LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH by sparkunder19

VIEWS: 15,800 PAGES: 330

									                        BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                           REPUBLIK INDONESIA




               LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

                                       ATAS

           LAPORAN KEUANGAN
   PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
       UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
                   DI
             TANJUNGPINANG


              AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
              PERWAKILAN PROVINSI KEPUALUAN RIAU



Nomor     :   51a/S/XVIII.TJP/7/2009
Tanggal   :   31 Juli 2009
                                                   DAFTAR ISI

                                                                                                                               HALAMAN

DAFTAR ISI …………………………...…………………………………………..............                                                                               i

OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ……………………………………………                                                                                   iii

LAPORAN KEUANGAN POKOK .......................................................................................

  1.   NERACA KOMPARATIF ...........................................................................................                1

  2.   LAPORAN REALISASI APBD ..................................................................................                    2

  3.   LAPORAN ARUS KAS ...............................................................................................             3

  4.   CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ............................................................                                   4

       BAB 1       PENDAHULUAN ..........................................................................................           4

                   1.1       Pembentukan Pemerintahan Daerah ....................................................                   4

                   1.2       Kondisi Geografis ................................................................................     4

                   1.3       Struktur Organisasi .............................................................................      4

                   1.4       Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................................          4

                   1.5       Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ..........................                               5

                   1.6       Sistematika Penulisan Catatan atas LaporanKeuangan .......................                             6

       BAB 2       KEBIJAKAN FISKAL,                           EKONOMI               MAKRO,             PENCAPAIAN
                                                                                                                                   10
                   TARGET APBD
                   2.1       Kebijakan Fiskal ..................................................................................   10

                   2.2       Ekonomi Makro ...................................................................................     11

                   2.3       Pencapaian Target APBD ....................................................................           21

                   2.4       Kendala dan Hambatan ........................................................................         46

       BAB 3       IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN ..............................                                             47

       BAB 4       IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI ...................................................                                51

                   4.1       Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .............................                              51

                   4.2       Entitas Pelaporan .................................................................................   52

                   4.3       Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ....                                       53




                                                                i
             4.4        Basis Pengakuan dan Pengukuran Yang Digunakan Dalam
                        Penyusunan Laporan Keuangan ..........................................................                 54

             4.5        Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang
                        Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah .........................................                       55

BAB 5        PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN ................................                                              66

             5.1        Penjelasan Pos-Pos Neraca .................................................................            66

             5.2        Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran ...........................                              88

             5.3        Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas ...............................................                   103

BAB 6        PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN                                                                 109

BAB 7        PENUTUP ......................................................................................................   112

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN ...................................................................                                 113

LAMPIRAN ..................................................................................................................   116




                                                           ii
                         BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                            REPUBLIK INDONESIA



      LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa
Neraca Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2008, Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi
Kepulauan Riau. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan
keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.


BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan
melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan
keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasar
pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan
keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang
digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh pemerintah daerah, serta penilaian terhadap
penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI
memberikan dasar memadai untuk menyampaikan pendapat.


Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi Pemerintah
Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut.
Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas
dari salah saji material, BPK RI melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan Pemerintah
Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak, dan
persyaratan bantuan. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan adalah tidak




                                           iii
untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh
karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.


Dalam melakukan pemeriksaan keuangan ini, BPK RI menemukan ketidakpatuhan kepada
ketentuan peraturan perundangan-undangan, kecurangan serta ketidakpatuhan yang material.
Temuan ini telah BPK RI muat dalam Laporan Atas Kepatuhan No 51b/S/XVIII.TJP/07/2009
tanggal 31 Juli 2009 kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.


Dalam melakukan pemeriksaan keuangan ini, BPK RI mengungkapkan kondisi pengendalian
intern Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah BPK RI muat dalam Laporan
Atas Pengendalian Intern No 51c /S/XVIII.TJP/07/2009 tanggal 31 Juli 2009.


Dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau:


1. Menyajikan realisasi Belanja Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD
    Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp11.946.758.500,00. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas
    tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya karena dipertanggungjawabkan secara
    lumpsum. Seharusnya Belanja Perjalanan Dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil
    (at cost). Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja yang sebenarnya tidak dapat
    diketahui sebagaimana yang dijelaskan dalam Catatan Neraca Laporan Keuangan pada Bab
    5 Angka 5.2 Huruf B Nomor 1.2.


2. Tidak dapat menyajikan nilai Investasi Jangka Panjang pada PDAM Tirta Pulai di Neraca
    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2008. Berdasarkan Laporan
    Keuangan PDAM Tirta Pulai tahun 2008 (unaudit), nilai ekuitas PDAM Tirta Pulai
    bersaldo Negatif, yaitu sebesar (Rp34.147.749.042,00). Sedangkan Perda Provinsi
    Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Pendirian PDAM
    Tirta Pulai tidak menyebutkan nilai investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada
    PDAM Tirta Pulai, sehingga nilai investasi jangka panjang pada PDAM Tirta Pulai per 31
    Desember 2008 tidak dapat diketahui dengan pasti sebagaimana dijelaskan dalam catatan
    atas laporan keuangan pos Penyertaan Modal Pemerintah sebagaimana yang dijelaskan
    dalam Catatan Neraca Laporan Keuangan pada Bab 5 Angka 5.1 Nomor 2.2.


Menurut pendapat BPK RI, kecuali untuk dampak atas hal-hal yang diungkapkan pada paragraf
sebelumnya, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal




                                           iv
yang material, posisi keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember
2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.




                                                     Batam, 30 Mei 2009

                                             BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                 REPUBLIK INDONESIA
                                             Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
                                              Penanggung Jawab Pemeriksaan,




                                               Hery Purwanto, S.E, M.M, Ak
                                            Akuntan, Register Negara No. D - 15023




                                        v
                                                                  PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
                                                                               NERACA
                                                                         PER TANGGAL 31 DESEMBER 2008 DAN 2007
                                                                                                                                                                                                                     (Dalam Rupiah Penuh)
                             URAIAN                                TAHUN 2008              TAHUN 2007                                               URAIAN                                  TAHUN 2008                TAHUN 2007

 1   ASET                                                                                                         54   KEWAJIBAN
 2   ASET LANCAR                                                                                                  55   KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
 3      Kas di Kas Daerah                                          380,080,984,149.96      168,256,496,217.91     56      Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                                 1,017,795,172.49            241,030,877.04
 4      Kas di Bendahara Pengeluaran                                12,890,023,666.13       16,300,160,608.74     57      Utang Bunga                                                                       -                         -
 5      Kas di Bendahara Penerimaan                                               -                       -       58      Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat                               -                         -
 6      Investasi Jangka Pendek                                                   -                       -       59      Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya                      -                         -
 7      Piutang Pajak                                               11,067,929,281.00            3,839,200.00     60   ,. Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank                          -                         -
 8      Piutang Retribusi                                              970,110,614.00           25,234,500.00     61      Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank                    -                         -
 9      Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara                           -                       -       62      Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi                                       -                         -
10      Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah                           -                       -       63      Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya                                        -                         -
11      Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat                            -                       -       64      Utang Jangka Pendek Lainnya                                          8,243,421,369.00             38,425,611.00
12      Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya                   -                       -       65          Jumlah Kewajiban Lancar (56 s/d 64)                              9,261,216,541.49            279,456,488.04
13      Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran                                  -                       -       66   KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
14      Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan                                     -                       -       67      Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat                                             -                         -
15      Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi                                         -                       -       68      Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya                                    -                         -
16      Piutang Lainnya                                              4,155,935,000.00                     -       69      Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank                                        -                         -
17      Persediaan                                                   1,747,184,889.50           11,421,100.00     70      Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank                                  -                         -
18          Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)                          410,912,167,600.59      184,597,151,626.65     71      Utang Dalam Negeri - Obligasi                                                     -                         -
19   INVESTASI JANGKA PANJANG                                                                                     72      Utang Jangka Panjang Lainnya                                                      -                         -
20      Investasi Non Permanen                                                                                    73          Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (67 s/d 72)                                   -                         -
21          Pinjaman kepada Perusahaan Negara                                     -                       -       74              Jumlah Kewajiban (65 + 73)                                   9,261,216,541.49            279,456,488.04
22          Pinjaman kepada Perusahaan Daerah                                     -                       -       75   EKUITAS DANA
23          Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya                             -                       -       76   EKUITAS DANA LANCAR
24          Investasi dalam Surat Utang Negara                                    -                       -       77      Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)                            391,953,212,643.60          184,315,625,949.61
25          Investasi dalam Proyek Pembangunan                                    -                       -       78      Pendapatan yang Ditangguhkan                                                     -                           -
26          Investasi Non Permanen Lainnya                          27,810,000,000.00       25,885,000,000.00     79      Cadangan Piutang                                                   16,193,974,895.00               29,073,700.00
27          Jumlah Investasi Non Permanen (21 s/d 26)               27,810,000,000.00       25,885,000,000.00     80      Cadangan Persediaan                                                 1,747,184,889.50               11,421,100.00
28      Investasi Permanen                                                                                        81      Dana yg Harus Disediakan utk Pembayaran Utang Jangka Pendek        (8,243,421,369.00)             (38,425,611.00)
29          Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                      13,999,000,000.00       13,999,000,000.00     82          Jumlah Ekuitas Dana Lancar (77 s/d 81)                        401,650,951,059.10          184,317,695,138.61
30          Investasi Permanen Lainnya                                            -                       -       83   EKUITAS DANA INVESTASI
31          Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 30)                   13,999,000,000.00       13,999,000,000.00     84      Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang                       41,809,000,000.00          39,884,000,000.00
32                Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 31)         41,809,000,000.00       39,884,000,000.00     85      Diinvestasikan dalam Aset Tetap                                  1,316,417,131,179.54       1,024,739,144,640.39
33   ASET TETAP                                                                                                   86      Diinvestasikan dalam Aset Lainnya                                                 -                          -
34      Tanah                                                       142,214,022,788.00      141,214,352,500.00    87      Dana yg Harus Disediakan utk Pembayaran Utang Jangka Panjang                      -                          -
35      Peralatan dan Mesin                                         230,120,695,889.00      218,991,250,437.00    88          Jumlah Ekuitas Dana Investasi (84 s/d 87)                    1,358,226,131,179.54       1,064,623,144,640.39
36      Gedung dan Bangunan                                         203,295,571,905.93      170,692,587,173.02    89   EKUITAS DANA CADANGAN
37      Jalan, Irigasi dan Jaringan                                 424,171,732,774.15      364,788,779,886.37    90      Diinvestasikan dalam Dana Cadangan                                                -                          -
38      Aset Tetap Lainnya                                           24,201,619,644.00       20,037,827,244.00    91          Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (90)                                             -                          -
39      Konstruksi dalam Pengerjaan                                 292,413,488,178.46      109,014,347,400.00    92              Jumlah Ekuitas Dana (82 + 88 + 91)                       1,759,877,082,238.64       1,248,940,839,779.00
40      Akumulasi Penyusutan                                                       -                       -      93
41          Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40)                         1,316,417,131,179.54    1,024,739,144,640.39    94
42   DANA CADANGAN                                                                                                95
43      Dana Cadangan                                                             -                       -       96
44          Jumlah Dana Cadangan (43)                                             -                       -       97
45   ASET LAINNYA                                                                                                 98
46      Tagihan Penjualan Angsuran                                                 -                       -      99
47      Tuntutan Perbendaharaan                                                    -                       -     100
48      Tuntutan Ganti Rugi                                                        -                       -     101
49      Kemitraan dengan Pihak Ketiga                                              -                       -     102
50      Aset Tak Berwujud                                                          -                       -     103
51      Aset Lain-Lain                                                             -                       -     104
52          Jumlah Aset Lainnya (46 s/d 51)                                        -                       -     105
53          JUMLAH ASET (18 + 32 + 41 + 44 + 52)                  1,769,138,298,780.13    1,249,220,296,267.04   106          JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (74 + 92)                  1,769,138,298,780.13       1,249,220,296,267.04

                                                                                                                                                                                                   Tanjungpinang, 29 Mei 2009

                                                                                                                                                                                                GUBERNUR KEPULAUAN RIAU




                                                                                                                                                                                                      ISMETH ABDULLAH


                                                                   Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

                                                                                                                 1
                        PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2008
                      LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
                    UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2008 DAN 2007
                                                                                                                                                       (Dalam Rupiah Penuh)
                                                                                                               2008
No.                                      URAIAN                                                                                               %               2007
                                                                                            ANGGARAN                    REALISASI

  1   PENDAPATAN
  2      PENDAPATAN ASLI DAERAH
  3         Pajak Daerah                                                                    354,071,487,947.00         391,240,524,930.00    110%       301,504,796,476.00
  4         Retribusi Daerah                                                                  1,765,000,000.00           1,903,566,320.00    108%           352,158,000.00
  5         Lain-Lain PAD yang sah                                                           11,909,687,772.00          13,138,693,434.40    110%        23,976,725,955.74
  6              Jumlah Pendapatan Asli Daerah                                              367,746,175,719.00         406,282,784,684.40    110%       325,833,680,431.74

  7       PENDAPATAN TRANSFER
  8          TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
  9             Dana Bagi Hasil Pajak                                                       192,449,834,468.00         174,674,003,694.00     91%       159,772,024,918.00
 10             Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                                            349,802,505,863.00         480,931,785,698.00    137%       169,192,001,483.00
 11             Dana Alokasi Umum                                                           288,884,858,000.00         288,884,858,000.00    100%       333,332,994,000.00
 12             Dana Alokasi Khusus                                                           5,801,000,000.00           5,801,000,000.00    100%                      -
 13                     Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan                 836,938,198,331.00         950,291,647,392.00    114%       662,297,020,401.00
 14             TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
 15             Dana Penyesuaian                                                                           -                          -                  30,000,000,000.00
 16                 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya                                               -                          -                  30,000,000,000.00
 17                     Jumlah Pendapatan Transfer                                          836,938,198,331.00         950,291,647,392.00    114%       692,297,020,401.00

 18       LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
 19          Pendapatan Hibah                                                                              -                           -                               -
 20          Pendapatan Dana Darurat                                                                       -                           -                               -
 21          Pendapatan Lainnya                                                                            -                           -                               -
 22              Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah                                                      -                           -                               -

 23                         JUMLAH PENDAPATAN                                             1,204,684,374,050.00        1,356,574,432,076.40   113%     1,018,130,700,832.74

 24   BELANJA
 25      BELANJA OPERASI
 26         Belanja Pegawai                                                                 252,424,277,566.00         210,961,998,813.34     84%       279,425,193,721.26
 27         Belanja Barang                                                                  432,582,586,244.95         399,783,219,117.92     92%       337,354,936,068.00
 28         Subsidi                                                                           4,376,150,000.00           4,176,915,000.00     95%        13,423,514,732.00
 29         Hibah                                                                            37,404,100,000.00          37,366,476,800.00    100%                      -
 30         Bantuan Sosial                                                                   52,943,000,000.00          51,332,458,000.00     97%        85,733,681,650.00
 31             Jumlah Belanja Operasi                                                      779,730,113,810.95         703,621,067,731.26     90%       715,937,326,171.26
 32      BELANJA MODAL
 33         Belanja Modal Tanah                                                              10,602,920,000.00           9,121,183,688.00     86%        23,116,859,400.00
 34         Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                34,643,398,100.00          25,614,875,052.00     74%        77,401,859,394.00
 35         Belanja Modal Bangunan dan Gedung                                               216,971,713,544.05         127,639,199,424.37     59%       120,951,724,176.00
 36         Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan                                       178,049,195,935.00         122,663,638,574.78     69%       206,801,513,730.00
 37         Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                  4,694,289,700.00           4,163,792,400.00     89%         6,714,107,055.00
 38             Jumlah Belanja Modal                                                        444,961,517,279.05         289,202,689,139.15     65%       434,986,063,755.00
 39      BELANJA TAK TERDUGA
 40         Belanja Tak Terduga                                                               1,500,000,000.00             531,500,000.00     35%           600,000,000.00
 41             Jumlah Belanja Tak Terduga                                                    1,500,000,000.00             531,500,000.00     35%           600,000,000.00
 42                      JUMLAH BELANJA                                                   1,226,191,631,090.00         993,355,256,870.41     81%     1,151,523,389,926.26

 43   TRANSFER
 44      TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN / KOTA
 45            Belanja Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten / Kota                            158,808,368,910.00         155,581,588,512.00     98%       125,794,154,463.00
 46                Jumlah Trasfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kebupaten /Kota                  158,808,368,910.00         155,581,588,512.00     98%       125,794,154,463.00

 47                        JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER                                    1,385,000,000,000.00        1,148,936,845,382.41     83%    1,277,317,544,389.26
 48                        SURPLUS/ DEFISIT                                                (180,315,625,950.00)         207,637,586,693.99   -115%     (259,186,843,556.52)

 49   PEMBIAYAAN
 50      PENERIMAAN PEMBIAYAAN
 51            Penggunaan SiLPA                                                             184,315,625,950.00         184,315,625,949.61    100%       447,501,469,506.13
 52                Jumlah Penerimaan Pembiayaan                                             184,315,625,950.00         184,315,625,949.61    100%       447,501,469,506.13

 53       PENGELUARAN PEMBIAYAAN
 54            Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                                             4,000,000,000.00                        -        0%         3,999,000,000.00
 55                Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                              4,000,000,000.00                        -        0%         3,999,000,000.00
 56                    PEMBIAYAAN NETTO                                                     180,315,625,950.00         184,315,625,949.61    102%       443,502,469,506.13

 57   SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                                                                       -           391,953,212,643.60               184,315,625,949.61

                                                                                                                                 Tanjungpinang, 29 Mei 2009

                                                                                                                               GUBERNUR KEPULAUAN RIAU




                                                                                                                                    ISMETH ABDULLAH




                               Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

                                                                           2
                              PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
                                                           LAPORAN ARUS KAS

      UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2008 DAN 2007

                                                                                                                               (Dalam Rupiah Penuh)
No.                                               URAIAN                                                TAHUN 2008               TAHUN 2007

 1     ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
 2        Arus Kas Masuk
 3           Pendapatan Pajak Daerah                                                                     391,240,524,930.00       301,504,796,476.00
 4           Pendapatan Retribusi daerah                                                                   1,903,566,320.00           352,158,000.00
 5           Lain-lain PAD Yang sah                                                                       13,138,693,434.40        23,976,725,955.74
 6           Dana Bagi Hasil Pajak                                                                       174,674,003,694.00       159,772,024,918.00
 7           Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                                                            480,931,785,698.00       169,192,001,483.00
 8           Dana Alokasi Umum                                                                           288,884,858,000.00       333,332,994,000.00
 9           Dana Alokasi Khusus                                                                           5,801,000,000.00                      -
10           Dana Penyesuaian                                                                                           -          30,000,000,000.00
11               Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d. 15)                                                     1,356,574,432,076.40     1,018,130,700,832.74

12         Arus Kas Keluar
13            Belanja Pegawai                                                                           210,961,998,813.34        279,425,193,721.26
14            Belanja Barang                                                                            399,783,219,117.92        337,354,936,068.00
15            Subsidi                                                                                     4,176,915,000.00         13,423,514,732.00
16            Belanja Hibah                                                                              37,366,476,800.00                       -
17            Bantuan Sosial                                                                             51,332,458,000.00         85,733,681,650.00
18            Belanja tak terduga                                                                           531,500,000.00            600,000,000.00
19            Belanja Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota                                                155,581,588,512.00        125,794,154,463.00
20                Jumlah Arus Kas Keluar (13 s.d. 19)                                                   859,734,156,243.26        842,331,480,634.26
21                     Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (11 - 20)                                 496,840,275,833.14        175,799,220,198.48

22     ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
23        Arus Kas Masuk
24           Pendapatan Penjualan Atas Tanah                                                                            -                        -
25               Jumlah Arus Kas Masuk                                                                                  -                        -
26        Arus Kas Keluar
27           Belanja Tanah                                                                                9,121,183,688.00         23,116,859,400.00
28           Belanja Peralatan dan Mesin                                                                 25,614,875,052.00         77,401,859,394.00
29           Belanjal Bangunan Gedung                                                                   127,639,199,424.37        120,951,724,176.00
30           Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan                                                        122,663,638,574.78        206,801,513,730.00
31           Belanja Aset tetap lainnya                                                                   4,163,792,400.00          6,714,107,055.00
32               Jumlah Arus Kas Keluar (27 s.d 31)                                                     289,202,689,139.15        434,986,063,755.00
33                    Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (25 - 32)                               (289,202,689,139.15)      (434,986,063,755.00)

34     ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
35        Arus Kas Masuk
36           Pencairan Dana Cadangan                                                                                    -                        -
37               Jumlah Arus Kas Masuk                                                                                  -                        -
38        Arus Kas Keluar
39           Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                                                                         -           3,999,000,000.00
40               Jumlah Arus Kas Keluar                                                                                 -           3,999,000,000.00
41                    Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (37 - 40)                                               -          (3,999,000,000.00)

42     ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN
43        Arus Kas Masuk
44           Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                                                   54,227,384,211.35         57,516,582,296.15
45               Jumlah Arus Kas Masuk                                                                   54,227,384,211.35         57,516,582,296.15
46        Arus Kas Keluar
47           Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                                                  53,450,619,915.90         57,275,551,419.11
48               Jumlah Arus Kas Keluar                                                                  53,450,619,915.90         57,275,551,419.11
49                    Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (45 - 48)                                 776,764,295.45            241,030,877.04
50                         Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode (21 + 33 + 41 + 49)             208,414,350,989.44       (262,944,812,679.48)
51                         Saldo Awal Kas                                                               184,556,656,826.65        447,501,469,506.13
52                         Saldo Akhir Kas (50 + 51)                                                    392,971,007,816.09        184,556,656,826.65

                                                                                                               Tanjungpinang, 29 Mei 2009
                                                                                                           GUBERNUR KEPULAUAN RIAU




                                                                                                                  ISMETH ABDULLAH




                 Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

                                                                   3
                                                         Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                  Tahun Anggaran 2008
                                                       Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau




1. PENDAHULUAN

  1.1. Pembentukan Pemerintahan Daerah
      Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 25
      Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau
      berasal dari sebagian wilayah Provinsi Riau yang terdiri atas:
      a. Kabupaten Bintan;
      b. Kabupaten Karimun;
      c. Kabupaten Natuna;
      d. Kabupaten Lingga;
      e. Kota Batam;
      f.   Kota Tanjungpinang.
      Provinsi Kepulauan Riau secara resmi didirikan pada tanggal 1 Juli 2004 dengan
      ibukota provinsi berkedudukan di Tanjungpinang.


  1.2. Kondisi Geografis
      Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 04015’ Lintang Utara dan 04045’ Lintang
      Selatan serta antara 10301’ sampai dengan 109010’ Bujur Timur. Wilayahnya
      berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga dan juga beberapa provinsi.
      Berbatasan dengan Negara Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, batas selatan
      dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi, batas timur dengan Malaysia Timur dan
      Kalimantan Barat dan batas barat dengan Singapura, Malaysia dan Riau.
      Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2.408 buah pulau, diantaranya sudah
      berpenghuni dan sebagian lainnya belum, dengan luas 251.810,71 Km2. Sebagian besar
      wilayahnya merupakan perairan seluas 241.215,30 Km2 atau sebesar 95,79%,
      sedangkan daratannya seluas 10.595,41 Km2 atau sebesar 4,21% dari luas keseluruhan
      daratan dan lautan. Kabupaten terluas yaitu Kabupaten Karimun dengan persentase




                                              4
                                                     Catatan atas Laporan Keuangan
                                                              Tahun Anggaran 2008
                                                   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


    27,12% dari seluruh luas daratan Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Tanjungpinang
    2,26% dari seluruh luas daratan Provinsi Kepulauan Riau.


1.3. Struktur Organisasi
    Struktur Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:
    a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    c. Sekretariat Daerah
         1). Biro Hukum
         2). Biro Humas
         3). Biro Umum
         4). Biro Administrasi Pembangunan
         5). Biro Pemberdayaan Perempuan
         6). Biro Ekonomi
         7). Biro Pemerintahan
         8). Biro Kesra
         9). Biro Perlengkapan
    d. BKKD
    e. Sekretariat DPRD
    f.   Dinas Pendapatan Daerah
    g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
    h. Badan Pengawas Daerah
    i.   Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
    j.   Kantor Penghubung Provinsi Kepulauan Riau
    k. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
    l.   Badan Kepegawaian Daerah
    m. Badan Pendidikan dan Pelatihan
    n. Dinas Pertanian Kehutanan dan Peternakan




                                           5
                                                    Catatan atas Laporan Keuangan
                                                             Tahun Anggaran 2008
                                                   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


    o. Dinas Kelautan dan Perikanan
    p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
    q. Dinas Koperasi dan UKM
    r.   Badan Promosi dan Investasi Daerah
    s.   Dinas Pariwisata Seni dan Budaya
    t.   Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    u. Dinas Kesehatan
    v. Dinas Pendidikan
    w. Dinas Pemuda dan Olahraga
    x. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
    y. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
    z. Dinas Sosial
    aa. Dinas Pekerjaan Umum
    bb. Dinas Pertambangan dan Energi
    cc. Dinas Perhubungan
    dd. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
    ee. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


1.4. Tugas Pokok dan Fungsi
    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan
    daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Tugas yang utama adalah untuk meningkatkan
    kuantitas dan kualitas pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan,
    keamanan, ketertiban, sarana dan prasarana umum serta kesejahteraan masyarakat.


1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
    Laporan Keuangan yang disusun Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau
    merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi
    yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.




                                            6
                                                  Catatan atas Laporan Keuangan
                                                           Tahun Anggaran 2008
                                                Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk
menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk
menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan
kepadanya, dengan:
a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan
    ekuitas dana pemerintah;
b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
    kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya
    ekonomi;
d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan
    memenuhi kebutuhan kasnya;
f) menyediakan       informasi   mengenai    potensi   pemerintah   untuk   membiayai
    penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas
    pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
Sedangkan tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah
yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber daya.
Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan
prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber
daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan
dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan
keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
a) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran; dan




                                        7
                                                        Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                 Tahun Anggaran 2008
                                                       Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


    b) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan
        termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
    Dalam memenuhi tujuan umum tersebut di atas, laporan keuangan tahun 2007 yang
    disusun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyediakan informasi
    mengenai entitas pelaporan dalam hal: aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan,
    belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas.


1.6. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
    Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini mengacu pada sistematika penulisan
    laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
    Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
    Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan beberapa
    modifikasi, yaitu dengan format sebagai berikut:
    1. Pendahuluan
        1.1   Pembentukan Pemerintahan Daerah
        1.2   Kondisi Geografis
        1.3   Struktur Organisasi
        1.4   Tugas Pokok dan Fungsi
        1.5   Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
        1.6   Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
    2. Kebijakan Fiskal, Ekonomi Makro, Pencapaian Target APBD
        2.1   Kebijakan Fiskal
        2.2   Ekonomi Makro
        2.3   Pencapaian Target APBD
        2.4   Kendala dan Hambatan
    3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
    4. Kebijakan Akuntansi
        4.1   Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan




                                            8
                                                Catatan atas Laporan Keuangan
                                                         Tahun Anggaran 2008
                                               Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


   4.2   Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
   4.3   Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan
   4.4   Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
   4.5   Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada
         Dalam Standar Akuntansi Pemerintah
5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
   5.1   Penjelasan Pos-pos Neraca
   5.2   Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
   5.3   Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
6. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan
7. Penutup




                                     9
                                                          Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                   Tahun Anggaran 2008
                                                     Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



2. KEBIJAKAN FISKAL, EKONOMI MAKRO, PENCAPAIAN
  TARGET APBD

  2.1 Kebijakan Fiskal

          Pemerintah Provinsi Kepuluan Riau mengupayakan peningkatan penerimaan Pajak
  Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara
  lain:
  1. Melakukan Supervisi bersama-sama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi Kepulauan
      Riau dalam merumuskan konsep penyederhanaan proses administrasi pelayanan
      pemungutan Pajak Daerah pada kantor Samsat.
  2. Melakukan penyempurnaan sistem komputerisasi/database pada pelayanan Kantor
      Bersama Samsat dengan Samsat link yang dilaksanakan meliputi 6 (enam) Kantor
      Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) di tingkat Kab/Kota dan 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis
      Dinas (UPTD) di tingkat kecamatan.
          Melakukan upaya penegakan hukum melalui kegiatan razia gabungan dengan
  Ditlantas Polda Kepri serta melakukan penagihan aktif PKB, BBN-KB dan ABT/AP kepada
  Wajib Pajak :
  1. Melakukan Sosialisasi, penyuluhan dan penegakan hukum kepada masyarakat mengenai
      ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  2. Melakukan     pengawasan    terhadap   Pelaksanaan    pemungutan   dengan   melakukan
      pemasangan CCTV di kantor Samsat Batam Center.
  3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar SKPD penghasil terkait, agar
      penerimaan yang bersumber dari Retribusi Daerah dapat tercapai secara optimal.
          Selain upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan
  Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah juga mengupayakan
  Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya Ekstensifikasi Pajak Daerah dan
  Retribusi Daerah dilakukan melalui :




                                             10
                                                      Catatan atas Laporan Keuangan
                                                               Tahun Anggaran 2008
                                                    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


1. Mengadakan pertemuan dengan perusahaan pemilik kendaraan besar dan alat – alat berat
   dalam rangka mendata objek pajak kendaraan alat berat yang selama ini kurang optimal
   pemungutannya.
2. Membuka 2 (dua) kantor UPTD baru di Kota Batam, yakni di wilayah Batu Aji dan
   Kabupaten Bintan di wilayah Kijang, sehingga diharapkan dapat menjangkau masyarakat
   dalam membayar pajak daerah.
3. Mengoptimalisasi pelayanan Rumah Sakit Umum (RSU) Tanjung Uban dalam
   Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dengan demikian memberikan
   kenaikan signifikan pada pencapaian realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2008.
4. Analisa dan Pengkajian jenis Retribusi Daerah baru dengan SKPD Penghasil, dengan
   tetap memperhatikan kewenangan pemungutan retribusi antara provinsi dan kabupaten /
   kota.
5. Merumuskan ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah untuk kemudian
   disahkan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
6. Ekstensifikasi Penerimaan yang bersumber dari Sumbangan pihak Ketiga khususnya
   sumbangan dari pihak kontraktor pertambangan yang beroperasi di wilayah Provinsi
   Kepulauan Riau.


2.2 Ekonomi Makro

       Indikator makro hasil pembangunan merepresentasikan kinerja keseluruhan
Pemerintah Provinsi yang dikelompokkan ke dalam indikator makro bidang ekonomi dan
bidang sosial. Penyajian indikator makro bidang ekonomi dan bidang sosial dapat dijadikan
bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan dan dapat digunakan sebagai
masukan atau pertimbangan apakah kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan selama ini
telah sesuai dengan yang diharapkan.
       Sampai dengan kondisi terkini indikator makro hasil pembangunan belum dapat
disajikan karena masih dalam proses pengolahan data oleh beberapa satuan kerja terkait dan




                                           11
                                                       Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                Tahun Anggaran 2008
                                                     Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


Badan Pusat Statistik. Namun demikian, penyajian trend/perkembangan indikator makro hasil
pembangunan sampai dengan data terakhir yang sudah tersedia diharapkan dapat memberikan
gambaran mengenai kinerja pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara lebih
komprehensif.


1. Indikator Makro Bidang Ekonomi
             Untuk mengetahui seberapa jauh peningkatan kinerja perekonomian Provinsi
   Kepulauan Riau sebagai hasil proses pembangunan yang telah dilaksanakan lazim
   digunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat digunakan untuk
   melihat laju pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi/kontribusi sektoral, PDRB per
   kapita, serta pendapatan per kapita. Selain itu secara makro ekonomi, kinerja hasil
   pembangunan juga dapat dilihat dari tingkat inflasi dan pertumbuhan investasi.
             PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan
   (nilai barang dan jasa akhir dikurangi biaya untuk menghasilkannya) oleh berbagai sektor
   di suatu daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sektor tersebut dikelompokkan ke
   dalam 9 (sembilan) lapangan usaha, yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan
   perikanan (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri, (4) listrik, gas dan air bersih,
   (5) bangunan, (6) perdagangan, hotel dan restoran (7) pengangkutan dan komunikasi, (8)
   keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (9) jasa-jasa. Jumlah PDRB dapat dihitung
   berdasarkan harga berlaku (current price) maupun berdasarkan harga konstan (constant
   price).
             PDRB yang dihitung menurut harga berlaku (current price) menunjukkan
   kontribusi masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga
   yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan yang di dalamnya telah tercakup unsur
   tingkat inflasi makro. Mengingat PDRB atas harga berlaku mengandung unsur inflasi
   makro, maka tinggi rendahnya bisa jadi lebih diakibatkan oleh tingkat inflasi dalam
   periode yang bersangkutan. Dengan demikian, untuk memperlihatkan pertumbuhan
   PDRB secara riil, digunakan PDRB atas harga konstan. Melalui tabel berikut ini dapat




                                            12
                                                                   Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                            Tahun Anggaran 2008
                                                                 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


     dilihat PDRB dengan migas atas dasar harga berlaku dan tanpa migas atas harga konstan
     Provinsi Kepulauan Riau tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 menurut lapangan usaha
     (dalam jutaan rupiah) sebagai berikut:


                                                    Tabel 2.1
                                        PDRB Provinsi Kepulauan Riau
                                  Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006– 2008


                                       Tahun 2006                       Tahun 2007                      Tahun 2008
No       Lapangan Usaha
                                 ADHB            ADHK             ADHB            ADHK            ADHB            ADHK

      Pertanian, Peternakan,
1.                              2.369.108,44    1.542.364,49     2.612.093,12    1.639.450,05    2.918.416,50    1.701.691,84
      Kehutanan, Perikanan

      Pertambangan dan
2.                              4.866.027,18    2.139.157,06     5.058.454,57    2.119.379,86    5.447.119,09    2.062.043,96
      Penggalian
3.    Industri Pengolahan      21.886.511,17   17.219.540,09    24.203.354,25   18.224.975,92   26.633.278,75   19.056.910,55
      Listrik, Gas dan Air
4.                               251.517,42      172.608,58       282.587,36      182.543,32      325.310,58      197.033,88
      Bersih
5.    Bangunan                  1.917.794,32     880.576,59      2.651.119,55    1.137.241.64    3.663.039,49    1.526.891,73
      Perdagangan, Hotel dan
6.                              9.475.459,10    7.154.432,50    10.632.966,10    7.710.139,76   12.058.309,49    8.309.048,96
      Restoran
      Pengangkutan dan
7.                              1.854.662,45    1.266.013,69     2.213.113,14    1.408.287,69    2.690.985,60    1.611.675,83
      Komunikasi
      Keuangan, Persewaan
8.                              2.518.939,92    1.444.027,78     2.857.769,66    1.580.890,66    3.239.466,51    1.734.423,87
      dan Jasa Perusahaan
9.    J a s a-Jasa              1.076.056,08     622.282,29      1.314.814,13     710.904,73     1.610.069,96     821.707,14
      PDRB DENGAN
                               46.216.076,08   32.441.003,07    51.826.271,88   34.713.813,64   58.585.996,29   37.021.427,75
      MIGAS

      PDRB TANPA         41.950.51 30.625.25 47.420.36 32.937.72                                53.852.67       35.314.25
      MIGAS                   2,95         5,78        8,70   0,13                                   3,87            6,36
       Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 - 2008


                Dari tabel di atas diketahui bahwa PDRB Provinsi Kepulauan Riau baik atas
     dasar harga berlaku maupun secara riil (atas dasar harga konstan) dalam tahun 2006-2008
     selalu mengalami peningkatan.




                                                      13
                                                                          Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                                   Tahun Anggaran 2008
                                                                         Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


2. Pertumbuhan Ekonomi

            Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang perlu
   dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
   menunjukkan kinerja sektor-sektor ekonomi yang membaik.
            Laju pertumbuhan ekonomi baik secara agregat maupun menurut lapangan usaha
   dihitung menurut PDRB atas dasar harga konstan, bukan atas dasar harga berlaku karena
   PDRB atas dasar harga berlaku masih dipengaruhi kenaikan tingkat harga atau inflasi
   sehingga belum menggambarkan kenaikan atau pertumbuhan yang riil.
            Walaupun merupakan provinsi baru, Provinsi Kepulauan Riau telah mengalami
   perkembangan yang cukup pesat dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Letaknya
   yang sangat strategis berdekatan dengan Malaysia dan Singapura dan pada jalur
   internasional menjadikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai kawasan ekonomi yang
   sangat menarik untuk berbisnis. Tabel berikut menunjukkan laju pertumbuhan Provinsi
   Kepulauan Riau menurut lapangan usaha baik tanpa migas maupun dengan migas dalam
   kurun waktu 2003-2008.

                                                      Tabel 2.2
                                 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau
                                   Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003 – 2008
    No                    Lapangan Usaha
                                                                  2003      2004    2005    2006     2007    2008

     1.   Pertanian                                               5,79      5,70    5,40     5,41    6,29    3,80

     2.   Pertambangan dan Penggalian (dengan Migas)              -9,63     -4,45   -0,28    1,73    -0,92   -2,71
          Pertambangan dan Penggalian (tanpa Migas)               4,36      4,08    3,84    15,05    6,15
     3.   Industri Pengolahan                                     5,52      7,85    7,47     6,83    5,84    4,56
     4.   Listrik, Gas dan Air Bersih                             7,12      6,46    6,62    145,61   5,76    7,94

     5.   Bangunan                                                7,14      6,27    5,61    11,14    29,15   34,26

     6.   Perdagangan, Hotel dan Restoran                         8,70      6,52    6,69     5,50    7,77    7,77
     7.   Pengangkutan dan Komunikasi                             10,35     11,72   8,51    12,13    11,24   14,44

     8.   Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan                 12,22     7,39    6,89     8,12    9,48    9,71

     9.   J a s a-Jasa                                            5,95      6,17    6,76     5,89    14,24   15,59




                                                        14
                                                       Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                Tahun Anggaran 2008
                                                      Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


    No              Lapangan Usaha
                                               2003      2004   2005   2006   2007    2008

               PDRB dengan Migas               4,82      6,47   6,57   6,78    7,01   6,65
               PDRB tanpa Migas                6,33      7,42   7,08   7,23    7,55   7,22

                 Sumber : PDRB Provinsi Kepulauan Riau 2003 - 2008


          Dari tabel di atas terlihat laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas di Provinsi
   Kepulauan Riau selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi dengan migas.
          Selama tahun 2003 – 2008 secara agregat pertumbuhan ekonomi dengan migas
   terlihat berkembang lebih pesat. Pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi dengan migas
   mengalami kenaikan 4,82 persen, kemudian berkembang selama 4 tahun berikutnya dan
   mencapai 7,01 persen pada tahun 2007. Namun pada tahun 2008 laju pertumbuhan
   perekonomian Provinsi Kepulauan Riau melambat menjadi 6,65 persen.
          Sementara itu, secara agregat pertumbuhan ekonomi tanpa migas pada tahun
   2003 tercatat sebesar 6,33 persen, kemudian meningkat menjadi 7,42 persen pada tahun
   2004. Laju pertumbuhan ekonomi mengalami hambatan sehingga sedikit mengalami
   penurunan pada tahun 2005, yakni menjadi 7,08. Namun pada tahun berikutnya kembali
   terjadi percepatan pertumbuhan sehingga pada tahun 2006 naik menjadi 7,23 persen dan
   terus meningkat menjadi 7,55 persen pada tahun 2007, dan pada tahun 2008 melambat
   menjadi 7,22 persen.

3. Kontribusi Sektoral

          Dalam penentuan perioritas pembangunan perhatian lebih dicurahkan pada sektor
   yang lebih dominan peranannya dalam menunjang ekonomi suatu daerah, dengan
   memperhatikan apakah sektor tersebut masih memungkinkan untuk dikembangkan.
          Bila dilihat distribusi persentase PDRB Provinsi Kepulauan Riau, maka diketahui
   sejak tahun 2003 hingga tahun 2007 tidak terjadi pergeseran yang berarti antar sektor
   dalam struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Riau.




                                          15
                                                                          Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                                   Tahun Anggaran 2008
                                                                     Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


                                                       Tabel 2.3
                                   Distribusi Persentase PDRB Provinsi Kepulauan Riau
                          Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Dengan Migas)
                                                   Tahun 2003 – 2007

 No.                             Sektor                            2003      2004       2005    2006    2007

1.       Pertanian                                                 5,42      5,49       5,32    5,13    5,04

2.       Pertambangan dan Penggalian                               8,34      9,68       9,95    10,53   9,76

3.       Industri Pengolahan                                       49,48     46,63      46,32   47,36   46,70

4.       Listrik, Gas, dan Air Bersih                              0,35      0,32       0,31    0,54    0,55

5.       Bangunan                                                  3,23      3,64       3,77    4,15    5,12

6.       Perdagangan, Hotel dan Restoran                           21,37     23,01      22,71   20,50   20,52

7.       Pengangkutan dan Komunikasi                               4,47      3,77       3,84    4,01    4,27

8.       Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan                   5,24      5,31       5,51    5,45    5,51

9.       Jasa-Jasa                                                 2,09      2,15       2,26    2,33    2,54

PDRB dengan Migas                                                  100        100       100     100     100
                 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau


             Dari tabel di atas terlihat sektor industri pengolahan dalam kurun waktu 2003-
     2007 masih mendominasi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2003
     sektor ini memberikan kontribusi sebesar 49,48 persen, tahun 2004 sektor ini
     menyumbang 46,63 persen, pada tahun 2005 sebesar 46,32 persen, tahun 2006 sektor ini
     menyumbang 47,36 persen dan pada tahun 2007 sebesar 46,70 persen. Selanjutnya sektor
     perdagangan, hotel dan restoran memberi kontribusi sebesar 21,37 persen pada tahun
     2003, sebesar 23,01 persen pada tahun 2004, sebesar 22,71 pada tahun 2005, sebesar
     20,50 persen pada tahun 2006 dan sebesar 20,52 persen pada tahun 2007. Selanjutnya
     berturut-turut diikuti sektor pertambangan dan penggalian; sektor pertanian; sektor
     keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor
     bangunan, dan sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor listrik, gas, dan air bersih kontribusinya
     sangat kecil, yaitu di bawah 1,00 persen.




                                                        16
                                                                 Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                          Tahun Anggaran 2008
                                                                Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


4. PDRB dan Pendapatan Per Kapita

              PDRB per kapita dan pendapatan per kapita Provinsi Kepulauan Riau
   mencerminkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang ada di
   Provinsi Kepulauan Riau setelah dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di Provinsi
   Kepulauan Riau, sehingga dapat merepresentasikan tingkat kesejahteraan penduduk di
   suatu daerah.
              PDRB per kapita dan pendapatan per kapita Provinsi Kepulauan Riau atas dasar
   harga berlaku dan harga konstan selama periode 2003-2007 dapat di lihat melalui tabel
   berikut.

                                                 Tabel 2.4
                           PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Tanpa Migas
                             Provinsi Kepulauan Riau tahun 2003-2007 (Juta Rp)


                                Uraian                               Kepulauan Riau
                                                           Harga Berlaku            Harga Konstan
                 I.       PDRB Per Kapita                              *                      *
                                    2003                25,62        11,85         21,25     9,63
                                    2004                27,16        13,36         22,53     9,98
                                    2005                29,35        14,76         24,35    10,22
                                    2006                31,36        16,04         26,01    10,45
                                    2007                34,04        17,60         28,24    10,86
                 II.      Pendapatan Per Kapita
                                    2003                20,87        9,83          17,31     7,99
                                    2004                21,55        11,09         17,88     8,28
                                    2005                22,40        12,24         18,58     8,48
                                    2006                22,89        13,31         18,99     8,67
                                    2007                23,65        14,60         19,62     9,01
                       Ket.: * Tanpa Kota Batam
                      Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau.


              Selama kurun waktu 2003 – 2007 PDRB per kapita mengalami peningkatan baik
   atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Dari enam kabupaten/kota di




                                                   17
                                                       Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                Tahun Anggaran 2008
                                                     Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


   Provinsi Kepulauan Riau hanya Kota Batam yang mempunyai PDRB per kapita di atas
   nilai PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Riau baik atas dasar harga berlaku maupun
   secara riilnya. PDRB per kapita Kota Batam pada tahun 2003 sebesar Rp35,28 juta
   kemudian terus meningkat dan menjadi Rp47,64 juta pada tahun 2007. Secara riil PDRB
   per kapita mengalami peningkatan dari Rp30,85 juta pada tahun 2003 dan terus
   meningkat menjadi Rp33,50 juta pada tahun 2007.
           Kota Batam memiliki andil yang besar dalam pembentukan PDRB per kapita
   Provinsi Kepulauan Riau, hal ini dapat dilihat dari besarnya perbedaan nilai PDRB per
   kapita Provinsi Kepulauan Riau dengan Kota Batam dan tanpa Kota Batam.
           PDRB per kapita tanpa Kota Batam pada tahun 2003 sebesar Rp11,85 juta
   kemudian terus meningkat menjadi Rp17,60 juta pada tahun 2007. Secara riil PDRB per
   kapita tanpa Kota Batam juga mengalami peningkatan pertumbuhan sama halnya dengan
   PDRB per kapita dengan Kota Batam, yaitu pada tahun 2003 sebesar Rp9,63 juta
   kemudian selama empat tahun terus meningkat menjadi Rp10,86 juta pada tahun 2007.
           Sejalan dengan perkembangan PDRB per kapita, pendapatan per kapita juga
   mengalami peningkatan searah dengan peningkatan PDRB per kapita. Selama periode
   tahun 2003-2007 pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp21,25
   juta pada tahun 2003 menjadi Rp28,24 juta pada tahun 2007. Apabila tanpa Kota Batam
   adalah sebesar Rp9,83 juta pada tahun 2003 dan menjadi Rp14,60 juta pada tahun 2007.
           Secara riil pendapatan per kapita meningkat dari Rp17,31 juta pada tahun 2003
   menjadi sebesar Rp19,62 juta pada tahun 2007. Apabila tanpa Kota Batam meningkat
   dari sebesar Rp7,99 juta pada tahun 2003 menjadi sebesar Rp9,01 juta pada tahun 2007.

5. Tingkat Inflasi

           Tingkat inflasi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa dalam empat
   tahun terakhir berfluktuasi yaitu pada tahun 2001 dengan tingkat inflasi 11,62 persen,
   tahun 2002 dengan tingkat inflasi 3,74 persen, tahun 2003 dengan tingkat inflasi 5,92
   persen, tahun 2004 dengan tingkat inflasi 4,16 persen, dan pada tahun 2005 tingkat inflasi




                                            18
                                                      Catatan atas Laporan Keuangan
                                                               Tahun Anggaran 2008
                                                    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


   lebih tinggi menjadi 14,79 persen. Pada tahun 2006 tingkat inflasi sebesar 4,58 persen
   lebih rendah dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2005, dan tahun 2007 inflasi
   menjadi 4,84 persen. Tingkat inflasi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2007 lebih rendah
   dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional sebesar 6,59 persen. Untuk tahun 2008
   tingkat inflasi di Kota Batam mencapai 8,39 persen dan merupakan yang terendah
   dibandingkan 15 kota lainnya di Sumatera.
           Dengan menggunakan indikator nilai inflasi untuk mengukur keberhasilan
   pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dikatakan berhasil apabila tingkat inflasi dapat
   di tekan lebih kecil dari tahun sebelumnya.

6. Investasi

           Sejauh ini perkembangan investasi di Provinsi Kepulauan Riau masih
   menunjukan peningkatan. Adapun adanya perusahaan yang melakukan penutupan
   kegiatan usaha semata-mata karena produk yang dihasilkan tidak dapat bersaing di
   pasaran dari segi kualitas.
           Meskipun perkembangan investasi dari daerah ini menunjukan indikasi
   peningkatan dibanding keadaan tahun sebelumnya, namun Pertumbuhan investasi di
   Provinsi Kepulauan Riau akan diyakini semakin kondusif jika kepastian tentang status
   wilayah Batam, Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan Ekonomi Khusus atau Special
   Economic Zone (SEZ) dapat segera terwujud dalam bentuk yang lebih tepat.
           Sampai dengan tahun 2007 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah
   mengadakan peningkatan koordinasi persiapan penerapan SEZ. SEZ merupakan kawasan
   investasi tertentu yang diberikan perlakuan khusus dalam hal kepabeanan (customs),
   perpajakan (taxes), perizinan satu atap (one stop service), keimigrasian (immigration),
   dan ketenagakerjaan (labour policy). Pada tahun 2007 Pemerintah telah mengeluarkan
   serangkaian Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur SEZ, melalui PP No. 46 Tahun
   2007 tentang kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, PP No. 47
   Tahun 2007 tentang kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan PP




                                            19
                                                     Catatan atas Laporan Keuangan
                                                              Tahun Anggaran 2008
                                                   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


   No. 47 Tahun 2007 tentang kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
   Dengan terbitnya PP No. 46 Tahun 2007, PP No. 47 Tahun 2007 dan PP No. 48 Tahun
   2007, maka pada saat ini di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 3 (tiga) kawasan
   perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yaitu di Batam, Bintan dan Karimun.
            Untuk membantu Presiden dalam membina kawasan perdagangan bebas dan
   pelabuhan bebas tersebut, maka dibentuklah kelembagaan di tingkat nasional yaitu
   Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui Keputusan
   Presiden No.9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Kawasan Batam, Keputusan
   Presiden No.10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Kawasan Bintan                dan
   Keputusan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Kawasan Karimun.
   Sedangkan untuk operasional pelaksanaan telah dibentuk 3 (tiga) Badan Pengusahaan
   Kawasan yang dibentuk melalui Peraturan Ketua Dewan Kawasan Nasional Nomor 01
   Tahun 2008 untuk Wilayah Bintan, Nomor 2 Tahun 2008 untuk wilayah Karimun, dan
   Nomor 3 Tahun 2008 untuk wilayah Batam.
            Rencana penerapan SEZ sendiri dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi yang
   melanda Indonesia dan Negara Asean pada tahun 1997 yang berakibat kepada Pemutusan
   hubungan kerja (PHK) besar-besaran sehingga angka pengangguran meningkat tajam.
   Untuk Indonesia dampak krisis ini sampai sekarang masih belum dapat dipulihkan. Untuk
   pemulihan ekonomi, perlu adanya upaya mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain
   dengan cara mendatangkan modal dari luar negeri dalam bentuk foreign direct investment
   (FDI).

7. Perdagangan Luar Negeri

            Nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau pada periode Januari 2008 – Desember
   2008 mencapai US$ 6,355.37 juta, yang terdiri dari ekspor migas sebesar US$ 296.99
   juta dan ekspor non migas sebesar US$ 6,058.38 juta. Komoditas terbesar berasal dari
   ekspor mesin/peralatan sebesar US$ 1,988.01 juta, kemudian disusul oleh ekspor mesin-
   mesin/pesawat mekanik sebesar US$ 1,425.96 juta dan ekspor barang lainnya sebesar




                                          20
                                                                   Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                            Tahun Anggaran 2008
                                                                  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


    US$ 1,147.33 juta. Pangsa pasar tujuan utama ekspor Provinsi Kepulauan Riau adalah
    Singapura yang mencapai jumlah US$ 3,880.28 juta, kemudian tujuan ekspor ke negara
    Jepang sebesar US$ 322.60, selanjutnya ke negara Amerika Serikat sebesar US$ 318.52.
    Pangsa pasar yang cukup berperan, antara lain negara Malaysia, Australia, Perancis,
    China, Hongkong dan Belanda.
               Perkembangan nilai ekspor dalam tahun 2003 – 2007 Provinsi Kepulauan Riau
    dapat dilihat melalui tabel berikut:

                                                      Tabel 2.7
                                   Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Kepulauan Riau
                                                 Tahun 2001-2007

     Kabupaten /Kota                                         Nilai Ekspor ( ribu US $)
                            2003               2004                   2005                2006              2007
     Batam                 3,715,099.12       4,085,613.89           5,240,379.86        5,243,041.66   5,753,746,333.38
     Karimun                 36,924.02           39,642.04              43,034.23         104,865.94         108,461.67
     Kepulauan Riau*        550,827.30          360,690.03            478,001.85          461,807.96       2,544,959.78




2.3 Pencapaian Target APBD

        Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja
nyata (realisasi) dengan rencana kinerjanya. Analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini
dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program /kegiatan yang telah ditetapkan
untuk setiap bidang kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya
celah kinerja (performance gaps) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.
        Sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan umum APBD Provinsi Kepulauan
Riau tahun 2006, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap satuan kerja sesuai bidang
kewenangannya antara lain dalam rangka mencapai tujuh sasaran prioritas pembangunan
yaitu: (1) peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, (2) menurunkan jumlah penduduk
yang hidup dibawah garis kemiskinan dan mengurangi penggangguran, (3) melanjutkan
pembangunan pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, (4) meningkatkan pembangunan




                                                  21
                                                    Catatan atas Laporan Keuangan
                                                             Tahun Anggaran 2008
                                                  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


infrastruktur perekonomian dan pemerataan pertumbuhan antar daerah, (5) penguat
peningkatan kualitas aparatur pemerintah dan meningkatkan pengawasan, (6) peningkatan
ketahanan pangan, (7) peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan, agama dan kesenian;
dan (8) menggali potensi PAD yang belum terangkat sekaligus dengan dasar hukumnya.
Kedelapan prioritas pembangunan tersebut merupakan kristalisasi dari hasil Musrenbang
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2007.

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

           Salah satu aspek penting pembangunan adalah pelayanan dasar masyarakat.
   Kondisi saat ini adalah mutu pelayanan dasar masih belum sesuai dengan standar
   pelayanan minimal kepada masyarakat. Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran
   dalam menilai mutu pendidikan adalah masih banyaknya anggota masyarakat yang belum
   menikmati jenjang pendidikan formal tingkat dasar, tingkat menengah dan pendidikan
   tinggi. Di samping itu, cukup tingginya angka yang tidak lulus merupakan salah satu
   indikator rendahnya standar pengajaran yang dilakukan kepada peserta didik. Kemudian
   dalam bidang kesehatan masih dijumpai permasalahan yang menyangkut penyebaran
   jumlah puskesmas, tenaga dokter dan paramedis yang belum merata, serta masih
   minimnya perlengkapan dari setiap puskesmas. Disamping itu, Kabupaten/Kota di
   wilayah Provinsi Kepulauan Riau belum semuanya memiliki Rumah Sakit Umum Daerah
   (RSUD) yang memadai. Dalam pelayanan sosial lainnya yang perlu mendapat perhatian
   adalah penyediaan air bersih, sanitasi dan lingkungan yang sehat yang masih belum
   memadai.

