KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP by klutzfu59

VIEWS: 0 PAGES: 15

									Pertemuan V @FHUP

1

POLITIK HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2 TIM PENGAJAR HUKUM LINGKUNGAN @ FHUP

Pertemuan V @FHUP

POLITIK HUKUM
3

Sistem Kemasyarakatan
Sosial Politik

Agama

Hukum

Ekonomi

Sosial Budaya

Pertemuan V @FHUP

POLITIK HUKUM
4

 Hukum menjadi dependent variabel
 Politik menjadi independent variabel  Perkembangan disiplin ilmu untuk mencari

korelasi antar kedua subsistem tersebut  Hukum dalam arti peraturan merupakan kristalisasi dari kehendak – kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaingan  Konfigurasi Politik  Karakteristik Produk Hukum
Pertemuan V @FHUP

KORELASI POLITIK DAN HUKUM
5

KONFIGURASI POLITIK

PRODUK HUKUM

DEMOKRATIS

RESPONSIF / POPULISTIK

OTORITER

KONSERVATIF / ORTODOKS

Pertemuan V @FHUP

POLITIK HUKUM
6

 Kebijakan Hukum ( legal policy ) yang

akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah  Penggambaran korelasi politik dalam mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu
Pertemuan V @FHUP

POLITIK HUKUM NASIONAL
7

 Orde Lama  Garis – Garis Besar Haluan Negara
    

( TAP MPR ) Orde Baru  Garis – Garis Besar Haluan Negara ( TAP MPR ) Era Reformasi  Program Pembangunan Nasional  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang – Undang

Pertemuan V @FHUP

Politik Hukum Nasional
8

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 -2009 Rencana Strategis Kementrian Negara Lingkungan Hidup Tahun 2005 - 2009

Pertemuan V @FHUP

RPJP 2005 - 2020
9

 UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)
 Undang Undang No 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  Pasal 2  Berdasar pada prinsip berkelanjutan dan integral  Contoh pengaruh arah kebijakan terhadap lingkungan
 

GBHN Repelita II = Negara berbasis Industri GBHN Repelita III = Negara Agraris

Pertemuan V @FHUP

RPJM 2004 - 2009
10

 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009  Rencana Kerja lima tahunan eksekutif  Pendelegasian terhadap tingkat kementerian tertentu  Diselaraskan dengan semangat era otonomi daerah
Pertemuan V @FHUP

Rencana Strategis KLH 2005 - 2009
11

 PerMen LH Nomor 4 Tahun 2005 tentang

Rencana Strategis KLH tahun 2005 – 2009  Rencana Kerja jangka pendek Kementrian Negara Lingkungan Lingkungan Hidup  Memuat arah kebijakan dan pembangunan sektoral maupun lintas sektoral yang akan dilakukan

Pertemuan V @FHUP

Rencana Strategis KLH 2005 - 2009
12

TUJUAN DAN SASARAN  Mewujudkan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup Penurunan laju kerusakan lingkungan hidup yang meliputi sumber daya air, hutan dan lahan, keanekaragaman hayati,energi, atmosfir, serta ekosistem pesisir laut  Terwujudnya pengarusutamaan prinsip-prinsip tata kepemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah  Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup ( Good Environmental Governance)  Terwujudnya peningkatan kapasitas KLH dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Pertemuan V @FHUP

Rencana Strategis KLH 2005 - 2009
13

INSTRUMEN PENCAPAIAN SASARAN  Pengendalian Pencemaran Air ( Proper )  Pendekatan Alternatif Non Penegakan Hukum ( Superkasih )  Evaluasi Pengelolaan Sampah  Ruang Terbuka Hijau  Pengendalian Pencemaran ( Langit Biru )  Adipura  Pemberdayaan Masyarakat

Pertemuan V @FHUP

PERAN SERTA MASYARAKAT
14

 Peraturan Pemerintah Nomor 69 / 1996  Program Warga Madani  Aliansi Strategis Advokasi Komunikasi  Aliansi Strategis Masyarakat Peduli Ling  Environmental Parliament Watch

Pertemuan V @FHUP

KORELASI POLITIK DAN HUKUM LINGKUNGAN
15

PARADIGMA POLITIK

PRODUK HUKUM

HOLISTIK

RESPONSIF EKOLOGIS

TRANSENDENTALIS

KONSERVATIF EKONOMIS

Pertemuan V @FHUP


								
To top