Potensi Ekonomi dan SDA Riau

Document Sample
Potensi Ekonomi dan SDA Riau Powered By Docstoc
					   POTENSI EKONOMI DAN SDA RIAU
            Oleh: KADIN DAERAH PROVINSI RIAU



1. Gambaran Umum Perekonomian Riau

      Riau selama ini dikenal memiliki keunggulan komparatif
karena letaknya yang strategis. Pertama, Riau dekat dengan negara-
negara ASEAN, terutama Singapore, Malaysia dan Thailand.
Kedua, Riau terletak di route perdagangan dan pelayaran
internasional di Asia-Pacifik. Ketiga, lokasi Riau dekat dengan
Singapore yang merupakan salah satu pusat perdagangan dunia.
Keempat, Riau terletak di tengah Pulau Sumatera, dilewati lintas
Barat dan lintas Timur.
      Selain letaknya yang strategis, Riau selama in dikenal sebagai
provinsi yang kaya dengan sumberdaya alam seperti minyak dan
gas bumi, mineral, kehutanan, perikanan, pertanian perkebunan
(kelapa sawit, kelapa, karet, sagu), pertanian tanaman pangan, dan
kepariwisataan. Provinsi Riau menghasilkan lebih kurang 60 persen
minyak Indonesia, memiliki cadangan gas alam yang besar di
Natuna, penghasil minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia.
      Sebagai daerah yang kaya dengan sumberdaya alam dan
letaknya yang sangat strategis, Riau selama ini menjadi primadona
bagi para investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai
dampak dari laju investasi yang sangat tinggi, pertumbuhan
ekonomi Riau selalu lebih tinggi dari rata-rata Indonesia (lihat
Tabel 1).
                         Tabel 1
   Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Riau – Indonesia
       TAHUN         INDONESIA RIAU NonMG (Migas)
         1997            4,70            9,0 (3,16)
         1998           -13,13        - 1,81 (-3,86)
         1999            0,79          4,16 (3,38)
         2000            4,90         10,25 (6,53)
         2001            3,32           5,03 (4,20)
         2002             3,6             (4,9)*
  Sumber: BPS Riau
      Secara sektoral, pertumbuhan yang tinggi dialami oleh sektor
industri, yang sejak tahun 1999 hingga tahun 2001 mengalami
pertumbuhan rata-rata di atas 10 persen per tahun. Sektor-sektor
lain yang baik pertumbuhannya adalah perbankan, pertambangan
dan sektor pertanian (lihat Tabel 2).

                           Tabel 2
             Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
          Provinsi Riau Menurut Sektor (Tanpa Migas)
   SEKTOR         1996   1997     1998    1999 2000 2001*
Pertanian           5,12   2,03 11,00       9,11 9,14   5,7
Pertambangan       11,47   7,86 -12,02      1,85 7,42   6,5
Industri           15,35   8,64    -4,21 11,86 12,46   12,2
Listrik             6,42   8,62 17,16       5,71 4,66   5,4
Bangunan           15,25 10,58 -27,99       5,55 6,20   4,4
Perdagangan         9,40   8,13     0,81    4,77 4,94   5,4
Angkutan            9,85   8,43     4,29    5,29 6,56   6,2
Bank                6,15 23,11     -5,96 -28,03 34,01   7,5
Jasa                4,17 10,16      2,65    3,25 2,79   4,7
Total Riau                 9,00    -1,81    4,16 10,25  7,8
 Sumber: BPS Riau



