Potensi Konflik, Faktor Penyebab, Kepemimpinan Sosial dan by klutzfu51

VIEWS: 5,076 PAGES: 14

									Potensi Konflik, Faktor Penyebab, Kepemimpinan Sosial dan pemindahan Kebencian: Kasus Aceh dan Ka

Ditulis oleh Syarif Ibrahim Alqadrie
Jumat, 23 Januari 2009 08:45




Perbedaan penting lainnya adalah bahwa dalam pertikaian Aceh para pejabat dan petinggi
pemerintahan daerah tampaknya merupakan bagian dari masalah/pertikaian (government
apparatuses are a part of the conflict problem), sedangkan dalam pertikaian KalBar para
pejabat pemerintahan merupakan bagian dari pemecahan masalah (government apparatuses
are a part of the problem solving). Oleh karena itu, penyelesaian pertikaian di Aceh jauh lebih
sulit dan memerlukan campur tangan fihak luar yang menjadi penengah dalam perdamaian
(foreign mediator and negosiator) ketimbang penyelesaian di KalBar yang tidak memerlukan
keterlibatan fihak luar.




Tulisan singkat ini mencoba menjawab sekitar pertanyaan bagaimana potensi konflik di Aceh
dan KalBar, bagaimana karakter, anatomi dan pola kepemimpinan social berpengaruh terhadap
pertikaian tersebut? Bagaimana pula upaya mengatasi pertikaian pada dua daerah tersebut?




Potensi Konflik di Aceh.  




Kedua provinsi ini memiliki potensi konflik yang sama besarnya. Perspektif budaya (cultural
perspectives) secara bersamaan dapat menjelaskan besarnya potensi konflik keduanya dengan
menggunakan unsur nilai budaya sebagai indikator analisis. Dimulai dengan jauh sebelum
tahun 1900-an, bahkan pada permulaan abad ke 19, sepanjang tahun 1800-an tanah Aceh
menjadi ajang penolakan, konflik kekerasan dan perang hampir tidak berkesudahan antara
rakyat yang dipimpin oleh para ulama, hulubalang atau bangsawan, dan tokoh masyarakat,
seperti Teuku Umar, Tjut Nja'Din, Tengku Tjit Di Tiro, Panglima Polem, dan Daud Berueh dan
pejuang Aceh lain menjelang proklamsi kemerdekaan,  melawan Tentara Kolonial Belanda.
Hasan Tiro, dan kawan-kawan serta para anggota GAM lainnya merupakan perlawanan
kontemporer terhadap PemPus. Tidak ada catatan tertulis maupun informasi lisan yang
mengungkapkan pertikaian antara sesama kelompok atau sub kelompok masyarakat tidak juga
antara kelompok setempat dengan kelompok pendatang di kawasan serambi Mekah ini pada
saat itu.




Potensi konflik yang berkepanjangan ini ternyata masih berada di dalam wilayah analisis cara
pandang budaya namun ia berkaitan dengan karakter nilai budaya khas rakyat Aceh yang
sangat islamis sehingga segala bentuk penguasaan asing yang tidak adil dianggap sebagai
bertentangan dengan keyakinan agama dan budaya mereka. Oleh sebab itu, adalah tidak
mengherankan bila rakyat Aceh menganggap penguasaan Belanda terhadap Tanah Air mereka
wajib dilawan sampai dengan titik darah terakhir dengan berjihad di jalan Allah. Belanda
dipandang tidak saja sebagai penguasa lalim tetapi juga musuh agama atau kape (kafir).



                                                                                            1 / 14
Potensi Konflik, Faktor Penyebab, Kepemimpinan Sosial dan pemindahan Kebencian: Kasus Aceh dan Ka

Ditulis oleh Syarif Ibrahim Alqadrie
Jumat, 23 Januari 2009 08:45

Besarnya potensi konflik di Aceh ditambah dengan karakter rakyat Aceh yang sangat anti
terhadap penguasaan asing, khususnya mereka yang dianggap memusuhi Islam, dan
melakukan ketidakadilan, menyebabkan tidak saja Aceh sangat terkenal dalam sejarah dunia
dan nasional. Rakyat Aceh dikenal sebagai sebuah kekuatan yang tidak terkalahkan oleh
kekuatan asing dan juga terkenal karena karakter konsekuennya terhadap perjuangan dan
kesetiaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai 1970-an. Setelah
itu, karakter dan perilaku loyal terhadap NKRI berubah sama sekali. Tanah Rencong kembali
membara. Konflik kekerasan yang secara potensil dan laten tersembunyi, timbul lagi secara riil
dipermukaan hingga akhir tahun 2006.




Potensi Konflik di Kalimantan.




Kalimantan, khususnya KalBar, juga megandung potensi konflik yang sangat besar. Dari
perspektif budaya, besarnya potensi konflik ini dapat dilihat akar penyebabnya antara lain
secara historis dari gerakan sosial yang sudah hidup ribuan tahun (millenarian social
movement). Ada dua karakter gerakan sosial ini: (1) keras, bringas dan tidak jelas arah dan
sasarannya, dan (2) tidak terlalu keras dan tidak bringas serta jelas sasarannya (lihat Alqadrie,
1994. "Messianisme di dalam Kebudayaan Dayak," dalam Florus, dkk. Kebudayaan Dayak:
Aktualisasi dan Transformasi). Berdasarkan karakter di atas, paling tidak ada tiga jenis gerakan
sosial dilihat dari karakter tersebut: (1) Adat Bungan di Kalimantan Selatan (KalSel), (2) Nyuli di 
Kalimantan Timur (KalTim) dan Kalimantan Tengah (KalTeng). Kedua gerakan millenarium ini
tidak terlalu keras dan bringas, dan mereka memiliki sasaran yang jelas yaitu aparatur
kolonialisme Belanda dan misionaris serta zending dari Barat khususnya Belanda. (3)  Gerakan
mellenarian yang terjadi di KalBar memiliki karakter bringas, keras dan tidak jelas sasarannya,
dan   saya namakan Tariu atau Mangkok Merah (lihat Alqadrie. 2000. Pola Pertikaian di KalBar
dan Faktor-Faktor mempengarahuinya).