2. Menurunkan Jumlah Penduduk Yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan dan
   Mengurangi Pengangguran

           Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran meningkatnya
   pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi
   Kepulauan Riau sangat peduli dalam masalah penanggulangan kemiskinan di wilayah




                                          22
                                                  Catatan atas Laporan Keuangan
                                                           Tahun Anggaran 2008
                                                Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


Provinsi Kepulauan Riau terbukti dengan direalisasikannya beberapa program/kegiatan
yang ditujukan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dari data Badan Pusat Statistik
Provinsi Kepulauan Riau diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi
Kepulauan Riau pada Maret 2008 turun sebanyak 12 ribu orang atau 1,2%, yaitu dari
148,4 ribu orang (10,30%) pada Maret 2007 menjadi 136,4 ribu (9,18%) pada bulan
Maret 2008.

       Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu :
1) Selama tahun 2008, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memprioritaskan
   penanggulangan kemiskinan di daerah pedesaan/desa tertinggal/desa terpencil dalam
   bentuk kegiatan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dengan menggelontorkan
   bantuan bagi pembangunan, rehabilitasi, rekonstruksi, pemeliharaan infrastruktur
   dasar dan pengembangan ekonomi desa sebesar Rp500 juta per desa/kelurahan;
   jumlah desa/kelurahan yang mendapat bantuan dalam tahun 2008 sebanyak 28
   desa/kelurahan.   Dengan    memberdayakan     masyarakat   desa/kelurahan,   maka
   produktivitas masyarakat pedesaan akan meningkat sehingga akan terwujud
   kesejahteraan di desa/kelurahan yang mendapat bantuan tersebut.
2) Selain itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung Program Nasional
   Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) telah melakukan pembinaan dan pengembangan
   PNPM Mandiri Pedesaan di 4 Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Riau dan pelatihan
   manajemen organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kepada pengurus
   LPM yang dimaksudkan untuk memberikan pembekalan pengetahuan manajerial
   pengelolaan LPM.

       Dari gambaran perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan serta
distribusi pendapatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau seperti yang disampaikan pada
bahasan pada sub bab sebelumnya, nampak bahwa secara umum laju pertumbuhan
ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau relatif sangat menggembirakan untuk dapat




                                         23
                                                      Catatan atas Laporan Keuangan
                                                               Tahun Anggaran 2008
                                                    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


menyongsong masa depan yang lebih baik, di samping itu ditunjang dengan kenyataan
bahwa distribusi pendapatan, yang dalam hal ini digunakan proxy atau pendekatan
pengeluaran rumah tangga, penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang tergolong rendah
atau dapat dikatakan relatif hanya terjadi sedikit ketimpangan, namun permasalahan
sosial yang cukup berat masih dihadapi oleh sebagian masyarakat adalah masih relatif
banyak rumah tangga atau penduduk yang dikategorikan miskin.
        Berdasarkan hasil Susenas Panel yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun
2008, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret 2008 turun
sebanyak 12 ribu orang atau 1,2%, yaitu dari 148,4 ribu orang (10,30%) pada bulan
Maret 2007 menjadi 136,4 ribu (9,18%) pada bulan Maret 2008. Selama Maret 2007 -
Maret 2008 garis kemiskinan naik sebesar 5,64%, yaitu Rp248.241,00 per kapita per
bulan di tahun 2007 menjadi Rp262.232,00 per kapita per bulan di tahun 2008. Peranan
komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan
komoditi bukan makanan. Pada bulan Maret 2008 sumbangan garis kemiskinan makanan
terhadap garis kemiskinan sebesar 70,10%. Hal ini menunjukkan bahwa dari sebagian
besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk pengeluaran makanan/barang
kebutuhan pokok karena pada periode tersebut harga makanan/barang kebutuhan pokok
naik cukup tinggi, yang digambarkan dari tingkat inflasi 7,73%.
        Hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan ini dengan sebijak dan
sebaik mungkin, sehingga mereka dapat dientaskan dari kemiskinan untuk dapat hidup
sama sejahteranya dengan sebagian besar penduduk lainnya yang saat ini dikategorikan
sebagai tidak miskin atau hidup layak.

        Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran meningkatnya
kualitas dan kompetensi tenaga kerja dapat dilihat dari indikator berikut :

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2008 sebesar 66,09% yang berartidari
    1.000 penduduk usia kerja terdapat 660,9 penduduk yang berpartisipasi untuk




                                          24
                                                  Catatan atas Laporan Keuangan
                                                           Tahun Anggaran 2008
                                                Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


   bekerja. Penduduk yang telah bekerja di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam
   tahun 2008 berjumlah 666.000 orang sedangkan jumlah penduduk usia kerja
   sebanyak 1.007.716 orang. Angka Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 66,09%
   meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 63,07%.

2) Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dalam tahun 2008 sebanyak 612.667 orang
   pada beberapa perusahaan, yang terbanyak ditempatkan di kawasan industri di Kota
   Batam.
3) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, maka Pemerintah
   Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan pelatihan ketrampilan las listrik dengan
   peserta dari 6 Kab/Kota yang terdiri dari angkatan kerja yang belum memperoleh
   pekerjaa, pelatihan dilaksanakan di Tanjungpinang. Selain itu, untuk meningkatkan
   kesempatan kerja produktif serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka
   mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran, maka telah dilaksanakan
   Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri agar dapat meningkatkan ketrampilan tenaga
   kerja, dengan sasaran penduduk miskin atau hampir mskin yang sementara waktu
   sedang menganggur serta mempunyai penghasilan sangat rendah dan tidak menentu.


       Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran menurunnya
resiko PHK terutama bagi tenaga kerja di sektor industri dapat dilihat dari program
perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja untuk meningkatkan terwujudnya
hubungan industrial yang harmonis dan dinamis. Peran dan fungsi Pemerintah dalam hal
ini adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan hubungan industrial. Untuk mewujudkannya diperlukan petugas pengawas. Di
Provinsi Kepulauan Riau, jumlah pengawas yang ada adalah 20 orang dengan jumlah
perusahaan kurang lebih 4.100 perusahaan. Jumlah pengawas masih jauh dari memadai
karena perbandingannya 1 orang pengawas untuk mengawasi 50 perusahaan (1 : 50) dan
mengingat Provinsi Kepulauan Riau mempunyai permasalahn yang kompleks serta akan
diberlakukannya SEZ di Provinsi Kepulauan Riau, maka kebutuhan akan tenaga teknis




                                       25
                                                        Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                 Tahun Anggaran 2008
                                                   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


   pengawas sangat diperlukan dan pengembangan SDM perlu ditingkatkan. Petugas
   pengawas    sangat   diperlukan   untuk    mengisi    kekurangan   petugas   pengawas
   ketenagakerjaan yang masih terbatas.



3. Melanjutkan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau

   Sasaran 1 : Terlaksananya Penyediaan Lahan dan Fasilitas Pendukung Gedung
   Perkantoran

           Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran terlaksananya
   penyediaan lahan dan fasilitas pendukung gedung perkantoran dapat dijelaskan sebagai
   berikut :
   a) Penyediaan lahan untuk gedung perkantoran Gubernur Kepulauan Riau berdasarkan
       Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 308 a Tahun 2006 tanggal 16
       Nopember 2006 tentang penetapan lokasi perkantoran Provinsi Kepulauan Riau.
   b) Luas Pulau Dompak 957 Ha terdiri dari daratan seluas 813,45 Ha dan bakau seluas
       143,5 Ha. Luas lahan daratan yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi
       Kepulauan Riau adalah 553 Ha sedangkan lahan yang belum dibebaskan adalah
       260,45 Ha. Pembebasan dilakukan secara sporadis dan akan disesuaikan dengan
       kebutuhan lahan yang perlu digesa.

   c) Fasilitas pendukung gedung perkantoran seluruhnya telah dapat diselesaikan termasuk
       lanjutan pembangunan gedung kantor Dispenda Provinsi Kepulauan Riau.

           Adapun capaian sasaran di atas melalui pelaksanaan program di Satuan Kerja
     tahun 2008 sebagai berikut :




                                             26
                                                                     Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                              Tahun Anggaran 2008
                                                                    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


                                                                                        REALISASI
 No.                                         PROGRAM
                                                                                     PELAKSANAAN (%)

Biro Adm. Pemerintahan.

1.1     Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan                              100,00

Dinas Pendapatan Daerah
1.2     Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                  100,00




       Sasaran 2 : Terlaksananya Pembangunan Kantor Pemerintahan Provinsi Kepri dan
       DPRD yang Reresentatif.

                Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran terlaksananya
       Pembangunan Kantor Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan DPRD yang
       representatif dapat dijelaskan sebagai berikut:
       a) Pembangunan infrastruktur ibukota Provinsi Kepulauan Riau adalah Program untuk
           menyediakan sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang berlokasi di Pulau
           Dompak         Kota       Tanjungpinang,         dalam   pelaksanaannya   dilakukan      dengan
           menggunakan kontrak tahun jamak dan diperkirakan penyelesaian pekerjaan fisik
           membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 tahun mulai dari Desember 2007 sampai
           dengan Juni 2010 dengan kesepakatan waktu pembayaran 4 tahun anggaran dimulai
           dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Dalam pelaksanaannya sampai dengan
           tahun 2008 secara kumulatif telah tercapai kemajuan fisik 33,06%.

                Adapun capaian sasaran di atas melalui pelaksanaan program di Satuan Kerja
       tahun 2008 sebagai berikut:
                                                                                         REALISASI
 No.                                          PROGRAM
                                                                                      PELAKSANAAN (%)

Dinas Pekerjaan Umum
2.1     Program Infrastruktur Ibukota Provinsi.                                             33,06




                                                            27
                                                                           Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                                    Tahun Anggaran 2008
                                                                     Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


       Sasaran 3 : Tersedianya Fasilitas Pendukung Seperti Sarana Olahraga, Rumah
       Ibadah, Pemukiman dan lain-lain.

                Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran tersedianya
       fasilitas pendukung seperti sarana olahraga, rumah ibadah, pemukiman dan lain-lain
       dapat dijelaskan sebagai berikut :
       a) Pembangunan            fasilitas     pendukung         seperti     pembangunan   rumah     jabatan,
           pembangunan utilitas Pulau Dompak serta penataan pedestrian, street furniture, plaza
           dan landscape Pulau Dompak, sampai akhir tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.
       b) Pembangunan sarana dan prasarana olah raga sudah selesai DED-nya, sedangkan
           pembangunan fisiknya akan segera dimulai tahun mendatang.

                Adapun capaian sasaran diatas melalui pelaksanaan program di Satuan Kerja
       tahun 2008 sebagai berikut :
                                                                                     REALISASI PELAKSANAAN
 No.                                     PROGRAM
                                                                                               (%)
Dinas Pekerjaan Umum
3.1     Pembangunan Infrastruktur Ibukota Provinsi                                           33,06
Dinas Pemuda dan Olahraga
3.2     Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga                                    50,00



       Sasaran 4: Tersedianya Sarana Kerja yang Memadai

                Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran tersedianya
       sarana kerja yang memadai adalah realisasi dari pengadaan sarana dan prasarana untuk
       menunjang aktivitas kerja yang secara fisik telah terealisir seluruhnya (100%) seperti
       pengadaan kendaraan dinas, perlengkapan gedung kantor, peralatan kantor, meubelair,
       dan lain-lain.

           Adapun capaian sasaran diatas melalui pelaksanaan program di Satuan Kerja tahun
       2008 sebagai berikut:




                                                            28
                                                                  Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                           Tahun Anggaran 2008
                                                                 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


                                                                                     REALISASI
 No.                                       PROGRAM
                                                                                  PELAKSANAAN (%)
Biro Perlengkapan
4.1     Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               100,00




4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Pemerataan
       Pertumbuhan Antar Daerah

       Sasaran 1: Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Berjalannya
       Perekonomian Terutama Arus Barang, Modal dan Jasa

                Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran Tersedianya
       sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya perekonomian terutama arus barang,
       modal dan jasa sebagai berikut :
       a) Untuk mendukung lancarnya hubungan antar Kota/Kabupaten dan lancarnya
           perekonomian, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membangun
           Terminal Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Kota Tanjungpinang dan Terminal
           Simpang Lagoi di Kabupaten Bintan, yang telah selesai 100%.
       b) Untuk membuka akses lebih luas di Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Provinsi
           Kepulauan Riau telah membangun Bandar udara Sei. Bati di Kabupaten Karimun dan
           pemotongan bukit untuk memperpanjang landasan pacu Bandar Udara Kijang di
           Tanjungpinang agar dapat didarati oleh pesawat-pesawat yang lebih besar; telah
           selesai 100%.

       c) Karena Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari banyak pulau, maka akses peningkatan
           sarana dan prasarana perhubungan laut menjadi salah satu prioritas dan telah
           dibangun Dermaga di Sebong Pereh di Kabupaten Bintan, dermaga Sedanau di
           Kabupaten Natuna, pelabuhan ferry Dompak dan pelabuhan khusus di Telaga
           Punggur Kota Batam, yang telah selesai 100%.




                                                            29
                                                                  Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                           Tahun Anggaran 2008
                                                                 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


              Adapun capaian sasaran diatas melalui pelaksanaan program di Satuan Kerja
      tahun 2008 sebagai berikut:
                                                                                    REALISASI
No.                                    PROGRAM
                                                                                 PELAKSANAAN (%)

Dinas Perhubungan
1.1    Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan                        100,00

1.2    Program Pembangunan Transportasi Udara                                         100,00

1.3    Program Pembangunan Transportasi Laut                                           80,00




      Sasaran 2: Terciptanya Kondisi Kondusif Bagi Masyarakat dan Dunia Usaha

              Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran terciptanya
      kondisi kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha dapat dijelaskan sebagai berikut :
      a) Agar tercipta kondisi yang kondusif, maka pengawasan dan pemantauan orang asing,
          NGO dan lembaga asing antar instansi di daerah telah berhasil dilaksanakan dalam
          rangka memaksimalkan daya guna dan hasil guna pengawasan keberadaan orang
          asing di Indonesia dan memudahkan deteksi dini kemungkinan terjadinya
          pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang asing di daerah.
      b) Dalam rangka mengantisipasi terjadinya tindak terorisme dan hal-hal yang bersifat
          mengancam keutuhan negara dan bangsa baik dari dalam maupun luar negeri, maka
          telah dilaksanakan peningkatan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA),
          yang anggotanya dari satuan intel dari instansi vertikal.
      c) Untuk memperluas akses pasar bagi pengusaha di Provinsi Kepulauan Riau, maka
          pameran dagang dan temu usaha/bisnis baik di dalam negeri maupun di luar negeri
          telah dilaksanakan. Selain itu, dalam rangka menyongsong pelaksanaan Kawasan
          Ekonomi Khusus (KEK/SEZ/FTZ), maka telah dilakukan sosialisasi SEZ/FTZ
          Batam, Bintan, Karimun dan pembentukan Tim Percepatan Kawasan Perdagangan
          Bebas dan Pelabuhan Bebas.




                                                        30
                                                                          Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                                   Tahun Anggaran 2008
                                                                         Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


      d) Investor dari dalam dan luar negeri sangat diharapkan menanamkan modalnya di
           Provinsi Kepulauan Riau; maka untuk menarik investor datang, Pemerintah Provinsi
           Kepulauan Riau telah berperan aktif pada setiap event investasi dalam dan luar
           negeri. Selain itu menjalin kerjasama dan koordinasi di bidang investasi telah pula
           dilaksanakan.

                 Adapun capaian sasaran di atas melalui pelaksanaan program di Satuan Kerja
      tahun 2008 sebagai berikut:
                                                                                               REALISASI
No.                                            PROGRAM
                                                                                            PELAKSANAAN (%)

Kesbang Linmas
 1     Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal                         100,00
 2     Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan                                                   100,00
 3     Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan                                         100,00
 4     Program Pendidikan Politik Masyarakat                                                     100,00
 5     Pengembangan Komunikasi Dan Informasi                                                     100,00
 6     Program Pencarian Dan Penyelamatan                                                        100,00
 7     Kerjasama Ketentraman dan Ketertiban                                                      100,00

Dinas Perindustrian Perdagangan
 8     Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor                                               100,00
 9     Program Peningkatan Perdagangan dan Industri Dalam Dan Luar Negeri                        100,00
10     Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah                                          100,00
BPID
 11  Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                                         100,00
12     Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi                               100,00
       Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pengembangan Pemerataan dan
13                                                                                               100,00
       Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana Investasi
Biro Adm Pembangunan
 14    Peningkatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan                            100,00
15     Peningkatan Sistem Manajemen Informasi Daerah                                             100,00
16     Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah                                               100,00
Biro Adm Perekonomian
17     Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Asistensi Pembangunan                           100,00
18     Kerjasama Pembangunan                                                                     100,00
Biro Adm Pemerintahan
19     Penyelenggaraan Pemerintah Umum Daerah                                                    100,00
20     Penataan Daerah Otonomi Baru                                                              100,00




                                                           31
                                                                        Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                                 Tahun Anggaran 2008
                                                                     Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


                                                                                                REALISASI
No.                                        PROGRAM
                                                                                             PELAKSANAAN (%)
21     Program Pengembangan Wilayah Perbatasan                                                     100,00
Biro Hukum
 22   Perencanaan dan Pembentukan Hukum                                                            100,00
23     Pembinaan dan peningkatan kesadaran Hukum dan HAM                                           100,00



       Sasaran 3: Tersedianya SDM yang Memadai Baik Kuantitas dan Kualitas

                Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran tersedianya
       SDM yang memadai baik kuantitas dan kualitas sebagai berikut :
       a) Peningkatan        kapasitas      aparatur     sesuai     dengan      leading    sector-nya      dengan
           melaksanakan pelatihan bagi aparatur yang membidangi teknis terkait serta
           pemberian penghargaan bagi SDM yang berprestasi; selain itu pendidikan dan
           pelatihan juga diberikan kepada personil yang erkait dengan tugasnya masing-
           masing.

                Adapun capaian sasaran diatas melalui pelaksanaan program di Satuan Kerja
       tahun 2008 sebagai berikut :
                                                                                               REALISASI
 No.                                       PROGRAM
                                                                                            PELAKSANAAN (%)
Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi
1.      Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.                                       100,00
Badan Promosi dan Investasi Daerah
        Pengembangan Aparatur di Bidang Promosi dan Pelayanan Modal Tingkat Provinsi dan
2.                                                                                                100,00
        Kab/Kota



       Sasaran 4: Terciptanya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Dapat Menarik
       Investor dan Pekerja Untuk Menetap

                Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran terciptanya
       pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat menarik investor dan pekerja untuk
       menetap dapat dijelaskan sebagai berikut :




                                                          32
                                                                  Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                           Tahun Anggaran 2008
                                                                 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


     a) Untuk menunjang pusat-pusat ekonomi cepat tumbuh dan berkembang, maka
        Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membangun infrastruktur pengembangan
        di wilayah strategis dan pembangunan infrastruktur wilayah perdesaan.
     b) Pengembangan informasi manajemen telah dilaksanakan karena dinilai                       sangat
        diperlukan untuk membantu agar data pertumbuhan ekonomi lebih akurat.
             Adapun capaian sasaran diatas melalui pelaksanaan program di Satuan Kerja
     tahun 2008 sebagai berikut:


                                                                                     REALISASI
No                                       PROGRAM
                                                                                  PELAKSANAAN (%)
Dinas PU
1.     Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh                          77,71
2.     Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan                                      90,39
BPID
3.     Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen                          100,00



     Sasaran 5: Berkurangnya Tingkat Pencurian Ikan dan Penyelundupan Kayu dan
     SDA Lainnya.

             Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran berkurangnya
     tingkat pencurian ikan dan penyelundupan kayu dan SDA lainnya adalah :
     a) Untuk menghindari pembalakan hasil hutan yang marak belakangan ini, maka
        Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membentuk Satuan Pengamanan Hutan
        yang bertugas memonitor dan mengawasi hutan dari tangan orang-orang yang tidak
        bertanggungjawab.

     b) Agar rehabilitasi hutan dan lahan berjalan dengan melibatkan peran serta
        masyarakat, maka dilakukan pembinaan rehabilitasi hutan di 4 desa di Kabupaten
        Lingga. Selain itu, telah dilakukan pula rehabilitasi hutan dan lahan yang rusak dan
        pembibitan tanaman hutan dan MPTS serta telah dilakukan pula penanaman pohon-
        pohon langka.




                                                      33
                                                                     Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                              Tahun Anggaran 2008
                                                                    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


                    Adapun capaian sasaran diatas melalui pelaksanaan program di Satuan Kerja
           tahun 2008 sebagai berikut:
                                                                                         REALISASI
 No.                                               PROGRAM
                                                                                      PELAKSANAAN (%)

Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan.
1           Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan                           100,00
2           Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan                                   100,00
3           Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan                                            100,00


           Sasaran 6: Meningkatnya kualitas transportasi darat, laut maupun udara

                    Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran meningkatnya
           kualitas transportasi darat, laut maupun udara sebagai berikut :

           a) Transportasi perhubungan laut telah dikembangkan dengan jalan memberikan subsidi
               operasional kapal laut Gunung Bintan yang melayani route keliling pulau-pulau di
               Kepulauan Riau.

           b) Kajian-kajian/studi kelayakan pembangunan sarana transportasi di Batam, Bintan,
               Karimun serta Bandara Sei Bati, telah pula dilaksanakan dengan realisasi 100%.

                    Adapun capaian sasaran diatas melalui pelaksanaan program di Satuan Kerja
           tahun 2008 sebagai berikut:
                                                                                        REALISASI
 No.                                             PROGRAM
                                                                                     PELAKSANAAN (%)

Dinas Perhubungan
       1     Program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.                              100,00
       2     Program Optimalisasi Transportasi                                             100,00


           Sasaran 7: Meningkatnya Infrastrukur di Bidang Perhubungan Darat, Laut dan
           Udara Guna Mendukung Perekonomian Masyarakat

                    Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran meningkatnya
           infrastrukur dibidang perhubungan darat, laut dan udara guna mendukung perekonomian




                                                             34
                                                                             Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                                      Tahun Anggaran 2008
                                                                        Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


           masyarakat adalah dengan membangun sarana fisik di bidang perhubungan, seperti
           pembangunan jalan dan jembatan, saluran drainase/gorong-gorong.
                     Adapun capaian sasaran diatas melalui pelaksanaan program di Satuan Kerja
           tahun 2008 sebagai berikut:


                                                                                              REALISASI
 No.                                             PROGRAM
                                                                                           PELAKSANAAN (%)
Dinas Pekerjaan Umum
1.          Program Pembangunan Jalan dan Jembatan                                              100,00
2.          Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong                                  84,75
3.          Program pengaturan jasa konstruksi                                                  100,00
4.          Program pemberdayaan jasa konstruksi                                                100,00



           Sasaran 8: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Listrik Bagi
           Masyarakat.

                     Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran meningkatnya
           sarana dan prasarana telekomunikasi dan listrik bagi masyarakat sebagai berikut :
           a) Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pengadaan litrik pedesaan dan pengadaan
               penerangan jalan dengan hasil tercapai 100%.
           b) Kegiatan Ranpeda pertambangan mum dan studi potensi bahan tambang serta
               identifikasi potensi SDA migas, telah dilaksanakan dengan hasil 100%.
                     Adapun capaian sasaran diatas melalui pelaksanaan program di Satuan Kerja
           tahun 2008 sebagai berikut:


                                                                                              REALISASI
                                                   PROGRAM
     No.                                                                                   PELAKSANAAN (%)
     Dinas Pertambangan dan Energi
     1.       Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.                      100,00
     2.       Pengembangan Usaha Pertambangan dan Energi.                                       100,00




                                                             35
                                                          Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                   Tahun Anggaran 2008
                                                        Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


5. Penguat   Peningkatan        Kualitas   Aparatur       Pemerintah    dan      Meningkatkan
   Pengawasan

   Sasaran 1: Dimilikinya Aparatur yang Handal, Cepat Dalam Pemberian Pelayanan
   Berakhlak Baik dan Bersih Dari KKN

          Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran Dimilikinya
   aparatur yang handal, cepat dalam pemberian pelayanan berakhlak baik dan bersih dari
   KKN sebagai berikut :
   a) Sosialisasi Nota Kesepahaman Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP dalam Penanganan
      Kasus yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi di Tanjungpinang dengan peserta
      berasal Aparat Kepolisian Bidang Tipikor se-Provinsi Kepulauan Riau, Aparat
      Kejaksaan (Kejati, Kejari) se-Provinsi Kepulauan Riau, Perwakilan BPKP Riau di
      Pekanbaru, Pejabat Eselon II dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Prov. Kepri dan
      Pejabat Eselon II/III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Maksud
      kegiatan ini adalah menyamakan persepsi dalam proses penyelidikan dan penyidikan
      terhadap kasus-kasus berindikasi TPK termasuk dana non budgeter serta pengadaan
      barang dan jasa. Selain sosialisasi Nota Kesepahaman, diadakan penandatangan Nota
      Kesepahaman      antara     Kejaksaan        Tinggi/Negeri,   Kepolisian    di   wilayah
      Kota/Kabupaten dan BPKP Perwakilan Riau Pekanbaru yang disaksikan oleh Kepala
      Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.
   b) Sosialisasi Anti KKN dengan focus group discussion Perwakilan Pelajar dan Guru
      Pembina OSIS         Tingkat SLTA/SMK/MA se-Provinsi Kepulauan Riau di
      Tanjungpinang. Kegiatan tersebut disejalankan dengan memperingati Hari Anti
      Korupsi se-Dunia dengan maksud untuk menggalang kesadaran kolektif para pelajar
      dalam berperan serta memerangi korupsi.
   c) Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaaraan Negara (LHKPN) bertujuan
      dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang
      Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dari jumlah Pejabat Negara/Penyelenggaraan




                                              36
                                                                         Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                                  Tahun Anggaran 2008
                                                                   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


         Negara yang wajib melaporkan LHKPN 31,63% diantaranya telah menyampaikan
         formulir LHKPN.
     d) Pemantauan/monitoring dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan APF
         bertujuan memberikan informasi yang menggambarkan seberapa jauh Tindak Lanjut
         Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksa Fungsional (TLHP-APF) khususnya dari hasil
         laporan     hasil     pemeriksaan        Inspektorat       Provinsi    terhadap   penyelenggaraan
         pemerintahan kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Riau. Adapun laporan hasil
         pemeriksaan yang dimonitor adalah semua laporan hasil pemeriksaan baik dari BPK-
         RI maupun dari aparat pengawas fungsional pemerintah yang belum ditindaklanjuti
         SKPD.
              Dari hasil progres pemantauan/monitoring TLHP terhadap temuan APF dapat
     disimpulkan bahwa TLHP yang telah diselesaikan diatas 80%.

              Adapun capaian sasaran diatas melalui pelaksanaan program di Satuan Kerja
     tahun 2008 sebagai berikut :
                                                                                          REALISASI
No.                                        PROGRAM
                                                                                       PELAKSANAAN (%)
Badan Kepegawaian Daerah

1       Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                   100,00

2       Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                                          100,00

3       Program Peningkatan dan Pembinaan Aparatur                                           100,00

Badan Diklat

4       Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                   100,00

5       Program Pendidikan dan Pelatihan                                                     100,00

6       Peningkatan dan Pendayagunaan Aparatur                                               100,00

7       Peningkatan Perencanaan Pembangunan                                                  100,00

Inspektorat

8       Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat                       100,00

9       Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Hasil Pengawasan                      100,00

10      Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara                                                95,58




                                                        37
                                                                     Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                              Tahun Anggaran 2008
                                                                  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


                                                                                          REALISASI
 No.                                       PROGRAM
                                                                                       PELAKSANAAN (%)

 11      Peningkatan Koordinasi Dan Akuntabilitas                                           100,00

 12      Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM Aparat Pengawasan                        100,00
         Pembentukan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Sebagai Upaya
 13                                                                                         100,00
         Pencegahan KKN di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepri



6. Peningkatan Ketahanan Pangan

      Sasaran 1:       Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat                            Kepri
      Terutama Beras yang Dapat Dipenuhi Dari Dalam Wilayah Kepri Sendiri

              Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran meningkatnya
      pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kepri terutama beras yang dapat dipenuhi
      dari dalam wilayah Kep. Riau sendiri sebagai berikut :
      a) Kegiatan pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan, pengadaan lahan
          pembibitan pertanian seluas 30 Ha, pengadaan sarana produksi, pengembangan balai
          benih induk, telah selesai dilaksanakan.
      b) Hasil produksi perikanan dalam tahun 2008 telah mencapai 242.435 ton atau 86,32
          persen dari target sebesar 280.848 ton.                Sementara konsumsi ikan masyarakat
          Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai 96,87% dari targetnya. Dengan demikian
          pemenuhan pangan dari konsumsi ikan bagi masyarakat Kepulauan Riau sudah
          sangat baik.
      c) Hasil ekspor ikan Provinsi Kepulauan Riau pada semester II Tahun 2008 (Juli-
          Desember 2008) telah mencapai volume 10.206 ton dengan nilai ekspor sebesar US$
          23,478,719.00. Tujuan negara dari ekspor ikan tersebut adalah Malaysia, Singapura
          dan Hongkong.
      d) Untuk pengembangan budidaya perikanan laut, pada tahun 2008 juga telah disalurkan
          dana penguatan modal kepada 40 orang nelayan di Desa Galang sebesar Rp 1 Milyar.




                                                       38
                                                                        Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                                 Tahun Anggaran 2008
                                                                     Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


               Adapun capaian sasaran diatas melalui pelaksanaan program di Satuan Kerja
      tahun 2008 sebagai berikut :



                                                                                         REALISASI
   NO.                                      PROGRAM
                                                                                      PELAKSANAAN (%)

 Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan
      1      Program Peningkatan Ketahanan Pangan                                          100,00

      2      Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan                             100,00

      3      Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak                         100,00
      4      Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan                                 100,00
 Dinas Perikanan dan Kelautan
             Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim
      5                                                                                    100,00
             Kepada Masyarakat
      6      Program Pengembangan Budidaya Perikanan                                       100,00
      7      Pengembangan dan Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil           100,00
             Program Peningkatan Dan Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap dan
      8                                                                                    100,00
             Budidaya
      9      Program Peningkatan Prasarana Kelautan Perikanan                              91,83
              Program Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Masyarakat Pesisir
      10                                                                                   100,00
              Serta Pulau-Pulau Kecil



      Sasaran 2:          Meningkatnya Perbaikan Sistem Distribusi dan Tataniaga
      Pangan

               Capaian sasaran meningkatnya perbaikan sistem distribusi dan tataniaga pangan
      melalui pelaksanaan program pada Satuan Kerja terkait sebagai berikut :



                                                                                          REALISASI
 NO.                                       PROGRAM
                                                                                       PELAKSANAAN (%)

Dinas Kelautan dan Perikanan
  1        Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan                100,00
Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan
  2        Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan                100,00




                                                         39
                                                                      Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                               Tahun Anggaran 2008
                                                                    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


    Sasaran 3: Meningkatnya Pengembangan Agribisnis di Wilayah Kepri

              Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran meningkatnya
    pengembangan agribisnis di wilayah Kepri adalah telah direalisasikannya normalisasi
    saluran sungai dan peningkatan distribusi penyediaan air baku.

              Adapun capaian sasaran di atas melalui pelaksanaan program di Satuan Kerja
    tahun 2008 sebagai berikut :


                                                                                        REALISASI
  NO.                                     PROGRAM
                                                                                     PELAKSANAAN (%)

Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan
   1       Program Peningkatan Kesejahteraan Petani                                       100,00
Dinas Pekerjaan Umum
           Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan
   2                                                                                      100,00
           Pengairan Lainnya
   3       Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku                                     100,00
   4       Program Pengendalian Banjir.                                                   100,00



7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Agama dan Kesenian

    Sasaran 1: Terciptanya Masyarakat yang Berakhlak Mulia

            Capaian kinerja dari sasaran terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia melalui
  pelaksanaan program di Satuan Kerja tahun 2008 sebagai berikut :



                                                                                        REALISASI
  NO.                                     PROGRAM
                                                                                     PELAKSANAAN (%)

 Biro Administrasi Kesra
           Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-
    1                                                                                     100,00
           nilai Keagamaan
           Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan
    2                                                                                     100,00
           Keagamaan




                                                        40
                                                              Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                       Tahun Anggaran 2008
                                                             Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


    Sasaran 2:       Meningkatnya Penghayatan dan Pengamalan Budaya Melayu Dalam
    Seluruh Sendi Kehidupan Bermasyarakat

             Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran meningkatnya
    penghayatan dan pengamalan Budaya Melayu dalam seluruh sendi kehidupan
    bermasyarakat sebagai berikut:
    a) Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Riau berjumlah 1.637.343 orang.
        Jumlah tersebut lebih rendah 1,28 persen dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan
        pada tahun 2007 yang berjumlah 1.658.518 orang; sebagian besar (61,47 persen)
        berasal dari negara Singapura, selanjutnya dari Malaysia dan Korea Selatan.
    b) Dalam program pengembangan pemasaran pariwisata dan program pengembangan
        nilai nilai budaya, telah dilaksanakan/diikuti festival seni dan budaya selama tahun
        2008 berjumlah 15 kali di dalam dan luar negeri. Dalam hal pembinaan sanggar seni,
        Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membantu pengembangannya kepada 20
        sanggar seni.

             Adapun capaian sasaran diatas melalui pelaksanaan program di Satuan Kerja
    tahun 2008 sebagai berikut :


                                                                                 REALISASI
  NO.                                    PROGRAM
                                                                              PELAKSANAAN (%)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
    1       Program Pengembangan Pemasaran pariwisata                              100,00
                                                                                   100,00
    2       Program Pengembangan Nilai Budaya
                                                                                   100,00
    3       Progrm Pengelolaan Kekayaan Budaya
                                                                                   100,00
    4       Program Pengelolaan Keragaman Budaya




                                                        41
                                                                Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                         Tahun Anggaran 2008
                                                               Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


   Sasaran 3: Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Keagamaan,
   Kebudayaan dan Kesenian.

            Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran tersedianya
   sarana dan prasarana penunjang kegiatan keagamaan, kebudayaan dan Kesenian di
   Satuan Kerja tahun 2008 sebagai berikut :
                                                                                 REALISASI
 NO.                                  PROGRAM
                                                                              PELAKSANAAN (%)

 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  1     Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                                  100,00
  2     Program Pengembangan Kemitraan                                             100,00
 Dinas Pemuda dan Olahraga
  3     Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda                       100,00
  4     Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan                                 100,00



8. Menggali Potensi PAD Yang Belum Terangkat Sekaligus Dengan Dasar Hukumnya

   Sasaran 1: Adanya Sumber - Sumber Baru PAD dan Dana Dekon/TP yang Dapat
   Mendorong Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Membiayai
   Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

            Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran Adanya
   sumber sumber baru PAD dan dana dekon/TP yang dapat mendorong peningkatan
   kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan
   pembangunan, sebagai berikut :
   a)   Capaian pendapatan asli daerah selama tahun 2008 sebesar 112,53 persen dari
        targetnya sementara dana perimbangan mencapai 113,55 persen dari target yang telah
        ditetapkan.

            Adapun capaian sasaran diatas melalui pelaksanaan program di Satuan Kerja
   tahun 2008 sebagai berikut :




                                                     42
                                                                          Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                                   Tahun Anggaran 2008
                                                                         Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



                                                                                            REALISASI
      NO.                                     PROGRAM
                                                                                         PELAKSANAAN (%)

 Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah
       1        Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat Daerah              100,00




      Sasaran 2 : Adanya sistem dan mekanisme serta SDM yang dapat meningkatkan
      PAD.

                 Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran adanya sistem
      dan mekanisme serta SDM yang dapat meningkatkan PAD melalui pelaksanaan program
      di Satuan Kerja tahun 2008 sebagai berikut :
                                                                                            REALISASI
 NO.                                       PROGRAM
                                                                                         PELAKSANAAN (%)

Dinas Pendapatan
  1         Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dispenda                        100,00




      Sasaran 3:          Tersedianya Sistem Administrasi Pelayanan Pajak dan Retribusi
      Daerah yang Memadai, Mudah Dijangkau dan Memberikan Pelayanan yang Prima
      Tanpa Pungli.

                 Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran tersedianya
      sistem administrasi pelayanan pajak dan retribusi daerah yang memadai,mudah dijangkau
      dan memberikan pelayanan yang prima tanpa pungli melalui pelaksanaan program di
      Satuan Kerja tahun 2008 sebagai berikut :
                                                                                           REALISASI
   NO.                                       PROGRAM
                                                                                        PELAKSANAAN (%)

Dinas Pendapatan
      1        Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi                           100,00




                                                           43
                                                                 Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                          Tahun Anggaran 2008
                                                                Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


      Sasaran 4: Tersedianya Sistem Administrasi dan Data Objek Pajak yang Tertata
      Dengan Baik, Rapi dan Terpeliharanya

              Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran tersedianya
      sistem administrasi dan data objek pajak yang tertata dengan baik, rapi dan terpeliharanya
      melalui pelaksanaan program di Satuan Kerja tahun 2008 sebagai berikut :
                                                                                    REALISASI
 NO.                                      PROGRAM
                                                                                 PELAKSANAAN (%)

Dinas Pendapatan
  1      Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi                         100,00




      Sasaran 5: Terwujudnya Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Daerah
      Dengan Tepat Waktu dan Tepat Jumlah Sesuai Dengan Nilai Subjek Pajak yang
      Ada

              Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran terwujudnya
      kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dengan tepat waktu dan tepat
      jumlah sesuai dengan nilai subjek pajak yang ada melalui pelaksanaan program di Satuan
      Kerja tahun 2008 sebagai berikut :
                                                                                    REALISASI
 NO.                                      PROGRAM
                                                                                 PELAKSANAAN (%)

Dinas Pendapatan
  1      Program Pengawasan Pelaksanaan Pungutan Daerah                               100,00
  2      Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan                                100,00


      Sasaran 6: Tersedianya Sistem Pengelolaan Administrasi Keuangan yang Efektif
      dan Efisien.

              Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran tersedianya
      sistem pengelolaan administrasi keuangan yang efektif dan efesien melalui pelaksanaan
      program di Satuan Kerja tahun 2008 sebagai berikut :




                                                         44
                                                                           Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                                    Tahun Anggaran 2008
                                                                          Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau




                                                                                              REALISASI
    NO.                                        PROGRAM
                                                                                           PELAKSANAAN (%)

 Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah
        1      Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah                 100,00
        2      Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota             100,00
        3      Penyelenggaraan Pemerintah Umum Daerah                                           100,00


    Sasaran 7:           Tersedianya Aparat Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional
    Dalam Jumlah yang Cukup Dengan Didukung Oleh Sistem yang Memadai

                Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran tersedianya
    aparat pengelola keuangan daerah yang profesional dalam jumlah yang cukup dengan
    didukung oleh sistem yang memadai melalui pelaksanaan program di Satuan Kerja tahun
    2008 sebagai berikut :
                                                                                            REALISASI
  NO.                                       PROGRAM
                                                                                         PELAKSANAAN (%)

  Dinas Pendapatan
    1       Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.                                100,00


    Sasaran 8:             Penggalian Potensi SDA yang Berpeluang Dapat Meningkatkan
    Penerimaan Daerah

                Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sasaran penggalian
    potensi SDA yang berpeluang dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui
    pelaksanaan program di Satuan Kerja tahun 2008 sebagai berikut :
                                                                                             REALISASI
  NO.                                       PROGRAM
                                                                                          PELAKSANAAN (%)

Dinas Pendapatan
   1         Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah                        100,00
   2         Perencanaan dan Pembentukan Hukum.                                                100,00
   3         Program Pelayanan Administrasi Kantor                                             100,00




                                                           45
                                                         Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                  Tahun Anggaran 2008
                                                        Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



2.4 Kendala dan Hambatan

       Pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan belanja daerah telah diikuti
oleh pengelola administrasi keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau. Namun dalam Pelaksanaan dijumpai permasalahan sebagai berikut :
1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada beberapa kegiatan harus menjadi perhatian
   khusus agar penganggarannya tetap mengacu kepada Standarisasi Satuan Harga (SSH).
2. Rencana anggaran kas belum diikuti sepenuhnya oleh pengelola kegiatan keuangan
   SKPD.
3. Rendahnya persentase kemajuan fisik pekerjaan juga harus menjadi perhatian karena
   mempengaruhi penyerapan dana dan berakibat adanya dana luncuran untuk tahun
   anggaran berikutnya.
4. Masih belum tertibnya pengiriman Laporan Pertanggungjawaban.


       Berdasarkan permasalahan diatas perlu dilakukan perbaikan dalam pengelolaan
keuangan melalui pendekatan sebagai berikut :
1. Penganggaran terpadu antara sistem manual dan sistem komputerisasi
2. Pelatihan pengelolaan keuangan daerah yang berkesinambungan bagi para pengelola
   kegiatan.
3. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam rangka sinkronisasi anggaran dan
   kegiatan serta untuk tertib administrasi keuangan.




                                            46
                                                        Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                 Tahun Anggaran 2008
                                                       Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

         Sesuai dengan APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 sebesar
  Rp1.389.000.000.000,00. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan 936
  kegiatan yang tercakup dalam 277 program yang disejalankan dengan arah Kebijakan Umum
  Anggaran dengan memfokuskan pada 8 perioritas pembangunan, yaitu: (1) peningkatan
  kualitas pendidikan dan kesehatan, (2) menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah
  garis kemiskinan dan mengurangi penggangguran, (3) melanjutkan pembangunan pusat
  Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, (4) meningkatkan pembangunan infrastruktur
  perekonomian dan pemerataan pertumbuhan antar daerah, (5) penguat peningkatan kualitas
  aparatur pemerintah dan meningkatkan pengawasan, (6) peningkatan ketahanan pangan, (7)
  peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan, agama dan kesenian, dan (8) menggali potensi
  pada yang belum terangkat sekaligus dengan dasar hukumnya. Kedelapan prioritas
  pembangunan tersebut merupakan kristalisasi dari hasil Musrenbang Provinsi Kepulauan
  Riau tahun 2007.

         Hasil capaian kinerja tahun 2008 menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah
  Provinsi Kepulauan Riau dengan melibatkan masyarakat dan stakeholders lainnya berhasil
  melaksanakan program dan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah yang
  ditargetkan dalam rencana kinerja tahun 2008. Hal ini tergambar dari 3 (tiga) parameter
  kinerja utama, meliputi: (1) peningkatan pelayanan publik, (2) peningkatan kesejahteraan
  masyarakat, dan (3) peningkatan daya saing daerah.

         Kinerja dalam bidang pelayanan publik, yang meliputi: pendidikan dan kesehatan
  memperlihatkan membaiknya beberapa indikator kinerja kunci (key performance indicator).
  Di bidang pendidikan, antara lain dapat dilihat dari: Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun
  2008 sebesar 92,87 persen meningkat dibandingkan tahun 2007 sebesar 92,52 persen. Angka
  Partisipasi Murni (APM) tahun 2008 sebesar 82,60 persen meningkat dibandingkan tahun
  2007 sebesar 72 persen. Angka Melek Huruf (AMH) tahun 2008 sebesar 99,9 persen
  meningkat dibandingkan tahun 2007 sebesar 94,6 persen. Indikator lain adalah Angka Rata-




                                              47
                                                       Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                Tahun Anggaran 2008
                                                     Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


Rata Lama Sekolah tahun 2008 sebesar 10,9 tahun meningkat jika dibandingkan dengan
tahun 2007 sebesar 8,94 tahun. Selain itu, dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, pada
tahun 2008 juga telah dilakukan penambahan sarana dan prasarana belajar berupa: 11 Unit
Sekolah Baru (USB) dan 17 Ruang Kelas Baru (RKB). Jika dilihat berdasarkan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2008 menunjukan peningkatan, yaitu menjadi 73,7
dari sebelumnya sebesar 72,8 dan Provinsi Kepulauan Riau menempati rangking ke-6 secara
Nasional dari sebelumnya menempati rangking ke-7 secara Nasional.

        Sementara itu, kinerja di bidang kesehatan juga memperlihatkan membaiknya
beberapa indikator kinerja kunci, seperti: Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2007 sebesar
19 per 1000 kelahiran hidup menurun menjadi 5,3 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2008.
Angka Usia Harapan Hidup tahun 2008 sebesar 69,9 tahun meningkat dibandingkan tahun
2007 sebesar 69,6 tahun. Persentase balita gizi buruk tahun 2007 sebesar 0,34 persen
menurun menjadi 0,33 persen pada tahun 2008, sedangkan cakupan balita gizi buruk yang
mendapat perawatan mencapai angka sebesar 98,5 persen. Indikator lain adalah persentase
keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih telah mencapai 72,2 persen. Disisi lain,
cakupan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam tahun 2008 masih sama dengan tahun
sebelumnya yaitu sebesar 66,33 persen.

        Selanjutnya untuk parameter peningkatan kesejahteraan masyarakat, kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2008 juga menghasilkan beberapa
perbaikan yang signifikan, seperti: jumlah penduduk         yang berada di bawah Garis
Kemiskinan dalam tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 12 ribu orang yaitu dari semula
sebanyak 148,4 ribu orang (10,30 persen) menjadi sebanyak 136,4 ribu orang (9,18 persen).
Selain itu, dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kepri juga
memperlihatkan kinerja membaik, dimana sebesar 63,07 persen dan tahun 2007 meningkat
menjadi 66,09 persen pada tahun 2008. Selanjutnya jika dilihat dari program pemberdayaan
masyarakat, seperti: pemberian dana bantuan kepada desa tertinggal melalui program
percepatan pembangunan Desa/Kelurahan pada tahun 2008 telah disalurkan kepada 28




                                            48
                                                      Catatan atas Laporan Keuangan
                                                               Tahun Anggaran 2008
                                                    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


Desa/Kelurahan tertinggal masing-masing sebesar Rp500 juta. Kemudian dana bantuan
kepada 25 KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sebesar Rp925 juta, dan
telah digulirkan kembali kepada 31 KUKM sebesar Rp830 juta dari pengembalian tahun-
tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk pengembangan budi daya perikanan laut, pada tahun
2008 juga telah disalurkannya bantuan penguatan modal kepada 40 orang nelayan di Desa
Galang sebesar Rp1 Milyar.

       Sedangkan untuk parameter kinerja peningkatan daya saing daerah juga
memperlihatkan perbaikan, antara lain: PDRB Kepri tahun 2008 atas dasar harga konstan
2000 meningkat 6,66 persen menjadi sebesar Rp37,02 Triliun jika dibandingkan tahun 2007
sebesar Rp34,71 Triliun. Namun demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2008
mengalami sedikit perlambatan yaitu 6,65 persen dibandingkan tahun 2007 yaitu sebesar
7,01 persen, namun bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional sebesar
5,18 persen tingkat pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau relatif lebih tinggi. Di sisi lain,
realisasi nilai investasi melalui aktivitas Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2008 sebesar
US$ 215,48 juta meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar US$ 50,49 juta.
Parameter daya saing daerah lainnya juga memperlihatkan peningkatan. Hal ini tergambar
dari peningkatan infrastruktur daerah, seperti penambahan panjang jalan dan jembatan di
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008, dimana panjang jalan bertambah sebesar 11,28 Km dan
panjang jembatan bertambah sebesar 120,00 M.

       Berdasarkan pencapaian 3 (tiga) parameter kinerja utama tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa secara umum program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan
oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Namun demikian masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang                 realisasi
penyelesaiannya tidak sesuai yang diharapkan tetapi dengan pengawasan yang ketat berbagai
program dimaksud dapat diselesaikan. Kelemahan dalam proses perencanaan dan terutama
dalam hal waktu pelaksanaan anggaran menjadi faktor yang paling menonjol yang
mengakibatkan beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai rencana yang telah ditetapkan.




                                           49
                                                      Catatan atas Laporan Keuangan
                                                               Tahun Anggaran 2008
                                                    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


Selain itu, rendahnya tingkat penyerapan dana atau realisasi belanja juga karena efisiensi
yang berhasil dilaksanakan pada saat pelaksanaan anggaran yang tergambar dari besarnya
sisa tender pengadaan barang dan jasa.




                                           50
                                                   Catatan atas Laporan Keuangan
                                                            Tahun Anggaran 2008
                                                  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

     Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
         Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007
  disusun dengan berlandaskan pada :
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
     Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
     Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
     jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
     Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
     Indonesia Nomor 4437).
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
     Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
     2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara
     Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
     Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
     Nomor 4139);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
     (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
     Negara Republik Indonesia Nomor 4578);




                                          51
                                                       Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                Tahun Anggaran 2008
                                                     Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
   Negara Tahun 2005 Nomor 4503) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
   Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan
   Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
   Daerah.



   Entitas Pelaporan
          Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Pelaporan adalah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan identitas sebagai berikut :
      •    Nama Entitas Pelaporan      : Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
      •    Alamat                      : Jl.Basuki Rahmat No 1 Tanjungpinang
      •    Gubernur                    : ISMETH ABDULLAH
      •    Wakil Gubernur              : MUHAMMAD SANI
      •    Sekretaris Daerah           : EDDY WIJAYA


Sebagai entitas pelaporan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meliputi seluruh unsur
Entitas Akuntansi yang membentuk dan melaksanakan pemerintahan daerah di Provinsi
Kepulauan Riau terdiri:
1. Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah provinsi, yang
   dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab
   kepada Gubernur.




                                            52
                                                      Catatan atas Laporan Keuangan
                                                               Tahun Anggaran 2008
                                                    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


2. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang
   Sekretaris, yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif
   dibina oleh Sekretatis Daerah.
3. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang
   Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
   Sekretaris Daerah.
4. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin
   oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
   Sekretaris Daerah. Penatausahaan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan
   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Kekayaan
   Daerah Provinsi Kepulauan Riau.



   Basis      Akuntansi        Yang      Mendasari        Penyusunan          Laporan
      Keuangan
       Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau adalah:
1. Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan
   Realisasi Anggaran
   Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat
   Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari
   Rekening Kas Daerah.
2. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca
   Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan
   dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan
   berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau
   dibayar.




                                           53
                                                      Catatan atas Laporan Keuangan
                                                               Tahun Anggaran 2008
                                                    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



   Basis Pengakuan Dan Pengukuran Yang Digunakan Dalam
      Penyusunan Laporan Keuangan
       Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan
dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:
1. Pengakuan Laporan Keuangan :
   a. Aset diakui:
       1) Jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh pemerintah
           daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
       2) Pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat
           penguasaannya berpindah.
       3) Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya
           dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi
           berjalan.
   b. Kewajiban diakui:
       1) Jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung
           manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan
           kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai
           nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
       2) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban
           timbul.
   c. Pendapatan menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada
       saat kas diterima. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan
       jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode
       akuntansi yang bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.
   d. Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat
       kas dikeluarkan dari kas daerah dan telah dipertanggungjawabkan/di-SPJ-kan. Pada
       akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah




                                           54
                                                      Catatan atas Laporan Keuangan
                                                               Tahun Anggaran 2008
                                                    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


       menjadi kewajiban, yang sampai dengan akhir periode akuntansi yang bersangkutan
       belum ada realisasi pengeluaran kas.
2. Pengukuran Laporan Keuangan:
   a. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai
       perolehan historis.
   b. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang
       diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
   c. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau
       nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk
       menyelesaikan kewajiban tersebut.
   d. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi
       yang menggunakan uang asing harus dikonversi lebih dahulu dan dinyatakan dalam
       mata uang Rupiah.



   Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan
      Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah
       Kebijakan akuntansi yang diterapkan praktik pengelolaan dan penatausahaan
keuangan daerah adalah sebagai berikut:
1. Pengakuan
   a. Aktiva Lancar
       1) Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
       2) Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan
           diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
       3) Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang
           belum terjual atau terpakai.
       4) Belanja dibayar dimuka diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas
           yang dikeluarkan.




                                              55
                                                      Catatan atas Laporan Keuangan
                                                               Tahun Anggaran 2008
                                                   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


   b. Investasi Jangka Panjang
      Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga
      perolehan, yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka
      memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
   c. Aset Tetap
      1) Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode
          akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode
          berkenaan.
      2) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada
          saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
   d. Dana Cadangan
      Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan
      yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang
      berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.
   e. Aset lain-lain
      1) Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah
          pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari
          kontrak penjualan aktiva.
      2) BOT diakui berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya
          tersebut selesai dibangun.
      3) Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan
          jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.


2. Pengukuran :
   a. Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata
      uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat
      kepemilikan.




                                          56
                                                     Catatan atas Laporan Keuangan
                                                              Tahun Anggaran 2008
                                                   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


b. Aktiva tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga
     pasar atau harga gantinya.
c. Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah
     sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk
     memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya
     penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak
     pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika
     bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
d. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
     membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi
     biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah
     untuk membangun jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk
     digunakan.
e. Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
     membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi
     biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah)
     sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.
f.   Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
     atau untuk membangun bangunan irigasi sampai siap digunakan.
g. Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau
     untuk membangun bangunan gedung sampai siap digunakan. Biaya ini meliputi harga
     beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
h. Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
     memperoleh mesin dan alat-alat sampai siap digunakan. Biaya ini meliputi harga
     pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta
     mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
i.   Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
     kendaraan sampai siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik




                                         57
                                                        Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                 Tahun Anggaran 2008
                                                      Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


        nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva
        tersebut sehingga dapat digunakan.
   j.   Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan
        untuk memperolehnya sampai siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian,
        dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut
        sehingga dapat digunakan.


3. Penilaian :
   a. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
   b. Persediaan dinilai berdasarkan :
        1) Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.
        2) Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
        3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain
            seperti donasi.
   c. Investasi dalam saham BUMD yang dijual / ditukar dengan aktiva yang lain, nilai
        sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata-
        rata.
   d. Aktiva tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aktiva
        tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aktiva
        tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.


4. Kebijakan Neraca
   a. Neraca menggambarkan posisi aktiva, utang dan ekuitas dana Pemerintah Provinsi
        Kepulauan Riau pada suatu saat tertentu.
   b. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
        sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau
        sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun
        masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non




                                             58
                                                      Catatan atas Laporan Keuangan
                                                               Tahun Anggaran 2008
                                                    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


     keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
     sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
c. Aset lancar berupa kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan,
     dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
     pelaporan.
d. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan
     persediaan.
e. Kas dan setara kas adalah uang tunai, cek, dan surat-surat berharga lainnya yang
     berupa investasi jangka pendek dalam bentuk simpanan di bank dan instrument
     lainnya yang mempunyai sifat dapat segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang
     telah diketahui tanpa mengalami resiko perubahan nilai yang signifikan.
f.   Piutang adalah tagihan kepada pegawai, atau pihak ketiga atas penyerahan
     barang/jasa/uang yang diperkirakan akan dapat ditagih dalam satu periode
     pembukuan. Atas piutang ini tidak ada pencadangan atas piutang yang tidak tertagih.
g. Pembelian barang-barang habis pakai langsung dibukukan sebagai belanja.
h. Uang muka adalah uang yang diberikan terlebih dahulu (di muka) kepada pegawai
     atau rekanan yang akan melaksanakan suatu kegiatan. Saldo yang muncul akhir tahun
     buku merupakan sisa uang muka kerja yang belum ada pertanggungjawabannya.
i.   Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama
     lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang terdiri dari investasi non permanen dan investasi
     permanen.
j.   Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
     belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
     masyarakat umum.
k. Pengukuran aset sebagai berikut:
     1) Kas dicatat sebesar nilai nominal.
     2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal.
     3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.