2. Potensi Sumberdaya Alam Riau




                                                               -2-
Potensi sumberdaya alam Riau sangat besar, terutama minerals,
hutan, perikanan, pertanian, perkebunan besar. Selain itu Riau
memiliki area yang strategis untuk industri manufaktur seperti
electronik, garments, basic chemicals, agro-industries, pertam-
bangan, turisme, high-tech industries dan teknologi informasi.
      Produksi minyak Riau mencapai puncaknya tahun 1973
dengan produksi 996 ribu barel per hari, menghasilkan 84 persen
dari total ekspor minyak Indonesia. Saat ini dengan produksi
berkisar 600 ribu barel per hari, Riau menghasilkan 50 persen
minyak nasional. Kecenderungannya produksi minyak Riau akan
menurun, kecuali bila dilakukan pemulihan melalui Enhanced Oil
Recovery (EOR).
      Walau kekayaan sumberdaya minyak Riau sudah dikenal di
seluruh Indonesia dan mancanegara, namun sebahagian besar
sumberdaya ini tidak dimiliki seutuhnya oleh masyarakat Riau. Di
masa mendatang harus dipikirkan bagaimana ekonomi sumberdaya
ini mampu memberikan kontribusi positif jangka panjang. Hal ini
menjadi sangat penting karena sumber asli pertumbuhan ekonomi
– yaitu eksploitasi minyak bumi – sudah melewati puncaknya.
      Sektor lain yang sudah menyumbang begitu banyak devisa
adalah sektor kehutanan. Walau sektor kehutanan tidak memiliki
kapasitas untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi Riau dalam
jangka panjang, bagaimanapun, sektor ini dapat memberikan
kontribusi bagi kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan jika proses
produksi yang ramah lingkungan diterapkan bagi penggergajian
kayu dan bagi pengumpulan dan pemasaran produk hutan non-
kayu. Eksploitasi hutan secara berlebihan selama ini diperkirakan
akan “menuai masalah” dua dekade yang akan datang. Karena itu
mulai sekarang sudah harus difikirkan bagaimana melestarikan
sumberdaya hutan bagi generasi mendatang secara berkelanjutan.
Pembangunan sosial di pedesaan Riau tidak akan berhasil jika
kondisi hutan terus menerus dibinasakan.
      Potensi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah gas
alam Natuna. Cadangan gas Alam natuna ini meliputi 33 persen
dari seluruh cadangan gas yang ada di Indonesia. Ekspor gas ke
Singapore sudah dimulai tahun 2001, dengan jumlah rata-rata 325
Mmcf per hari. Total ekspor ke Singapore selama 22 tahun adalah
sebanyak 2,5 TFC. Adapun ekspor ke Malaysia dimulai tahun 2002,


                                                              -3-
dengan total perjanjian 1,5 TFC selama 20 tahun. Sayang dari gas
alam Natuna ini Riau juga tidak memperoleh bagian yang wajar.
Walau Natuna terletak di provinsi Riau, tetapi hasilnya lebih banyak
dinikmati Pusat dengan alasan penambangannya dilakukan di areal
melebihi 12 mil laut. Jika masalah ini tidak diselesaikan secara wajar
dengan memperhatikan asas keadilan bisa berpengaruh buruk bagi
kelangsungan investasi dimasa-masa mendatang. Permasalahan
utama yang perlu diperhatikan adalah apakah Indonesia dapat
menjamin keamanan usaha dan fisik jangka panjang agar investasi
besar di sektor eksplorasi gas dapat berlangsung.
      Sumberdaya pertambangan di Riau juga memiliki potensi.
Walau tambang timah di Bintan sudah habis tahun 2002, namun
pengerukan timah masih dijumpai di Karimun dan beberapa
wilayah di Rokan Hulu serta Kampar. Di Riau juga dijumpai
beberapa tambang granit seperti di Kampar, Rokan Hulu,
Inderagiri Hilir dan Inderagiri Hulu dan Karimun. Cadangan granit
di Karimun sekitar 100 juta MT diperkirakan dapat ditambang
selama 15 tahun mendatang .
      Cadangan batubara di Rokan Hulu diperkirakan mencapai 2
milyar MT, dimana sekitar 60 persen telah terbukti. Walau
sebahagian besar cadangan batubara ini tidak memiliki nilai
ekonomis untuk diekspor karena kandungan airnya tinggi, namun
masih layak digunakan untuk sumber energi yaitu sebagai
pembangkit tenaga listrik dan untuk produksi balok batubara.
      Riau merupakan salah satu penghasil bauksit terbesar di
Indonesia. Endapan bauksit terbesar terdapat di Pulau Bintan dan
beberapa pulau lain di Kepulauan Riau. Mineral lainnya di Riau
maih banyak, di antaranya bijih besi, pasir kwarsa, pasir, dan
bahkan juga ada indikasi terdapat beberapa mineral langka seperti
molybdenum dan antimony. Sayang belum ada studi yang mendalam
tentang potensi mineral langka ini yang sesungguhnya.
      Potensi sumberdaya alam lain yang tak kalah besarnya ialah
penangkapan ikan di laut dan perairan umum. Sumberdaya
perikanan yang tersedia di Laut Cina Selatan diperkirakan sebesar
600 ton/ha, di Selat Malaka 142 ton/ha dan perikanan perairan
umum 24 ton/ha. Tetapi hasil maksimum untuk perikanan
samudra di Cina Selatan baru sekitar 360 ton dengan tingkat
pemanfaatan 167 ton/ha atau 46 persen. Sedang tingkat


