LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEP.RIAU UNTUK TAHUN

Document Sample
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEP.RIAU UNTUK TAHUN Powered By Docstoc
					        LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
               KEUANGAN




LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH   DAERAH    PROVINSI
KEP.RIAU
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2006




Nomor             :     47a/S/XIV.10/07/2007
Tanggal           :     30 Juli 2007


PERWAKILAN BPK-RI DI PEKANBARU
Jl. Gajah Mada No.200 Pekanbaru 28116
Telp. (0761) 856464 Fax (0761) 858787
                                    DAFTAR ISI

                                                                                                            Hal

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan ..................................                            i

Laporan Keuangan
       1. Neraca per 31 Desember 2006 dan 2005 .............. …..…….............                             1
       2. Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai
            dengan 31 Desember 2006 ..............……….....................................                   3
       3. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
            Desember 2006 ................…………………………….....................                                   6
       4. Catatan atas Laporan Keuangan ........................................................             8


Gambaran Umum Pemeriksaan

       1.   Dasar Hukum Pemeriksaan................................................................         25

       2.   Tujuan Pemeriksaan ..........................................................................   25

       3.   Sasaran Pemeriksaan .........................................................................   25

       4.   Standar Pemeriksaan .........................................................................   26

       5.   Tahun Anggaran yang Diperiksa.......................................................            26

       6.   Metode Pemeriksaan..........................................................................    26

       7.   Waktu Pemeriksaan ...........................................................................   26

       8.   Batasan atau Kendala Pemeriksaan..................................................              27
                      BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                         REPUBLIK INDONESIA



     LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pasal 31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Pasal 56 Undang-Undang
No. 1 Tahun 2004, dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, BPK RI telah
memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2006,
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung
jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tanggung jawab BPK RI terletak pada
pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.
BPK RI tidak melakukan pemeriksaan terhadap Neraca Awal Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau, sehingga dampak material terhadap penyajian saldo awal pada
Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2006 bukan tanggung
jawab BPK RI.
Untuk kepentingan perbandingan maka Neraca disajikan secara komparatif per 31
Desember 2006 dan 2005. Neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian laporan
keuangan per 31 Desember 2005 telah BPK RI periksa dan BPK RI menyatakan
pendapat Tidak Wajar sesuai Hasil Pemeriksaan No. 137/S/XIV.10/06/2006, tanggal
29 Juni 2006.


BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan yang ditetapkan
BPK RI. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan
pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas
dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian atas dasar pengujian,
bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan
keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan
yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh pemerintah daerah, serta
penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin
bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan
pendapat.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau merupakan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut.
Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan
keuangan bebas dari salah saji material, BPK RI melaksanakan pengujian terhadap
kepatuhan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pasal-pasal tertentu dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI
atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan
kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan
suatu pendapat seperti itu.


Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006, BPK RI menemukan ketidakpatuhan terhadap
peraturan perudang-undangan yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan
Keuangan. Sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, telah dilakukan penyerahan aset dan utang
piutang dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
sebagaimana dimuat dalam Berita Acara No. 02/BA/2006 tanggal 31 Mei 2006 dan
Berita Acara No. 04/BA/2006 tanggal 30 Oktober 2006. Namun demikian penyerahan
tersebut tidak diikuti dengan penyerahan dokumen kepemilikan sehingga tidak dapat
dijadikan sebagai dasar pencatatan dan penyajian dalam Neraca.


Menurut pendapat BPK RI, kecuali atas hal yang diuraikan dalam paragraf di atas,
Laporan Keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31
Desember 2006, realisasi anggaran, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan ini, BPK RI menemukan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan ini telah
BPK     RI    muat     dalam   Laporan    Hasil   Pemeriksaan    Kepatuhan   No.
47b/S/XIV.10/07/2007 tanggal 30 Juli 2007 kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau.
Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan ini, BPK RI mengungkapkan
kondisi pengendalian intern Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah BPK RI
muat   dalam   Laporan    Hasil   Pemeriksaan    atas   Pengendalian   Intern   No.
47c/S/XIV.10/07/2007 tanggal 30 Juli 2007.



                                                    Pekanbaru, 15 Mei 2007
                                                    BADAN PEMERIKSA
                                                         KEUANGAN
                                                   REPUBLIK INDONESIA
                                                Perwakilan BPK-RI di Pekanbaru
                                                Penanggung Jawab Pemeriksaan,




                                                 Rudi Nurprianto, SE., Ak., MM
                                                  Akuntan Reg.Neg. D-13002
                  PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
                                 NERACA
                       PER 31 DESEMBER 2006 & 2005
                                                                (dalam Rupiah penuh)
               URAIAN                    CATATAN    TAHUN 2006           TAHUN 2005
                 1                          2             3                    4
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
      Kas                                  3.1.a   447.501.469.506,13   276.617.539.057,60
      Piutang                                                    0,00        28.466.200,00
      Persediaan                           3.1.b        76.665.355,00     3.383.263.706,00
      Jumlah Aktiva Lancar                         447.578.134.861,13   280.029.268.963,60

INVESTASI JANGKA PANJANG
      Penyertaan Modal Pemerintah          3.1.c    10.000.000.000,00                  0,00
      Daerah
      Investasi Jangka Panjang Lainnya     3.1.d    22.885.000.000,00                  0,00
      Jumlah Investasi Jangka                       32.885.000.000,00                  0,00
      Panjang

AKTIVA TETAP
     Tanah                                           9.674.529.100,00       512.270.000,00
     Jalan dan Jembatan                             43.268.746.276,41     8.361.042.678,00
     Bangunan Air                                   13.376.002.704,97       246.790.600,00
     Instalasi dan Jaringan                          2.677.554.200,00       175.504.200,00
     Gedung                                         40.469.883.976,01     6.797.626.320,00
     Mesin dan Peralatan                            42.643.710.022,00    17.218.225.405,00
     Kendaraan                                      41.479.692.243,00    20.812.682.200,00
     Meubelair dan Perlengkapan                     38.145.679.299,00     7.060.516.347,00
     Buku Perpustakaan                              13.429.294.190,00     2.047.278.500,00
     Hewan, Ternak serta Tanaman dan                 1.074.459.000,00        69.813.000,00
     lainnya
     Jumlah Aktiva Tetap                   3.1.e   246.239.551.011,39    63.301.749.250,00

Dana Cadangan
       Dana Cadangan                                             0,00                  0,00

AKTIVA LAIN-LAIN
     Bangunan dalam Pengerjaan             3.1.f     7.566.059.193,00      639.500.300,00
     Jumlah Aktiva Lain-lain                         7.566.059.193,00      639.500.300,00

TOTAL AKTIVA                                       734.268.745.065,52   343.970.518.513,60

UTANG
UTANG JANGKA PENDEK
      Bagian Lancar Utang Jangka                                 0,00                  0,00
      Panjang
      Utang Perhitungan Pihak Ketiga                             0,00                  0,00
      Jumlah Utang Jangka Pendek                                 0,00                  0,00
UTANG JANGKA PANJANG
      Utang Dalam Negeri                                         0,00                  0,00
      Utang Luar Negeri                                          0,00                  0,00
      Jumlah Utang Jangka Panjang                                0,00                  0,00
                 1                       2               3                     4
EKUITAS DANA                           3.1.g.
      Ekuitas Dana Umum                           734.268.745.065,52   343.970.518.513,60
      Ekuitas Dana Dicadangkan                                  0,00                 0,00
      Ekuitas Dana Donasi                                       0,00                 0,00
      Jumlah Ekuitas Dana                         734.268.745.065,52   343.970.518.513,60
TOTAL UTANG DAN EKUITAS DANA                      734.268.745.065,52   343.970.518.513,60




                      Lihat catatan atas laporan keuangan
     yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.
                     PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
                        LAPORAN REALISASI ANGGARAN
               Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2006

                                                                     (dalam Rupiah penuh)

Kode               URAIAN                   CATATAN      ANGGARAN               REALISASI
Rek.
 1                     2                      3               4                    5 (3-4)
  1    PENDAPATAN                            3.2.a     911.152.768.000,00    1.131.634.051.389,30
  1    PENDAPATAN ASLI DAERAH                3.2.a     252.077.768.000,00      281.830.846.379,30
1.01   Pajak Daerah                                    242.730.768.000,00      260.511.591.819,00
1.02   Retribusi Daerah                                    420.000.000,00          378.480.957,00
1.04   Lain-lain Pendapatan Asli Daerah                  8.927.000.000,00       20.940.773.603,30

 2     PENDAPATAN DANA
                                             3.2.a     659.075.000.000,00     849.803.205.010,00
       PERIMBANGAN
2.01   Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
                                                       481.075.000.000,00     671.472.215.010,00
       Pajak
2.02   Dana Alokasi Umum                               178.000.000.000,00     178.330.990.000,00
2.03   Dana Alokasi Khusus                                           0,00                   0,00

 3     LAIN-LAIN PENDAPATAN
                                             3.2.a                   0,00                    0,00
       YANG SAH
3.01   Dana Penyesuaian                                              0,00                    0,00

           JUMLAH PENDAPATAN                           911.152.768.000,00    1.131.634.051.389,30

 2     BELANJA                               3.2.b    1.136.081.909.773,00    912.308.730.501,02
 1     APARATUR DAERAH                                  366.373.430.416,00    298.013.837.127,01
 1     BELANJA ADMINISTRASI
                                             3.2.b     360.879.080.416,00     292.971.907.127,00
       UMUM
1.01   Belanja Pegawai/Personalia                      168.020.125.121,00     121.967.411.664,00
1.02   Belanja Barang dan Jasa                         134.062.412.620,00     118.642.558.352,00
1.03   Belanja Perjalanan Dinas                         50.673.710.000,00      46.261.205.534,00
1.04   Belanja Pemeliharaan                              8.122.832.675,00       6.100.731.577,00
  2    BELANJA OPERASI DAN
                                             3.2.b          60.350.000,00          39.390.000,00
       PEMELIHARAAN
2.01   Belanja Pegawai/Personalia                           57.350.000,00          36.390.000,00
2.02   Belanja Barang dan Jasa                               3.000.000,00           3.000.000,00

  3    BELANJA MODAL                         3.2.b       5.434.000.000,00       5.002.540.000,01
3.06   Belanja Modal Bangunan Gedung                     5.364.400.000,00       4.933.240.000,01
3.09   Belanja Modal Alat-alat Angkutan                     39.600.000,00          39.300.000,00
3.12   Belanja Modal Alat-alat Kantor dan
                                                                     0,00                    0,00
       Rumah Tangga
3.16   Belanja Modal Buku/Perpustakaan                      30.000.000,00          30.000.000,00

 2     PELAYANAN PUBLIK                                769.708.479.357,00     614.294.893.374,01
 2     BELANJA OPERASI DAN
                                             3.2.b     284.831.526.740,00     219.844.328.110,88
       PEMELIHARAAN
2.01   Belanja Pegawai/Personalia                       18.245.415.080,00      14.627.816.402,00
2.02   Belanja Barang dan Jasa                         232.897.845.460,00     176.079.778.178,40
2.03   Belanja Perjalanan Dinas                         26.626.375.000,00      23.226.291.000,00
2.04   Belanja Pemeliharaan                              7.061.891.200,00       5.910.442.530,48
 1                       2                      3              4                   5 (3-4)
  3    BELANJA MODAL                           3.2.b    240.157.767.220,00    176.637.490.541,38
3.01   Belanja Modal Tanah                               36.615.950.000,00      9.162.259.100,00
3.02   Belanja Modal Jalan dan Jembatan                  48.709.126.500,00     39.666.936.341,41
       Belanja Modal Bangunan Air
3.03   (Irigasi)                                         17.433.607.820,00     13.198.791.004,97
3.04   Belanja Modal Instalasi                              360.000.000,00        321.259.000,00
3.05   Belanja Modal Jaringan                             2.262.000.000,00      2.180.791.000,00
3.06   Belanja Modal Bangunan Gedung                     29.580.544.200,00     21.282.159.793,00
3.07   Belanja Modal Monumen                              1.449.900.000,00      1.330.275.000,00
3.08   Belanja Modal Alat Besar                             730.000.000,00        723.855.000,00
3.09   Belanja Modal Alat-alat Angkutan                  25.570.214.000,00     20.627.710.043,00
3.10   Belanja Modal Alat-alat Bengkel dan
                                                          1.989.100.000,00      1.910.696.540,00
       Alat Ukur
3.11   Belanja Modal Alat-alat Pertanian                     10.760.000,00         10.691.000,00
3.12   Belanja Modal Alat-alat Kantor dan
                                                         35.798.412.900,00     31.085.162.952,00
       Rumah Tangga
3.13   Belanja Modal Alat-alat Studio dan
                                                          5.061.143.500,00      4.386.078.877,00
       Alat-alat Komunikasi
3.14   Belanja Modal Alat-alat Kedokteran                11.567.520.000,00     10.824.588.000,00
       Belanja        Modal        Alat-alat
                                                          8.250.080.000,00      7.569.575.200,00
3.15   Laboratorium
3.16   Belanja Modal Buku/Perpustakaan                   13.693.901.800,00     11.352.015.690,00
3.17   Belanja Modal Barang Bercorak
                                                            113.875.000,00       113.300.000,00
       Kesenian, Kebudayaan
3.18   Belanja Modal Hewan, Ternak serta
                                                            833.631.500,00       829.796.000,00
       Tanaman
3.19   Belanja        Modal        Alat-alat
                                                            128.000.000,00         61.550.000,00
       Persenjataan/ Keamanan

 4     BELANJA BAGI HASIL DAN
                                               3.2.b    241.719.185.397,00    216.677.274.721,75
       BANTUAN KEUANGAN
4.01   Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada
                                                        108.546.259.397,00    105.409.321.875,75
       Pemerintah Kabupaten/Kota
4.03   Belanja Bantuan Keuangan Kepada
                                                         18.500.000.000,00     17.324.350.450,00
       Pemerintah Kabupaten/Kota
4.04   Belanja Bantuan Keuangan Kepada
                                                          3.140.000.000,00      3.140.000.000,00
       Pemerintah Desa/Kelurahan
       Belanja Bantuan Keuangan Kepada
       Organisasi Keagamaan,                             77.435.000.000,00     60.292.017.000,00
4.05
       Kepemudaan, Pelajar, Mahasiswa,
       Petani, Nelayan, Yayasan
       Kependidikan, Tenaga Pengajar dan
       LSM
4.06   Belanja Bantuan Keuangan Kepada
                                                         22.238.250.000,00     20.429.672.866,00
       Organisasi Profesi
4.07   Belanja Bantuan Keuangan Kepada
                                                          1.572.500.000,00      1.072.500.000,00
       Organisasi Politik dan Pilkada
4.08   Subsidi                                           10.287.176.000,00      9.009.412.530,00

  5    BELANJA TIDAK TERSANGKA                 3.2.b      3.000.000.000,00      1.135.800.000,00
5.01   Belanja Tidak Tersangka                            3.000.000.000,00      1.135.800.000,00
       JUMLAH BELANJA                                  1.136.081.909.773,00   912.308.730.501,02
       SURPLUS/(DEFISIT)                               (224.929.141.773,00)   219.325.320.888,28
 1                     2                    3                 4                   5 (3-4)

 3     PEMBIAYAAN                          3.2.c       224.929.141.773,00   (219.325.320.888,28)
 1     Penerimaan Daerah                  3.2.c.1      278.814.141.773,00     261.061.148.617,85
       Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
1.01   Tahun Lalu                         3.2.c.1      278.814.141.773,00    261.061.148.617,85

  2    Pengeluaran Daerah                 3.2.c.2     (53.885.000.000,00)   (480.386.469.506,13)
2.01   Transfer ke Dana Cadangan          3.2.c.2     (20.000.000.000,00)                   0,00
2.02   Penyertaan Modal                   3.2.c.2     (11.000.000.000,00)    (10.000.000.000,00)
2.04   Sisa Anggaran Tahun Berjalan       3.2.c.2                    0,00   (447.501.469.506,13)
2.05   Bantuan Dana Bergulir              3.2.c.2     (22.885.000.000,00)    (22.885.000.000,00)
       JUMLAH PEMBIAYAAN                               224.929.141.773,00   (219.325.320.888,28)




