Evaluasi Manajemen Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah pada by sparkunder23

VIEWS: 5,165 PAGES: 27

									     Evaluasi Manajemen Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah
               pada Kabupaten Nabire Provinsi Papua

                                   Ujang Didi Supriyadi *



Abstrak: Pada bulan Maret dan Oktober 2005, Pemerintah Indonesia
mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasi sebagian besar
anggarannya ke empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan,
infrastruktur perdesaan, dan subsidi langsung tunai (SLT). Salah satu program di
bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang
menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan peserta didik
dari iuran sekolah dalam rangka mendukung pencapaian program wajib belajar
pendidikan dasar (Wajardikdas) 9 (sembilan tahun). Melalui program ini,
Pemerintah Pusat memberikan dana kepada SD dan SMP. Kepedulian
Pemerintah dalam meringankan biaya pendidikan sangat membantu bagi
masyarakat terutama pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi
seperti pada Kabupaten Nabire. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
pendistribusian dana BOS melalui sistem pengendalian manajemen dengan studi
kasus di 4 (empat) sekolah di Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Metode
penelitian yang digunakan adalah riset data sekunder Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS yang disusun oleh empat sekolah
tersebut. Selanjutnya dievaluasi berdasarkan Rencana Anggaran yang mereka
ajukan sebelumnya. Hasil evaluasi menunjukan bahwa keempat sekolah telah
memberikan laporan pertanggungjawaban dana BOS sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan, seperti penggunaan dana dan format laporan sehingga
memudahkan dalam sistem pengendaliannya.
Kata kunci: evaluasi, manajemen pengendalian, dan BOS




Pendahuluan

          Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan

dalam jangka menengah maupun dan jangka panjang. Namun, masih banyak

orang miskin yang memiliki akses terbatas dalam memperoleh pendidikan


*   Ujang Didi Supriyadi adalah Dosen Luar Biasa pada Universitas Subang (Jabar).
bermutu, antara lain karena mahalnya biaya pendidikan. Berdasarkan data Survei

Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), untuk kelompok 20% rumah tangga

termiskin, misalnya, persentase biaya pendidikan per anak terhadap total

pengeluaran mencapai 10% untuk peserta didik SD, 18,5% untuk peserta didik

SMP, dan 28,4% untuk peserta didik SMA (www.demografi.bps.go.id).

       Pemerintah dan berbagai pihak, termasuk masyarakat, telah memberikan

kontribusi bagi penyediaan fasilitas dan pembiayaan pendidikan, sehingga saat ini

lebih dari 90% anak usia 7–12 tahun sudah bersekolah. Namun, data Susenas

2004 menunjukkan bahwa proporsi anak dari keluarga miskin yang dapat

menikmati pendidikan masih lebih rendah dibandingkan anak dari keluarga

mampu. Angka Partisipasi Murni (APM) antargolongan ekonomi rumah tangga,

khususnya untuk anak usia SMP (13-15 tahun), memperlihatkan adanya

kesenjangan akses pada pendidikan tersebut. Anak usia SMP dari kelompok 20%

termiskin hanya 56,6% yang bersekolah, sedangkan anak dari kelompok 20%

rumah tangga terkaya 73,2%. (SMERU, 2006).

       Pentingnya menjaga agar anak-anak dari keluarga miskin dapat tetap

bersekolah dan setidaknya menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun,

berbagai pihak, khususnya Pemerintah, memberikan bantuan beasiswa sekolah.

Sejak Tahun Ajaran 1998/1999 hingga 2002/2003, Pemerintah memberikan

beasiswa bagi peserta didik miskin dalam jumlah cukup besar melalui Program

Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan. Program ini dirancang untuk

mengurangi dampak krisis ekonomi yang terjadi mulai 1997 yang mengancam




                                        2
keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan keluarga miskin

akibat krisis tersebut.

        Hasil Laporan SMERU (2006) mengungkapkan bahwa dengan

mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2001, Pemerintah

memberikan beasiswa serupa melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi

BBM (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan, yang dikenal dengan sebutan Bantuan

Khusus Murid (BKM). Program beasiswa dari JPS dialokasikan untuk mencakup

sekitar 6% peserta didik SD, 17% peserta didik SMP, dan 9% peserta didik SMA.

Sedangkan BKM dialokasikan kepada sekitar 20% murid di tingkat SD, SMP, dan

SMA. Berbeda dari cakupan alokasi tersebut, data Susenas yang dikumpulkan

oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2004) menunjukkan bahwa persentase rumah

tangga miskin yang anaknya mendapat beasiswa relatif kecil, yaitu kurang dari

15%. Menyusul pengurangan subsidi BBM secara drastis pada bulan Maret dan

Oktober 2005, sejak Tahun Ajaran 2005/2006 Pemerintah melakukan perubahan

konsep dan rancangan PKPS-BBM Bidang Pendidikan untuk tingkat SD dan SMP

secara mendasar. Program BKM untuk tingkat SD dan SMP diubah menjadi

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berbeda dengan BKM yang

langsung diberikan kepada peserta didik miskin, yang dipilih oleh sekolah sesuai

alokasi yang diterimanya, BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Besarnya dana untuk tiap

sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik.