Setelah kekuasaan Kolonialisme dan Imperialisme Belanda engkang dan misionaris serta
zending diganti dengan para petugas dari putera-putera Indonesia sendiri, kekerasan berkurang
pada tiga provinsi yang disebut pertama. Kondisi seperti ini tidak terjadi di KalBar. Adalah benar
bahwa sasaran gerakan sosial ribuan tahun ini adalah juga menentang kekuasaan kolonialisme
Belanda. Setelah kekuasaan asing tidak ada lagi, kekerasan riil tampaknya memang berkurang,
namun secara potensil, kekerasan tersembunyi (latent violent conflict) tetap masih ada, dan
sewaktu-waktu bilamana kondisi sosial sebagai prasyarat timbulnya kekerasan riil terjadi, maka
potensi kekerasan yang tersembunyi selama ini akan tampil dalam kenyataan (real violence).




Lingkaran kekerasan di KalBar dalam setiap 30 tahunan sekali terjadi dalam empat priode yaitu
1900-an, 1930-an, 1960-an, dan 1990-an (lihat Alqadrie. 2008b. Migration, Transmigration  and



                                                                                               2 / 14
Potensi Konflik, Faktor Penyebab, Kepemimpinan Sosial dan pemindahan Kebencian: Kasus Aceh dan Ka

Ditulis oleh Syarif Ibrahim Alqadrie
Jumat, 23 Januari 2009 08:45

Violent conflict in Kalimantan). Ini merupakan fakta historis tak terbantahkan yang membuktikan
bahwa potensi kekerasan di provinsi ini sangat besar. Sebagai konsekuensinya, Hipotesis
Kekerasan 2020-an sebagai prediksi bahwa kekerasan akan terjadi lagi di KalBar pada 30
tahunan mendatang, yaitu pada 2020-an (lihat Alqadrie. 2008a. "Hipotesis 2020-an, Konsep
Putera Daerah, Pemekaran Wilayah, dan Geo-Ethno, Religio Politics dalam PilKaDa KalBar"
(dalam Equator, 14-15/5 - 2008:10), bukan tidak boleh jadi akan terbukti dan diterima
kebenarannya.




Berdasarkan besarnya potensi kekerasan tersebut, Pemerintah Kolonial Belanda mengadakan
pertemuan untuk mengakhiri dan mencegah kekerasan yang laten dan potensial itu agar tidak
muncul secara riil dalam masyarakat. Pertemuan yang diikuti oleh para tokoh dan pemuka
masyarakat adat se Kalimantan diselenggarakan di Bukit Anoi, KalTeng pada awal 1894 dan
bertujuan untuk merumuskan dan menegaskan larangan terhadap segala macam kekerasan
seperti mengayau (tindakan memotong kepala sebagai peristiwa ritual adat yang terjadi antara
sesama penduduk harus memenuhi persyaratan umur [antara 20 - 40 tahun] dan kesehatan
[tidak dalam keadaan, lemah, tidak sehat atau sakit], dan tidak diarahkan pada wanita dan
orang tua]); perang antar sub kelompok etnis atau suku; dan pembalasan atas nama dan
ditujukan kepada kelompok terhadap perbuatan seseorang atau beberapa orang yang
dilakukan secara pribadi. Pelaksanaan larangan ini juga dilanjutkan pelaksanaannya oleh
Pemerintah RI melalui berbagai tindakan hukum dan saluran preventif lainnya (Kivimaki. 2007.
Code of Conduct in One of Violent Conflict Resolutions. Helsinki, Finland: NIAS).




Larangan ini cukup efektif bagi KalSel, KalTim dan KalTeng. Ini terbukti bahwa sebagian
terbesar unsur kekerasan dapat dikatakan telah terserabut dari akar-akarnya. Secara riil, sejak
1900-an potensi kekerasan pada ketiga provinsi tersebut muncul dipermukaan tidak melebihi
jumlah jari sebelah tangan. Akan tetapi, situasi seperti ini berbeda dengan di KalBar. Kekerasan
secara potensil dan laten dapat meledak setiap saat ketika berhadapkan pada kondisi sosial,
budaya, ekonomi, politik yang khas  Hanya pada dua priode lingkaran kekerasan 30 tahunan
yaitu periode ketiga dan keempat, 1960-an dan 1990-an, telah terjadi 13 kali konflik kekerasan
di KalBar (Alqadrie. Op.Cit. 2000).




Faktor Pemicu dan Faktor Kunci/Akar Masalah.




Besar/kecilnya potensi kekerasan di Aceh dan Kalimantan, khususnya KalBar, disebabkan oleh
faktor-faktor yang tidak saja terletak pada karakter dan jelas/tidaknya sasaran gerakan sosial
keagamaan. Potensi itu juga terletak  pada karakter yang saling berhadapan antara penduduk
setempat dengan penduduk pendatang, termasuk motif kedatangan mereka; peran pemuka
agama, etnis dan tokoh masyarakat; serta faktor ekonomi dan konstelasi politik pada tingkat



                                                                                           3 / 14
Potensi Konflik, Faktor Penyebab, Kepemimpinan Sosial dan pemindahan Kebencian: Kasus Aceh dan Ka

Ditulis oleh Syarif Ibrahim Alqadrie
Jumat, 23 Januari 2009 08:45

lokal, nasional dan global.




Sebagaimana meredahnya kekerasan di Kalimantan setelah adanya larangan mempraktekkan
tindakan yang mengarah pada kekerasan, kekerasan di Aceh baru mulai meredah ketika
ditandatanganinya Kesepakatan Damai antara Pemerintah RI dengan GAM yang dilaksanakan
di Helsinki, Filandia, 5 Agustus 2005. Proses perdamaian terus berlanjut dan mengarah pada
puncaknya, walaupun Nanggro ini diluluhlantakkan oleh Tsunami 26 Desember 2004. Sampai
sekarang sisa-sisa penderitaan rakyat Aceh baik dalam pertikaian dengan PemPus maupun
dalam duka nestapa yang dihancurkan oleh tsunami secara fisik dan mental, masih kelihatan
dengan jelas.