                           Lihat catatan atas laporan keuangan
          yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.
                       PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
                               LAPORAN ARUS KAS
                 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2006
                                                                                       (dalam Rupiah penuh)

                      URAIAN                           CATATAN                   JUMLAH

                            1                             2                             3
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI                       3.3.a.
      Aliran Kas Masuk                                  3.3.a.1
           Pendapatan Asli Daerah                                 281.830.846.379,30
           Pendapatan dari Dana Perimbangan                       849.803.205.010,00
           Lain-lain Pendapatan Yang Sah                                        0,00
                          Jumlah Aliran Kas Masuk                                       1.131.634.051.389,30
      Aliran Kas Keluar                                 3.3.a.2
           Belanja Administrasi Umum                              292.971.907.127,00
                          Belanja Pegawai/Personalia              121.967.411.664,00
                          Belanja Barang Dan Jasa                 118.642.558.352,00
                          Belanja Perjalanan Dinas                 46.261.205.534,00
                          Belanja Pemeliharaan                      6.100.731.577,00

           Belanja Operasi dan Pemeliharaan                       219.883.718.110,88
                      Belanja Pegawai/Personalia                   14.664.206.402,00
                      Belanja Barang dan Jasa                     176.082.778.178,40
                      Belanja Perjalanan Dinas                     23.226.291.000,00
                      Belanja Pemeliharaan                          5.910.442.530,48

           Belanja Bagi Hasil dan Bantuan
                                                                  216.677.274.721,75
           Keuangan

           Belanja Tidak Tersangka                                  1.135.800.000,00

                         Jumlah Aliran Kas Keluar                                           730.668.699.959,63
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi                                                    400.965.351.429,67

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI                      3.3.b
    Aliran Kas Masuk
         Penjualan Investasi Jangka Panjang                                     0,00
         Penjualan Aktiva Tetap                                                 0,00
         Penerimaan dari Deviden Dana Daerah Bank
                                                                                0,00
         Riau
                      Jumlah Aliran Kas Masuk                                                             0,00


      Aliran Kas Keluar
           Belanja Modal/Pembangunan                              181.640.030.541,39
                          1                           2                            3
           Pembelian Investasi Jangka Panjang                               0,00
                         Jumlah Aliran Kas Keluar                                    181.640.030.541,39
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi                                         (181.640.030.541,39)

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN                 3.3.c
    Aliran Kas Masuk
         Penerimaan Pinjaman dan Obligasi                                   0,00
         Transfer dari Dana Cadangan                                        0,00
         Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan                              0,00
         Penerimaan Piutang Pajak Tahun Lalu                                0,00
                       Jumlah Aliran Kas Masuk                                                       0,00


      Aliran Kas Keluar
           Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi                           0,00
           Transfer ke Dana Cadangan                                        0,00
           Penyertaan Modal                                    10.000.000.000,00
           Pembayaran Hutang Pajak Tahun Lalu                               0,00
           Bantuan Dana Bergulir                               22.885.000.000,00
           Sisa Anggaran Tahun Berjalan                                     0,00
                         Jumlah Aliran Kas Keluar                                        32.885.000.000,00
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan                                            (32.885.000.000,00)

Kenaikan Kas Bersih Selama Periode                                                     186.440.320.888,28
Saldo Awal Kas 2006                                                                    261.061.148.617,85
Saldo Akhir Kas 2006                                                                   447.501.469.506,13




                             Lihat catatan atas laporan keuangan
            yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Anggaran yang Berakhir pada 31 Desember 2006
(Dalam Rupiah Penuh)


1. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH
   1.1. Pembentukan Pemerintahan Daerah
         Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang
         No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi
         Kepulauan Riau berasal dari sebagian wilayah Provinsi Riau yang terdiri
         atas:
         a. Kabupaten Bintan;
         b. Kabupaten Karimun;
         c. Kabupaten Natuna;
         d. Kabupaten Lingga;
         e. Kota Batam;
         f. Kota Tanjung Pinang.
         Provinsi Kepulauan Riau secara resmi didirikan pada tanggal 1 Juli 2004
         dengan ibukota provinsi berkedudukan di Tanjung Pinang.


   1.2. Kondisi Geografis
                 Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 04o15’ Lintang Utara dan
         0o45’ Lintang Selatan serta antara 103o1’ sampai dengan 109o10’ Bujur
         Timur. Wilayahnya berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga dan
         juga beberapa provinsi. Berbatasan dengan Negara Vietnam dan Kamboja di
         sebelah utara, batas selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi,
         batas timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat, dan batas barat
         dengan Singapura, Malaysia dan Riau.
                 Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2.408 buah pulau,
         diantaranya sudah berpenghuni dan sebagian lainnya belum, dengan luas
         251.810,71 km2. Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan seluas
         241.215,30 km2 atau sebesar 95,79 persen sedangkan daratannya 10.595,41
         km2 atau sebesar 4,21 persen dari luas keseluruhan daratan dan lautan.
         Kabupaten terluas yaitu Kabupaten Karimun dengan persentase 27,12 persen
    dari seluruh luas daratan Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Tanjungpinang
    2,26 persen dari seluruh luas daratan Provinsi Kepulauan Riau.

1.3. Struktur Organisasi
    Struktur Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:
    a. Kepala Daerah
    b. Sekretariat Daerah
    c. Sekretariat DPRD
    d. Dinas Pendapatan Daerah
    e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
    f. Badan Pengawas Daerah
    g. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
    h. Kantor Penghubung Provinsi Kepulauan Riau
    i. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
    j. Badan Kepegawaian dan Diklat
    k. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan
    l. Dinas Kelautan dan Perikanan
    m. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
    n. Badan Promosi dan Investasi Daerah
    o. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
    p. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    q. Dinas Kesehatan
    r. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
    s. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
    t. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial
    u. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi
    v. Dinas Perhubungan
    w. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
    x. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi
    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan
    pemerintahan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Tugas yang utama
    adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, seperti
        pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban, sarana dan
        prasarana umum serta kesejahteraan masyarakat.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
  2.1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
        Penyusunan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi
        Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada
        31 Desember 2006 didasarkan pada Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berlaku
        Umum dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002.
        Penyusunan Laporan Keuangan tersebut dilaksanakan dalam rangka
        memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah
        No.108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
        yang menyebutkan bahwa “Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran
        merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam perhitungan
        APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra”.

 2.2.   Basis Akuntansi yang Digunakan
        Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan ini
        berdasarkan atas Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum dan
        Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
        Pengurusan, Petanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta
        Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
        dan Penyusunan Perhitungan APBD.
        Kebijakan umum akuntansi:
        a. Pembukuan dilaksanakan berdasarkan prinsip Basis Kas Modifikasi,
           artinya basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan
           pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan
           ekuitas dana.
        b. Periode pembukuan dimulai pada 1 Januari s.d 31 Desember tahun yang
           bersangkutan sesuai dengan tahun anggaran yang berlaku.
        c. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari
           Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas
           Laporan Keuangan.
2.3.   Kebijakan
       a. Kebijakan Neraca
          1) Neraca menggambarkan posisi aktiva, utang dan ekuitas dana
             Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada suatu saat tertentu.
          2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
             pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
             manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
             diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat
             diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang
             diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
             sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
          3) Aset lancar berupa kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk
             direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua
             belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
          4) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,
             piutang dan persediaan.
          5) Kas dan setara kas adalah uang tunai, cek, dan surat-surat berharga
             lainnya yang berupa investasi jangka pendek dalam bentuk simpanan
             di bank dan instrument lainnya yang mempunyai sifat dapat segera
             diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa
             mengalami resiko perubahan nilai yang signifikan.
          6) Piutang adalah tagihan kepada pegawai, atau pihak ketiga atas
             penyerahan barang/jasa/uang yang diperkirakan akan dapat ditagih
             dalam satu periode pembukuan. Atas piutang ini tidak ada
             pencadangan atas piutang yang tidak tertagih.
          7) Pembelian barang-barang habis pakai langsung dibukukan sebagai
             belanja.
          8) Uang muka adalah uang yang diberikan terlebih dahulu (dimuka)
             kepada pegawai atau rekanan yang akan melaksanakan suatu kegiatan.
             Saldo yang muncul akhir tahun buku merupakan sisa uang muka kerja
             yang belum ada pertanggungjawabannya.
          9) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
             dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang terdiri dari
             investasi non permanen dan investasi permanen.
10) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
   dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah
   atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
11) Pengukuran aset sebagai berikut:
   a) Kas dicatat sebesar nilai nominal.
   b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal.
   c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
   d) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk
       biaya   tambahan       lainnya    yang    terjadi    untuk    memperoleh
       kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
   e) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, namun                    apabila
       penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak
       memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar
       pada saat perolehan.
12) Atas nilai aset tetap tidak dilakukan penyusutan.
13) Aset tetap yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional
   dikelompokkan dalam aset lain-lain.
14) Tanah adalah seluruh tanah yang dikuasai dan atau menjadi hak milik
   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
15) Jalan, jembatan dan pelantar adalah infrastruktur yang berupa jalan,
   jembatan dan pelantar yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi
   Kepulauan Riau.
16) Gedung dan bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang
   dikuasai dan atau menjadi hak milik Pemerintah Provinsi Kepulauan
   Riau.
17) Alat-alat berat dan kendaraan bermotor adalah seluruh alat berat dan
   kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan operasional
   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
18) Peralatan kantor dan rumah tangga adalah adalah seluruh peralatan
   kantor dan rumah tangga yang digunakan untuk kegiatan operasional
   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
19) Aset   dalam     pelaksanaan        adalah   aset      tetap    yang   berupa
   gedung/bangunan yang masih belum selesai atau masih sedang
   dikerjakan pembangunannya.
   20) Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi
      dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
      menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
      termasuk hak atas kekayaan intelektual.
   21) Penghapusan piutang tak tertagih, persediaan usang, aset tetap yang
      sudah tidak dapat digunakan lagi atau sudah tidak ekonomis lagi
      dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
   22) Aset lain-lain adalah kelompok aset yang tidak termasuk dalam
      klasifikasi aset lancar dan aset tetap.
   23) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
      penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
      pemerintah.
   24) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan dilunasi dalam
      satu periode akuntansi/anggaran.
   25) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban Pemerintah Provinsi
      Kepulauan Riau yang tidak akan dilunasi dalam satu periode anggaran.
   26) Kewajiban diakui pada saat dana diterima, dan dicatat sebesar nilai
      nominal.
   27) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara
      aset dan kewajiban.
   28) Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana umum, ekuitas dana dicadangkan
      dan ekuitas donasi.
   29) Ekuitas dana umum adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk
      aktiva yang berasal dari donasi dan dana cadangan.
   30) Ekuitas dana dicadangkan adalah jumlah kekayaan bersih berupa
      aktiva yang dicadangkan.
   31) Ekuitas dana donasi adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang
      berasal dari donasi.

b. Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran
   1) Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari data anggaran dan realisasi
      pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan.
   2) Anggaran pendapatan adalah jumlah pendapatan yang menjadi target
      atau sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.
3) Realisasi pendapatan adalah jumlah pendapatan yang telah direalisir
   dalam satu tahun anggaran.
4) Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah.
5) Pendapatan diklasifikasi menurut jenis pendapatan, yang terdiri dari
   Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan
   yang Sah.
6) Pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu
   dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
   nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
7) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan
   pendapatan    pada   periode   penerimaan     maupun    pada   periode
   sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas
   penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan
   pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode
   yang sama.
9) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas
   penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya
   dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode
   ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
10) Anggaran belanja adalah jumlah belanja yang merupakan batas atas
   (plafond) yang tidak diperkenankan untuk dilewati dalam satu tahun
   anggaran.
11) Realisasi belanja adalah jumlah belanja yang direalisir dalam satu
   tahun anggaran.
12) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas
   Daerah.
13) Belanja diklasifikasikan menurut bidang kewenangan.
14) Belanja terdiri dari Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan
   Publik, yang dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi Belanja
   Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja
   Modal.
15) Belanja Aparatur Daerah adalah belanja yang manfaatnya diterima
   oleh aparatur (tidak langsung dinikmati oleh publik).
   16) Belanja Pelayanan Publik adalah belanja yang manfaatnya langsung
      diterima oleh publik.
   17) Belanja       Administrasi   Umum   adalah   belanja   periodik   yang
      eksistensinya tidak secara langsung dipengaruhi oleh adanya kegiatan
      terprogram.
   18) Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah belanja langsung yang
      eksistensinya dipengaruhi oleh adanya kegiatan terprogram yang
      bersifat non investasi (tidak menambah aset fisik).
   19) Belanja Modal adalah belanja langsung yang eksistensinya dipengaruhi
      oleh adanya kegiatan terprogram yang bersifat investasi (menambah
      aset fisik).
   20) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu
      periode pelaporan.
   21) Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu
      periode pelaporan.
   22) Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah,
      baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan
      diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama
      dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus
      anggaran.
   23) Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
   24) Penerimaan Daerah dari pembiayaan digunakan untuk menutup defisit
      anggaran.
   25) Pengeluaran Daerah dari pembiayaan digunakan untuk memanfaatkan
      surplus anggaran.


c. Kebijakan Laporan Arus Kas
   1) Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi
      penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang
      diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non
      keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.
   2) Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang
      menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas
            yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang
            akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
        3) Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan
            penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan
            pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan
            dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa
            yang akan datang.
        4) Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan
            pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau
            penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi
            klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah
            terhadap pihak lain di masa yang akan datang.
        5) Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan
            pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan,
            belanja dan pembiayaan pemerintah.