                                                                  -4-
pemanfaatan di Selat Malaka sudah overfishing. Sektor perikanan
potensil dikembangkan dengan mendorong timbulnya kebijakan
dukungan masyarakat untuk mempertahankan usaha kecil dan
menengah di Riau dan meningkatkan cara penangkapan ikan di
Laut Cina Selatan.
      Di sektor pertanian, potensi utama terdapat pada perkebunan
besar seperti kelapa sawit, kelapa, karet, dan sagu. Kalau tahun
1996 luas perkebunan kelapa sawit masih sekitar 556 ribu ha, maka
pada tahun 2000 sudah naik hampir dua kali lipat melebihi 1 juta
ha. Selama periode 1996-2000 tersebut luas perkebunan kelapa
sawit naik 16,44 persen per tahun. Sedang karet, kelapa dan sagu
tidak mengalami pertumbuhan yang berarti pada tahun-tahun
terakhir, tetapi jumlah produksinya masih tinggi. Potensi
perkebunan kelapa sawit, kelapa, karet dan sagu ini akan
memberikan value added yang lebih tinggi dengan menggarap
industri derivatifnya.
      Selain keempat komoditas yang disebutkan di atas, sebetulnya
perkebunan kopi, cengkeh, kakao, pinang, lada dan gambir juga
sangat potensil untuk dikembangkan di Riau. Kenyataannya luas
areal penanaman maupun produksi semua komoditas tersebut di
atas naik tajam hingga tahun 1999. Semua komoditas perkebunan
tersebut mendapat perhatian karena harga-harga naik sebagai
dampak melemahnya rupiah di saat-saat krisis. Tetapi belakangan
ini, dimana rupiah semakin menguat, menyebabkan berbagai
komoditas di atas kurang dilirik. Kenyataannya produksi kopi dan
lada mengalami pertumbuhan negatif, masing-masing minus 8,06
persen dan minus 5,70 persen selama periode 1996-2000.



3. Potensi Sumberdaya Manusia

Sebagai dampak tingginya laju investasi dan pertumbuhan ekonomi
selama ini, ditambah lagi dengan makin besarnya dana yang
dikelola pemerintah daerah Riau sebagai dampak diberlakukannya
otonomi daerah, telah menyebabkan semakin tingginya laju
pertumbuhan penduduk kota-kota yang ada di Riau. Kenyataannya
laju pertumbuhan penduduk Riau termasuk yang tertinggi di