                                          59
                                                         Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                  Tahun Anggaran 2008
                                                    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


     4) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya
         tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas
         investasi tersebut.
     5) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, namun apabila penilaian aset tetap
         dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap
         didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
l.   Atas nilai aset tetap tidak dilakukan penyusutan.
m. Aset tetap yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional dikelompokkan dalam
     aset lain-lain.
n. Tanah adalah seluruh tanah yang dikuasai dan atau menjadi hak milik Pemerintah
     Provinsi Kepulauan Riau.
o. Jalan, jembatan dan pelantar adalah infrastruktur yang berupa jalan, jembatan dan
     pelantar yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
p. Gedung dan bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang dikuasai dan atau
     menjadi hak milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
q. Alat-alat berat dan kendaraan bermotor adalah seluruh alat berat dan kendaraan
     bermotor yang digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan
     Riau.
r.   Peralatan kantor dan rumah tangga adalah adalah seluruh peralatan kantor dan rumah
     tangga yang digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan
     Riau.
s.   Aset dalam pelaksanaan adalah aset tetap yang berupa gedung/bangunan yang masih
     belum selesai atau masih sedang dikerjakan pembangunannya.
t.   Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak
     mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang
     atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan
     intelektual.




                                          60
                                                        Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                 Tahun Anggaran 2008
                                                     Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


   u. Penghapusan piutang tak tertagih, persediaan usang, aset tetap yang sudah tidak dapat
       digunakan lagi atau sudah tidak ekonomis lagi dilakukan oleh pejabat yang
       berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
   v. Aset lain-lain adalah kelompok aset yang tidak termasuk dalam klasifikasi aset lancar
       dan aset tetap.
   w. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
       mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
   x. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan dilunasi dalam satu periode
       akuntansi/anggaran.
   y. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
       yang tidak akan dilunasi dalam satu periode anggaran.
   z. Kewajiban diakui pada saat dana diterima, dan dicatat sebesar nilai nominal.
   aa. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan
       kewajiban.
   bb. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana
       cadangan.


5. Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran
   a. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari data anggaran dan realisasi pendapatan,
       belanja, surplus/defisit dan pembiayaan.
   b. Anggaran pendapatan adalah jumlah pendapatan yang menjadi target atau sasaran
       yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.
   c. Realisasi pendapatan adalah jumlah pendapatan yang telah direalisir dalam satu tahun
       anggaran.
   d. Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah.
   e. Pendapatan diklasifikasi menurut jenis pendapatan, yang terdiri dari Pendapatan Asli
       Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah.




                                            61
                                                     Catatan atas Laporan Keuangan
                                                              Tahun Anggaran 2008
                                                   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


f.   Pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
     membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
     dikompensasikan dengan pengeluaran).
g. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada
     periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang
     pendapatan.
h. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan
     yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang
     pendapatan pada periode yang sama.
i.   Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan
     yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana
     lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
j.   Anggaran belanja adalah jumlah belanja yang merupakan batas atas (plafond) yang
     tidak diperkenankan untuk dilewati dalam satu tahun anggaran.
k. Realisasi belanja adalah jumlah belanja yang direalisir dalam satu tahun anggaran.
l.   Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah.
m. Belanja diklasifikasikan menurut bidang kewenangan.
n. Belanja terdiri dari Kelompok Belanja Langsung dan Kelompok Belanja Tidak
     Langsung. Belanja Langsung dirinci menurut jenis belanja yang meliputi Belanja
     Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.
o. Belanja Pegawai adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah
     dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
p. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran
     pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan
     dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan
     daerah.
q. Belanja Modal adalah belanja langsung yang eksistensinya dipengaruhi oleh adanya
     kegiatan terprogram yang bersifat investasi (menambah aset fisik).




                                          62
                                                    Catatan atas Laporan Keuangan
                                                             Tahun Anggaran 2008
                                                  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


r.   Belanja Tidak Langsung dirinci menurut jenis belanja yang meliputi belanja pegawai,
     belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi
     hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja tersebut hanya
     dapat dianggarkan dan direalisasikan pada SKPKD
s.   Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan,
     serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan
     sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Uang representasi dan
     tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan
     wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai
     dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
t.   Belanja bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran
     bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding)
     berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
     panjang.
u. Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya
     produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang
     dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak
v. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah
     dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah
     lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan
     peruntukkannya.
w. Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian
     bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk
     peningkatan kesejahteraan masyarakat.
x. Belanja bagi hasil adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi
     hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau
     pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah




                                         63
                                                 Catatan atas Laporan Keuangan
                                                          Tahun Anggaran 2008
                                               Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


   daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan
   perundang-undangan.
y. Bantuan keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan
   keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota,
   pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah
   kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka
   pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
z. Belanja tidak terduga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan belanja
   untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti
   penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan
   sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
   sebelumnya yang telah ditutup.
aa. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode
   pelaporan.
bb. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode
   pelaporan.
cc. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik
   penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang
   dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan
   atau memanfaatkan surplus anggaran.
dd. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
ee. Penerimaan Daerah dari pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran.
ff. Pengeluaran Daerah dari pembiayaan digunakan untuk memanfaatkan surplus
   anggaran.




                                       64
                                                     Catatan atas Laporan Keuangan
                                                              Tahun Anggaran 2008
                                                   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


6. Kebijakan Laporan Arus Kas
   a. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan
      pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
      operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.
   b. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan
      kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk
      membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan
      sumber pendanaan dari luar.
   c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan
      pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi
      yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada
      masyarakat di masa yang akan datang.
   d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas
      bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang
      bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan
      klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.
   cc. Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas
      bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
      pemerintah




                                          65
                                                                 Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                          Tahun Anggaran 2008
                                                                Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau




5.   PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

     Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode 1 Januari 2008
     sampai dengan 31 Desember 2008, meliputi:
     1. Neraca
     2. Laporan Realisasi Anggaran
     3. Laporan Arus Kas
     4. Catatan Atas Laporan Keuangan
     Penjelasan lebih lanjut atas masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan
     Keuangan) disajikan berikut ini:


     5.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca

                                                   Tahun 2008                     Tahun 2007
                                                      Rp                             Rp
            1. Aset Lancar                         410.912.167.600,59             184.597.151.626,65


            Aset Lancar sebesar Rp410.912.167.600,59 yang tercantum dalam Neraca atau yang
            dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2008 terdiri dari Kas di Kas
            Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah dan
            Persedian dengan rincian masing-masing sebagai berikut:



                                                   Tahun 2008                     Tahun 2007
                                                      Rp                             Rp

            1. 1   Kas di Kas Daerah              380.080.984.149,96              168.256.496.217,91



                   Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening
                   Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Kas di Kas
                   Daerah Per 31 Desember 2008 sebesar Rp 380.080.984.149,96 terdiri atas:

                                                    66
                                                      Catatan atas Laporan Keuangan
                                                               Tahun Anggaran 2008
                                                   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


                                              31 Desember 2008       31 Desember 2007
                     Keterangan
                                                     Rp                     Rp
  1   Bank Riau TPI Rek. 103-01-00310           1.079.059.674,08       1.211.676.824,08
      KASDA
  2   Bank Riau Batam 106-01-00001 PAD          25.637.886.677,30     17.586.881.940,00
  3   Bank Mandiri 1090004414751 DBH             8.622.983.568,65      1.726.688.148,35
  4   Bank Syariah Mandiri 1910023300           55.575.764.303,87     56.434.497.562,00
  5   Bank Bukopin 1009999249 DAU              187.575.041.225,54    123.659.349.026,26
  6   Bank Bukopin 1001370240 PAD                6.545.683.692,00        471.454.597,14
  7   Bank Bukopin 1001371246 DBH              132.333.261.508,10    136.460.013.164,81
  8   Bank Bukopin 1000052392                                   -     13.000.000.000,00
      Jumlah Kas di Bank                       417.369.680.649,54    350.550.561.262,64
      Jumlah Outstanding Check                (21.556.809.600,93) (150.016.734.701,17)
      Jumlah OC Hutang Pajak                  (15.731.886.898,65)    (32.277.330.343,56)
      Saldo Bersih                             380.080.984.149,96    168.256.496.217,91


      Saldo Kas di Kas Daerah Bersih adalah saldo bank Bendahara Umum Daerah (BUD)
      dikurangi dengan cek yang telah diterbitkan namun belum dicairkan (outstanding
      check/OC) dan pembayaran hutang pajak telah diterbitkan cek (outstanding check/OC),
      namun belum diterima Kas Negara.

                                         Tahun 2008                    Tahun 2007
                                            Rp                            Rp

1.2    Kas di Bendahara                  12.890.023.666,13             16.300.160.608,74
       Pengeluaran


      Merupakan saldo kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran di SKPD
      berupa sisa Uang Persediaan atau sisa UYHD dan Perhitungan pihak Ketiga yaitu
      hutang pajak yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kas di
      Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008 sebesar Rp12.890.023.666,13 terdiri
      atas:


                                         67
                                                        Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                 Tahun Anggaran 2008
                                                    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


                                                                          Jumlah Kas +
                SKPD                    Sisa UP         Pajak Terutang       Pajak
                                           Rp                 Rp                Rp
 1   Badan Kesbang                      49.299.689,00                -       49.299.689,00
 2   Kantor Penghubung                   6.379.150,00                -        6.379.150,00
 3   Dinas Pendapatan Daerah           182.793.239,00                -      182.793.239,00
 4   Dinas PU                           35.435.892,00                -       35.435.892,00
 5   Dinas Pendidikan                  907.890.805,33     17.207.211,00     925.098.016,33
 6   Satpol PP                          30.305.500,00                 -      30.305.500,00
 7   Sekretariat Daerah              2.367.608.442,00    196.857.856,00   2.564.466.298,00
 8   Dinas Pariwisata                   84.620.526,00     30.143.673,00     114.764.199,00
 9   Dinas Koperasi UKM                 54.511.591,00                 -      54.511.591,00
10   Badan Promosi dan Investasi       128.077.365,00     87.443.131,00     215.520.496,00
     Daerah
11   Dinas Tenaga Kerja dan            46.249.660,00        201.240,00      46.450.900,00
     Transmigrasi
12   Dinas Sosial                        2.748.200,00     82.815.830,00      85.564.030,00
13   Dinas Kependudukan dan Capil       76.318.527,00                 -      76.318.527,00
14   Badan Lingkungan Hidup            125.293.263,00                 -     125.293.263,00
15   Dinas Perhubungan                 367.575.720,53                 -     367.575.720,53
16   Bappeda                           247.205.952,00                 -     247.205.952,00
17   Dinas Kesehatan                   177.741.752,27     19.995.394,00     197.737.146,27
18   Badan Keuangan dan Kekayaan     6.477.083.326,00                 -   6.477.083.326,00
     Daerah
19   Inspektorat Daerah               543.467.079,00                  -    543.467.079,00
                                       19.812.880,00                  -     19.812.880,00
20 Badan Diklat                         7.316.900,00                  -      7.316.900,00
21 Badan Pemberdayaan                              -      45.142.182,00     45.142.182,00
   Masyarakat Desa
22 Dinas Pertanian Kehutanan           98.746.379,00         637.500,00     99.383.879,00
23 Dinas Tamben                       166.208.094,00      34.332.272,00    200.540.366,00
24 Dinas Kelautan Perikanan            17.477.800,00                  -     17.477.800,00
25 Dinas Perindustrian                 98.344.237,00      41.116.698,00    139.460.935,00
26 Dinas Pemuda Olahraga               15.618.710,00                  -     15.618.710,00
               Jumlah               12.334.130.679,13    555.892.987,00 12.890.023.666,13




                                          68
                                                       Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                Tahun Anggaran 2008
                                                     Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



                                             Tahun 2008                Tahun 2007
                                                Rp                        Rp


1.3       Piutang Pajak                      11.067.929.281,00              3.839.200,00

      Merupakan piutang yang timbul dari pajak-pajak daerah yang belum diterima di Kas
      Daerah sampai dengan 31 Desember 2008. Piutang pajak per 31 Desember 2008 sebesar
      Rp11.067.929.281,00 terdiri atas:
                              Jenis Pajak                          Jumlah (Rp)
      1       BBN-KB                                                       925.000,00
      2       PKB                                                        6.257.700,00
      3       ABT-AP                                                     2.389.780,00
      4       PBB-KB                                                11.058.356.801,00
                               Jumlah                               11.067.929.281,00


                                             Tahun 2008                Tahun 2007
                                                 Rp                       Rp
                                                970.110.614,00
1.4       Piutang Retribusi                                                25.234.500,00


      Merupakan piutang yang timbul dari retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh
      Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang belum diterima di Kas Daerah sampai
      dengan 31 Desember 2008. Piutang retribusi per 31 Desember 2008 sebesar
      Rp970.110.614,00 terdiri atas:



                          Jenis Retribusi                         Jumlah (Rp)
      1       Retribusi Tera Ulang                                        6.689.000,00
      2       Retribusi   Pemakaian     Kekayaan    Daerah              963.421.614,00
              (Pelayanan Rumah Sakit)
                                  Jumlah                                970.110.614,00



                                            69
                                                           Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                    Tahun Anggaran 2008
                                                          Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau




                                             Tahun 2008                     Tahun 2007
                                                Rp                             Rp

1.5      Piutang Lainnya                          4.155.935.000,00                       0,00


       Merupakan piutang yang timbul dari kegiatan yang pengakuannya tidak dapat di
       klasifikasikan pada piutang pajak maupun piutang retribusi. Piutang lainnya mencatat
       penerimaan lainnya yang belum diterima di Kas Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan
       Riau sampai dengan 31 Desember 2008. Piutang Lainnya per 31 Desember 2008
       sebesar Rp4.155.935.000,00 terdiri atas:



                             Penjelasan                                Jumlah (Rp)
        1      Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif                  4.095.935.000,00
               (TKI) dan Biaya Operasional Pimpinan (BOP)
        2      Bagian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau                      60.000.000,00
               dari   PT.   Trans   Batam        Sarana    atas
               pengoperasian bus tenaga kerja Kota Batam
                                  Jumlah                                   4.155.935.000,00



                                             Tahun 2008                       Tahun 2007
                                                Rp                               Rp

1. 6        Persediaan                            1.747.184.889,50                 11.421.100,00


       Merupakan sisa persediaan di SKPD yang belum digunakan per tanggal 31 Desember
       2008. Nilai persediaan per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.747.184.889,50 dengan
       rincian sebagai berikut:




                                            70
                                                              Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                       Tahun Anggaran 2008
                                                            Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


                                                                         Tahun 2008
                                      SKPD
                                                                              Rp
               1   Dinas Pekerjaan Umum                                               3.774.650,00
               2   Dinas Kesehatan                                                 944.379.089,50
               3   BPMD                                                                537.800,00
               4   Dinas Pertanian                                                 728.556.350,00
               5   Dinas Kelautan                                                   69.937.000,00
                                      Jumlah                                    1.747.184.889,50


             Persediaan senilai Rp1.747.184.889,50 terdiri dari Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
             di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan BPMD, Obat-obatan di Dinas
             Kesehatan, Bibit pertanian di Dinas Pertanian, Bahan kimia di Dinas Kelautan.



                                                  Tahun 2008                     Tahun 2007
                                                     Rp                             Rp

2.     Investasi Jangka Panjang                   41.809.000.000,00                39.884.000.000,00



     Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12
     (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri atas Investasi Non Permanen dan Investasi
     Permanen, dengan rincian sebagai berikut:

                                                   Tahun 2008                    Tahun 2007
                                                      Rp                            Rp

       2.1     Investasi Non-Permanen              27.810.000.000,00               25.885.000.000,00
               Lainnya


             Merupakan investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk dana bergulir
             kepada masyarakat, yang disalurkan melalui Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan
             dan Perikanan dan Dinas Pertanian. Penyaluran dana bergulir direalisasikan pada tahun
             2006, 2007 dan 2008 dengan rincian sebagai berikut:


                                                 71
                                                     Catatan atas Laporan Keuangan
                                                              Tahun Anggaran 2008
                                                    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


                 Tahun Penyaluran                                    Jumlah (Rp)
       1.        2006                                                22.885.000.000,00
       2.        2007                                                 3.000.000.000,00
       3.        2008                                                 1.925.000.000,00
                          Jumlah                                     27.810.000.000,00



                                           Tahun 2008                  Tahun 2007
                                              Rp                          Rp

2.2     Penyertaan Modal                   13.999.000.000,00           13.999.000.000,00
        Pemerintah Daerah


      Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp13.999.000.000,00
      adalah penyertaan pada BUMD PT Pembangunan Kepri. Saldo penyertaan modal
      pemerintah belum termasuk penyertaan pada PDAM Tirta Pulai.


      Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2008 membentuk PDAM
      Tirta Pulai. PDAM Tirta Pulai didirikan berdasarkan Perda Provinsi Kepulauan Riau
      No.04 Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air
      Minum Tirta Pulai Provinsi Kepulauan Riau. Pada pasal 2 Perda tersebut menyatakan,
      bahwa dengan peraturan daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pulai
      Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan dalam Pasal 6 (1) menyatakan bahwa Modal
      PDAM adalah sebesar Rp (belum ditetapkan) yang berasal dari nilai kekayaan PDAM
      milik Provinsi Riau yang diserahkan kepada Provinsi Kepulauan Riau. Nilai kekayaan
      PDAM milik Provinsi Riau adalah nilai Aset pada PDAM Tirta Janggi.


      PDAM Tirta Janggi adalah BUMD Ex Pemerintah Provinsi Riau yang didirikan
      berdasarkan Perda No.2 Tahun 1988, yaitu Unit Tanjungpinang yang merupakan salah
      satu unit dari PDAM Provinsi Riau. Pengelolaan BUMD ini telah diserahkan tanggal 26
      Juli 1007 kepada Pemda TK II Kabupaten Kepulauan Riau berdasarkan SK Gubernur
      Riau No.KPTS-186/N/IV/1997 tanggal 7 April 1997. Selanjutnya berdasarkan Perda TK

                                         72
                                                   Catatan atas Laporan Keuangan
                                                            Tahun Anggaran 2008
                                                 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


II Kepulauan Riau No.11 Tahun 1997 PDAM ini diberi nama PDAM Tirta Janggi.
PDAM Tirta Janggi dibentuk berdasarkan Perda Pemerintah TK.II Kabupaten Kepulauan
Riau (Saat ini Kabupaten Bintan), namun Aset PDAM Tirta Janggi telah diserahkan oleh
Pemerintah TK.I Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan
Berita Acara No.04/BA/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang penyerahan asset dari
Provinsi Riau ke Provinsi Kepulauan Riau.


Nilai Ekuitas PDAM Tirta Janggi sesuai dengan Neraca PDAM Tirta Janggi Per 31
Desember 2008 (unaudited) sebesar Rp34.147.749.042,00 yang terdiri dari :
1)   Penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan setatusnya terdiri dari :
     a) Subsidi/bantuan Pemda Provinsi Riau                Rp    564.033.700,00
     b) Subsidi silang antar PDAM                          Rp    131.580.000,00
     Jumlah                                                Rp    695.613.700,00


2)   Modal :
     a) Modal dasar                                        Rp    627.736.733,00
     b) Modal Pemda TK II Kepri                            Rp 1.682.138.710,00
     c) Modal hibah/bantuan Pemda TK II Kepri              Rp    250.000.000,00
     d) Modal hibah/bantuan PPAB TK II Kepri               Rp     42.900.000,00
     e) Modal hibah/bantuan pihak ke 3                     Rp 4.323.611.073,00
     f) Rugi tahun lalu                                  ( Rp37.215.462.964,00 )
     g) Rugi tahun berjalan                              ( Rp 4.554.286.294,00 )
     Jumlah                                              ( Rp34.843.362.742,00 )


3)   Ekuitas                                             ( Rp34.147.749.042,00 )




                                     73
                                                               Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                        Tahun Anggaran 2008
                                                              Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



                                        Tahun 2008                           Tahun 2007
                                           Rp                                   Rp

3.     Aset Tetap                        1.316.417.131.179,54                1.024.739.144.640,39



     Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
     bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
     Aset tetap diperoleh dari dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD melalui
     pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya. Aset tetap
     sebesar Rp1.316.417.131.179,54 merupakan nilai aktiva tetap yang dimiliki dan dikuasai
     Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari :



                                           Tahun 2008                          Tahun 2007
                                              Rp                                  Rp

      3.1    Tanah                          142.214.022.788,00                 141.214.352.500,00



            Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Provinsi
            Kepulauan Riau.
            Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan
            maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah.


            Mutasi aktiva tetap Tanah selama tahun 2008 adalah sebagai berikut:
            Saldo Awal Tahun 2008                                                 141,214,352,500,00
            Mutasi Penambahan Tahun 2008                9,121,183,688,00
            Pengurangan Aset PDAM                      (8.440.275.000,00)
            Revaluasi Tanah Ex Riau di Batam              318.761.600,00
            Mutasi bersih tahun 2008                                                 999.670.288,00
            Saldo Akhir Tahun 2008                                                142.214.022.788,00




                                                74
                                                                Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                         Tahun Anggaran 2008
                                                             Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


          Pengurangan nilai asset tanah sebesar Rp8.440.275.000,00 dilakukan berdasarkan Berita
          Acara Serah Terima pengelolaan asset, kewajiban utang piutang dan modal Provinsi
          Kepulauan Riau kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Janggi Nomor
          01/BA/BKKD/VIII/2008 dan Nomor 586a/PDAM/VIIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008.
          Berita Acara tersebut menjelaskan :
          1) Pasal 4 setelah ditandatangani Berita Acara serah terima ini oleh Para Pihak, maka
              status kepemilikan asset/kekayaan dan kewajiban utang piutang beralih dari pihak
              Provinsi Kepulauan Riau kepada Pihak PDAM Tirta Janggi.
          2) Pasal 5 ayat 1 Pihak Provinsi Kepulau Riua mempunyai hak menerima laporan
              pertanggungjawaban penyerahan asset/kekayaan, kewajiban utang dan piutang serta
              penyertaan modal kepada Pihak PDAM Tirta Janggi. Ayat 2 Pihak PDAM Tirta
              Janggi mempunyai kewajiban              menyampaikan    laporan pertanggungjawaban
              pengelolaan serah terima baik secara berkala (triwulan dan tahunan), transparan dan
              akuntabel, sesuai ketentuan yang berlaku.


          Dari nilai tanah sebesar Rp142.214.022.788,00 diantaranya sebesar Rp5.689.260.000,00
          telah   bersertifikat,   sedangkan    sisanya    sebesar   Rp136.524.762.788,00     belum
          bersertifikat. Tanah yang sudah mempunyai sertifikat meliputi 3 (tiga) bidang tanah
          terdiri dari :


                                                                          Luas
No          Lokasi Tanah                       No. Sertifikat                               Nilai
                                                                          (m2)
     Tanah untuk Pengembangan Hak Pakai No. 11 tanggal 5 Mei
1    Objek Wisata di Pulau 2007 a.n Pemerintah Provinsi                  64.489     2.579.000.000,00
     Penyengat.               Kepulauan Riau
     Tanah untuk Kantor              Hak Pakai No. 8 tanggal 23
     Pemerintah Provinsi             November 2007 a.n.
2                                                                        51.170     409.360.000,00
     Kepulauan Riau di               Pemerintah Provinsi Kepulauan
     Senggarang                      Riau




                                                 75
                                                                Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                         Tahun Anggaran 2008
                                                            Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


                                                                         Luas
No          Lokasi Tanah                       No. Sertifikat                             Nilai
                                                                         (m2)

                                   Hak Pakai No. 00144 tanggal
                                   15 Januari 2008 a.n. Pemerintah       2.231
     Pengadaan Lahan Asrama        Provinsi Kepulauan Riau
     Pelajar/Mahasiswa
3                                                                                    2.700.900.000,00
     Kepulauan Riau di
     Yogyakarta                    Hak Pakai No. 00141 tanggal
                                   15 Januari 2008 a.n. Pemerintah       770
                                   Provinsi Kepulauan Riau
            Jumlah                                                      118.660       5.689.260.000,00


                                               Tahun 2008                        Tahun 2007
                                                  Rp                                Rp

     3.2     Peralatan dan               230.120.695.889,00            218.991.250.437,00
             Mesin
           Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik,
           dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa
           manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Nilai
           peralatan dan mesin per 31 Desember 2008 sebesar Rp230.120.695.889,00 termasuk
           didalamnya adalah peralatan dan mesin eks penyerahan provinsi Riau sebanyak 448
           unit dengan nilai Rp7.853.498.313,00.
           Mutasi aktiva tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2008 adalah sebagai berikut:

            Saldo Awal Tahun 2008                                                 218.991.250.437,00
            Mutasi Penambahan Tahun 2008                 25.614.875.052,00
            Revaluasi Kendaraan Ex Riau di                  150.400.000,00
            Batam
            Pengurangan Aset PDAM                       (11.741.669.200,00)
            Reklasifikasi ke dalam Investasi             (1.000.000.000,00)
            Jangka Panjang
            Reklasifikasi Aset tahun 2008 ke             (1.894.160.400,00)
            dalam KDP
            Mutasi Bersih Tahun 2008                                               11.129.445.452,00
            Saldo AKhir Tahun 2008                                                230.120.695.889,00

                                                 76
                                                 Catatan atas Laporan Keuangan
                                                          Tahun Anggaran 2008
                                               Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau




Peralatan dan Mesin eks penyerahan provinsi Riau, terinci per kabupaten/kota sebagai
berikut:


No.                   Uraian                      Jumlah              Nilai (Rp)
 1.    Kota Tanjungpinang                           190               3.717.009.813,00
 2.    Kota Batam                                    80                917.536.000,00
 3.    Kab. Bintan                                   0                                 -
 4.    Kab. Karimun                                  98                538.424.000,00
 5.    Kab. Lingga                                   40                 38.165.000,00
 6.    Kab. Natuna                                   67              2.642.363.500,00
       Total                                        475               7.853.498.313,00


Dari peralatan dan mesin sebanyak 448 unit yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota
se-Provinsi Kepulauan Riau, di dalamnya 11 (sebelas) unit kendaraan bermotor sudah
mempunyai BPKB yaitu 1 unit di Kabupaten Bintan, 2 unit di Kota Batam, 1 Unit di
Karimun, 2 Unit di Natuna, dan 5 Unit di Tanjungpinang.
Untuk peralatan dan mesin eks penyerahan Provinsi Riau yang dikuasai oleh pihak
ketiga, dibentuk tim guna pengurusannya.
Pengurangan nilai asset tanah dan mesin sebesar Rp11.741.669.200,00 dilakukan
berdasarkan Berita Acara Serah Terima pengelolaan asset, kewajiban utang piutang dan
modal Provinsi Kepulauan Riau kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Janggi
Nomor 01/BA/BKKD/VIII/2008 dan Nomor 586a/PDAM/VIIII/2008 tanggal 12
Agustus 2008.
Pengurangan asset sebesar Rp1.000.000,00 adalah reklasifikasi pengadaan belanja
modal yang hasilnya di salurkan sebagai dana bergulir.




                                   77
                                                            Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                     Tahun Anggaran 2008
                                                           Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



                                              Tahun 2008                      Tahun 2007
                                                 Rp                              Rp

3.3    Gedung dan Bangunan
                                              203.295.571.905,93              170.692.587.173,02



      Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan
      maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap
      pakai.   Dari    nilai   gedung   dan    bangunan     per    31   Desember   2008   sebesar
      Rp203.295.571.905,93 termasuk didalamnya eks penyerahan Provinsi Riau sebanyak
      141 unit dengan nilai Rp56.071.945.000,00 dengan rician berikut :
        No.                    Uraian                         Jumlah                Nilai (Rp)
         1.    Kota Tanjungpinang                                 24                 645.345.000,00
         2.    Kota Batam                                         2                  650.000.000,00
         3.    Kab. Bintan                                        25                1.425.000.000,00
         4.    Kab. Karimun                                       7                  330.000.000,00
         5.    Kab. Lingga                                        27               12.830.800.000,00
         6.    Kab. Natuna                                        56               40.190.800.000,00
               Total                                              141              56.071.945.000,00


      Mutasi aktiva tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2008 adalah sebagai berikut:

      Saldo Awal Tahun 2008                                                        170.692.587.173,02
      Mutasi Penambahan Tahun 2008                     127.639.199.424,37
      Revaluasi Bangunan ex Riau di Batam                   180.380.000,00
      Reklasifikasi Aset tahun 2008 ke dalam           (93.885.687.919,46)
      KDP
      Reklasifikasi Aset tahun 2007 ke dalam            (1.330.906.772,00)
      KDP
      Mutasi bersih tahun 2008                                                      32.602.984.732,91
      Saldo Akhir Tahun 2008                                                       203.295.571.905,93



                                               78
                                                          Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                   Tahun Anggaran 2008
                                                         Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


      Gedung dan bangunan eks penyerahan provinsi Riau, terinci per kabupaten/kota sebagai
      berikut:


      Beberapa kondisi yang berhubungan dengan gedung dan bangunan eks penyerahan
      Provinsi Riau adalah sebagai berikut :
      -     Terdapat 4 (empat) unit bangunan yang sudah hancur total, yaitu bangunan water
            tower, laboratorium, dan keramba apung di Desa Dompak Kota Tanjungpinang.
      -     Terdapat 16 bidang bangunan dan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi
            Kepulauan Riau yaitu 8 di Tanjungpinang, 8 di Bintan, dan selebihnya dikuasai oleh
            6 Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga.
      -     Terdapat 1 (satu) unit Bangunan Kantor Tambelan di Kabupaten Bintan yang
            tercatat di Kabupaten Lingga.
      Untuk gedung dan bangunan eks penyerahan Provinsi Riau yang dikuasai oleh pihak
      ketiga, dibentuk tim guna pengurusannya.


                                            Tahun 2008                    Tahun 2007
                                               Rp                            Rp

3.4       Jalan, Irigasi,    dan            424.171.732.774,15            364.788.779.886,37
          Jaringan

      Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh
      pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap
      pakai. Dari nilai jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2008 sebesar
      Rp424.171.732.774,15 termasuk didalamnya eks penyerahan Provinsi Riau sebanyak
      115 unit dengan nilai Rp147.522.653.268,00
      Mutasi aktiva tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp424.171.732.774,15 dengan
      perhitungan mutasi sebagai berikut:




                                             79
                                                         Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                  Tahun Anggaran 2008
                                                       Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



      Saldo Awal Tahun 2008                                                     364.788.779.886,37
      Mutasi Penambahan Tahun 2008                  122.663.638.574,78
      Revaluasi Jalan dan jaringan ex Riau di        23.007.700.000,00
      Batam
      Reklasifikasi ke dalam KDP                   (86.288.385.687,00)
      Mutasi bersih tahun 2008                                                   59.382.952.887,78
      Saldo Akhir Tahun 2008                                                    424.171.732.774,15


      Jalan, irigasi dan jaringan eks penyerahan provinsi Riau, terinci per kabupaten/kota
      sebagai berikut:
        No.                   Uraian                      Jumlah                  Nilai (Rp)
         1.    Kota Tanjungpinang                            92                 18.523.001.500,00
         2.    Kota Batam                                    24                 88.066.751.768,00
         3.    Kab. Bintan                                   40                  4.239.900.000,00
         4.    Kab. Karimun                                   3                 14.000.000.000,00
         5.    Kab. Lingga                                    0                                   -
         6.    Kab. Natuna                                   13                 22.693.000.000,00
               Total                                        172                147.522.653.268,00


                                         Tahun 2008                          Tahun 2007
                                            Rp                                  Rp

3.5     Aset Tetap Lainnya                24.201.619.644,00                   20.037.827.244,00


      Aset tetap lainnya mencakup buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian, serta
      hewan/ternak dan tumbuhan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah.
      Mutasi aset tetap lainnya selama tahun 2008 adalah sebagai berikut :


      Saldo Awal Tahun 2008                                                  20.037.827.244,00
      Mutasi Penambahan Tahun 2008                                            4.163.792.400,00
      Saldo Akhir Tahun 2008                                                 24.201.619.644,00

                                           80
                                                         Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                  Tahun Anggaran 2008
                                                        Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau




                                           Tahun 2008                    Tahun 2007
                                              Rp                            Rp

3.6     Konstruksi dalam                   292.413.488.178,46            109.014.347.400,00
        Pengerjaan


      Konstruksi dalam pengerjaan merupakan pekerjaan konstruksi yang belum selesai
      pelaksanaannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Konstruksi dalam pengerjaan
      tersebut pada umumnya          merupakan    pembangunan fisik yang     jangka waktu
      pelaksanaanya melebihi satu tahun anggaran yang diikat dengan kontrak tahun jamak.


      Mutasi aktiva tetap konstruksi dalam pengerjaan selama tahun 2008 adalah sebagai
      berikut:


      Saldo Awal Tahun 2008                                              109.014.347.400,00
      Mutasi Penambahan Tahun 2008               182.068.234.006,46
      Reklasifikasi dari Aset Th 2007              1.330.906.772,00
      Mutasi bersih tahun 2008                                           183.399.140.778,46
      Saldo Akhir Tahun 2008                                             292.413.488.178,46


      Rincian     Konstruksi     dalam   pengerjaan   per   31   Desember    2008     sebesar
      Rp292.413.488.178,46 terdiri atas:



                                                                         Jumlah
                 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
                                                                            Rp

       DINAS PEKERJAAN UMUM

       1    Pembangunan Gedung Kantor Gub Kepri-Dompak                 73.989.880.337,00
       2    Gedung Kantor DPRD-Dompak                                  10.700.412.952,00

                                            81
                                              Catatan atas Laporan Keuangan
                                                       Tahun Anggaran 2008
                                             Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



                                                              Jumlah
      KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
                                                                Rp
3    Masjid Raya Islamic Centre-Dompak                       9.110.681.271,90
4a   Jalan Lokal-Dompak                                      7.009.885.478,00
4b   Jalan Penghubung-Dompak                                14.549.887.373,00
4c   Jalan Utama-Dompak                                     41.100.000.000,00
5    Jembatan-Dompak                                        54.601.011.886,00
     Sub jumlah                                            211.061.759.297,90


DINAS PENDAPATAN DAERAH
6    Gedung Kantor Dispenda-Batam                           12.651.597.836,00
     Sub jumlah                                             12.651.597.836,00




DINAS KESEHATAN                                                             -
7    Pembangunan Rumah Sakit Umum Tanjungpinang             32.742.950.710,00
8    Pembangunan Puskesmas Kelong (kontrak                     434.236.772,00
     dihentikan)
     Sub jumlah                                             33.177.187.482,00


SEKRETARIAT DAERAH                                                          -
9    Pengadaan Bus Karyawan-Biro Perlengkapan                1.894.160.400,00
     Sub jumlah                                              1.894.160.400,00


DINAS PERHUBUNGAN                                                           -
10   Pemotongan Bukit Bandara Kijang                        22.564.672.350,00
     Sub jumlah                                             22.564.672.350,00




                                82
                                                           Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                    Tahun Anggaran 2008
                                                          Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



                                                                             Jumlah
                  KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
                                                                                 Rp
           DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                      -
           11    Pembangunan Pabrik Es di Tambelan (kontrak                  835.720.895,56
                 dihentikan)
                 Sub jumlah                                                  835.720.895,56


           DINAS PENDIDIKAN                                                                  -
           12    Pembangunan Gedung UMRAH                                  8.623.174.397,00
           13    Pembangunan MAN Bintan Timur (kontrak                       617.312.215,00
                 dihentikan)
           14    Pemb. Gedung Serba Guna SMAN G. Kijang                      713.594.557,00
                 (kontrak dihentikan)
           15    Pembangunan RKB SLB Kartini (kontrak                        274.308.748,00
                 dihentikan)
                 Sub jumlah                                               10.228.389.917,00
                                      JUMLAH                             292.413.488.178,46


         Dari nilai aktiva tetap sebesar Rp1.3.16.147.131.179,54 sebesar Rp236.417.113.552,33
         berada dan dikuasai oleh Kabupaten dan Kota di wilayah se-Provinsi Kepulauan Riau
         belum    diserahterimakan.   Aset   Tetap   dengan    kondisi   rusak     berat   sebesar
         Rp355.811.441,43.


                                             Tahun 2008                     Tahun 2007
                                                Rp                             Rp

4.    Kewajiban Jangka Pendek                  9.261.216.541,49                    279.456.488,04


     Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dipenuhi/diselesaikan oleh
     Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.




                                              83
                                                      Catatan atas Laporan Keuangan
                                                               Tahun Anggaran 2008
                                                  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



                                         Tahun 2008                 Tahun 2007
                                            Rp                         Rp

4.1     Hutang       perhitungan          1.017.795.172,49              241.030.877,04
        fihak ketiga


      Hutang perhitungan fihak ketiga (PFK) merupakan hutang yang timbul atas potongan
      SP2D berupa pajak-pajak yang belum disetorkan sampai akhir tahun. Hutang
      perhitungan fihak ketiga per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.017.795.172,49 dapat
      dirinci sebagai berikut :


                                  SKPD                       Pajak Terutang
                                                                   Rp
       1    BUD                                                     461.902.185,49
       2    Sekretariat Daerah                                      196.857.856,00
       3    Dinas Pendidikan                                         17.207.211,00
       4    Dinas Pariwisata                                         30.143.673,00
       5    Badan Promosi dan Investasi Daerah                       87.443.131,00
       6    Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                         201.240,00
       7    Dinas Sosial                                             82.815.830,00
       8    Dinas Kesehatan                                          19.995.394,00
       9    Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa                       45.142.182,00
       10   Dinas Pertanian Kehutanan                                   637.500,00
       11   Dinas Tamben                                             34.332.272,00
       12   Dinas Perindustrian                                      41.116.698.00
            Jumlah                                                 1.017.795.172,49




                                         84
                                                              Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                       Tahun Anggaran 2008
                                                            Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



                                                 Tahun 2008                    Tahun 2007
                                                    Rp                            Rp

       4.2      Hutang Jangka Pendek              8.243.421.369,00                  38.425.611,00
                Lainnya


              Hutang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2008 mencatat hutang penyaluran
              dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang belum disalurkan s.d. 31 Desember 2008 terdiri
              dari Penyaluran Triwulan IV s.d November 2008 untuk Kabupaten Karimun sebesar
              Rp3.587.064.640,00; Penyaluran Over target TA 2007 untuk Kabupaten Karimun
              sebesar Rp860.521.660,00; Over target TA 2007 untuk Kabupaten Lingga sebesar
              Rp831.751.686,00; Over target TA 2007 untuk Kota Tanjungpinang sebesar
              Rp2.964.083.383,00


                                               Tahun 2008                     Tahun 2007
                                                  Rp                             Rp

5.     Equitas Dana Lancar                    401.650.951.059,10              184.317.695.138,61

     Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
     Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2008 sebesar Rp401.650.951.059,10 terdiri dari Sisa
     Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Cadangan piutang, Cadangan Persediaan dengan
     perincian sebagai berikut:


                                               Tahun 2008                     Tahun 2007
                                                  Rp                             Rp

       5.1.     Sisa Lebih                    391.953.212.643,60              184.315.625.949,61
                Pembiayaan
                Anggran


              Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2008 sebesar
              Rp391.953.212.643,60 yang merupakan ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi
              Kepulauan Riau yang berasal dari selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran
              selama tahun 2008.

                                                85
                                                      Catatan atas Laporan Keuangan
                                                               Tahun Anggaran 2008
                                                    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau




                                       Tahun 2008                     Tahun 2007
                                          Rp                             Rp

5.2.     Cadangan Piutang               16.193.974.895,00                   29.073.700,00

       Cadangan Piutang per 31 Desember 2008 sebesar Rp16.193.974.895,00 merupakan
       ekuitas dana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk cadangan piutang
       yang terdiri dari Piutang Pajak sebesar Rp11.067.929.281,00, cadangan untuk Piutang
       Retribusi sebesar Rp970.110.614,00 dan cadangan piutang lain-lain sebesar
       Rp4.155.935.000,00.


                                       Tahun 2008                     Tahun 2007
                                          Rp                             Rp

5.3.     Cadangan                        1.747.184.889,50                   11.421.100,00
         Persediaan


       Cadangan Persediaan per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.747.184.889,50 merupakan
       ekuitas dana yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk
       cadangan persediaan.


                                       Tahun 2008                     Tahun 2007
                                          Rp                             Rp

5.4.     Dana yang Harus               (8.243.421.369,00)                 (38.425.611,00)
         Disediakan untuk
         Pembayaran Hutang
         Jangka Pendek


       Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek per 31 Desember
       2008 sebesar Rp8.243.421.369,00 untuk pembayaran penyaluran dana Bagi Hasil Pajak
       Daerah.




                                        86
                                                             Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                      Tahun Anggaran 2008
                                                           Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



                                           Tahun 2008                        Tahun 2007
                                              Rp                                Rp

6.     Ekuitas Dana Investasi             1.358.226.131.179,54              1.064.623.144.640,39


     Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan Pemerintah Provinsi yang tertanam dalam
     investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka
     panjang.


     Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.358.226.131.179.179,54 terdiri dari Diinvestasikan dalam
     Investasi Jangka Panjang dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap dengan rician sebagai berikut:


                                              Tahun 2008                      Tahun 2007
                                                 Rp                              Rp

      6.1       Diinvestasikan                41.809.000.000,00                39.884.000.000,00
                dalam Investasi
                Jangka Panjang


            Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang merupakan equitas dana Pemerintah
            Provinsi Kepulauan Riau yang diinvestasikan dalam bentuk dana bergulir dan
            penyertaan modal kepada PT Pembangunan Kepri.


                                           Tahun 2008                        Tahun 2007
                                              Rp                                Rp

     6.2     Diinvestasikan               1.316.417.131.179,54              1.024.739.144.640,39
             dalam Aset Tetap

            Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan ekuitas dana Pemerintah Provinsi
            Kepulauan Riau yang diinvestasikan dalam Aset Tetap.




                                               87
                                                           Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                    Tahun Anggaran 2008
                                                        Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau




5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

A. PENDAPATAN


                                          Realisasi 2008                   Realisasi 2007
                                               Rp                               Rp

   1. Pendapatan Asli Daerah               406.282.784.684,40                325.833.680.431,74

      Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari
      potensi pendapatan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Realisasi PAD Tahun Anggaran
      (TA) 2008 naik sebesar Rp80.449.104.252,66 dibandingkan TA 2007 dan mencapai
      108,85% dari anggaran, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan
      asli daerah dengan rincian sebagai berikut:


                                          Realisasi 2008                   Realisasi 2007
                                               Rp                               Rp

      1.1    Pendapatan Pajak              391.240.524.930,00               301.504.796.476,00
             Daerah



            Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang ditetapkan Peraturan Daerah
            (Perda) dan dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah dalam tahun anggaran
            yang berjalan. Realisasi Pajak Daerah TA 2008 naik sebesar Rp89.735.728.454,00
            dibandingkan TA 2007 dan mencapai 110,42% dari anggaran, terdiri dari :
                                              Realisasi 2008                Realisasi 2007
               Jenis Pajak Daerah                  Rp                            Rp
       a.   Pajak Kendaraan Bermotor          136.375.563.621,00           124.926.224.507,00
            (PKB)
       b.   Bea Balik Nama Kendaraan          113.522.391.853,00            83.591.958.846,00
            Bermotor (BBN-KB)
       c.   Pajak Bahan Bakar                 138.982.714.135,00            91.635.409.563,00
            Kendaraan Bermotor (PBB-
            KB)
                                             88
                                                     Catatan atas Laporan Keuangan
                                                              Tahun Anggaran 2008
                                                   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


                                        Realisasi 2008                Realisasi 2007
         Jenis Pajak Daerah                  Rp                            Rp
d.    Pajak Air Bawah Tanah/Air             2.359.855.321,00            1.351.203.560,00
      Permukaan (ABT/AP)
                Jumlah                  391.240.524.930,00            301.504.796.476,00




                                          Realisasi 2008               Realisasi 2007
                                               Rp                           Rp

1.2    Pendapatan Retribusi                 1.903.566.320,00               352.158.000,00
       Daerah



      Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah
      yang ditetapkan sesuai dengan Perda dan dapat dipungut serta disetorkan ke Kas
      Daerah dalam tahun anggaran yang berjalan. Realisasi retribusi TA 2008 naik
      sebesar Rp1.551.408.320,00 dibandingkan TA 2007 dan mencapai 107,85%
      anggaran, yang merupakan retribusi jasa umum dan jasa usaha yang terdiri dari :


                 Jenis Retribusi Daerah            Realisasi 2008           Realisasi 2007
                                                        Rp                       Rp
        a.   Retribusi Tera Ulang                     62.910.000,00                          -
        b.   Retribusi Pemakaian Kekayaan          1.332.161.870,00           102.432.500,00
             Daerah
        c.   Retribusi Ijin Usaha Perikanan          508.494.450,00           249.725.500,00
                         Jumlah                    1.903.566.320,00           352.158.000,00


      Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.332.161.870,00 berasal dari
      Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp119.790.000,00 dan dari Dinas Kesehatan
      sebesar Rp1.212.371.870,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas
      Kesehatan adalah retribusi pelayanan kesehatan.



                                       89
                                                    Catatan atas Laporan Keuangan
                                                             Tahun Anggaran 2008
                                                  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



                                         Realisasi 2008                 Realisasi 2007
                                              Rp                             Rp

1.3   Lain-lain Pendapatan Asli           13.138.693.434,40             23.976.725.955,74
      Daerah yang sah



      Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan daerah yang bukan berasal dari
      pajak daerah, restribusi daerah, dan Bagian Laba dari BUMD dan Investasi lainnya
      dan dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah dalam tahun anggaran yang
      berjalan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah TA 2008 turun sebesar
      Rp10.838.032.521,34 dibandingkan TA 2007 dan mencapai 112,55% dari anggaran,
      yang terdiri dari:


                                                   Realisasi 2008            Realisasi 2007
                  Jenis Lain-lain PAD
                                                        Rp                        Rp

      a.   Jasa kerjasama pungutan dgn                20.315.000,00                           -
           pihak ketiga (perpakiran)
      b.   Sumbangan pihak ketiga                    669.115.200,00                           -
           (kontraktor pertambangan)
      c.   Jasa giro                               6.927.226.392,60         19.391.513.431,53

      d.   Sumbangan pihak ketiga                    357.214.300,00                           -
           (operasional samsat)
      e.   Sumbangan pihak ketiga (jasa                             -          257.819.250,00
           raharja)
      f.   Pengembalian pungutan pajak jasa                         -         1.406.869.621,00
           giro
      g.   Pendapatan lain-lain                    5.164.822.541,80           2.920.523.653,21

                           Jumlah                 13.138.693.434,40         23.976.725.955,74




                                       90
                                                         Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                  Tahun Anggaran 2008
                                                      Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau




                                        Realisasi 2008                 Realisasi 2007
                                             Rp                             Rp

2.    Pendapatan Transfer                950.291.647.392,00             692.297.020.401,00




      Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah Pendapatan Pemerintah Provinsi
      Kepulauan Riau yang sumber dananya berasal dari penerimaan APBN yang
      dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka
      pelaksanaan Otonomi Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA
      2008 naik sebesar Rp257.994.626.991,00 dibandingkan TA 2007 dan mencapai
      113,54% dari anggaran, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil
      Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus, dengan rincian
      sebagai berikut:



                                            Realisasi 2008               Realisasi 2007
                                                 Rp                           Rp

     2.1   Bagi Hasil Pajak                 174.674.003.694,00          159.772.024.918,00




           Bagi hasil pajak merupakan pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat
           yang meliputi bagi hasil pajak bumi dan bangunan, bagi hasil bea perolehan hak
           atas tanah dan bangunan dan bagi hasil pajak orang pribadi. Realisasi Dana Bagi
           Hasil Pajak TA 2008 naik sebesar Rp14.901.978.521,00 dibandingkan TA 2007 dan
           mencapai 90,76% dari anggaran, yang terdiri dari :




                                           91
                                                                Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                         Tahun Anggaran 2008
                                                            Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



                     Jenis Bagi Hasil                 Realisasi 2008           Realisasi 2007
                   Pajak/Bukan Pajak                       Rp                       Rp


      a.        Bagi hasil dari Pajak Bumi            84.446.794.100,00        96.524.323.580,00
                dan Bangunan
      b.        Bagi hasil dari Bea                   21.318.523.003,00        14.378.724.971,00
                Perolehan Hak atas Tanah
                dan Bangunan
      c.        Pajak Penghasilan Orang               68.908.686.591,00        48.868.976.367,00
                Pribadi
                          Jumlah                     174.674.003.694,00       159.772.024.918,00


                                                 Realisasi 2008                Realisasi 2007
                                                      Rp                            Rp

2.2    Bagi Hasil Sumber Daya                    480.931.785.698,00            169.192.001.483,00
       Alam

       Bagi hasil Sumber Daya Alam merupakan pendapatan transfer yang berasal dari
       pemerintah pusat yang disebabkan oleh kegiatan eksploitasi atas sumber daya alam
       yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi PSDH,
       Landrent/Deadrent, Iuran Eksploitasi (Royalti), Bagi Hasil Minyak Bumi dan
       Sumber Daya Alam. Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2008 naik
       sebesar Rp311.739.784.215,00 dibandingkan TA 2007 dan mencapai 137,49% dari
       anggaran, yang terdiri dari :


                   Bagi Hasil Sumber Daya                 Realisasi 2008           Realisasi 2007
                            Alam                               Rp                       Rp
           a.     PSDH                                         1.581.586,00           25.023.840,00
           b.     Landrent/Deadrent                       1.061.748.951,00           488.849.177,00
           c.     Iuran eksploitasi (Royalti)            15.421.063.654,00          6.129.102.872,00
           d.     Minyak Bumi                           223.318.673.124,00         83.959.194.450,00

                                                92
                                                    Catatan atas Laporan Keuangan
                                                             Tahun Anggaran 2008
                                                Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


             Bagi Hasil Sumber Daya          Realisasi 2008           Realisasi 2007
                      Alam                        Rp                       Rp
       e.   Gas Alam                        241.128.718.383,00        78.589.831.144,00
                     Jumlah                 480.931.785.698,00       169.192.001.483,00




                                   Realisasi 2008                Realisasi 2007
                                        Rp                            Rp

2.3   Dana Alokasi Umum             288.884.858.000,00            333.332.994.000,00


      Dana Alokasi Umum merupakan pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah
      pusat yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar
      daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
      Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2008 turun sebesar Rp44.448.136.000,00
      dibandingkan TA 2007 dan mencapai 100,00% dari anggaran.


                                   Realisasi 2008                Realisasi 2007
                                        Rp                            Rp

2.4   Dana Alokasi Khusus               5.801.000.000,00           30.000.000.000,00


      Dana Aloksi Khusus merupakan pendapatan transfer yang berasal dari
      pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan
      untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah
      dan dengan prioritas nasional.
      Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2008 turun sebesar Rp24.199.000.000,00
      dibandingkan TA 2007 dan mencapai 100,00% dari anggaran.




                                       93
                                                                 Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                          Tahun Anggaran 2008
                                                            Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


B. BELANJA
  Belanja adalah semua pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi
  ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan, dan Pemerintah Daerah tidak
  akan memperoleh pembayarannya kembali. Belanja sesuai kategorinya dibagi menjadi belanja
  operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.


                                           Realisasi 2008                    Realisasi 2007
                                                Rp                                Rp

    1. Belanja Operasi                      703.621.067.731,26                 715.937.326.171,26


        Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
        pusat/daerah yang member manfaat jangka pendek. Realiasi belanja operasi tahun
        anggaran 2008 sebesar Rp703.621.067.731,26 terdiri dari belanja pegawai, belanja
        barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial, dengan rincian sebagai berikut:


                                                Realisasi 2008                Realisasi 2007
                                                     Rp                            Rp

        1.1   Belanja Pegawai                   210.961.998.813,34             279.425.193.721,26


              Belanja pegawai merupakan pengeluaran anggaran untuk belanja kompensasi,
              dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta tambahan penghasilan PNS lainnya yang
              diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
              perundang-undangan.
              Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran (TA) 2008 lebih rendah sebesar
              Rp68.463.194.907,92 dibandingkan TA 2007 dan mencapai 83,57% dari anggaran,
              dengan rincian sebagai berikut:




                                                 94
                                                      Catatan atas Laporan Keuangan
                                                               Tahun Anggaran 2008
                                                    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau




                                               Realisasi 2008         Realisasi 2007
     Belanja Pegawai terdiri dari:
                                                    Rp                     Rp
a.    Gaji dan Tunjangan                       51.828.892.327,00      40.371.079.732,00

b.    Tambahan Penghasilan PNS                 51.914.850.000,00      42.621.900.000,00

c.    Belanja Penerimaan Lainnya                4.526.705.213,00       4.455.984.000,00
      Pimpinan dan Anggota DPRD
      serta KDH/WKDH Biaya
      Pemungutan Pajak Daerah

d.    Biaya Pemungutan Pajak Daerah            20.803.791.612,00      17.660.016.280,00

e.    Honorarium PNS                           36.089.567.709,34     124.204.296.873,26

f.    Honorarium Non PNS                       35.708.207.302,00      36.807.610.610,00

g.    Uang lembur                               3.765.662.400,00       4.711.198.675,00

h.    Belanja beasiswa pendidikan               1.668.500.000,00       1.080.000.000,00
      PNS
i.    Belanja kursus, pelatihan.                4.621.111.000,00       7.513.107.551,00
      Sosialisasi dan bimbingan teknis
      PNS
j.    Belanja bantuan biaya                        34.711.250,00                         -
      pendidikan
         struktural/kedinasan PNS
                  Jumlah                      210.961.998.813,34     279.425.193.721,26




                                         95
                                                            Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                     Tahun Anggaran 2008
                                                        Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau




                                           Realisasi 2008                 Realisasi 2007
                                                Rp                             Rp

     1.2    Belanja Barang              399.783.219.117,92                 337.354.936.068,00


            Belanja barang merupakan pengeluaran anggaran untuk pengeluaran pengadaan
            barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam
            melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Realisasi belanja barang
            dan jasa TA 2008 lebih tinggi sebesar Rp62.428.283.049,92 dibandingkan TA 2007
            dan mencapai 92,37% dari anggaran yang ditetapkan, terdiri dari:


           Belanja Barang dan Jasa            Realisasi 2008               Realisasi 2007
                                                   Rp                           Rp
a.    Belanja bahan habis pakai                  20.754.035.272,00         13.602.606.294,00
b.    Belanja bahan/material                  132.898.167.404,00           57.659.541.295,00
c.    Belanja jasa kantor                        20.542.601.051,61         54.497.732.589,00
d.    Belanja premi asuransi                      1.321.800.000,00             3.993.396.845,00
e.    Belanja perawatan kendaraan                 6.020.734.870,00             8.878.158.343,00
      bermotor
f.    Belanja cetak penggandaan                  17.444.634.462,70         17.276.452.956,00
g.    Belanja Sewa rumah / gedung                25.873.913.101,00         31.150.992.397,00
      /gudang/ parkir
h.    Belanja sewa sarana mobilitas              27.972.237.099,00         22.713.219.576,00
i.    Belanja sewa perlengkapan &                 1.806.149.292,00             2.085.958.000,00
      peralatan kantor
j.    Belanja makanan dan minuman                41.519.532.521,80         34.644.717.957,00
k.    Belanja pakaian dinas &                     1.633.146.927,00             1.266.603.450,00
      atributnya
l.    Belanja pakaian kerja                        185.534.000,00               365.779.500,00
m.    Belanja pakaian khusus & hari               1.827.049.800,00             1.765.275.300,00
      hari tertentu
n.    Belanja perjalanan dinas                   61.820.010.708,00         87.443.501.566,00

                                            96
                                                                     Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                              Tahun Anggaran 2008
                                                                 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


                 Belanja Barang dan Jasa               Realisasi 2008                  Realisasi 2007
                                                            Rp                              Rp
      o.    Belanja perjalanan pindah tugas                               -                11.000.000,00
      p.    Belanja pemeliharaan                          11.118.951.215,00                             -
      q.    Belanja jasa konsultasi                       27.044.721.393,81                             -
                         Jumlah                        399.783.219.117,92          337.354.936.068,00


      Dari realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2008 sebesar Rp61.820.010.708,00, diantaranya
sebesar Rp14.847.858.155,00 merupakan realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD.
Pertanggungjawaban atas belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Pimpinan dan Anggota
DPRD, senilai Rp11.946.758.500,00 dipertanggungjawabkan secara lumpsum.