3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
  3.1.Penjelasan Pos-pos Neraca
                                        31 Des 2006             31 Des 2005


     3.1.a. Kas                    Rp447.501.469.506,13     Rp276.617.539.057,60
            Jumlah tersebut merupakan saldo kas yang terdapat pada Rekening Kas
            Daerah di Bank Riau, Bank Mandiri dan Bank Bukopin dan sisa
            UUDP pada Pemegang Kas masing-masing Unit Kerja per 31
            Desember 2006 dan per 31 Desember 2005, dengan rincian sebagai
            berikut:
            - Bank Riau 01.02.000001-4 Rp52.967.970.733,00 Rp 136.918.174.479,00
            - Bank Riau 01.02.000016-6 Rp   772.193.212,00 Rp     7.236.987.893,00
            - Bank Riau 01.02.000003-8 Rp   128.880.275,00 Rp     6.329.040.963,00
            - Bank Riau 01.02.000005-0 Rp 1.054.805.144,00 Rp      810.309.766,00
            - Bank Riau 01.02.000032-3 Rp 2.223.121.993,00 Rp                 0,00
            - Bank Riau 01.02.000011-0 Rp99.380.565.102,00 Rp                 0,00
            - Bank Riau 01.02.000042-6 Rp 2.031.935.599,00 Rp                 0,00
            - Bank Riau 01.02.000041-4 Rp   413.403.183,00 Rp                 0,00
                                          31 Des 2006             31 Des 2005

      - B. Mandiri 1090004465936 Rp        115.655.916,00 Rp 54.565.070.847,54
      - B. Mandiri 1090004414728 Rp         94.475.937,00 Rp       190.792.182,64
      - B. Mandiri 1090004414751 Rp     5.016.481.251,00 Rp 73.497.443.562,67
      - B. Bukopin 1009999249      Rp214.083.595.700,00 Rp                   0,00
      - B. Bukopin 1001370240      Rp   7.148.011.085,00 Rp                  0,00
      - B. Bukopin 1001371246      Rp 73.335.058.363,00 Rp                   0,00
      - B. Bukopin 1001353-24-0    Rp 20.000.000.000,00 Rp                   0,00
      Jumlah Kas di Bank           Rp478.866.153.493,00 Rp279.547.819.693,85
      - Kas di tangan
      Bendaharawan                 Rp 65.279.755.378,00 Rp 13.018.287.355,00
      Jumlah Kas di Bank &
       Bendaharawan                Rp544.145.908.871,00 Rp292.566.107.048,85
      - Outstanding cek            (Rp96.644.439.364,87) (Rp33.177.942.756,00)
                                   Rp447.501.469.506,13 Rp259.388.164.292,85
      Selisih kurang                               0,00 Rp 17.229.374.764,75
        Jumlah Kas                 Rp447.501.469.506,13 Rp276.617.539.057,60

      Selisih kurang kas sebesar Rp17.229.374.764,75 merupakan hasil
      pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
      Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimuat dalam
      Hasil Pemeriksaan No. 137/S/XIV.10/06/2006 tanggal 29 Juni 2006.
      Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas selisih tersebut
      sebagaimana          diungkap        dalam          Hasil      Pemeriksaan
      No.25/S/XIV.10/2/2007 tanggal 9 Maret 2007, selisih tersebut telah
      dapat ditelusuri dan SILPA Tahun Anggaran 2005 terkoreksi kurang
      sebesar       Rp15.556.390.439,75       sehingga        menjadi     sebesar
      Rp261.061.148.617,85 dan angka tersebut telah menjadi bagian dari
      perhitungan SILPA Tahun Anggaran 2006



3.1.b. Persediaan                 Rp      76.665.355,00      Rp 3.383.263.706,00
      Jumlah tersebut merupakan jumlah persediaan obat-obatan per 31
      Desember 2006 dan per 31 Desember 2005 yang belum didistribusikan
      ke masing-masing kabupaten/kota.
                                        31 Des 2006              31 Des 2005


3.1.c. Penyertaan Modal            Rp    10.000.000.000,00 Rp                  0,00
        Pemerintah Daerah

        Jumlah tersebut merupakan jumlah penyertaan modal Pemerintah
        Provinsi Kepulauan Riau pada BUMD PT Pembangunan Kepulauan
        Riau per 31 Desember 2006.


3.1.d. Investasi Jangka            Rp    22.885.000.000,00 Rp                  0,00
        Panjang Lainnya
        Jumlah tersebut merupakan investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan
        Riau dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat per 31 Desember
        2006.

3.1.e   Aktiva Tetap               Rp 246.239.551.011,39 Rp 63.301.749.250,00
        Jumlah tersebut merupakan jumlah Aset Tetap Pemerintah Provinsi
        Kepulauan Riau per 31 Desember 2006 dan per 31 Desember 2005,
        terdiri dari:
        - Tanah                    Rp     9.674.529.100,00 Rp      512.270.000,00
        - Jalan dan Jembatan       Rp     43.268.746.276,41 Rp 8.361.042.678,00
        - Bangunan Air             Rp     13.376.002.704,97 Rp     246.790.600,00
        - Instalasi dan Jaringan   Rp      2.677.554.200,00 Rp     175.504.200,00
        - Gedung                   Rp     40.469.883.976,01 Rp 6.797.626.320,00
        - Mesin dan Peralatan      Rp     42.643.710.022,00 Rp 17.218.225.405,00
        - Kendaraan                Rp     41.479.692.243,00 Rp 20.812.682.200,00
        - Mebelair & Perlengkapan Rp      38.145.679.299,00 Rp 7.060.516.347,00
        - Buku Perpustakaan        Rp     13.429.294.190,00 Rp 2.047.278.500,00
        - Hewan Ternak dan lainnya Rp      1.074.459.000,00 Rp      69.813.000,00
        Jumlah                     Rp 246.239.551.011,39 Rp 63.301.749.250,00

        Terhadap aktiva tetap yang dicatat Pemerintah Provinsi Kepulauan
        Riau terdapat pengakuan aktiva tetap atas belanja modal yang
        dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berlokasi dan atau di atas
        aset     milik   Pemerintah     Kabupaten/Pemerintah       Kota   sebesar
        Rp81.171.993.200. Dari total anggaran belanja modal pada aset yang
                                    31 Des 2006            31 Des 2005

      dimiliki pemerintah kabupaten/kota yang diakui sebagai aktiva tetap
      terdapat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dan Dinas
      Kesehatan. Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar
      Rp59.855.033.200,00     dan    pada    Dinas      Kesehatan    sebesar
      Rp21.316.960.000,00     diantaranya digunakan untuk pembangunan
      gedung sekolah sebesar Rp1.298.235.000,00, pembangunan gedung
      puskesmas sebesar Rp596.880.000,00, pengadaan mesin tik dan
      peralatan multimedia sebesar Rp1.950.000.000,00 dan pengadaan buku
      perpustakaan sebesar Rp612.000.000,00.
      Nilai gedung sebesar Rp40.469.883.976,01 telah termasuk nilai
      kapitalisasi untuk pembangunan/rehabilitasi/revitalisasi gedung Kantor
      Gubernur, Gedung Daerah dan Kantor Dinas Pendapatan Daerah
      seluruhnya sebesar Rp8.224.330.113,00 yang berasal dari Dana DAK
      Non DR Tahun Anggaran 2005 yang tidak melalui Kas Daerah sebesar
      Rp10.000.000.000,00. Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam
      Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
      Provinsi Kepulauan Riau No. 137/S/XIV.10/06/2006 tanggal 29 Juni
      2006.
      Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana dimuat dalam
      laporan tersebut, maka sisa dana DAK Non DR yang belum
      dipergunakan sebesar Rp1.754.900.000,00 (setelah dikurangi dengan
      pembayaran kepada pihak rekanan sebesar Rp8.224.330.113,00 dan
      administrasi kegiatan sebesar Rp102.390.000,00) telah disetorkan ke
      Kas Daerah pada tanggal 30 Agustus 2006.

3.1.f. Bangunan Dalam          Rp    7.566.059.193,00   Rp 639.500.300,00
      Pengerjaan
      Jumlah tersebut merupakan bangunan yang belum selesai dilaksanakan
      sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2006 dan akan
      dilanjutkan pembangunannya pada tahun anggaran berikutnya.

3.1.g. Ekuitas Dana            Rp734.268.745.065,52     Rp343.970.518.513,60
      Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih (ekuitas) Pemerintah
      Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2006.
3.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
                                       TA 2006                  TA 2006
                                       Anggaran                 Realisasi

    3.2.a. Pendapatan             Rp911.152.768.000,00   Rp1.131.634.051.389,30
             Realisasi pendapatan selama periode tahun 2006 adalah sebesar
             Rp1.131.634.051.389,30, lebih tinggi sebesar Rp220.481.283.389,30
             atau 124,20% dari anggaran sebesar Rp911.152.768.000,00, terdiri
             dari:
                                         Anggaran             Realisasi
          -     Pendapatan       Rp252.077.768.000,00 Rp281.830.846.379,30
                Asli Daerah
          -     Pendapatan
                Dana
                                 Rp659.075.000.000,00 Rp849.803.205.010,00
                Perimbangan
          -     Lain-lain
                Pendapatan
                                 Rp                 0,00 Rp                 0,00
                yang Sah

                                      TA 2006                 TA 2006
                                      Anggaran                Realisasi

    3.2.b. Belanja              Rp1.136.081.909.773,00    Rp912.308.730.501,02
             Realisasi belanja selama periode tahun 2006 adalah sebesar
             Rp912.308.730.501,02, lebih rendah sebesar Rp223.773.179.271,98
             atau 80,30% dari anggaran sebesar Rp1.136.081.909.773,00, terdiri
             dari:
                                      Anggaran             Realisasi
         -      Belanja          Rp360.879.080.416,00 Rp292.971.907.127,00
                Administrasi
                Umum
         -      Belanja          Rp284.891.876.740,00 Rp219.883.718.110,88
                Operasi dan
                Pemeliharaan
         -      Belanja Modal    Rp245.591.767.220,00 Rp181.640.030.541,39
         -      Belanja Bagi     Rp241.719.185.397,00 Rp216.677.274.721,75
                Hasil dan
                Bantuan
                Keuangan
         -      Belanja Tidak    Rp 3.000.000.000,00     Rp 1.135.800.000,00
                Tersangka
            Realisasi Belanja Administrasi Umum tersebut di atas telah termasuk
            pengeluaran untuk pembayaran rapel Bantuan Operasional kepada
            Pimpinan DPRD dan rapel Tunjangan Komunikasi Intensif kepada
            Pimpinan dan Anggota DPRD. Pada Tahun Anggaran 2006
            Pemerintah Provinsi telah melaksanakan pembayaran rapel Bantuan
            Operasional kepada Ketua dan dua orang Wakil Ketua DPRD
            seluruhnya sebesar Rp446.400.000,00 dan Tunjangan Komunikasi
            Intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD seluruhnya sebesar
            Rp4.788.000.000,00.

3.2.c.Pembiayaan
                                            TA 2006                   TA 2006
                                            Anggaran                  Realisasi

    3.2.c.1 Penerimaan Daerah       Rp278.814.141.773,00        Rp261.061.148.617,85
           Realisasi Penerimaan Daerah yang berasal dari Pembiayaan selama
           tahun 2006 sebesar Rp261.061.148.617,85 lebih rendah sebesar
           Rp17.752.993.155,15     atau      93,63%     dari      anggaran       sebesar
           Rp278.814.141.773,00.


                                           TA 2006                   TA 2006
                                           Anggaran                  Realisasi

    3.2.c.2 Pengeluaran Daerah      Rp53.885.000.000,00         Rp480.386.469.506,13
           Realisasi Pengeluaran Daerah yang berasal dari Pembiayaan selama
           tahun 2006 sebesar Rp480.386.469.506,13 lebih tinggi sebesar
           Rp426.501.469.506,13     atau     891,50%     dari     anggaran       sebesar
           Rp53.885.000.000,00, terdiri dari
                                           Anggaran                  Realisasi
            - Transfer ke Dana       Rp20.000.000.000,00 Rp                       0,00
              Cadangan
            - Penyertaan Modal       Rp11.000.000.000,00 Rp 10.000.000.000,00
            - Sisa Anggaran          Rp                0,00 Rp447.501.469.506,13
              Tahun Berjalan
            - Bantuan Dana           Rp22.885.000.000,00 Rp 22.885.000.000,00
              Bergulir
3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
   3.3.a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi            Rp 400.965.351.429,67
         3.3.a.1. Arus Kas Masuk                     Rp1.131.634.051.389,30
                  Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang berasal dari
                  arus kas masuk dari aktivitas operasi selama periode tahun
                  2006, yang terdiri dari:
                  - Pendapatan Asli Daerah           Rp 281.830.846.379,30
                  - Dana Perimbangan                 Rp 849.803.205.010,00
                  Jumlah                             Rp1.131.634.051.389,30


         3.3.a.2. Arus Kas Keluar                   Rp     730.668.699.959,63
                  Jumlah tersebut merupakan arus kas keluar selama periode
                  tahun 2006, yang terdiri dari:
                  - Belanja Administrasi Umum         Rp 292.971.907.127,00
                  - Belanja Operasional               Rp 219.883.718.110,88
                    dan Pemeliharaan
                  - Belanja Bagi Hasil dan
                    Bantuan Keuangan                  Rp 216.677.274.721,75
                  - Belanja Tidak Tersangka           Rp     1.135.800.000,00
                    Jumlah                            Rp 730.668.699.959,63


   3.3.b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi         (Rp 181.640.030.541,39)
         Jumlah tersebut merupakan arus kas dari aktivitas investasi yang
         digunakan untuk belanja modal selama periode tahun 2006.


   3.3.c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan        (Rp    32.885.000.000,00)
         Jumlah tersebut merupakan pengeluaran kas yang berasal dari aktivitas
         pembiayaan selama periode tahun 2006, yang terdiri dari:
         -   Penyertaan Modal                        Rp     10.000.000.000,00
         -   Bantuan Dana Bergulir                   Rp     22.885.000.000,00
                Jumlah                               Rp     32.885.000.000,00
4. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA
  4.1. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2006
      tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004
      tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
      DPRD. Pada Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Provinsi telah melaksanakan
      pembayaran rapel Bantuan Operasional kepada Ketua dan dua orang Wakil
      Ketua DPRD seluruhnya sebesar Rp446.400.000,00 dan Tunjangan
      Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD seluruhnya
      sebesar Rp4.788.000.000,00.
      Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2007
      tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004
      tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
      dalam Pasal 29 A, dinyatakan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD yang
      telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang
      telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
      Pemerintah No. 37 Tahun 2006 dan belum mengembalikan seluruhnya harus
      menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah melalui Sekretaris DPRD
      paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai
      Anggota DPRD periode Tahun 2004 s.d Tahun 2009.


  4.2. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi
      Kepulauan Riau antara lain ditetapkan agar dalam jangka waktu selambat-
      lambatnya satu tahun setelah diresmikannya Provinsi Kepulauan Riau
      dilakukan serah terima dari Pemerintah Provinsi Riau termasuk penyerahan
      utang piutang Provinsi Riau yang kegunaannya untuk Provinsi Kepulauan
      Riau.
      Sebagai implementasi dari undang-undang tersebut telah dilakukan dua kali
      serah terima aset dan utang piutang yang dituangkan dalam Berita Acara No.
      02/BA/2006 tanggal 31 Mei 2006 dan Berita Acara No. 04/BA/2006 tanggal
      30 Oktober 2006. Dalam Berita Acara No. 02/BA/2006 tanggal 31 Mei 2006
      antara lain disepakati bahwa kepemilikan barang, utang dan piutang beralih
      dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,
      termasuk utang PDAM Tirta Janggi Kepada Departemen Keuangan yang
      harus ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam
pelaksanaannya pengakuan dan pembayaran utang sebagai akibat pengalihan
utang PDAM Tirta Janggi Tanjungpinang masih terkendala terkait dengan
jumlah utang yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak.
Berdasarkan daftar utang PDAM Tirta Janggi per 4 Desember 2006, posisi
utang kepada Departemen Keuangan adalah sebesar Rp31.556.785.230,85
terdiri dari kewajiban yang jatuh tempo sampai dengan 23 Mei 2006 sebesar
Rp19.918.946.954,00, kewajiban yang jatuh tempo tanggal 23 November
2006 sebesar Rp2.573.426.776,95 dan kewajiban yang jatuh tempo sampai
dengan 23 Mei 2014 sebesar Rp9.064.411.500,00.
Sesuai dengan surat Dirjen Perbendaharaan No. S-266/PB/2007 tanggal 15
Januari 2007 sebagai tindaklanjut dari rapat yang dihadiri wakil Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Riau, DPRD kedua provinsi serta
PDAM Tirta Janggi tanggal 3 Januari 2007 diputuskan kumulatif utang
PDAM Tirta Janggi yang belum dibayar sampai dengan 31 Mei 2006
menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Atas surat
Dirjen Perbendaharaan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah
menyatakan persetujuannya untuk menanggung utang PDAM Tirta Janggi
sebesar Rp11.637.838.276,95 (Rp2.573.426.776,95 + Rp9.064.411.500,00),
namun tidak demikian halnya dengan Pemerintah Provinsi Riau.
Kondisi tersebut mengakibatkan kumulatif utang PDAM Tirta Janggi yang
menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum dapat
dipastikan dan berpotensi menanggung utang yang lebih besar dari yang
diperkirakan sebelumnya.
                     GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan
   a. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
   b. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No.. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
      Negara;
   c. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
      Negara;
   d. Pasal 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
      dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
   e. Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
      Keuangan ;
   f. Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) BPK RI Tahun Anggaran 2007


2. Tujuan Pemeriksaan
          Untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Pemerintah
   Provinsi Kepulauan Riau sebagai laporan pertanggungjawaban atas realisasi
   APBD Tahun Anggaran 2006 telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip
   akuntansi yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berbagai
   peraturan perundangan yang berlaku.