                                                               -5-
Indonesia. Secara dramatis jumlahnya naik dari 1.641.074 jiwa
tahun 1971 menjadi 2.281.896 jiwa tahun 1980; 3.278.807 tahun
1990; dan 4.733.948 jiwa tahun 2000. Laju pertumbuhan penduduk
tahun 1990-2000 adalah 3,8 persen.
      Dari jumlah penduduk total tahun 2000 sebanyak 2.405.282
orang di antaranya adalah laki-laki, dan 2.328.665 perempuan. Dari
jumlah penduduk yang ada, sebanyak 474.027 berusia di bawah 5
tahun (0 – 4 tahun); 3.004.181 usia produktif (15 – 59 tahun); dan
194.195 berusia di atas 60 tahun.
      Pada tahun 2000 jumlah penduduk Riau yang berpendidikan
SD ke bawah 63 %; SLTP 15 %; SLTA 19 %; Akademi ke atas 3
%. Tingkat harapan hidup Riau naik dari 63,98 persen tahun 1992
menjadi 70,46 persen tahun 2000, sedang tingkat kematian bayi
turun cukup drastis dari 35 tahun menjadi 31,27 tahun 1997.
      Di beberapa kota yang ada di Riau, ternyata jumlah penduduk
migran cukup besar. Secara rata-rata jumlah penduduk migran
berusia 5 tahun atau lebih tahun 2000 adalah 44,7 % . Jumlah
penduduk migran tertinggi dijumpai di kota Batam, yaitu 82,94 %;
diikuti oleh Dumai 77,32 %; Siak 65,81 %; P.Baru 59,08 %;
Pelalawan 54,78 %. Sedang kota-kota yang relatif kecil jumlah
penduduk migrannya adalah Bengkalis, yaitu 26,53 %; Indragiri
Hilir 22,25 %; dan Natuna 9,36 %. Dari berbagai kota yang ada,
kota-kota yang paling laju pertumbuhan penduduknya di Riau
adalah Batam, Pekanbaru, dan            Pangkalan Kerinci. Secara
keseluruhan 32 % penduduk Riau tahun 2000 adalah migrants. Suku
Melayu hanya sekitar 37,9 %; selebihnya suku Jawa 24,1 %; Minang
11,1 %; Batak 7,1 %; Banjar 3,8 %, dll. Dari total migrants, sekitar
40 % tinggal di perkotaan (non-farm).
      Prosentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih
tinggi, yaitu sekitar 42,46 %. Sedangkan yang bekerja di sektor
perdagangan sekitar 17,44 % dan jasa-jasa 15,58 %. Prosentase
Rumahtangga pemakai listrik tahun 1999 adalah 64,5 %, dan tahun
2000 naik menjadi 69,9 %. Sebagai perbandingan, prosentase
rumahtangga pemakai listrik secara nasional tahun 1999 dan 2000
masing-masing 83,7 % dan 86,3 %. Prosentase rumahtangga
dengan Air Minum Ledeng tahun1999 sekitar 7,3 %, dan tahun
2000 naik menjadi 10,8 % (nasional masing-masing 18,6 % dan
19,2 %). Adapun prosentase rumahtangga dengan sumber air


                                                                -6-
minum bersih tahun 1999 sekitar 36,0 %, tapi tahun 2000 turun
menjadi 18,0 % (nasional 48,5 % dan 20,6 %).
      Menurut hasil perhitungan sementara PPIP (2002), sesuai
data dan kecenderungan yang ada, diperkirakan jumlah penduduk
Riau berkisar antara 8 juta (perkiraan pesimis) hingga 10 juta
(perkiraan optimis) tahun 2020. Lihat Tabel 3.

          Tabel 3: Proyeksi Penduduk Riau Tahun 2020
RATE OF       Asumsi                        Asumsi – Asumsi Tahun 2020
GROWTH        2000            SSDP    :   SSDP-IG : SEG-WSDP : SEG-WSDP-UI
TFR           2,64 %         2%       :    2%       : 2,5 %        :   2,75 %
IMR           3,52 %         1,6      :    1,16    : 2,4            :  2,4
IR            2,00 %         0,46     :    0,5     : 0,5            :  2,0
TGR           3,95 %         1,79     :    0,83    : 2,24           :  4,03
              Pop 2020       7.967    :    7.926 : 8.982            :  10.146
Sumber: PPIP (2002).