Pada masa penjajahan, Aceh selalu berada dalam kondisi perang melawan penjajah demi
merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Pada masa kini, setelah kemerdekaan, Aceh
pernah mengalami masa-masa konsolidasi dan proses pembangunan sejak 1945 hingga
sekitar awal 1975. Akan tetapi sejak 1967 sampai awal 2005 provinsi diujung  Barat Laut
Indonesia ini tidak pernah benar-benar mengalami peningkatan ekonomi berarti secara
proporsional dibanding dengan kekayaan dan sumberdaya alam, terutama pertambangan yang
ia miliki.




Sampai tahun 1976 GAM belum begitu kuat dan perlawanan terhadap PemPus,  belum begitu
terbuka. Andaikata, Pemerintah Orde Baru (OrBa) cukup peka terhadap pentingnya kondisi
pertahanan keamanan dari pendekatan kesejahteraan dan keadilan, bukan "stabilitas" dan
"harmonisasi" semu, sehingga daerah operasi militer (DOM) tidak perlu terjadi, maka
pelanggaran HAM dan kekerasan yang menimbulkan luka kemanusiaan mendalam antara
kedua fihak bersaudara, tidak pernah tercatat dalam sejarah kelam. Namun, penderitaan yang
menimbulkan kebencian dan permusuhan sebagai akibat dari ketidakadilan PemPus terhadap
rakyat Aceh, telah sangat berakar. Bahkan, bibitnya dimulai sejak PemPus memberi Aceh
status "otonomi khusus" atau "Daerah Istimewa" (DI) Aceh 1950, tapi tidak ada
keistimewaannya..




Prediket "otonomi khusus" memang sangat "menggairahkan" bagi banyak daerah dalam setiap
negara. Secara tersurat (leterlijk) status tersebut sama dengan status Yogyakarta yaitu DI
Yogyakarta. Namun, apa yang tersirat, isi dan jiwanya, sama sekali tidak berbeda dengan
status yang dimiliki provinsi-provinsi lain di luar Jawa, khususnya KalBar. Status Aceh bahkan
tidak lebih tinggi dari status pemerintahan provinsi-provinsi tertentu di luar Jawa, seperti Bali,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, apalagi dengan "keistimewaan" yang dimiliki
provinsi-provinsi di Jawa. Aceh yang memiliki status DI sebenarnya tidak lebih dari sebuah
provinsi biasa, walaupun wibawanya jauh lebih tinggi daripada KalBar, karena selama ini ia



                                                                                              4 / 14
Potensi Konflik, Faktor Penyebab, Kepemimpinan Sosial dan pemindahan Kebencian: Kasus Aceh dan Ka

Ditulis oleh Syarif Ibrahim Alqadrie
Jumat, 23 Januari 2009 08:45

belum pernah mendapat dropping pemimpin dari Pusat seperti yang KalBar alami, termasuk
banyaknya jumlah "kolam renang" pada jalan-jalan raya di KalBar dan kawasan perbatasan
dengan negara lain yang berstatus halaman belakang rumah. Itulah sebabnya Aceh memilih
melawan PemPus, karena janji-janji yang pernah diucapkan oleh PemPus atas tindakan
patriotis dan loyalitas rakyat Aceh terhadap NKRI selama ini tidak pernah terwujud.




Sekitar akhir tahun 1956 gerakan separatisme muncul di Sumatera Barat dan sebagian
Sumatera Utara dengan nama Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan hampir
bersamaan juga terjadi gerakan yang sama di Sulawesi Utara dengan nama Perjuangan
Semesta (PERMESTA). Ketika pimpinan kedua gerakan separatis ini mengajak rakyat Aceh
bergabung dengan mereka, untuk kesekian kalinya Rakyat Aceh di bawah kepemimpinan Daud
Beurueh dan tokoh masyarakat Aceh lainnya menunjukkan sikap nasionalisme, heroisme dan
loyalitas tinggi dengan menolak ajakan itu dan tetap ingin bergabung dengan RI Soekarno.
Pada saat menjelang kemerdekaan, rakyat Aceh menunjukkan karakter positif mereka dalam
berbangsa dan bernegara dengan bergotong royong menjual harta benda mereka untuk
membeli sebuah pesawat terbang yang diberi nama 'Seulawah' untuk membantu perjuangan
NKRI mengangkut perlengkapan perang dari dan berdiplomasi dengan negara-negara sahabat
di luar negeri.




Kalaupun kemudian sebagian besar rakyat Aceh yang dipresentasikan oleh GAM melawan
PemPus dan ingin memerdekakan diri, itu bukan disebab mereka memiliki karakter negatif
terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak nasionalis maupun tidak loyal kepada
negara mereka sendiri. Penentangan itu justru timbul sebagai reaksi terhadap PemPus yang
tidak memenuhi janjinya dengan pemberian status DI dan tidak mau memperhatikan apa yang
rakyat Aceh telah lakukan untuk mempertahankan harga diri bangsa ini. Karena itulah, ketika
proses perundingan damai berlangsung alot, para juru runding GAM tetap menolak klausul
otonomi khusus (OtSus), karena mereka sangat trauma dengan istilah tersebut termasuk istilah
DI atau apapun namanya berkaitan dengan otonomi -yang selama ini mereka artikan sebagai
kepala dilepas tapi ekor di pegang. Mereka lebih menginginkan istilah konkrit dan realisasi dari
istileh pemerintahan sendiri (self government).




DI  Kalbar dan Sultan Hamid II.    




Status pemerintahan sendiri sebagai bentuk konkrit dari OtSus yang dikenal dengan istilah DI
dan diterima sepenuhnya oleh rakyat Aceh sekitar 5 Agustus 2005, telah pernah pula
diperjuangkan Sultan Hamid Al-Qadrie II di KalBar 55 tahun lalu, tepatnya 1950 (Persaja.
Proses Peristiwa Sultan Hamid II. Jakarta: Fasco, 1955). Jadi, apa yang diperjuangkan dan
dinikmati rayat Aceh sekarang bukanlah hal baru bagi KalBar.