                                                    Realisasi 2008                 Realisasi 2007
                                                         Rp                             Rp

           1.3    Belanja Subsidi                      4.176.915.000,00                 13.423.514.732,00

                  Belanja subsidi merupakan pengeluaran anggaran yang ditetapkan untuk pemberian
                  subsidi kepada perusahaan/lembaga/badan usaha atas dasar tingkat aktivitas
                  produksi atau jumlah atau nilai dari barang atau jasa yang dihasilkan, dijual, atau
                  diimpor.   Realisasi    belanja     subsidi    TA     2008   lebih     rendah   sebesar
                  Rp9.246.599.732,00 dibandingkan TA 2007 dan mencapai 95,45% dari anggaran.


                                                    Realisasi 2008                 Realisasi 2007
                                                         Rp                             Rp

           1.4    Belanja Hibah                      37.366.476.800,00                                      -

                  Belanja hibah merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan
                  kesejahteraan sosial.
                  Realisasi belanja hibah TA 2008 lebih tinggi sebesar Rp37.366.476.800,00
                  dibandingkan TA 2007 dan mencapai 99,89% dari anggaran, sebagai berikut:


                                                     97
                                                           Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                    Tahun Anggaran 2008
                                                         Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


                                                      Realisasi 2008          Realisasi 2007
               Jenis belanja hibah                         Rp                      Rp

      a.   Belanja Hibah kpd Pem Pusat                13.524.586.800,00                         -


      b.   Belanja Hibah kpd Perusahaan                2.500.000.000,00                         -
           Daerah/BUMD/BUMN

      c.   Belanja Hibah kpd                          21.341.890.000,00                         -
           Badan/Lembaga/ Organisasi swasta

                        Jumlah                        37.366.476.800,00                         -


                                                 Realisasi 2008             Realisasi 2007
                                                      Rp                         Rp

1.5        Belanja Bantuan Sosial                 51.332.458.000,00          85.733.681.650,00


           Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk
           meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Realisasi Belanja Bantuan Sosial
           TA 2008 lebih rendah sebesar Rp34.401.223.650,00 dibandingkan TA 2007 dan
           mencapai 96,73% dari anggaran.


                                         Realisasi 2008                   Realisasi 2007
                                              Rp                               Rp

2. Belanja Modal                          289.202.689.139,15               434.986.063.755,00


      Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan aset tetap dan aset
      tetap lainnya dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja
      modal TA 2008 lebih rendah sebesar Rp145.783.374.615,85 dibandingkan TA 2007 dan
      mencapai 64,99% dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:




                                            98
                                                     Catatan atas Laporan Keuangan
                                                              Tahun Anggaran 2008
                                                Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



                                    Realisasi 2008                Realisasi 2007
                                         Rp                            Rp

2.1   Belanja Modal                    9.121.183.688,00             23.116.859.400,00
      Tanah



      Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran dalam rangka perolehan aset tetap
      berupa tanah. Realisasi belanja modal tanah TA 2008 lebih rendah sebesar
      Rp13.995.675.712,00 dibandingkan TA 2007 dan mencapai 86,03% dari anggaran.


                                    Realisasi 2008                Realisasi 2007
                                         Rp                            Rp

2.2   Belanja Modal                  25.614.875.052,00              77.401.859.394,00
      Peralatan dan Mesin


      Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran yang dimaksudkan
      untuk mendapatkan aset tetap berupa peralatan dan mesin. Realisasi belanja modal
      peralatan dan mesin TA 2008 lebih rendah sebesar Rp51.786.984.342,00
      dibandingkan TA 2007 dan mencapai 73,94% dari anggaran.


                                    Realisasi 2008                Realisasi 2007
                                         Rp                            Rp

2.3     Belanja Modal               127.639.199.424,37             120.951.724.176,00
        Gedung dan
        Bangunan

      Belanja Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk
      mendapatkan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan. Realisasi Belanja Modal
      Gedung dan Bangunan TA 2008 lebih tinggi sebesar Rp6.687.475.248,37
      dibandingkan TA 2007 dan mencapai 58,83% dari anggaran.




                                     99
                                                       Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                Tahun Anggaran 2008
                                                   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



                                      Realisasi 2008                 Realisasi 2007
                                           Rp                             Rp

  2.4   Belanja Modal Jalan,           122.663.638.574,78             206.801.513.730,00
        Irigasi dan Jaringan


        Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran yang
        dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap berupa Modal Jalan, Irigasi dan
        Jaringan. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2008 lebih rendah
        sebesar Rp84.137.875.155,22 dibandingkan TA 2007 dan mencapai 68,89% dari
        anggaran.


                                      Realisasi 2008                 Realisasi 2007
                                           Rp                             Rp

  2.5   Belanja Modal Aset               4.163.792.400,00                6.714.107.055,00
        Tetap Lainnya
        \

        Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang dimaksudkan
        untuk mendapatkan aset tetap berupa Aset Tetap Lainnya. Realisasi Belanja Modal
        Aset Tetap Lainnya TA 2008 lebih rendah sebesar Rp2.550.314.655,00
        dibandingkan TA 2007 dan mencapai 88,70% dari anggaran.



                                     Realisasi 2008                  Realisasi 2007
                                          Rp                              Rp

3. Belanja Tak Terduga                    531.500.000,00                  600.000.000,00

   Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk kegiatan-
   kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya. Realisasi belanja tidak terduga TA
   2008 lebih rendah sebesar Rp68.500.000,00 dibandingkan TA 2007 dan mencapai
   35,43% dari anggaran.



                                       100
                                                          Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                   Tahun Anggaran 2008
                                                        Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



                                        Realisasi 2008                     Realisasi 2007
                                             Rp                                 Rp

    4. Transfer                          155.581.588.512,00                 125.794.154.463,00

       Belanja transfer merupakan penyaluran uang kepada Kabupaten/Kota dan sebagai
       kompensasi bagi hasil atas pajak-pajak daerah. Pengeluaran Transfer dalam            tahun
       anggaran 2008 seluruhnya merupakan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota sesuai
       dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi belanja Transfer/Bagi Hasil
       kepada     Kabupaten/Kota   TA   2008    lebih   tinggi   sebesar   Rp29.787.434.049,00
       dibandingkan TA 2007 dan mencapai 97,97% dari anggaran.


PEMBIAYAAN

    Pembiayaan meliputi penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan, yang dimaksudkan
    untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, selama tahun anggaran
    2008 realisasi pembiayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:



                                        Realisasi 2008                     Realisasi 2007
                                             Rp                                 Rp

    a. Penerimaan Pembiayaan             184.315.625.949,61                 447.501.469.506,13




        Penerimaan pembiayaan adalah setiap penerimaan kas daerah yang perlu dibayar
        kembali. Sumber penerimaan pembiayaan tahun 2008 berasal dari Penggunaan SiLPA.
        Penggunaan SiLPA merupakan perkiraan untuk membukukan realisasi penggunaan
        SiLPA untuk menutup defisit anggaran selama tahun berjalan. Realisasi penggunaan
        SiLPA Tahun Anggaran (TA) 2008 lebih rendah sebesar Rp263.185.843.556,52
        dibandingkan TA 2007 dan mencapai 100 % dari anggarannya.




                                          101
                                                           Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                    Tahun Anggaran 2008
                                                        Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



                                          Realisasi 2008                 Realisasi 2007
                                               Rp                             Rp

    b. Pengeluaran                                         0,00              3.999.000.000,00
        Pembiayaan

        Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran kas daerah yang diahrapkan akan diterima
        kembali. Pengeluaran pembiayaan dilakukan dalam rangka memanfaatkan surplus
        anggaran. Tidak terdapat realisasi atas pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran
        2008, meskipun terdapat anggaran untuk pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan
        modal pemerintah daerah sebesar Rp4.000.000.000,00. Anggaran penyertaan modal
        pemerintah daerah tersebut semula direncanakan untuk tambahan penyertaan modal ke
        PT Pembangunan Kepri.


C. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

   Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan adalah Selisih lebih/kurang antara realisasi
   penerimaan dan pengeluaran selama satu periode tahun berjalan. Dalam tahun anggaran 2008
   realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggran adalah sebesar Rp391.953.212.112,65 atau
   mengalami kenaikan sebesar 112,65 % dari tahun anggaran sebelumnya sebesar
   Rp184.315.625.949,61.




                                            102
                                                           Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                    Tahun Anggaran 2008
                                                         Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau




5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

  A. AKTIVITAS OPERASI

     Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk
     kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih
     aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah
     Provinsi Kepulauan Riau dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas
     operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
     Arus masuk kas dari aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama tahun
     2008 sebesar Rp1.356.574.432.076,40 terdiri dari:


                                         Tahun 2008                       Tahun 2007
                                            Rp                               Rp
   Pendapatan Pajak Daerah                391.240.524.930,00               301.504.796.476,00
   Pendapatan Retribusi Daerah               1.903.566.320,00                 352.158.000,00
   Lain-lain PAD yang Sah                   13.138.693.434,40               23.976.725.955,74
   Dana Bagi Hasil Pajak                  174.674.003.694,00               159.772.024.918,00
   Dana Bagi Hasil SDA                    480.931.785.698,00               169.192.001.483,00
   Dana Alokasi Umum                      288.884.858.000,00               333.332.994.000,00
   Dana Alokasi Khusus                       5.801.000.000,00                            0,00
   Dana Penyesuaian                                        0,00             30.000.000.000,00
   Jumlah Arus Masuk Kas                 1.356.574.432.076,40            1.018.130.700.832,74


     Pendapatan Pajak Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari Pajak Kendaraan
     Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
     dan Pajak Air Permukaan.

     Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang terdiri atas Retribusi Pemakaian
     Kekayaan Daerah dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.


                                            103
                                                         Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                  Tahun Anggaran 2008
                                                        Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


Lain-lain PAD yang Sah terdiri atas Jasa Giro, Sumbangan Pihak Ketiga, Pengembalian
Pungutan Pajak Jasa Giro, dan Penerimaan Lain-lain.


Transfer masuk merupakan penerimaan uang dari suatu entitas pelaporan lain (DAU dan
DAK), dana perimbangan/penyesuaian, dan Dana Bagi hasil (bagi hasil pajak dan bukan
pajak/bagi hasil sumber daya alam).


Arus keluar untuk operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2008 sebesar
Rp859.734.156.243,26 terutama digunakan untuk:


                                           Tahun 2008                  Tahun 2007
                                              Rp                           Rp
Belanja Pegawai                            210.961.998.813,34         279.425.193.721,26
Belanja Barang dan Jasa                    399.783.219.117,92         337.354.936.068,00
Subsidi                                      4.176.915.000,00          13.423.514.732,00
Belanja Hibah                               37.366.476.800,00                       0,00
Bantuan Sosial                              51.332.458.000,00          85.733.681.650,00
Belanja Tak Terduga                           531.500.000,00              600.000.000,00
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota               155.581.588.512,00         125.794.154.463,00
  Jumlah Arus Keluar Kas                   859.734.156.243,26         842.331.480.634,26


Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang
yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang dibayarkan kepada
anggota DPRD, dan pegawai pemerintah daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan, antara lain berupa: gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial,
dan lain-lain sejenis.

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran uang untuk pembelian barang dan jasa yang
habis pakai guna operasi kegiatan pemerintahan atau guna memproduksi barang dan jasa,
antara lain berupa: pengeluaran untuk pembelian ATK, jasa pemeliharaan, ongkos
perjalanan dinas, dan lain-lain sejenis.

                                           104
                                                     Catatan atas Laporan Keuangan
                                                              Tahun Anggaran 2008
                                                   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau
oleh masyarakat banyak.

Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang
dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran uang yang sifatnya tidak biasa dan tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun
sebelumnya.
Bagi Hasil Pajak digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil pajak kepada
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa digunakan untuk
menganggarkan bantuan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kab/kota dan
pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas
dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp496.840.275.833,14. Perbandingan
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2008 dan 2007 adalah:



                                   Tahun 2008                        Tahun 2007
                                      Rp                                Rp

 Arus Kas Bersih dari               496.840.275.833,14                175.799.220.198,48
 Aktivitas Operasi




                                       105
                                                            Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                     Tahun Anggaran 2008
                                                        Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


B. AKTIVITAS INVESTASI ASET NON-KEUANGAN


 Aktivitas Investasi Aset Non-keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
 yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non-keuangan lainnya.

 Arus Kas dari aktivitas investasi non-keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran
 kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk
 meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang
 akan datang.


 Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan selama tahun 2008 tidak
 terdapat penerimaan kas berasal dari aktivitas investasi aset non-keuangan.


 Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan selama tahun 2008 sebesar
 Rp289.202.689.139,15 merupakan pengeluaran uang untuk memperoleh aset tetap berupa:
 tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan-irigasi dan jaringan, aset tetap
 lainnya (berupa aset tidak berwujud), dan aset lainnya, dengan rincian sebagai berikut:


                                                 Tahun 2008                 Tahun 2007
                                                    Rp                          Rp
  Belanja Tanah                                   9.121.183.688,00          23.116.859.400,00
  Belanja Peralatan dan Mesin                   25.614.875.052,00           77.401.859.394,00
  Belanja Bangunan Gedung                     127.639.199.424,37           120.951.724.176,00
  Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan         122.663.638.574,78           206.801.513.730,00
  Belanja Aset tetap lainnya                      4.163.792.400,00           6.714.107.055,00
  Jumlah Arus Kas Keluar                      289.202.689.139,15           434.986.063.755,00


 Arus    Kas     Bersih   dari    Aktivitas     Investasi    Aset    Non    Keuangan       adalah
 (Rp289.202.689.139,15,00).
 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan tahun 2008 dan
  2007 adalah:

                                          106
                                                          Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                   Tahun Anggaran 2008
                                                        Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



                                      Tahun 2008                        Tahun 2007
                                         Rp                                Rp

 Arus Kas Bersih dari                 (289.202.689.139,15)               (434.986.063.755,00)
 Aktivitas Investasi Aset
 Non Keuangan

C. AKTIVITAS PEMBIAYAAN
  Aktivitas Pembiayaan adalah penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau
  pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah
  dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah
  daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.
  Arus Kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto
  sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan
  untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim
  pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.


  Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan selama tahun 2008 sebesar Rp0,00 atau tidak ada
  arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan.


  Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan selama tahun 2008 sebesar Rp0,00 atau tidak ada
  arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan.


D. AKTIVITAS NON-ANGGARAN
   Aktivitas Non-Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak
   mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah daerah.
   Arus    masuk    kas     dari   aktivitas    non-anggaran   selama   tahun   2008   sebesar
   Rp54.227.384.211,35 merupakan penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
   Perbandingan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran tahun 2008 dan 2007 adalah:




                                               107
                                                        Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                 Tahun Anggaran 2008
                                                     Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



                                            Tahun 2008                    Tahun 2007
                                               Rp                            Rp

   Arus    Masuk    Kas   dari              54.227.384.211,35             57.516.582.296,15
   Aktivitas Non Anggaran


Arus    keluar   kas   dari   aktivitas    non-anggaran      selama   tahun     2008   sebesar
Rp53.476.182.025,90 merupakan pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).


Perbandingan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran tahun 2008 dan 2007 adalah:

                                           Tahun 2008                    Tahun 2007
                                              Rp                            Rp


 Arus Keluar      Kas   dari               53.450.619.915,90              57.275.551.419,11
 Aktivitas Non Anggaran
A


Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran adalah Rp776.764.295,45. Perbandingan Arus
Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran tahun 2008 dan 2007 adalah:

                                                Tahun 2008                    Tahun 2007
                                                   Rp                            Rp

 Arus Kas Bersih dari Aktivitas                   776.764.295,45               241.030.877,04
 Non Anggaran




                                          108
                                                                  Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                           Tahun Anggaran 2008
                                                                 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



6.   PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

               Dalam rangka memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Kepulauan Riau pada
     umumnya dan Kabupaten Natuna pada khususnya, maka perlu dilakukan peningkatkan
     penyelenggaraan    pemerintahan,   pelaksanaan      pembangunan,   dan   pelayanan   publik   guna
     mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta dengan memperhatikan kemampuan
     ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik,
     sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja
     di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Natuna, maka dipandang
     perlu untuk memekarkan Kabupaten Natuna dengan membentuk kabupaten pemekaran baru.
     Sebagai tindak lanjut dari kondisi di atas maka dibentuklah kabupaten baru yaitu Kabupaten
     Anambas. Pembentukan Kabupaten Anambas ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun
     2008 tentang pembentukan Kapupaten Kepulauan Anambas.
               Sebagai dampak dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Anambas adalah perlu adanya
     kelengkapan sarana prasaran dan       kepegawaian yang segera harus dipenuhi dalam rangka
     memberikan pelayanan masyarakat. Sebagai langkah awal untuk menjalankan pemerintahan tersebut
     maka untuk aparat pemerintahan dipenuhi dari Kabupaten induk dan Pemerintah Provinsi
     Kepulauan Riau serta Pemerintah Daerah disekitarnya. Pembentukan Kabupaten Kepulauan
     Anambas ini diharapkan mampu mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat,
     meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
               Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
     menyatakan bahwa Provinsi Kepuluan Riau mempunyai batas wilayah yang berbatasan langsung
     dengan negara tetangga yaitu dengan Negara Malaysia dan Singapura disamping beberapa provinsi.
               Dengan melihat hal tersebut diatas, bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah
     yang strategis baik secara geografis, geopolitik, ekonomi maupun keamanan dan pertahanan
     nasional. Sehubungan dengan itu dalam mendukung pembangunan nasional pemerintah Provinsi
     Kepulauan Riau memilki peran yang penting sehingga perlunya perangkat regulasi yang sesuai
     dengan kondisi dan tipikal daerah kepulauan riau.
               Berdasarkan kondisi diatas pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Pengganti
     Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

                                                    109
                                                               Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                        Tahun Anggaran 2008
                                                             Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2000 menetapkan
sejumlah criteria bagi suatu kawasan untuk menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
bebas, diantaranya kriteria yang terkait dengan letak kawasan tersebut.
           Sejalan dengan hal diatas, pemerintah pusat telah menerbitkan 1 paket peraturan
pemerintah tentang perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di 3 daerah kab/kota yang ada di
wilayah Provinsi Kepulauan Riau yaitu :
1.   PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.
2.   PP Nomor 47 Tahun 2007 tentang Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan.
3.   PP Nomor 48 Tahun 2007 tentang Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun.
         Sebagai tindak lanjut dari keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut maka untuk membantu
Presiden dalam membina kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tersebut, maka
dibentuklah kelembagaan di tingkat nasional yaitu Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas melalui Keputusan Presiden No.9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan
Kawasan Batam, Keputusan Presiden No.10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Kawasan
Bintan     dan Keputusan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Kawasan
Karimun.
           Untuk memperkuat organisasi pengelolaan kawasan perdangangan bebas dan pelabuhan
bebas dan membantu Dewan Kawasan dalam pengelolaan kawasan maka dibentuklah Badan
Pengelola Kasawan Batam dengan wilayah Kerja kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
Batam, Badan Pengelola Kawasan Bintan dengan wilayah kerja kawasan perdaganan bebas dan
pelabuhan bebas Bintan dan Badan Pengelola Kawasan Karimun dengan wilayah kerja Kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Karimun. Pembentukan Badan Pengelola Kawasan dapat
meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Batam,
Bintan dan Karimun, dan mempermudah akses bagi para investor untuk menanamkan modalnya di
kawasan tersebut sehingga dapat menggerakan perekonomian disekitar kawasan tersebut serta
membuka lapangan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
           Letak daerah Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang berada pada jalur perdagangan
international (Selat Malaka) memiliki peran yang penting sebagai salah satu gerbang dan unjung
tombak perekonomian nasional kareana dapat dijadikan gerbang bagi arus masuk investasi, barang



                                                110
                                                            Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                     Tahun Anggaran 2008
                                                          Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau


dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi pengingkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau
dan rakyat Indonesia pada umumnya.
         Di samping itu juga dalam pengembangan daerah BBK sebagai kawasan perdagangan
bebas dan pelabuhan bebas akan disesuaikan dengan keunggulan masing – masing daerah. Untuk
kawasan Batam akan dikembangkan sebagai daerah industri karena kesiapan infrastruktur yang
lebih memadai dan ketersediaan lahan yang cukup bagi para investor untuk membangun industrinya.
         Sedangkan untuk daerah Karimun perkembangannya akan lebih difokuskan pada
pelabuhan bebas dan industry galangan kapal, karena wilayah Karimun memiliki lahan dan daerah
yang cocok untuk pengembangan industri galangan kapal. Pengembangan daerah pariwisata akan
dikembangkan pada wilayah Bintan dikarenakan potensi keindahan pariwisata Bintan yang lebih
dapat ditonjolkan untuk menarik devisa bagi Negara dan Provinsi Kepulauan Riau khususnya.
         Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa wilayah Provinsi
Kepulauan Riau merupakan salah satu barometer ekonomi nasional, karena letak dan besarnya
potensi sumber daya alamnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.




                                              111
                                                              Catatan atas Laporan Keuangan
                                                                       Tahun Anggaran 2008
                                                            Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



7.   PENUTUP

              Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini sebagai bentuk
     pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
     Kepulauan Riau. Pengelolaan keuangan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun
     2006 tentang Pengelolan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
     2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
     Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
              Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 ini disajikan sesuai
     dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan
     Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi dasar dalam proses
     penyusunan laporan keuangan.
              Akhir kata, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan Laporan Keuangan
     Pemerintah   Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 dapat memenuhi kewajiban kami dalam
     melaporkan dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
     kepada para stakeholders dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan
     pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.



                                                 Tanjungpinang,                    2009

                                                   GUBERNUR KEPULAUAN RIAU




                                                         ISMETH ABDULLAH




                                                 112
                                                                                  113




GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN


1. Dasar Hukum Pemeriksaan
   a. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
   b. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
   c. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
      Negara;
   d. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
      dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
   e. Pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
   f.   Pasal 81 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
        antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
   g. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
   h. Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
      Keuangan Daerah;
   i.   Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
        Tahun Anggaran 2009.


2. Tujuan Pemeriksaan
           Tujuan Pemeriksaan adalah untuk memberikan keyakinan apakah Laporan
   Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai laporan
   pertanggungjawaban atas realisasi APBD Tahun Anggaran 2008 telah disajikan secara
   wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum yang ditetapkan dalam Standar
   Akuntansi Pemerintahan dan berbagai peraturan perundangan yang berlaku.


3. Sasaran Pemeriksaan
           Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka sasaran pemeriksaan
   Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau diarahkan pada:
   a. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2008;
   b. Neraca per 31 Desember 2008;
   c. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2008;
   d. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
   e. Kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan;
   f.   Pengendalian intern.
                                                                                      114




4. Standar Pemeriksaan
           Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan
   Riau Tahun Anggaran 2008 dilakukan dengan berpedoman pada:
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
      Pemerintahan (SAP), termasuk Buletin Teknis SAP yang merupakan penjelasan atas
      Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP);
   b. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
      Negara;
   c. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan,


5. Metode Pemeriksaan
           Metode pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan LKPD meliputi
   perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan yang meliputi 24
   langkah/kegiatan. Pelaksanaan rinci atas metode pemeriksaan ini merujuk pada Juknis
   Pemeriksaan LKPD Bab III.
            Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2008 meliputi pengujian atas bukti sesuai
   dengan hasil penelaahan SPI. Pada tingkat objek belanja yang melebihi standar
   materialitas (PM) dapat dijadikan sample untuk pengambilan bukti sesuai dengan
   judgment auditor. Pengujian terhadap nilai akun dibawahnya minimal 60% dari total nilai
   akun pada tingkat objek belanja dan
            Penetapan Tingkat Materialitas Awal/Planning Materiality/ PM merupakan
   tingkat materialitas pada keseluruhan laporan keuangan. Penetapan PM yaitu sebesar
   0,5% sampai dengan 5,0% dari total belanja. Baik atau Kurang Baiknya Sistem
   Pengendalian Intern menjadi dasar untuk penghitungan materialitas. Penghitungan
   materialitas juga diterapkan untuk pendapatan dan pembiayaan.


6. Waktu Pemeriksaan
          Pemeriksaan dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari kalender, terhitung
   mulai tanggal 23 April s.d. 31 Mei 2009 berdasarkan Surat Tugas Nomor
   35/ST/XVIII.TJP/04/2009 tanggal 17 April 2009.


7. Objek Pemeriksaan
          Entitas yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah Pemerintah Daerah Provinsi
   Kepulauan Riau.
                                                                                      115




8. Batasan Pemeriksaan
             Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan
   tanggung jawab manajemen entitas. Dalam pemeriksaan ini, pemeriksa beranggapan
   bahwa Pemerintah Daerah telah menyediakan data dan informasi yang benar dan lengkap
   serta tidak menyembunyikan informasi yang material untuk keperluan pemeriksaan. Oleh
   karena itu, BPK RI tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan
   pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak oleh
   entitas yang diperiksa.
            Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun
   20078tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan, tetapi untuk
   memberikan keyakinan bahwa LKPD entitas yang diperiksa bebas dari salah saji
   material. Akan tetapi, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, tim
   pemeriksa wajib mengungkapkan penyimpangan itu dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
   Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan
   yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh
   material terhadap laporan keuangan. Prosedur-prosedur itu dilakukan karena disadari
   bahwa kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
   entitas dalam pelaksanaan APBD. Namun pemeriksaan ini tidak memberikan jaminan
   bahwa tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang
   wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material
   terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. Pemeriksa berkewajiban
   menginformasikan bila ada perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan
   material yang mungkin ditemukan selama pemeriksaan.
            Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas perundang-undangan, pemeriksa
   hanya menguji kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait
   langsung dengan kewajaran laporan keuangan termasuk asersi manajemen entitas yang
   diperiksa. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan
   pada peraturan yang tidak teridentifikasi.




                                                   BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                         REPUBLIK INDONESIA
                                                                                 Catatan Atas Laporan Keuangan
                                                                                           Tahun Anggaran 2008
                                                                              Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
      
                                                PT PEMBANGUNAN KEPRI
                                                DAN ANAK PERUSAHAAN
                                                    NERACA (unaudit)
                                             PER TANGGAL 31 DESEMBER 2008
                                                                                                    (Dalam Rupiah Penuh)
                  URAIAN                   TAHUN 2008                         URAIAN                     TAHUN 2008
    AKTIVA                                                    KEWAJIBAN
    AKTIVA LANCAR                                             KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
        Kas dan Setara Kas                 1,889,081,806.00       Hutang Usaha                             742,294,873.00
        Piutang Usaha                      1,624,934,723.00       Biaya Yang Masih Harus Dibayar               401,954.00
        Piutang Hubungan Istimewa          1,252,142,245.00       Hutang Pajak                             882,959,305.00
        Piutang Lain-Lain                  2,375,000,000.00       Hutang Lain - Lain                         1,500,000.00
        Uang Muka                              5,500,000.00   Jumlah Kewajiban Jangka Pendek             1,627,156,132.00
        Biaya Dibayar Dimuka                 165,108,399.00   KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
    Jumlah Aktiva Lancar (3 s/d 8)         7,311,767,173.00       Kewajiban Imbalan Paska Kerja            119,910,776.00
    AKTIVA TIDAK LANCAR                                       Jumlah Kewajiban Jangka Panjang              119,910,776.00
        Investasi Saham                    1,938,954,434.00           Jumlah Kewajiban (24 + 27)         1,747,066,908.00
        Aktiva Tetap - Bersih              1,022,688,798.00   Hak Minoritas                              2,875,000,000.00
        Aktiva Pajak Tangguhan             1,373,510,352.00   EKUITAS
        Aktiva Lain-Lain                      13,989,583.00       Modal Saham                           14,000,000,000.00
    Jumlah Aktiva Tidak Lancar (11 s/d
    14)                                    4,349,143,167.00       Saldo Laba (defisit)                  (6,961,156,568.00)
                                                                      Jumlah Ekuitas                      7,038,843,432.00
                                                              JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
    JUMLAH AKTIVA (9 + 15)               11,660,910,340.00    (28+29+33)                                11,660,910,340.00
                                                LAPORAN LABA RUGI (unaudit)
                    UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2008 DAN 2007
                                                                                                (Dalam Rupiah Penuh)
                                    URAIAN                                      2008                     2007
      Pendapatan                                                              6,131,522,555.00       5,796,989,614.00
      Harga Pokok Pendapatan                                                  5,203,115,939.00       4,923,132,395.00
             Laba Kotor                                                         928,406,616.00         873,857,219.00
      Beban Usaha                                                             5,439,579,344.00       4,697,344,109.00
             Laba/(Rugi) Usaha                                              (4,511,172,728.00)     (3,823,486,890.00)
      Pendapatan (Beban) Lain - Lain
         Pendapatan Bunga                                                       212,492,103.00         211,428,236.00
         Beban Bunga                                                                (35,945.00)                      -
         Pendapatan Lain - Lain                                                    1,678,000.00                      -
         Bagian Laba/(Rugi) Perusahaan Asosiasi                               (206,740,566.00)                       -
         Administrasi Bank                                                       (6,666,563.00)         (3,974,941.00)
         Beban Lain-Lain                                                       (27,902,537.00)        (32,500,000.00)
         Laba/(Rugi) Selisih Kurs                                               268,320,596.00          67,272,814.00
      Jumlah Pendapatan (Beban) Lain - Lain                                     241,145,089.00         242,226,109.00
             Laba/(Rugi) sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan          (4,270,027,639.00)     (3,581,260,781.00)
      Manfaat (Beban) Pajak :
         Tahun Berjalan                                                          (4,955,624.00)                      -
         Tangguhan                                                               96,401,499.00       1,128,056,705.00
             Laba/(Rugi) Bersih                                             (4,178,581,764.00)     (2,453,204,076.00)
                                            LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (unaudit)
                       UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2008 DAN 2007
                                                                                                 (Dalam Rupiah Penuh)
                              URAIAN                      Modal Disetor     Saldo Laba (Defisit)         Ekuitas
         Ekuitas Pendirian Sampai Dengan 31 Desember 2006 10,000,000,000.00     (329,370,728.00)      9,670,629,272.00
         Tambahan Modal Disetor                            3,999,000,000.00                    -      3,999,000,000.00
         Laba/(Rugi) Bersih                                               -   (2,453,204,076.00)    (2,453,204,076.00)
         Saldo per 31 Desember 2007                       13,999,000,000.00   (2,782,574,804.00)     11,216,425,196.00
         Tambahan Modal Dosetor                                1,000,000.00                    -          1,000,000.00
         Laba/(Rugi) Bersih                                               -   (4,178,581,764.00)    (4,178,581,764.00)
         Saldo per 31 Desember 2008                       14,000,000,000.00   (6,961,156,568.00)      7,038,843,432.00
                                                                     Catatan Atas Laporan Keuangan
                                                                               Tahun Anggaran 2008
                                                                  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
     
                                          PT PEMBANGUNAN KEPRI
                                          DAN ANAK PERUSAHAAN
                                         LAPORAN ARUS KAS (unaudit)
                      UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2008 DAN 2007

                                                                                     (Dalam Rupiah Penuh)
                                URAIAN                          2008                      2007

        Arus kas dari kegiata operasi
        Rugi setelah pajak penghasilan                         (4,178,581,764.00)       (2,453,204,076.00)

        Ditambah (dikurangi) unsur :
               Pendapatan bunga                                  (212,492,103.00)         (211,428,236.00)
               Penyusutan aktiva tetap                             198,325,740.00           138,818,675.00
               Bagian rugi perusahaan asosiasi                     206,740,566.00                     0.00
               Amortisasi                                            2,437,500.00             2,322,917.00
               Manfaat karyawan                                     36,247,824.00            83,662,952.00
               Pajak tangguhan                                    (96,401,499.00)       (1,128,056,705.00)
                                                               (4,043,723,736.00)       (3,567,884,474.00)
        Perubahan dalam aktiva dan kewajiban
               Piutang usaha                                     (361,603,543.00)       (1,263,331,179.00)
               Piutang lainnya                                   (809,882,808.00)         (149,000,000.00)
               Uang muka                                            (5,500,000.00)            4,084,800.00
               Beban dibayar dimuka                               (14,753,203.00)         (150,355,196.00)
               Aktiva lain-lain                                     (4,000,000.00)         (14,750,000.00)
               Hutang usaha                                        732,471,474.00             9,823,397.00
               Hutang bank                                                    0.00                    0.00
               Hutang pajak                                        168,223,461.00           709,010,552.00
               Hutang afiliasi                                        1,500,000.00                    0.00
               Biaya masih harus dibayar                              (553,046.00)         (65,295,000.00)
               Penerimaan bunga                                    212,492,103.00           211,428,236.00
        Kas bersih (digunakan) dalam kegiatan investasi        (4,125,329,299.00)       (4,276,268,864.00)

        Arus kas dari kegiatan investasi
        Pembelian aktiva tetap                                   (100,959,090.00)       (1,258,874,122.00)
        Investasi saham                                          (688,954,434.00)       (1,250,000,000.00)
        Kas bersih (digunakan) dalam kegiatan investasi          (789,913,524.00)       (2,508,874,122.00)

        arus kas dari kegiatan pendanaan
        Setoran modal                                                1,000,000.00         3,999,000,000.00
        Kas bersih dihasilkan dalam kegiatan pendanaan               1,000,000.00         3,999,000,000.00
        Kenaikan bersih kas dan setara kas                     (4,914,242,822.00)       (2,786,142,987.00)
        Kas dan setara kas awal                                  6,803,324,629.00         9,589,467,616.00
        Kas dan setara kas pada akhir tahun                      1,889,081,806.00         6,803,324,629.00



                                                          Tanjungpinang,              2009


                                                            GUBERNUR KEPULAUAN RIAU




                                                                 ISMETH ABDULLAH
                   BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                      REPUBLIK INDONESIA



              LAPORAN ATAS KEPATUHAN



     DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN
          LAPORAN KEUANGAN
  PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
      UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
                  DI
            TANJUNGPINANG




     AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
     PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Nomor     :   51b/S/XVIII.TJP/07/2009
Tanggal   :   31 Juli 2009
                                                             DAFTAR ISI

                                                                                                                                       HALAMAN

DAFTAR ISI …………………………...…………………………………………..............                                                                                        i

RESUME PEMERIKSAAN ................................................................................................                         iii

TEMUAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN ....................................................................                                            1

  1.     Realisasi Belanja Hibah atas Beban Tahun Anggaran (TA) 2008 sebesar
                                                                                                                                             1
         Rp3.500.000.000,00 Dibayarkan pada TA 2009..........................................................
  2.     Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
         Rakyat Daerah senilai Rp11.946.758.500,00 Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang
                                                                                                                                             3
         Berlaku.........................................................................................................................
  3.     Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2004 – 2009 belum
         mengembalikan dana TKI dan BOP TA 2006 sampai dengan Mei 2009 Sebesar
                                                                                                                                             5
         Rp3.739.011.900,00.....................................................................................................
  4.     Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum menyerahkan dana Bagi Hasil Pajak
         Daerah Tahun 2008 sebesar Rp8.243.421.369,00 untuk Kota Tanjungpinang,
                                                                                                                                             8
         Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga................................................................
  5.     Nilai penyertaan modal pada PDAM belum ditetapkan Pemerintah Provinsi
                                                                                                                                            10
         Kepulauan Riau............................................................................................................
  6.     PT. Trans Batam Sarana Tidak Memenuhi Kewajiban Kontrak Kerjasama dengan
                                                                                                                                            13
         Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau...........................................................................
  7.     Realisasi Belanja pada Dinas Pendidikan Merugikan Daerah Sebesar
                                                                                                                                            15
         Rp42.580.000,00..........................................................................................................
  8.     Biaya Langsung Non Personil pada Pekerjaan Jasa Konsultan Sebesar
                                                                                                                                            18
         Rp707.949.375,00 Belum Dilengkapi dengan Bukti Pengeluaran Riil…………..
  9.     Biaya Langsung Non Personil pada Kontrak Manajemen Konstruksi Pembangunan
         Infrastruktur Pulau Dompak pada Dinas Pekerjaan Umum tidak Didukung dengan
         Bukti Pertanggungjawaban (At Cost) sebesar Rp845.952.664,00 dan Merugikan
                                                                                                                                            28
         Daerah Sebesar Rp44.270.700,00................................................................................
 10. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perawatan RSU Tanjung Uban dan
                                                                                                                                            30
     Penataan Landscape Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp71. 444.400,00.......................
 11. Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Terminal Khusus Pemerintah Provinsi
     Kepulauan Riau di Telaga Punggur mendahului realisasi fisik dan tidak sesuai
     dengan kontrak sebesar Rp8.088.132,20 serta Tidak Memiliki Spesifikasi Kualitas
                                                                                                                                            34
     Beton yang Jelas di Dalam Kontrak.............................................................................
 12. Perubahan Spesifikasi Struktur Bangunan Dua Paket Pekerjaan Pembangunan Pada
     Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008 Tidak Sesuai
                                                                                                                                            38
     Ketentuan......................................................................................................................
 13. Spesifikasi Kualitas Pekerjaan Beton Pada Kontrak Pembangunan Dua Paket                                                                43

                                                                        i
       Pekerjaan Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Tidak Sesuai dengan Kualitas
       Beton Rencana..............................................................................................................
14. Pekerjaan Pemotongan Bukit di Kawasan Keselamatan Penerbangan Dilaksanakan
                                                                                                                                     46
    Tidak Sesuai Spesifikasi Sebesar Rp107.618.467,70..........................................
15. Pelaksanaan fisik pekerjaan Pembangunan Gedung Dipenda dan Pengadaan Speed
    Boat Provinsi Kepulauan Riau tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar
                                                                                                                                     51
    Rp99.064.274,30..........................................................................................................
16. Biaya Langsung Personil pada Kontrak Manajemen Konstruksi Pembangunan
    Infrastruktur Pulau Dompak pada Dinas Pekerjaan Umum Belum Didukung dengan
                                                                                                                                     55
    Bukti Yang Memadai...................................................................................................
17. Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp240.000.000,00 Direalisasikan Melalui Belanja
                                                                                                                                     57
    Tidak Terduga..............................................................................................................
18. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Belum Sepenuhnya Menindaklanjuti Hasil
                                                                                                                                     59
    Pemeriksaan BPK RI Sebelumnya.......................................................................
LAMPIRAN

       Lampiran 1 …………………………………………………………………………                                                                                       70

       Lampiran 2 …………………………………………………………………………...                                                                                    73

       Lampiran 3 …………………………………………………………………………...                                                                                    87




                                                                   ii
                       BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                          REPUBLIK INDONESIA


                   RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31
Desember 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas
Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan
adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, tanggung jawab
BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan
pemeriksaan yang dilakukan.

Ketidakpatuhan kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian
dalam perolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari
salah saji material, BPK RI melakukan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang – undangan, kecurangan serta ketidakpatuhan yang berkaitan
dengan pelaporan keuangan. Namun pemeriksaan yang BPK RI lakukan tidak dirancang
khusus untuk menemukan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang –
undangan, dan BPK RI tidak mengeluarkan opini atas laporan kepatuhan, Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengharuskan BPK RI untuk melaporkan
kepada pihak berwenang yang terkait apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang – undangan, kecurangan serta ketidakpatutan, apabila dalam melakukan
pemeriksaan atas laporan keuangan menemukan hal – hal tersebut.

Atas pemeriksaan tersebut, BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan
Keuangan atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008 yang memuat opini Wajar
Dengan Pengecualian dengan nomor 51a/S/XVIII.TJP/07/2009 tanggal 31 Juli 2009
dan Laporan atas Pengendalian Intern dalam kerangka pemeriksaan laporan LKPD
dengan nomor 51c/S/XVIII.TJP/07/2009 tanggal 31 Juli 2009 .

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau
tersebut dilakukan berdasarkan dilakukan berdasarkan pada Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI. Standar tersebut
mengharuskan BPK RI untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan
melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai sebagai standar
untuk memberikan pendapat. Standar tersebut juga mengharuskan BPK RI untuk
mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, kecurangan
dan ketidakpatutan dalam pelaporan keuangan.

Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
kecurangan serta ketidakpatutan dalam pelaporan keuangan yang ditemukan BPK RI
                                         iii
adalah sebagai berikut:
 1. Realisasi Belanja Hibah atas Beban Tahun Anggaran (TA) 2008 sebesar
     Rp3.500.000.000,00 Dibayarkan pada TA 2009
 2. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
     Rakyat Daerah senilai Rp11.946.758.500,00 Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang
     Berlaku.
 3. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2004 – 2009 belum
     mengembalikan dana TKI dan BOP TA 2006 sampai dengan Mei 2009 Sebesar
     Rp3.739.011.900,00
 4. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum menyerahkan dana Bagi Hasil Pajak
     Daerah Tahun 2008 sebesar Rp8.243.421.369,00 untuk Kota Tanjungpinang,
     Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga.
 5. Nilai penyertaan modal pada PDAM belum ditetapkan Pemerintah Provinsi
     Kepulauan Riau.
 6. PT. Trans Batam Sarana Tidak Memenuhi Kewajiban Kontrak Kerjasama dengan
     Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
 7. Realisasi Belanja pada Dinas Pendidikan Merugikan Daerah Sebesar
     Rp42.580.000,00.
 8. Biaya Langsung Non Personil pada Pekerjaan Jasa Konsultan Sebesar
     Rp707.949.375,00 Belum Dilengkapi dengan Bukti Pengeluaran Riil.
 9. Biaya Langsung Non Personil pada Kontrak Manajemen Konstruksi Pembangunan
     Infrastruktur Pulau Dompak pada Dinas Pekerjaan Umum tidak Didukung dengan
     Bukti Pertanggungjawaban (At Cost) sebesar Rp845.952.664,00 dan Merugikan
     Daerah Sebesar Rp44.270.700,00.
 10. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perawatan RSU Tanjung Uban dan
     Penataan Landscape Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp71. 444.400,00.
 11. Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Terminal Khusus Pemerintah Provinsi
     Kepulauan Riau di Telaga Punggur mendahului realisasi fisik dan tidak sesuai
     dengan kontrak sebesar Rp8.088.132,20 serta Tidak Memiliki Spesifikasi Kualitas
     Beton yang Jelas di Dalam Kontrak.
 12. Perubahan Spesifikasi Struktur Bangunan Dua Paket Pekerjaan Pembangunan Pada
     Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008 Tidak Sesuai
     Ketentuan.
 13. Spesifikasi Kualitas Pekerjaan Beton Pada Kontrak Pembangunan Dua Paket
     Pekerjaan Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Tidak Sesuai dengan Kualitas
     Beton Rencana.
 14. Pekerjaan Pemotongan Bukit di Kawasan Keselamatan Penerbangan Dilaksanakan
     Tidak Sesuai Spesifikasi Sebesar Rp107.618.467,70.
 15. Pelaksanaan fisik pekerjaan Pembangunan Gedung Dipenda dan Pengadaan Speed
     Boat Provinsi Kepulauan Riau tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar
     Rp99.064.274,30.




                                        iv
16. Biaya Langsung Personil pada Kontrak Manajemen Konstruksi Pembangunan
    Infrastruktur Pulau Dompak pada Dinas Pekerjaan Umum Belum Didukung
    dengan Bukti Yang Memadai.
17. Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp240.000.000,00 Direalisasikan Melalui Belanja
    Tidak Terduga.
18. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Belum Sepenuhnya Menindaklanjuti Hasil
    Pemeriksaan BPK RI Sebelumnya

Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau
agar:
1. Menegur secara tertulis Kepala BKKD sebagai Atasan Langsung Bendahara
    Pengeluaran belanja tidak langsung agar lebih optimal dalam melakukan
    pengawasan dan memerintahkan Kepala BKKD untuk menegur secara tertulis
    Bendahara Pengeluaran belanja tidak langsung agar melaksanakan tugasnya dengan
    memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. Tidak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan dan BPK RI
   merekomendasikan juga kepada Pimpinan dan Anggota DPRD agar dimasa yang
   akan datang mempertanggungjawabkan perjalanan Dinas sesuai dengan Peraturan
   Gubernur.
3. Memerintahkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau
   untuk segera mengembalikan sisa dana TKI dan BOP serta memerintahkan kepada
   Inspektur Provinsi serta Sekretariat DPRD melakukan proses penerimaan
   pengembalian sisa dana TKI dan BOP dengan mekanisme APBD.
4. Menegur Kepala BKKD dan Kuasa BUD agar taat anggaran untuk menyalurkan
   Dana BHPD yang telah ditetapkan.
5. Segera menetapkan nilai penyertaan pada PDAM ex Provinsi Riau yang belum
   ditetapkan dalam Perda No.4 Tahun 2008.
6. Memerintahkan PT Trans Batam Sarana untuk segera memenuhi kewajibannya
   sesuai kontrak kerjasama yang telah disepakati yaitu mendepositokan uang sejumlah
   Rp250.000.000,00 berikut surat kuasa pencairannya, mengasuransikan 7 unit bus,
   serta menyetorkan kekurangan penerimaan sebesar Rp30.000.000,00 dan Menegur
   secara tertulis Tim Pengawas Pengelolaan Bus Pekerja di Kota Batam supaya
   melakukan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Gubernur.
7. Menegur secara tertulis Kepala Dinas, Bagian Verifikasi masing-masing kegiatan
   tersebut pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kepulauan Riau atas kelalaiannya
   dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
   memerintahkan kepada masing-masing pelaksana kegiatan tersebut pada Dinas
   Pendidikan Nasional untuk mempertanggungjawabkan dengan menyetor ke Kas
   Daerah sebesar Rp42.580.000,00.
8. Memerintahkan PPTK meminta pertanggungjawaban kepada rekanan perusahaan
   jasa konsultan atas kelebihan pembayaran biaya non personil                sebesar
   Rp707.949.375,00.
9. Memerintahkan PPTK Manajemen Konstruksi segera meminta PT Wiratman untuk
   mempertanggungjawabkan atas kelebihan pembayaran biaya non personil dan atau
   segera menyetor ke Kas Daerah kelebihan pembayaran biaya non personil sebesar
   Rp890.223.364,00 (Rp845.952.664,00+ Rp44.270.700,00).

                                         v
10. Mengintruksikan penanggung Jawab Kegiatan Pembangunan Gedung Perawatan
    RSU Tanjunguban dan Penataan Landscape untuk memerintahkan kontraktor
    pelaksana menyetorkan kerugian daerah sebesar Rp71.444.400,00 ke Kas Daerah
    dan Menegur penanggung Jawab Kegiatan Pembangunan Gedung Perawatan RSU
    Tanjunguban dan Penataan Landscape agar di masa mendatang lebih optimal dalam
    melakukan Pengawasan dan pengendalian atas suatu kegiatan/proyek.
11. Memberikan teguran tertulis kepada Penanggung Jawab Kegiatan                 Dinas
    Perhubungan, Pos, dan Telekomunikasi agar dalam melaksanakan pembayaran
    mengacu pada peraturan yang berlaku dan memerintahkan kepada Pengguna
    Anggaran Dinas Perhubungan, Pos, dan Telekomunikasi untuk menagih kepada PT
    Nugraha Adi Taruna sebesar Rp8.087.215,00 atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak
    sesuai dengan spesifikasi kontrak
12. Memerintahkan agar PPTK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana
    menyajikan perhitungan kembali atas perubahan spesifikasi struktur bangunan
    sebagai back-up data atas perubahan tersebut berupa justifikasi teknis terhadap
    bangunan tersebut dengan diketahui oleh Konsultan Perencana dan Memerintahkan
    PPK agar memerintahkan PPTK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana
    mempertanggungjawabkan perubahan spesifikasi dari kontrak dalam bentuk tertulis.
13. Memerintahkan PPTK agar memerintahkan Kontraktor Pelaksana memperbaiki/
    meningkatkan kualitas beton kolom sehingga tercapai kualitas beton K300 seperti
    yang direncanakan sesuai kontrak dan Memerintahkan PPTK agar menegur
    Konsultan Pengawas agar lebih tertib dalam melakukan pengawasan
14. Memerintahkan kepada Kontraktor agar membongkar jembatan lingkungan yang
    rusak dan dibangun jembatan baru dengan syarat konstruksi sesuai spesifikasi teknis
    pekerjaan, mengurangi dari nilai pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai
    dengan kontrak sebesar Rp107.618.467,70, dan menegur Pejabat Pelaksana Teknis
    Kegiatan karena tidak melaksanakan kewajiban dalam mengendalikan kegiatan
    dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan kontraktor
    pelaksana.
15. Memerintahkan pihak rekanan untuk menyetorkan kekurangan pekerjaan kepada PT.
    Hutama Karya (Persero) – PT. Teknik Umum Jo. sebesar Rp169.976.774,00 dan PT.
    Satu Arya Pratama sebesar Rp8.700.000,00 dan memerintahkan PT. Hutama Karya
    (Persero) – PT. Teknik Umum Jo. selaku rekanan untuk mengganti pekerjaan AC
    sebanyak 2 (dua) buah dengan spesifikasi AC sesuai kontrak yaitu pekerjaan AC
    dengan daya 2,82 KW.
16. Memerintahkan kepada PPTK Manajemen Konstruksi untuk segera meminta
    pertanggungjawaban kepada Konsultan PT. Wiratman atas biaya langsung personil
    sebesar Rp2.824.281.680,00.
17. Memerintahkan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Badan Keuangan
    dan Kekayaan Daerah agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas
    realisasi belanja.




                                          vi
18. Menegur dan memerintahkan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau beserta para
    pejabat yang berkompeten supaya bersungguh-sungguh dalam menindaklanjuti hasil
    pemeriksaan BPK RI

Secara lebih rinci dijelaskan pada bagian Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan.