Keterangan:
TFR = Total Fertility Rate
IMR = Infant Mortality Rate
IR = Immigration Rate
TGR = Total Growth Rate
SSDP = Strong Social Development Policies  Main Scenario
SSDP-IG = Strong Social Development Policies-Indigenous Growth
SEG-WSDP = Strong Economic Growth’03-10 - Weak Social Development
SEG-WSDP-UI = Strong Economic Growth’03-20 –Weak Social Development Policies-Urban
Influx

      Biasanya makin banyak orang datang ke sebuah kota, makin
banyak pula sarana dan prasarana serta fasilitas yang diperlukan,
mulai dari penyediaan listrik, air minum, transport, telekomunikasi,
pendidikan, kesehatan, rekreasi, olahraga, dan lain sebagainya.
Penyediaan semuanya memerlukan dana yang tidak sedikit. Selain
itu makin banyak yang datang ke kota, makin pelik masalah yang
dihadapi, mulai dari masalah pengangguran, masalah lingkungan
pemukiman; masalah lalu lintas (congestion); masalah lingkungan
(polusi, keributan); masalah “pekat” (kejahatan, judi, pelacuran)
dan sebagainya.
      Untuk mengatasi berbagai masalah perkotaan tersebut maka
Pemko kota-kota yang ada di Riau harus makin arif dan bijaksana.
Diperlukan adanya suatu kebijaksanaan menyeluruh (holistik) yang
terpadu dengan mempertimbangkan semua stake-holders yang

                                                                                -7-
terkait. Kebijaksanaan   diambil    dengan      mengantisipasi
pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi di kota-kota yang ada
di Riau.

4. Dukungan Infrastruktur
Untuk merealisasikan semua potensi sumberdaya alam yang ada
diperlukan dukungan infrastruktur, apakah itu di bidang
transportasi, listrik dan air bersih. Dikaitkan dengan infrastruktur
transportasi, Riau adalah sebuah propinsi yang luas dimana
transportasi darat, air dan udara sama pentingnya satu dengan yang
lain. Secara strategis jaringan transportasi bukan semata-mata
infrastruktur ekonomi melainkan bagian dari infrastruktur sosial.
      Jaringan transportasi darat saat ini mencakup: 653,13 KM
dari Trans-Sumatra Highway Lintas Timur; 100,6 KM dari Tran-
Sumatra Highway Lintas Barat, 646,83 Km jalan provinsi dan
1,139,65 Km jalan kabupaten.
      Riau memiliki 58 pelabuhan laut. Dari sebanyak 58 pelabuhan
tersebut yang paling menonjol adalah 11 buah pelabuhan di
Dumai, Kuala Enok, Batam, Pekanbaru, Tanjungpinang,
Tembilahan, Senayang, Dabo-singkep, Terempa, Sedanau, dan
Selat Lamba. Commercial airports terdapat di Pekanbaru dan Batam
dan disamping itu terdapat 9 feeder airports (Dumai, Pasir
Pangaraian, Sei Pakning, Rengat, Tanjung Balai Karimun, Tanjung
Pinang, Dabo-Singkep, Natuna, dan Jemaja).
      Hasil studi Master Plan Riau 2020 merekomendasikan
peningkatan transportasi sungai dan laut dimasa-masa yang akan
datang, mengingat transportasi ini jauh lebih efisien dan lebih
ramah terhadap lingkungan serta lebih berpihak pada masyarakat
lokal/tempatan.


5. Keuangan dan Perbankan

      Dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 pemerintah
daerah (propinsi dan kabupaten/kota) memiliki kewenangan yang
lebih besar, dan dengan UU No. 25 tahun 1999 serta telah
dimulainya desentralisasi fiskal di Indonesia, secara finansil Riau