                                                                                           5 / 14
Potensi Konflik, Faktor Penyebab, Kepemimpinan Sosial dan pemindahan Kebencian: Kasus Aceh dan Ka

Ditulis oleh Syarif Ibrahim Alqadrie
Jumat, 23 Januari 2009 08:45

Agar PemPus menerima rencana ini, Hamid Al Qadrie mengatur strategi dengan langkah
pertama mengajukan permintaan yang lebih berat kepada PemPus yang tidak mungkin
diberikan kepada KalBar: Negara Bagian dari Negara Serikat (Federalism) [Persaja. Ibid. 1955].
Dugaan ini tidak meleset. Setelah permohonan itu ditolak, ia mengajukan permintaan agar
KalBar yang berbentuk pemerintah daerah diberi status DI. Permintaan terhadap bentuk ini
didasarkan pada fakta historis bahwa pada saat itu KalBar memiliki 12 buah kesultanan
terbanyak di Indonesia, bahkan di dunia.  Selain itu, KalBar dengan status tersebut yang telah
menjadi prioritas dalam pertimbangan para pemimpin Aceh dan Yogyakarta juga didasarkan
pada fakta sosial ekonomi bahwa rakyat di luar Jakarta, bahkan di luar Jawa --sebagai kawasan
dekat dengan pemerintahan-- tidak akan tertinggal dan terkesampingkan dalam proses
pembangunan.




Aspirasi dan ide besar atas nama kesederajadan, keadilan dan kesejahteraan dalam
bidang-bidang sosial ekonomi dan politik pada era kemerdekaan harus dibayar mahal oleh
Hamid Al-Qadrie. Ia didemo dan dianggap tidak nasionalis oleh sejumlah orang di Kota
Pontianak pada saat itu yang justru dilakukan oleh para pemuda dari rakyatnya sendiri yang
mengaku sebagai kekuatan pembaharu. Selain itu ia berurusan dengan pengadilan di Jakarta
dan dijebloskan ke dalam penjara karena tuduhan penghianatan.




Suatu bangsa yang besar dan bermartabat, seharusnya mulai dengan obsesi dan gagasan
besar bagi kepentingan rakyat. Sekarang ide besarnya itu baru dapat difahami setelah 52 tahun
yang dimulai 1998 dalam era reformasi. Pemahaman itu menimbulkan kesadaran akan bahaya
lain sentralisme yang menciptakan keterpurukan, kesenjangan, ketertinggalan daerah dari
Pusat dan dari Jawa. Kekecewaan daerah, seperti Aceh, Papua, Riau, Ambon, Poso dan
sebagainya, antara lain disebabkan justru bangsa ini tidak terlalu faham dengan sistem
pemerintahan yang lebih mampu menekan keserakahan dan memanusiakan rakyatnya di
daerah-daerah. Padahal, berbagai sistem dan segala peraturan yang mengikat tidak lain
merupakan konstruksi sosial (social construction), bukan fakta sosial (social facts) (Najib Azca,
1998), yang keberadaannya ditentukan apakan mereka memberi kemaslahatan dan
kesejahteraan bagi banyak fihak -daerah-daerah dan sebagian terbesar rakyat di situ-bukan
justru untuk satu kawasan/ daerah tertentu atau beberapa kelompok dan sejumlah kecil orang.




Kondisi dan Peran Tokoh Masyarakat Aceh.




Peran pemuka atau tokoh masyarakat, dalam hal ini pemuka kelompok etnis, tokoh agama,
tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya, sangat strategis di provinsi Aceh dan KalBar.
Walaupun jenis atau klasifikasi kelompok masyarakat yang mereka tokohi atau pimpin dan
frekuensi serta intensitas perlawanan yang diberikan berbeda, namun tokoh masyarakat



                                                                                            6 / 14
Potensi Konflik, Faktor Penyebab, Kepemimpinan Sosial dan pemindahan Kebencian: Kasus Aceh dan Ka

Ditulis oleh Syarif Ibrahim Alqadrie
Jumat, 23 Januari 2009 08:45

tersebut memiliki peran relatif sama dalam menggerakkan dan mendampingi masyarakat pada
kedua provinsi ini.   




Di provinsi Aceh tokoh masyarakat memainkan peran sangat menentukan dalam menimbulkan
dan meningkat kesadaran dan menggalang kesetiakawanan hampir seluruh lapisan rakyat.
Perlawanan rakyat Aceh begitu keras baik dalam menentang penjajahan Belanda, mencegah
keterlibatan komponen masyarakat agar tidak berfihak kepada pemberontak PRRI, PERMESTA
dan kelompok separatis lainnya dalam memusuhi NKRI pada masa-masa permulaan
kemerdekaan maupun dalam menentang PemPus pada era Orde Baru sampai awal Reformasi.




Tokoh atau pemuka masyarakat tersebut terdiri dari para ulama dari golongan agama yang
bergelar Tengku, para tokoh kelompok bangsawan atau hulubalang yang biasa dipanggil
Teuku, dan para pemuka masyarakat lainnya dari cerdik pandai, pemuda, wanita, dan mereka
yang dituakan dalam berbagai segi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Mereka ini bahu
membahu meningkatkan kesetiakawanan dan semangat juang masyarakat dalam menghadapi
lawan. Jalinan tokoh dan pemuka masyarakat ini antara sesama mereka, yang disebut empar
pilar tetua masyarakat (TuhaPeut)   dan dengan para anggota kelompok masyarakat mereka
masing-masing begitu solid sehingga Pemerintah Kolonial Belanda dengan seluruh
kekuatannya tidak mampu mengalahkan Aceh. Kunci dan akar kekuatan Aceh pada saat itu
terletak pada perpaduan empat unsur di atas yang dididukung oleh para anggota kelompok
masing-masing.