3. Sasaran Pemeriksaan
          Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka sasaran pemeriksaan
   diarahkan pada:
   a. Laporan Realisasi Anggaran,
   b. Neraca,
   c. Laporan Arus Kas,
   d. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan,
   e. Kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan,
   f. Pengendalian intern.
4. Standar Pemeriksaan

             Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
   Tahun Anggaran 2006 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan BPK RI
   No.01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan
   SK Ketua BPK RI No.37/SK/I/08/2002 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan
   Tahun 2002.


5. Tahun Anggaran yang Diperiksa

             Tahun anggaran yang diperiksa adalah tahun anggaran 2006.


6. Metode Pemeriksaan
             Metode pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan LKPD meliputi
   perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang meliputi 24
   langkah/kegiatan. Pelaksanaan rinci atas metode pemeriksaan ini merujuk pada
   Juknis Pemeriksaan LKPD Bab III.
                Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2006 meliputi pengujian atas
   bukti sesuai dengan hasil penelaahan SPI. Pada tingkat objek belanja yang
   melebihi standar materialitas (PM) dapat dijadikan sample untuk pengambilan
   bukti sesuai dengan judgment auditor. Pengujian terhadap nilai akun dibawahnya
   minimal 60% dari total nilai akun pada tingkat objek belanja
                Standar Materialitas ditetapkan adalah sebesar 0,5% s/d 5% dari total
   belanja, sedangkan tingkat kesalahan yang dapat ditolerir pada tingkat akun
   (hingga objek belanja) adalah 50% dari Standar Materialitas tetapi TE pada
   tingkat akun (hingga rincian objek belanja) harus diungkap dalam KKP. Baik atau
   Kurang Baiknya Sistem Pengendalian Intern menjadi dasar untuk penghitungan
   materialitas. Penghitungan materialitas juga diterapkan untuk pendapatan dan
   pembiayaan.


7. Waktu Pemeriksaan
             Pemeriksaan dilaksanakan selama 55 hari kalender, terhitung mulai
   tanggal     22    Maret   s.d.   15   Mei    2007    berdasarkan   Surat    Tugas
   No.23/ST/XIV.10/3/2007 tanggal 21 Maret 2007.
8. Batasan atau Kendala Pemeriksaan

           Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan
   tanggung jawab manajemen entitas. Dalam pemeriksaan ini, pemeriksa
   beranggapan bahwa Pemerintah Daerah telah menyediakan data dan informasi
   yang benar dan lengkap serta tidak menyembunyikan informasi yang material
   untuk keperluan pemeriksaan. Oleh karena itu, BPK RI tidak bertanggung jawab
   terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak
   diberikan baik yang sengaja maupun tidak oleh entitas yang diperiksa.

           Pemeriksaan atas LKPD tahun 2006 tidak ditujukan untuk menemukan
   kesalahan atau penyimpangan, tetapi untuk memberikan keyakinan bahwa
   LKPD entitas yang diperiksa bebas dari salah saji material. Akan tetapi, jika dari
   hasil     pemeriksaan   ditemukan    penyimpangan,      tim     pemeriksa    wajib
   mengungkapkan penyimpangan itu dalam Laporan                  Hasil   Pemeriksaan.
   Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan
   keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang
   berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Prosedur-prosedur itu
   dilakukan karena disadari bahwa kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan
   melanggar hukum yang dilakukan oleh entitas dalam pelaksanaan APBD.
   Namun pemeriksaan ini tidak memberikan jaminan bahwa tindakan melanggar
   hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa
   tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material
   terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. Pemeriksa
   berkewajiban menginformasikan bila ada perbuatan melanggar hukum atau
   kesalahan/penyimpangan material yang mungkin ditemukan selama pemeriksaan.
            Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas perundang-undangan,
   pemeriksa hanya menguji kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-
   undangan yang terkait langsung dengan kewajaran laporan keuangan termasuk
   asersi manajemen entitas yang diperiksa. Hal ini tidak menutup kemungkinan
   bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.




                                             BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN




LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEP.RIAU
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2006




Nomor             :     47b/S/XIV.10/07/2007
Tanggal           :      30 Juli 2007


PERWAKILAN BPK-RI DI PEKANBARU
Jl. Gajah Mada No.200 Pekanbaru 28116
Telp. (0761) 856464 Fax (0761) 858787
                                                 DAFTAR ISI


                                                                                                                       Hal
Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan                                                   i
Perundang-undangan…………………..…………………………....................................
Temuan Pemeriksaan...............................................................................……………..…               1
       A. TEMUAN PEMERIKSAAN YANG MEMPENGARUHI KEWAJARAN
           PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
            1. Surat Pertanggungjawaban sebesar Rp438.515.000,00 Tidak Didukung                                         1
                dengan Bukti yang Lengkap...........................................................................
            2. Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Alat-alat Kesehatan
                senilai Rp273.400.000,00 dan Adanya Alat-alat Kesehatan yang belum
                Diterima Senilai Rp641.200.000,00 yang Belum Ditindaklanjuti.................                           3
            3. Penyerahan Aset oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah
                Provinsi Kepulauan Riau Belum Didukung Bukti Kepemilikan yang Kuat..                                    5
       B. TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK MEMPENGARUHI
           KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
            Pajak Penghasilan atas Jasa Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan pada
            Sekretariat Daerah Belum Dipungut Sebesar Rp45.375.000,00…………..……                                           7


Lampiran
                            BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                               REPUBLIK INDONESIA



                        RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN


Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Pasal 56 Undang-Undang No.1 Tahun 2004, Pasal 6
Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, BPK RI telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau per 31 Desember 2006, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan
Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan
keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tanggung jawab BPK RI
adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.


Ketidakpatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan
tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai bagian dalam pemerolehan
keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK RI
melakukan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pelaporan keuangan. Namun pemeriksaan yang BPK RI lakukan tidak dirancang khusus
untuk menemukan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan BPK RI
tidak mengeluarkan opini atas laporan kepatuhan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
mengharuskan BPK RI untuk melaporkan kepada pihak berwenang yang terkait apabila terjadi
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, apabila dalam melakukan pemeriksaan
atas laporan keuangan menemukan hal-hal tersebut.


Atas pemeriksaan tersebut, BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 yang memuat opini Wajar
Dengan Pengecualian dengan No.47a/S/XIV.10/07/2007, tanggal 30 Juli 2007 dan Laporan atas
Pengendalian Intern dalam kerangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau dengan No.47c/S/XIV.10/07/2007 tanggal 30 Juli 2007.


Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tersebut dilakukan
berdasarkan pada SPKN yang ditetapkan oleh BPK RI. Standar tersebut mengharuskan BPK RI
untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar
memperoleh keyakinan yang memadai sebagai standar untuk memberikan pendapat. Standar
tersebut juga mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam pelaporan keuangan.


Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan
keuangan yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut:
1. Surat pertanggungjawaban sebesar Rp438.515.000,00 tidak didukung dengan bukti yang
   lengkap;
2. Terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan alat-alat kesehatan senilai Rp273.400.000,00
   dan adanya alat-alat kesehatan yang belum diterima senilai Rp641.200.000,00 yang belum
   ditindaklanjuti;
3. Penyerahan Aset oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
   belum didukung bukti kepemilikan yang kuat;
4. Pajak Penghasilan atas Jasa Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan pada Sekretariat Daerah
   belum dipungut sebesar Rp45.375.000,00.


Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau agar:
1. Menegur secara tertulis aparatur terkait untuk lebih teliti dan cermat dalam hal penyampaian,
   kelengkapan         dan        verifikasi       bukti        pertanggungjawaban          dan
   mempertanggungjawabkan/melengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp438.515.000,00;
2. Memerintahkan Badan Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan audit
   atas kekurangan pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan dan hasilnya dituangkan dalam Berita
   Acara dan digunakan sebagai bahan penyesuaian terhadap kewajaran aktiva tetap yang
   disajikan dalam Neraca;
3. Memerintahkan Biro Umum dan Perlengkapan dan Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan
   Riau terkait untuk menginventarisir aset yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan
   melengkapi dokumen atau bukti kepemilikannya melalui koordinasi dengan pihak Pemerintah
   Provinsi Riau dan hasilnya digunakan sebagai dasar penyajian dalam Neraca;
4. Memerintahkan Pemegang Kas Sekretariat Daerah dan Staf Biro Hukum memungut PPh Pasal
   23 atas Jasa Litigasi dan Non Litigasi sebesar Rp45.375.000,00 dan menyetorkannya ke Kas
   Negara.


Secara lebih rinci akan dijelaskan pada bagian Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan.


                                                        Pekanbaru, 15 Mei 2007
                                                   BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                       REPUBLIK INDONESIA
                                                    Perwakilan BPK-RI di Pekanbaru
                                                    Penanggung Jawab Pemeriksaan,




                                                      Rudi Nurprianto, SE., Ak., MM
                                                       Akuntan Reg.Neg. D-13002
A. TEMUAN YANG MEMPENGARUHI KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN
  KEUANGAN


  2. Surat Pertanggungjawaban sebesar Rp438.515.000,00 Tidak Didukung dengan
     Bukti yang Lengkap

            Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik terhadap bukti-bukti pengeluaran
     dalam Surat Pertanggungjawaban Pemegang Kas Sekretariat Daerah dan Dinas
     Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, diketahui terdapat pengeluaran yang belum
     dilampiri dengan bukti yang lengkap masing-masing sebesar Rp286.995.000,00 dan
     Rp151.520.000,00. Pengeluaran yang tidak didukung bukti yang lengkap dapat dilihat
     pada lampiran 1 dan 2.

            Hal tersebut tidak sesuai dengan
     a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
        Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata
        Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
        Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
        Belanja Daerah Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran
        wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat Surat
        Pertanggungjawaban yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.
     b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
        Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus
        didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak
        yang menagih.

            Realisasi sebesar Rp438.515.000,00 (Rp286.995.000,00 + Rp151.520.000,00)
     belum memenuhi syarat sahnya suatu pertanggungjawaban dan tidak dapat diyakini
     kewajarannya.
       Hal tersebut terjadi karena:
a. Pemegang Kas dan Atasan Langsung Pemegang Kas lalai dalam menatausahakan
   keuangan yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Kepala Bagian Verifikasi dalam melaksanakan fungsi verifikasi belum sepenuhnya
   mempedomani ketentuan yang berlaku.
c. Kepala Biro Keuangan sebagai Atasan Langsung Kepala Bagian Verifikasi belum
   optimal melakukan pengendalian dan pengawasan.


       Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengakui kelemahan tersebut
sebagai akibat dari kekurang pahaman para pengelola keuangan tentang bukti yang
cukup lengkap untuk setiap transaksi keuangan dan menyatakan akan meminta
pertanggungjawaban dari para penerima uang muka kerja serta akan lebih
meningkatkan pembinaan terhadap SDM pengelola keuangan. Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau menyatakan atas
kekurangan bukti-bukti tersebut akan dilengkapi pada kesempatan pertama.


       BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar :
a. Secara berjenjang membuat teguran tertulis kepada para Atasan Langsung
   Pemegang Kas, Pemegang Kas Sekretariat Daerah, Pemegang Kas Dinas
   Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga untuk lebih teliti dan cermat khususnya dalam
   hal kelengkapan bukti pertanggungjawaban.
b. Secara berjenjang membuat teguran tertulis kepada Kepala Biro Keuangan dan
   Kepala Bagian Verifikasi untuk lebih teliti dan cermat dalam memverifikasi Surat
   Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh para Pemegang Kas.
c. Memerintahkan para Pemegang Kas untuk mempertanggungjawabkan/ melengkapi
   bukti-bukti pengeluaran sebesar Rp438.515.000,00 dan hasilnya disampaikan
   kepada BPK RI setelah terlebih dahulu di audit dan disahkan oleh Badan
   Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Apabila tidak bisa melengkapi
   kekurangan bukti pertanggungjawaban, maka harus mengembalikan pengeluaran
   sebesar Rp438.515.000,00 ke Kas Daerah.
5. Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Alat-alat Kesehatan Senilai
   Rp273.400.000,00 dan Adanya Alat-alat Kesehatan yang Belum Diterima Senilai
   Rp641.200.000,00 yang Belum Ditindaklanjuti.

          Berdasarkan pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal
   Tahun Anggaran 2005 dan 2006 antara lain diketahui beberapa temuan s.d pemeriksaan
   tanggal 6 Mei 2007 belum ditindaklanjuti. Temuan-temuan tersebut adalah :
  a.   Pengadaan alat kesehatan, perawatan, kegiatan pemberantasan penyakit bersumber
       binatang yang dilaksanakan oleh CV Khalifah Selingsing berdasarkan Kontrak
       Nomor     236/SPPP/DINKES/VI/2006           tanggal     28    Juni     2006    senilai
       Rp505.400.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 hari kalender
       terhitung mulai 28 Juni s.d 28 Agustus 2006. Berdasarkan laporan realisasi fisik dan
       keuangan bulan Oktober 2006 diketahui bahwa realisasi fisik dan keuangan adalah
       100%, namun hasil pemeriksaan tanggal 16 Desember 2006 menunjukkan adanya
       lima jenis barang senilai Rp273.400.000,00 yang belum diserahterimakan. Atas
       permasalahan tersebut, BPK-RI antara lain merekomendasikan agar Gubernur
       Kepulauan Riau memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menagih kerugian
       daerah atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan senilai
       Rp273.400.000,00, namun sampai dengan pemeriksaan tanggal 9 Mei 2007
       rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti.
  b.   Pengadaan peralatan penunjang, non medis dan medis RSUP Tanjung Uban yang
       dilaksanakan   oleh   PT    Rajawali    Nusindo       berdasarkan    Kontrak   Nomor
       1182/SPPP/DINKES/XI/2006          tanggal      4       November       2006     senilai
       Rp4.399.650.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender
       terhitung mulai 4 November s.d 18 Desember 2006. Berdasarkan laporan realisasi
       fisik dan keuangan bulan Oktober 2006 diketahui realisasi fisik dan keuangan
       adalah 100 %, namun berdasarkan pemeriksaan fisik tanggal 23 Desember 2006
       ditemukan kekurangan volume 31 jenis barang senilai Rp641.200.000,00. Atas
       permasalahan tersebut BPK RI antara lain merekomendasikan agar Gubernur
       Kepulauan Riau memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menagih
       kekurangan barang yang belum diserahkan kepada RSUD dan atau menyetorkan
   setara nilai uang tersebut sebesar Rp641.200.000,00, namun sampai dengan
   pemeriksaan tanggal 9 Mei 2007 rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti.
    Berdasarkan penjelasan lisan Pelaksana Kegiatan pengadaan peralatan penunjang
   medis dan non medis RSUP Tanjung Uban, barang-barang tersebut telah diterima
   dan terpasang di RSUP Tanjung Uban namun diakui bahwa untuk hal tersebut
   belum disaksikan oleh pihak Badan Pengawas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
   Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa atas kekurangan pekerjaan tersebut belum
   dilakukan penyesuaian terhadap nilai aktiva tetap yang disajikan dalam Neraca per
   31 Desember 2006.

       Seharusnya atas kekurangan pekerjaan tersebut dilakukan penyesuaian terhadap
nilai aktiva tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2006.

       Hal tersebut mengakibatkan adjustment terhadap nilai aktiva tetap belum dapat
dilakukan dan nilai aktiva tetap dalam Neraca belum menggambarkan nilai sewajarnya
sebesar Rp914.600.000,00.

       Hal tersebut terjadi karena :
a. Pihak Dinas Kesehatan dalam membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
   sebagai kelengkapan pengajuan Surat Perintah Pembayaran tidak berdasarkan
   kondisi senyatanya.
b. Aparat pemerintah terkait belum melakukan koordinasi secara optimal, sehingga
   perlakuan akuntansi yang tepat untuk kekurangan pekerjaan tersebut belum
   terakomodir dalam Neraca per 31 Desember 2006.

       Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menyatakan secara fisik jenis
dan jumlah barang sudah lengkap (100%), namun demikian untuk pengesahannya akan
dikoordinasikan dengan Badan Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

       BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar
memerintahkan Badan Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan
audit atas kekurangan pekerjaan dimaksud dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara
     dan digunakan sebagai bahan penyesuaian terhadap kewajaran aktiva tetap yang
     disajikan dalam Neraca.


3.   Penyerahan Aset oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi
     Kepulauan Riau Belum Didukung Bukti Kepemilikan yang Kuat


            Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi
     Kepulauan Riau antara lain ditetapkan bahwa dalam jangka waktu selambat-lambatnya
     satu tahun setelah diresmikannya Provinsi Kepulauan Riau dilakukan serahterima aset,
     utang piutang yang kegunaannya untuk Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai
     implementasi dari ketentuan dalam undang-undang tersebut, telah dilakukan
     penyerahan aset dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan
     Riau sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 02/BA/2006 tanggal 31 Mei
     2006 dan Nomor 04/BA/2006 tanggal 31 Oktober 2006.
            Sesuai dengan isi kedua Berita Acara tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah
     menyerahkan beberapa jenis aset tak bergerak diantaranya tanah yang tersebar di Kota
     Tanjung Pinang, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam,
     dan Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan tanah yang diserahterimakan sebanyak 91
     persil dengan rincian Kota Tanjung Pinang sebanyak 36 persil, Kabupaten Tanjung
     Balai Karimun sebanyak 11 persil, Kabupaten Natuna sebanyak delapan persil, Kota
     Batam sebanyak 20 persil dan Kabupaten Lingga sebanyak 16 persil. Berdasarkan
     konfirmasi dengan Bagian Aset diketahui bahwa dari 91 persil yang diserahterimakan
     tersebut hanya empat persil tanah (lokasi di Tanjung Pinang) yang didukung bukti
     kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai, sedangkan selebihnya tidak didukung bukti
     kepemilikan. Selanjutnya diketahui bahwa dari keempat sertifikat hak pakai tersebut
     belum ada yang ditingkatkan status kepemilikannya menjadi hak milik.

            Hal tersebut tidak sesuai dengan :
     a. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok
        Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi
        Kepulauan Riau Pasal 87 yang antara lain menyatakan Bagian Aset Daerah
   mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pencatatan, pengawasan, serta
   pemeliharaan barang daerah.
b. Seharusnya penyerahan aset oleh Pemerintah Provinsi       Riau diikuti dengan
   penyerahan bukti-bukti kepemilikan dan secara bertahap dilakukan peningkatan
   status kepemilikan.

        Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara hukum
tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat dan membuka peluang terjadinya
penyerobotan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta tidak dapat menyajikan
nilai aset yang diserahkan dalam Neraca.

        Hal tersebut terjadi karena :
a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Biro Umum dan Perlengkapan
   belum berupaya secara optimal dalam pengamanan aset khususnya yang terkait
   dengan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan.
b. Dokumentasi bukti kepemilikan tanah pada Pemerintah Provinsi Riau tidak
   lengkap.

        Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan akan mengupayakan
kelengkapan bukti kepemilikan dan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi
Riau.

        BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar
memerintahkan Biro Umum dan Perlengkapan dan Aparatur Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau terkait untuk menginventarisir aset yang diserahkan oleh Pemerintah
Provinsi Riau dan melengkapi dokumen atau bukti kepemilikannya melalui koordinasi
dengan pihak Pemerintah Provinsi Riau dan hasilnya digunakan sebagai dasar
pencatatan dan penyajian dalam Neraca.
B. TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK MEMPENGARUHI KEWAJARAN
  PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN


  Pajak Penghasilan atas Jasa Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan pada Sekretariat
  Daerah Belum Dipungut Sebesar Rp45.375.000,00

             Dalam APBD Tahun Anggaran 2006, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
  telah menganggarkan pada Belanja Barang dan Jasa untuk Biaya Litigasi dan Non Litigasi
  Pengadilan dengan kode belanja 2.01.03.1.02.004.013.1. Belanja tersebut dianggarkan
  sebesar Rp850.000.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp605.000.000,00 atau
  71,18%.
             Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2006
  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menandatangani beberapa perjanjian sebagai
  berikut:
  a. Perjanjian Pembuatan pendapat Hukum dengan HANTRADA LAW OFFICES (HLO)
     tanggal 18 Januari 2006. Dalam perjanjian tersebut antara lain disepakati bahwa pihak
     HLO diberikan wewenang untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan
     pendapat hukum (legal opinion) yang bersangkut paut dengan permohonan pihak
     Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur Riau mengenai penyerahan aset
     benda bergerak berupa 15 helai saham atas nama (op nama) dalam rangka investasi di
     kawasan pariwisata Lagoi, Pulau Bintan. Untuk jasa yang diberikannya pihak HLO
     berhak memperoleh pembayaran sebesar Rp75.000.000,00. Pemeriksaan selanjutnya
     menunjukkan bahwa pihak HLO telah memperoleh pembayaran sebesar yang
     diperjanjikan (sebesar Rp75.000.000,00) sesuai dengan bukti BKU tanggal 16 Oktober
     2006.
  b. Perjanjian Kerja dengan HLO tanggal 24 Agustus 2006. Dalam perjanjian tersebut
     antara lain disepakati bahwa pihak HLO diberikan wewenang untuk membuat,
     menandatangani dan menyerahkan pendapat hukum yang berkaitan dengan
     permasalahan yang timbul dari Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah RI cq Menteri
     Keuangan dengan PDAM Tanjung Pinang                     Nomor RDA-259/DP3/1996
tanggal 23 Mei 1996. Untuk jasa yang diberikannya,      pihak    HLO     berhak
memperoleh   pembayaran    sebesar
   Rp80.000.000,00. Pemeriksaan selanjutnya menunjukkan bahwa pihak HLO telah
   memperoleh pembayaran sebesar yang diperjanjikan (sebesar Rp80.000.000,00)
   sesuai dengan bukti BKU tanggal 16 Oktober 2006.
c. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 36 Tahun 2006 tanggal 11 Maret
   2006 tentang Penunjukan H. Bob. R. E. Nasution, SH sebagai Advokad/Penasehat
   Hukum pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 dan Perjanjian
   Kerjasama Bantuan Hukum dengan H. Bob. R. E. Nasution, SH, antara lain
   menyatakan bahwa H. Bob. R. E. Nasution, SH, diberikan tugas memberikan
   bantuan hukum, dan penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang dihadapi
   oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan perundang-
   undangan yang berlaku, memberikan jasa konsultasi hukum, membantu Pemerintah
   Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan peyusunan produk
   hukum, penelitian hukum, kajian hukum dan penyuluhan hukum. Untuk jasa yang
   diberikannya H. Bob R.E. Nasution, SH diberikan honorarium dan dana bantuan
   operasional sebesar Rp15.000.000,00 setiap bulannya yang dibebankan kepada
   APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006. Pemeriksaan selanjutnya
   menunjukkan bahwa H. Bob. R. E. Nasution, SH telah memperoleh pembayaran
   sebesar Rp150.000.000,00 (untuk pembayaran mulai bulan Maret s.d Desember
   2006), terdiri dari pembayaran untuk bulan Maret s.d Agustus 2006 sebesar
   Rp90.000.000,00 sesuai dengan bukti BKU tanggal 16 Oktober 2006, pembayaran
   untuk bulan September dan Oktober 2006 sebesar Rp30.000.000,00 sesuai dengan
   bukti BKU tanggal 31 Oktober 2006 dan pembayaran untuk bulan Nopember dan
   Desember 2006 sebesar Rp30.000.000,00 sesuai dengan bukti BKU tanggal 20
   Nopember 2006.
d. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 19.a Tahun 2006 tanggal 3 Februari
   2006 tentang Penunjukan H. Edward Arfa, SH sebagai Advokad/Penasehat Hukum
   pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 dan Perjanjian Kerjasama
   Bantuan Hukum dengan H. Edward Arfa, SH, antara lain menyatakan bahwa H.
   Edward Arfa, SH, diberikan tugas memberikan bantuan hukum, dan membela setiap
   kepentingan   Pemerintah    Provinsi   Kepulauan   Riau   dalam    permasalahan-
   permasalahan atau sengketa-sengketa dan proses hukum sesuai dengan ketentuan
   perundang-undangan yang berlaku serta memberikan jasa konsultasi dan membantu
   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
   peyusunan produk hukum, penelitian hukum, kajian hukum dan penyuluhan hukum.
   Untuk jasa yang diberikannya H. Edward Arfa, SH diberikan honorarium dan dana
   bantuan operasional sebesar Rp10.000.000,00 setiap bulannya yang dibebankan
   kepada APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006. Pemeriksaan
   selanjutnya menunjukkan bahwa H. Edward Arfa, SH telah memperoleh
   pembayaran sebesar Rp110.000.000,00 (untuk pembayaran mulai bulan Februari
   s.d Desember 2006), terdiri dari pembayaran untuk bulan Februari s.d April 2006
   sebesar Rp30.000.000,00 sesuai dengan bukti BKU tanggal 16 Oktober 2006,
   pembayaran untuk bulan Mei s.d Agustus 2006 sebesar Rp40.000.000,00 sesuai
   dengan bukti BKU tanggal 31 Oktober 2006, pembayaran untuk bulan September
   s.d Oktober 2006 sebesar Rp20.000.000,00 sesuai dengan bukti BKU tanggal 20
   Nopember 2006 dan pembayaran untuk bulan Nopember dan Desember 2006
   sebesar Rp20.000.000,00 sesuai dengan bukti BKU tanggal 20 Nopember 2006.
e. Surat Perjanjian Kerja dengan Prof. Dr. Hasim Djalal, MA tanggal 6 Februari 2006.
   Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Prof. Dr. Hasim Djalal, MA
   dipercayakan untuk pembuatan pendapat hukum atau legal opinion mengenai status
   hukum     Pulau Berhala sebagai bagian dari wilayah administrasi Pemerintahan
   Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu bahan masukan dan
   pertimbangan, serta advokasi terhadap pihak-pihak yang berkompeten. Untuk jasa
   yang diberikannya Prof. Dr. Hasim Djalal, MA diberikan honorarium dan dana
   bantuan    operasional   sebesar   Rp65.000.000,00.    Pemeriksaan    selanjutnya
   menunjukkan bahwa Prof. Dr. Hasim Djalal, MA telah memperoleh pembayaran
   sebesar Rp65.000.000,00 sesuai dengan bukti BKU tanggal 16 Oktober 2006.
f. Surat Kuasa Nomor 009/KH-ADHMS/SK/VII/2005 tanggal 7 Juli 2005 dari Dra.
   Den Yealta, MA yang bertindak untuk dan atas nama KPUD Provinsi Kepulauan
   Riau kepada Advokad, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum
   Ahmad Dahlan, Husliana, M. Syawal di Batam untuk melakukan segala tindakan
                 dan upaya hukum apapun dalam perkara perdata mengenai perbuatan melawan
                 hukum dengan para penggugat sesuai dengan Register Perdata Nomor
                 53/Pdt.O/2005/PNBTM di Pengadilan Negeri Batam. Pemeriksaan selanjutnya
                 menunjukkan bahwa untuk pengurusan perkara tersebut pihak Kantor Hukum
                 dimaksud      telah      memperoleh        pembayaran     sebesar    Rp75.000.000,00       dan
                 Rp50.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp125.000.000,00 sesuai dengan bukti
                 BKU tanggal 16 Oktober 2006.
                     Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa pajak penghasilan atas Biaya
             Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan belum dipungut sebesar Rp45.375.000,00 dengan
             perhitungan sebagai berikut:
                                                                                           (dalam Rupiah penuh)
 Tanggal                                                                      Perkiraan
                                 Uraian                     Pembayaran                          PPh ps 23
  BKU                                                                      Penghasilan Neto
    1                              2                             3             4 (50%x3)       5 (15%X4)
              Dibayar Biaya Konsultan Hukum
16-10-2006                                                    65.000.000          32.500.000    4.875.000
              Penyelesaian masalah hukum pulau berhala
              Dibayar Honor Pengacara dalam rangka
16-10-2006                                                    75.000.000          37.500.000    5.625.000
              Operasional Perkara perdata Provinsi Kepri
              Tambahan Biaya Honor Pengacara dalam
16-10-2006    rangka operasional perkara perdata provinsi     50.000.000          25.000.000    3.750.000
              kepri
              Dibayar Biaya Bantuan Hukum tentang
16-10-2006    Pembuatan "Legal Opinion" terhadap Asset        80.000.000          40.000.000    6.000.000
              Pemerintah Provinsi Kepri
              Dibayar Biaya Bantuan Hukum tentang
16-10-2006    Pembuatan "Legal Opinion" terhadap Asset        75.000.000          37.500.000    5.625.000
              Pemerintah Provinsi Kepri
              Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat
16-10-2006    Hukum kpd H. Bob RE Nasution, SH                30.000.000          15.000.000    2.250.000
              Bulan Maret s/d April 2006
              Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat
16-10-2006    Hukum kpd H. Edward Arfa, SH Bulan              30.000.000          15.000.000    2.250.000
              Pebruari s/d April
              Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat
16-10-2006    Hukum kpd H. Bob RE Nasution, SH                60.000.000                        4.500.000
                                                                                  30.000.000
              Bulan Mei s/d Agustus 2006
              Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat
31-10-2006    Hukum kpd H. Bob RE Nasution, SH                                                  2.250.000
                                                              30.000.000          15.000.000
              Bulan September s/d Oktober 2006
              Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat
31-10-2006    Hukum kpd H. Edward Arfa, SH Bulan              40.000.000                        3.000.000
                                                                                  20.000.000
              Mei s/d Agustus 2006
              Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat
20-11-2006    Hukum kpd H. Bob RE Nasution, SH                30.000.000                        2.250.000
                                                                                  15.000.000
              Bulan November s/d Desember 2006
              Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat
20-11-2006                                                    20.000.000                        1.500.000
              Hukum kpd H. Edward Arfa, SH Bulan                                  10.000.000
    1                             2                           3        4 (50%x3)       5 (15%X4)
              September s/d Oktober 2006


              Dibayar Biaya Litigasi Bantuan Penasehat
20-11-2006    Hukum kpd H. Edward Arfa, SH Bulan          20.000.000      10.000.000    1.500.000
              November s/d Desember 2006
                                Total                    605.000.000    302.500.000    45.375.000


                     Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000
             tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
             Penghasilan:
             a. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak
                atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama
                dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam
                negeri, wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium,
                tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan
                yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
             b. Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan
                nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan
                pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk
                usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak
                dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib
                membayarkan: sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas
                imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
                konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan
                sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

                     Kondisi tersebut mengakibatkan Negara belum menerima Pajak Penghasilan
             atas pembayaran Biaya Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan sebesar Rp45.375.000,00

                     Hal tersebut terjadi karena:
             a. Pemegang Kas Sekretariat Daerah dan staf Biro Hukum lalai dalam memungut dan
                menyetorkan pajak ke kas negara.
b. Sekretaris Daerah selaku Atasan Langsung Pemegang Kas belum optimal dalam
   melakukan pengawasan dan pengendalian khususnya yang terkait dengan
   pemungutan dan penyetoran pajak-pajak negara.

      Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan akan menindaklanjuti
permasalahan tersebut dan akan menyampaikan bukti-bukti pemungutan dan
penyetoran pajak terkait kepada BPK RI pada kesempatan pertama.


      BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar :
a. Menegur secara tertulis Atasan Langsung Pemegang Kas Sekretariat Daerah untuk
   lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian khususnya yang terkait dengan
   kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak-pajak Negara dan secara berjenjang
   menegur secara tertulis Pemegang Kas Sekretariat Daerah dan Staf Biro Hukum
   atas kelalaiannya tidak memungut dan menyetorkan PPh Pasal 23 ke Kas Negara.
b. Memerintahkan Pemegang Kas Sekretariat Daerah dan Staf Biro Hukum memungut
   PPh Pasal 23 atas Jasa Litigasi dan Non Litigasi sebesar Rp45.375.000,00 dan
   menyetorkannya ke Kas Negara.