                                                        Batam, 30 Mei 2009

                                                BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                    REPUBLIK INDONESIA
                                                Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
                                                 Penanggung Jawab Pemeriksaan,




                                                  Hery Purwanto, S.E, M.M, Ak
                                               Akuntan, Register Negara No.D - 15023




                                         vii
                        TEMUAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN


1. Realisasi Belanja Hibah atas Beban Tahun Anggaran (TA) 2008 sebesar
   Rp3.500.000.000,00 Dibayarkan pada TA 2009.


              Dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Keuangan dan
     Kekayaan Daerah (BKKD) Provinsi Kepulauan Riau TA 2008 telah dianggarkan belanja
     langsung     sebesar    Rp20.969.540.000,00    dan    tidak   langsung    sebesar
     Rp259.927.718.910,00. Realisasi atas belanja langsung dan belanja tidak langsung
     tersebut     masing-masing    sebesar     Rp20.723.336.580,00    (98,83%)    dan
     Rp253.753.988.305,00 (97,62%). Dari realisasi belanja tidak langsung sebesar
     Rp253.753.988.305,00 tersebut termasuk didalamnya realisasi belanja hibah sebesar
     Rp37.366.476.800,00.
             Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan pada
     Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung (Bendahara BTL) pada BKKD
     diketahui bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 Bendahara BTL melakukan penarikan
     tunai dari rekening operasional bendahara melalui cek nomor 12884699 sebesar
     Rp9.710.212.309,08. Rekening operasional bendahara tersebut disimpan pada Bank
     Bukopin Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 1000-133-392. Karena uang
     tersebut belum segera digunakan, maka kemudian dititipkan pada brankas Bank Bukopin
     Cabang Tanjungpinang.
            Tujuan bendahara melakukan penarikan adalah untuk pembayaran Belanja Hibah
     kepada Perusahaan Air Minum Tirta Janggi dalam rangka membiayai kegiatan
     Peningkatan Air Bersih dan kepada Yayasan Rumah Sakit Haji Embarkasi Batam untuk
     Pembangunan Rumah Sakit Haji Embarkasi Batam dengan nilai masing-masing sebesar
     Rp2.500.000.000,00 dan Rp1.000.000.000,00.
            Pemeriksaan lebih lanjut terhadap SPJ dan bukti setor belanja hibah, diketahui
    bahwa belanja hibah untuk Perusahaan Air Minum Tirta Janggi dan Yayasan Rumah
    Sakit Haji Embarkasi Batam tersebut direalisasikan pada tahun anggaran 2009 dengan
    rincian pembayaran sebagai berikut :
                                         Jumlah            Tanggal
No.       Jenis Pembayaran                                                  Rekening Penerima
                                     Pembayaran         Pembayaran
1.   Belanja Hibah kepada                                                Bank Mandiri No.
     Perusahaan Air Minum Tirta                                         109.00.061.7305.8
                                Rp2.500.000.000,00 5 Januari 2009
     Janggi untuk Peningkatan
     Air Bersih                                                         a.n. PDAM Tirta Janggi

2.   Belanja Bantuan Hibah
     kepada Yayasan Rumah                                               Bank Bukopin No.
     Sakit Haji Embarkasi Batam                                         100.190.8240
                                Rp1.000.000.000,00 3 Februari 2009
     untuk kegiatan Dana                                                Yayasan RS. Haji
     Pembangunan Rumah Sakit                                            Embarkasi Batam
     Haji Embarkasi Batam
     JUMLAH                       Rp3.500.000.000,00




                                             1
                                                                                 2



       Bendahara BTL BKKD pada tanggal 6 Januari 2009 menyetorkan ke Kas Daerah
sisa UYHD sebesar Rp6.210.212.309,00 (Rp9.710.212.309,08 - Rp3.500.000.000,00).
Dengan demikian belanja hibah sebesar Rp3.500.000.000,00 tidak seharusnya menjadi
beban TA 2008 tetapi menjadi beban TA 2009.
       Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
   1) Pasal 19 yang menyatakan bahwa Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu)
      Tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember
   2) Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan bahwa Belanja daerah meliputi semua
      pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana
      lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun anggaran yang tidak
      akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.
b. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
   Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa APBD
   merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
   terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember.
       Hal tersebut mengakibatkan Realisasi Belanja Hibah yang Disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau TA 2008 sebesar
Rp3.500.000.000,00 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
        Permasalahan tersebut disebabkan :
a. Pengawasan oleh Kepala BKKD sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran
   Belanja Tidak Langsung belum optimal.
b. Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung BKKD dalam melaksanakan
   tugasnya tidak sepenuhnya memperhatikan ketentuan yang berlaku.
        Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui bahwa realisasi pembayaran
belanja bantuan hibah kepada PDAM Tirta Janggi dan Yayasan Rumah Sakit Haji
Embarkasi Batam memang benar dilakukan pada bulan Januari 2009, namun Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau tidak sependapat dengan simpulan tim pemeriksa mengingat
pencairan dan dokumen pertanggungjawaban atas belanja tersebut telah dilakukan dan
diadministrasikan pada bulan Desember 2008 sehingga dalam LRA kami masukkan
sebagai beban tahun 2008, bukan beban tahun 2009.
       BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau agar :
a. Menegur secara tertulis Kepala BKKD sebagai Atasan Langsung Bendahara
   Pengeluaran belanja tidak langsung agar lebih optimal dalam melakukan
   pengawasan.
b. Memerintahkan Kepala BKKD untuk menegur secara tertulis Bendahara Pengeluaran
   belanja tidak langsung agar melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan
   yang berlaku.
                                                                                        3



2. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
   Rakyat Daerah senilai Rp11.946.758.500,00 Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang
   Berlaku.


           Dalam Tahun Anggaran 2008, Sekretariat DPRD menganggarkan belanja daerah
   sebesar Rp41.918.664.000,00 yang telah direalisasikan sebesar Rp38.857.495.079,70 atau
   sebesar 92,70% dari anggaran. Dari realisasi belanja tersebut, Belanja Perjalanan Dinas
   Sekretariat DPRD direalisasikan sebesar Rp14.847.858.155,00 atau 96,78% dari
   anggaran sebesar Rp15.342.030.000,00.
           Selama tahun 2008, Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas
   baik ke dalam daerah maupun luar daerah senilai Rp14.847.858.155,00 melalui kegiatan-
   kegiatan sebagai berikut:

                                              Realisasi Perjalanan Dinas (Dalam Rupiah Penuh)
    No              Kegiatan                Pimpinan &             Pegawai
                                           Anggota DPRD           Sekretariat         Total (Rp)
                                               (Rp)               DPRD (Rp)
    1.    Pelaksanaan Kegiatan              3.282.448.500,00   1.014.613.100,00    4.297.061.600,00
          Rutinitas Perkantoran
    2.    Pendidikan dan Pelatihan                      0,00     285.312.000,00      285.312.000,00
          Formal
    3.    Hearing/dialog dan koordinasi      343.185.000,00       46.050.000,00      389.235.000,00
          dengan pejabat pemerintah
          daerah dan tokoh
          masyarakat/tokoh agama
    4.    Kegiatan reses                      600.700.000,00     260.019.950,00      860.719.950,00
    5.    Kunjungan kerja pimpinan           829.160.000,00      164.400.000,00      993.560.000,00
          dan anggota DPRD dalam
          daerah
    6.    Peningkatan kapasitas             2.559.857.500,00                0,00   2.559.857.500,00
          pimpinan dan anggota DPRD
    7.    Kunjungan Kerja Pimpinan          4.256.947.500,00     721.627.500,00    4.978.575.000,00
          dan Anggota DPRD Luar
          Daerah
    8.    Badan Kerjasama DPRD                 74.460.000,00     137.925.000,00      212.385.000,00
          Provinsi se Indonesia
    9.    pembuatan pokok-pokok                         0,00      39.825.000,00       39.825.000,00
          pikiran DPRD
    10.   Penunjang Pelaksanaan                         0,00     114.893.105,00      114.893.105,00
          Kegiatan STAR-SDP
    11.   Forum Komunikasi Sekretaris                   0,00      81.584.000,00       81.584.000,00
          DPRD
                                                                                         4



                                                 Realisasi Perjalanan Dinas (Dalam Rupiah Penuh)
 No                  Kegiatan                 Pimpinan &             Pegawai
                                             Anggota DPRD           Sekretariat       Total (Rp)
                                                 (Rp)               DPRD (Rp)
 12.        Pembuatan Aplikasi KIOSK                       0,00     34.850.000,00      34.850.000,00
            Multimedia DPRD Provinsi
            Kepri
            Total                            11.946.758.500,00    2.901.099.655,00 14.847.858.155,00


        Berdasarkan      pemeriksaan     terhadap    prosedur      pembayaran       dan
pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, diketahui
bahwa realisasi perjalanan dinas senilai Rp11.946.758.500,00 dipertanggungjawabkan
secara lumpsum dan Rp2.901.099.655,00 secara at cost . Hal tersebut tidak sesuai dengan
Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan
Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak
Tetap dan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. Peraturan
tersebut antara lain menyatakan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas didasarkan
dengan ketentuan biaya transport dan penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at
cost) beserta bukti pengeluaran riil untuk biaya transport dan penginapan wajib
disampaikan.
        Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pertanggungjawaban kegiatan
Sekretariat DPRD diketahui bahwa SPJ atas Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota
DPRD tidak dilampiri dengan bukti untuk biaya penginapan dan penggantian biaya
perjalanan dinas dibayarkan sebesar pagu anggaran perjalanan dinas harian dalam
jabatan, tidak sebesar riil bukti yang disampaikan. Menurut keterangan Bendahara
Pengeluaran Sekretariat DPRD, ketentuan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas
Pimpinan dan Anggota DPRD didasarkan atas Surat Gubernur kepada Ketua DPRD
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 0271/kdhkepri.900/05.08 perihal penjelasan peraturan
Gubernur Nomor 35 dan 36 Tahun 2007 yang berisi bahwa ketentuan “system at cost”
dalam perjalanan dinas hanya berlaku bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda
dan seluruh SKPD dan seluruh PNS di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta akan
segera merevisi Peraturan Gurbernur Nomor 35 dan 36 Tahun 2007.
            Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a.     Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan
       protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
       Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa Anggaran belanja DPRD merupakan
       bagian yang tidak terpisahkan dari APBD, dan ayat (2) yang menyatakan bahwa
       Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD
       sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja
       perangkat daerah lainnya
b.     Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam
       Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
       1)    Pasal 10, bahwa biaya transport pegawai dan biaya penginapan dalam rangka
             perjalanan dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
                                                                                         5



       2)    Pasal 21, bahwa Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib
             menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.
       3)    Pasal 22, bahwa dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
             Pasal 21 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport dan
             biaya penginapan.
           Hal tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas
   sebesar Rp11.946.758.500,00 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
           Hal tersebut disebabkan karena kebijakan Gubernur Kepulauan Riau yang
   memberikan surat pengecualian atas pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas
   Pimpinan dan Anggota DPRD bertentangan dengan Peraturan Gubernur yang telah
   ditetapkan.
           Atas permasalahan tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan
   bahwa kegiatan perjalanan dinas jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
   Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau diberlakukan dengan ketentuan
   Lumpsum berdasarkan atas surat Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau No.
   59/160/IV/2008 tanggal 15 April 2008 tentang permohonan revisi Peraturan Gubernur
   Kepulauan Riau No. 35 dan 36 Tahun 2007 tentang perjalanan dinas yang menggunakan
   system at cost hendaknya hanya berlaku pada masing-masing SKPD dan tidak
   diberlakukan pada DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Serta Surat Gubernur No.
   0271/kdhkepri.900/05.08 tanggal 22 Mei 2008 perihal penjelasan tentang Peraturan
   Gubernur No. 35 dan 36 Tahun 2007, yang menjelaskan bahwa ketentuan system at cost
   dalam perjalanan dinas hanya berlaku bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda
   dan seluruh SKPD dan seluruh PNS di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
            BPK RI merekomendasikan:
   a. Gubernur Kepulauan Riau agar tidak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan
      dengan ketentuan.
   b. Pimpinan   dan   Anggota     DPRD     agar    dimasa    yang akan       datang
      mempertanggungjawabkan perjalanan Dinas sesuai dengan Peraturan Gubernur.


3. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2004 – 2009 belum
   mengembalikan dana TKI dan BOP TA 2006 sampai dengan Mei 2009 Sebesar
   Rp3.739.011.900,00


            Anggota DPRD Provinsi Kepulaun Riau periode tahun 2004 -2009 terdiri dari
   satu ketua, dua wakil ketua dan empat puluh dua anggota. Pada tahun anggaran 2006
   Anggota DPRD mendapat Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Operasional
   Pimpinan (BOP). Tunjang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2006 yang
   ditetapkan tanggal 14 November 2006, tentang perubahan kedua atas peraturan
   pemerintah No.24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
   dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diantaranya menyatakan Pimpinan dan
   Anggota DPRD diberikan TKI setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang representasi
   Ketua DPRD. BOP diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam)
   kali uang representasi, dan untuk Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 (empat) kali uang
   representasi.Tunjangan diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006 atau berlaku
   surut selama sebelas bulan sejak ditetapkan tanggal 14 November 2006.
                                                                                      6



        Selanjutnya pada tahun 2007 besar TKI dan BOP diubah dengan Peraturan
Pemerintah No.21 Tahun 2007 tentang Perubahan ke tiga Peraturan Pemerintah No.24
tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah diantaranya menyatakan TKI dan BOP berlaku mulai tanggal
1 Januari 2007, TKI diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling
banyak 2 (dua) kali uang representatif Ketua DPRD dan BOP diberikan paling banyak 4
(empat) kali uang representative Ketua DPRD ditambah 2,1/2 (dua seperdua) kali jumlah
representative seluruh Wakil Ketua DPRD.
        Atas perubahan besaran TKI dan BOP diatas pada tahun 2007 telah ditetapkan
bahwa Ketua DPRD harus mengembalikan TKI sebesar Rp91.800.000,00 dan BOP
sebesar Rp183.600.000,00, untuk para Wakil Ketua harus mengembalikan TKI sebesar
Rp91.800.000,00 dan BOP sebesar Rp97.920.000,00 dan para Anggota harus
mengembalikan TKI sebesar Rp97.920.000,00. Jumlah dana yang harus dikembalikan
sebesar Rp4.426.290.000,00 .
        Pemeriksaan lebih lanjut diketahui, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepri
sampai dengan per 31 Desember 2008 telah mengembalikan dana TKI BOP sebesar
Rp330.355.000,00 dari jumlah yang harus dikembalikan sebesar Rp4.426.290.000,00
atau saldo yang belum dikembalikan sebesar Rp4.095.935.000,00. Sedangkan
berdasarkan Laporan Pengembalian TKI dan BOP Mei 2009 telah diterima selama bulan
Januari s.d. Mei 2009 sebesar Rp356.923.100,00 atau saldo yang belum dikembalikan
sebesar Rp3.739.011.900,00 rincian terlampir pada lampiran 1.
        Berdasarkan review Draf Laporan Keuangan per 31 Desember 2008 diketahui
pada Neraca Provinsi Kepulauan Riau belum mencatat tagihan sebesar
Rp4.095.935.000,00 pada Pos Piutang Lain-lain. Untuk itu Tim BPK RI mengusulkan
jurnal koreksi sebesar Rp4.095.935.000,00 pada Neraca di Pos Piutang Lain-lain. Jurnal
koreksi tersebut telah disetujui pihak BKKD Provinsi Kepulauan Riau dan telah
dilakukan koreksi pada Neraca per 31 Desember 2008.
        Sehubungan belum dikembalikannya seluruh dana TKI dan BOP oleh Pimpinan
dan Anggota DPRD periode 2005 – 2009, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau telah
mengirimkan surat kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengembalikan dana
tersebut dengan Surat Edaran No.03/160/SE/IV/2008 tanggal 23 April 2008 dan Surat
No.12/160/I/2009 tanggal 24 Januari 2009 tentang hal tersebut diatas, yang isinya antara
lain agar Pimpinan dan Anggota DPRD segera mengembalikan TKI dan BOP tahun 2006
dengan menyetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa bakti
berakhir.
       Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a.   Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan
     Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
     Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
     Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
     Operasional pada Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Pimpinan dan Anggota
     DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD
     yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
     Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 dan belum mengembalikan seluruhnya, harus
     menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah melalui Sekretaris DPRD paling lambat
                                                                                     7



     1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggota DPRD periode
     tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.
b.   Surat Menteri Dalam Negeri No.700/08/SJ tanggal 5 Januari 2009 tentang
     Tunggakan pengembalian TKI dan BOP Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan
     1)    Menugaskan Inspektur Provinsi melakukan koordinasi dengan Kepala
           Badan/Biro Keuangan dan Sekretaris DPRD untuk segera mengupayakan
           pengembalian tunggakan TKI dan BPO ke Kas Umum Daerah, Pimpinan dan
           Anggota DPRD Periode 2004 – 2009 termasuk tunggakan keuangan lainnya.
     2)    Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.21
           Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2007, Pimpinan
           dan Anggota DPRD terkait yang belum juga melunasi penyelesaiannya
           dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum.
       Keadaan tersebut mengakibatkan tertundanya penerimaan sehingga dana sebesar
Rp3.739.011.900,00 sehingga tidak dapat segera dimanfaatkan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau.
          Hal tersebut diatas disebabkan :
a.   Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau tidak memperhatikan
     Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2007 tentang perubahan ke tiga peraturan
     pemerintah No.24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan
     dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri
     No.700/08/SJ tanggal 5 Januari 2009 tentang Tunggakan pengembalian TKI dan
     BOP Pimpinan dan Anggota DPR.
b.   Sekretariat DPRD belum secara optimal mengupayakan pengembalian tunggakan
     TKI dan BPO ke Kas Umum Daerah.
         Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Sekretariat DPRD Provinsi
Kepulauan Riau menjelaskan bahwa posisi pengembalian TKI dan BOP Anggota DPRD
Provinsi Kepulauan Riau sampai tanggal 4 Juni 2009 jumlah yang sudah dibayar adalah
Rp1.199.813.100 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga
belas ribu seratus rupiah) adalah 26,97%. Jadi sisa yang masih harus dikembalikan per 4
Juni 2009 adalah Rp3.249.426.100,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh sembilan juta
empat ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah) ini bermakna Anggota DPRD Provinsi
Kepulauan Riau memiliki tekat yang baik terhadap kewajibannya untuk menyetorkan
kembali baik itu TKI maupun BOP walaupun tenggang waktu pengembalian masih 2
(dua) bulan lagi.
          Atas permasalahan tersebut BPK RI menyarankan kepada Gubernur agar :
a.   Memerintahkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau
     untuk segera mengembalikan sisa dana TKI dan BOP per bulan Mei 2009 sebesar
     Rp3.739.011.900,00.
b.   Memerintahkan Sekretaris DPRD segera melakukan proses                 penerimaan
     pengembalian sisa dana TKI dan BOP dengan mekanisme APBD.
                                                                                                               8



     4.     Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum menyerahkan Dana Bagi Hasil Pajak
            Daerah Tahun 2008 sebesar Rp8.243.421.369,00 untuk Kota Tanjungpinang,
            Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga


                    APBD Murni TA 2008 menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
            (BHPD) Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp182.567.746.725,00. Penetapan BHPD
            dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 272 Tahun 2008 sebesar
            Rp182.185.890.281,00 tentang perhitungan pembagian hasil penerimaan Pajak
            Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN -KB), Pajak
            Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air bawah Tanah / Air
            Permukaan (ABT/AP) untuk Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau TA 2008
            ditetapkan. Selanjutnya pada APBD Perubahan TA 2008 pagu anggaran Belanja BHPD
            kepada Kabupaten/Kota diturunkan dari Rp182.567.746.725,00 menjadi sebesar
            Rp158.808.368.910,00.
                    Dari hasil pemeriksaan diketahui realisasi penyerahan dana Bagi Hasil Pajak
            Daerah (BHPD) kepada Kabupaten/Kota TA 2008 sebesar Rp155.581.588.512,00 atau
            97,96% dari anggarannya sebesar Rp158.808.368.910,00. Pemeriksaan lebih lanjut
            terhadap surat-surat Kepala Dinas Pendapatan tahun 2008 tentang pemberitahuan Dana
            BHPD ke Kabupaten/Kota diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus
            menyerahkan dana BPHD ke Kabupaten/Kota pada TA 2008 sebesar
            Rp163.825.019.881,00 dengan rincian sebagai berikut :
                                                                                          (dalam rupiah penuh)
No                        Over Target      Triwulan I     Triwulan II     Triwulan III      Triwulan IV
          Kabupaten /                                                                      s.d November
                         TA 2007 (Rp)      2008 (Rp)       2008 (Rp)       2008 (Rp)                        Total (Rp)
             Kota                                                                            2008 (Rp)
1.        Kota Batam      5.173.737.615 16.288.037.052 16.288.037.052 18.359.624.534 11.809.007.237        67.918.443.490
          Kota
2.                      2.964.083.383     5.448.814.179   5.448.814.179   7.360.496.781    5.236.812.164   26.459.020.686
          Tanjungpinang
3.        Kab. Bintan     1.645.956.589   5.179.756.868   5.179.756.868   8.312.842.494    4.755.668.609   25.073.981.428
4.        Kab. Karimun     860.521.660    3.663.192.956   3.663.192.956   5.183.031.566    3.587.064.640   16.957.003.778
5.        Kab. Natuna      831.751.686    3.053.323.419   3.053.323.419   4.822.882.569    2.889.951.764   14.651.232.857
6.        Kab. Lingga     1.177.883.302   2.804.053.184   2.804.053.184   3.614.139.048    2.365.208.924   12.765.337.642

          TOTAL          12.653.934.235 36.437.177.658 36.437.177.658 47.653.016.992 30.643.713.338 163.825.019.881

                   Dengan demikian dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) yang belum disalurkan
            Pemerintah Provinsi Riau kepada Kabupaten/Kota TA 2008 sebesar Rp8.243.421.369,00
            (Rp163.825.019.881,00 - Rp155.581.588.512,00) yang terdiri dari :
            a.    Triwulan IV s.d November 2008 untuk Kabupaten Karimun sebesar
                  Rp3.587.064.640,00   yang    ditetapkan   berdasarkan surat Kadispenda
                  No.254/DPD.03/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008.
            b.    Over target TA 2007 untuk Kabupaten Karimun sebesar Rp860.521.660,00 yang
                  ditetapkan berdasarkan surat Kadispenda No.255/DPD.03/XII/2008 tanggal 13
                  Desember 2008.
                                                                                   9



c.   Over target TA 2007 untuk Kabupaten Lingga sebesar Rp831.751.686,00 yang
     ditetapkan berdasarkan surat Kadispenda No.258/DPD.03/XII/2008 tanggal 13
     Desember 2008.
d.   Over target TA 2007 untuk Kota Tanjungpinang sebesar Rp2.964.083.383,00 yang
     ditetapkan berdasarkan surat Kadispenda No.264.a/DPD.03/XII/2008 tanggal 22
     Desember 2008.
        Berdasarkan review Draf Laporan Keuangan per 31 Desember 2008 diketahui
pada Neraca Provinsi Kepulauan Riau belum mencatat kewajiban penyaluran Bagi Hasil
Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp8.243.421.369,00 pada Pos Utang
Jangka Pendek Lainnya. Untuk itu Tim BPK RI mengusulkan jurnal koreksi sebesar
Rp8.243.421.369,00 pada Neraca di Pos Utang Jangka Pendek Lainnya. Atas usulan
koreksi tersebut telah dilakukan koreksi terhadap Neraca per 31 Desember 2008. Jurnal
koreksi tersebut telah disetujui dan telah dilakukan perbaikan pada Neraca per 31
Desember 2008.
        Hal tersebut diatas tidak sesuai dengan :
a.   Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 pasal 77 ayat (1) (1) hasil penerimaan
     Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama
     Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada Daerah
     Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan paling sedikit 30% (tiga puluh
     persen). Ayat (2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan
     Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
     diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan paling
     sedikit 70% (tujuh puluh persen)
b.   Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
     kerangka konseptual akuntansi pemerintah paragraph 69. Suatu kewajiban
     dilaksanakan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu
     12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya
     diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, paragraph 70. Kewajiban jangka
     pendek dapat dikatagorikan dengan cara yang sama seperti asset lancar. Beberapa
     kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada
     pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap asset lancar dalam tahun
     pelaporan berikutnya.
       Hal tersebut diatas mengakibatkan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kabupaten
Karimun dan Kabupaten Lingga belum menerima dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun
2008 sebesar Rp8.243.421.369,00 untuk kegiatan Pemerintahan masing-masing
Kabupaten/Kota.
       Hal tersebut disebabkan Kuasa BUD tidak menggunakan sisa pagu anggaran
sebesar Rp3.226.780.398,00 dengan tidak menerbitkan SP2D yang telah disetujui
pembayarannya.
       Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sependapat dan segera penyalurkan Dana
Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) TA 2008 sebesar Rp8.243.421.369,00 kepada Kota
Tanjungpinang, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga. Diinformasikan kekurangan
penyaluran dana BHPD TA 2008 sebesar Rp8.243.421.369,00 telah disalurkan pada TA
2009.
                                                                                      10



           BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau agar menegur Kepala
   BKKD dan Kuasa BUD agar taat anggaran untuk menyalurkan Dana BHPD yang telah
   ditetapkan.


5. Nilai penyertaan modal pada PDAM belum ditetapkan Pemerintah Provinsi
   Kepulauan Riau


           Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
   tahun 2008 diketahui bahwa nilai aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dikurangi
   sebesar Rp20.181.944.200,00, yang terdiri dari:
   a. Tanah Aset PDAM                            :   Rp 8.440.275.000,00
   b. Peralatan & Mesin Aset PDAM                :   Rp11.741.669.200,00
           Pengurangan nilai aset dilakukan karena telah dilakukan penyerahan aset dari
   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada PDAM Tirta Janggi yang dituangkan dalam
   Berita Acara Serah Terima pengelolaan aset, kewajiban utang piutang dan modal Provinsi
   Kepulauan Riau kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Janggi Nomor
   01/BA/BKKD/VIII/2008 dan Nomor 586a/PDAM/VIIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008.
   Berita Acara tersebut menjelaskan :
   a. Pasal 4 setelah ditandatangani Berita Acara serah terima ini oleh Para Pihak, maka
      status kepemilikan asset/kekayaan dan kewajiban utang piutang beralih dari pihak
      Provinsi Kepulauan Riau kepada Pihak PDAM Tirta Janggi.
   b. Pasal 5 ayat 1 Pihak Provinsi Kepulauan Riau mempunyai hak menerima laporan
      pertanggungjawaban penyerahan aset/kekayaan, kewajiban utang dan piutang serta
      penyertaan modal kepada Pihak PDAM Tirta Janggi. Ayat 2 Pihak PDAM Tirta
      Janggi mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban
      pengelolaan serah terima baik secara berkala (triwulan dan tahunan), transparan dan
      akuntabel, sesuai ketentuan yang berlaku.
           Berdasarkan review Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
   diketahui bahwa atas penyerahan pengelolaan aset, kewajiban utang piutang dan modal
   Provinsi Kepulauan Riau kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Janggi, Pemerintah
   Provinsi Kepulauan Riau belum mencatat investasi jangka panjang untuk mengakui
   penyerahan aset pada PDAM Tirta Janggi dalam laporan keuangan tahun 2008.
           PDAM Tirta Janggi adalah BUMD Ex Pemerintah Provinsi Riau yang didirikan
   berdasarkan Perda No.2 Tahun 1988, yaitu Unit Tanjungpinang yang merupakan salah
   satu unit dari PDAM Provinsi Riau. Pengelolaan BUMD ini telah diserahkan pada
   tanggal 26 Juli 2007 kepada Pemda TK II Kabupaten Kepulauan Riau berdasarkan SK
   Gubernur Riau No.KPTS-186/N/IV/1997 tanggal 7 April 1997. Namun penyerahan ini
   belum diikuti dengan naskah Berita Acara Serah Terima. Selanjutnya berdasarkan Perda
   TK II Kepulauan Riau No.11 Tahun 1997 PDAM ini diberi nama PDAM Tirta Janggi.
   Laporan Keuangan PDAM Tirta Janggi Tanjungpinang (unaudited) yaitu Neraca Per 31
   Desember 2008 diketahui Jumlah Aktiva sebesar Rp12.933.125.243,00 jumlah Hutang
   sebesar Rp47.080.874.285,00 dan ekuitas bersaldo negatif sebesar Rp34.147.749.042,00
   (Rp47.080.874.285,00 - R12.933.125.243,00). Saldo ekuitas terdiri dari :
                                                                                      11



a. Penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya terdiri dari :
   1) Subsidi/bantuan Pemda Provinsi Riau sebesar                Rp       564.033.700,00
   2) Subsidi silang antar PDAM sebesar                          Rp       131.580.000,00
       Jumlah                                                    Rp       695.613.700,00
b. Modal :
   1) Modal dasar                                                Rp       627.736.733,00
   2) Modal Pemda TK II Kepri                                    Rp 1.682.138.710,00
   3) Modal hibah/bantuan Pemda TK II Kepri                      Rp       250.000.000,00
   4) Modal hibah/bantuan PPAB TK II Kepri                       Rp        42.900.000,00
   5) Modal hibah/bantuan pihak ke 3                             Rp 4.323.611.073,00
   6) Rugi tahun lalu                                          (Rp37.215.462.964,00)
   7) Rugi tahun berjalan                                      (Rp 4.554.286.294,00)
       Jumlah                                                  (Rp34.843.362.742,00)
c. Ekuitas                                                     (Rp34.147.749.042,00


        Pemeriksaan lebih lanjut diketahui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah
membentuk PDAM baru yaitu PDAM Tirta Pulai. PDAM Tirta Pulai didirikan
berdasarkan Perda Provinsi Kepulauan Riau No.04 Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pulai Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam Pasal 2 Perda No.04 Tahun 2008 dinyatakan bahwa dengan peraturan daerah ini
didirikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pulai Provinsi Kepulauan Riau. Pasal 6 (1)
Modal PDAM adalah sebesar Rp (belum ditetapkan) yang berasal dari nilai kekayaan
PDAM milik Provinsi Riau yang diserahkan kepada Provinsi Kepulauan Riau. Nilai
kekayaan PDAM milik Provinsi Riau adalah nilai Aset pada PDAM Tirta Janggi.
         Dari kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa PDAM Tirta Janggi adalah BUMD
yang dibentuk berdasarkan Perda Pemerintah TK.II Kabupaten Kepulauan Riau (Saat ini
Kabupaten Bintan), namun Aset PDAM Tirta Janggi telah diserahkan oleh Pemerintah
TK.I Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pencabutan Perda
pembentukan PDAM Tirta Janggi dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bintan dengan
menerbitkan Keputusan No.12/KPTS/DPRD-Bintan/2009 tanggal 20 Mei 2009 tentang
pencabutan Perda No.4 tahun 1993 tentang pembentukan PDAM Kabupaten Kepulauan
Riau dan Perda No.11 tahun 1997 tentang perubahan pertama Perda No.4 tahun 1993.
Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2009 telah diundangkan Perda No.9 Tahun 2009 tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No.4 Tahun 1993 tentang
pembentukan PDAM Kabupaten Kepulauan Riau dan Perda Kabupaten Kepulauan Riau
No.11 tahun 1997 tentang perubahan pertama Perda No.4 tahun 1993 pasal (2)
menyatakan bahwa dengan dicabutnya Perda sebagaimana dalam pasal 1 maka semua
aset, manajemen, dan pegawai PDAM Tirta Janggi Kabupaten Bintan diserahkan kepada
PDAM Provinsi Kepulauan Riau. Pembentukan PDAM Tirta Pulai yang berasal dari
Aset PDAM Tirta Janggi dengan Perda Provinsi Kepulauan Riau No.04 Tahun 2008
tanggal 12 Agustus 2008 belum ditetapkan nilai modal yang ditempatkan maupun yang
disetor. Dari uraian di atas Tim tidak dapat melakukan usulan koreksi Pos Investasi
Jangka Panjang karena tidak ada dasar hukum tetap.
                                                                                     12



       Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,
   pernyataan no.06 Akuntansi Pemerintahan, Paragraf 20. Suatau pengeluaran kas atau
   asset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria. (a)
   Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat atau jasa potensial di masa yang akan
   datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; (b) Nilai perolehan
   atau nilai wajar investasi dapat diakui secara memadai (reliable).
b. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 71 ayat
   3 menyatakan investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksud untuk
   dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non
   permanen. Ayat 5 menyatakan investasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3
   bertujuan dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau
   ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk
   penggunausahaan/pemanfaatan asset daerah penyertaan modal dalam BUMD dan
   atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah
   daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada
   masyarakat.
c. Perda Provinsi Kepulauan Riau No.04 Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang
   Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pulai Provinsi Kepulauan Riau. Pasal
   2 menyatakan Dengan peraturan daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum
   Tirta Pulai Provinsi Kepulauan Riau. Pasal 6 (1) Modal PDAM adalah sebesar
   Rp…… yang berasal dari nilai kekayaan PDAM milik Provinsi Riau yang diserahkan
   kepada Provinsi Kepulauan Riau.
       Hal tersebut mengakibatkan :
a. Kepemilikan PDAM Tirta Janggi/Tirta Pulai per 31 Desember 2008 oleh Pemerintah
   Provinsi Kepulauan Riau tidak jelas, sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
   belum dapat sepenuhnya dapat mengawasi dan mengendalikan PDAM Tirta Janggi /
   Tirta Pulai.
b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa menyajikan investasi jangka panjang
   pada Neraca per 31 Desember 2008 dengan nilai ekuitas bersaldo negatif sebesar
   Rp34.147.749.042,00.
       Hal tersebut disebabkan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dengan
seksama memproses kepemilikan PDAM Tirta Janggi/Tirta Pulai.
        Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjelaskan bahwa penyerahan asset
Provinsi Kepulauan Riau (eks Penyerahan Provinsi Riau) kepada PDAM Tirta Janggi
tidak dapat diakui sebagai Investasi Jangka Panjang di dalam Neraca Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut mengingat bahwa penyerahan asset dari
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada PDAM Tirta Janggi merupakan penyerahan
dalam bentuk Hibah, dengan pertimbangan antara lain:
a. Selama ini asset yang diserahkan tersebut sudah dalam penguasaan dan pengelolaan
   PDAM Tirta Janggi untuk mendukung kegiatan operasionalnya.
b. Kondisi ekuitas PDAM Tirta Janggi yang ber saldo minus dan rasio-rasio keuangan
   lainnya dapat dikategorikan sangat tidak sehat, sehingga tidak prospektif untuk
   dijadikan investasi jangka panjang dimasa mendatang oleh Provinsi Kepulauan Riau.
                                                                                          13



          BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur kepulauan Riau agar segera
   menetapkan nilai penyertaan pada PDAM ex Provinsi Riau yang belum ditetapkan dalam
   Perda No.4 Tahun 2008.


6. PT. Trans Batam Sarana Tidak Memenuhi Kewajiban Kontrak Kerjasama dengan
   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.


           Dalam rangka memudahkan sarana transportasi para pekerja yang berada di
   Batam, pada tanggal 6 Juni 2008 ditandatangani perjanjian kerjasama antara Pemerintah
   Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. Trans Batam Sarana:
           Nomor :              275/035/DTKT/VI/08 (Pemprov)
                      01/TBS/P-KON/VI/2008 (PT Trans Batam Sarana)
   yang berisi kerjasama pengelolaan 7 (tujuh) unit bus senilai Rp4.350.500.000,00 yang
   merupakan aset milik Provinsi Riau khusus untuk pekerja di Kota Batam.
           Aset berupa 7 (tujuh) unit bus tersebut merupakan aset hasil belanja modal Tahun
   Anggaran 2007 dari Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang
   diserahterimakan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.
           Dalam dokumen perjanjian, dijelaskan bahwa PT Trans Batam Sarana selaku
   Pihak Kedua berkewajiban untuk mengoperasikan bus yang diserahkan dengan tarif yang
   lebih rendah dari tarif umum/pasar dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun,
   menyediakan deposito sebesar Rp250.000.000,00 di bank umum sebagai jaminan
   pelaksanaan, mengasuransikan bus yang dioperasikan, dan wajib membayar kontribusi
   tetap total sebesar Rp10.000.000,00 per bulan dengan perhitungan yang tidak dapat
   dijelaskan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada nomor rekening 100
   137 024 0. Selain itu juga pada dokumen perjanjian addendum, PT Trans Batam Sarana
   wajib menyediakan tambahan deposito sebesar Rp250.000.000,00 dan kontribusi tetap
   sebesar Rp10.000.000,00 setiap bulan.
           Untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan bus pekerja tersebut telah
   dibentuk Tim Pengawas Pengelolaan Bus Pekerja di Kota Batam sesuai dengan Surat
   Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 118 Tahun 2008 yang mempunyai tugas :
   a.   Melakukan monitoring, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
        pengoperasian Bus Pekerja di Kota Batam.
   b.   Memberikan laporan kepada Gurbernur terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
        operasional bus pekerja yang dikelola oleh pengelola bus setiap tanggal 10 setiap
        bulannya selama masa perjanjian/kontrak.
           Hasil Pemeriksaan Lebih lanjut diketahui bahwa:
   a. Deposito yang diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
      Riau atas nama PT. Trans Batam Sarana pada Bank Danamon tanggal jatuh temponya
      sampai dengan tanggal 5 September 2008, perpanjangan atas deposito tidak ada
      karena sampai pemeriksaan berakhir tim pemeriksa belum melihat bukti fisik
      deposito asli. Selain itu juga deposito tersebut tanpa dilengkapi surat kuasa pencairan
      oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau apabila PT Trans Batam Sarana tidak
      melaksanakan kewajibannya.
                                                                                      14



b. Bus belum diasuransikan, karena sampai pemeriksaan berakhir tim pemeriksa belum
   melihat bukti asuransi atas 7 (tujuh) unit bus.
c. Kewajiban kontribusi yang disetor oleh PT Trans Batam Sarana hanya sebesar
   Rp30.000.000,00 yaitu untuk penyetoran bulan September, Oktober, dan November
   yang disetor tanggal 13 Maret 2009. Untuk kontribusi bulan Juli, Agustus, dan
   Desember sebesar total Rp30.000.000,00 belum disetor ke kas daerah. Atas
   permasalahan diatas telah dilakukan koreksi atas akun piutang.
        Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. Trans
   Batam Sarana tanggal 6 Juni 2008
        Nomor :              275/035/DTKT/VI/08 (Pemprov)
                   01/TBS/P-KON/VI/2008 (PT Trans Batam Sarana)
    tentang Kerjasama Pengelolaan Bus Pekerja di Kota Batam Pasal 11 mengenai
    kewajiban pihak kedua, ayat:
 1) Memungut tarif angkutan kepada pekerja pengguna jasa angkutan yang lebih rendah
     dari tarif umum/pasar.
 2) Merawat dan mengoperasikan bus dengan baik sehingga umur pakai (Life Time)-nya
     panjang/lama.
 3) Menyediakan uang jaminan pelaksanaan dalam bentuk deposito di Bank Umum
     (bukan Bank Perkreditan Rakyat) yang besarnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
     puluh juta rupiah).
 4) PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan bus yang dioperasikan kepada perusahaan
     asuransi dengan kriteria all risk.
 5) PIHAK KEDUA wajib membayar kontribusi ke kas daerah sebesar
     Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian kontribusi tetap
     Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pembagian keuntungan Rp4.000.000,00
     (empat juta rupian) per bulan selambat-lambatnya tanggal 20, pada nomor rekening
     100 137 024 0 (Bank Bukopin) dan menyampaikan bukti setorannya ke Dinas
     Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.
b. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 118 Tahun 2008 tanggal 19 Maret
    2008 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengelolaan Bus Pekerja di Kota Batam
    yang mempunyai tugas :
    1) Melakukan monitoring, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
        pengoperasian Bus Pekerja di Kota Batam.
    2) Memberikan laporan kepada Gurbernur terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
        operasional bus pekerja yang dikelola oleh pengelola bus setiap tanggal 10 setiap
        bulannya selama masa perjanjian/kontrak.
        Hal tersebut mengakibatkan:
a. Jaminan deposito atas perjanjian kerjasama tersebut telah habis jatuh tempo,
     sehingga tidak ada jaminan atas pelaksanaan kontrak.
b. Pengendalian atas barang milik daerah, dalam hal ini berupa 7 unit bus tidak ada,
     karena tidak ada jaminan dan asuransi atas pengoperasian bus tersebut oleh PT.
     Trans Batam Sarana
                                                                                            15



     c.       Penerimaan kontribusi kurang diterima sebesar Rp30.000.000,00 tidak dapat
              langsung dimanfaatkan.
                 Hal tersebut disebabkan karena:
     a. PT. Trans Batam Sarana tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam
        perjanjian.
     b. Tim Pengawas Pengelolaan Bus Pekerja di Kota Batam tidak melakukan tugasnya
        sesuai dengan yang ditetapkan oleh Gubernur.
            Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kepulauan Riau mengakui dan akan
     meningkatkan pengawasan serta menegur secara tertulis kepada PT Trans Batam Sarana
     untuk memenuhi kewajibannya sesuai kontrak kerjasama yang telah disepakati.
                 BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulaun Riau agar:
     a.       Memerintahkan PT Trans Batam Sarana untuk segera memenuhi kewajibannya
              sesuai kontrak kerjasama yang telah disepakati yaitu mendepositokan uang sejumlah
              Rp250.000.000 berikut surat kuasa pencairannya, mengasuransikan 7 unit bus, serta
              menyetorkan kekurangan penerimaan sebesar Rp30.000.000,00.
     b.       Menginstruksikan kepada Tim Pengawas Pengelolaan Bus Pekerja di Kota Batam
              supaya melakukan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Gubernur.


7.   Realisasi Belanja         pada    Dinas       Pendidikan   Merugikan   Daerah      Sebesar
     Rp42.580.000,00.


              Pada tahun 2008 telah dianggarkan belanja pada Dinas Pendidikan sebesar
     Rp194.260.993.556,00 yang telah direalisasikan sebesar Rp164.170.579.937,00
     (84,51%). Dinas Pendidikan melaksanakan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan
     Konsultasi ke Luar Daerah dengan anggaran sebesar Rp1.042.000.000,00 serta telah
     direalisasikan sebesar Rp361.436.000,00.
             Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban atas
     belanja perjalanan dinas pada kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
     Daerah yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan mengungkapkan bahwa terdapat
     pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas berupa tiket perjalanan sebesar
     Rp42.580,000.00,00 tidak dapat diyakini kebenarannya dengan perincian sebagai berikut:


      No                  Uraian                       Nomor SPPD            Tujuan Jumlah (Rp)

          1     Destiminasi Standar Biaya
                                             376/DISDIK/SPT/APBD/2008         Jakarta    1.800.000,00
                Khusus
          2     Destiminasi Standar Biaya
                                             376/DISDIK/SPT/APBD/2008         Jakarta    1.800.000,00
                Khusus
          3     Konsultasi ke Direktorat
                Jenderal Manajemen
                                             333/DISDIK/SPT/APBD/2008         Jakarta    1.800.000,00
                Pendidikan Dasar dan
                Menengah
                                                                           16



No             Uraian                    Nomor SPPD           Tujuan Jumlah (Rp)

4    Konsultasi ke Direktorat
     Jenderal Manajemen
                                  333/DISDIK/SPT/APBD/2008    Jakarta   1.800.000,00
     Pendidikan Dasar dan
     Menengah
5    Koordinasi dengan
     Direktorat P4TK tentang
                                  331/DISDIK/SPT/APBD/2008    Jakarta   1.800.000,00
     Lokasi Pembangunan
     LPMP dan P4TK
6    Sosialisasi Kebijakan
                                  325/DISDIK/SPT/APBD/2008    Bogor     1.800.000,00
     Pembinaan TK
7    Sosialisasi Kebijakan
                                  325/DISDIK/SPT/APBD/2008    Bogor     1.800.000,00
     Pembinaan TK
8    Rembuk Nasional
                                  111/DISDIK/SPT/APBD/2008    Jakarta   2.095.000,00
     Pendidikan Tahun 2009
9    Rembuk Nasional
                                  111/DISDIK/SPT/APBD/2008    Jakarta   2.095.000,00
     Pendidikan Tahun 2009
10   SKHUN dan Ijazah Paket
                                  070/DISDIK/SPT/APBD/2008    Jakarta   2.095.000,00
     A,B, dan C
11   SKHUN dan Ijazah Paket
                                  070/DISDIK/SPT/APBD/2008    Jakarta   2.095.000,00
     A,B, dan C
12   Rakor Program 2009           2153/DISDIK/SPT/APBD/2008   Jakarta   1.800.000,00
13   Rakor Program 2009           2153/DISDIK/SPT/APBD/2008   Jakarta   1.800.000,00
14   Mendampingi Peserta
                                  1472/DISDIK/SPT/APBD/2008   Jakarta   1.800.000,00
     Seleksi guru berprestasi
15   Mendampingi Peserta
                                  1472/DISDIK/SPT/APBD/2008   Jakarta   1.800.000,00
     Seleksi guru berprestasi
16   Mendampingi Peserta
                                  1472/DISDIK/SPT/APBD/2008   Jakarta   1.800.000,00
     Seleksi guru berprestasi
17   Sosialisasi Hak Cipta Buku   1096/DISDIK/SPT/APBD/2008   Jakarta   1.800.000,00
18   Sosialisasi Hak Cipta Buku   1096/DISDIK/SPT/APBD/2008   Jakarta   1.800.000,00
19   Konsultasi mengenai
     Pembebasan Bea Masuk
     dan Bea Impor atas Barang 821/DISDIK/SPT/APBD/2008       Jakarta   1.800.000,00
     Hibah Komputer Singapore
     American School (SAS)
20   Rapat Koordinasi tentang
     Pengumpulan dan
                              713/DISDIK/SPT/APBD/2008        Jakarta   1.800.000,00
     Pengolahan Data di
     Direktorat Pembinaan SMK
21   Rapat Koordinasi tentang
     Pengumpulan dan              713/DISDIK/SPT/APBD/2008    Jakarta   1.800.000,00
                                                                                            17



 No                     Uraian                         Nomor SPPD             Tujuan Jumlah (Rp)
               Pengolahan Data di
               Direktorat Pembinaan SMK

     22        Konsultasi tentang
               Pelaporan Sistem Akuntansi
               Instansil ke Biro          504/DISDIK/SPT/APBD/2008            Jakarta    1.800.000,00
               Perencanaan dan KLN
               Depdiknas
     23        Konsultasi tentang
               Pelaporan Sistem Akuntansi
               Instansi ke Biro               504/DISDIK/SPT/APBD/2008        Jakarta    1.800.000,00
               Perencanaan dan KLN
               Depdiknas
                                              TOTAL                                     42.580.000,00

        Pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti pertanggungjawaban dari belanja
perjalanan dinas tersebut diatas, berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak Bandara,
diketahui bahwa atas nama yang dimaksud dalam tiket perjalanan dari perjalanan dinas
tersebut tidak terdapat pada manifest passenger (daftar nama penumpang pesawat ) serta
atas hasil pencarian pada website maskapai penerbangan nasional didapatkan informasi
bahwa kode booking yang tercantum dalam tiket tidak ada atau tidak terdapat kesesuaian
nama dan tanggal keberangkatan. Hal tersebut menunjukkan biaya perjalanan dinas
tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga merugikan keuangan daerah
sebesar Rp42.580.000,00.
               Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a.        Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
          1)     Pasal 61 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus
                 didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh
                 pihak yang menagih.
          2)     Pasal 54 ayat 2 yang menyatakan bahwa pelaksanaan belanja daerah
                 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak
                 mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
                 undangan.
b.        Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
          Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132, yaitu :
          1)     Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD
                 harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
          2)     Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana yang dimaksud pada Ayat
                 (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung
                 jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
       Keadaan tersebut               mengakibatkan     kerugian   keuangan   daerah    sebesar
Rp42.580.000,00.
               Hal tersebut terjadi karena:
                                                                                          18



  a.   Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau lalai dalam mengawasi
       pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya sesuai ketentuan.
  b.   Bagian Verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau lalai mentaati
       ketentuan yang berlaku.
  c.   Kelalaian dan itikad tidak baik dari pelaksana dalam mempertanggungjawabkan
       keuangan daerah.
         Atas permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kepulauan
  Riau menyatakan bahwa:
  a.   Pegawai yang bersangkutan benar – benar melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah
       sesuai dengan SPT dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
  b.   Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengakui adanya kesalahan dalam
       melampirkan tiket pesawat yang tidak sesuai dengan daftar penumpang dari Airline/
       Bandara setempat.
  c.   Sebagai data pendukung maka dilampirkan kembali arsip / pertinggal Tiket Pesawat
       dari pihak travel, foto copy laporan penjualan tiket pesawat setiap Airline dari pihak
       travel.
          BPK RI tidak dapat menerima bukti baru tersebut karena bukti tersebut berasal
  dari travel yang tidak ada keterangan nama, cap dan tandatangan travel yang
  bersangkutan, serta atas bukti tersebut tidak dapat diyakini kebenaran karena bukan
  berupa manivest passenger dari maskapai.
          BPK-RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar :
  a.   Menegur secara tertulis Kepala Dinas, Bagian Verifikasi masing-masing kegiatan
       tersebut pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau atas kelalaiannya dalam
       mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  b.   Memerintahkan kepada masing-masing pelaksana kegiatan tersebut pada Dinas
       Pendidikan untuk mempertanggungjawabkan dengan menyetor ke Kas Daerah
       sebesar Rp42.580.000,00.


8. Biaya Langsung Non Personil pada Pekerjaan Jasa Konsultan Sebesar
   Rp707.949.375,00 Belum Dilengkapi dengan Bukti Pengeluaran Riil.