Kekuatan ini bertahan sampai Belanda mengirim seorang ahli Ilmu Sosial dari Universitas
Leiden, Belanda, Snouck Hungronye, ke Aceh, untuk menemukan rahasia dan inti kekuatan
atau kelemahan yang terdapat di dalam jaringan masyarakat Aceh, khususnya di dalam unsur
Tuha Peut. Dengan bekal pengetahuan mendalam tentang Indonesia pada umumnya dan Aceh
pada khususnya dalam segi Agama Islam, Budaya dan Bahasa Indonesia, dan beberapa
macam budaya dan bahasa daerah termasuk budaya dan Bahasa Aceh dan Sunda, Hungronye
sampai ke Kutaraja, Ibu Kota Aceh saat itu, setelah terlebih dahulu menghabiskan 3 (tiga) tahun
di Mekah dan 4 (empat) tahun di Banten. Pada dua tempat ini ia mempelajari Islam dan sampai
sekarang masih ada kontradiksi tentang apakah ia memeluk Islam atau hanya taktik untuk bisa
masuk dengan mudah di Aceh?   




Berada di Aceh selama 5 tahun, Hungronye menemukan bahwa inti kekuatan Aceh terletak
dalam unsur yang terdapat pada Tuha Peut dan jaringan hubungannya dengan tokoh/pemuka
masyarakat lainnya dan antara mereka dengan masyarakat mereka masing-masing.
Kesimpulan Hungronye dalam studi sosialnya yang intensif antara lain adalah kekuatan dan



                                                                                          7 / 14
Potensi Konflik, Faktor Penyebab, Kepemimpinan Sosial dan pemindahan Kebencian: Kasus Aceh dan Ka

Ditulis oleh Syarif Ibrahim Alqadrie
Jumat, 23 Januari 2009 08:45

daya tahan Aceh harus diperlemah dan dipecah dengan memperlemah kekuataan pada
jaringan tersebut terutama antar ulama dengan bangsawan, hulubalang dan dengan
masyarakat mereka masing-masing.




Pecahnya jaringan dalam unsur kepemimpinan sosial tersebut disebabkan tidak hanya oleh
factor dalam, seperti antara lain ego sentrisme, dikotomi baik antara orang-orang Aceh dengan
orang-orang non-Aceh seperti Aceh Singkil, Gayo, dan lain sebagainya, maupun antar aliran
agama, dan rendahnya karakter dan semangat multikulturalisme, tetapi juga oleh factor luar:
politik rekayasa dan pecah belah (devide et empera) oleh Belanda melalui antek-anteknya.
Pecahnya hubungan di dalam jaringan antar para tokoh masyarakat menyebabkan
melemahnya kekuatan dalam kepemimpinan sosial dan menurunnya kesetiakawanan dalam
masyarakat Aceh. Kondisi seperti ini pada akhirnya menyebabkan Bumi Aceh sempat dikuasai
oleh Tentara Belanda walau hanya sekitar 5 tahun, itupun di kawasan perkotaan. Belanda tetap
tak mampu menguasai di luar kota dan kawasan pedalaman.




Dalam perlawanan terhadap PemPus selama masa OrBa, para tokoh dan pemuka masyarakat
Aceh serta para anggota masyarakatnya berketetapan hati untuk tidak terperosok ke dalam
"lubang" yang sama untuk kedua kalinya. Ini berarti bahwa kekompakan, kesetiakawanan sosial
dan semangat juang perlu ditingkatkan. Kehadiran GAM menambah semaraknya
kesetiakawanan dan semangat juang mereka.




Kondisi dan Peran Tokoh Masyarakat KalBar.




Fenomena kepemimpinan sosial seperti itu di Aceh berbeda dengan di KalBar. Pada tahun
1944 ketika daerah ini dikuasai Balatentara Jepang, KalBar mengalami musibah nasional dan
tragedi kemanusiaan yang melumpuhkan kepemimpinan daerah. Lebih kurang 55 orang
pemimpin KalBar yang terdiri dari para Sultan, tokoh atau pemuka masyarakat dalam berbagai
tingkat, golongan dan kelompok etnis, termasuk Melayu, Dayak, Tionghoa, Jawa, Bugis, Sunda,
Banjar, Ambon, Manado, Batak, Madura, dan sebagainya, dari sekitar 9.500 orang, menjadi
korban keganasan dan kebiadaban Tentara Jepang. Sejak saat itu, daerah ini kehilangan satu
generasi kepemimpinan.




Sebagai konsekuensi dari itu, sejak 1950 sampai 2003, sebagian besar dari unsur
kepemimpinan daerah ini didatangkan dari luar, apalagi mereka yang didatangkan itu sebagian
berasal dari Militer. Kondisi ini bukan hanya dilatarbelakangi bahwa daerah yang memiliki
kawasan perbatasan darat, laut, bahkan udara dengan negara lain, selalu dianggap tidak aman



                                                                                        8 / 14
Potensi Konflik, Faktor Penyebab, Kepemimpinan Sosial dan pemindahan Kebencian: Kasus Aceh dan Ka

Ditulis oleh Syarif Ibrahim Alqadrie
Jumat, 23 Januari 2009 08:45

sehingga lebih perlu diantisipasi hanya dengan menggunakan pendekatan keamanan (security
approach), dan bukan dengan pendekatan kesejahteraan. Pengiriman (dropping) pemimpin dari
luar juga disebabkan oleh anggapan bahwa di daerah ini kepemimpinan daerah yang bertaraf
nasional, regional bahkan internasional "belum" ada yang "tidak" mampu memimpin.




Banyak pengamat netral percaya bahwa kebenaran dari anggapan ini perlu didiskusikan secara
obyektif. Kalaupun anggapan ini masih ada, itu berkaitan dengan fakta bahwa sulit munculnya
putra terbaik KalBar (mereka yang dinyatakan sebagai putra daerah tidak hanya Dayak dan
Melayu, tetapi juga siapapun dan anggota kelompok etnis manapun yang lahir dan telah berada
25 tahun di KalBar, lihat Alqadrie. "Konsep Putra Daerah," dalam Matahari Terbit Di Barat.
2008) yang brilyan, professional dan go international disebabkan selama ini mereka tidak
mendapat kesempatan dan dalam era reformasi ini sistem Pemilu masih tidak memberi
kesempatan sepenuhnya kepada mereka untuk muncul..       




Kepemimpinan Sosial dalam Masyarakat Dayak.