                                                                -8-
memperoleh tambahan finansial yang cukup besar. Dana yang
dikelola pemerintah daerah Riau naik tajam dari milyaran menjadi
triliunan rupiah sejak tahun 2001.
       Dengan semakin banyaknya dana yang dikelola oleh
pemerintah, dan tingginya laju pertumbuhan ekonomi selama ini,
sektor perbankan di Riau mengalami pertumbuhan yang sangat
pesat. Seiring dengan itu jumlah bank yang beroperasi di Riau juga
semakin banyak.
       Dari segi kegiatannya jumlah bank dibagi atas bank
konvensional dan bank syariah yang masing-masing dirinci atas
bank umum dan BPR. Jumlah bank umum konvensional di
propinsi Riau per Agustus 2002 tercatat sebanyak 28 buah (terdiri
atas bank umum devisa 23 buah dan bank umum bukan devisa 5
buah) dengan 210 kantor (mencakup kantor bank devisa 125 buah
dan bukan devisa 85 buah); Jumlah bank BPR 9 buahdengan 9
kantor; Sedang jumlah bank umum syariah 2 buah dengan 2
kantor. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah jaringan kantor
bank umum di Riau masih akan berlanjut.
       Yang bertambah tidak hanya jumlah kantor bank, tetapi juga
uang kartal maupun giral. Sampai dengan akhir Maret 2002 saldo
keuangan Pemda Riau (gabungan propinsi dan kabupaten/kota)
tercatat Rp 2.421,8 milyar, naik Rp 249 milyar dibanding posisi
akhir triwulan tahun 2001. Jumlah uang kuasi (tabungan dan
deposito) akhir Maret 2002 sekitar Rp 9,43 triliun; uang giral sekitar
Rp 5,15 T . Dengan demikian uang kuasi dan uang giral secara total
tidak kurang dari Rp 14,58 triliun.
       Penempatan dana bank dalam bentuk SBI naik dari dari Rp
1,12 triliun menjadi Rp 1,22 triliun pada akhir Maret 2002. Begitu
juga kredit yang disalurkan perbankan Riau naik dari Rp 7,78 triliun
akhir triwulan 2001 menjadi Rp 7,98 triliun triwulan pertama 2002.
Berdasarkan sektor ekonomi, sebahagian besar kredit dialurkan
pada sektor pertanian (Rp 2,68 triliun atau 33,54 %) dan industri
(Rp 1,87 triliun atau 23,40 %). Berdasarkan jenis penggunaan,
sebahagian besar kredit disalurkan untuk mendukung dunia usaha,
yaitu untuk modal kerja Rp 3,25 triliun (40,71 %); untuk investasi
Rp 3,09 triliun (38,65 %) dan sisanya untuk konsumsi (20,64 %).
Posisi kredit menurut kelompok bank dan sektor ekonomi dapat



                                                                  -9-
dilihat pada Tabel 4. Adapun rasio pemberian kredit di Riau dapat
dilihat pada Tabel 5.


                           Tabel 4
 Posisi Kredit menurut Kelompok Bank dan Sektor Ekonomi
         di Propinsi Riau, Agustus 2002 (Milyar Rp)
         Sektor         Bank        Bank Swasta    Bank Perkre-     Total
        Ekonomi       Pemerintah      Nasional     ditan Rakyat
Pertanian                2.832,2         1.193,2             0,9     4.026,3
Pertambangan                 67,6           78,0                -      145,5
Perindustrian            2.185,7         1.427,7                -    3.613,4
Listrik, gas, air            14,4          672,6                -      687,0
Konstruksi                 173,9            81,0                -      254,9
Perdg, Resto, Hotel        547,0           702,3            31,5     1.280,7
Pengangkutan                 72,4          164,0                -      236,5
Jasa-2 Dunia Usaha         297,7           465,0             0,8       763,4
Jasa-2 Sosial-Masy.          18,3           58,9                -       77,2
Dan lain-lain            1.689,9           445,4            14,5     2.149,8
     Jumlah              7.899,0         5.288,2            47,7    13.234,9
Sumber: BI, September 2002

                          Tabel 5
     Rasio Pemberian Kredit di Riau (tahun 1991-2001)
TAHUN       Total Kredit          KUK            Rasio KUK
            (Milyar Rp)                          (%)
1991        1.969,9                 341,3        17,33
1992        2.300,3                 454,9        19,78
1993        3.334,7                 562,7        16,88
1994        4.195,5                 787,4        18,77
1995        4.806,8                 999,1        20,79
1996        5.428,7               1.286,9        23,71
1997        7.817,9               1.524,0        19,49
1998        9.835,6               1.437,8        14,62
1999        7.723,2               1.794,2        23,23
2000        10.814,8              2.171,1        20,08
2001        11.329,4              2.438,1        21,52
Sumber: Bank Indonesia, Pekanbaru.