          Dalam rangka untuk menunjang kegiatan pembangunan sarana fisik, Pemerintah
  Provinsi Kepulauan Riau selama TA 2008 telah mengadakan perikatan kontrak dengan
  penyedia jasa konsultan untuk pekerjaan Perencanaan Teknis dan Pengawasan.
           Pemeriksaan yang dilakukan secara uji petik terhadap pelaksanaan kontrak
  dengan penyedia jasa konsultan pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertambangan
  dan Energi, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Dinas Perhubungan Pos dan
  Telekomunikasi, dan Dinas Pekerjaan Umum diketahui bahwa biaya langsung non
  personil sebesar Rp707.949.375,00 tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang
  menunjuk bahwa biaya tersebut memang benar-benar dikeluarkan, dengan uraian sebagai
  berikut :
  a. Dinas Pemuda dan Olahraga
       Dinas Pemuda dan Olahraga pada tanggal 20 Desember 2007 telah membuat kontrak
       kerja sama dengan PT. Cakra Manggilingan Jaya untuk pekerjaan pembuatan
                                                                                   19



  Perencanaan Pembangunan Sport Centre Tanjungpinang melalui Perjanjian Kontrak
  Nomor 36/SPPP/DISPORA/DED-SC/XII/2007 dengan nilai kontrak sebesar
  Rp530.000.000,00.
  Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak dan pelaksanaannya diketahui
  bahwa realisasi biaya langsung non personil sebesar Rp54.500.000,00 tidak
  dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sebenarnya (at cost), sehingga atas
  pengeluaran tersebut belum dapat diyakini kebenarannya, dengan rincian sebagai
  berikut:
                                                                            Jumlah Yg
                                                Jumlah        Harga           Belum
    No             Uraian            Jumlah
                                                 Bulan     Satuan (Rp)      Dilengkapi
                                                                            Bukti (Rp)
           Biaya Langsung Non Personil
    A      Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi
           Mobilisasi dan              Ls          1      20.500.000,00     20.500.000,00
           Demobilisasi
     B     Biaya Kantor
           Sewa Kantor                1 unit       2       7.000.000,00     14.000.000,00
           Biaya Jasa Peralatan        Ls          2       1.500.000,00      3.000.000,00
           Sewa Komputer              6 unit       2         500.000,00      6.000.000,00
    C      Biaya Komunikasi
           Telepon/ Fax               2 unit       2       2.000.000,00      8.000.000,00
    D      Perlengkapan Khusus
           Sewa Perlengkapan           Ls          1       2.000.000,00      2.000.000,00
           Survey Lapangan
           Bahan Survey                Ls          1       1.000.000,00      1.000.000,00
           Jumlah Biaya Langsung Non Personil                               54.500.000,00


b. Dinas Pertambangan dan Energi
   1) Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Potensi SDA Migas Dinas Pertambangan
      dan Energi oleh PT. Duta Konsultan Engineering berdasarkan Surat Perjanjian
      Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 01/KONTRAK/IDENTIFIKASI/DISTAM-
      BEN/2008 tanggal 15 September 2008 dengan nilai kontrak sebesar
      Rp523.160.000,00.
         Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak konsultasi diketahui bahwa
         realisasi biaya langsung non personil sebesar Rp137.300.000,00 tidak didukung
         dengan bukti pengeluaran yang sebenarnya (at cost), sehingga atas pengeluaran
         tersebut belum dapat diyakini kebenarannya dengan rincian sebagai berikut :
                                                                     20



                                                                 Jumlah Yg
                                         Jumlah      Harga         Belum
No           Uraian          Jumlah
                                          Bulan   Satuan (Rp)    Dilengkapi
                                                                 Bukti (Rp)
     Biaya Langsung Non Personil
A    Biaya Pendataan dan Survey Lapangan
     Team Leader dan
     Tenaga Ahli
     a. Transport            4 org x 3             500.000,00     6.000.000,00
                                kali
     b. Sewa Kendaraan        2 unit     9 hari    400.000,00     7.200.000,00
     Roda 2
     c. Sewa Transportasi       1          Ls     2.000.000,00    2.000.000,00
        Angkutan      Laut
     d. Tunjangan Harian      4 org      9 hari    200.000,00     7.200.000,00
     e. Penginapan            4 org      9 hari    250.000,00     9.000.000,00
     Asisten Tenaga Ahli
     a. Transport             4 org      3 kali   1.000.000,00   12.000.000,00
     b. Tunjangan Harian      4 org      9 hari    200.000,00     7.200.000,00
     c. Penginapan            4 org      9 hari    200.000,00     7.200.000,00
B    Perangkat Lunak
     1. Oli Production       1 paket              12.000.000,0   12.000.000,00
        Forcase                                              0
     2. Gas Production       1 paket              12.000.000,0   12.000.000,00
        Forcase                                              0
     3. Software Delfi       1 paket              4.000.000,00    4.000.000,00
C    Bahan ATK
     1. Supplies Komputer                  3       400.000,00     1.200.000,00
     2. Sewa Komputer         2 unit       3       500.000,00     3.000.000,00
     3. Sewa Printer          2 unit       3       150.000,00      900.000,00
     4. Biaya Komunikasi      1 unit       3       300.000,00      900.000,00
     5. Biaya Fotocopy                     3       450.000,00     1.350.000,00
     6. Alat Tulis Kantor                  3       750.000,00     2.250.000,00
     7. Dokumentasi            1 Ls                500.000,00      500.000,00
     8. Cetak Peta Dasar       2 set               500.000,00     1.000.000,00
        Migas
     9. Cetak Peta             2 set               550.000,00     1.100.000,00
        Cadangan Migas
        Prov Kepri
     10. Cetak Data            2 set               150.000,00      300.000,00
                                                                               21



                                                                            Jumlah Yg
                                               Jumlah        Harga            Belum
    No           Uraian             Jumlah
                                                Bulan     Satuan (Rp)       Dilengkapi
                                                                            Bukti (Rp)
             Cadangan Migas
             Prov. Kepri
     D    Biaya Pembahasan
          1. Diskusi
             Pembahasan
             Laporan Sementara
          a. Transportasi            2 org      1 kali     1.600.000,00     3.200.000,00
             Jakarta – Daerah
             (PP)
          b. Uang Harian             2 org      3 hari      300.000,00      1.800.000,00
          c. Akomodasi               2 org      3 hari      200.000,00      1.200.000,00
          2. Diskusi
             Pembahasan
             Laporan Akhir
          a. Transportasi Jakarta    2 org      1 kali     1.500.000,00     3.000.000,00
             – Daerah (PP)
          b. Uang Harian             2 org      3 hari      300.000,00      1.800.000,00
          c. Akomodasi               2 org      3 hari      200.000,00      1.200.000,00
          3. Sewa Ruang              1 hari     2 kali     5.500.000,00    11.000.000,00
             Seminar
          4. Konsumsi Peserta       10 org      2 kali      100.000,00      2.000.000,00
          5. Seminar Kit dan        10 org      2 kali      140.000,00      2.800.000,00
             Materi
          6. Dokumentasi             1 Ls                   300.000,00       300.000,00
     E    Biaya Pelaporan
          Laporan Pendahuluan       10 eks                    70.000,00      700.000,00
          Laporan Sementara         10 eks                  200.000,00      2.000.000,00
          Laporan Akhir dan CD      30 eks                  250.000,00      7.500.000,00
          Jumlah Biaya Langsung Non Personil                              137.300.000,00


2) Kegiatan Study Potensi Bahan Galian Tambang Dinas Pertambangan dan Energi
   oleh PT. Indo Mukti Nusantara berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan
   Pekerjaan Nomor 01/SPPP/STUDI/DISTAMBEN/2008 tanggal 15 September
   2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp431.035.000,00.
   Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak konsultasi diketahui bahwa
   biaya langsung non personil sebesar Rp63.450.000,00 tidak didukung dengan
   bukti pengeluaran yang sebenarnya (at cost), sehingga atas pengeluaran tersebut
   belum dapat diyakini kebenarannya dengan rincian sebagai berikut :
                                                                               22




                                                                          Jumlah Yg
                                                 Jumlah
                                                             Harga          Belum
        No          Uraian          Jumlah        Unit/
                                                          Satuan (Rp)     Dilengkapi
                                                  Bulan
                                                                          Bukti (Rp)
             Biaya Langsung Non Personil
        A    Material
             ATK dan Bahan                                 2.825.000,00    2.825.000,00
                                       1 Ls
             Komputer
             Dokumentasi (Film         200                      750,00      150.000,00
             dan cuci cetak          lembar
        B    Pengadaan Data Sekunder
             Pengadaan Peta Rupa       5 set                275.000,00     1.375.000,00
             Bumi / Peta Dasar
             Pengadaan Peta            5 set                300.000,00     1.500.000,00
             Geologi
             Pengadaan Data Citra      1 Ls               18.000.000,00   18.000.000,00
             Satelite
        C    Biaya Sewa dan Akomodasi
             Sewa Kendaraan         1 unit x 2   3 Hari     325.000,00     1.950.000,00
             Roda Empat                lok
             Akomodasi Tenaga       7 org x 2    3 Hari     450.000,00    18.900.000,00
             Ahli                      lok
        D    Biaya Representai Kegiatan
             Presentasi Laporan        1 Ls                7.000.000,00    7.000.000,00
             Akhir
        E. Biaya Pelaporan
             Laporan Pendahuluan    10 buku                 200.000,00     2.000.000,00
             Laporan Lapangan       10 buku                 300.000,00     3.000.000,00
             Laporan Akhir          10 buku                 450.000,00     6.750.000,00
             Jumlah Biaya Langsung Non Personil                           63.450.000,00


c. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya.
   Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) dan
   Kesenian Provinsi Kepulauan Riau oleh PT Bentan Sondong berdasarkan Surat
   Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 16/SPPP/SELEKSIUMUM/DISPAR-
   BUD/V/2008 tanggal 13 Mei 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp197.000.000,00.
   Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak diketahui bahwa biaya langsung non
   personil sebesar Rp41.152.000,00 tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang
   sebenarnya (at cost), sehingga atas pengeluaran tersebut belum dapat diyakini
   kebenarannya dengan rincian sebagai berikut:
                                                                                 23




                                                                         Jumlah Yg
                                              Jumlah       Harga           Belum
    No           Uraian            Jumlah
                                            Bulan /Frek Satuan (Rp)      Dilengkapi
                                                                         Bukti (Rp)
     A    Biaya Langsung Non Personil
          Biaya Kantor
     1    Biaya Sewa Kantor                2 Bulan      3.500.000,00      7.000.000,00
     2    Bahan Alat Tulis Kantor          2 Bulan      3.400.000,00      6.800.000,00
     3    Komputer & Printer               2 Bulan      2.000.000,00      4.000.000,00
     4    Film dan Biaya Cetak             2 Bulan      1.750.000,00      3.500.000,00
          Dokumentasi
     5    Sewa Kendaraan Roda     2 Ls                      826.000,00    1.652.000,00
          Dua
     6    Sewa Kendaraan Roda     2 Ls                  3.100.000,00      6.200.000,00
          Empat
     7    Alat Survey             2 Ls                  1.200.000,00      2.400.000,00
     B    Biaya Perjalanan Dinas
     1    Biaya Tiket             7 org    2 Bulan          400.000,00    5.600.000,00
     C    Biaya Komunikasi
          Biaya Komunikasi         Ls                   4.000.000,00      4.000.000,00
          Jumlah Biaya Langsung Non Personil                             41.152.000,00
   Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pada saat PT Bentan Sondong mengajukan
   permintaan pembayaran, PPTK atas kegiatan tersebut tidak minta bukti-bukti
   pengeluaran atas biaya langsung non personil.


d. Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi
   Kegiatan Pembuatan Master Plan Bandara Sei Bati Dinas Perhubungan Pos dan
   Telekomunikasi Provinsi Kepulauan Riau oleh PT Rasicipta Consultama berdasarkan
   Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 25/HUBPOSTEL/SPPP/VIII/2008
   tanggal 2 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp450.000.000,00.
   Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak diketahui bahwa biaya langsung non
   personil sebesar Rp52.353.375,00 tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang
   sebenarnya (at cost), sehingga atas pengeluaran tersebut belum dapat diyakini
   kebenarannya dengan rincian sebagai berikut :


                                                                              Jumlah Yg
                                                  Jumlah       Harga            Belum
     No            Uraian             Jumlah
                                                Bulan /Frek Satuan (Rp)       Dilengkapi
                                                                              Bukti (Rp)
          Biaya Langsung Non Personil
     A    Support Staf
     1    Draftman /CAD Operator        1 org     3 Bulan     3.000.000,00    9.000.000,00
                                                                           24



                                                                        Jumlah Yg
                                              Jumlah       Harga          Belum
No              Uraian            Jumlah
                                            Bulan /Frek Satuan (Rp)     Dilengkapi
                                                                        Bukti (Rp)
2     Administrasi Ekonomi         1 org      3 Bulan    2.500.000,00    7.500.000,00
3     Office Boy                   1 org      3 Bulan    1.250.000,00    3.750.000,00
B     Biaya Operasional
      Sewa Kendaraan Roda 4        1 unit     3 bulan    3.000.000,00    4.500.000,00
      Alat Tulis Kantor + Bahan     1 Ls                 1.000.000,00    1.000.000,00
      Gambar Catrigh & Tinta
      Printer
      Biaya Cetak Dokumentasi       1 Ls                 1.000.000,00    1.000.000,00
      Biaya Kebersihan Kantor       1 Ls                   991.000,00     991.000,00
      Biaya Listrik + Air PDAM      1 Ls                 2.000.000,00    1.022.375,00
      Kantor
      Biaya Komunikasi (HP,                   3 bulan    1.000.000,00    2.590.000,00
      Telepon, Fax dll)
C     Biaya Pengadaan
      Komputer & Software
      Sewa Laptop                   1 Ls                 5.000.000,00    5.000.000,00
D     Biaya Diskusi Laporan
      dengan Pengguna Jasa &
      Instansi Terkait
      Presentasi + Diskusi          1 Ls                 1.000.000,00    1.000.000,00
      +Asistensi + Laporan
      Pendahuluan
      Presentasi + Diskusi +        1 Ls                 1.000.000,00    1.000.000,00
      Asistensi Laporan Antara
      Presentasi + Diskusi +        1 Ls                 1.500.000,00    1.500.000,00
      Asistensi Laporan Akhir &
      Ringkasan Eksekutif
      Dokumentasi Diskusi           1 Ls                   500.000,00     500.000,00
E     Biaya Laporan
      Laporan Pendahuluan         10 buah                  350.000,00    3.500.000,00
      Laporan Antara              10 buah                  350.000,00    3.500.000,00
      Laporan Akhir + Laporan     10 buah                  500.000,00    5.000.000,00
      Eksekutif + CD Soft copy
      Jumlah Biaya Langsung Non Personil                                52.353.375,00


    Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pada saat PT Rasicipta Consultama
    mengajukan permintaan pembayaran, PPTK atas kegiatan tersebut tidak minta
    bukti-bukti pengeluaran atas biaya langsung non personil.
                                                                                  25




e. Dinas Pekerjaan Umum
   1) Kegiatan DED Rumah Jabatan Pemprov Kepri di Pulau Dompak oleh PT. Cakra
      Manggilingan Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 05.02/SPKP/PU/
      III/APBD/2008 tanggal 18 Maret 2008 dengan nilai kontrak sebesar
      Rp572.000.000,00.
      Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak diketahui bahwa biaya langsung
      non personil sebesar Rp152.800.000,00 tidak didukung dengan bukti
      pengeluaran yang sebenarnya (at cost), sehingga atas pengeluaran tersebut belum
      dapat diyakini kebenarannya dengan rincian sebagai berikut:


                                                                             Jumlah Yg
                                                  Jumlah      Harga
                                                                               Belum
       No           Uraian            Jumlah       Bulan      Satuan
                                                                             Dilengkapi
                                                   /Frek       (Rp)
                                                                             Bukti (Rp)
             Biaya Langsung Non Personil
        A    Biaya Pengumpulan Data dan Survey
             Biaya Pengumpulan          1 Ls                 1.000.000,0       1.000.000,00
             Data Primer                                               0
             Biaya Pengumpulan          1 Ls                 1.000.000,0       1.000.000,00
             Data Sekunder                                             0
             Sewa Alat dan alat         1 Ls                 1.200.000,0       1.200.000,00
             bantu ukur                                                0
             Pengukuran                 1 Ls                 800.000,00          800.000,00
             Dokumentasi                1 Ls                 100.000,00          100.000,00
        B    Biaya Perjalanan
             Dinas
             Biaya Perjalanan Luar    9 org x 6              2.250.000,0     121.500.000,00
             Daerah                      PP                            0
             Biaya Perjalanan         9 org x 6              300.000,00       16.200.000,00
             Dalam Daerah                PP
        C    Biaya Operasional
             Alat Tulis Kantor          1 Ls      2 bulan    700.000,00        1.400.000,00
             Sewa Komputer /           10 Unit    2 bulan    400.000,00        8.000.000,00
             Printer
        D    Biaya Komunikasi
        a.   Laporan Konsep
             Rancangan
             Biaya Konsumsi             1 Ls                 700.000,00          700.000,00
             Biaya Dokumentasi          1 Ls                 100.000,00          100.000,00
        b.   Laporan
             Pengembangan
                                                                               26



                                                                           Jumlah Yg
                                                  Jumlah    Harga
                                                                             Belum
    No           Uraian            Jumlah          Bulan    Satuan
                                                                           Dilengkapi
                                                   /Frek     (Rp)
                                                                           Bukti (Rp)
         Rancangan
         Biaya Konsumsi              1 Ls                  700.000,00          700.000,00
         Biaya Dokumentasi           1 Ls                  100.000,00          100.000,00
         Jumlah Biaya Langsung Non Personil                                152.800.000,00


2) Kegiatan DED Rumah Dinas Anggota DPRD Dinas Pekerjaan Umum oleh PT.
   Etika Prana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 05.03/SPKP/PU/
   III/APBD/2008 tanggal 18 Maret     2008 dengan nilai kontrak sebesar
   Rp692.608.000,00.
   Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak diketahui bahwa biaya langsung
   non personil sebesar Rp206.394.000,00 tidak didukung dengan bukti
   pengeluaran yang sebenarnya (at cost), sehingga atas pengeluaran tersebut belum
   dapat diyakini kebenarannya dengan rincian sebagai berikut


                                                                                Jumlah Yg
                                                      Jumlah      Harga
                                                                                  Belum
    No            Uraian               Jumlah          Bulan      Satuan
                                                                                Dilengkapi
                                                       /Frek       (Rp)
                                                                                Bukti (Rp)
         Biaya Langsung Non Personil
    A    Biaya Pengumpulan Data dan Survey
         Dokumentasi                     1 Ls                    750.000,00          750.000,00
    C    Biaya Perjalanan Dinas
         Biaya Perjalanan Luar        10 Org x 6                1.450.000,00    87.000.000,00
         Daerah                          PP
         Biaya Perjalanan Dalam        8 Org x 6                 990.000,00     36.320.000,00
         Daerah                           PP
    D    Biaya Sewa Kendaraan
         Bermotor
         Biaya Sewa Kendaraan            1 unit       2 bulan    950.000,00      1.900.000,00
         Operasional Roda Empat
    E    Biaya Operasional
         Computer Supplies               1 Ls         2 bulan   3.550.000,00     7.100.000,00
         Alat Tulis Kantor               1 Ls         2 bulan   2.600.000,00     5.200.000,00
         Sewa Komputer / Printer        11 unit       2 bulan    900.000,00     19.800.000,00
    F    Biaya Presentasi
         Laporan Konsep
         Rancangan
         Biaya Sewa Gedung               1 Ls                   4.500.000,00     4.500.000,00
                                                                                27



                                                                                 Jumlah Yg
                                                        Jumlah      Harga
                                                                                   Belum
        No             Uraian                  Jumlah    Bulan      Satuan
                                                                                 Dilengkapi
                                                         /Frek       (Rp)
                                                                                 Bukti (Rp)
              Biaya Konsumsi                    1 Ls             7.150.000,00     7.150.000,00
              Biaya Dokumentasi                 1 Ls               500.000,00         500.000,00
              Laporan Pengembangan
              Rancangan
              Biaya Sewa Gedung                 1 Ls             4.500.000,00     4.500.000,00
              Biaya Konsumsi                    1 Ls             7.150.000,00     7.150.000,00
              Biaya Dokumentasi                 1 Ls               500.000,00         500.000,00
         G    Biaya Pelaporan
              Laporan Konsep                   10 Set              152.400,00     1.524.000,00
              Rancangan
              Laporan Pra Rancangan            10 Set              200.000,00     2.000.000,00
              Laporan Pengembangan             10 Set              320.000,00     3.200.000,00
              Rancangan
              Laporan Gambar                   10 Set            1.730.000,00    17.300.000,00
              Rancangan Detail
              Jumlah Biaya Langsung Non Personil                                206.394.000,00


       Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
   Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
   Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Lampiran I Bab I Huruf E Angka 4 poin a yang
   menyatakan bahwa HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri
   dari dua komponen pokok, yaitu : Biaya Personil (Remuneration) dan Biaya
   Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) yang meliputi antara lain biaya
   untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan
   surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain.
b. Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor
   1203/D.II/03/2000 – SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 tentang Petunjuk
   penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk jasa konsultasi (Biaya Langsung
   Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable
   Cost)) bagian II.1.a. Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti yang
   sebenarnya dikeluarkan oleh Konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran
   sesungguhnya/sesuai pengeluaran (at cost).
        Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran biaya langsung non personil sebesar
Rp707.949.375,00 (Rp54.500.000,00 + Rp137.300.000,00 + Rp63.450.000,00 +
Rp41.152.000,00 + Rp52.353.375,00 + Rp152.800.000,00 + Rp206.394.000,00) belum
dapat diyakini kebenarannya.
       Permasalahan tersebut disebabkan:
                                                                                       28



   a. Kelalaian PPTK yang tidak minta kepada rekanan bukti pengeluaran atas biaya
      langsung non personil pada saat rekanan tersebut mengajukan permintaan
      pembayaran.
   b. Lemahnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi
      Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran.
           Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sependapat dengan simpulan tim pemeriksa
   bahwa bukti pengeluaran yang sebenarnya harus diminta pada saat melakukan
   pembayaran dan akan menginstruksikan kepada Kepala Dinas terkait untuk
   meningkatkan pengawasan dan menegur PPTK terkait. Namun demikian berdasarkan
   penjelasan PPTK terkait diperoleh informasi bahwa pada saat melakukan pembayaran,
   bukti pengeluaran atas biaya langsung non personil tersebut dari rekanan telah diteliti
   oleh yang bersangkutan dan kami harapkan agar dilakukan pembahasan bersama antara
   auditor BPK dengan PPTK dimaksud untuk klarifikasinya.
           BPK-RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar
   memerintahkan PPTK untuk meminta pertanggungjawaban kepada rekanan perusahaan
   jasa konsultan atas kelebihan pembayaran biaya non personil dan atau segera menyetor
   ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran biaya non personil sebesar Rp707.949.375,00.


9. Biaya Langsung Non Personil pada Kontrak Manajemen Konstruksi Pembangunan
   Infrastruktur Pulau Dompak pada Dinas Pekerjaan Umum tidak Didukung dengan
   Bukti Pertanggungjawaban (At Cost) sebesar Rp845.952.664,00 dan Merugikan
   Daerah Sebesar Rp44.270.700,00


           Dalam Tahun Anggaran 2008 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau
   telah menganggarkan dana untuk Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Ibukota Provinsi
   sebesar Rp223.153.995.000,00 yang di dalamnya meliputi pekerjaan jasa konsultansi
   yaitu Manajemen Konstruksi Pembangunan Infrastruktur Pulau Dompak sebesar
   Rp9.900.000.000,00. Dinas Pekerjaan Umum telah merealisasikan kegiatan tersebut
   dengan mengadakan perikatan kontrak dengan konsultan.
           Kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan Infrastruktur Pulau Dompak oleh
   PT Wiratman berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 05.A.01/SPK-
   MK/PU/IV/2008 tanggal 1 April 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp23.002.707.000,00
   dengan sistem Pembiayaan Tahun Jamak yaitu untuk Tahun Anggaran 2007 dan Tahun
   Anggaran 2008 dibebankan biaya sebesar Rp9.900.000.000,00. Pekerjaan Manajemen
   Konstruksi Pembangunan Infrastruktur Pulau Dompak dilaksanakan selama 9 (sembilan)
   bulan yaitu dari bulan April sampai dengan Desember 2008, dan atas pekerjaan tersebut,
   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membayar sebesar Rp8.370.617.975,08.
            Berdasarkan   hasil pemeriksaan diketahui bahwa pelaksanaan pembayaran atas
   biaya langsung non     personil sebesar Rp845.952.664,00 tersebut tidak didukung bukti
   pertanggungjawaban     yang sebenarnya (at cost), sehingga atas pembayaran yang telah
   dilaksanakan belum     dapat diyakini keabsahan pembayarannya dengan rincian sebagai
   berikut:
                                                                                       29



                                                                                  Jumlah yang
                                                                      Lama
                                                                                     Tidak
No                        Uraian                        Satuan      Pemakaian
                                                                                   Dilengkapi
                                                                     (bulan)
                                                                                   Bukti (Rp)
        Biaya Langsung Non Personil
A       Operasional & Peralatan Kantor
 I      Home Office                                     unit-bln        9         15.372.000,00
II      Site Office                                     unit-bln        9         72.540.000,00
                                                        Orang -
B       Komunikasi & Kurir                                              9         50.000.000,00
                                                         bln
C       Alat Tulis & Bahan Habis Pakai
 I      Home Office                                                                8.280.000,00
II      Site Office                                                               28.248.000,00
D       Pelaporan                                        Buku           9          6.110.000,00
E       Akomodasi & Transportasi                        unit-bln        9        328.901.764,00
F       Perjalanan Domestik & Allowance
F.I     Perjalanan Dinas Ke Lapangan                   Org-Perjln       9                       -
F.II Allowance Untuk Penugasan Luar Kota               Org-Perjln                 34.000.000,00
        Mobilisasi Dan Demobilisasi Personil Dari
G
        2007
F.I     Tenaga Ahli                                   Orang - bln                 36.000.000,00
F.II Asisten Tenaga Ahli                              Orang - bln                 23.972.000,00
H       Mobilisasi Dan Demobilisasi Field Team         Org-Perjln                  9.514.000,00
 I      Biaya Cuti Field Team ( 4 Bulan Sekali)        Org-Perjln                233.014.900,00
        Total Biaya Langsung Non Personil                                        845.952.664,00


             Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban dari biaya perjalanan team
     tersebut, dan berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak Bandara, diketahui bahwa atas
     nama yang dimaksud dalam tiket perjalanan dari biaya perjalanan tersebut tidak
     tercantum pada manifest passenger (daftar nama penumpang pesawat ). Hal tersebut
     menunjukkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp44.270.700,00 merugikan keuangan
     daerah.
            Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
     a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
        Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
        Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Lampiran I Bab I Huruf E Angka 4 poin a yang
        menyatakan bahwa HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri
        dari dua komponen pokok, yaitu : Biaya Personil (Remuneration) dan Biaya
        Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) yang meliputi antara lain biaya
        untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan
        surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain.
                                                                                   30



   b. Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor
      1203/D.II/03/2000 – SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 tentang Petunjuk
      penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk jasa konsultasi (Biaya Langsung
      Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable
      Cost)) bagian II.1.a. Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti yang
      sebenarnya dikeluarkan oleh Konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran
      sesungguhnya/sesuai pengeluaran (at cost).
   c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
      Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132, yaitu:
      1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD
         harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
      2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana yang dimaksud pada Ayat
         (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung
         jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
          Hal tersebut mengakibatkan biaya langsung non personil sebesar
   Rp845.952.664,00 belum dapat diyakini kebenarannya dan mengakibatkan kerugian
   keuangan daerah sebesar Rp44.270.700,00.
          Hal tersebut disebabkan:
   a. Kelalaian PPTK yang tidak memeriksa kelengkapan bukti pengeluaran atas biaya
      langsung non personil yang diserahkan rekanan pada saat mengajukan permintaan
      pembayaran.
   b. Lemahnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Kepala Dinas
      Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran.
          Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa:
   a. Kontrak kerja MK didasarkan pada kontrak induk selama 30 bulan dan pada setiap
      tahunnya dibuat kontrak anak sebagai dasar pengikatan dana. Pada tahun 2008 MK
      mulai bekerja pada 1 April 2008, sehingga realisasi pembayarannya adalah 9 bulan
      bukan 12 bulan.
   b. Berkenaan dengan nilai sebesar Rp44.270.700,00 diakui ada kekeliruan dalam hal
      salah posting dan akan direvisi dalam pengajuan pembayaran termin berikutnya.
          BPK-RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar
   memerintahkan PPTK Manajemen Konstruksi segera meminta PT Wiratman untuk
   mempertanggungjawabkan atas kelebihan pembayaran biaya non personil dan atau segera
   menyetor ke Kas Daerah kelebihan pembayaran biaya non personil sebesar
   Rp890.223.364,00 (Rp845.952.664,00 + Rp44.270.700,00).


10. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perawatan RSU Tanjung Uban dan
    Penataan Landscape Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp71.444.400,00


           Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,
   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kesehatan pada Tahun 2007 telah
   membangun Rumah Sakit Umum (RSU) Tanjung Uban dan Penataan Landscape yang
   dilaksanakan oleh PT Aditya Wiguna Kencana.
                                                                                        31



        Kegiatan       tersebut     dituangkan      dalam    Kontrak       Nomor
511/SPPP/DINKES/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007 senilai Rp6.216.749.587,00 dengan
jangka waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak
tanggal 19 Juni 2007 sampai dengan tanggal 15 Desember 2007.
         Sebelum masa kontrak berakhir telah dilakukan addendum sebanyak 3 (tiga) kali,
yaitu:
a. Addendum I Nomor 05/AK/DINKES/XII/2007 tanggal 8 Desember 2007 yang berisi
   mengenai penambahan jangka waktu pelaksanaan selama 100 hari sampai dengan
   tanggal 23 Maret 2008.
b. Addendum II Nomor 022/Add/DINKES/III/2008 tanggal 22 Maret 2008 yang berisi
   mengenai penambahan jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari sampai dengan
   tanggal 23 Mei 2008 dan pekerjaan tambah kurang.
c. Addendum III Nomor 22/ADD.III/DINKES/IV/2008 tanggal 17 April 2008 yang
   berisi mengenai pekerjaan tambah kurang.
         Berdasarkan    Berita    Acara      Pemeriksaan   Pekerjaan      Nomor
09/BA/APBD/DINKES/2008 tanggal 9 Desember 2008 diketahui bahwa realisasi fisik
Pembangunan RSU Tanjung Uban dan Penataan Landscape telah selesai 100%. Dengan
demikian pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan 200 hari dari jadwal yang
ditentukan. Atas keterlambatan tersebut telah dikenakan denda maksimal sebesar
Rp310.837.479,00 (5% x Rp6.216.749.587) dipotong dari pembayaran terakhir melalui
SP2D Nomor 7093/SP2D/LS/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008. Realisasi keuangan
sampai dengan TA 2008 adalah sebesar Rp5.905.912.107,00 , dengan rincian sebagai
berikut:
a. Pembayaran sebesar Rp1.243.349.917,00             dengan       SP2D    No.3349/KEU-
   SP2D/IX/2007 tanggal 7 September 2007.
b. Pembayaran sebesar Rp621.674.959,00 dengan SP2D No.8437/KEU-SP2D/XII/2007
   tanggal 27 Desember 2007.
c. Pembayaran      sebesar      Rp1.865.024.876,0000,00              dengan         SPM
   No.0044/SPM/LS/1.02.01/ V/2008 tanggal 23 Mei 2008.
d. Pembayaran sebesar Rp2.175.862.355,00 dengan SPM No.0177/SPM/LS/1.02.01/
   XII/2008 tanggal 24 Desember 2008.
        Berdasarkan pemeriksaan fisik pada tanggal 17 Maret 2009 yang dilakukan
bersama dengan PPTK dan Konsultan Pengawas di lokasi pelaksanaan pekerjaan
diketahui bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar
Rp71.444.400,00, dengan rincian sebagai berikut:
                                               Kuantitas
                                                       Selisih       Harga Satuan        Jumlah Harga
 No            Uraian            Sat
                                        Fisik Kontrak lebih /            (Rp)                (Rp)
                                                      (kurang)
         Pengadaan dan
         Pemasangan Unit AC
  1.     Pengadaan dan
         Pemasangan AC 1 PK     unit     16      8            8          3.000.000,00        24.000.000,00
         LG 509LS-1
  2.     Pengadaan dan           unit    19     31         (12)          3.750.000,00    (45.000.000,00)
                                                                                       32



                                                   Kuantitas
                                                         Selisih       Harga Satuan     Jumlah Harga
 No           Uraian              Sat
                                          Fisik Kontrak lebih /            (Rp)             (Rp)
                                                        (kurang)
      Pemasangan AC 1 1/2
      PK LG 509LS-1
      Pekerjaan Kusen,
      Pintu & Jendela
 1.   Pas. Pintu Kebakaran
      Rangka Besi 2 daun
                                  set      1           4        (3)     7.500.000,00    (22.500.000,00)
      plat baja + glass woll
      type P5 (2,6 x 2,1 m)
 2.   Pas. Kusen aluminium
      pintu lapis plywood 1
                                  set      -           2        (2)       750.000,00        (1.500.000,00)
      daun type P7 (1,0 x
      2,15 m)
 3.   Pas. Pintu formika 1
                                  set      2           -        2         650.000,00         1.300.000,00
      daun
      Pekerjaan Plafond
 2.   Pek. Plafond Canopy
      aluminium           strip
                                  m2       -       140         (140)       42.460,00        (5.944.400,00)
      lengkap          dengan
      rangkanya Lantai 2
      Pekerjaan Sanitair
 1.   Pek. Pas. Cermin            bh       43          44       (1)       250.000,00         (250.000,00)
      Pekerjaan Mekanikal
      Pek. Pompa deepweel
      (submarsible      pump)
                                  unit     -           1        (1)    10.000.000,00    (10.000.000,00)
      kapasitas 3 m3/h head
      45 m
      Pek. Pas. Armatur
                                  unit     24          26       (2)     2.500.000,00        (5.000.000,00)
      outlet O2
      Pekerjaan Elektrikal
      Ceiling Speaker 6 watt
                                  unit     20          24       (4)       100.000,00         (400.000,00)
      (TQA ZS – 465R)
      Pengadaan       Instalasi   bua
                                           20          24       (4)       300.000,00        (1.200.000,00)
      ceiling speaker              h
      Instalasi jungtion box
      to detector (supreme
                                  titik   181      214         (33)       150.000,00        (4.950.000,00)
      cable egacondult +
      acc.)
                                               Total                                    (71.444.400,00)


       Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Presiden RI No.85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keppres
   No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
   pada Pasal 36 tentang serah terima pekerjaan pada ayat (2) yang menyatakan bahwa
   Penguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah
   diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia
                                                                                  33



    barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekuarangan pekerjaan
    sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak dan ayat (3) menyatakan bahwa
    Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil
    pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
b. Kontrak Nomor 511/SPPP/DINKES/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang
   Pembangunan Gedung Perawatan RSU Tanjunguban dan Penataan Landscape
c. Addendum I Nomor 05/AK/DINKES/XII/2007 tanggal 8 Desember 2007             tentang
   penambahan     jangka   waktu    pelaksanaan,  Addendum      II            Nomor
   022/Add/DINKES/III/2008 tanggal 22 Maret 2008 tentang penambahan            jangka
   waktu pelaksanaan dan pekerjaan tambah kurang, dan Addendum III            Nomor
   22/ADD.III/DINKES/IV/2008 tanggal 17 April 2008 tentang pekerjaan          tambah
   kurang.
        Hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp71.444.400,00.
        Hal tersebut terjadi karena:
a. Pengawasan dan pengendalian oleh Penanggung Jawab Kegiatan Pembangunan
   Gedung Perawatan RSU Tanjung Uban dan Penataan Landscape terhadap
   pelaksanaan belum optimal.
b. Konsultan Pengawas lalai dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
c. Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan
   dalam kontrak.
        Atas permasalahan tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sependapat
dengan simpulan tim pemeriksa dan akan menginstruksikan kepada Kepala Dinas
Kesehatan untuk meningkatkan pengawasan dan menegur KPA/PPTK/Konsultan
Pengawas atas kelalaiannya serta menginstruksikan kepada kontraktor pelaksana untuk
menyetorkan kerugian daerah sebesar Rp71.444.400,00 ke Kas Daerah. Namun demikian
perlu diinformasikan bahwa dalam pekerjaan pembangunan RSU Tanjung Uban terdapat
beberapa item pekerjaan tambah yang tidak dapat diakomodir dalam kontrak karena tidak
tersedia dananya untuk membayarnya dan kami berharap item pekerjaan tersebut dapat
dipertimbangkan untuk dikompensasikan dengan pekerjaan yang kurang sesuai hasil
audit BPK.
        BPK RI merekomendasikan Gurbernur Kepulauan Riau agar:
a. Mengintruksikan PPTK Pembangunan Gedung Perawatan RSU Tanjung Uban dan
   Penataan Landscape untuk memerintahkan PT Aditya Wigina Kencana untuk
   menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp71.444.400,00.
b. Menegur PPTK dan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Perawatan RSU
   Tanjung Uban dan Penataan Landscape agar di masa mendatang lebih optimal dalam
   melakukan Pengawasan dan pengendalian atas suatu kegiatan/proyek.
                                                                                     34



11. Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Terminal Khusus Pemerintah Provinsi
    Kepulauan Riau di Telaga Punggur mendahului realisasi fisik dan tidak sesuai
    dengan kontrak sebesar Rp8.088.132,20 serta Tidak Memiliki Spesifikasi Kualitas
    Beton yang Jelas di Dalam Kontrak.


          Dalam rangka mempermudah akses transportasi laut di wilayah Provinsi
   Kepulauan Riau, pada TA 2007 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas
   Perhubungan telah membangun Terminal Khusus di Telaga Punggur termasuk Jalan
   akses Pelabuhan dengan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau TA
   2007 yang dilaksanakan oleh PT Nugraha Adi Taruna.
           Kegiatan       tersebut     dituangkan       dalam     Kontrak      Nomor
   28/HUBPOSTEL/SPPP/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 senilai Rp2.650.369.000,00
   dengan jangka waktu pelaksanaan 118 (seratus delapan belas) hari kalender terhitung
   sejak tanggal 20 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 15 Desember 2008.
          Sebelum masa kontrak berakhir telah dilakukan addendum sebanyak 1 (satu) kali,
   yaitu Addendum I Nomor 28.a/HUBPOSTEL/SPPP/XI/2008 tanggal 24 November 2008
   yang berisi mengenai penambahan jangka waktu pelaksanaan selama 15 hari sampai
   dengan tanggal 30 Desember 2008 dan pekerjaan tambah kurang.
            Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 343/BA-
   PP/HUBPOSTEL/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 diketahui bahwa realisasi fisik
   Pembangunan Terminal Khusus Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Telaga Punggur
   termasuk Jalan Akses Pelabuhan mencapai progress 90% namun pembayaran telah
   dilakukan direalisasikan 100% sebesar Rp2.650.369.000,00, dengan rincian sebagai
   berikut:
   a. Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp530.073.800,00 dengan SPM Nomor
      0111/SPM/LS/1.07.01/IX/08 tanggal 8 September 2008.
   b. Pembayaran termyn I 30% sebesar Rp596.333.025,00 dengan SPM Nomor
      0139/SPM/LS/1.07.01/ XI/08 tanggal 11 November 2008.
   c. Pembayaran termyn II 57,5% sebesar Rp546.638.606,25 dengan SPM Nomor
      0159/SPM/LS/1.07.01/XII/08 tanggal 1 Desember 2008.
   d. Pembayaran termyn 95% sebesar Rp844.805.118,75            dengan    SPM    Nomor
      0209/SPM/LS/1.07.01/XII/08 tanggal 24 Desember 2008.
   e. Pembayaran retensi 5% sebesar Rp132.518.450,00            dengan   SPM     Nomor
      0210/SPM/LS/1.07.01/XII/08 tanggal 24 Desember 2008.
           Pekerjaan tersebut diselesaikan 100% pada tanggal 14 Januari 2009 sesuai
   dengan Berita Acara Selesai Pekerjaan nomor 347/BA-SP/HUB/I/2009 tanggal 15
   Januari 2009. Dengan demikian pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan 15 hari dari
   jadwal yang ditentukan. Atas keterlambatan tersebut telah dikenakan denda sebesar
   Rp39.755.535,00(0,1% x Rp2.650.369.000,00 x 15) yang telah disetor tanggal 13
   Februari 2009.
           Berdasarkan pemeriksaan fisik pada tanggal 14 Maret 2009 yang dilakukan
   bersama dengan Perwakilan dari Dinas Perhubungan dan Konsultan Pengawas di lokasi
   pelaksanaan pekerjaan diketahui bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan
   kontrak sebesar Rp8.088.432,20, dengan rincian sebagai berikut:
                                                                                                          35



                                                          Kuantitas
                                                                                        Harga Satuan            Jumlah
No            Uraian               Sat                                  Selisih
                                          Fisik      Kontrak                                (Rp)               Harga (Rp)
                                                                 lebih/(kurang)

      Pasang       Plafond
1.                                 m2       -         53,4              (53,4)                14.630,00        781.242,00
      Gypsum motif
2.    Pasang Kran air TOTO         bh      8              14                (6)               85.000,00         510.000,00
3.    Pasang Jendela J1
                                   bh      16             18                (2)              390.000,00        780.000,00
      lantai 1
4.    Lampu Tko (TL 2 x 36
                                   bh      11             12                (1)               40.000,00          40.000,00
      W) lantai 2
5.    Instalasi Titik Lampu
                                   bh      35             37                (2)              175.000,00        350.000,00
      lantai 2
6.    Pasang granite      tile
                                   m2    200,33      209,11             (8,78)               224.597,00    1.971.961,66
      60/60 lantai 1
7.    Pasang keramik 20/20
                                   m2     15,52       24,40             (8,88)                98.697,00        876.429.36
      toilet lantai 1
8.    Pasang keramik 20/20
                                   m2     9,99        15,64             (5,65)               193.097,20    1.090.999,18
      lantai 2
9.    Pagar BRC                    m      26,5            29             (2,5)               375.000,00         937.500,00
10.   Pemasukan air ATB            ls       -             1                 (1)              750.000,00         750.000,00
                                                  Total                                                    8.088.132,20
               Dengan demikian pelaksanaan kontrak Pembangunan Terminal Khusus di Telaga
       Punggur tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp273.125.032,20 yang terdiri dari
       pembayaran     yang    mendahului    realisasi fisik   sebesar    Rp265.036.900,00
       {Rp2.650.369.000,00 x (100% - 90%)} dan realisasi fisik tidak sesuai dengan kontrak
       sebesar Rp8.088.132,20.
                Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen terdapat item pekerjaan yang
       tidak disebutkan secara spesifik kualitas beton yang mengakibatkan pemborong tidak
       mempunyai standar kualitas barang. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan struktur yang
       merupakan pekerjaan utama yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Pekerjaan
       struktur tersebut meliputi:
                                                                                     Harga        Jumlah Harga
      No                  Uraian                      Satuan     Volume
                                                                                  Satuan (Rp)         (Rp)
      (a)                    (b)                          (c)         (d)              (e)           (f = d x e)
      A. Pekerjaan Pondasi
            1. Cor beton pondasi tapak                    m3           9,94       2.414.762,00     24.002.734,28
            2. Cor beton sloof 25/50                      m3          20,00       2.643.445,00     52.868.900,00
            3. Cor beton sloof 25/30                      m3           2,55       2.547.155,00      6.495.245,25
                Jumlah Sub total A                                                                 83.366.879,53
      B.    Pekerjaan Pada Lantai Dasar
                                                                                   36



                                                                  Harga       Jumlah Harga
No                 Uraian                   Satuan   Volume
                                                               Satuan (Rp)        (Rp)
     1. Cor kolom 40/40                      m3       14,40    3.020.755,00    43.498.872,00
     2. Cor kolom teras                      m3        3,91    2.596.155,00    10.150.966,05
     3. Cor tangga ke lantai 2               m3        3,25    3.043.524,00     9.891.453,00
     4. Pek. Les beton atas pintu dan
                                             m3         2,30    653.915,00      1.504.004,50
        jendela
         Jumlah Sub total B                                                    65.045.295,55
C.   Pekerjaan Pada Lantai Dua
     1. Cor balok lantai 25/50               m3       16,51    3.209.655,00    52.991.404,05
     2. Balok anak 20/30                     m3        4,23    3.140.867,50    13.285.869,53
     3. Balok 15/50                          m3        2,11    2.780.142,50     5.866.100,68
     4. Listplank beton 10/70                m3        1,29    2.834.570,00     3.656.595,30
     5. Listplank beton 10/50                m3        1,63    2.781.800,00     4.534.334,00
     6. Cor plat lantai t=12 cm              m3       24,98    3.043.524,00    76.027.229,52
     7. Cor kolom utama 40/40                m3       12,96    3.020.755,00    39.148.984,80
     8. Pek Kolom teras 40/40                m3        1,60    2.596.155,00     4.153.848,00
     9. Pek. Les beton atas pintu dan
                                             m3         2,41    653.915,00      1.575.935,15
        jendela
     Jumlah Sub total C                                                       201.240.301,03
D.   Pekerjaan Pada Lantai Atap
        1. Cor Balok atap 25/50              m3       13,95    3.209.655,00    44.774.687,25
        2. Cor balok anak 20/30              m3        0,60    3.140.867,50     1.884.520,50
        3. Cor listplank dan talang
                                             m3        12,30 2.834.570,00      34.865.211,00
           beton
            Jumlah Sub total D                                                 81.524.418,75
     JUMLAH TOTAL (A+B+C+D)                                                   431.176.894,86


       Pada dokumen kontrak diketahui bahwa terjadi perbedaan antara Analisa Harga
Satuan yang menyatakan bahwa beton yang dipergunakan adalah campuran 1: 2 : 3
sedangkan pada dokumen Metode Pelaksanaan yang dipergunakan adalah Beton mutu K-
225 yang membutuhkan pengujian laboratorium dalam perencanaan campuran beton
untuk mutu K-225 dengan campuran bahan-bahan beton yang terperinci serta pengujian
kekuatan kuat tekan beton. Saat konfirmasi pada tanggal 12 Mei 2009, diketahui bahwa
metode pelaksanaan di lapangan mempergunakan beton campuran 1 : 2 : 3 dan tidak
melampirkan hasil pengujian kuat tekan beton yang dipergunakan untuk pengecoran.
        Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Presiden RI No.85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keppres
   No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
   sebagaimana terakhir perubahan ketujuh dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun
   2007 mengatur:
                                                                                    37



      1) Pasal (5) huruf f yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa, penyedia
          barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan
          barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya
          pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa
      2) Pasal (29) huruf e yang menyatakan bahwa kontrak sekurang-kurangnya
          persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terperinci.
      3) Pasal 36 tentang serah terima pekerjaan pada ayat (2) yang menyatakan bahwa
          Penguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah
          diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan
          penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan
          pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak dan ayat (3)
          menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan
          setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
 b. Kontrak Nomor 28/HUBPOSTEL/SPPP/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang
     Pembangunan Terminal Khusus Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Telaga
     Punggur termasuk Jalan akses Pelabuhan.
 c. Addendum I Nomor 28.a/HUBPOSTEL/SPPP/XI/2008 tanggal 24 November 2008
     tentang penambahan jangka waktu pelaksanaan dan pekerjaan tambah kurang.
         Hal tersebut mengakibatkan:
 a. Pembayaran sebesar Rp265.036.900,00 tidak sesuai dengan kontrak dan merugikan
     keuangan daerah sebesar Rp8.088.132,20.
 b. Bahan yang dipergunakan oleh kontraktor tidak bisa diawasi kualitasnya dan
     membuka peluang terjadinya penyimpangan menggunakan material yang kualitasnya
     rendah.
         Hal tersebut terjadi karena:
 a. Pengawasan dan pengendalian oleh Penanggung Jawab Kegiatan Pembangunan
     Terminal Khusus Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Telaga Punggur termasuk
     Jalan akses Pelabuhan belum optimal.
 b. Konsultan Pengawas lalai dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
 c. Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan
     dalam surat perjanjian kontrak.
 d. Konsultan Perencana dalam menyusun RAB tidak merinci spesifikasi bahan.
 e. Panitia lelang dalam Aanwijzing tidak mensyaratkan spesifikasi kualitas yang rinci
     dalam menyusun RAB.
         Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sependapat dengan simpulan tim pemeriksa
karena hal berikut:
a. Pembayaran yang mendahului realisasi fisik sebesar Rp265.036.900,00 didasarkan
    pada kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang menetapkan bahwa Kas Daerah
    ditutup tanggal 20 Desember 2008 untuk kepentingan pembuatan Laporan Keuangan
    dan penutupan transaksi ditetapkan paling lambat pada tanggal tersebut. Konsekuensi
    dari penutupan Kas Daerah pada tanggal tersebut adalah atas tagihan yang diajukan
    setelah penutupan kas tidak dapat diproses lebih lanjut dan pembayarannya baru
    dapat dilakukan dalam anggaran tahun 2009, untuk mencegah terjadinya hal tersebut,
    Kepala BKKD telah mengeluarkan Surat Edaran yang menyatakan bahwa seluruh
                                                                                    38



      kontrak yang berakhir setelah tanggal penutupan Kas Daerah dapat mengajukan
      permohonan pembayarannya sebelum tanggal 20 Desember 2008 dengan syarat harus
      membuat surat pernyataan kesanggupan dari kontraktor pelaksana untuk
      menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu kontrak dan menyerahkan jaminan
      bank senilai tagihannya ditambah jaminan pada masa pemeliharaan (retensi).
      Prosedur tersebut telah ditempuh oleh Kontraktor Pembangunan Terminal Khusus
      Punggur yang pekerjaan pembangunannya berakhir pada 30 Desember 2008. Dengan
      demikian tidak terjadi penyimpangan atas permasalahan tersebut.
   b. Pekerjaan sebesar Rp8.088.132,20 diakui tidak sesuai kontrak, namun mohon
      pertimbangan tim pemeriksa berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan lebih yang
      secara faktual telah dikerjakan oleh Pengguna Anggaran untuk dituangkan dalam
      kontraknya karena akan berdampak pada pekerjaan tambah, sementara anggaran
      untuk membayarnya telah tidak tersedia.
   c. Kepala Dinas Perhubungan, Pos, dan Telekomunikasi tidak sependapat dengan
      menyatakan bahwa dalam dokumen lelang telah ditentukan perbandingan beton cor
      adalah 1:2:3 yang juga merupakan campuran untuk beton mutu K-225.
          BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau agar:
   a. Membuat teguran secara tertulis kepada PPTK agar dalam pengawasan pekerjaan dan
      pembayaran pekerjaan mematuhi ketentuan yang berlaku.
   b. Memerintahkan kepada Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Pos, dan
      Telekomunikasi untuk menagih kepada PT Nugraha Adi Taruna sebesar
      Rp8.088.132,20 atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi
      kontrak.
   c. Memberikan teguran tertulis kepada konsultan pengawas agar lebih optimal dalam
      melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
   d. Memberikan teguran tertulis kepada konsultan perencana dan panitia lelang agar
      dalam membuat RAB merinci spesifikasi kualitas barang sesuai dengan ketentuan
      yang berlaku.


12. Perubahan Spesifikasi Struktur Bangunan Dua Paket Pekerjaan Pembangunan
    Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008 Tidak
    Sesuai Ketentuan


          Dalam Tahun anggaran 2008 Dinas Pendidikan Wilayah Provinsi Kepulauan
   Riau melakukan dua paket belanja modal Pembangunan Gedung Terpadu SMAI Integral
   Hidayatullah Batu Aji Batam dan Unit Gedung Baru (Bertingkat) SMA I Bintan Timur.
         Pengujian terhadap dokumen pertanggungjawaban gedung tersebut diketahui
   bahwa tidak terdapat perbedaan antara spesifikasi dalam dokumen kontrak dengan
   dokumen pelaporan.
            Dari pemeriksaan secara fisik ditemukan perbedaan antara gambar rencana dan
   realisasi fisik pekerjaan di lapangan, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pembangunan UGB (Bertingkat) SMA I Bintan Timur yang dilaksanakan oleh
      PT. DWITAMA FORTUNA PERKASA dengan Nomor Kontrak 14.19/SPPP/PU-
      DISDIK/APBD/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp1.301.949.000 dengan
                                                                                  39



jangka waktu pelaksanaan 140 hari kalender sejak tanggal 23 Juli 2008 sampai
dengan tanggal      4 Desember 2008. Pekerjaan ini telah selesai pada tanggal 4
Desember 2008 dengan Berita Acara Penyerahan Pertama Nomor 10.19/BA-
PHO/PU-DISDIK/APBD/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008. Hasil pemeriksaan
fisik tanggal 6 Mei 2009 ditemukan perbedaan antara lain:
1) Pembesian pondasi rencana pada pondasi tapak P1 sebanyak 18 buah dengan
   ukuran masing-masing 140 cm kali 140 cm diketahui adalah D13 jarak 150 cm
   atau sebanyak 20 buah besi dengan panjang kurang lebih 3,30 m. Setelah
   dilakukan pemeriksaan fisik diketahui bahwa besi yang terpasang adalah D13
   dengan jarak 175 cm atau sebanyak 16 buah besi dengan panjang kurang lebih
   3,30 m. Selain itu juga terdapat 18 buah stamp pondasi dengan tinggi 150 cm
   yang memiliki ukuran 40 cm kali 20 cm dengan pembesian D13 sebanyak 10
   buah dengan panjang kurang lebih 2,188 m tetapi yang terpasang adalah besi D13
   sebanyak 8 buah dengan panjang kurang lebih 2,188 m.
   Total kehilangan besi adalah:


   panjang besi x banyak besi x diameter besi x diameter besi x koefisien besi
       Besi Pondasi        = 3,30 x (4 x 18) x 13 x 13 x 0,006165 = 247,552 kg
       Besi stamp          = 2,188 x (2 x 18) x 13 x 13 x 0,006165 = 82,067 kg
                                                    Total            = 329,619 kg


2) Pembesian pondasi rencana pada pondasi tapak P3 sebanyak 6 buah dengan
   ukuran masing-masing 140 cm kali 140 cm diketahui adalah D13 jarak 150 cm
   atau sebanyak 20 buah besi dengan panjang kurang lebih 3,30 m. Setelah
   dilakukan pemeriksaan fisik diketahui bahwa besi yang terpasang adalah D13
   dengan jarak 175 cm atau sebanyak 16 buah besi dengan panjang kurang lebih
   3,30 m. Selain itu juga terdapat 6 buah stamp pondasi dengan tinggi 150 cm yang
   memiliki ukuran 30 cm kali 30 cm dengan pembesian D13 sebanyak 10 buah
   dengan panjang kurang lebih 2,188 m tetapi yang terpasang adalah besi D13
   sebanyak 8 buah dengan panjang kurang lebih 2,188 m.
   Total kehilangan besi adalah:


   panjang besi x banyak besi x diameter besi x diameter besi x koefisien besi
   1. Besi Pondasi         = 3,30 x (4 x 6) x 13 x 13 x 0,006165      = 82,517 kg
   2. Besi stamp           = 2,188 x (2 x 6) x 13 x 13 x 0,006165     = 27,356 kg
                                                    Total             = 109,873 kg


3) Pembesian kolom tipe K1 sebanyak 18 buah yang memiliki tinggi kolom 380 cm
   dengan ukuran 40 cm kali 20 cm yaitu D13 sebanyak 10 buah dengan panjang
   kurang lebih 4 m tetapi yang terpasang adalah besi D13 sebanyak 8 buah dengan
   panjang kurang lebih 4 m.
   Total kehilangan besi adalah: 4 x (2 x 18) x 13 x 13 x 0,006165 = 150,031 kg
                                                                                           40



   4) Pembesian kolom tipe K3 sebanyak 6 buah yang memiliki tinggi kolom 380 cm
      dengan ukuran 30 cm kali 30 cm yaitu D13 sebanyak 10 buah dengan panjang
      kurang lebih 4 m tetapi yang terpasang adalah besi D13 sebanyak 8 buah dengan
      panjang kurang lebih 4 m.
          Total kehilangan besi adalah: 4 x (2 x 6) x 13 x 13 x 0,006165 = 50,01 kg
   5) Total kehilangan pembesian akibat keadaan tersebut adalah:
          (Total berat besi x harga besi berdasarkan analisa satuan harga )
          (329,619 + 109,873 + 150,031 + 50,01 ) x Rp11.389,50 = Rp7.283.961,10
b. Pembangunan Gedung Terpadu SMAI Integral Hidayatullah Batu Aji Batam yang
   dilaksanakan oleh PT. GRAHA CITRA PERDANA dengan Nomor Kontrak
   14.20/SPPP/PU-DISDIK/APBD/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008 sebesar
   Rp2.152.706.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 140 hari kalender sejak
   tanggal 23 Juli 2008 sampai dengan tanggal 4 Desember 2008. Pekerjaan ini telah
   selesai pada tanggal 4 Desember 2008 dengan Berita Acara Penyerahan Pertama
   Nomor 10.20/ba-pho/pu-disdik/apbd/xii/2008. Hasil pemeriksaan fisik tanggal 13
   Mei 2009 ditemukan perbedaan antara lain:
   1) Pembesian stamp pondasi tapak rencana tipe P1 sebanyak 48 buah dengan tinggi
      110 cm yang memiliki ukuran 40 cm kali 25 cm dengan pembesian D16
      sebanyak 14 buah dengan panjang kurang lebih 1,625 m tetapi yang terpasang
      adalah besi D16 sebanyak 12 buah dengan panjang kurang lebih 1,625 m.
          Total kehilangan besi adalah: 1,625 x (2 x 48) x 16 x 16 x 0,006165 = 246,205 kg
   2) Pembesian kolom tipe K1 sebanyak 48 buah yang memiliki tinggi kolom 380 cm
      dengan ukuran 40 cm kali 25 cm yaitu D16 sebanyak 14 buah dengan panjang
      kurang lebih 4 m tetapi yang terpasang adalah besi D16 sebanyak 12 buah dengan
      panjang kurang lebih 4 m.
          Total kehilangan besi adalah : 4 x (2 x 48) x 16 x 16 x 0,006165 = 606,044 kg
   3) Total kehilangan pembesian akibat keadaan tersebut adalah :
          (Total berat besi x harga besi berdasarkan analisa satuan harga )
          (246,205 + 606,044 ) x Rp11.755,70 = Rp10.018.783,57
   4) Terdapat kekurangan pekerjaan yaitu:


                                                            Selisih                    Kekurangan
                Uraian              Hasil                             Harga Satuan
     No                      Sat             Kontrak        Kurang                     (Kelebihan)
               Pekerjaan         pemeriksaan                              (Rp)
                                                            (Lebih)                   Pekerjaan (Rp)
     (a)           (b)       (c )      (d)         (e)      (f=e-d)           (g)         (h =f x g)
      1       Pekerjaan List Cornice Gypsum
              - Lantai I    M'          -        269,00     269,00      15.125,00         4.068.625,00
              - Lantai II   M'          -        269,00     269,00      15.125,00         4.068.625,00
                                                 Sub total 1                              8.137.250,00
      2      Pek. Pasang Plint Keramik 10 X 30 CM
              - Lantai I    M'          -        144,84     144,84      15.911,00         2.304.549,24
              - Lantai II   M'          -        144,84     144,84      15.911,00         2.304.549,24
                                                                                      41



                                                         Selisih                    Kekurangan
                Uraian              Hasil                           Harga Satuan
     No                      Sat             Kontrak     Kurang                     (Kelebihan)
               Pekerjaan         pemeriksaan                            (Rp)
                                                         (Lebih)                   Pekerjaan (Rp)
     (a)           (b)      (c )         (d)     (e)     (f=e-d)        (g)          (h =f x g)
                                               Sub total 2                           4.609.098,48
      3      Pek. Pasang Pentas Guru
              - Lantai I    Ls            -     4,00         4,00    820.000,00      3.280.000,00
              - Lantai II   Ls            -     4,00         4,00    820.000,00      3.280.000,00
                                               Sub total 3                           6.560.000,00
      4      Pek. Bak Air Fiber Glass
              - Lantai I    Bh            -     6,00         6,00    275.000,00      1.650.000,00
              - Lantai II   Bh            -     6,00         6,00    275.000,00      1.650.000,00
                                               Sub total 4                           3.300.000,00
             Pek. Pasang
      5                  Bh              5      8,00         3,00    45.000,00         135.000,00
             Bak Kontrol
                                     TOTAL (1+2+3+4+5)                              22.741.348,48