Sebelum tahun 1980-an, dalam masyarakat Dayak sendiri, peranan dan kewibawaan tokoh
masyarakat, pemuka adat, orang-orang yang dituakan dan pemuka agama masih sangat besar
dan daya kepengikutan para anggota kelompok ini terhadap mereka cukup tinggi. Sejak akhir
1980, terutama ketika sumberdaya hutan (SDH) di Kalbar mulai mengalami kehancuran
(deforestation process), oposisi terhadap sumber kehancuran itu mulai timbul (Alqadrie, 1994a)
yang diikuti secara perlahan dan pasti bersamaan dengan menurunnya kewibawaan,
kepercayaan dan peranan tokoh atau pemuka adat dalam masyarakat mereka.




Krisis kepercayaan terhadap adat dan sekaligus terhadap pemuka adat mencapai klimaksnya,
dan ini terlihat jelas ketika dalam pertikaian antara anggota komunitas Dayak dengan komunitas
Madura pedalaman yang terjadi tahun 1996/1997. Pada kasus Sanggau Ledo, Kabupaten
Bengkayang dan Kasus Salatiga, Kabupaten Landak, sebagian besar pemuda dan mahasiswa
Dayak menendang tempayan (simbol upacara adat dalam masyarakat Dayak) dan tidak mau
lagi mendengarkan himbauan tokoh adat mereka maupun pemuka agama Nasrani (Katolik dan
Protestan) agar tidak bertindak anarkis. Para pemuda ini menganggap bahwa pemuka adat dan
agama tidak lagi mampu melindungi mereka dan tidak juga dapat merealisasikan harapan
keakhiratan (eschatological expectation).   




Dalam kondisi ketidakpastian seperti itu tampillah elit-elit sosial dan politik dipermukaan melalui
jalur baik LSM maupun lembaga Eksekutif dan Legislatif yang memberikan harapan-harapan



                                                                                              9 / 14
Potensi Konflik, Faktor Penyebab, Kepemimpinan Sosial dan pemindahan Kebencian: Kasus Aceh dan Ka

Ditulis oleh Syarif Ibrahim Alqadrie
Jumat, 23 Januari 2009 08:45

ekonomis dan politis secara rasional. Kepemimpinan sosial dalam masyarakat Dayak
mengalami perubahan mendasar dari kepemimpinan yang dilandasi oleh pilar tradisional adat
ke kepemimpinan rasional birokratis politis yang bertumpuh pada empat pilar yaitu eksekutif,
legislatif, intelektual dan LSM. Konflik kekerasan selama ini bukan tidak boleh jadi disebabkan
pula oleh  perubahan karakater kepemimpinan dari bentuk kepemimpinan disebut pertama
yang menjanjikan harapan keakheratan/hari depan yang cerah dan  tidak memiliki ambisi
politis, ke bentuk kedua yang tidak sepi dari motif, obsesi dan ambisi yang kompleks -- politik,
ekonomi dan kemegahan. Dalam kondisi seperti ini timbul jalur kepemimpinan baru yang
disebut Dewan Adat Dayak (DAD) yang tidak berdasarkan pada pola kepemimpinan
kharismatis dan tradisional, tetapi lebih pada pola kepemimpinan kolektif antar pribadi-pribadi
yang berjiwa LSM, tokoh masyarakat yang rasional dan mengandung kepentingan bisnis dan
politis.




Hadir dan berkembangnya Institute Dayakologi Research and Development (IDRD) yang
berhasil baik dalam menjembatani masyarakat Dayak dengan dunia akademis dan media
komunikasi maupun dalam meningkatkan wawasan dan kesadaran etnis, telah memperkuat
jaringan kepemimpinan sosial pada kelompok etnis ini.  Jaringan kepemimpinan ini mendapat
dukungan lebih luas dan merambah ke sektor ekonomi kerakyatan dengan berkembangnya
lembaga perkreditan (Credit Union/CU) dalam masyarakat Dayak, yang usahanya juga bersifat
terbuka bagi para anggota kelompok etnis lain. Kemajuan Dayak ke depan tampaknya di
dukung dan mengarah tidak saja dalam bidang sosial, khususnya dalam sektor pendidikan, dan
politik tetapi juga dalam bidang ekonomi. KalBar perlu bersyukur, karena kelompok etnis Dayak
merupakan salah satu dari unsur pluralisme etnis yang akan mengejar ketertinggalan KalBar.
Hal paling penting sekarang dan ke depan adalah bagaimana kemajemukan yang merupakan
kenyataan itu melahirkan karakter saling menghargai perbedaan (multicultural characters)




Potensi kekerasan laten tampaknya cenderung timbul dipermukaan setelah ada perubahan
pada pola kepemimpinan sosial dalam komunitas Dayak di kawasan pedalaman dekat. Pola
seperti itu bersentuhan dengan pola kepemimpinan dan daya kepengikutan khas dalam
komunitas Madura di kawasan tersebut. Pola kepemimpinan sosial dalam masyarakat Madura
tidak banyak mengalami perubahan yaitu tetap mengarah pada bentuk kepemimpinan
kharismatis dengan daya kepengikutan berorientasi lebih besar pada kyai dan Habib. Akan
tetapi daya kepengikutan mereka mengalami perkembangan kearah tokoh masyarakat yang
memiliki kepemimpinan  rasional yang bergerak dalam bisnis. Daya kepengikutan pertama
diharapkan dapat mengisi ruang kejiwaan dan moril, sedangkan daya kepengikutan kedua
dipandang sebagai jalur penghubung dan penampung bagi perkembangan usaha ekonomi kecil
mereka.