                                            BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                                              Lampiran I
                       Daftar SPJ Tidak Lengkap Pada Sekretariat Daerah

No.   Tanggal                        Uraian                       Jumlah      Keterangan
 1       2                              3                            4                  5
                                                                              Tidak dilampirkan
      05-12-      Dibayar Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan                Laporan Kegiatan
1
       2006     Pembersih (Wan Zamri)                            1.500.000

                  Dibayar Biaya Transportasi dan Akomodasi                    Tidak ada bukti
      16-10-    Tamu dalam Rangka Kunjungan Pihak Ministry Of                 faktur pihak ke-3
2
       2006     Education & EDB Singapura pada Tanggal 24        5.000.000
                Agustus 2006
                  Dibayar Biaya Transportasi dan Akomodasi                    Tidak ada Laporan
                Dalam Rangka Mendampingi Gubernur Kepri                       Perjalanan
      16-10-
3               Menghadiri Pertemuan Kedua Joint Teering
       2006                                                      15.300.000
                Comitee di Singapura pada Tanggal 1-2
                September 2006
                                                                              Tidak ada Laporan
                  Dibayar Biaya Transportasi dan Akomodasi                    Hasil Kegiatan dan
      16-10-    dalam rangka Transportasi untuk Kegiatan                      Rekapitulasi
4
       2006     Peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus 2006       14.568.000   pengeluaran
                (Nota Dinas Nomor ND.155a/HUB/VIII/2006)
                                                                              Tidak ada bukti
                  Dibayar Biaya Transportasi dan Akomodasi                    faktur pihak ke-3
                untuk Carter Speedboat dalam rangka Upacara
      16-10-
5               Peresmian dan Pelantikan Dandrem 033/WP pada
       2006                                                      6.000.000
                tagnggal 18 dan 19 September 2006 (Nota Dinas
                No. /UM-ND/IX/2006 tanggal 18 September 2006)

                  Dibayar Biaya Transportasi dan Akomodasi                    Tidak ada Laporan
                Wagub Kepri dalam rangka menghadiri                           Hasil Kegiatan
      16-10-
6               Pertemuan JBC IMT-GT ke-20 di Langkawi
       2006                                                      6.856.000
                Malaysia pada tanggal 27-30 Juli 2006 an. Drs.
                Risman Backri
                  Dibayar Biaya Sewa kendaraan/alat angkut                    Tidak ada bukti
                kantor untuk carter Speedboat Batam-                          faktur pihak ke-3
      16-10-
7               Tanjungpinang dalam Rangka Pertemuan Asian
       2006                                                      6.000.000
                Youth Forum 2006 pada tanggal 11-14 Oktober
                2006 (0490/UM-ND/X/2006)
                  Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung                Tidak ada bukti
      16-10-
8               bermotor dalam Rangka Operasional Gubernur                    faktur pihak ke-3
       2006                                                      4.546.000
                Kepri tgl 20 Okt 2006 (0502/UM-ND/X/2006)
                  Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung                Tidak ada bukti
      19-10-
9               bermotor untuk Biaya Bensin dan Pelumas                       faktur pihak ke-3
       2006                                                      4.546.000
                Speedboat (0504/UM-ND/X/2006)
1      2                              3                             4                  5
                Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung                 Tidak ada bukti
     20-10-   bermotor utk Keperluan BBm dan Pelumas                         faktur pihak ke-3
10
      2006    speedboat Pemprov. Kepri dlm rangka Kegiatan      4.546.000
              Operasional Prov. Kepri tgl 24 Oktober 2006
                Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung                 Tidak ada bukti
     20-10-   bermotor utk Keperluan BBm dan Pelumas                         faktur pihak ke-3
11
      2006    speedboat Pemprov. Kepri dlm rangka Kegiatan      4.546.000
              Operasional Prov. Kepri tgl 25 Oktober 2006
                Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung                 Tidak ada bukti
     31-10-   bermotor untuk Biaya Bensin dan Pelumas                        faktur pihak ke-3
12
      2006    Speedboat dalam Rangka Operasional Gubernur       4.546.000
              tanggal 30 Oktober 2006
                Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung                 Tidak ada bukti
     31-10-   bermotor untuk Biaya Bensin dan Pelumas                        faktur pihak ke-3
13
      2006    Speedboat dalam Rangka Operasional Gubernur       4.546.000
              tanggal 31 Oktober 2006
                                                                             Tidak ada Rincian
                Dibayar Biaya Jasa Humas dan Protokol dalam                  Biaya dan Laporan
              Rangka Peliputan dan Publikasi Kegiatan Safari
     31-10-                                                                  Kegiatan
14            Ramadhan 1427 H Pemprov. Kepri (Nota Dinas
      2006                                                      50.000.000
              No. 108/ND/H-P/IX/2006 tanggal 25 September
              2006)

                Dibayar Biaya Publikasi untuk Konferensi Pers                Tidak ada Rincian
              Ekspose Kegiatan Gubernur Kepri pada Tanggal                   Biaya dan Laporan
     18-10-   03 September 2006 (Nota Dinas No.05/ND/H-                      Kegiatan
15
      2006    P/IX/2006 Tanggal 02 September 2006 dan           32.000.000
              No.06/ND/H-P/IX/2006 Tanggal 04 September
              2006)
                                                                             Tidak ada bukti
     18-10-     Dibayar Biaya Transportasi dan Akomodasi
16                                                                           faktur pihak ke-3
      2006    Pemprov. Kepri                                    7.000.000
                                                                             Tidak ada kliping
                Dibayar Biaya Publikasi untuk Pembayaran                     pemberitaan/laporan
     16-10-   Biaya Publikasi dan Biaya Peliputan pada Media                 realisasi biaya
17
      2006    Massa Harian Media Kepri (Nota Dinas No:          15.000.000
              45/ND/H-P/VII/2006 Tgl 12 Juli 2006)

                Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung                 Tidak ada bukti
              bermotor utk Keperluan BBm dan Pelumas                         faktur pihak ke-3
     17-10-
18            speedboat Pemprov. Kepri dlm rangka Kegiatan
      2006                                                      4.546.000
              Operasional Prov. Kepri (PKK) tgl 22 September
              2006
                Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung                 Tidak ada bukti
     19-10-   bermotor utk Keperluan BBm dan Pelumas                         faktur pihak ke-3
19
      2006    speedboat Pemprov. Kepri dlm rangka Kegiatan      4.546.000
              Operasional Prov. Kepri tgl 23 September 2006
                Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung                 Tidak ada bukti
     25-09-   bermotor utk Keperluan BBm dan Pelumas                         faktur pihak ke-3
20
      2006    speedboat Pemprov. Kepri dlm rangka Kegiatan      4.546.000
              Operasional Prov. Kepri tgl 25 September 2006
1      2                             3                              4                  5
                Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung                 Tidak ada bukti
     25-09-   bermotor utk Keperluan BBm dan Pelumas                         faktur pihak ke-3
21
      2006    speedboat Pemprov. Kepri dlm rangka Kegiatan      4.546.000
              Operasional Prov. Kepri tgl 26 September 2006
                                                                             Tidak ada bukti
     25-09-     Dibayar Biaya Sewa Perlengkapan dan
22                                                                           faktur pihak ke-3
      2006    peralatan dalam rangka israj miraj               19.600.000
                                                                             Tidak ada bukti
     30-09-     Dibayar Biaya Sewa Tempat berupa panggung
23                                                                           faktur pihak ke-3
      2006    dan dekorasi dalam rangka israj miraj            21.800.000

                Dibayar Biaya Jasa Humas dan Protokol untuk                  Tidak ada bukti
     04-09-   Peliputan Kegiatan-kegiatan Pemprov Kepri oleh                 faktur pihak ke-3
24
      2006    Media Lokal dan Media Nasional (Nota Dinas No.   25.000.000
              55/ND/H-P/IX/2006 tanggal 14 September 2006)
                Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung                 Tidak ada bukti
              bermotor untuk Pembayaran Biaya Bensin dan                     faktur pihak ke-3
     17-10-
25            Pelumas Speed Boat dalam Rangka Operasional
      2006                                                      6.819.000
              Gubernur Kepri dan Kegiatan Ketua TP PKK
              tanggal 16 Desember 2006 (/UM-ND/XII/2006)
                Dibayar Biaya pemeliharaan alat angkut apung                 Tidak ada bukti
     16-10-   bermotor untuk Pembayaran Biaya Bensin dan                     faktur pihak ke-3
26
      2006    Pelumas Speed Boat dalam Rangka Operasional       9.092.000
              Kepri tanggal 31 Desember 2006

                                 Jumlah                        286.995.000
                                                                                                                                              Lampiran 2


                                     Daftar SPJ Kurang Lengkap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No                 Jenis Kegiatan                         Uraian            Nilai (Rp)      Jumlah (Rp)                Keterangan
1                         2                                                                       3                         4

     Pendampingan Pertukaran Pemuda Antar         Biaya Cuci Cetak Film        300.000,00    95.985.000,00   Tidak ada tanggal kuitansi dan
1
     Provinsi                                                                                                faktur
                                                  Biaya Cetak Tanda          1.370.000,00                    Tidak ada tanggal kuitansi dan
                                                  Pengenal                                                   faktur
                                                  Biaya Cetak Spanduk        1.000.000,00                    Tidak ada tanggal kuitansi dan
                                                                                                             faktur
                                                  Biaya Pembelian Alat       4.495.000,00                    Tidak ada tanggal kuitansi dan
                                                  Tulis Kantor                                               faktur
                                                  Pengadaan Cenderamata     15.900.000,00                    Tidak ada kuitansi dan faktur
                                                  Biaya Alat Perlengkapan   72.920.000,00                    Tidak ada kuitansi dan faktur
     Pelatihan Pustakawan Sekolah se Provinsi     Biaya pembelian obat-      2.810.000,00     2.810.000,00   Bukti pengeluaran hanya surat
2    Kepri                                        obatan                                                     pesanan dan Kuitansi tanpa
                                                                                                             cap/stempel
     Revitalisasi Majelis Guru SMAN 1             Biaya Pengawasan          25.225.000,00    25.225.000,00   Tidak ada kuitansi dan faktur
3
     Tanjungpinang
     Pembangunan USB MAN Palmatak Kab.            Biaya Pengawasan          27.500.000,00                    Tidak ada kuitansi dan faktur
4
     Natuna                                                                                  27.500.000,00
                                                Total                                       151.520.000,00
LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN




LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH   DAERAH    PROVINSI
KEP.RIAU
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2006




Nomor              :     47c/S/XIV.10/07/2007
Tanggal            :     30 Juli 2007


PERWAKILAN BPK-RI DI PEKANBARU
Jl. Gajah Mada No.200 Pekanbaru 28116
Telp. (0761) 856464 Fax (0761) 858787
                                 DAFTAR ISI


                                                                                      Hal
Resume Laporan atas Pengendalian Intern ……………...………………………….....                                        i
Gambaran Umum Pengendalian Intern atas Entitas yang Diperiksa………...………                                1
Temuan Pemeriksaan ………………………………………………..…………………                                                        5

    1. Sistem    Pengendalian       Intern    Belum      Sepenuhnya       Mendukung         Upaya
                                                                                                      5
       Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik………………………………………
    2. Pencatatan pendapatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah tidak
       Tertib…………………………………..…........………………………………...                                                  8
    3. Penyetoran Sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 Tidak Tertib...............................           10
    4. Hasil Kegiatan yang Dibiayai dari Belanja Modal Provinsi di Atas Aset Milik
       Pemerintah Kabupaten/Kota Belum Dihibahkan..................................................   12
    5. Penyampaian Daftar Pengadaan Barang oleh Satuan Kerja Tidak Tertib….                           15
                       BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                          REPUBLIK INDONESIA



           RESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN


Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pasal 31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, dan Pasal 56 Undang-
Undang No.1 Tahun 2004, dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, BPK RI
telah memeriksa Neraca Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2006, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut adalah
tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tanggung jawab BPK RI
adalah pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2006 berdasarkan pemeriksaan BPK RI.


Atas Pemeriksaan tersebut, BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan
Keuangan yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian. atas Laporan Keuangan
Provinsi   Kepulauan    Riau    Tahun    Anggaran     2006   dengan    surat   No.
47a/S/XIV.10/07/2007 tanggal 30 Juli 2007 dan Laporan Hasil Pemeriksaan
Kepatuhan dengan surat No.47b/S/XIV.10/07/2007 tanggal 30 Juli 2007.


Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006
tersebut dilakukan berdasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
yang ditetapkan oleh BPK RI. Standar tersebut mengharuskan BPK RI untuk
merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar
memperoleh keyakinan yang memadai sebagai dasar untuk memberikan pendapat.
Standar tersebut juga mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan kelemahan dalam
pengendalian intern atas pelaporan keuangan.
Kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan Tahun Anggaran
2006 yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut :
1. Sistem Pengendalian Intern belum sepenuhnya mendukung upaya pengelolaan
   Keuangan Daerah yang baik diantaranya Rekening Kas Umum Daerah belum
   ditetapkan, rekonsiliasi pendapatan antara Biro Keuangan dengan Dinas
   Pendapatan Daerah tidak dilakukan secara rutin, tidak adanya laporan tentang
   penyaluran dana bergulir kepada koperasi penerima dari dinas terkait dan tidak
   adanya laporan tentang daftar inventaris persediaan maupun aset sebagai bahan
   pendukung/penjelasan akun persediaan maupun aktiva tetap dalam Neraca;
2. Pencatatan pendapatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah tidak tertib;
3. Penyetoran sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 tidak tertib;
4. Hasil kegiatan yang dibiayai dari Belanja Modal Provinsi di atas aset milik
   Pemerintah Kabupaten/ Kota belum dihibahkan;
5. Penyampaian Daftar Pengadaan Barang oleh satuan kerja tidak tertib.


Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Gubernur
Kepulauan Riau agar:
1. Menetapkan bank yang menjalankan fungsi Rekening Kas Umum Daerah sesuai
   ketentuan yang berlaku dan membuat teguran tertulis kepada para Satuan Kerja
   Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja yang menjalankan tugas
   pengelolaan keuangan daerah supaya lebih optimal dalam melaksanakan
   koordinasi khususnya yang terkait dengan penyampaian bahan-bahan penyusunan
   laporan keuangan;
2. Secara berjenjang membuat teguran tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan
   Daerah dan Staf Dinas Pendapatan Daerah untuk lebih cermat dalam
   membukukan pendapatan daerah serta melakukan rekonsiliasi pendapatan setiap
   bulan dengan Satuan Kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan
   daerah dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
3. Secara berjenjang membuat teguran tertulis kepada para Atasan Langsung
   Pemegang Kas dan Pemegang Kas untuk lebih meningkatkan pengendalian dan
   pengawasan khususnya atas ketertiban penyetoran sisa UUD di lingkungan kerja
   masing-masing dan memerintahkan Pemegang Kas Sekretariat Daerah Tahun
   Anggaran 2005 untuk segera menyetorkan sisa UUDP Tahun Anggaran 2005
   sebesar Rp869.910.006,00 ke Kas Daerah;
4. Memerintahkan aparat terkait untuk menginventarisir kegiatan-kegiatan yang
   berlokasi dan atau di atas aset milik Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota dan
   mengatur tata cara penyerahannya sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Secara berjenjang membuat teguran tertulis kepada Kepala Biro Umum dan
   Perlengkapan dan para Atasan Langsung Pemegang Barang dan Pemegang Barang
   untuk lebih tertib dalam menyampaikan laporan hasil pengadaan barang sesuai
   ketentuan yang berlaku serta memerintahkan secara tertulis Kepala Biro Umum
   dan Perlengkapan untuk melakukan konsolidasi laporan hasil pengadaan barang
   dengan satuan kerja terkait.


