Kompilasi Hukum Islam Dinilai Abaikan Hak Anak

Document Sample
Kompilasi Hukum Islam Dinilai Abaikan Hak Anak Powered By Docstoc
					Kompilasi Hukum Islam Dinilai Abaikan
Hak Anak
Rabu, 04 April 2007 | 13:35 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak,
Arist Merdeka Sirait mendesak pemerintah untuk meninjau kembali Intruksi Presiden
Nomor 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sebab beberapa pasal tentang hak asuh anak di Inpres tersebut justru mengabaikan hak
anak. "Karena itu harus ditinjau lagi karena peraturan inilah yang menjadi pertimbangan
utama para hakim dalam memutuskan hak asuh anak," katanya dalam acara Ngopi Pagi
Bersama Komnas Anak, di kantornya, Jakarta, Rabu.

Ia menyebut Pasal 105 sebagai yang paling krusial dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal
tersebut menyatakan hak asuh anak yang usianya dibawah 12 tahun jatuh pada ibu tanpa
mempertimbangkan kelayakan ibu dalam mengasuh.

Selain itu, ia melanjutkan, pasal tersebut juga tidak
memberikan ruang bagi anak untuk memberikan pendapatnya mengenai perceraian orang
tua mereka. "Padahal anaklah yang menjadi korban perceraian."

Dalam memutuskan hak asuh anak, menurut Arist, para hakim seharusnya lebih merujuk
Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 10 undang-undang
itu menyebutkan, setiap anak berhak menyatakan dan didengarkan pendapatnya,
menerima, mencari, dan
memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. "Ketidakselarasan
ini dapat membawa efek negatif bagi anak-anak," ujarnya.

Karena itu, ia meminta para hakim yang menangani kasus hak asuh anak untuk tidak
hanya merujuk Kompilasi Hukum Islam dalam mengambil keputusan, tapi juga melihat
dasar hukum lain seperti Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.1
tahun 1974 tentang Perkawinan. Dwi Riyanto Agustiar