KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

							KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 68 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KAWASAN DILARANG MEROKOK

KEPALA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang :

a.

bahwa udara yang sehat dan bersih hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokokbaiklangsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal; bahwa sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, perlu ditetapkan Pedoman Umum Pengendalian Kualitas Udara Dalam Ruangan (KUDR) sebagai

b.

upaya untuk menciptakan udara dalam ruangan yang sehat dan bersih; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok, perlu menetapkan Pedoman Umum Pengendalian Kualitas Udara Dalalm Ruangan (KUDR) dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

2.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Kesehatan Perlindungan Konsumen;

5.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Repubik Indonesia Jakarta; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAzasi Manusia;

6.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Pengelolaan Anak; 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

9.

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;

14. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang dan/ atau Badan Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang BentukSusunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 17. Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002 tentang Perpasaran di Provinsi Daerah Khusus Jakarta; Daerah 2 Tahun Swasta Ibukota

18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

19. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengendalian Rokok di Tempat Kerja Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 20. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama Petunjuk Teknis Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Keputusan ini sebagai sebagai pedoman bagi instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pengelolaan dan/atau penanggung jawab gedung untuk menerapkan Dilarang Merokok (KDM). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kedua

Ketiga

Ditetapkan di Pada tanggal

: Jakarta : 4 April 2006

KEPALA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DKI Ir. KOSASIH WIRAHADIKUSUMAH, M.Sc NIP 470036433