                                                                    - 10 -
6. Peluang Investasi di Riau

Dari uraian di atas dapat disimpulkan peluang investasi di Riau
sangat besar. Beberapa peluang investasi strategis di Riau antara
lain:
 Pembangunan jalan tol (highway) Pekanbaru-Dumai, Pekanbaru-
    Tanjung Buton dan Pekanbaru-Kuala Enok via Rengat.
 Pembangunan jaringan kereta api (railway) menghubungkan
    Rantau Prapat (Sumatera Utara) dan Pelabuhan Dumai.
 Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, di antaranya
    pengembangan pelabuhan laut Dumai, pembangunan kawasan
    pelabuhan laut Tanjung Buton dan pengembangan pelabuhan
    laut Kuala Enok.
 Pembangunan pembangkit energi listrik, baik batu bara, gas
    alam dan hydro.
 Pembangunan pabrik/industri semen di Rokanhulu
 Pembangunan industri pengolahan CPO dan industri hilir
    kelapa sawit, karet dan sagu.

Selain proyek investasi strategis di atas, masih ada peluang investasi
pendukung lainnya seperti:
 Proyek penyediaan air bersih di Pekanbaru, Dumai, Tanjung
   Buton, Kuala Enok dan kota-kota di kabupaten lainnya.
 Pengembangan kawasan industri Batam, Bintan, dan Karimun.
 Pengembangan kawasan pariwisata Rupat Utara, Natuna dan
   Kepulauan Riau.
 Pengembangan sistem telekomunikasi

7. Permasalahan yang Ada

Walau peluang investasi di Riau sangat tinggi, namun masih
dijumpai beberapa masalah dan kendala yang kalau tidak ditangani
dengan serius dapat menjadi faktor penghambat masuknya
investasi ke Riau. Beberapa di antara masalah dan kendala tersebut
berasal dari lingkungan eksternal yang tidak bisa dikendalikan.
Beberapa masalah yang relatif sukar di atasi adalah:
 Situasi ekonomi-politik Internasional yang makin tak stabil

                                                                  - 11 -
   Gonjang ganjing politik dalam negeri mendekati Pemilu 2004
   Tarik ulur penerapan Otonomi Daerah
   Masalah keamanan (fisik dan asset)
   Lemahnya penegakan hukum (law enforcement)
   Birokrasi yang tak efisien
   Kurang tersedianya prasarana dan sarana
   Kurangnya insentif (tax holiday) pada calon investor.

Untuk menarik investasi, perlu diciptakan iklim usaha yang
kondusif. Untuk kasus Riau, yang perlu diprioritaskan adalah:
 Adanya jaminan keamanan (fisik dan asset)
 Membuat rule of the games
 Menerapkan law enforcement
 Penyediaan prasarana dan sarana
 Menerapkan Good & Clean Government
 Mengatasi masalah perburuhan

8. Rencana Pengembangan Jangka Panjang

Untuk memperoleh hasil yang lebih optimal semua potensi
sumberdaya alam, manusia, modal yang didukung oleh prasarana
dan sarana yang ada diperlukan langkah-langkah strategis. Beberapa
langkah strategis yang perlu dilaksanakan antara lain:
      Pertama, letak Riau sangat strategis di selat Malaka yang
merupakan jalur lalu-lintas perdagangan dunia dan berbatasan
dengan Singapore dan Malaysia. Dengan demikian cukup besar
peluang untuk mengembangkan berbagai bisnis yang terkait
dengan faktor letak yang strategis ini (pelayaran, turisme,
perdagangan).
      Kedua, Riau kaya dengan sumberdaya alam (migas,
perkebunan, hutan, laut dan ikan). Semua bisnis yang terkait
dengan migas, perkebunan, hutan, laut dan ikan tersebut dengan
demikian potensil untuk dikembangkan.
      Ketiga, perekonomian Riau masih bersandar pada resources
based (pertambangan, perkebunan karet, kelapa dan sawit, serta
hasil-hasil hutan). Perekonomian yang dilandaskan pada
kemurahan alam ini tidak memberikan hasil yang berkelanjutan.

