PEMERINTAH DAERAH MASIH TERTUTUP by sparkunder21

VIEWS: 83 PAGES: 1

									PEMERINTAH DAERAH MASIH TERTUTUP
Tuesday, 08 September 2009 18:44




Bandung, Kompas - Pemerintah daerah cenderung tertutup, bahkan tidak jarang menaruh
curiga terhadap masyarakat yang ingin mengakses informasi publik. Padahal, Undang-Undang
Kebebasan Informasi Publik (KIP) yang mulai efektif berlaku 2010 membolehkan warga
mengetahui informasi seluas-luasnya.

"Tidak mudah mengimplementasikannya (UU KIP). Resistensi dari pemerintah ternyata masih
sangat kuat," kata Asep Warlan Yusuf, guru besar hukum administrasi negara dari Universitas
Katolik Parahyangan dalam diskusi publik membahas UU KIP di Grha Kompas Gramedia,
Bandung, Senin (7/9).

 Padahal, kebebasan informasi publik hanya salah satu aspek mewujudkan terbentuknya
pemerintahan yang bersih dan akuntabel. "Anehnya, satu kriteria saja masih belum berjalan
baik," ujarnya. Dede Mariana, pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran,
memberi contoh, di Kota Cimahi, pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Partisipasi
Masyarakat dalam Kebijakan Publik sebagai implementasi UU No 14/2008 tentang KIP tidak
berjalan mulus.

Padahal, baik menurut Dede maupun Asep, UU KIP perlu diturunkan dalam bentuk perda di
daerah. Hal itu bisa ikut menguatkan terbentuknya Komisi Informasi Publik Daerah yang
diamanahkan UU KIP. "Mudah-mudahan, UU ini (KIP) tidak menjadi macan kertas," tutur Dede.
Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi Nasional Informasi Publik Alamsyah Saragih berharap,
Komisi Informasi Publik Daerah di Jabar segera terbentuk. Memang, upaya ini tidak akan
mudah. Sejak UU KIP disahkan setahun lalu, tercatat baru Jawa Tengah yang menginisiasi
pembentukan Komisi Informasi Publik Daerah.

"Sebelum UU KIP disahkan, sebetulnya memang sudah ada yang merintisnya, yaitu di 14
kabupaten/kota, seperti Lebak dan Palu. Itu disebut Komisi Transparansi. Berat memang dan
tidak mudah mendorong pembentukannya. Kalau sudah ada korban, mereka yang dirugikan,
mungkin baru terdorong," ujar Alamsyah.

Tanpa komisi daerah ini, komisi nasional semakin terbebani menangani kasus-kasus
perselisihan informasi publik. "Alternatifnya, kami akan mengangkat mediator di daerah. Jika
dibutuhkan lima orang setiap provinsi, berarti setidaknya perlu 160 anggota mediator yang
diangkat dari unsur NGO, privat, atau pers," katanya. (jon)


 




Sumber: Harian Kompas, Selasa, 08 September 2009




                                                                                          1/1

								
To top