Pemuka agama dan tokoh masyarakat yang bercorak rasional  dalam komunitas Madura
tampaknya kurang mampu menciptakan keseimbangan pemahaman berkaitan dengan



                                                                                            10 / 14
Potensi Konflik, Faktor Penyebab, Kepemimpinan Sosial dan pemindahan Kebencian: Kasus Aceh dan Ka

Ditulis oleh Syarif Ibrahim Alqadrie
Jumat, 23 Januari 2009 08:45

pengetahuan antara hubungan manusia dengan Tuhan (Hablumminnallah) dengan hubungan
sosial antar manusia (Hablumminannas) khususnya dengan komunitas lainnya, Kondisi seperti
ini ditambah lagi dengan kegersangan dalam nuansa rohani dari kepemimpinan rasional bisnis..
Pola kepemimpinan semacam ini tampaknya menyeret mereka pada usaha memperoleh dan
menguasai jalur pemasaran yang menggebu-gebu tanpa melakukan intropeksi apakah usaha
tersebut tidak merugikan orang lain atau melanggar adat, kebiasaan dan istiadat penduduk
setempat. Kondisi seperti ini telah melahirkan pola pertikaian khas yang keras dan
menghancurkan seperti yang diperlihatkan pada kasus-kasus pertikaian di daerah ini
sebelumnya.    




Kasus Sambas 1998/1999 yang melibatkan komunitas Madura Sambas dengan Melayu
Sambas merupakan fenomena etnisitas yang membuka tabir tidak saja adanya pergeseran
dalam pola kepemimpinan dalam kelompok etnis Madura yang diikuti pula oleh sikap
keagamaan dan perilaku ekonomi khas mereka.. Fenomea tersebut juga merupakan pertautan
antara pola kepemimpinan, sikap dan perilaku sosial komunitas Madura dengan pola
kepemimpinan dalam komunitas Melayu Sambas dan dengan sikap dan perilaku sosial
komunitasnya.




Kepemimpinan sosial dalam komunitas Sambas di kabupaten ini tidak banyak berubah dan
kemimpinan itu memiliki pola yang khas. Pada umumnya para anggota sub kelompok etnis
Melayu Sambas masih memiliki daya kepengikutan sangat besar terhadap kepemimpinan
rasional yang formal dan informal dan kepemimpinan tradisional. Orang-orang Sambas di
kabupaten ini menghargai, bangga dan cenderung mengikuti dua jenis kepemimpinan tersebut.
Tidak jarang mereka patuh terhadap dan menjadikan para pemimpin dari dua jenis di atas
sebagai teladan atau model tindakan mereka sehari-hari dan di masa depan.




Pola seperti ini berubah drastis sekitar 1 (satu) minggu sebelum terjadi kasus Sambas.
Sebagian terbesar anggota komunitas Sambas di sini menolak kehadiran sebagian besar
pemimpin rasional mereka dari jenis formal dan informal yang berada bertugas di luar
Kabupaten Sambas. Penolakan terhadap kehadiran para pemimpin mereka di berbagai
kawasan di Sambas bahkan terhadap larangan melakukan dan melanjutkan kekerasan
didasarkan pada anggapan mereka bahwa selama ini pemimpin yang bersangkutan tidak
memberikan banyak perhatian dan pembinaan kepada mereka. Orang-orang Sambas di
kawasan itu justru menerima dengan tangan terbuka kedatangan dan sumbangan pemikian dari
para petugas palang merah dan perdamaian, juru runding, para tenaga LSM dan dari dunia
akademis, petugas yayasan dan pribadi-pribadi penyumbang obat-obatan, makanan, dan
pakaian, dan pribadi-pribadi simpatisan yang berasal dari luar Kabupaten Sambas dan bukan
dari sub kelompok etnis Melayu Sambas.




                                                                                      11 / 14
Potensi Konflik, Faktor Penyebab, Kepemimpinan Sosial dan pemindahan Kebencian: Kasus Aceh dan Ka

Ditulis oleh Syarif Ibrahim Alqadrie
Jumat, 23 Januari 2009 08:45

Dalam menghadapi kekosongan di sektor kepemimpinan seperti itu, daya kepengikutan para
anggota komunitas Melayu Sambas di kabupaten ini beralih kepada pemimpin informal, seperti
pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan sebagainya,  dan pemimpin tradisional
seperti Pangeran atau pewaris tahta kesultan Sambas dan para keluarganya. Mereka menaruh
harapan dan bimbingan kepada pemimpin jenis ini dalam situasi sangat sulit. Karena itu,  dapat
dibayangkan betapa sulitnya komunitas Melayu Sambas dan komunitas Madura Sambas
mencapai resolusi konflik dan membangun perdamaian yang langgeng sampai sekarang ini.




Hal ini disebabkan walaupun berakar dan memiliki legitimasi sosial,  kepemimpinan jenis ini
tidak memiliki legitimasi politik  yang dapat mendasari kewenangan politik sehingga dapat
mendorong kebijakan dan implementasinya serta tindakan politik.dan hukum yang bersifat
mengikat dan dipatuhi oleh kedua fihak. Kesulitan lain didasarkan pada fakta sosiologis bahwa
walaupun mampu menarik daya kepengikutan yang syah secara sosial dan tradisional serta
dukungan luas dari anggota komunitas, kepemimpinan jenis ini memiliki pengaruh terbatas ke
dalam (internal influence) tidak menjangkau ke luar wilayah sub kelompok etnis Melayu
Sambas. Ini berarti bahwa walaupun kepemimpinan sosial informal dan tradisional di Sambas
berpengaruh terhadap komunitas Sambas, ia tidak cukup efektif bagi pada anggota komunitas
lain, khususnya komunitas Madura.




Fakta sosial di atas sekaligus menjawab pertanyaan mengapa terjadi pertikaian antara para
anggota komunitas Melayu Sambas dengan komunitas Madura di Kabupaten Sambas dan
antara para anggota komunitas Dayak dengan komunitas Madura di kawasan pedalaman
dekat. Akan tetapi pertikaian antara para anggota Komunitas Melayu Ketapang dengan
Komunitas Madura tidak terjadi di Kawasan Kabupaten Ketapang. Ini menunjukkan bahwa
pemimpin agama (religious leaders) memiliki pengaruh yang cukup besar tidak saja terhadap
para anggota komunitas mereka sendiri tetapi juga terhadap komunitas lain yang saling
berhubungan.