                                                              - 12 -
Untuk memperoleh nilai tambah (value added) yang lebih tinggi
perlu dikembangkan berbagai agro-industri dan produk-produk
derivatif dari hasil karet, kelapa dan kelapa sawit tersebut. Dengan
mengembangkan agro-industri dan produk-produk derivatif di atas
Riau secara bertahap harus mampu mentransformasikan diri dari
sekedar masyarakat petani ke masyarakat industri yang lebih maju.
      Keempat, Sebagai dampak otonomi daerah uang di Riau
semakin melimpah. Untuk memperoleh hasil yang lebih optimum
sebaiknya arahkan limpahan dana untuk meningkatkan mutu SDM,
pengembangan iptek, inovasi, manajerial, budaya maju untuk
meningkatkan teknologi dan efisiensi serta membangun prasarana
dan sarana ekonomi dan sosial strategis seperti transportasi,
komunikasi, pendidikan, kesehatan, dsb.
   Rencana pengembangan dalam jangka panjang haruslah
mengacu pada Visi Riau 2020 yang sudah disepakati bersama, yaitu:
“Untuk mewujudkan Propinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan
Kebudayaan Melayu se Asia-Tenggara pada tahun 2020 yang didukung oleh
masyarakat yang dinamis, beragama, dan sejahtera secara lahir dan bathin”.
   Sebagaimana diketahui, visi dalam kebijakan pembangunan
merupakan suatu keadaan yang hendak dicapai secara bersama-
sama dalam suatu tenggang waktu tertentu melalui proses
pembangunan, yaitu suatu keadaan yang dicita-citakan, ke arah
mana masyarakat Riau hendak dibawa.
   Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah Riau, Visi Riau
2020 mencoba mengungkapkan eksistensi potensial perekonomian
daerah tersebut pada suatu waktu tertentu dimasa yang akan
datang.
   Untuk mewujudkan Visi Riau 2020 tersebut saat ini sedang
dipersiapkan Riau Master Plan 2020. Salah satu aktivitas yang
dilakukan dalam pembuatan Riau Master Plan 2020 ialah jajak
pendapat dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di seluruh
kabupaten/kota yang ada di Riau.
   Hasil jajak pendapat yang dilaksanakan oleh PPIP-UNRI
memberikan indikasi mengenai prioritas pembangunan yang
diungkapkan para stakeholders utama yang ada di Riau. Tiga prioritas
utama pembangunan adalah:




                                                                     - 13 -
 Pembangunan infrastruktur, terutama transportasi, penyediaan
  air bersih, fasilitas kesehatan dan fasilitas industri hilir untuk
  pertanian skala kecil.
 Ekonomi kerakyatan, dengan perhatian besar terhadap usaha
  pertanian skala kecil, mengatasi kekurangan lahan dimasa depan,
  kekurangan infrastruktur, kekurangan kapasitas pemasaran dan
  pembiayaan produksi.
 Pengembangan sumberdaya manusia, menangani akses yang
  sangat rendah ke pasar tenaga kerja oleh penduduk tempatan
  dan angkatan kerja dengan kualaifikasi rendah.



9. Penutup

Demikianlah makalah singkat ini disampaikan, semoga dapat
memberikan sumbangan bagi pelaksanaan pembangunan yang
lebih baik di Riau khususnya dan Indonesia umumnya.


                                  Pekanbaru, 15 Februari 2003
                                   Kadin Daerah Provinsi Riau
                                         Ketua Umum,


                              Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA




                                                                - 14 -