        Hasil Laporan SMERU (2006) tersebut memberikan indikasi bahwa

kehadiran Program BOS diharapkan akan mengurangi biaya pendidikan yang



                                        3
ditanggung orang tua peserta didik, dan bahkan agar peserta didik miskin dapat

memperoleh pendidikan secara gratis. Walaupun tujuan program sebagaimana

tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BOS 2005 tidak secara spesifik

menekankan pendidikan gratis bagi peserta didik miskin, hal ini ditekankan dalam

aturan pelaksanaan program. Aturan pelaksanaan program mengharuskan

penghapusan iuran peserta didik bagi sekolah yang sebelum menerima BOS

memiliki iuran peserta didik lebih kecil dari dana BOS. Sedangkan sekolah

sebelum menerima BOS iuran peserta didiknya lebih besar dari dana BOS masih

boleh menarik iuran peserta didik, tetapi harus membebaskan iuran bagi peserta

didik miskin dan mengurangi iuran peserta didik lainnya. Selain mengatur

mengenai iuran peserta didik, dalam aturan penggunaan dana juga disebutkan

bahwa sekolah dapat menggunakan dana untuk memberikan bantuan khusus

berupa uang transpor kepada peserta didik miskin yang dianggap membutuhkan.

       Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk

memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran peserta

didik, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan

kepada masyarakat. Sejalan dengan hal itu, program BOS dilakukan secara “block

grant” yang ditransfer secara langsung ke sekolah-sekolah. Penggunaannya

diserahkan kepada kepala sekolah bersinergi dengan komite sekolah yang secara

rinci di tuangkan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

(RAPBS).

       Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, tentang

penyimpangan atau penyelewengan baik dalam hal penerimaan maupun dalam hal



                                        4
penggunaan dana BOS, seperti misalnya dalam hal penerimaan yakni dana BOS

yang diterima sekolah langsung ke rekening kepala sekolah, bukan pada rekening

sekolah. Sedangkan dalam hal penggunaan, kurang sesuai dengan anjuran dari

Departemen Pendidikan Nasional, sehingga dana yang dikeluarkan kurang efektif.

Kemudian kasus yang terjadi lainnya ialah adanya sekolah yang masih meminta

pungutan terhadap orang tua peserta didik. Padahal, dengan BOS yang diberikan

Pemerintah sebagai kompensasi kenaikan bahan bakar minyak dalam bidang

pendidikan seharusnya sekolah bisa di gratiskan dan tidak ada pungutan biaya

seperti pungutan untuk SPP atau pungutan untuk kegiatan belajar mengajar

lainnya.

       Merebaknya isu-isu penyimpangan dalam distribusi dan penggunaan dana

BOS menjadi menarik untuk memberikan solusi sistem pengendalian manajemen

distribusi dana BOS sehingga diharapkan dapat dijadikan pijakan bagi Pemerintah

dalam mengevaluasi sampai sejauhmana penggunaan dana BOS tersebut.

       Tulisan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pendistribusian dana BOS

dengan menggunakan studi kasus di empat sekolah (dua SD dan dua SMP) di

Kabupaten Nabire Provinsi Papua.



Kajian Literatur
Pendekatan Konsep Sistem Pengendalian Manajemen

       Sistem Pengendalian Manajemen atau Management Control System (MCS)

menurut Widener et al (1999) merupakan sebuah konsep yang dapat membantu

para manajer dalam melakukan perencanaan dan pengendalian setiap aktivitas dan

sumber daya manusia pada sutau organisasi.


                                       5
       Pengendalian manajemen pada organisasi menurut Morris et al (2006)

meliputi implementasi pengukuran sistem, prosedur, pencatatan yang disyaratkan

seperti pemesanan, koordinasi, pertanggungjawaban, efiesiensi biaya organisasi.

Secara umum proses pengendalian manajemen menurut Veliyath et al (1997)

meliputi empat aspek, yaitu 1) penetapan tujuan atau sasaran; 2) implementasi

kebijakan dan program; 3) pengukuran dan membandingkan antara hasil dengan

target; dan 4) langkah perbaikan. Sehingga sistem akan terjadi penyimpangan jika

pelaksanaan sistem ditidak sesuai dengan apa yang distandarkan.



Proses Pengendalian Manajemen

       Menurut Anthony, Dearden, dan Bedford, seperti yang dikutip oleh Agus

Maulana (1992 :12), mengatakan bahwa proses pengendalian meliputi tiga tahap

yakni: a) Perencanaan dan pengendalian strategik, yang dimaksud perencanaan

dan pengendalian strategik ialah proses memutuskan dan mengevaluasi tujuan

organisasi, serta formulasi dan reformulasi stratgei-strategi umum yang digunakan

dalam mencapai tujuan-tujuan ini. Proses ini menggunakan metode-metode yang

berbeda dengan yang digunakan untuk pengendalian manajemen dan

pengendalian tugas, b) Pengendalian manajemen, pada pengendalian manajemen

ini dimaksudkan adalah proses yang di lakukan manajemen untuk memastikan

bahwa organisasi melaksanakan strategi-strateginya, dan c) Pengendalian tugas,

yang dimaksud dengan pengendalian tugas ialah proses untuk memastikan bahwa

tugas-tugas tertentu telah di laksanakan secara efektif dan efisien.




                                          6
Tujuan Pengendalian Manajemen

       Menurut Anthony, Dearden, Bedford, seperti yang dikutip oleh Maulana

(1992: 113-114), mengatakan bahwa tujuan pengendalian manajemen adalah

proses untuk memotivasi dan memberi semangat orang-orang yang melaksanakan

kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini merupakan proses

untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan-kesalahan unjuk kerja yang tidak

disengaja serta ketidak-beresan yang sengaja, seperti pencurian ataupun penyalah-

gunaan sumber daya. Selain itu, Maulana menyatakan bahwa pengendalian

manajemen bertujuan menerapkan strategi-strategi dan kepentingan dengan

usaha-usaha manajer dan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi.