Secara lebih rinci akan dijelaskan pada bagian Temuan Pemeriksaan Sistem
Pengendalian Intern.



                                                  Pekanbaru, 15 Mei 2007
                                                  BADAN PEMERIKSA
                                                       KEUANGAN
                                                 REPUBLIK INDONESIA
                                              Perwakilan BPK-RI di Pekanbaru
                                              Penanggung Jawab Pemeriksaan,




                                                Rudi Nurprianto, SE., Ak., MM
                                                 Akuntan Reg.Neg. D-13002
A. Gambaran Umum Pengendalian Intern atas Entitas yang Diperiksa


       Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006 diselenggarakan dengan menggunakan sistem
pembukuan ganda (double entry) dengan dasar kas untuk Laporan Realisasi APBD
(LRA) dan dasar akrual untuk penyusunan Neraca sebagaimana diatur dalam
Peraturan   Pemerintah   Nomor     58   Tahun    2005   tentang   Pengelolaan   dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta
Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2006 telah menyusun
Laporan Keuangan secara lengkap yaitu Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan
Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan disusun
berdasarkan pembukuan yang telah diselenggarakan oleh Bagian Pembukuan pada
Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
       Hasil penelaahan sistem pengendalian intern atas penyelenggaraan pembukuan
dan penyusunan laporan keuangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau diketahui hal-hal sebagai berikut :
1. Organisasi
   Untuk     mengoptimalkan     pelaksanaan     tugas   dan   fungsi   setiap   unit
   kerja/dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah
   ditetapkan beberapa Perda dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan Struktur
   Organisasi dan Tata Kerja masing-masing unit kerja/dinas/badan/kantor,
   diantaranya Perda No. 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
   dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
   Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Perda No. 06 Tahun 2005 tentang Pembentukan
   Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah
   Provinsi Kepulauan Riau, Perda No. 07 Tahun 2005 tentang Pembentukan
   Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi
   Kepulauan Riau, Perda No. 08 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan
   Tata Kerja Kantor Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau,
   dan Perda No. 09 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
   Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau.
   Selain     menegaskan        kedudukan     dan    struktur    organisasi      unit
   kerja/dinas/badan/kantor, dalam masing-masing Perda juga telah diatur secara
   jelas tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dan wewenang setiap unit
   kerja/dinas/badan/kantor maupun unit kerja atau bagian yang ada dibawahnya.
   Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005, tugas
   pengelolaan APBD dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
   memimpin satuan kerja pengelola keuangan daerah dan bertindak sebagai
   Bendahara Umum Daerah, namun sampai dengan Tahun Anggaran 2006 tugas
   tersebut dijabat oleh Kepala Biro Keuangan yang secara organisatoris berada di
   bawah Sekretaris Daerah.


2. Kebijakan
   Sebagai penjabaran lebih lanjut dari berbagai ketentuan perundang-undangan yang
   harus dipedomani dalam penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah telah
   ditetapkan beberapa kebijaksanaan antara lain:
   a. Mengangkat dan menetapkan Panitia Anggaran dari unsur eksekutif yang
      bertugas menyusun, mengkaji dan mengembangkan usul-usul belanja sesuai
      dengan arah dan kebijaksanaan penyusunan APBD.
   b. Mengangkat dan menetapkan pejabat dan pegawai yang diberi wewenang
      untuk menandatangani Surat Keputusan Otorisasi dan Surat Perintah
      Membayar serta pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan verifikasi dan
      mensahkan Surat Pertanggungjawaban dari masing-masing Pemegang Kas.
   c. Mengangkat dan menetapkan Pemegang Kas dan Atasan Langsung Pemegang
      Kas     serta   Pejabat   Pelaksana   Teknis   Kegiatan   pada   setiap    unit
      kerja/dinas/badan/kantor yang antara lain bertanggungjawab atas setiap
      pengeluaran yang menjadi beban APBD.




3. Prosedur
   Secara umum prosedur yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah telah
   mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-
   undangan yang berlaku. Namun demikian masih ditemukan adanya kelemahan
   khususnya dalam prosedur pembayaran yang secara administratif telah sesuai
   dengan ketentuan tetapi secara riil belum sesuai keadaan sebenarnya.


4. Personalia
   Dalam upaya menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan telah ditetapkan
   uraian tugas, tanggung jawab, dan fungsi dari masing-masing personalia di tiap
   unit kerja/dinas/badan/kantor. Untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan
   keuangan daerah, pada beberapa posisi jabatan penting telah ditempatkan
   beberapa personil yang mempunyai pengalaman yang cukup dalam bidang
   akuntansi maupun auditing. Selain itu kepada personil yang ada juga telah
   diberikan berbagai pelatihan dan kursus yang disesuaikan dengan bidang dan
   beban tugas masing-masing.


5. Perencanaan
   Dalam penyusunan anggaran belanja daerah telah diupayakan agar dapat lebih
   tertib, ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan prioritas pembangunan yang
   tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Kebijakan Umum
   APBD, dan Rencana Kerja APBD. Namun pada kenyataannya perencanaan yang
   telah disusun dan tercermin dalam APBD tersebut masih mengandung kelemahan
   khususnya dalam menetapkan pola pembiayaan untuk kegiatan pembangunan
   yang berlokasi di kabupaten/kota. Pada Tahun Anggaran 2006 pola pembiayaan
   untuk kegiatan seperti itu dibebankan pada belanja modal. Dari sisi penganggaran
   hal tersebut memungkinkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan, tetapi hal
   seperti itu akan menimbulkan permasalahan khususnya dalam pengakuan dan
   kapitalisasi aset dalam neraca.


6. Pembukuan dan Pencatatan
   Pada Tahun Anggaran 2006, pembukuan dan pencatatan keuangan daerah masih
   mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.
   Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya
   kelemahan dalam pencatatan pendapatan daerah yang tidak sesuai dengan Surat
   Tanda Setoran. Selain itu sebagai dampak belum ditetapkannya Rekening Kas
   Umum Daerah, Bendahara Umum Daerah tidak dapat menyelenggarakan Buku
   Kas Umum Daerah sehingga posisi kas daerah tidak secara cepat dapat diketahui.
7. Pelaporan
   Dalam kaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan sebagai bagian dari
   pertanggungjawaban APBD masih ditemukan beberapa kelemahan dalam
   penyampaian dan pelaporan keuangan diantaranya ketidaklengkapan bukti
   pertangungjawaban dari Pemegang Kas dan belum seluruh unit kerja melaporkan
   hasil pengadaan barang di unit kerja masing-masing.


8. Pengawasan Intern
   Kegiatan pengawasan intern telah dilaksanakan secara berjenjang namun
   demikian komitmen, untuk memperbaiki kinerja belum optimal yang ditandai
   dengan terulangnya kembali permasalahan yang sebelumnya telah ditemukan.


Atas kelemahan pengendalian intern tersebut, BPK RI merekomendasikan agar
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan review atas sistem pengendalian
intern yang diterapkan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Temuan Pemeriksaan

  1. Sistem Pengendalian Intern Belum Sepenuhnya Mendukung Upaya
     Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik


            Berdasarkan penelaahan atas Sistem Pengendalian Intern ditemukan
     beberapa kelemahan antara lain :
      a. Rekening Kas Umum Daerah belum ditetapkan.
         Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah telah
         dibuka 15 rekening pada tiga bank terdiri dari delapan rekening yang ada
         di Bank Riau, tiga rekening pada Bank Mandiri dan empat rekening pada
         Bank Bukopin.
         Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa s.d Tahun Anggaran 2006
         berakhir, belum ada bank yang ditunjuk sebagai penyelenggara Rekening
         Kas Umum Daerah. Kondisi tersebut antara lain berakibat Bendahara
         Umum Daerah tidak dapat menyelenggarakan Buku Kas Umum Daerah
         karena   fungsi   dari   masing-masing    bank    adalah   sebagai   bank
         penerimaan/pengeluaran     sehingga    tidak     ada   kewajiban     untuk
         menyampaikan rekening koran setiap hari, sebagaimana lazimnya
         kewajiban suatu bank yang menyelenggarakan Rekening Kas Umum
         Daerah. Akibat lebih lanjut dari kondisi tersebut adalah Bendahara Umum
         Daerah tidak dapat secara cepat mengetahui posisi kas daerah.
         Bendahara Umum Daerah tidak mendapat tembusan bukti setor setiap hari
         sehingga ketepatan pencatatan dalam Rekapitulasi Pendapatan yang dibuat
         oleh Biro Keuangan sangat tergantung pada kebenaran dan uraian pada
         rekening koran yang diterima dari Bendahara Umum Daerah. Pada
         kenyataannya masih ditemukan ketidaksesuaian/ketidakjelasan uraian
         penerimaan pada rekening koran yang berdampak pada terjadinya
         perbedaan nilai realisasi pendapatan pada beberapa akun pendapatan
         sebagaimana tersaji dalam Laporan Realisasi Pendapatan yang dibuat oleh
         Dinas Pendapatan Daerah.
      b. Rekonsiliasi pendapatan antara Biro Keuangan dengan Dinas Pendapatan
         Daerah tidak dilakukan secara rutin.
c. Tidak adanya laporan tentang penyaluran dana bergulir kepada koperasi
   penerima dari dinas terkait dhi Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas
   Perindustrian,    Perdagangan        dan    Koperasi        sebagai     bahan
   pendukung/penjelasan akun piutang yang disajikan dalam Neraca. Dalam
   kenyataannya penyajian saldo akun Piutang Dana Bergulir dalam Neraca
   sebesar Rp22.885.000.000,00 hanya didasarkan pada nilai SPM yang
   terealisir pada Tahun Anggaran 2006.
d. Tidak adanya laporan tentang daftar inventaris persediaan maupun aset
   sebagai bahan pendukung/penjelasan akun persediaan maupun aktiva tetap
   dalam Neraca. Dalam kenyataannya mutasi tambah aktiva tetap dalam
   Neraca hanya berdasarkan realisasi SPM untuk belanja modal dari Bagian
   Perbendaharaan sedangkan daftar hasil pengadaan dari masing-masing
   satuan kerja tidak pernah ditembuskan ke Biro Keuangan. Selain itu data
   tentang persediaan pada masing-masing satuan kerja tidak pernah diterima
   Biro Keuangan.


      Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
a. Pasal 98 yang antara lain menyatakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan
   Daerah   menyelenggarakan        pencatatan/penatausahaan     atas    transaksi
   keuangan, aset, utang dan ekuitas dana dilingkungan SKPD.
b. Pasal 99 yang antara lain menyatakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
   menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.
c. Pasal 109 yang menyatakan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran
   daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
d. Pasal 110 ayat (1) yang menyatakan dalam rangka pengelolaan uang
   daerah, PPKD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang
   ditentukan oleh kepala daerah, ayat (2) yang menyatakan dalam
   pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuasa BUD
   dapat membuka rekening penerimaan dan pengeluaran pada bank yang
   ditetapkan oleh kepala daerah.
       Hal tersebut mengakibatkan :
a. Sistem Pengendalian Intern yang ada belum sepenuhnya dapat diandalkan
   untuk mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang baik.
b. Pengamanan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya yang
   terkait dengan barang inventaris dan persediaan belum sepenuhnya
   maksimal.
c. Kesinambungan penyaluran dana bergulir kepada para koperasi penerima
   tidak terpantau dengan baik.


       Hal tersebut terjadi karena :
a. Gubernur Kepulauan Riau belum menetapkan bank yang menjalankan
   fungsi sebagai Rekening Kas Umum Daerah.
b. Koordinasi antara satuan kerja pengelola keuangan daerah terkait dengan
   Biro Keuangan yang menjalankan tugas pengelolaan keuangan daerah
   belum optimal.


       Sekretaris Daerah Provisi Kepulauan Riau menyatakan akan
melakukan perbaikan-perbaikan khususnya yang berkaitan dengan Sistem
Pengendalian Intern dalam rangka membangun sistem pengelolaan keuangan
daerah yang baik.


       BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar :
2. Menetapkan bank yang menjalankan fungsi Rekening Kas Umum Daerah
   sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Membuat teguran tertulis kepada para Satuan Kerja Pengelola Keuangan
   Daerah dan Satuan Kerja yang menjalankan tugas pengelolaan keuangan
   daerah supaya lebih optimal dalam melaksanakan koordinasi khususnya
   yang terkait dengan penyampaian bahan-bahan penyusunan laporan
   keuangan.
4. Pencatatan Pendapatan yang Dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah
   Tidak Tertib


           Berdasarkan penelusuran terhadap Surat Tanda Setoran (STS),
   Laporan Rincian Penerimaan Harian dan Rekening Koran Kas                Daerah
   diketahui terdapat beberapa kesalahan pencatatan penerimaan dari Pajak
   Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
   (BBNKB) yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
   dalam hal ini nilai yang tercatat dalam Laporan Rincian Penerimaan Harian
   tidak sesuai dengan STS sebagai bukti transaksi yang asli dan sah maupun
   dengan Rekening Koran Kas Daerah (R/K Kasda), antara lain sebagai berikut :
   a. Sesuai dengan STS dan R/K Kasda penyetoran PKB dan BBNKB dari
       UPT Tanjung Balai Karimun tanggal 9 Maret 2006 seharusnya dicatat
       pada akun PKB sebesar Rp15.689.800,00 dan BBNKB sebesar
       Rp18.917.400,00, namun oleh pihak Dispenda penerimaan tersebut telah
       dicatat secara terbalik.
   b. Sesuai dengan STS dan R/K Kasda penyetoran PKB dan BBNKB dari
       UPT Batam tanggal 17 Mei 2006 seharusnya dicatat pada akun PKB
       sebesar Rp61.188.820,00 dan BBNKB sebesar Rp114.021.835,00, namun
       oleh pihak Dispenda penerimaan tersebut telah dicatat secara terbalik.
   c. Lima transaksi penerimaan PKB dan BBNKB pada bulan Juni 2006 di
       UPT Batam seluruhnya dicatat pada akun PKB, seperti terlihat pada tabel
       berikut:
              Tanggal        Akun      Dispenda (Rp)       STS (Rp)
           21/06/2006    PKB           431.840.000,00   182.936.300,00
                         BBN KB              -          248.903.700,00
           22/06/2006    PKB           481.172.768,00   203.600.168,00
                         BBN KB              -          277.572.600,00
           26/06/2006    PKB           262.000.000,00   222.613.800,00
                         BBN KB              -           39.386.200,00
           29/06/2006    PKB           382.000.000,00   302.341.800,00
                         BBN KB              -           79.658.200,00
           30/06/2006    PKB           343.355.500,00   188.404.300,00
                         BBN KB              -          154.951.200,00


  d.   Dua transaksi penerimaan PKB dab BBNKB pada bulan Juli 2006 di UPT
       Batam seluruhnya dicatat pada akun PKB, seperti terlihat pada tabel
       berikut:
             Tanggal       Akun      Dispenda (Rp)      STS (Rp)
          03/07/2006   PKB           108.000.000,00   101.729.700,00
                       BBN KB              -            6.270.300,00
          05/07/2006   PKB           377.807.569,00   350.331.669,00
                       BBN KB              -          277.572.600,00


          Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2006 tidak ada review terhadap kesalahan pencatatan
sebagaimana disajikan dalam Laporan Rincian Penerimaan Harian tersebut di
atas dan pihak Dispenda tidak pernah melakukan rekonsiliasi data pendapatan
dengan Biro Keuangan sehingga kesalahan baru terlihat ketika dilakukan
perbandingan antara realisasi yang tercatat dalam Laporan Rincian
Penerimaan Harian dengan Rincian Penerimaan Harian yang disusun oleh Biro
Keuangan.
Atas perbedaan tersebut BPK RI telah melakukan koreksi dan telah
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.


          Hal tersebut tidak sesuai dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002
tentang     Pedoman    Pengurusan,   Pertanggungjawaban         dan    Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 44 ayat (3) yang
menyatakan STS atau Bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah merupakan
dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi.