Pemimpin sosial keagamaan, seperti habib dan kyai mempunyai kedudukan penting dan
berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (balancing power) dalam masyarakat Madura. Tradisi
kehabiban yang masih mentradisi pada komunitas Melayu Ketapang ternyata hidup dan
berkembang dalam masyarakat Madura. Para kyai dalam komunitas Madura di Kabupaten
Ketapang lulusan pesantren dari Jawa Timur yang memiliki keseimbangan pengetahuan antara
hubungan manusia dengan Pencipta dengan hubungan manusia dengan manusia. Kyai seperti
ini tidak terdapat dalam komunitas Madura di Kabupaten Sambas dan kawasan pedalaman
dekat, karena para kyai mereka berasal dari kampung mereka sendiri.     




Orang-orang keturunan habib juga berada di kawasan Kabupaten Sambas dan kawasan



                                                                                         12 / 14
Potensi Konflik, Faktor Penyebab, Kepemimpinan Sosial dan pemindahan Kebencian: Kasus Aceh dan Ka

Ditulis oleh Syarif Ibrahim Alqadrie
Jumat, 23 Januari 2009 08:45

pedalaman dekat, namun tradisi kehabiban tidak hidup di sana, dan para habib tidak berfungsi
sebagai kekuatan penyeimbang baik dalam masyarakat Madura maupun dalam masyarakat
Melayu dan Dayak di kawasan tersebut. Para anggota komunitas Sambas memiliki tokoh
agama panutan dari kalangan mereka sendiri Demikian juga, kebanyakan kyai Madura yang
mendampingi komunitas Madura pada dua kawasan ini bukan lulusan pesantren namun
berasal dari kampung mereka sendiri. Kyai semacam ini tidak benar-benar berfungsi menjadi
kekuatan penyeimbang dalam komunitas Madura, tidak juga disegani dalam komunitas Melayu
Sambas dan Dayak di pedalaman. Disamping itu, kepemimpinan sosial dalam masyarakat
Dayak telah mengalami pergeseran. Kewibawaan pimpinan adat tradisional, seperti
temenggung, kepala benua dan tetua adat lainnya,  serta kepemipinan agama telah merosot di
kalangan generasi muda. Karena itulah dari perspektif budaya, tindakan kekerasan yang
dilakukan secara pribadi sering terangkat dan menjadi tindakan kekerasan kelompok atau
komunal tanpa dapat dicegah dan diatasi oleh para pemuka kelompok etnis dan agama.     




Teori Personifikasi dan Pemindahan Kebencian.         .   




Pertikaian di Aceh adalah pertikaian vertikal antara sebagian masyarakat Aceh yang
dipresentasikan oleh GAM dengan PemPus yang kemudian mengarah pada komunitas Jawa.
Pertikaian vertikal yang berdampak pada horizntal ini dapat dijelaskan dengan teori
personifikasi pada mana PemPus dipersonifikasikan sebagai Jawa atau orang-orang Jawa
yang sebagian terbesar berada dan menjalankan PemPus. Karena itulah, teori personifikasi
(Alqadrie, Immigrants, Transmigrants dan Violent Conflict in Aceh and West Kalimantan, 2008) 
menjelaskan bahwa permusuhan GAM terhadap PemPus dipersonifikasikan sebagai
permusuhan mereka terhadap orang-orang Jawa.




Permusuhan GAM terhadap PemPus yang kemudian menjadi kebencian dan permusuhan
terhadap para transmigran Jawa dapat juga diterangkan oleh teori pemindahan kebencian.
Menurut teori ini (Alqadrie, Ibid. 2008) kebencian terhadap PemPus yang dianggap Jawa
dipindahkan (transfered to) menjadi kebencian terhadap para transmigrants Jawa yang berada
di Aceh. Pemindahan kebenciaan ini menyebabkan terjadinya pengusiran besar-besaran
orang-orang Jawa dari Aceh oleh GAM.




Akan tetapi, teori pemindahan kebencian ini tidak begitu saja dapat diaplikasikan di KalBar
paling tidak untuk dua alasan. Pertama, transmigrants Jawa dan Sunda dianggap berhasil baik
dalam membuka pemukiman dan isolasi daerah, dan membangun sektor pertanian dan
perkebunan di KalBar, maupun dalam membangun saling pengertian dengan penduduk
setempat. Kedua, mereka mampu menyesuaikan diri dengan kondisi setempat dengan
menerapkan baik karakter individu --mampu meredam konflik pribadi dengan tidak  begitu



                                                                                        13 / 14
Potensi Konflik, Faktor Penyebab, Kepemimpinan Sosial dan pemindahan Kebencian: Kasus Aceh dan Ka

Ditulis oleh Syarif Ibrahim Alqadrie
Jumat, 23 Januari 2009 08:45

mudah menimbulkannya di permukaan-- dan menurunkan "kebencian" kelompok menjadi
ketidaksukaan pribadi-- maupun karakter budaya --dapat menciptakan "keseimbangan" dan
"keselarasan" dengan manusia dan alam sekitarnya, menampilkan toleransi dan menerapkan
'dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.'       




Penjelasan Teori Pemindahan Kebencian tampaknya aplikatif dalam segi pencitraan. Citra baik
transmigrant Jawa dan Sunda di KalBar yang begitu menonjol sehingga berhasil memindahkan
kebencian penduduk setempat terhadap mereka kepada transmigrants lain yang juga berasal
dari Jawa. Bahwa para anggota komunitas  Madura di Sambas menjadi sasaran dari
pemindahan kebencian disebabkan oleh fakta bahwa tidak saja sebagian pendatang baru
Madura berasal dari Pulau Jawa yang datang ke Sambas dan kawasan pedalaman KalBar
dengan nilai kekerasan yang tidak dapat ditinggalkan mereka, tetapi juga mereka kurang
memiliki kemampuan beradaptasi dan menciptakan pencitraan seperti itu. Keuletan dan
kemampuan mereka yang tinggi dalam persaingan memperebutkan secepat mungkin jalur-jalur
pemasaran dan peluang ekonomi sekecil apapun tampaknya telah menyeret mereka kepada
situasi sosial yang dilematis dalam hubungan dengan penduduk setempat.   




Dosen FISIP UNTAN dan SC




Asian Euroupean Meeting (ASEM)




di Asia dan Eropa diadakan setahun sekali. 




                                                                                     14 / 14

								
To top