Karakteristik Sistem Pengendalian Manajemen

       Pengendalian manajemen meliputi tindakan-tindakan untuk menuntun dan

memotivasi usaha untuk mencapai tujuan organisasi maupun tindakan-tindakan

untuk mengoreksi unjuk kerja yang tidak efektif dan tidak efisien. Sistem

pengendalian manajemen yang berbeda diperlukan untuk situasi yang berbeda,

tetapi semuanya mempunyai karakteristik sebagai berikut: a) Sistem pengendalian

manajemen difokuskan pada program dan pusat-pusat tanggung jawab. Yang

dimaksud dengan Program adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut produk,

lini produk, riset dan pengembangan, atau kegiatan-kegiatan serupa yang

dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya. Sedangkan yang dimaksud

dengan Pusat tanggung jawab ialah unit organisasi yang dipimpin seorang

manajer yang bertanggung jawab. Kedua hal tersebut memiliki hubungan seperti



                                        7
yang diperlihatkan pada Gambar 1 di bawah ini. Hubungan antara program

(diperlihatkan dengan arah horizontal) dan pusat tanggung jawab (diperlihatkan

dengan arah vertikal), b) Informasi yang diproses pada sistem pengendalian

manajemen terdiri atas dua macam, yaitu: 1) Data terencana dalam bentuk

program, anggaran dan standar; dan 2) Data aktual mengenai apa yang telah atau

sedang terjadi, baik di dalam maupun di luar organisasi, c) Sistem pengendalian

manajemen merupakan sistem organisasi total dalam arti bahwa sistem ini

mencakup semua aspek dari operasi organisasi. Hal ini berfungsi sebagai

membantu manajemen menjaga keseimbangan semua bagian operasi dan

mengoperasikan organisasi sebagai suatu kesatuan yang terkoordinasi, d) Sistem

pengendalian manajemen biasanya berkaitan erat dengan struktur keuangan, di

mana sumber daya dan kegiatan-kegiatan organisasi dinyatakan dalam satuan

moneter (misalnya dolar atau rupiah), e) Aspek-aspek perencanaan dari sistem

pengendalian manajemen cenderung mengikuti pola dan jadwal tertentu, f) Sistem

pengendalian manajemen adalah sistem yang terpadu dan terkoordinasi di mana

data yang terkumpul untuk berbagai kegunaan dipadukan untuk saling

dibandingkan setiap saat pada setiap unit organisasi.




                                         8
     Program          A            B             C            D          Costs


         X                                                              $ 3,500
                    $ 1,000     $ 2,000        $ 500         -0-


         Y                                                               8,000
                     2,000       2,000         3,000        1,000


         Z
                      800          -0-          700          -0-         1,500

       Biaya        $ 3,800     $ 4,000       $ 4,200      $ 1,000     $ 13,000

   Sumber: Maulana (1992)

             Gambar 1. Hubungan antara program dan pusat tanggungjawab




Tahap-tahap Sistem Pengendalian Manajemen

       Kebanyakan proses pengendalian manajemen melibatkan komunikasi dan

interaksi informal dikalangan manajer dan karyawan. Kegiatan informal ini sangat

penting dalam pengendalian manajemen dan komunikasi informal tersebut juga

terjadi melalui memo, rapat, percakapan, bahkan melalui isyarat-isyarat ekspresi

wajah. Di samping pengendalian informal, kebanyakan perusahaan mempunyai

sistem pengendalian manajemen formal, yang meliputi tahap-tahap: a)

Pemrograman. Pemrograman ialah proses memilih program spesifik untuk

kegiatan-kegiatan organisasi. Program-program ini yang merupakan hasil dari

proses pemrograman memperlihatkan, mana, kapan, dan berapa banyak sumber

daya akan digunakan untuk tiap-tiap program. Program menunjukkan kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan organisasi dalam rangka pelaksanaan strateginya.



                                          9
Sehingga dikaitkan dengan perusahaan yang berorientasi kepada laba, setiap

produk atau lini produk adalah program. Tidak hanya itu saja, akan tetapi kegiatan

riset dan pengemebangan pun mungkin juga merupakan program. Jadi inti dari

suatu program yakni seperangkat tindakan yang menuju kepada produksi atau

distribusi keluaran berupa barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya

dari satu atau lebih unit organisasi, b) Penganggaran. Anggaran operasi suatu

organisasi merupakan rencana tindakannya, biasanya dinyatakan dalam satuan

uang, untuk periode tertentu, biasanya satu tahun. Dalam proses penganggaran,

anggaran umumnya disusun dengan menggabungkan anggaran-anggaran devisi

dan departemen, yang merupakan tanggung jawab manajer divisi atau

departemen. Sebagai bagian dari proses ini, masing-masing program

diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tanggung

jawab manajer dari setiap pusat tanggung jawab untuk periode tersebut, c) Operasi

dan Pengukuran. Selama periode operasi aktual, dilakukan pencatatan tentang

sumber daya yang secara actual digunakan, dinyatakan dalam bentuk biaya, serta

mengenai pendapatan yang secara aktual diperoleh. Catatan tersebut sudah sangat

terstruktur sehingga data biaya dan pendapatan terkelompok baik menurut

program maupun menurut pusat tanggung jawab. Sementara data yang

dikelompokkan menurut program digunakan sebagai dasar untuk pemrograman

yang akan dating, sedangkan data yang dikelompokkan menurut pusat tenggung

jawab digunakan untuk mengukur unjuk kerja atau prestasi manajer pusat

tanggung jawab, d) Pelaporan dan Analisis. Sistem pengendalian manajemen

berfungsi sebagai alat komunikasi. Informasi yang dikomunikasikan terdiri atas



                                       10
     data akuntansi dan non-akuntansi, dihasilkan baik dari dalam maupun dari luar

     organisasi. Informasi ini membuat manajer mengetahui apa yang sedang terjadi

     guna memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh berbagai pusat

     tanggung jawab yang terpisah-pisah terkoordinasi dengan baik. Laporan juga

     digunakan sebagai bagian dari pengendalian.