          Hal tersebut mengakibatkan pencatatan dan laporan dari Dispenda
belum sepenuhnya dapat diperbandingkan untuk pengujian silang nilai
pendapatan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.


          Hal tersebut terjadi karena ketidakcermatan Staf Dispenda yang
ditugaskan untuk melakukan pencatatan serta pengendalian dan pengawasan
Kepala Dinas Pendapatan Daerah belum optimal.


          Kepala Sekretariat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
menyatakan akan mengadakan rekonsiliasi data setiap tanggal 3 bulan
   berikutnya dengan membandingkan bukti Surat Tanda Setoran bersama-sama
   pihak Bank, Kas Daerah dan Biro Keuangan.


          BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar
   secara berjenjang membuat teguran secara tertulis kepada Kepala Dinas
   Pendapatan Daerah dan Staf Dinas Pendapatan Daerah untuk lebih cermat
   dalam membukukan pendapatan daerah serta melakukan rekonsiliasi
   pendapatan setiap bulan dengan Satuan Kerja yang melaksanakan tugas
   pengelolaan keuangan daerah dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.


3. Penyetoran Sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 Tidak Tertib

          Berdasarkan pemeriksaan atas ketertiban penyetoran Sisa UUDP,
   diketahui bahwa :
   a. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp64.294.884.088,00,
      diantaranya sebesar Rp37.046.858.605,00 disetor sampai dengan 10
      Januari 2007, dan sisanya sebesar Rp27.248.025.483,00 disetor melewati
      tanggal 10 Januari 2007. Daftar keterlambatan penyetoran sisa UUDP
      adalah sebagai berikut:

                                                                   Jumlah
              Satuan Kerja           Tanggal Penyetoran
    No.                                                             (Rp)
     1                 2                        3                      4
     1.   KDH                              20/01/2007                  362.875,00
     2.   SEKRETARIAT DAERAH        12/01/2007 s.d 16/03/2007   21.191.117.772,00
     3.   SEKRETARIAT DPRD         11/01/2007 dan 15-01- 2007       25.512.700,00
     4.   DISPENDA                  11/01/2007 s.d 01/02/2007       38.232.065,00
     5.   BAPPEDA                          12/01/2007              196.068.642,00
     6.   KESBANGLINMAS            25/01/2007 dan 05-02-2007        27.317.775,00
     7.   KANTOR PENGHUBUNG                31/01/2007              119.972.206,00
     8.   SATPOL PP                        05/02/2007               10.929.441,00
     9.   BKD                      18/02/2007 dan 21/02/2007           820.000,00
    10.   DINAS PERTANIAN          01/03/2007 dan 07-03-2007       448.609.754,00
    11.   DINAS KELAUTAN           18/01/2007 dan 09-02-2007        12.696.000,00
    12.   DISPERINDAG               22/01/2007 s.d 13/02/2007      233.399.687,00
    13.   DISNAKERTRANS            15/02/2007 dan 16-02-2007       335.550.292,00
    14.   DINAS KESEHATAN          11/01/2007 dan 15/01/2007       823.274.759,00
    15.   DIKPORA                   11/01/2007 s.d 15-03-2007    3.645.594.314,00
    16.   KPAD                             22/01/2007                8.475.238,00
    17.   DINAS PERHUBUNGAN        05/02/2007 dan 06/02/2007        41.192.725,00
  1               2                                3                          4
 18.   BAPEDALDA                               16/01/2007                  70.690.460,00
 19.   KEPENDUDUKAN            DAN             22/01/2007                  18.208.778,00
       CAPIL
             Total                                                     27.248.025.483,00



b. Pemeriksaan atas tindak lanjut temuan pemeriksaan Laporan Keuangan
   Tahun Anggaran 2005 diketahui nilai SPM yang telah terbit dan telah
   dicairkan ceknya kepada Pemegang Kas Sekretariat Daerah pada Tahun
   Anggaran 2005 adalah sebesar Rp191.551.956.627,00. Dari jumlah
   tersebut, Biro Keuangan dhi Bagian Verifikasi telah mensahkan
   pertanggungjawaban Pemegang Kas sebesar Rp184.059.629.725,00,
   sehingga         terdapat     sisa      kas        sebesar      Rp7.492.326.902,00
   (Rp191.551.956.627,00 - Rp184.059.629.725,00).
   Pemeriksaan selanjutnya menunjukkan bahwa dari sisa kas sebesar
   Rp7.492.326.902,00          telah     disetor      ke     Kas    Daerah      sebesar
   Rp6.622.416.896,00 sehingga masih terdapat sisa yang belum disetor
   sebesar Rp869.910.006,00 (Rp7.492.326.902,00 - Rp6.622.416.896,00)
   dan s.d pemeriksaan tanggal 12 Mei 2007, sisa UUDP tersebut juga belum
   disetor ke Kas Daerah.


          Hal tersebut tidak sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002
tentang     Pedoman     Pengurusan,       Pertanggungjawaban        dan    Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 57:
a. Ayat       (1)     yang      menyatakan         Pengguna        Anggaran        wajib
   mempertanggungjawab-kan              uang   yang     dipergunakan      dengan    cara
   membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.
b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa SPJ berikut lampirannya sebagaimana
   dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat
   tanggal sepuluh bulan berikutnya.
          Hal tersebut mengakibatkan sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 dan
2005        sebesar      Rp28.117.935.489,00               (Rp27.248.025.483,00       +
Rp869.910.006,00) tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi
   Kepulauan     Riau     dan     terdapat    potensi   kerugian     daerah   sebesar
   Rp869.910.006,00.


          Hal tersebut terjadi karena :
   a. Para Pemegang Kas lalai menyetorkan sisa UUDP tepat pada waktunya.
   b. Para Atasan Langsung Pemegang Kas belum optimal dalam melakukan
      pengendalian dan pengawasan khususnya yang terkait dengan ketertiban
      penyetoran sisa UUDP di lingkungan kerja masing-masing.


            Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengakui temuan
   tersebut dan menyatakan ke depan akan lebih menertibkan penyetoran sisa
   dana ditangan bendahara pengeluaran.


            BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar:
   a. Secara berjenjang membuat teguran tertulis kepada para Atasan Langsung
      Pemegang      Kas    dan    Pemegang      Kas     untuk    lebih   meningkatkan
      pengendalian dan pengawasan khususnya atas ketertiban penyetoran sisa
      UUD di lingkungan kerja masing-masing.
   b. Memerintahkan Pemegang Kas Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2005
      untuk segera menyetorkan sisa UUDP Tahun Anggaran 2005 sebesar
      Rp869.910.006,00 ke Kas Daerah.


4. Hasil Kegiatan yang Dibiayai dari Belanja Modal Provinsi di atas Aset
   Milik Pemerintah Kabupaten/ Kota Belum Dihibahkan


            Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa pada Tahun Anggaran
   2006 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menganggarkan dana untuk
   belanja modal sebesar Rp245.591.767.220,00 dengan realisasi sebesar
   Rp181.640.530.541,39. Realisasi belanja modal tersebut seluruhnya telah
   dikapitalisir ke aktiva tetap, sehingga nilai aktiva tetap meningkat dari sebesar
   Rp63.301.749.250,00      per      31      Desember     2005     menjadi    sebesar
   Rp244.942.279.791,39 per 31 Desember 2006.
            Pemeriksaan selanjutnya menunjukkan bahwa sebagian dari belanja
   modal tersebut dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berlokasi dan
atau di atas aset milik Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota seperti terlihat
pada anggaran belanja modal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan
Dinas Kesehatan. Dari total anggaran belanja modal pada Dinas Pendidikan,
Pemuda    dan     Olah   Raga   sebesar    Rp59.855.033.200,00     diantaranya
dialokasikan untuk :
a. Pengadaan mesin tik untuk 300 SD/MI sebesar Rp870.000.000,00;
b. Pengadaan peralatan multimedia 12 SMP sebesar Rp1.080.000.000,00;
c. Pengadaan buku mata pelajaran SLTP/MTs se-Provinsi Kepulauan Riau
   sebesar Rp612.000.000,00;
d. Pembangunan USB SMPN 24 Bengkong Sadai Batam sebesar
   Rp1.298.235.000,00.
Dari total anggaran belanja modal pada Dinas Kesehatan sebesar
Rp21.316.960.000,00 diantaranya dialokasikan untuk :
a. Rehabilitasi Puskesmas Moro sebesar Rp180.000.000,00;
b. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Pekajang Kabupaten Lingga sebesar
   Rp160.000.000,00;
c. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Pangke Kabupaten Karimun sebesar
   Rp133.280.000,00;
d. Rehabilitasi    Puskesmas     Pembantu        Temayong      Batam      sebesar
   Rp123.360.000,00.
Pembebanan untuk pekerjaan tersebut ke dalam belanja modal pada satu sisi
memenuhi karakteristik belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud
yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintahan, namun pada sisi yang lain berpengaruh terhadap nilai
yang dikapitalisasi ke aktiva tetap karena aset tersebut sebagian adalah milik
Pemerintah      Kabupaten/Pemerintah      Kota    dan   atau     secara     fisik
dikuasai/diserahkan ke masing-masing Pemerintah Kabupaten/Pemerintah
Kota.


         Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Nomor 07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap yang menyatakan aset adalah
sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial
di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Saat pengakuan aset akan lebih
diandalkan apabila terdapat bukti telah terjadi perpindahan hak kepemilikan
dan atau penguasaan secara hukum.
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengeluaran untuk
membiayai kegiatan seperti diuraikan di atas dapat dibebankan pada belanja
selain belanja modal.


         Hal tersebut mengakibatkan aktiva tetap yang disajikan dalam neraca
belum sepenuhnya memenuhi karakteristik aset yang diatur dalam PP Nomor
24 Tahun 2005. Khususnya penguasaan atas aset yang dimaksud dan
Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota belum dapat mencatat aset atas
kegiatan dimaksud meskipun secara fisik telah memanfaatkan dan
menguasainya.


         Hal tersebut terjadi karena pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan
tersebut masih dibebankan kepada belanja modal dan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau belum membuat aturan tentang penghibahan hasil kegiatan
dimaksud kepada pemerintah kabupaten/pemerintah kota.


         Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan pada
dasarnya penganggaran Belanja Modal khususnya berkaitan dengan bidang
pendidikan dan bidang kesehatan merupakan kebijakan yang ditempuh
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan pelayanan
dasar bagi masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan dan bidang
kesehatan. Pada Tahun 2006 kebijakan penganggaran diarahkan ke Belanja
Modal dengan harapan belanja tersebut dapat tercatat sebagai inventaris
daerah untuk kemudian diserahkan kepada pengguna barang dan dicatat dalam
daftar inventaris.
         BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar
memerintahkan aparat terkait untuk menginventarisir kegiatan-kegiatan yang
berlokasi dan atau di atas aset milik Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota
dan mengatur tata cara penyerahannya sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Penyampaian Daftar Pengadaan Barang oleh Satuan Kerja Tidak Tertib


          Untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah yang
   lebih akuntabel, setiap Kepala Unit/Satuan Kerja berkewajiban membuat
   laporan hasil pengadaan barang dan menyampaikan kepada Kepala Daerah
   melalui Bagian Aset. Selanjutnya Bagian Aset mengkompilasi laporan hasil
   pengadaan barang tersebut menjadi Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah
   Daerah tahun yang bersangkutan.
          Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa rekapitulasi Daftar Mutasi
   Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006 yang
   dibuat oleh Biro Umum dan Perlengkapan belum mencerminkan hasil
   pengadaan barang dari seluruh satuan kerja. Hal tersebut antara lain terlihat
   dari perbedaan realisasi belanja modal selama Tahun Anggaran 2006 sebesar
   Rp181.640.530.541,39 berbeda dengan jumlah yang dilaporkan oleh Bagian
   Aset sebesar Rp100.283.264.494,00. Selain itu diketahui bahwa s.d tanggal 8
   Mei 2007 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga belum menyampaikan
   laporannya kepada Bagian Aset.
          Hasil konfirmasi pada Kepala Bagian Aset diperoleh informasi bahwa
   untuk memperlancar penyusunan Neraca, Asisten Administrasi telah
   menyampaikan beberapa kali surat kepada Kepala Badan, Dinas, Biro dan
   Kantor perihal penyampaian Rekapitulasi Pengadaan Barang Tahun Anggaran
   2006 sebagai berikut :
   a. Surat Nomor 0758/000/S/XI/2006 tanggal 22 Nopember 2006, yang
      memuat agar masing-masing Kepala Badan, Dinas, Biro dan Kantor
      menyampaikan daftar pengadaan Tahun Anggaran 2006 terhitung 1
      Januari s.d 31 Oktober 2006 dan untuk pengadaan yang dilaksanakan pada
      bulan Nopember dan Desember 2006 agar disampaikan selambat-
      lambatnya tanggal 25 Desember 2006.
   b. Surat Nomor 838/020/UM/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006, yang
      memuat agar daftar pengadaan barang disampaikan selambat-lambatnya
      tanggal 8 Januari 2007.
   c. Surat Nomor 096/028/UM/II/2007 tanggal 9 Februari 2007 kepada Kepala
      Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kepala Dinas Kependudukan
      dan Catatan Sipil, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro
   Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi
   Kepulauan Riau, yang memuat agar daftar pengadaan barang disampaikan
   selambat-lambatnya tanggal 12 Februari 2007.


      Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Kepmendagri No.152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
   Daerah:
   1) Pasal 3 ayat (5) yang menyatakan bahwa Kepala Biro atau Kepala
      Bagian Perlengkapan sebagai Pembantu Kuasa Barang bertanggung
      jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang daerah.
   2) Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Biro atau Kepala
      Bagian Perlengkapan mengkompilasi Laporan Hasil Pengadaan Barng
      Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dijadikan lampiran
      APBD tahun yang bersangkutan.
b. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
   Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara
   Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
   Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
   Pendapatan dan Belanja Daerah:
   1) Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa seluruh barang yang
      pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan ke dalam rekening
      aset daerah yang berkenaan dan dicatat dalam daftar aset daerah sesuai
      dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ayat (2) yang
      menyatakan    bahwa pembukuan aset daraeh, termasuk perhitungan
      nilai buku, depresiasi dan kapitalisasi, dilakukan oleh satuan kerja yang
      melaksanakan fungsi akuntansi pemerintah daerah.
   2) Pasal 93 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa
      penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1)
      dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak
      terpisahkan dari keputusan Kepala Daerah tersebut, yang pada ayat 3
      huruf j menyebutkan bahwa salah satu lampiran dimaksud adalah
      Daftar Aset Yang Diperoleh Pada Tahun Berkenaan.
       Hal tersebut mengakibatkan :
a. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2006 belum dapat memberikan
   informasi penambahan aset secara lengkap dan akurat.
b. Terjadi potensi kehilangan aset Pemerintah Daerah.


       Hal tersebut terjadi karena :
a. Pemegang Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga lalai
   dalam melaksanakan tugasnya.
b. Pengendalian dan pengawasan Atasan Langsung dari para Pemegang
   Barang masing-masing satuan kerja belum optimal dan belum menaati
   ketentuan yang berlaku.
c. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan dalam melaksanakan tugasnya
   belum optimal dan belum menaati ketentuan yang berlaku.


       Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan akan lebih
tertib dalam pengumpulan data pengadaan barang dan memberikan teguran
secara intensif kepada SKPD yang tidak menyampaikan laporan secara tertib.


       BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar
secara berjenjang membuat teguran tertulis kepada Kepala Biro Umum dan
Perlengkapan dan para Atasan Langsung Pemegang Barang dan Pemegang
Barang untuk lebih tertib dalam menyampaikan laporan hasil pengadaan
barang sesuai ketentuan yang berlaku serta memerintahkan secara tertulis
Kepala Biro Umum dan Perlengkapan untuk melakukan konsolidasi laporan
hasil pengadaan barang dengan satuan kerja terkait.




                                       BADAN PEMERIKSA KEUANGAN