tim adalah aparat BPN dan anggotanya dapat berasal dari
                aparat BPN serta tokoh masyarakat setempat yang dapat berganti
                secara dinamis.
     c. Pengumpulan pra-data fisik segera:



                                                                                       48
        (1) Memanfaatkan teknologi citra digital (digital image) lokasi bencana
               sebelum dan sesudah bencana tsunami yang tersebar dalam bentuk
               citra satelit.
        (2) Mengumpulkan data-data rincian peta instansi pajak bumi dan
               bangunan.
        (3) Menetapkan peta dasar skala besar sementara sebagai acuan
               kegiatan self assessment, dimana peta dasar skala besar baru
               dalam proses.
     d. Pengumpulan data yuridis:
        (1)    Membentuk subtim-subtim ad-hoc dengan susunan keanggotaan
               sama seperti susunan keanggotaan tim tetap.
        (2)    Melakukan komunikasi dan publikasi secara terus menerus sebagai
               bagian dari sosialisasi kegiatan.

9.   Strategi Pemolisian di Daerah (Rawan) Bencana.
     Secara bottom-up mengalir dari organisasi terbawah ke tingkat atas berupa
     informasi atau data yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan
     bencana dan daftar kebutuhan yang meliputi peralatan, kekuatan personel
     dan sebagainya.
     Secara top-down mengalir dari atas hingga ke tingkat bawah berupa
     kebijakan umum dan operasional serta penyiapan kebutuhan dari tingkat
     bawah.
     Strategi penyusunan SOP (Standard Operating Procedure).
     • Melakukan pemetaan daerah-daerah rawan bencana
     • Mengidentifikasi jenis dan frekuensi bencana di setiap kewilayahan.
     • Memahami kondisi kewilayahan, meliputi aspek-aspek geografi, demografi,
      struktur sosial dan kebudayaan setempat.

     Tahap penyusunan SOP mengacu pada:
     • Aspek perencanaan: kekuatan personel, pelatihan, dan anggaran.
     • Aspek      operasional    :   pendistribusian   pekerjaan,   pendelegasian
      kewenangan, deskripsi kerja.
     • Aspek pengawasan: memonitor pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh
      sub-ordinary. (Dr. Jusuf, M.M.)


                                                                              49
10. Upaya membangun kepercayaan dari masyarakat terhadap petugas
   Kepolisian adalah dengan membangun kembali Polsek-Polsek dan bila
   diperlukan dengan juga membangun Pospol-Pospol. Bukan hanya gedung
   dan peralatannya yang dibangun tetapi yang terpenting adalah dibangunnya
   kembali personil atau petugas kepolisian yang sadar dan paham betul
   mengenai tugas-tugas pemolisiannya dalam menciptakan rasa aman dan
   berperan sebagai pengayom dan pelindung warga komuniti dan masyarakat
   setempat di NAD. Mereka ini adalah petugas-petugas kepolisian yang
   profesional yang tidak harus mencari uang tambahan melalui pekerjaan
   sambilan yang dapat merusak citra polisi dan Polri. (Prof. Parsudi Suparlan,
   Ph.D.)




                                                                            50
                                  BAB VI
                                 PENUTUP




      Demikianlah laporan hasil pelaksanaan seminar ini dibuat dengan tujuan
untuk memberikan masukan kepada pimpinan Polri dalam rangka membantu
merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat diambill oleh Pimpinan Polri dalam
rangka “Rekonstruksi Pemolisian Pasca Bencana Gempa dan Tsunami di
Nanggroe Aceh Darussalam”.




                                                   Jakarta, 28 April 2005
                                                   Panitia Pelaksana Seminar
                                                           Ketua




                                                       Dr. Jusuf, M.M.




                                                                         51

								
To top