            Keempat dari proses tersebut diatas dapat diperjelas dengan Gambar 2

     seperti di bawah ini (Maulana, 1992).



                                             Strategi-
                                             strategi



                                         1. Pemilihan
                                          program-


                                             Informasi


                 4. Pelaporan                                     2.
Informasi                                      Revisi                                Informasi
                  dan analisis                               Penganggaran




                                        3. Operasi dan
                                         pengukuran


                                             Informasi


                 Gambar 2. Tahap-tahap Sistem Pengendalian Manajemen.




                                             11
Sistem Pengawasan Dana BOS

       Menurut Buku Panduan Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS) yang

diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2009) untuk mengurangi atau

menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang,

kebocoran, dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk

penyelewengan lainnya, Pemerintah melakukan pengawasan dalam

penyelenggaraan distribusi dana BOS melalui pengawasan melekat (waskat),

pengawasan fungsional internal, pengawasan eksternal dan pengawasan

masyarakat. Sehingga, melalui sistem pengawasan tersebut dapat diharapkan

pendistribusian dana BOS dapat tepat sasaran bagi masyarakat miskin.



Pembahasan
Kebijakan Distribusi Pendanaan BOS

       Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun

wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat Undang-Undang

tersebut bahwa Pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh

peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan

pendidikan yang sederajat). Dengan adanya pengurangan subsidi BBM pada tahun

2005 dan sehubungan dengan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun, Pemerintah memprogramkan pemberian Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri/swasta dan

pesantren Salafiyah serta sekolah keagamaan non Islam (SD dan SMP) yang




                                      12
menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang

selanjutnya disebut sekolah.

       Melalui BOS, peserta didik tingkat pendidikan dasar akan dibebaskan dari

biaya operasional sekolah. Bantuan operasional sekolah yang langsung dikelola

oleh sekolah meliputi biaya untuk pendaftaran, iuran bulanan sekolah, biaya ujian,

bahan dan biaya praktik. Biaya tersebut di atas tidak termasuk untuk biaya

investasi seperti penyediaan sarana dan prasarana sekolah, gaji guru dan tenaga

kependidikan lainnya, serta biaya untuk peningkatan mutu guru.

       Program BOS bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam

rangka membebaskan iuran peserta didik, namun sekolah tetap dapat

mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

       Sasaran program BOS adalah semua sekolah baik negeri maupun swasta

diseluruh kabupaten/Kota dan propinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A,

Paket B, dan SMP Terbuka tidak termasuk sasaran dari PKPS-BBM, karena

ketiga program tersebut telah dibiayai oleh Pemerintah secara penuh. Besar

bantuan operasional yang di terima oleh sekolah penerima BOS dihitung

berdasarkan jumlah peserta didik.



Pendistribusian Dana BOS

       Dalam konsep dan desain penyelenggaraan program, tidak secara tegas

ditentukan apakah BOS merupakan subsidi umum atau subsidi khusus yang

diarahkan untuk peserta didik miskin. Hasil kajian cepat SMERU pada Februari-

Maret 2006 memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaannya Program BOS



                                        13
cenderung diperlakukan sebagai subdisi umum untuk membiayai kegiatan

operasional sekolah. Sebagian besar peserta didik SD dan SMP menerima manfaat

Program BOS karena hanya sedikit sekolah yang menolak BOS.

       Secara konseptual, sekolah menempati posisi kunci dalam penentuan

penggunaan dana BOS, termasuk dalam kebijakan pemberian bantuan khusus

untuk peserta didik miskin. Menurut ketentuan program, dana BOS dikelola oleh

kepala sekolah dan guru atau tenaga administrasi yang ditunjuk sebagai

bendahara, yang selanjutnya disebut Bendahara BOS. Uang dikirimkan langsung

ke rekening sekolah oleh lembaga penyalur yang ditentukan oleh Tim PKPS-

BBM (Satker) Provinsi. Sekolah boleh menggunakan dana tersebut untuk

beberapa jenis pengeluaran sesuai juklak program dan berdasarkan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh sekolah

dan komite sekolah. RAPBS, yang merupakan salah satu persyaratan untuk

menerima BOS, harus mendapat persetujuan ketua komite sekolah.

       Namun demikian, hasil kajian cepat yang dilaksanakan SMERU

memperlihatkan dominasi kepala sekolah dalam penyusunan RAPBS maupun

dalam pengelolaan dana BOS di hampir semua sekolah. Guru dan orang tua

peserta didik hampir tidak pernah diikutsertakan dalam proses penyusunan

RAPBS tersebut, sedangkan komite sekolah umumnya hanya ikut

menandatangani RAPBS yang telah disusun sekolah. Berdasarkan laporan

pertanggungjawaban dana BOS di 40 sekolah sampel, sebagian besar dana BOS

digunakan untuk pembayaran honor guru, kegiatan belajar mengajar (KBM),

pembelian alat tulis kantor (ATK), dan pembelian buku pelajaran pokok.



                                       14
        Sekolah tidak selalu menggunakan dana BOS sesuai aturan dalam juklak.

Hal ini terjadi karena sebagian besar pelaksana program menilai ketentuan

penggunaan dana dalam juklak terlalu membatasi pemanfaatan dana BOS dan

terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ada beberapa pengeluaran

sekolah yang harus dipenuhi dan biasa dibiayai dari iuran peserta didik, yang tidak

termasuk dalam ketentuan penggunaan dana BOS. Bagi sekolah yang memiliki

sumber penerimaan selain BOS, hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan, tetapi

hal ini menimbulkan masalah di sekolah yang hanya mengandalkan BOS sebagai

sumber penerimaan. Hal ini disebabkan karena sekolah penerima BOS

menggunakan sebagian besar dana untuk kegiatan operasional yang menunjang

kegiatan belajar-mengajar, maka dana BOS dinikmati oleh semua peserta didik,

baik yang berasal dari keluarga mampu maupun dari keluarga tidak mampu.

Sebagian besar sekolah juga memutuskan untuk memberi perlakuan yang sama

kepada semua peserta didik dalam pembebanan biaya-biaya sekolah yang masih

ditarik dari peserta didik.



Bantuan Khusus Bagi Peserta Didik Miskin

        Berdasarkan data yang disusun sekolah, jumlah peserta didik miskin di

sekolah sampel di masing-masing provinsi, berkisar antara 17%- 34% dari total

peserta didik. Dari total peserta didik miskin tersebut hanya sekitar 12%-33%

yang mendapat bantuan khusus. Di antara lima provinsi sampel kajian cepat

SMERU, cakupan pemberian manfaat tambahan bagi peserta didik miskin yang

terendah adalah di Provinsi Banten, sementara yang tertinggi di Provinsi Sumatera



                                        15
Utara. Secara total, dari semua sekolah sampel yang tersedia datanya, peserta

didik miskin yang mendapat bantuan khusus hanya sekitar 22,6% dari jumlah

peserta didik miskin.

       Selain cakupan yang terhitung rendah, nilai bantuan khusus bagi peserta

didik miskin pun pada umumnya kecil. Sebagai contoh, uang transpor yang

diberikan kepada peserta didik miskin hanya berkisar antara Rp5.000 hingga

Rp15.000 per peserta didik per bulan. Terdapat dua sekolah yang menyediakan

biaya transpor sebesar Rp50.000 per peserta didik per bulan, namun jumlah

penerimanya sedikit, yaitu hanya lima dan tujuh peserta didik di masing-masing

sekolah.



BOS Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Akses Pendidikan bagi
Masyarakat Miskin
       Meskipun hanya sebagian kecil peserta didik miskin yang mendapat

bantuan khusus dari sekolah dengan adanya BOS, bisa dikatakan semua peserta

didik, termasuk peserta didik miskin, mendapat manfaat dari program ini, di

antaranya berupa pengurangan atau bahkan pembebasan iuran sekolah. Dari 43

sekolah penerima BOS yang menjadi sampel kajian ini, setidaknya 22 sekolah

telah membebaskan iuran peserta didik, selebihnya ada yang mengurangi iuran

peserta didik, dan ada sejumlah kecil sekolah lainnya yang belum mengurangi

iuran peserta didik ya tetapi memberikan manfaat lain bagi peserta didik dalam

bentuk penyediaan buku pelajaran pokok dan penunjang.

       Dengan demikian, dibandingkan BKM, cakupan BOS lebih luas/merata,

dan semua peserta didik, terutama yang miskin dapat dipastikan menerima


                                        16
manfaatnya. Dalam pelaksanaan Program BKM ditemukan banyak keluhan

tentang kurangnya kuota jumlah peserta didik miskin penerima program dan

kesalahan sasaran akibat kriteria peserta didik miskin yang kurang jelas. Karena

besarnya cakupan sasaran Program BOS dan kecenderungan adanya kepastian

bahwa semua peserta didik miskin akan mendapatkan manfaat berupa biaya

sekolah yang menjadi lebih murah, para peserta diskusi kelompok dalam studi ini,

baik di kota maupun di kabupaten, menilai bahwa Program BOS bermanfaat bagi

masyarakat miskin. Penilaian tersebut juga diperkuat dengan pernyataan beberapa

orang tua peserta didik yang anaknya pernah menerima BKM bahwa mereka

cenderung lebih memilih BOS daripada BKM.

       Walaupun dapat dipastikan bahwa semua peserta didik menerima manfaat

Program BOS, akan lebih tepat jika sekolah memberikan manfaat tambahan bagi

peserta didik miskin. Hal ini juga diakui oleh sebagian orang tua peserta didik

yang tergolong mampu. Alasan yang dikemukakan antara lain untuk lebih

membantu peserta didik miskin agar dapat terus bersekolah, atau setidaknya

menyelesaikan pendidikan dasar. Alasan ini sejalan dengan tujuan program.

Untuk itu, penyelenggara program semestinya lebih menekankan hal ini sejak

penentuan konsep dan desain program hingga pelaksanaannya. Meskipun manfaat

tambahan bagi peserta didik miskin belum ditekankan pada semester pertama

pelaksanaan program, salah satu sekolah sampel telah menerapkannya, bahkan

dilakukan dengan mekanisme penentuan peserta didik miskin yang cukup

transparan dan bertanggung gugat. Penentuan diawali dengan pengisian data

pekerjaan dan/atau penghasilan orang tua peserta didik serta penilaian wali kelas.



                                        17
       Selanjutnya, dilakukan kunjungan ke rumah orang tua peserta didik yang

diduga miskin (home visit) untuk verifikasi oleh tim kecil yang dibentuk sekolah.

Hasilnya, ada tiga macam perlakuan/pemberian manfaat: iuran peserta didik yang

tergolong miskin dibebaskan 100%, iuran peserta didik yang agak miskin

dikurangi 50%, dan iuran peserta didik lainnya dikurangi Rp22.500. Mekanisme

inilah yang sejalan dengan tujuan program, sehingga dapat dijadikan model bagi

sekolah lain dalam menentukan kebijakan pemberian manfaat tambahan bagi

peserta didik miskin, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan akses

peserta didik miskin terhadap pendidikan bermutu.

       Dari uraian di atas, terlihat adanya potensi BOS untuk meningkatkan akses

pendidikan bagi peserta didik miskin atau bagi anak usia sekolah yang berasal dari

rumah tangga miskin. Namun, dalam pelaksanaannya, hal tersebut masih belum

dirumuskan secara tegas dalam tujuan program serta kurang ditekankan dalam

kegiatan sosialisasi. Demikian pula halnya dengan pencegahan putus sekolah

karena alasan ekonomi, yang sama sekali tidak dicantumkan dalam juklak

program. Meskipun demikian, seiring dengan pelaksanaan program, tampaknya

penyelenggara program telah mulai membenahi hal tersebut seperti terlihat dalam

perumusan tujuan program dalam Juklak BOS 2006. Agar Program BOS betul-

betul mampu meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar,

perumusan tujuan yang lebih jelas ini tentunya masih perlu didukung dengan

kegiatan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan bagi sekolah dan masyarakat,

serta iklan-iklan layanan masyarakat.




                                        18
Metodologi

       Metode penelitian yang digunakan pada penelitian adalah dengan

menggunakan data sekunder berupa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan

Dana BOS dan Rencana Anggaran Dana BOS yang disusun oleh empat sekolah

yang ada di Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Dengan menganalisis deskriptif

kedua dokumen akan dapat dievaluasi bagaimana sistem pengendalian manajemen

distribusi dana BOS yang disampaikan pada kedua dokumen tersebut.



Hasil Evaluasi BOS dan Pembahasan

       Kabupaten Nabire sebagai salah satu wilayah Propinsi Papua memiliki

karakteristik wilayah dan kebijakan Pemerintahan yang relatif sama. Suku Papua

terjebak diantara isolasi tradisional dan tekanan budaya modern. Saat ini

pembangunan ekonomi dan kondisi demografis yang selalu berubah

mengantarkan suku Papua ke dunia luar, sehingga mempercepat proses

modernisasi rakyat Papua. Pada umumnya suku Papua merasa asing dengan

perubahan-perubahan yang semakin mengikis institusi dan nilai-nilai tradisional

itu. Isolasi rakyat Papua terpelihara sejak pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan

pada akhir 1950an, hanya sejumlah misioner Kristen yang mampu membuat

kontak dengan masyarakat Papua yang agraris. Sejak 1969, migrasi telah

mengubah kondisi demografis Papua, mengakibatkan terjadinya konflik-konflik

sosial. Sekitar 2,1 juta rakyat Papua, terdapat kurang lebih 800 ribu pendatang.

Pendatang memadati kotakota di mana mereka mendominasi kegiatan-kegiatan

ekonomi dan jasa pelayanan sipil.



                                        19
       Papua terbagi antara pendatang yang berasal dari bagian barat Indonesia,

dengan suku asli Papua, yang memiliki karakteristik budaya tersendiri. Identitas

suku Papua terpelihara melalui sistem-sistem organisasi setempat yang bersifat

informal, yang berhubungan dengan gereja-gereja dan berdasarkan adat. Orang

Papua pada umumnya menganut agama Kristen yang mempunyai afiliasi kuat

pada gereja-gereja Katolik dan Protestan. Dewan Islam Indonesia juga

mempunyai cabang yang aktif di Papua, yang anggotanya merupakan pendatang

dan juga suku Papua. Selain fungsi pelayanan rohani, institusi-institusi agama

juga menyediakan sejumlah pelayanan lainnya, seperti pelayanan medis,

pendidikan, gerakan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan. Dengan bantuan

dana dari Pemerintah Asing dan donor-donor swasta, organisasi non Pemerintah

(Ornop) menjadi kekuatan yang potensial dengan beranggotakan kaum muda yang

aktif berperan dalam pelayanan dan bantuan kepada masyarakat.

       Jatuhnya Presiden Suharto membuka peluang untuk aktivitas politik dan

kemasyarakatan, juga membuka kesempatan bagi adanya kebebasan berpendapat.

Lusinan majalah, tabloid dan koran terbit di Papua. Karena masih banyak yang

buta huruf, radio menjadi media yang sangat populer. InterNews yang dibiayai

oleh U.S. Agency for International Development (USAID) menyokong 2 stasiun

radio swasta di Papua, sementara Radio Republik Indonesia (RRI)

mengoperasikan 10 stasiun.

       Infrastruktur pendidikan di Papua belum mampu melayani kebutuhan

masyarakatnya, dimana terdapat 40 persen rakyat Papua berumur di bawah 14

tahun. Dari proporsi tersebut, sebagian besar suku Papua tidak bersekolah, dan



                                        20
yang sempat mengenyam bangku sekolah dasar hanya sebagian kecil. Hanya 44

persen perempuan Papua yang melek-huruf, dibandingkan 78 persen perempuan

melek-huruf di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk kaum pria 58 persen

diantaranya melek-huruf di Papua, dibandingkan dengan 90 persen pria

melekhuruf di seluruh Indonesia. Tingkat pendidikan di Papua tetap rendah,

menurut data dari www. papua.go.id, hingga tahun 2005 terdapat 2.691 SD

(Negeri dan Swasta dan sederajat), 470 SMP (Negeri dan Swasta dan sederajat),

dan 241 SMA (Negeri dan Swasta dan sederajat). Hanya 10 persen rakyat Papua

yang mengenyam pendidikan sampai ke tingkat SMA, dan hanya 1 persen

diantaranya yang lulus kuliah.

       Pemerintah Indonesia mengoperasikan sekolah-sekolah baik di tingkat

nasional maupun pedesaan. Kurikulum disampaikan dalam bahasa nasional yaitu

bahasa Indonesia. Beberapa sekolah terletak di wilayah yang sangat terpencil

sehingga pengiriman materi dan peralatan pendidikan memakan waktu sangat

lama, dan bahkan kalaupun sampai sering tidak memadai. Umumnya kondisi

bangunan sekolah sangat buruk, terbengkalai dan nyaris ambruk. Sebagian besar

sekolah tingkat dasar kekurangan fasilitas, mebel, dan materi-materi pendukung.

Terbatasnya anggaran mempengaruhi penyediaan materi-materi pendidikan dan

gaji pokok pengajar.

       Guru-guru tidak memiliki cukup pengalaman dalam mengajar, terutama di

wilayah yang terpencil. Beberapa guru yang tidak berkualitas tetap dibayar

walaupun mereka tidak masuk untuk mengajar, sementara guru-guru lain yang

berkualitas justru tidak pernah dibayar. Kesempatan pendidikan menjadi lebih



                                       21
signifikan pada sekolah-sekolah yang menerima dana dari Freeport. Gereja-gereja

mensponsori sekitar 30 sekolah dan universitas swasta. Ornop-ornop internasional

memberikan pelatihan kepada guru-guru dan menyediakan buku-buku sekolah.

       Di dalam menunjang kualitas pendidikan di Papua, Pemerintah

memberikan dana BOS bagi masyarakat Papua yang membutuhkan pembiayaan

pendidikan. Sebagai contoh kasus yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah

beberapa sekolah yang berada di lingkungan Kabupaten Nabire, yaitu SD YPK

Sion Nabire, SD Inpres 02 Kalisemen, SMP N 2 Wanggar Nabire, dan SMP YPK

Immanuel Nabire. Keempat sekolah tersebut mendapatkan dana BOS melalui

pengajuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk

Tahun 2008 di bawah ini.

       Seperti yang disampaikan pada Tabel di bawah ini, keperluan penggunaan

dana BOS yang dibutuhkan oleh sekolah dapat disampaikan melalui Laporan

RAPBS yang diajukan dan dipertanggungjawabkan melalui laporan

pertanggungjawaban penggunaan dana BOS kepada Dinas Pendidikan dan

Pengajaran Pemerintah Kabupaten Nabire. Pada Tabel diperlihatkan bahwa

masing-masing sekolah memiliki kebutuhan biaya yang berbeda-beda nilainya,

namun peruntukan alokasi dana sesuai dengan ketetapan Pemerintah dalam

penggunaan dana BOS, yaitu untuk operasional sekolah yang meliputi belanja

pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan belanja lain-lain yang

berkaitan dengan operasionalisasi sekolah setempat. Dari keempat komponen

biaya tersebut, komponen biaya belanja barang merupakan komponen biaya

dengan nilai persentase terbesar bagi SD YPK Sion dan SD Inpres 02 Kalisemen,



                                       22
untuk SMP N 2 Wanggar komponen biaya pemeliharaan merupakan komponen

biaya terbesar, sedangkan bagi SMP YPK Immanuel dimana belanja pegawai

merupakan komponen dengan persentase terbesar yaitu mencapai 70 persen.

Penggunaan dana pada keempat komponen biaya tersebut semuanya habis

digunakan dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam buku

panduan dan BOS yang telah diterbitkan Pemerintah, sehingga penggunaan telah

sesuai dengan yang ditetapkan.

       Pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS yang diajukan

melalui RAPBS merupakan wujud pengendalian manajemen pendistribusian dana

BOS bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan dana tersebut. Namun demikian,

sebagai koreksi atas sistem pelaporan tersebut, apakah telah dilakukan sistem

evaluasi atau pengendalian internal melalui audit penggunaan tersebut. Seperti

yang telah disampaikan pada Buku Panduan Bantuan Dana Operasional Sekolah

(BOS) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2009).

       Berdasarkan hasil analisis pada keempat laporan yang dijadikan sampel

penelitian, terlihat bahwa format laporan menggunakan Format BOS-K1 yang

tertulis di pojok kanan atas. Informasi yang penting dari format laporan tersebut

adalah uraian sumber dana dan penggunaanya pada keempat komponen biaya di

atas. Selanjutnya, laporan ditandatangi oleh Ketua Komite Sekolah, Kepala

Sekolah dan Bendahara Sekolah. Format laporan ini cukup simpel dan informatif

dalam sistem pengendalian distribusi sekolah, sehingga memudahkan dalam

evaluasinya. Selain itu, untuk mendukung format laporan tersebut, disampaikan




                                        23
pula data pendukung kegiatan atau pengeluaran yang menggunakan sumber dana

BOS.

                      Tabel 1 Penggunaan Dana BOS di Nabire

                                               Realisasi
       Nama Sekolah             BOS (Rp)                        %           Keterangan
                                              Penggunaan
SD YPK Sion Nabire              33.274.000
   1. Belanja Pegawai                             10.000.000    30.05
   2. Belanja Barang                              12.000.000    36.06
   3. Belanja Pemeliharaan                         8.000.000    24.04
   4. Belanja Lain-lain                            3.274.000     9.84
           Total                                  33.274.000   100.00   Dana habis digunakan

SD Inpres 02 Kalisemen          56,165,000
    1. Belanja Pegawai                            20,420,000    36.36
    2. Belanja Barang                             21,445,000    38.18
    3. Belanja Pemeliharaan                        3,045,000     5.42
    4. Belanja Lain-lain                          11,255,000    20.04
             Total                                56,165,000   100.00   Dana habis digunakan

SMP N 2 Wanggar Nabire          52.525.000
   1. Belanja Pegawai                             12.000.000    22.85
   2. Belanja Barang                              15.000.000    28.56
   3. Belanja Pemeliharaan                        17.000.000    32.37
   4. Belanja Lain-lain                            8.525.000    16.23
          Total                                   52.525.000   100.00   Dana habis digunakan

SMP YPK Immanuel Nabire         83,898,000
   1. Belanja Pegawai                          58,748,000       70.02
   2. Belanja Barang                            9,350,000       11.14
   3. Belanja Pemeliharaan                     14,800,000       17.64
   4. Belanja Lain-lain                         1,000,000        1.19
            Total                              83,898,000      100.00   Dana habis digunakan
Sumber: Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Bos, 2008



Simpulan dan Saran
Simpulan

        Sistem pengawasan dana BOS yang telah ditetapkan oleh Diknas (2009)

adalah untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan

penyalahgunaan wewenang, kebocoran, dan pemborosan keuangan negara,

pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya, maka Pemerintah melalui

Diknas telah menyusun panduan BOS dalam melakukan pengawasan distribusi



                                             24
dana BOS melalui pengawasan melekat (waskat), pengawasan fungsional internal,

pengawasan eksternal dan pengawasan masyarakat. Untuk pengendalian

penggunaan dana BOS, Pemerintah melalui Diknas telah menetapkan fomat

pelaporan penggunaan dana tersebut untuk memudahkan sistem pengendaliannya.

Sehingga melalui sistem pelaporan yang telah distandarisasi oleh Diknas akan

memudahkan fungsi pengendalian manajemen pendistribusian dana BOS

sehingga dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

        Sistem pengendalian dana BOS yang telah disampaikan ke Kabupaten

Nabire sebagai salah satu contoh kasus yang di sampaikan di atas, keempat

sekolah yang dijadikan sampel penelitian telah menyusun laporan

pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dengan menggunakan format laporan

yang telah distandarisasi oleh Pemerintah. Di dalam penggunaannya, keempat

sekolah tersebut telah menggunakan dana BOS pada empat komponen biaya yang

sesuai dengan ketentuan pemerintah yaitu belanja pegawai, belanja barang,

belanja pemeliharaan dan belanja lain-lain.



Saran

        Seperti yang telah disampaikan pada simpulan di atas, bahwa untuk

memudahkan sistem pengendalian manajemen pendistribusian dana BOS,

Pemerintah telah menetapkan format laporan pertanggungjawaban penggunaan

dana BOS, sehingga dengan standarisasi format laporan tersebut akan fungsi

pengendalian manajemen akan mudah diterapkan. Laporan merupakan bagian dari

manajemen pengendalian, sehingga untuk lebih memastikan kebenaran isi laporan



                                        25
tersebut, maka tahapan selanjutnya perlunya dilakukan sistem audit atau

pemeriksaan sehingga fungsi pengendalian pendistribusi dana BOS akan semakin

lengkap dan dipertanggungjawabkan.




                                       26
Pustaka Acuan

Departemen Pendidikan Nasional, 2009, Buku Panduan Bantuan Operasional
       Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9
       Tahun Yang Bermutu, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003
       tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta

Maulana, Agus.1992. ”Sistem Pengendalian Manajemen”, Jilid I, Penerbit
       Binarupa Aksara, Jakarta.

Morris, Michael H, Jeffrey Allen; Minet Schindehutte, and Ramon Avila,
        Balanced Management Control Systems as a Mechanism for Achieving
        Corporate Entrepreneurship, Journal of Managerial Issues; Winter 2006;
        18, 4; ABI/INFORM Global, pg. 468.

SMERU. 2006. Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2005.
     Lembaga Penelitian SMERU, No. 19 Jul-Sep/2006.

Veliyath, Raj, Heather M Hermanson, and Dana R Hermanson, Organizational
        control systems: Matching controls with organizational levels. Review of
        Business; Winter 1997; 18, 2; ABI/INFORM Global, pg. 20.

Widener, Sally K, and Frank H Selto, Management control systems and
       boundaries of the firm: Why do firms outsource Internal Auditing
       Activities?Journal of Management Accounting Research; 1999; 11,
       ABI/INFORM Global, pg. 45.

www.papua.go.id, tanggal akses 17 April 2009

www.demografi.bps.go.id, tanggal akses 17 April 2009




                                       27

								
To top