       Dari perbedaan pelaksanaan kedua pekerjaan tersebut, tidak ditemukan adanya
addendum dan CCO (Contract Change Order) yang mendukung pelaksanaan pekerjaan.
Perubahan struktur bangunan rencana terutama dalam hal mengurangi pembesian yang
tidak didukung dengan bukti perhitungan ulang kekuatan struktur dan adendum
dikhawatirkan akan menyebabkan struktur baru berkurang kekuatannya sehingga terjadi
kegagalan konstruksi.
          Hal ini tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang
   Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 26 yang menyatakan bahwa :
   1) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harus
      dilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan
      perencanaan teknik.
   2) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko sedang harus
      dilakukan studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.
   3) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko kecil harus
      dilakukan perencanaan teknik.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang
   Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 28 yang menyatakan bahwa:
   1) Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi
      pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan penyerahan hasil akhir pekerjaan.
   2) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan
      hasil perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
   3) Pelaksanaan beserta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
      (2) dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.
                                                                                  42



c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 35 ayat (4)
   yang menyatakan ”Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah
   rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin
   mendirikan bangunan, kecuali bangunan gedung fungsi khusus”.
   Lebih lanjut pada Penjelasan Pasal tersebut di atas dijelaskan bahwa ”Perubahan
   rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan harus dilakukan
   oleh dan/atau atas persetujuan perencana teknis bangunan gedung, dan diajukan
   terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan”.
       Hal tersebut mengakibatkan:
a. Perubahan struktur tersebut beresiko terhadap kekuatan struktur bangunan
   sebagaimana yang telah diperhitungkan oleh konsultan perencana.
b. Kerugian daerah akibat kekurangan pekerjaan sebesar              Rp40.044.093,15
   (Rp7.283.961,10 + Rp10.018.783,57 + Rp22.741.348,48)
       Hal tersebut disebabkan oleh:
a. Kontraktor pelaksana tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana yang
   telah disepakati dalam kontrak.
b. Konsultan pengawas tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah
   disepakati dalam kontrak.
       Atas temuan BPK RI tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Riau melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan bahwa setelah
diadakan justifikasi teknis pada Gedung UGB (Bertingkat) SMA I Bintan Timur,
kekurangan besi tidak berakibat pada kekuatan bangunan secara keseluruhan. PPTK
menyatakan telah terjadi kelebihan dalam pemasangan besi pada Kolom K1 dan K3.
Dalam hal ini, PPTK memperhitungkan panjang besi kolom beserta kolom stamp.
Padahal kolom stamp adalah bagian dari pondasi dan bukan bagian dari kolom, tetapi
berhubungan langsung dengan kolom diatasnya.
        BPK-RI tidak dapat menerima perhitungan tersebut karena telah dipisahkan
antara panjang besi kolom dan besi kolom stamp, sehingga akibat perhitungan yang
dilakukan oleh PPTK tersebut panjang besi kolom diperhitungkan lebih panjang sehingga
seakan-akan lebih kuat dari rencana sebelumnya. Dengan demikian PPTK harus
memperhitungkan kembali justifikasi teknis yang telah dibuat.
       BPK-RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau agar:
a. Memberi Saksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPTK, Konsultan Pengawas,
   sehubungan dengan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi
   kontrak;
b. Mengintruksikan PPTK, supaya memerintahkan PT Dwitama Fortuna Perkasa
   menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp7.283.961,10 dan PT Graha Citra Perdana
   menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp32.760.132,00;
c. Mengintruksikan PPTK, supaya PT Dwitama Fortuna Perkasa dan PT Graha Citra
   serta, Konsultan Pengawas untuk mempertanggungjawabkan perubahan spesifikasi
   dari kontrak dalam bentuk tertulis.
                                                                                           43



13. Spesifikasi Kualitas Pekerjaan Beton Pada Kontrak Pembangunan Dua Paket
    Pekerjaan Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Tidak Sesuai dengan Kualitas
    Beton Rencana


            Pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas
   Pekerjaan Umum mendapatkan anggaran untuk belanja modal bidang Pembangunan
   Infrastruktur Ibukota Provinsi sebesar Rp223.153.995.000,00 dan telah direalisasikan
   sebesar Rp141.524.532.273,89 atau sebesar 63,42%.
             Dua paket pekerjaan yang termasuk dalam belanja modal tersebut adalah
   a. Pembangunan Kantor Gubernur, Dinas, Badan, dan Kantor Pemprov Kepri yang
      dilaksanakan oleh PT. JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA, Tbk.
      dengan Nomor Kontrak B.05/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007 tanggal 15 Desember
      2007     senilai    Rp258.380.629.000,00.   Addendum      Pertama    Nomor
      B.05.a/SPPP/DPU/MY-KEPRI/IV/2008 tanggal 19 April 2008, addendum kedua
      B.05.b/SPPP/DPU/MY-KEPRI/I/2009 tanggal 15 Januari 2009 dengan jangka waktu
      pelaksanaan selama 900 hari kalender sejak tanggal 15 Desember 2007 sampai
      dengan tanggal 1 Juni 2010
         Hasil pemeriksaan fisik uji petik di lapangan dengan cara uji Hammer Test pada
         tanggal 20 Mei 2009 didapatkan data-data sebagai berikut:
                                          Tanggal                            Hasil Hammer
    No        Lokasi Pekerjaan                             Umur Beton
                                         Pengecoran                               Test
    1       KOLOM B 2C (7D)             21 April 2009          28 hari          274,732
    2       KOLOM B 1 ( F1)              03 Mei 2009           17 hari          296,795
    3       KOLOM B 1 ( F2)              03 Mei 2009           17 hari          244,370
         Berdasarkan hasil pengujian tersebut, diketahui bahwa Karakteristik kekuatan beton
         terpasang berada di bawah karakteristik beton rencana yaitu K300 atau memiliki kuat
         tekan beton sebesar 300 kN/m2.
   b. Pembangunan       Gedung     DPRD      Provinsi   yang       dilaksanakan oleh
      PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) dengan Nomor Kontrak
      B.06/SPPP/DPU/MY/KEPRI/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007 senilai
      Rp64.144.527.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 900 hari kalender
      sejak tanggal 15 Desember 2007 sampai dengan tanggal 1 Juni 2010.
         Hasil pemeriksaan fisik di lapangan dengan cara uji Hammer Test pada tanggal 20
         Mei 2009 didapatkan data-data sebagai berikut :
                                             Tanggal             Umur        Hasil Hammer
    No          Lokasi Pekerjaan
                                            Pengecoran           Beton            Test
    1       KOLOM ZONA 1 (C 20)            25 April 2009         25 hari         265,005
    2       KOLOM ZONA 1 (E 19)            29 April 2009         21 hari         312,764


         Berdasarkan hasil pengujian uji petik tersebut, diketahui bahwa salah satu kolom
         memiliki karakteristik kekuatan beton terpasang lebih rendah dari karakteristik beton
         rencana yaitu K300 atau memiliki kuat tekan beton sebesar 300 kN/m2.
                                                                                   44



   Hasil pemeriksaan terhadap dokumen Laporan Progres Bulanan, diketahui kemajuan
   pekerjaan di lapangan sangat lambat. Sampai dengan tanggal 30 April 2009,
   kemajuan realisasi pekerjaan hanya 12,68% sedangkan kemajuan rencana adalah
   20,34%. Akibatnya pekerjaan mengalami keterlambatan pekerjaan 7,65%.
   Berdasarkan surat dari Rekanan Nomor 007/PP-DPRD/PM/EXT/VIII/2008 tanggal
   27 Agustus 2008 diketahui bahwa pekerjaan yang dilaksanakan baru meliputi
   Pengukuran Elevasi Eksisting padahal pekerjaan seharusnya telah dimulai saat Surat
   Perintah Mulai Kerja diserahkan yaitu tanggal 15 Desember 2007. Tetapi Pemerintah
   Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tanggal 27 Agustus, belum pernah
   memberikan surat teguran kepada Rekanan untuk melaksanakan pekerjaan
   secepatnya.
       Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 35 ayat (4)
   yang menyatakan ”Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah
   rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin
   mendirikan bangunan, kecuali bangunan gedung fungsi khusus”.
   Lebih lanjut pada Penjelasan Pasal tersebut di atas dijelaskan bahwa ”Perubahan
   rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan harus dilakukan
   oleh dan/atau atas persetujuan perencana teknis bangunan gedung, dan diajukan
   terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan”.
b. Dokumen Kontrak :
   1) Nomor Kontrak B.05/SPPP/DPU/MY/KEPRI/XII/2007 tanggal 15 Desember
      2007 tentang Pembangunan Kantor Gubernur, Dinas, Badan, dan Kantor
      Pemprov Kepri Pasal 27 ayat (6)
   2) Nomor Kontrak B.06/SPPP/DPU/MY/KEPRI/XII/2007 tanggal 15 Desember
      2007 tentang Pembangunan Gedung DPRD Provinsi Pasal 27 ayat (6) tentang
      Bahan dan Peralatan yang menyatakan bahwa ”Apabila bahan dan peralatan yang
      digunakan/terpasang setelah melalui pengujian ternyata tidak memenuhi
      persyaratan kualifikasi dan spesifikasi yang telah ditentukan, maka PIHAK
      KEDUA wajib mengganti/memperbaiki tanpa berhak menuntut kerugian.
c. Dokumen kontrak Nomor B.06/SPPP/DPU/MY/KEPRI/XII/2007 tanggal 15
   Desember 2007 tentang Pembangunan Gedung DPRD Provinsi Pasal 18 ayat (1)
   yang menyebutkan bahwa “Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sesuai
   dengan isi surat perjanjian/kontrak ini atau tidak melaksanakan pekerjaan selambat-
   lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan akan dikenakan
   sanksi, yang secara berjenjang sesuai dengan urutannya diatur dengan urutannya
   diatur sebagai berikut:
   1) Teguran
       a) Teguran tertulis dibuat Pelaksanan Kegiatan dalam bentuk Surat Teguran
          Pertama dan disampaikan langsung kepada PIHAK KEDUA yang
          bersangkutan.
       b) Tembusan Surat Teguran Pertama disampaikan kepada Pengawas Teknis
          Konsultan (Supervisi)
       c) Isi Surat Teguran Pertama harus sudah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
          dalam waktu 4 (empat) hari sejak Surat Teguran Pertama diterima
                                                                                    45



       d) Apabila isi Surat Teguran Pertama tersebut sudah sampai batas waktu yang
          diterbitkan tidak dilaksanakan oelh PIHAK KEDUA, maka akan diberikan
          Surat Teguran Kedua yang dibuat oleh Pengendali Kegiatan
       e) Isi Surat Teguran Kedua harus sudah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
          dalam waktu 4 hari sejak Surat Teguran Kedua diterima.
   2) Peringatan
       a) Peringatan tertulis dibuat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
          Kepulauan Riau/Pengguna Anggaran APBD 2007 dalam bentuk surat
          peringatan, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksnakan tindakan perbaikan
          deviasi / keterlambatan.
       b) Isi Surat Peringatan harus sudah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam
          waktu 4 (empat) hari sejak surat peringatan diterima.
   3) Pada surat teguran dan peringatan akan dinyatakan dengan jelas tentang:
       a) Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan isi surat perjanjian/kontrak
       b) Catatan/petunjuk/arahan yang dalam Buku Harian Lapangan (BHL) tidak
          dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
       c) Batas waktu yang diberikan untuk melaksanakan dan menyelesaikan seluruh
          surat teguran atau surat peringatan.
       d) Pada pembuatan sanksi yang lebih awal dicantumkan ancaman sanksi
          berikutnya misalnya dari teguran satu, teguran dua, peringatan sampai
          dengan pencabutan/pembatalan surat perjanjian/kontrak
       e) dan lain-lain yang diangggap perlu
       Hal tersebut mengakibatkan:
a. Kekurangan karakteristik yang tidak sesuai rencana tanpa adanya justifikasi teknis
   dapat menyebabkan kekuatan bangunan yang telah direncanakan tidak terpenuhi
   sehingga dikhawatirkan dapat terjadi kegagalan konstruksi.
b. Keterlambatan pekerjaan pada Gedung DPRD sehingga dikhawatirkan pembangunan
   gedung tidak dapat selesai pada waktunya.
       Hal tersebut disebabkan:
a. Kontraktor pelaksana tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana yang
   telah disepakati dalam kontrak.
b. Konsultan pengawas tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah
   disepakati dalam kontrak
c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak melaksanakan kewajibannya dalam
   mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pengawasan dan
   pemeriksaan hasil pekerjaan Kontraktor Pelaksana.
       Atas temuan BPK RI tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyatakan
bahwa Dinas Pekerjaan Umum beserta Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana
telah melaksanakan pengujian Hammer Test kembali terhadap kolom beton yang
bermasalah tersebut dan ternyata hasilnya sesuai dengan kekuatan beton rencana yaitu
K300.
       BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau agar:
                                                                                      46



    a. Memerintahkan PPTK agar memerintahkan Kontraktor Pelaksana memperbaiki/
       meningkatkan kualitas beton kolom sehingga tercapai kualitas beton K300 seperti
       yang direncanakan sesuai kontrak.
    b. Memerintahkan PPTK agar menegur Konsultan Pengawas agar lebih tertib dalam
       melakukan pengawasan.


14. Pekerjaan Pemotongan Bukit di Kawasan Keselamatan Penerbangan Dilaksanakan
    Tidak Sesuai Spesifikasi Sebesar Rp107.618.467,70


           Dalam rangka melaksanakan program rehabilitas dan pemeliharaan transportasi
   udara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Dinas Perhubungan Pos dan
   Telekominikasi (Dishubpostel) Provinsi Kepulauan Riau telah merencanakan pada TA
   2007, 2008 dan 2009 untuk melaksanakan pekerjaan pemotongan bukit. Selanjutnya
   Dishubpostel menyepakati kontrak pekerjaan pemotongan bukit di kawasan keselamatan
   penerbangan dengan PT Alam Beringin Mas (PT ABM) yang dituangkan dalam Surat
   Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) No.061/SPPP/HUBPOSTEL/XII/2007 tanggal
   27 Desember 2007. Nilai kontrak sebesar Rp54.530.357.000,00 dengan sistem kontrak
   gabungan Lumpsum dan Unit Price. Waktu pelaksanaan selama 450 hari kalender,
   terhitung sejak tanggal 27 Desember 2007 s.d. 10 Maret 2009, waktu pemeliharaan
   selama 180 hari kalender.
            Kontrak tahun jamak (multy years) tersebut di uraikan dalam kontrak anak yang
   terdiri dari:
   a. SPPP Anak ke 1 No.062/SPPP/HUBPOSTEL/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007
      diantaranya menyatakan dana tersedia TA 2007 sebesar Rp13.071.370.350,00.
   b. SPPP Anak ke 2 No.11/SPPP/HUBPOSTEL/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 diantaranya
      menyatakan dana tersedia TA 2008 sebesar Rp9.165.298.950,00
           Realisasi pembayaran TA 2007 sebesar Rp10.906.017.400,00. Pembayaran ini
   adalah uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak induk dan pembayaran TA 2008
   sebesar Rp9.165.298.950,00
          Hasil Pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut:
   a. Pemeriksaan    terhadap    jaminan     uang    muka     berupa   Surety   Bond
      No.BCM/SBC//0139/07 dari PT Asuransi Parolamas diterbitkan tanggal 27
      Desember 2007 nilai tanggungan sebesar Rp10.906.017.400,00 yang berlaku selama
      12 (dua belas) bulan dari tanggal 27 Desember 2007 s.d. 28 Desember 2008,
      diketahui sampai akhir pemeriksaan tanggal 31 Mei 2009 jaminan uang muka belum
      diperpajang.
   b. Reviu terhadap addendum kontrak diketahui kontrak telah dilakukan addendum
      sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
       1) Addendum I No.65/SPPP/HUBPOSTEL/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008
          yang isinya menjelaskan Pekerjaan Tambah Kurang, yaitu nilai kontrak menjadi
          Rp56.506.306.000,00 semula sebesar Rp54.530.357.000,00 atau bertambah
          sebesar Rp1.975.949.000,00. Dari penambahan pekerjaan tersebut terdapat
          pekerjaan Urugan Tanah Biasa dengan volume sebesar 5.755,24 m3 harga
          pekerjaan sebesar Rp21.808,66 per m3 atau dengan nilai pekerjaan sebesar
          Rp125.514.072,38.
                                                                               47



   Hasil penelitian kontrak diketahui dalam kontrak awal terdapat pekerjaan Galian
   Biasa + Pembuangan Hasil Galian dengan volume sebesar 2.999.850,00 m3 harga
   pekerjaan sebesar Rp13.794,00 per m3 atau dengan nilai pekerjaan sebesar
   Rp41.379.930.900,00. Pekerjaan Urugan Tanah Biasa yang diperhitungkan dalam
   Addendum I dan pekerjaan Galian Biasa + Pembuangan Hasil Galian diketahui
   memiliki uraian kegiatan yang sama dengan perbandingan sebagai berikut:
           Urutan Kerja Pekerjaan Urugan Tanah Biasa berdasarkan Addendum I:
   a) Exavator/Whell loder memuat ke dalam Dump Truck;
   b) Dump Truck mengangkut material pilihan ke lapanagan dimana (jarak query
      ke lapangan 3 km);
   c) Dump Truck menuang material pilihan di lokasi rawa yang telah ditetapkan
      mulai dari tepian rawa hingga permukaan timbunan mencapai permukaan air
      rawa;
   d) Sekelompok pekerja merapikan timbunan.
          Urutan pekerjaan Galian Biasa + Pembuangan Hasil Galian berdasarkan
   Kontrak Awal:
   a) Tanah dipotong sesuai dengan perintah Direksi;
   b) Penggalian dilakukan dengan menggunakan Excavator;
   c) Excavator menuangkan material hasil galian kedalam Dump Truck;
   d) Dump Truck membuang material hasil galian keluar lokasi dalam radius
      (jarak query ke lapangan 1 km);
   e) Buldozer mengangkut/menggusur hasil galian ke tempat pembuangan
      disekitar lokasi pekerjaan.
           Dengan demikian perbedaan pekerjaan Urugan Tanah Biasa dengan
   pekerjaan Galian Biasa + Pembuangan Hasil Galian adalah:
   a) Jarak pengangkutan selisih 2 (dua) km yaitu jarak query kelapangan
      (addendum kontrak 3 km dan kontrak awal 1 km).
   b) Sekelompok pekerja merapikan timbunan.
       Berdasarkan hasil cek phisik dan keterangan dari fihak PPTK, konsultan
       pengawas dan kontraktor menjelaskan bahwa tanah untuk urugan pada
       pekerjaan Addendum I (Urugan Tanah Biasa) digunakan dari tanah galian
       pada pekerjaan kontrak awal (Galian Biasa + Pembuangan Hasil Galian).
       Dengan demikian yang harus dibayar pada pekerjaan Urugan Tanah Biasa,
       hanya selisihnya saja yaitu sebesar Rp7.814,66 per m3 (Rp21.608,66 per m3 -
       Rp13.794,00 per m3) atau sebesar Rp44.975.243,82 (5.755,24 m3 X
       Rp7.814,66). Untuk itu nilai pekerjaan Urugan Tanah Biasa pada Addendum
       kontrak I harus dikurangi sebesar Rp80.538.828,56 (Rp125.514.072,38 -
       Rp44.975.243,82)
2) Addendum II No.04/SPP/HUB/II/2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang
   perubahan jangka waktu pelaksanaan, yaitu jangka waktu pelaksanaan diubah
   dari 450 hari kalender menjadi 650 hari atau bertambah selama 200 hari kalender
   terhitung tanggal 27 Desember 2007 s.d. 16 September 2009. Jastifikasi
   perpanjang waktu pelaksanaan adalah:
                                                                                       48



        a) Faktor curah hujan, yaitu berdasarkan laporan Badan Meteorologi dan
           Geofisika Stasiun Meteorologi Tanjungpinang selama bulan Januari s.d.
           Desember 2008 terjadi hujan selama 149 hari.
        b) Faktor jadwal penerbangan, yaitu berdasarkan jadwal penerbangan saat
           landing dan take of per hari sebanyak 5 kali, dan setiap kali landing
           memerlukan waktu 10 menit dan take of 10 menit, sehingga dalam sehari
           selama 100 menit atau 1,67 jam per hari atau 50 jam selama 1 bulan.
           Sehubungan dengan keselamatan penerbangan, maka saat landing dan take
           of pekerjaan harus dihentikan, sehingga faktor jadwal penerbangan
           mempengaruhi kelambatan pekerjaan, jika dalam 1 (satu) hari jam kerja
           adalah 10 jam maka kelambatan pekerjaan dari faktor penerbangan selama 5
           hari per bulan. Berdasarkan pertimbangan di atas selama bulan Januari s.d,
           Desember 2008 kehilangan pekerjaan selama 60 hari kalender.
             Berdasarkan hasil konfirmasi pada Konsultan Perencana yaitu PT Dimensi
             Utama Konsultan (PT DUK) dengan Surat No.01/DU-KONS/V/2009 tanggal
             25 Mei 2009 menjelaskan bahwa perhitungan jangka waktu pelaksanaan
             pekerjaan selama 450 hari kalender pada kontrak awal telah
             memperhitungkan faktor curah hujan dan hambatan teknis selama 30 hari
             kalender. Dengan demikian seharusnya yang dapat diperkenankan perpajang
             waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 170 hari kalender (200 hari – 30
             hari) sehingga batas akhir pelaksanaan pekerjaan adalah tanggal 16 Agustus
             2009.
c. Berdasarkan hasil cek fisik tanggal 23 Juli 2009 diketahui sebagai berikut:
    1) Pekerjaan pembangunan jembatan di area pemukiman diketahui dilaksanakan
       tidak sesuai dengan ketentuan yaitu pekerjaan pemasangan pondasi beton batu
       belah tidak lakukan, sehingga pasangan batu belah terbelah dua dan beton
       jembatan turun (amblas) dan jembatan menjadi miring lebih dari 30° (tiga puluh
       derajat). Karena kesalahan konstruksi, Tim mengusulkan untuk membongkar
       jembatan tersebut dan dibangun jembatan baru dengan syarat konstruksi sesuai
       spesifikasi teknis pekerjaan. Nilai pekerjaan pembangunan jembatan sebesar
       Rp20.379.870,11 dengan perhitungkan sebagai berikut:
                                                                  Harga
         No             Uraian            Satuan     Volume                      Jumlah (Rp)
                                                               satuan (Rp)
                Pek pengadaan tiang
                                             m'      224,00        2.853,00        639.072,00
         1      pancang kayu L = 4m
                Pemancangan tiang
                                            btng      56,00        3.960,00        221.760,00
         2      pancang kayu Dia 4"-6"
         3      Pek. Tulangan beton          kg      431,53        9.116,00       3.933.827,48
         4      Pek. Beton K225              m3        3,81      620.843,00       2.365.411,83
                Pek Beton Loningan
                                             m2        0,33      587.310,00        193.812,30
         5      (K125)
                Pekerjaan Pondasi Pas.
                                             m3       25,50      510.823,00      13.025.986,50
         6      Bt. Belah
                TOTAL                                                            20.379.870,11
                                                                                 49




   2) Pengukuran pada pekerjaan pemasangan beton selasar
       Ukuran beton selasar adalah lebar 120 cm dan tinggi 35 cm, namun dari hasil
       pengukuran sepajang 434,92 m yang telah dibangun diketahui untuk beton
       selasar sepanjang 43,5 m tinggi rata-rata 31,2 cm atau beton kurang ketebalan
       3,8 cm (35 cm – 31,2 cm). Nilai pekerjaan kurang tersebut sebesar
       Rp1.229.269,14 ((120 cm x 3,8 cm x 4.350 cm = 1,98 m3) dengan harga
       satuan Rp620.843 per m3). Dengan demikian pekerjaan pemasangan beton
       selasar yang dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi oleh kontraktor, agar
       dilakukan pengurangan dari nilai tagihan sebesar Rp1.229.269,14.
   3) Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi
       Nilai pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi sebesar Rp331.292.198,10 dari
       hasil pemeriksaan fisik tanggal 23 Mei 2009 diketahui terdapat pekerjaan
       yang tidak dilaksanakan oleh kontraktor sebesar Rp25.850.370,00 dengan
       rincian sebagai berikut :
                                                                                Kekurangan
                                                    Selisih         Harga
          Uraian                  Hasil                                         (Kelebihan)
  No                     Sat               Kontrak Kurang           Satuan
         Pekerjaan             pemeriksaan                                       Pekerjaan
                                                   (Lebih)           (Rp)
                                                                                   (Rp)

   I    Fasilitas Kontraktor

   1    Pos jaga         bh             2,00     5,00       3,00 500.000,00     1.500.000,00

   2    Bengkel          m2            66,00   400,00    334,00    50.000,00 16.700.000,00

   3   Gudang dan
                         m2            18,00   200,00    182,00    42.035,00    7.650.370,00
       lain-lain

        TOTAL                                                                  25.850.370,00


   Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) No.061/SPPP/HUBPOSTEL/
   XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang isinya menyatakan:
   1) Pasal 11 tentang jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka.
       a) Jaminan Pelaksanaan
           (1) Jaminan pelaksanaan berupa surat jaminan dari Bank Pemerintah
               atau Bank Umum lainnya
           (2) Masa berlaku surat jaminan pelaksanaan terhitung sejak tanggal
               penandatanganan surat perjanjian sampai dengan 14 (empat belas)
               hari kerja setelah berakhirnya masa pemeliharaan. Apabila terjadi
               perpanjang masa pekerjaan maka pihak kontraktor wajib
               memperpanjang masa jaminan tersebut, dan dan harus dijamin tidak
               ada waktu senggang diantaranya.
                                                                              50



           (3) Apabila selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah
               diterbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa oleh pihak
               pemberi kerja, ternyata pihak kontraktor belum menyerahkan
               jaminan pelaksanaan, maka pihak kontraktor tersebut dianggap
               mengundurkan diri dan dikenakan sanksi.
       b) Jaminan Uang Muka
           (1) Jaminan uang muka berupa surat jaminan dari bank pemerintah/bank
               umum atau lembaga keuangan non bank lainnya yang ditetapkan
               oleh Menteri Keuangan.
           (2) Jaminan uang muka secara berangsur-angsur akan diperhitungkan
               dalam tahap-tahap pembayaran.
   2) Pasal 18 tentang sanksi dan denda, angka 4 huruf a menyatakan besarnya
      denda kepada penyedia jasa yang melakukan keterlambatan penyelesaian
      pekerjaan adalah 1‰ dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan yang
      dilakukan maksimal 5 % dari nilai kontrak.
   3) Pasal 20 tentang perubahan addendum kontrak, angka 3. Perubahan jadwal
      pelaksanaan pekerjaan yang dapat diberikan dilaksanakan sesuai huruf a.
      Keterlambatan diluar kemampuan para pihak dalam surat perjanjian / kontrak
      dan dianggap layak dan wajar untuk diberikan perpanjang waktu antara lain,
      karena terjadinya:
       a ) Pekerjaan tambah.
       b ) Perubahan /penyesuaian perencanaan (desain).
       c ) Keterlambatan pembayaran disebabkan oleh pihak Pemberi Kerja.
       d ) Masalah yang timbul diluar kesengajaan pihak Kontraktor.
       e ) Kondisi kahar / memaksa (force majeure).
   Hal tersebut mengakibatkan:
a. Jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan Addendum perpanjang waktu
   pelaksanaan, tidak sesuai dengan kontrak menimbulkan resiko atas penyelesaian
   pekerjaan oleh kontraktor tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
b. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak merugikan keuangan daerah sebesar
   Rp127.998.337,81 yang terdiri dari:
   1) Pekerjaan urugan tanah biasa sebesar Rp80.538.828,56
   2) Jembatan lingkungan sebesar Rp20.379.870,11
   3) Pekerjaan selasar Rp1.229.269,14
   4) Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi Rp25.850.370,00
   Hal tersebut disebabkan:
a. Pejabat pelaksana teknis kegiatan tidak melaksanakan kewajiban dalam
   mengendalikan kegiatan dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan hasil
   pekerjaan kontraktor pelaksana.
b. Konsultan pengawas tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana yang
   telah disepakati dalam kontrak.
c. Kontraktor pelaksana tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana yang
   telah disepakati dalam kontrak.
                                                                                     51



           Atas masalah tersebut Dishubpostel Provinsi Kepri menjelaskan:
      Terhadap temuan ini kami dapat sampaikan hal-hal berikut:
      a. Berkenaan dengan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan kami akan
         menginstruksikan kepada kontraktor untuk memperpanjang masa berlaku
         jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan.
      b. Pekerjaan urugan tanah menurut pendapat kami adalah pekerjaan item baru
         dengan pembelian tanah tidak diprioritaskan.
      c. Pada prinsipnya kami setuju atas pengurangan jumlah penambahan jangka waktu
         pelaksanaan pekerjaan semula selama 200 hari kalender menjadi 170 hari
         kalender, namun kami harapkan perpanjang waktu sebesar 200 hari kalender
         dapat disetujui.
      d. Berkenaan dengan pembangunan jembatan di area pemukiman saat ini sedang
         diperbaiki oleh kontraktor.
      e. Kekurangan pekerjaan beton selasar sebesar Rp1.229.269,14 kami dapat
         menerima dan akan kami perhitungkan dalam pembayaran berikutnya.
      f.   Kekurangan mobilisasi dan demobilisasi sebesar Rp25.850.370,00 kami dapat
           menerima dan akan kami perhitungkan dalam pembayaran berikutnya.
              BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar:
      a.   Memperpanjang Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan.
      b.   Memerintahkan kepada PT. ABM agar membongkar jembatan lingkungan yang
           rusak dan dibangun jembatan baru dengan syarat konstruksi sesuai spesifikasi
           teknis pekerjaan.
      c.   Mengurangi dari nilai pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan
           kontrak sebesar Rp107.618.467,70 yang terdiri dari:
           1) Pekerjaan urugan tanah biasa sebesar Rp80.538.828,56
           2) Pekerjaan beton selasar sebesar Rp1.229.269,14
           3) Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi sebesar Rp25.850.370,00
      d.   Menegur Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan karena tidak melaksanakan
           kewajiban dalam mengendalikan kegiatan dengan melakukan pengawasan dan
           pemeriksaan hasil pekerjaan kontraktor pelaksana.
      e.   Menegur Konsultan Pengawas dan PT. ABM karena tidak melaksanakan
           tangggungjawabnya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak.


15. Pelaksanaan fisik pekerjaan Pembangunan Gedung Dispenda dan Pengadaan Speed
    Boat Provinsi Kepulauan Riau tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar
    Rp99.064.274,30


          Pada APBD-P Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah
   melaksanakan 2 (dua) kegiatan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Sekretariat Daerah.
   Kegiatan tersebut meliputi:
   a. Pada tahun 2008 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah
      melakukan belanja modal untuk Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dispenda
      Provinsi Kepri sebagai lanjutan dari pekerjaan Multi Years yang dilaksanakan sejak
                                                                                    52



    Tahun 2007. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. HUTAMA KARYA
    (PERSERO) – PT. TEKNIK UMUM. JO berdasarkan Surat Perjanjian Nomor
    S1/SK-PBJ/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan Kontrak Anak Tahun I
    Nomor B.18.1/SPPP/DIPENDA/MY-KEPRI/XIII/2007 tanggal 17 Desember 2007,
    Kontrak Anak Tahun II Nomor B.18.2/SPPP/DIPENDA/MY-KEPRI/VI/2008
    tanggal 23 Juni 2008, dan Kontrak Anak Tahun III Nomor
    B.18.3/SPPP/DIPENDA/MY-KEPRI/I/2009 tanggal 20 Januari 2009. Kontrak-
    kontrak tersebut mengalami 2 (dua) kali Contract Change Order (CCO) dan 3 (tiga)
    kali    addendum       yaitu     Addendum      Kontrak    Induk    I    Nomor
    Add.B.18/SPPP/DIPENDA/MY-KEPRI/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008, Addendum
    Kontrak Induk II Nomor Add.2.B.18/SPPP/DIPENDA/MY-KEPRI/IX/2008 tanggal
    26 September 2008, dan Addendum Kontrak Induk III Nomor
    Add.3.B.18/SPPP/DIPENDA/MY-KEPRI/XII/2008 tanggal 6 Desember 2008,
    senilai Rp32.977.279.700,00 dengan waktu pelaksanaan selama 450 (empat ratus
    lima puluh) hari kalender dari tanggal 17 Desember 2007 sampai dengan 10 Maret
    2009.
    Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, diketahui bahwa persetujuan
    atas 3 (tiga) dari 8 (delapan) alasan yang diajukan oleh Rekanan pada tanggal 24
    November 2008 dengan Nomor Surat HK-TU/JO/PROY.DPD/Df.21/XI/2008 untuk
    melakukan addendum waktu pelaksanaan pekerjaan hingga tanggal 10 Maret 2009
    yaitu harga komponen barang impor yang dikaitkan dengan fluktuasi nilai tukar mata
    uang asing (Sin $) yang pergerakannya meningkat dengan cepat sehingga sangat
    memengaruhi Cashflow proyek pembangunan Gedung Dipenda Kepri, curah hujan
    yang cukup tinggi, dan belum bisa dilakukannya penyambungan air bersih oleh ATB
    Kota Batam, tidak dapat disetujui. Hal ini dikarenakan ketiga hal tersebut tidak
    berhubungan langsung dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga tidak dapat
    dijadikan alasan terjadinya penambahan waktu pekerjaan. Surat permohonan
    perpanjangan waktu tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Pendapatan Daerah
    Provinsi    Kepulauan      Riau    dengan    mengeluarkan     addendum     Nomor
    Add.3.B.18/SPPP/DIPENDA/MY-KEPRI/XII/2008 tanggal 6 Desember 2008
    mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan menjadi 360 hari kalender dari tanggal 17
    Desember 2007 sampai dengan 10 Desember 2008.
    Berdasarkan pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan pada tanggal 15 Mei 2009,
    diketahui bahwa terdapat kekurangan pekerjaan serta tidak ketidaksesuaian pekerjaan
    dengan spesifikasi teknis mechanical / electrical yang telah ditentukan. Kekurangan
    tersebut meliputi:


                                    Hasil                    Harga Satuan  Kekurangan
No Uraian Pekerjaan        Sat               Kontrak Selisih
                                 pemeriksaan                    (Rp)      Pekerjaan (Rp)
1      Pengadaan dan
       pemasangan meja
       Pendaftaran type     bh        0           5        5     8.550.000,00    42.750.000,00
       MF-01 @ 2,75m
       (di Lantai 1)
                                                                               53



                                     Hasil                    Harga Satuan  Kekurangan
 No Uraian Pekerjaan        Sat               Kontrak Selisih
                                  pemeriksaan                    (Rp)      Pekerjaan (Rp)
2     Railing tangga
      stainless steel h =
                            m       23,17      24,4    1,23   1.393.410,00    1.713.894,30
      1,20 m ( di Lantai
      2)
3     Pengadaan dan
      pemasangan lantai
                            m2      102,08     105,4   3,32     346.500,00    1.150.380,00
      karpet wall to wall
      (di Lantai 6)
4     PEKERJAAN READY MADE
       SS-01G               bh        8         11       3    3.500.000,00   10,500,000.00
       SS-03G               bh        3          4       1    9.500.000,00    9.500.000,00
                                                TOTAL KEKURANGAN             65.614.274,30


    Sedangkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
    Mechanical/electrical adalah pekerjaan AC di Lantai 7 Ruang Rapat 2 dan Lobby
    Lift Gubernur dengan perincian sebagai berikut:
                                                      Harga Satuan      Nilai
            Uraian Pekerjaan          Sat Volume
                                                          (Rp)     Kontrak (Rp) Keterangan
     Spesifikasi teknis:
     a. Merk Mitsubishi Electric,
         Daikin, Hitachi
     b. Kap 24.000 Btu/h
     c. Kondisi Indoor DB = 27'C,                                                Terpasang
         WB=19,5'C                                                               Merk Daikin
                                      Bh        2    12.375.000,00 24.750.000,00
                                                                                 dengan Daya
     d. Outdoor DB=35'C                                                          2,2 KW
     e. Type Ceiling Cassette
     f. Model PL/PU - 2,5
     g. Daya 2,82
         KW/1P/220V/50 Hz


    Dari uraian di atas diketahui bahwa terdapat kekurangan pekerjaan sebesar
    Rp65.614.274,30 dan ketidaksesuaian pekerjaan terhadap spesifikasi teknis
    Mechanikal/electrical sebesar Rp24.750.000,00.
    Ketidaksesuaian spesifikasi teknis Mechanical/electrical dikhawatirkan dapat
    berpengaruh besar terhadap kinerja dari AC yang terpasang, sehingga kontraktor
    wajib untuk melengkapi dan mengganti sesuai dengan dokumen kontrak yang telah
    disetujui sebelumnya.
b. Pada Tahun Anggaran 2008, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah
   merealisasikan Belanja Modal Pengadaan Speed Boat sebesar Rp2.137.300.000,00.
   Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. SATU ARYA PRATAMA berdasarkan
   Kontrak Nomor 08/SPK/PERLK-SETDA/APBD/IX/2008 tanggal 12 September
                                                                                   54



   2008 senilai Rp2.137.300.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 100 (seratus)
   hari kalender dari tanggal 12 September 2008 dan berakhir tanggal 20 Desember
   2008.
   Hasil pemeriksaan terhadap dokumen laporan realisasi fisik dan pekerjaan diketahui
   bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dan sesuai 100%.
   Pemeriksaan lebih lanjut yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2009, diketahui
   bahwa terdapat kekurangan pekerjaan yaitu pengadaan Rantai Jangkar Hot Deep
   Galvanized Steel 3/8 senilai Rp8.700.000,00 dimana rantai tersebut telah dilengkapi
   tetapi tidak dapat diyakini spesifikasinya.
       Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) di dalam CCO dan Addendum Dokumen Kontrak
   Addendum Kontrak Induk II Nomor Add.2.B.18/SPPP/DIPENDA/MY-
   KEPRI/IX/2008 tanggal 26 September 2008.
b. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
   pasal 29 ayat (2) yang menyatakan Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan
   pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil
   penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan
   tepat waktu.
c. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
   Barang dan Jasa Pemerintah pada Lampiran I Bab II Huruf D.(1.g) yang menyatakan:
   1) Untuk kepentingan pemeriksaan, pengguna barang/jasa dapat membentuk
      panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak;
   2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat
      pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen
      kontrak, maka pengguna barang/jasa bersama penyedia barang/jasa dapat
      melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:
       a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam
          kontrak;
       b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
       c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
       d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang
          diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
   3) Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang
      tercantum dalam perjanjian/kontrak awal;
   4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis
      kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga
      dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
      perjanjian/kontrak awal;
   5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan
      adendum kontrak.
d. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
   Barang dan Jasa Pemerintah pada Lampiran I Bab II huruf D bagian (1.h) ayat (1)
   yang menyatakan Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia
                                                                                     55



      barang/jasa sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada
      pengguna barang/jasa, karena terjadinya cidera janji yang tercantum dalam kontrak
          Hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah Rp99.064.274,30
   (Rp65.614.274,30+ Rp24.750.000,00 + Rp8.700.000,00)
          Hal tersebut disebabkan :
   a. Kontraktor pelaksana tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana yang
      telah disepakati dalam kontrak.
   b. Konsultan pengawas tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah
      disepakati dalam kontrak
   c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak melaksanakan kewajibannya dalam
      mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pengawasan dan
      pemeriksaan hasil pekerjaan Kontraktor Pelaksana.
          Atas temuan tersebut, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Sekretariat
   Daerah menyatakan secara umum menerima temuan tersebut.
          BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau agar:
   a. Mengintruksikan PPTK supaya memerintahkan untuk menyetorkan kekurangan
      pekerjaan masing-masing kepada PT. Hutama Karya (Persero) – PT. Teknik Umum
      Jo. sebesar Rp65.614.274,30 dan PT. Satu Arya Pratama sebesar Rp8.700.000,00.
   b. Mengintruksikan PPTK supaya memerintahkan PT. Hutama Karya (Persero) – PT.
      Teknik Umum Jo. selaku rekanan untuk mengganti pekerjaan AC sebanyak 2 (dua)
      buah dengan spesifikasi AC sesuai kontrak yaitu pekerjaan AC dengan daya 2,82 KW
      senilai Rp24.750.000,00


16. Biaya Langsung Personil pada Kontrak Manajemen Konstruksi Pembangunan
    Infrastruktur Pulau Dompak pada Dinas Pekerjaan Umum Belum Didukung
    dengan Bukti Yang Memadai


          Dalam Tahun Anggaran 2008, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah
   menganggarkan belanja sebesar Rp1.385.000.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar
   Rp1.148.936.845.382,41 ( 82,95%).
          Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau telah menganggarkan untuk
   Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Ibukota Provinsi sebesar Rp223.153.995.000,00
   yang di dalamnya meliputi pekerjaan jasa konsultansi yaitu Manajemen Konstruksi
   Pembangunan Infrastruktur Pulau Dompak sebesar Rp9.900.000.000,00. Dinas Pekerjaan
   Umum telah merealisasikan kegiatan tersebut dengan mengadakan perikatan kontrak
   dengan konsultan.
           Kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan Infrastruktur Pulau Dompak oleh
   PT Wiratman berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 05.A.01/SPK-
   MK/PU/IV/2008 tanggal 1 April 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp23.002.707.000,00
   dengan sistem Pembiayaan Tahun Jamak yaitu untuk Tahun Anggaran 2007 dan Tahun
   Anggaran 2008 dibebankan biaya sebesar Rp9.900.000.000,00. Atas pekerjaan konsultasi
   tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menerbitkan SP2D sebesar
   Rp8.370.617.975,08.
                                                                                                  56



               Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa jumlah biaya personil yang
       dibayarkan didukung oleh bukti pembayaran biaya langsung personil (slip gaji) dan
       absensi bulanan yaitu sebesar Rp2.770.744.320,00. Jumlah biaya personil tersebut lebih
       rendah dari jumlah biaya personil yang dibayarkan kepada konsultan. Rincian biaya
       personil tersebut adalah sebagai berikut:
                                                                                              Biaya Personil
                                                         Jumlah Biaya        Jumlah SPJ        yang Belum
No                  Uraian                 Satuan
                                                         Personil (Rp)          (Rp)          Dilengkapi SPJ
                                                                                                   (Rp)
1                     2                      3                 4                  5                    6
      Biaya Langsung Personil
A     Home Office Engineer
I     Tenaga Ahli                         Orang-bln      993.750.000,00     787.724.000,00     206.026.000,00
II    Asisten Tenaga Ahli                 Orang-bln      465.000.000,00     377.200.000,00      87.800.000,00
III   Tenaga Sub Profesional              Orang-bln      117.650.000,00      70.200.000,00      47.450.000,00
      Site Office     Engineer   (Field
B
      Team)
I     Tenaga Ahli                         Orang-bln     3.980.376.000,00   1.510.120.320,00   2.470.255.680,00
II    Tenaga Sub Profesional              Orang-bln       38.250.000,00      25.500.000,00      12.750.000,00
      Total Biaya Langsung Personil                     5.595.026.000,00   2.770.744.320,00   2.824.281.680,00


               Biaya personil yang tidak didukung oleh biaya daftar pembayaran gaji dan
       absensi bulanan sebesar Rp2.824.281.680,00. Hal ini dapat disimpulkan bahwa biaya
       langsung personil sebesar Rp2.824.281.680,00 tidak dapat diyakini kebenarannya.
               Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :
         a. Permendagri No.13 Tahun Anggaran 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
            menyebutkan
            1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
               undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan
               memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
            2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan
               daerah secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti
               yang dapat dipertanggungjawabkan.
         b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
            Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata
            Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
            Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
            Belanja Daerah Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran
            wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat Surat
            Pertanggungjawaban yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.
               Hal tersebut mengakibatkan biaya langsung personil sebesar Rp2.824.281.680,00
       tidak dapat diyakini kebenarannya.
               Permasalahan tersebut disebabkan :
                                                                                        57



         a. Kelalaian PPTK yang tidak memeriksa dan meminta bukti pengeluaran atas biaya
            langsung    personil pada saat rekanan tersebut mengajukan permintaan
            pembayaran.
         b. Lemahnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Kepala Dinas
            Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran.
           Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan
   bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak sependapat dengan simpulan
   pemeriksa mengingat bukti pengeluaran biaya personil yang sebenarnya telah diajukan
   pada saat melakukan proses pembayaran.
          Berdasarkan data dan dokumen yang diterima sampai dengan akhir pemeriksaan
   tanggal 31 Mei 2009, bukti pertanggungjawaban biaya personil sebesar
   Rp2.824.281.680,00 belum diterima.
           BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar
   memerintahkan kepada PPTK Manajemen Konstruksi untuk segera meminta
   pertanggungjawaban kepada Konsultan PT. Wiratman atas biaya langsung personil dan
   atau segera menyetor ke Kas Daerah kelebihan pembayaran biaya non personil sebesar
   Rp2.824.281.680,00


17. Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp240.000.000,00 Direalisasikan Melalui Belanja
    Tidak Terduga.


           Dalam Tahun Anggaran 2008, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
   menganggarkan Belanja Bantuan Sosial (Kode Rek. 5.1.5.) sebesar Rp48.943.000.000,00.
   Realisasi atas belanja tersebut adalah sebesar Rp47.341.958.000,00. Sementara itu, untuk
   Belanja Tidak Terduga, (Kode Rek. 5.1.8.) dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00.
   Realisasi atas belanja tersebut adalah sebesar Rp531.500.000,00.
           Dari hasil pemeriksaan terhadap Belanja Tidak Terduga, diketahui bahwa
   terdapat realisasi pengeluaran sebesar Rp240.000.000.00,00 tidak sesuai dengan
   ketentuan. Belanja Tidak Terduga pada dasarnya dianggarkan untuk mengantisipasi
   terjadinya hal-hal yang di luar keadaan normal, seperti terjadinya bencana alam, bencana
   sosial, dan lain-lain yang terjadi di dalam batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
   Adapun rincian atas penggunaan belanja tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan
   adalah sebagai berikut:
   No.       No. Buku                           Uraian                          Nilai (Rp)
            Kas/Tanggal
    1.     07842/23     Des Bantuan Kegiatan Kemanusiaan Bencana Alam           140.000.000
           2008             di Prov. Sulawesi Tengah      kepada Badan
                            Kesbangpol dan Linmas Prov. Kepri
    2.     07844/23    Des Bantuan Kegiatan Kemanusiaan Bencana Alam            100.000.000
           2008            di Prov. Gorontalo kepada Badan Kesbangpol
                           dan Linmas Prov. Kepri
           Total                                                                240.000.000
                                                                                   58



       Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
   Daerah pasal 1 poin (i) menyatakan bahwa Daerah Otonom, sebagai sebutan umum
   bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
   masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan
   mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri
   berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
   Indonesia.
b. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
   pasal 48:
   1) Ayat (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h
      merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
      berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
      diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan
      daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
   2) Ayat (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap
      stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan,
      ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
c. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
   pasal 122:
   1) Ayat (5) yang menyatakan bahwa jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD
      merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
   2) Ayat (6) yang menyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada
      anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup
      tersedia dalam APBD.
        Hal tersebut mengakibatkan Realisasi belanja tidak terduga dalam Laporan
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2008 belum menggambarkan keadaan yang
senyatanya.
       Permasalahan tersebut disebabkan :
a. Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah tidak berpedoman
   pada ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan belanja di SKPD-nya.
b. Lemahnya pengawasan dan pengendalian dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
   Anggaran Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam realisasi belanja.
       Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan sependapat dan meningkatkan
pengawasan serta menyesuaikan rekening belanja dalam LRA Laporan Keuangan
Pemprov Kepri tahun anggaran 2008. Namun hal ini dapat terjadi karena Pemprov Kepri
mengacu pada Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal
48 ayat (1). Sehingga pada saat memberikan bantuan bencana alam di Gorontalo
mengacu pada aturan tersebut dalam pelaksanaannya. Disamping itu perlu diinformasikan
bahwa penggunaan dana tidak terduga tersebut telah diberitahukan kepada DPRD Prov
Kepri.
      BPK RI merekomendasikan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau agar
memerintahkan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan
                                                                                       59



     Kekayaan Daerah agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas realisasi
     belanja.


18. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Belum Sepenuhnya Menindaklanjuti Hasil
    Pemeriksaan BPK RI Sebelumnya


              Berdasarkan Pemantauan terhadap tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan
     BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2005, 2006, dan 2007 dan Laporan
     Hasil Pemeriksaan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
     Anggaran 2006 dan 2007 diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum
     sepenuhnya menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan uraian sebagai
     berikut:
     a. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
        Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007, BPK RI menyampaikan 12 (dua belas)
        temuan dengan 21 (dua puluh satu) rekomendasi. Dari 21 (dua puluh satu)
        rekomendasi tersebut telah sesuai dengan tindak lanjut sebanyak 15 (lima belas).
        Sedangkan sebanyak 6 (enam) rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti dengan
        uraian sebagai berikut:
                                                          Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
No         Temuan Pemeriksaan           Rekomendasi              Belum Sesuai      Belum
                                                        Sesuai
                                                                   / Selesai  Ditindaklanjuti
 1                    2                        3          4            5             6
 1    Status Aset Tetap Sebesar
      Rp20.181.944.200,00 dan Utang
      PDAM Tirta Janggi dalam
                                               1                      1
      Laporan Keuangan Pemerintah
      Provinsi Kepulauan Riau Tahun
      Anggaran 2007 Belum Jelas
 2    Penganggaran dan Realisasi
      Belanja Bantuan Operasional di
      Dinas Pendidikan Sebesar                 1                      1
      Rp7.125.460.000,00 Tidak
      Dianggarkan Pada SKPKD
 3    Pekerjaan Pembangunan Gedung
      Perawatan Rumah Sakit Umum
      Tanjung Uban dan Penataan
                                               2                      2
      Landscape Mengalami Kontrak
      Kritis dan Tidak Sesuai
      Spesifikasi
 4    Terjadi Kelebihan Pembayaran
      Atas Pekerjaan Pembangunan
      Rumah Dinas Dokter di                    2          1           1
      Tanjunguban Sebesar
      Rp20.707.242,68
                                                                                       60



                                                        Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
No         Temuan Pemeriksaan           Rekomendasi            Belum Sesuai      Belum
                                                      Sesuai
                                                                 / Selesai  Ditindaklanjuti
5     Sisa UYHD Tahun Anggaran
      2007 Sebesar Rp8.364.897.166,34
      Terlambat Disetor dan Sisa UUDP
                                             3          2           1
      Tahun 2005 Sebesar
      Rp728.378.026,00 Belum Disetor
      Ke Kas Daerah
                  Jumlah                     9          3           6              0
     b. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan
        Riau Tahun Anggaran 2007, BPK RI menyampaikan 14 (empat belas) temuan
        dengan 48 (empat puluh delapan) rekomendasi. Dari 48 (empat puluh delapan)
        rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 16 (enam belas).
        Sedangkan sebanyak 18 (delapan belas) rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti
        dan sebanyak 14 (empat belas) rekomendasi belum ada tindak lanjut dengan uraian
        sebagai berikut:
                                                       Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
No         Temuan Pemeriksaan           Rekomendasi            Belum Sesuai      Belum
                                                      Sesuai
                                                                 / Selesai  Ditindaklanjuti
1                    2                       3          4            5             6
1     Pelaksanaan Pengadaan
      Komputer Sekolah se-Propinsi
                                             3          1           2
      Kepulauan Riau Tidak Sesuai
      Dengan Ketentuan
3     Pelaksanaan Fisik Pekerjaan
      Tidak Sesuai Dengan Yang
                                             5          2           3
      Ditetapkan   Dalam     Kontrak
      sebesar Rp186.609.847,59
4     Pelaksanaan Fisik Pekerjaan
      Pada Dinas Pendidikan Tidak
      Sesuai Dengan Yang Ditetapkan          5          1                          4
      Dalam Kontrak dan Tidak
      Layak Untuk Dibayarkan
5     Terdapat Kemahalan Harga
      Pengadaan Mesin CNC Bubut
                                             3          1                          2
      se-Propinsi Kepulauan Riau Pada
      Dinas Pendidikan
6     Terdapat Kontrak Kritis
      Terhadap Pelaksanaan
      Pembangunan Asrama Putra
      Qur’an Center dan Pembangunan          3          1                          2
      Asrama Siswa SLTP Belakang
      Padang Tidak Selesai Sesuai
      Ketentuan Yang Ditetapkan
                                                                                       61



                                                       Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
No         Temuan Pemeriksaan           Rekomendasi            Belum Sesuai      Belum
                                                      Sesuai
                                                                 / Selesai  Ditindaklanjuti
      Dalam Kontrak
7     Terdapat Kontrak Kritis
      Terhadap Pelaksanaan
      Pembangunan Gedung
      Perawatan Rumah Sakit Umum
                                             3                      1              2
      Tanjung Uban dan Penataan
      Landscape Yang Tidak Sesuai
      Dengan Ketentuan Yang
      Ditetapkan Dalam Kontrak
8     Pengadaan Peralatan Kedokteran
      Pada Dinas Kesehatan Belum             3          1           2
      dapat Dimanfaatkan
9     Terdapat Pekerjaan Pada Dinas
      Pekerjaan Umum Mengalami
                                             5          3           2
      Kerusakan dan Tidak Sesuai
      Spesifikasi
10    Terdapat Pekerjaan Utama yang
      disubkontrakkan kepada Pihak           5          1                          4
      Lain senilai Rp1.667.140.000,00
11    Terdapat Pekerjaan Mobilisasi
      dan Demobilisasi Tidak Sesuai
                                             4          2           2
      Ketentuan sebesar
      Rp161.190.000,00
12    Terdapat Pekerjaan Yang
      Mengalami Kontrak Kritis dan
      Harus Mendapatkan Perhatian            3          2           1
      Khusus Pada Dinas Pekerjaan
      Umum
13    Penyelesaian Beberapa Pekerjaan
      Pada Dinas Pendidikan, Dinas
      Kesehatan dan Dinas Pekerjaan          4                      4
      Umum Propinsi Kepulauan Riau
      Mengalami Keterlambatan
14    Beberapa Hasil Pemeriksaan
      pada Propinsi Kepulauan Riau
                                             1                      1
      Tahun Anggaran 2005 dan 2006
      Belum Selesai Ditindaklanjuti
                  Jumlah                    47         15           18            14
     c. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
        Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006, BPK RI menyampaikan 9 (sembilan) temuan
        dengan 14 (empat belas) rekomendasi. Dari 14 (empat belas) rekomendasi tersebut
                                                                                        62



       telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 8 (delapan). Sedangkan sebanyak 5 (lima)
       rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti dan sebanyak 1 (satu) rekomendasi belum
       ada tindak lanjut dengan uraian sebagai berikut:
                                                        Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
No         Temuan Pemeriksaan           Rekomendasi            Belum Sesuai      Belum
                                                      Sesuai
                                                                 / Selesai  Ditindaklanjuti
1                    2                       3          4            5             6
1a     Kepatuhan-Mempengaruhi
       kewajaran
1      Terdapat           Kelebihan
       Pembayaran atas Pengadaan
       Alat-alat Kesehatan Senilai
       Rp273.400.000,00         dan
                                             1                                      1
       Adanya Alat-alat Kesehatan
       yang Belum Diterima Senilai
       Rp641.200.000,00        yang
       Belum Ditindaklanjuti
2      Penyerahan Aset oleh
       Pemerintah Provinsi Riau
       kepada Pemerintah Provinsi
                                             1                      1
       Kepulauan Riau Belum
       Didukung Bukti Kepemilikan
       yang Kuat
2      Laporan SPI
1      Pencatatan Pendapatan yang
       Dilakukan    oleh    Dinas
                                             1                      1
       Pendapatan Daerah Tidak
       Tertib
2      Penyetoran Sisa UUDP Tahun
                                             2          1           1
       Anggaran 2006 Tidak Tertib
3      Hasil Kegiatan yang Dibiayai
       dari Belanja Modal Provinsi di
       atas Aset Milik Pemerintah            1                      1
       Kabupaten/ Kota Belum
       Dihibahkan
4      Penyampaian           Daftar
       Pengadaan Barang oleh Satuan          1                      1
       Kerja Tidak Tertib
                  Jumlah                     7          1           5               1
    d. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
       Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2005, BPK RI menyampaikan 12 (dua belas)
       temuan dengan 25 (dua puluh lima) rekomendasi. Dari 25 (dua puluh lima)
       rekomendasi tersebut sebanyak 4 (empat) rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti
       dan sebanyak 21 (dua puluh satu) rekomendasi belum ada tindak lanjut dengan uraian
       sebagai berikut:
                                                                                    63



                                                        Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
No       Temuan Pemeriksaan             Rekomendasi            Belum
                                                                               Belum
                                                      Sesuai   Sesuai /
                                                                          Ditindaklanjuti
                                                               Selesai
1                   2                        3          4         5             6
1    Pengendalian intern atas
     penerimaan dan pengeluaran              4                    1             3
     kas lemah
2    Penerimaan pendapatan DAK –
     Non DR tidak diterima kas
                                             3                    1             2
     daerah sebesar
     Rp10.000.000,00
3    Pertanggungjawaban anggaran
     belanja    daerah    sebesar
     Rp2.556.305.985,00     tidak            4                    1             3
     didukung dengan bukti yang
     lengkap
4    Terdapat pengeluaran belanja
     pada Sekretariat Daerah
     sebesar Rp259.200.000,00                2                                  2
     digunakan untuk keperluan
     DPRD
5    Terdapat pembayaran biaya
     penunjang kelancaran tugas
     sebesar Rp712.000.000,00 pada           1                                  1
     Dinas Pendapatan digunakan
     untuk kegiatan instansi vertikal
6    Pemotongan Pajak Penghasilan
     atas bunga jasa giro Pemerintah
     Provinsi Kepulauan Riau                 1                                  1
     sebesar Rp775.327.025,58
     tidak sesuai ketentuan
7    Penganggaran biaya penunjang
     operasional kepala daerah dan
     wakil kepala daerah tidak               1                                  1
     sesuai ketentuan sebesar
     Rp488.712.852,99
8    Terdapat sisa UUDP Tahun
     Anggaran 2005 sebesar
     Rp5.265.547.801,00 pada
                                             2                    1             1
     Pemegang Kas Sekretariat
     Daerah belum disetor ke Kas
     Daerah
                                                                                       64



                                                         Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
No        Temuan Pemeriksaan             Rekomendasi             Belum
                                                                                 Belum
                                                       Sesuai    Sesuai /
                                                                            Ditindaklanjuti
                                                                 Selesai
 9    Terdapat pengeluaran Kas
      Daerah               sebesar
      Rp15.079.721.782,00                     2                                    2
      mendahului pengesahan APBD
      Tahun Anggaran 2005
10    Pembayaran biaya penunjang
      kelancaran     tugas     pejabat
      struktural    di     lingkungan
                                              1                                    1
      Sekretariat Daerah tidak sesuai
      ketentuan                sebesar
      Rp2.460.000.000,00
11    Penyusunan laporan realisasi
      pengadaan barang yang
      dilampirkan pada perhitungan
                                              3                                    3
      APBD tidak didasarkan atas
      Laporan Pengadaan Satuan
      Kerja
12    Terdapat bagi hasil pajak
      bagian Pemerintah Kabupaten
      dan Kota yang belum                     1                                    1
      disalurkan sebesar
      Rp16.046.259.397,03
                  Jumlah                     25          0          4              21
     e. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Provinsi Kepulauan Riau
        Tahun Anggaran 2006, BPK RI menyampaikan 20 (dua puluh) temuan dengan 43
        (empat puluh tiga) rekomendasi. Dari 43 (empat puluh tiga) rekomendasi tersebut
        telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 20 (dua puluh). Sedangkan sebanyak 8
        (delapan) rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti dan sebanyak 15 (lima belas)
        rekomendasi belum ada tindak lanjut dengan uraian sebagai berikut:


                                                         Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
No       Temuan Pemeriksaan              Rekomendasi            Belum Sesuai      Belum
                                                       Sesuai
                                                                  / Selesai  Ditindaklanjuti
1                   2                         3          4            5             6
1    Perencanaan Kantor Dispenda
     Provinsi Kepulauan Riau tidak            2          1                             1
     direncanakan
2    Pelaksanaan pekerjaan tanah
     senilai Rp249.602.435,31 tidak
                                              2          1           1
     dilakukan sesuai dengan
     kontrak
                                                                                 65



                                                      Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
No       Temuan Pemeriksaan           Rekomendasi            Belum Sesuai      Belum
                                                    Sesuai
                                                               / Selesai  Ditindaklanjuti
3    Terdapat     pengadaan obat-
     obatan buffer stock yang
                                           3          1                          2
     memiliki tanggal kadaluarsa
     tidak sesuai ketentuan
4    Terdapat beberapa item
     pekerjaan pada pembangunan
     gedung SMU Negeri Lingga
     Utara (Pancor) Kabupaten
                                           2          1                          1
     Lingga yang tidak dikerjakan,
     namun telah dilakukan
     pembayaran senilai
     Rp41.727.735,00
5    Beberapa item pekerjaan dalam
     revitalisasi Majelis Guru
     SMAN 1 Tanjungpinang                  2          1           1
     sebesar Rp3.407.290,00 tidak
     bisa dikerjakan
6    Proses penetapan pemenang
     beberapa pengadaan barang/jasa
     Dinas Pendidikan, Pemuda dan
                                           2          1                          1
     Olahraga tidak dapat diyakini
     kewajarannya minimal sebesar
     Rp2.142.535.410,00
7    Proses penetapan pemenang
     pengadaan Alat Labor Bahasa
     se-Provinsi Kepulauan Riau
     sebesar Rp4.055.878.200,00di
                                           3          1                          2
     lingkungan Dinas Pendidikan,
     Pemuda dan Olahraga tidak
     sesuai dengan aturan yang
     berlaku
8    Kelebihan perhitungan item
     pekerjaan timbunan biasa yang
     menggunakan tanah bekas
                                           2                                     2
     galian pada harga satuan
     sehingga merugikan daerah
     sebesar Rp24.458.293,23
9    Pelaksanaan pekerjaan tidak
     sesuai dengan yang ditetapkan
     dalam kontrak sehingga daerah         3          1                          2
     mengalami kerugian sebesar
     Rp452.516.960,58
                                                                                   66



                                                        Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
No       Temuan Pemeriksaan             Rekomendasi            Belum Sesuai      Belum
                                                      Sesuai
                                                                 / Selesai  Ditindaklanjuti
10   Pemberian            addendum
     perpanjangan     waktu      atas
     beberapa kegiatan pada Dinas
     Pekerjaan               Umum,
     Pertambangan     dan     Energi
                                             2                                     2
     belum     sesuai      ketentuan
     sehingga         pembangunan
     terlambat    digunakan      dan
     pengenaan     denda     sebesar
     Rp192.664.660,00
11   Pembangunan Kantor Dispenda
     Provinsi Kepulauan Riau di
     Batam dilaksanakan oleh PT.
     Hutama Karya sebesar
     Rp5.165.711.000,00 berasal
                                             2                                     2
     dari Dana Alokasi Khusus yang
     dilaksanakan oleh Biro Humas,
     pekerjaan ini mengalami
     keterlambatan selama minimal
     28 hari
12   Dinas Pendidikan, Pemuda dan
     Olahraga:
     a) Pembangunan SMU Lingga
        Utara (Pancor) Kab. Lingga
        dilaksanakan oleh PT
        Graha Citra Perdana senilai
        Rp1.097.261.000,00
        mengalami keterlambatan
        selama 17 hari.
     b) Revitalisasi Majelis Guru
        SMAN 1 Tanjungpinang
        dilaksanakan oleh PT                 2                      2
        Bintan Bersatu Abadi
        sebesar Rp804.400.000,00,
        pekerjaan tersebut
        mengalami keterlambatan
        selama 18 hari.
     c) Pengadaan Buku
        Perpustakaan se-Prov.
        Kepri dilaksanakan oleh PT
        Rama Wiratama Berta
        senilai Rp2.779.787.750,00
        menurut pelaksana
                                                                                67



                                                     Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
No       Temuan Pemeriksaan          Rekomendasi            Belum Sesuai      Belum
                                                   Sesuai
                                                              / Selesai  Ditindaklanjuti
        pekerjaan tersebut belum
        selesai 100%
13   Dinas Pekerjaan Umum,
     Pertambangan dan Energi:
     a) Pembangunan jembatan
        Jalan Dabo-Jagoh Lanjut
        dan Kote dilaksanakan oleh
        PT Silvia Muda Lestari
        sebesar
        Rp1.408.043.000,00,
        pekerjaan tersebut
        mengalami keterlambatan
        selama 31 hari
     b) Pembangunan Jalan Dabo-
        Jagoh Sergang Damai dan
        Nerakak dilaksanakan oleh
        PT Putra Lingga sebesar
        Rp2.041.335.000,00,
        pekerjaan tersebut
        mengalami keterlambatan           2                      2
        selama 31 hari
     c) Peningkatan Jalan Sei
        Panas-Bengkong Seken
        dilaksanakan oleh PT Roma
        Sera Utama sebesar
        Rp2.504.486.000,00,
        pekerjaan tersebut
        mengalami keterlambatan
        selama 51 hari
     d) Pembangunan Jalan Beton
        Kota Sedanau Kab. Natuna
        dilaksanakan oleh PT
        Satriya Seraya sebesar
        Rp4.427.217.900,00,
        pekerjaan tersebut
        mengalami keterlambatan
        selama 90 hari
14   Dinas Perhubungan:
     a) Pekerjaan Pengembangan
        Bandar Udara Kijang               2                      2
        dilaksanakan oleh PT Surya
        Mukti Tata Perkasa sebesar
        Rp9.485.522.000,00,
                                                                                        68



                                                           Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
No        Temuan Pemeriksaan            Rekomendasi               Belum Sesuai      Belum
                                                         Sesuai
                                                                    / Selesai  Ditindaklanjuti
          pekerjaan tersebut
          mengalami keterlambatan
          selama 50 hari.
     b) Pekerjaan pembangunan
        dermaga penumpang
        dilaksanakan oleh PT Entas
        Karya Warga Sakinah
        sebesar Rp932.999.000,00,
        pekerjaan tersebut
        mengalami keterlambatan
        selama 30 hari.
     c) Pekerjaan pembangunan
        Terminal Simpang Lagoi
        dilaksanakan oleh PT Putri
        Senggarang Jaya sebesar
        Rp1.135.471.000,00,
        pekerjaan tersebut
        mengalami keterlambatan
        selama 30 hari.
     d) Pekerjaan pembangunan
        Terminal AKDP
        Tanjungpinang tahap I
        dilaksanakan oleh PT Eka
        Putra Sakti sebesar
        Rp1.557.680.000,00,
        pekerjaan tersebut
        mengalami keterlambatan
        selama 20 hari.
                  Jumlah                     31            8            8               15


            Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
     Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 :
     a.   Pejabat wajib menindak lanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
     b.   Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut
          atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
     c.   Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
          BPK selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan
          diterima.
     d.   BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
          pada ayat (1).
                                                                                69



e.    Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
     ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
     perundang – undangan dibidang kepegawaian.
       Hal tersebut mengakibatkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah
belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
       Hal tersebut disebabkan karena para pejabat yang berkompeten untuk
menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI tidak bersungguh-sungguh menindaklanjutinya.
       Atas permasalahan tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakuinya
dan akan mengupayakan secara intensif penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil
pemeriksaan BPK RI.
      BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau agar menegur dan
memerintahkan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau beserta para pejabat yang
berkompeten supaya bersungguh-sungguh dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK
RI.




                                             BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                     REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                               Lampiran I - 70



                                         DAFTAR PIUTANG TKI DAN BOP
                             PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
                                                PER MEI 2009

                                 JUMLAH YG HRS              CICILAN                 CICILAN PENGEMBALIAN TKI 2006                     JUMLAH           SISA

NO           NAMA                DIKEMBALIKAN              TAHUN 2008     JANUARI   FEBUARI      MARET        APRIL       MEI         DIBAYAR       TERHUTANG

                                 TKI           BOP

     Ir. H. M. NUR SYAFRIADI
1                               91,800,000   183,600,000              -                          29,325,000                           29,325,000     246,075,000
     JUMAGA NADEAK, SH
2                               91,800,000    97,920,000              -                                                                         -    189,720,000
     Ir. H. MUHAMAD NABIL,
3    MSi                        91,800,000    97,920,000              -                                                                         -    189,720,000
     Hj. R. SYAHNIAR USMAN
4                               91,800,000                  30,600,000              12,240,000                                        42,840,000      48,960,000
     EDWIL S.
5    DJAMOEDDIN,SH              91,800,000                            -                                                                         -     91,800,000
     Hj. SUMARNI AZIZ
6                               91,800,000                            -                                                                         -     91,800,000
     HAMDANI
7                               91,800,000                            -                                                                         -     91,800,000
     H. BAKIR, BA
8                               91,800,000                            -                                                                         -     91,800,000
     H. MUHAMMAD AMIN,
9    SE                         91,800,000                            -                          29,325,000                           29,325,000      62,475,000
     H. TABA ISKANDAR, SH.
10   MH                         91,800,000                            -                                                                         -     91,800,000
     Drs. H. SOFYAN SAMSIR
11                              91,800,000                            -              2,000,000                1,000,000                3,000,000      88,800,000
     MOCHAMAD FIRDAUS,
12   SH                         91,800,000                            -                                                                         -     91,800,000
     YUDI CARSANA, SE
13                              91,800,000                  40,800,000                           10,200,000               5,100,000   56,100,000      35,700,000
     ANDI LOLO
14                              91,800,000                  24,480,000                                                                24,480,000      67,320,000
     HERLIE IRAWAN
15                              91,800,000                            -                                                                         -     91,800,000
     Ir. EMTIZAR KARYAN
16                              91,800,000                            -                                                                         -     91,800,000
                                                                                                                        Lampiran I - 71



                              JUMLAH YG HRS       CICILAN                   CICILAN PENGEMBALIAN TKI 2006                      JUMLAH          SISA

NO           NAMA             DIKEMBALIKAN       TAHUN 2008     JANUARI     FEBUARI      MARET        APRIL        MEI         DIBAYAR       TERHUTANG

                              TKI          BOP

     FAHMI FIKRI, S.Ag
17                            91,800,000                    -                                                                            -     91,800,000
     LIS DARMANSYAH, Amd
18                            91,800,000          18,365,000                                                                   18,365,000      73,435,000
     TAWARICH, BSc
19                            91,800,000          30,600,000                                                                   30,600,000      61,200,000
     SYONI HENDRI, SH
20                            91,800,000                    -                                                                            -     91,800,000
     Ir. OKI WIRAWAN, MM.
21   IAI                      91,800,000                    -                                                                            -     91,800,000
     JOHN RICHARD
22   TULENAN                  91,800,000                    -                                                                            -     91,800,000
     ASWAR
23                            91,800,000                    -                                                                            -     91,800,000
     H. MUHAMMAD SADAR
24                            91,800,000          77,800,000    6,000,000    3,000,000    3,000,000                2,000,000   91,800,000               -
     HANAFI EKRA, S. Ag
25                            84,150,000          10,000,000                                                       5,000,000   15,000,000      69,150,000
     ABDUL RAHMAN, LC
26                            84,150,000          30,600,000    5,100,000   11,050,000   11,050,000               11,050,000   68,850,000      15,300,000
     SURYANI
27                            30,600,000          13,770,000    1,530,000    1,530,000    2,295,000   2,295,000    2,295,000   23,715,000       6,885,000
     H. NURUDDIN
28                            91,800,000          53,340,000    6,120,000    6,120,000    6,120,000                6,120,000   77,820,000      13,980,000
     H. SARAFUDDIN ALUAN,
29   SH                       91,800,000                    -                            19,550,000                5,000,000   24,550,000      67,250,000
     Drs. GAFARUDDIN
30   IBRAHIM                  91,800,000                    -                                                                            -     91,800,000
     H. AHARS SULAIMAN,
31   SH. MH                   91,800,000                    -                                                                            -     91,800,000
     YULIUS BAKA, ST
32                            91,800,000                    -                                                                            -     91,800,000
     SAHAT HUTAPEA, SIP.
33   MM                       91,800,000                    -                             5,100,000   5,100,000                10,200,000      81,600,000
     Ir. HOTMAN HUTAPEA
34                            91,800,000                    -                            29,325,000               25,500,000   54,825,000      36,975,000
     Ir. M. E. HARTADINATA,
35   H. BAE                   91,800,000                    -                                                                            -     91,800,000
                                                                                                                                      Lampiran I - 72



                                JUMLAH YG HRS               CICILAN                    CICILAN PENGEMBALIAN TKI 2006                         JUMLAH           SISA

NO            NAMA              DIKEMBALIKAN               TAHUN 2008     JANUARI      FEBUARI      MARET          APRIL         MEI         DIBAYAR       TERHUTANG

                                TKI            BOP

     H. SAIDUL KHUDRI
36                             91,800,000                             -                                                                                -     91,800,000
     AHMAD DARWIS
37                             91,800,000                             -                                                                                -     91,800,000
     Ir. FIRDAUS
38                             91,800,000                             -                                            5,000,000                   5,000,000     86,800,000
     SABAR P. HASIBUAN, ST
39                             91,800,000                             -                                                                                -     91,800,000
     Drs. DJIHAR PASARIBU,
40   MPd                       91,800,000                             -                              15,000,000                 15,000,000    30,000,000     61,800,000
     RUDY, SE
41                             91,800,000                             -                                                                                -     91,800,000
     ANDI ANHAR CHALID
42                             91,800,000                             -                                                         10,000,000    10,000,000     81,800,000
     HARIPINTO
43   TANUWIDJAJA               84,150,000                             -                11,050,000                               22,433,100    33,483,100     50,666,900
     Drs. H. DARLISPON, MM
44                             91,800,000                             -                                                                                -     91,800,000
     Dipl. Ing. JOHNSON
45   NAPITUPULU                91,800,000                             -                                            8,000,000                   8,000,000     83,800,000

JUMLAH
                             4,046,850,000   379,440,000    330,355,000   18,750,000   46,990,000   160,290,000   21,395,000   109,498,100   687,278,100   3,739,011,900
                                                                                                                                     Lampiran II - 73




                                 DAFTAR BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL MANAJEMEN KONTRUKSI
                                                  UNTUK SEMBILAN BULAN


                                                        Lama                                                           Total Biaya                       Selisih Spj Dgn
                                                                          Unit Price     Total Harga         Lama
No                    Uraian                   Satuan Pemakaian Kuantitas                                               (9 Bulan)        Spj (Rp)         Total 9 Bulan
                                                                            (Rp)            (Rp)          Sebenarnya
                                                       (Bulan)                                                             (Rp)                                (Rp)

     BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
A    OPERASIONAL & PERALATAN
     KANTOR
I    HOME OFFICE
1                                               unit-
     Sewa Kantor                                                                                                                         23,328,000.00
                                                 bln      12         1    2,900,000.00    34,800,000.00       9         26,100,000.00                       2,772,000.00
2                                               unit-
     Sewa Personal Komputer                                                                                                              25,200,000.00
                                                 bln      12         6      350,000.00    25,200,000.00       9         18,900,000.00
     Sewa Personal Komputer dari 2007                                                                                                     7,000,000.00
                                                          2         10      350,000.00     7,000,000.00                  7,000,000.00
3                                               unit-
     Sewa Note Book                                                                                                                      24,000,000.00
                                                 bln      12         5      400,000.00    24,000,000.00       9         18,000,000.00
     Sewa Note Book dari 2007                                                                                                             4,800,000.00
                                                          2          6      400,000.00     4,800,000.00                  4,800,000.00
4                                               unit-
     Sewa Printer Ukuran A3                                                                                                               6,480,000.00
                                                 bln      12         2      270,000.00     6,480,000.00       9          4,860,000.00
     Sewa Printer Ukuran A3 dari 2007                                                                                                     1,080,000.00
                                                          2          2      270,000.00     1,080,000.00                  1,080,000.00
5                                               unit-
     Sewa Printer Ukuran A4                                                                                                               4,800,000.00
                                                 bln      12         4      100,000.00     4,800,000.00       9          3,600,000.00
     Sewa Printer Ukuran A4 dari 2007                                                                                                     1,000,000.00
                                                          2          5      100,000.00     1,000,000.00                  1,000,000.00
6    Biaya Operasional Kantor (Listrik, Air,    unit-
     dsb)                                        bln      12         1    1,400,000.00    16,800,000.00       9         12,600,000.00                      12,600,000.00
     TOTAL I
                                                                                         125,960,000.00
II   SITE OFFICE
1                                               unit-
     Sewa Kantor                                                                                                                         17,400,000.00
                                                 bln      12         1    2,900,000.00    34,800,000.00       9         26,100,000.00                       8,700,000.00
2                                               unit-
     Sewa Personal Komputer
                                                 bln      12         6      350,000.00    25,200,000.00       9         18,900,000.00                      18,900,000.00
3    Sewa Note Book                             unit-     12         5                                        9         18,000,000.00
                                                                                                                                     Lampiran II - 74




                                                        Lama                                                           Total Biaya                       Selisih Spj Dgn
                                                                          Unit Price     Total Harga         Lama
No                    Uraian                   Satuan Pemakaian Kuantitas                                               (9 Bulan)        Spj (Rp)         Total 9 Bulan
                                                                            (Rp)            (Rp)          Sebenarnya
                                                       (Bulan)                                                             (Rp)                                (Rp)

                                                bln                         400,000.00    24,000,000.00                                                    18,000,000.00
4                                               unit-
     Sewa Printer Ukuran A3                                                                                                                240,000.00
                                                 bln      12         6      270,000.00    19,440,000.00       9         14,580,000.00                      14,340,000.00
5                                               unit-
     Sewa Printer Ukuran A4                                                                                                               2,400,000.00
                                                 bln      12         2      100,000.00     2,400,000.00       9          1,800,000.00
6    Biaya Operasional Kantor (Listrik, Air,    unit-
     dsb)                                        bln      12         1    1,400,000.00    16,800,000.00       9         12,600,000.00                      12,600,000.00
     TOTAL II
                                                                                         122,640,000.00
     TOTAL OPERASIONAL & PERALATAN KANTOR
                                                                                         248,600,000.00
B    KOMUNIKASI & KURIR
1    Biaya Komunikasi
                                               bulan
     a. Home Office                                                                                                                      28,800,000.00
                                                          12         1    2,400,000.00    28,800,000.00       9         21,600,000.00
                                               bulan
     b. Site Office                                                                                                                      17,000,000.00
                                                          12         1    7,000,000.00    84,000,000.00       9         63,000,000.00                      46,000,000.00
2    Biaya Kurir (Pengiriman Dokumen)
                                               bulan
     a. Home Office                                                                                                                       8,000,000.00
                                                          12         1    1,000,000.00    12,000,000.00       9          9,000,000.00                       1,000,000.00
                                               bulan
     b. Site Office                                                                                                                       6,000,000.00
                                                          12         1    1,000,000.00    12,000,000.00       9          9,000,000.00                       3,000,000.00
     TOTAL KOMUNIKASI & KURIR
                                                                                         136,800,000.00
C    ALAT TULIS & BAHAN HABIS
     PAKAI
I    HOME OFFICE
1                                               rim
     HVS 80 gram (A4)                                                                                                                     1,470,000.00
                                                                    50       30,000.00     1,500,000.00                  1,500,000.00                         30,000.00
2                                               rim
     HVS 80 gram (A3)                                                                                                                     1,200,000.00
                                                                    20       60,000.00     1,200,000.00                  1,200,000.00
3                                                Ls
     ATK                                                                                                                                  3,950,000.00
                                                                     1    3,950,000.00     3,950,000.00                  3,950,000.00
4                                               Box
     CD Blank                                                                                                                               50,000.00
                                                                     4       50,000.00      200,000.00                    200,000.00                         150,000.00
                                                                                                                                    Lampiran II - 75




                                                       Lama                                                           Total Biaya                       Selisih Spj Dgn
                                                                         Unit Price     Total Harga         Lama
No                   Uraian                   Satuan Pemakaian Kuantitas                                               (9 Bulan)        Spj (Rp)         Total 9 Bulan
                                                                           (Rp)            (Rp)          Sebenarnya
                                                      (Bulan)                                                             (Rp)                                (Rp)

5                                              Set
     Cartridge Printer (A3)                                                                                                              9,200,000.00
                                                                   24      400,000.00     9,600,000.00                  9,600,000.00                        400,000.00
6                                              Set
     Cartridge Printer (A4)                                                                                                              9,100,000.00
                                                                   48      350,000.00    16,800,000.00                 16,800,000.00                       7,700,000.00
II   SITE OFFICE
1                                              rim
     HVS 80 gram (A4)                                                                                                                     360,000.00
                                                                   35       30,000.00     1,050,000.00                  1,050,000.00                        690,000.00
2                                              rim
     HVS 80 gram (A3)                                                                                                                     480,000.00
                                                                   20       60,000.00     1,200,000.00                  1,200,000.00                        720,000.00
3                                               Ls
     ATK                                                                                                                                  912,000.00
                                                                    1    2,850,000.00     2,850,000.00                  2,850,000.00                       1,938,000.00
4                                              Box
     CD Blank
                                                                    2       50,000.00      100,000.00                    100,000.00                         100,000.00
5                                              Set
     Cartridge Printer (A3)                                                                                                              9,600,000.00
                                                                   72      400,000.00    28,800,000.00                 28,800,000.00                      19,200,000.00
6                                              Set
     Cartridge Printer (A4)                                                                                                              2,800,000.00
                                                                   24      350,000.00     8,400,000.00                  8,400,000.00                       5,600,000.00
     TOTAL ALAT TULIS & BAHAN HABIS PAKAI
                                                                                         75,650,000.00
D    PELAPORAN
                                               Buku
     Laporan Bulanan                                                                                                                    18,032,000.00
                                                                   12    2,000,000.00    24,000,000.00       9         18,000,000.00
                                               Buku
     Laporan Akhir TA 2008
                                                                    1    6,110,000.00     6,110,000.00                  6,110,000.00                       6,110,000.00
     TOTAL PELAPORAN
                                                                                         30,110,000.00
E    AKOMODASI & TRANSPORTASI
1    Sewa Rumah untuk Tenaga Ahli dari         unit-
     2007                                       bln      2          3    1,500,000.00     9,000,000.00                  9,000,000.00                       9,000,000.00
2    Sewa Rumah untuk Asisten Tenaga Ahli      unit-
     dari 2007                                  bln      2          3      900,000.00     5,400,000.00                  5,400,000.00                       5,400,000.00
3                                              unit-
     Sewa Mobil untuk Operasional dari 2007
                                                bln      2          4    5,500,000.00    44,000,000.00                 44,000,000.00                      44,000,000.00
4    Biaya Operasional Rumah (Listrik, Air,    unit-     2          6                                                  16,800,000.00
     Telepon dsb) dari 2007                     bln                      1,400,000.00    16,800,000.00                                                    16,800,000.00
                                                                                                                                       Lampiran II - 76




                                                        Lama                                                             Total Biaya                        Selisih Spj Dgn
                                                                          Unit Price      Total Harga          Lama
No                     Uraian                  Satuan Pemakaian Kuantitas                                                 (9 Bulan)        Spj (Rp)          Total 9 Bulan
                                                                            (Rp)             (Rp)           Sebenarnya
                                                       (Bulan)                                                               (Rp)                                 (Rp)

5     Biaya Operasional & Perawatan Mobil       unit-
      dari 2007                                  bln      2          4      900,000.00       7,200,000.00                  7,200,000.00                        7,200,000.00

1                                               unit-
      Sewa Rumah untuk Field Team                                                                                                           96,000,000.00
                                                 bln      12         5    2,400,000.00    144,000,000.00        9        108,000,000.00                       12,000,000.00
2     Sewa Kendaraa Untuk Operasional
                                                unit-
      a. Home Office Mobil
                                                 bln      12         1    5,500,000.00     66,000,000.00        9         49,500,000.00                       49,500,000.00
      b. Site Office
                                                unit-
       1. Mobil                                                                                                                            242,000,000.00
                                                 bln      12         5    5,500,000.00    330,000,000.00        9        247,500,000.00                        5,500,000.00
                                                unit-
       2. Motor                                                                                                                             36,000,000.00
                                                 bln      12        12      500,000.00     72,000,000.00        9         54,000,000.00                       18,000,000.00
                                                unit-
       3. Motor Boat                             bln                      12,325,000.0                                                     147,900,000.00
                                                                                                                                                              73,950,000.00
                                                          12         2               0    295,800,000.00        9        221,850,000.00
3     Biaya Operasional Rumah (Listrik, Air,    unit-
                                                                                                                                            16,885,236.00
      Telp, dsb)                                 bln      12         5    1,400,000.00     84,000,000.00        9         63,000,000.00                       46,114,764.00
4     Biaya Operasional & Perawatan
                                                unit-
      a. Mobil                                                                                                                              37,995,000.00
                                                 bln      12         6      900,000.00     64,800,000.00        9         48,600,000.00                       10,605,000.00
                                                unit-
      b. Motor                                                                                                                              12,108,000.00
                                                 bln      12        12      200,000.00     28,800,000.00        9         21,600,000.00                        9,492,000.00
                                                unit-
      c. Motor Boat                                                                                                                         36,260,000.00
                                                 bln      12         2    3,200,000.00     76,800,000.00        9         57,600,000.00                       21,340,000.00
      TOTAL AKOMODASI & TRANSPORTASI
                                                                                         1,244,600,000.00
F     PERJALANAN DOMESTIK &
      ALLOWANCE
F.I   PERJALANAN DINAS KE
      LAPANGAN
1                                              Org-
      Team Leader                                                                                                                           23,620,000.00
                                               Perjln               12    2,000,000.00     24,000,000.00        9         18,000,000.00
2                                              Org-
      Ahli Administrasi Kontrak                                                                                                              6,000,000.00
                                               Perjln                3    2,000,000.00       6,000,000.00                  6,000,000.00
3     Arsitek                                  Org-                  3                                                     6,000,000.00      6,000,000.00
                                                                                                                                Lampiran II - 77




                                                  Lama                                                            Total Biaya                       Selisih Spj Dgn
                                                                    Unit Price     Total Harga          Lama
No                       Uraian          Satuan Pemakaian Kuantitas                                                (9 Bulan)        Spj (Rp)         Total 9 Bulan
                                                                      (Rp)            (Rp)           Sebenarnya
                                                 (Bulan)                                                              (Rp)                                (Rp)

                                         Perjln                     2,000,000.00     6,000,000.00
 4                                       Org-
       Ahli Struktur                                                                                                                 6,000,000.00
                                         Perjln                3    2,000,000.00     6,000,000.00                   6,000,000.00
 5                                       Org-
       Ahli Mekanika Tanah / Geoteknik                                                                                               6,000,000.00
                                         Perjln                3    2,000,000.00     6,000,000.00                   6,000,000.00
 6                                       Org-
       Ahli Jembatan                                                                                                                12,000,000.00
                                         Perjln                6    2,000,000.00    12,000,000.00                  12,000,000.00
 7                                       Org-
       Ahli Jalan Raya                                                                                                               6,000,000.00
                                         Perjln                3    2,000,000.00     6,000,000.00                   6,000,000.00
 8                                       Org-
       Ahli Mekanikal & Elektrikal
                                         Perjln                0    2,000,000.00                 -                              -
 9                                       Org-
       Ahli Metoda Konstruksi                                                                                                       12,000,000.00
                                         Perjln                6    2,000,000.00    12,000,000.00                  12,000,000.00
10                                       Org-
       Ahli Biaya & Kuantitas                                                                                                        6,000,000.00
                                         Perjln                3    2,000,000.00     6,000,000.00                   6,000,000.00
F.II   ALLOWANCE UNTUK PENUGASAN
       LUAR KOTA
 1                                        Org-
       Team Leader                                                                                                                   9,600,000.00
                                          Hari                48      400,000.00    19,200,000.00                  19,200,000.00                       9,600,000.00
 2                                        Org-
       Ahli Administrasi Kontrak                                                                                                     3,200,000.00
                                          Hari                12      400,000.00     4,800,000.00                   4,800,000.00                       1,600,000.00
 3                                        Org-
       Arsitek                                                                                                                       3,200,000.00
                                          Hari                12      400,000.00     4,800,000.00                   4,800,000.00                       1,600,000.00
 4                                        Org-
       Ahli Struktur                                                                                                                 3,200,000.00
                                          Hari                12      400,000.00     4,800,000.00                   4,800,000.00                       1,600,000.00
 5                                        Org-
       Ahli Mekanika Tanah / Geoteknik                                                                                               3,200,000.00
                                          Hari                12      400,000.00     4,800,000.00                   4,800,000.00                       1,600,000.00
 6                                        Org-
       Ahli Jembatan                                                                                                                 3,200,000.00
                                          Hari                24      400,000.00     9,600,000.00                   9,600,000.00                       6,400,000.00
 7                                        Org-
       Ahli Jalan Raya                                                                                                               3,200,000.00
                                          Hari                12      400,000.00     4,800,000.00                   4,800,000.00                       1,600,000.00
 8                                        Org-
       Ahli Mekanikal & Elektrikal
                                          Hari                 0      400,000.00                 -
 9                                        Org-
       Ahli Metoda Konstruksi                                                                                                        3,200,000.00
                                          Hari                24      400,000.00     9,600,000.00                   9,600,000.00                       6,400,000.00
10                                        Org-
       Ahli Biaya & Kuantitas                                                                                                        1,200,000.00
                                          Hari                12      400,000.00     4,800,000.00                   4,800,000.00                       3,600,000.00
                                                                                                                                    Lampiran II - 78




                                                      Lama                                                            Total Biaya                  Selisih Spj Dgn
                                                                        Unit Price     Total Harga          Lama
No                       Uraian              Satuan Pemakaian Kuantitas                                                (9 Bulan)        Spj (Rp)    Total 9 Bulan
                                                                          (Rp)            (Rp)           Sebenarnya
                                                     (Bulan)                                                              (Rp)                           (Rp)

      TOTAL PERJALANAN DOMESTIK & ALLOWANCE
                                                                                       151,200,000.00
G     MOBILISASI DAN DEMOBILISASI
      PERSONIL DARI 2007
F.I   TENAGA AHLI
1                                             Org-
      Team Leader
                                              Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                   2,000,000.00
2                                             Org-
      Ahli Administrasi Kontrak
                                              Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                   2,000,000.00
3     Tim untuk Pembangunan Kantor
      Gubernur + Bangunan
      Parkir + Pematangan Lahan, DPRD
      Provinsi, Masjid
      Raya & Islamic Centre, Rumah Jabatan
      Pemprov &
      Rumah Dinas DPRD Prov. Kepri
                                              Org-
      a. Arsitek
                                              Bln                  0    1,000,000.00                 -                              -                             -
                                              Org-
      b. Ahli Struktur
                                              Bln                  0    1,000,000.00                 -                              -                             -
                                              Org-
      c. Ahli Mekanika Tanah/ Geoteknik
                                              Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                   2,000,000.00
                                              Org-
      d. Ahli Mekanikal & Elektrikal
                                              Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                   2,000,000.00
                                              Org-
      e. Ahli Biaya & Kuantitas
                                              Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                   2,000,000.00
4     Tim untuk Pembangunan Jembatan &
      Jalan
      Utilitas Kota (Primer, Sekunder, dan
      Tersier), Pelabuhan
      Pemotongan Bukit Bandara
                                              Org-
      a. Ahli Jembatan
                                              Bln                  0    1,000,000.00                 -                              -                             -
                                              Org-
      b. Ahli Struktur
                                              Bln                  0    1,000,000.00                 -                              -                             -
                                              Org-
      c. Ahli Jalan Raya
                                              Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                   2,000,000.00
                                                                                                                                      Lampiran II - 79




                                                        Lama                                                            Total Biaya                  Selisih Spj Dgn
                                                                          Unit Price     Total Harga          Lama
No                      Uraian                 Satuan Pemakaian Kuantitas                                                (9 Bulan)        Spj (Rp)    Total 9 Bulan
                                                                            (Rp)            (Rp)           Sebenarnya
                                                       (Bulan)                                                              (Rp)                           (Rp)

                                                Org-
     d. Ahli Mekanika Tanah/ Geoteknik
                                                Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                   2,000,000.00
                                                Org-
     e. Ahli Mekanikal & Elektrikal
                                                Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                   2,000,000.00
                                                Org-
     f. Ahli Metode Konstruksi
                                                Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                   2,000,000.00
                                                Org-
     g. Ahli Biaya & Kuantitas
                                                Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                   2,000,000.00
5    Tim untuk Pembangunan Universitas,
     Kawasan Sport
     Centre, Pedestrian + Street Furniture &
     Plaza, Penataan
     Landscaping Pulau Dompak
                                                Org-
     a. Arsitek
                                                Bln                  4    1,000,000.00     4,000,000.00                   4,000,000.00                   4,000,000.00
                                                Org-
     b. Ahli Struktur
                                                Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                   2,000,000.00
                                                Org-
     c. Ahli Mekanika Tanah/ Geoteknik
                                                Bln                  0    1,000,000.00                 -                              -                             -
                                                Org-
     d. Ahli Mekanikal & Elektrikal
                                                Bln                  0    1,000,000.00                 -                              -                             -
                                                Org-
     e. Ahli Biaya & Kuantitas
                                                Bln                  0    1,000,000.00                 -                              -                             -
6    Tim untuk Pembangunan RSU, Medical
     Centre di Pulau
     Dompak, Kantor Dispenda Prov. Kepri,
     Gedung
     Lembaga adat & Kesenian
                                                Org-
     a. Arsitek
                                                Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                   2,000,000.00
                                                Org-
     b. Ahli Struktur
                                                Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                   2,000,000.00
                                                Org-
     c. Ahli Mekanika Tanah/ Geoteknik
                                                Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                   2,000,000.00
                                                Org-
     d. Ahli Mekanikal & Elektrikal
                                                Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                   2,000,000.00
     e. Ahli Biaya & Kuantitas                  Org-                 2                                                    2,000,000.00
                                                                                                                                       Lampiran II - 80




                                                         Lama                                                            Total Biaya                       Selisih Spj Dgn
                                                                           Unit Price     Total Harga          Lama
No                      Uraian                  Satuan Pemakaian Kuantitas                                                (9 Bulan)        Spj (Rp)         Total 9 Bulan
                                                                             (Rp)            (Rp)           Sebenarnya
                                                        (Bulan)                                                              (Rp)                                (Rp)

                                                 Bln                       1,000,000.00     2,000,000.00                                                      2,000,000.00
F.II   ASISTEN TENAGA AHLI
 1                                               Org-
       Asisten Ahli Administrasi Kontrak
                                                 Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                       2,000,000.00
 2     Tim untuk Pembangunan Kantor
       Gubernur + Bangunan
       Parkir + Pematangan Lahan, DPRD
       Provinsi, Masjid
       Raya & Islamic Centre, Rumah Jabatan
       Pemprov &
       Rumah Dinas DPRD Prov. Kepri
                                                 Org-
       a. Asisten Arsitek                                                                                                                   3,820,000.00
                                                 Bln                  4    1,000,000.00     4,000,000.00                   4,000,000.00                        180,000.00
                                                 Org-
       b. Asisten Ahli Struktur                                                                                                             3,820,000.00
                                                 Bln                  4    1,000,000.00     4,000,000.00                   4,000,000.00                        180,000.00
       c. AsistenAhli Mekanika Tanah/            Org-
                                                                                                                                            3,660,000.00
       Geoteknik                                 Bln                  4    1,000,000.00     4,000,000.00                   4,000,000.00                        340,000.00
                                                 Org-
       d. Asisten Ahli Mekanikal & Elektrikal                                                                                               2,992,000.00
                                                 Bln                  4    1,000,000.00     4,000,000.00                   4,000,000.00                       1,008,000.00
                                                 Org-
       e. Asisten Ahli Biaya & Kuantitas                                                                                                    1,456,000.00
                                                 Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                        544,000.00
 3     Tim untuk Pembangunan Jembatan &
       Jalan
       Utilitas Kota (Primer, Sekunder, dan
       Tersier), Pelabuhan
       Pemotongan Bukit Bandara
                                                 Org-
       a. Asisten Ahli Jembatan
                                                 Bln                  0    1,000,000.00                 -                              -
                                                 Org-
       b. Asisten Ahli Struktur
                                                 Bln                  0    1,000,000.00                 -                              -
                                                 Org-
       c. Asisten Ahli Jalan Raya                                                                                                            828,000.00
                                                 Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                       1,172,000.00
       d. Asisten Ahli Mekanika Tanah/           Org-
                                                                                                                                            2,992,000.00
       Geoteknik                                 Bln                  8    1,000,000.00     8,000,000.00                   8,000,000.00                       5,008,000.00
                                                 Org-
       e. Asisten Ahli Mekanikal & Elektrikal                                                                                                992,000.00
                                                 Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                       1,008,000.00
                                                                                                                                      Lampiran II - 81




                                                        Lama                                                            Total Biaya                       Selisih Spj Dgn
                                                                          Unit Price     Total Harga          Lama
No                    Uraian                   Satuan Pemakaian Kuantitas                                                (9 Bulan)        Spj (Rp)         Total 9 Bulan
                                                                            (Rp)            (Rp)           Sebenarnya
                                                       (Bulan)                                                              (Rp)                                (Rp)

                                                Org-
     f. Asisten Ahli Metode Konstruksi                                                                                                     1,456,000.00
                                                Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                        544,000.00
                                                Org-
     g. Asisten Ahli Biaya & Kuantitas
                                                Bln                  0    1,000,000.00                 -                              -
4    Tim untuk Pembangunan Universitas,
     Kawasan Sport
     Centre, Pedestrian + Street Furniture &
     Plaza, Penataan
     Landscaping Pulau Dompak
                                                Org-
     a. Asisten Arsitek                                                                                                                     828,000.00
                                                Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                       1,172,000.00
                                                Org-
     b. Asisten Ahli Struktur                                                                                                               828,000.00
                                                Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                       1,172,000.00
     c. AsistenAhli Mekanika Tanah/             Org-
                                                                                                                                           1,456,000.00
     Geoteknik                                  Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                        544,000.00
                                                Org-
     d. Asisten Ahli Mekanikal & Elektrikal                                                                                                1,456,000.00
                                                Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                        544,000.00
                                                Org-
     e. Asisten Ahli Biaya & Kuantitas
                                                Bln                  0    1,000,000.00                 -                              -                                 -
5    Tim untuk Pembangunan RSU, Medical
     Centre di Pulau
     Dompak, Kantor Dispenda Prov. Kepri,
     Gedung
     Lembaga adat & Kesenian
                                                Org-
     a. Asisten Arsitek                                                                                                                     828,000.00
                                                Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                       1,172,000.00
                                                Org-
     b. Asisten Ahli Struktur                                                                                                               828,000.00
                                                Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                       1,172,000.00
     c. AsistenAhli Mekanika Tanah/             Org-
                                                                                                                                            828,000.00
     Geoteknik                                  Bln                  2    1,000,000.00     2,000,000.00                   2,000,000.00                       1,172,000.00
                                                Org-
     d. Asisten Ahli Mekanikal & Elektrikal                                                                                               11,968,000.00
                                                Bln                 14    1,000,000.00    14,000,000.00                  14,000,000.00                       2,032,000.00
                                                Org-
     e. Asisten Ahli Biaya & Kuantitas                                                                                                     2,992,000.00
                                                Bln                  6    1,000,000.00     6,000,000.00                   6,000,000.00                       3,008,000.00
     TOTAL MOBILISASI DAN DEMOBILISASI PERSONIL DARI 2007
                                                                                         104,000,000.00
H    MOBILISASI DAN DEMOBILISASI
                                                                                                                                  Lampiran II - 82




                                                     Lama                                                           Total Biaya                       Selisih Spj Dgn
                                                                       Unit Price     Total Harga         Lama
No                    Uraian                Satuan Pemakaian Kuantitas                                               (9 Bulan)        Spj (Rp)         Total 9 Bulan
                                                                         (Rp)            (Rp)          Sebenarnya
                                                    (Bulan)                                                             (Rp)                                (Rp)

     FIELD TEAM
1                                           Org-
     Chief Resident Engineer                                                                                                            798,000.00
                                            Perjln                1    1,000,000.00     1,000,000.00                  1,000,000.00                        202,000.00
2    Health, Safety & Enfironment (HSE)     Org-
                                                                                                                                        798,000.00
     Engineer                               Perjln                1    1,000,000.00     1,000,000.00                  1,000,000.00                        202,000.00
3                                           Org-
     Laboratorium Technician                                                                                                            798,000.00
                                            Perjln                1    1,000,000.00     1,000,000.00                  1,000,000.00                        202,000.00
4                                           Org-
     Contract Administration Engineer                                                                                                   798,000.00
                                            Perjln                1    1,000,000.00     1,000,000.00                  1,000,000.00                        202,000.00
5    Tim untuk Pembangunan Kantor
     Gubernur + Bangunan
     Parkir + Pematangan Lahan, DPRD
     Provinsi, Masjid
     Raya & Islamic Centre, Rumah Jabatan
     Pemprov &
     Rumah Dinas DPRD Prov. Kepri
                                            Org-
     a. Resident Engineer                                                                                                               798,000.00
                                            Perjln                1    1,000,000.00     1,000,000.00                  1,000,000.00                        202,000.00
                                            Org-
     b. Geodetic Engineer                                                                                                               798,000.00
                                            Perjln                1    1,000,000.00     1,000,000.00                  1,000,000.00                        202,000.00
                                            Org-
     c. Chief Inspector                                                                                                                 798,000.00
                                            Perjln                1    1,000,000.00     1,000,000.00                  1,000,000.00                        202,000.00
                                            Org-
     d. Surveyor                                                                                                                       6,384,000.00
                                            Perjln                7    1,000,000.00     7,000,000.00                  7,000,000.00                        616,000.00
                                            Org-
     e. Quantity Surveyor                                                                                                              2,394,000.00
                                            Perjln                3    1,000,000.00     3,000,000.00                  3,000,000.00                        606,000.00
                                            Org-
     f. Quality Control                                                                                                                2,394,000.00
                                            Perjln                3    1,000,000.00     3,000,000.00                  3,000,000.00                        606,000.00
6    Tim untuk Pembangunan Jembatan &
     Jalan
     Utilitas Kota (Primer, Sekunder, dan
     Tersier), Pelabuhan
     Pemotongan Bukit Bandara
                                            Org-
     a. Resident Engineer                                                                                                               798,000.00
                                            Perjln                1    1,000,000.00     1,000,000.00                  1,000,000.00                        202,000.00
                                            Org-
     b. Geodetic Engineer                                                                                                              1,596,000.00
                                            Perjln                2    1,000,000.00     2,000,000.00                  2,000,000.00                        404,000.00
                                                                                                                                     Lampiran II - 83




                                                        Lama                                                           Total Biaya                       Selisih Spj Dgn
                                                                          Unit Price     Total Harga         Lama
No                    Uraian                   Satuan Pemakaian Kuantitas                                               (9 Bulan)        Spj (Rp)         Total 9 Bulan
                                                                            (Rp)            (Rp)          Sebenarnya
                                                       (Bulan)                                                             (Rp)                                (Rp)

                                               Org-
     c. Chief Inspector                                                                                                                   1,596,000.00
                                               Perjln                2    1,000,000.00     2,000,000.00                  2,000,000.00                        404,000.00
                                               Org-
     d. Surveyor                                                                                                                          5,586,000.00
                                               Perjln                6    1,000,000.00     6,000,000.00                  6,000,000.00                        414,000.00
                                               Org-
     e. Quantity Surveyor                                                                                                                 2,394,000.00
                                               Perjln                3    1,000,000.00     3,000,000.00                  3,000,000.00                        606,000.00
                                               Org-
     f. Quality Control                                                                                                                   2,394,000.00
                                               Perjln                3    1,000,000.00     3,000,000.00                  3,000,000.00                        606,000.00
7    Tim untuk Pembangunan Universitas,
     Kawasan Sport
     Centre, Pedestrian + Street Furniture &
     Plaza, Penataan
     Landscaping Pulau Dompak
                                               Org-
     a. Resident Engineer                                                                                                                  798,000.00
                                               Perjln                1    1,000,000.00     1,000,000.00                  1,000,000.00                        202,000.00
                                               Org-
     b. Geodetic Engineer                                                                                                                  798,000.00
                                               Perjln                1    1,000,000.00     1,000,000.00                  1,000,000.00                        202,000.00
                                               Org-
     c. Chief Inspector                                                                                                                    798,000.00
                                               Perjln                1    1,000,000.00     1,000,000.00                  1,000,000.00                        202,000.00
                                               Org-
     d. Surveyor                                                                                                                          4,788,000.00
                                               Perjln                4    1,000,000.00     4,000,000.00                  4,000,000.00
                                               Org-
     e. Quantity Surveyor                                                                                                                 1,596,000.00
                                               Perjln                2    1,000,000.00     2,000,000.00                  2,000,000.00                        404,000.00
                                               Org-
     f. Quality Control                                                                                                                   1,596,000.00
                                               Perjln                2    1,000,000.00     2,000,000.00                  2,000,000.00                        404,000.00
8    Tim untuk Pembangunan RSU, Medical
     Centre di Pulau
     Dompak, Kantor Dispenda Prov. Kepri,
     Gedung
     Lembaga adat & Kesenian
                                               Org-
     a. Resident Engineer                                                                                                                  798,000.00
                                               Perjln                1    1,000,000.00     1,000,000.00                  1,000,000.00                        202,000.00
                                               Org-
     b. Geodetic Engineer                                                                                                                  798,000.00
                                               Perjln                1    1,000,000.00     1,000,000.00                  1,000,000.00                        202,000.00
                                               Org-
     c. Chief Inspector                                                                                                                    798,000.00
                                               Perjln                1    1,000,000.00     1,000,000.00                  1,000,000.00                        202,000.00
     d. Surveyor                               Org-                  4                                                   4,000,000.00     3,192,000.00
                                                                                                                                  Lampiran II - 84




                                                     Lama                                                           Total Biaya                       Selisih Spj Dgn
                                                                       Unit Price     Total Harga         Lama
No                    Uraian                Satuan Pemakaian Kuantitas                                               (9 Bulan)        Spj (Rp)         Total 9 Bulan
                                                                         (Rp)            (Rp)          Sebenarnya
                                                    (Bulan)                                                             (Rp)                                (Rp)

                                            Perjln                     1,000,000.00     4,000,000.00                                                      808,000.00
                                            Org-
     e. Quantity Surveyor                                                                                                              1,596,000.00
                                            Perjln                2    1,000,000.00     2,000,000.00                  2,000,000.00                        404,000.00
                                            Org-
     f. Quality Control                                                                                                                1,596,000.00
                                            Perjln                2    1,000,000.00     2,000,000.00                  2,000,000.00                        404,000.00
     TOTAL MOBILISASI DAN DEMOBILISASI FIELD TEAM
                                                                                       59,000,000.00
I    BIAYA CUTI FIELD TEAM ( 4
     BULAN SEKALI)
1                                           Org-
     Chief Resident Engineer                                                                                                           2,100,000.00
                                            Perjln                3    2,000,000.00     6,000,000.00                  6,000,000.00                       3,900,000.00
2    Health, Safety & Enfironment (HSE)     Org-
                                                                                                                                       2,100,000.00
     Engineer                               Perjln                3    2,000,000.00     6,000,000.00                  6,000,000.00                       3,900,000.00
3                                           Org-
     Laboratorium Technician                                                                                                           2,100,000.00
                                            Perjln                3    2,000,000.00     6,000,000.00                  6,000,000.00                       3,900,000.00
4                                           Org-
     Contract Administration Engineer                                                                                                  2,100,000.00
                                            Perjln                3    2,000,000.00     6,000,000.00                  6,000,000.00                       3,900,000.00
5    Tim untuk Pembangunan Kantor
     Gubernur + Bangunan
     Parkir + Pematangan Lahan, DPRD
     Provinsi, Masjid
     Raya & Islamic Centre, Rumah Jabatan
     Pemprov &
     Rumah Dinas DPRD Prov. Kepri
                                            Org-
     a. Resident Engineer                                                                                                              2,100,000.00
                                            Perjln                3    2,000,000.00     6,000,000.00                  6,000,000.00                       3,900,000.00
                                            Org-
     b. Geodetic Engineer                                                                                                              2,100,000.00
                                            Perjln                3    2,000,000.00     6,000,000.00                  6,000,000.00                       3,900,000.00
                                            Org-
     c. Chief Inspector                                                                                                                2,100,000.00
                                            Perjln                3    2,000,000.00     6,000,000.00                  6,000,000.00                       3,900,000.00
                                            Org-
     d. Surveyor                                                                                                                       2,741,700.00
                                            Perjln               21    2,000,000.00    42,000,000.00       9         18,000,000.00                      15,258,300.00
                                            Org-
     e. Quantity Surveyor                                                                                                              2,741,800.00
                                            Perjln                9    2,000,000.00    18,000,000.00                 18,000,000.00                      15,258,200.00
                                            Org-
     f. Quality Control                                                                                                                2,741,800.00
                                            Perjln                9    2,000,000.00    18,000,000.00                 18,000,000.00                      15,258,200.00
6    Tim untuk Pembangunan Jembatan &
                                                                                                                                     Lampiran II - 85




                                                        Lama                                                           Total Biaya                       Selisih Spj Dgn
                                                                          Unit Price     Total Harga         Lama
No                    Uraian                   Satuan Pemakaian Kuantitas                                               (9 Bulan)        Spj (Rp)         Total 9 Bulan
                                                                            (Rp)            (Rp)          Sebenarnya
                                                       (Bulan)                                                             (Rp)                                (Rp)

     Jalan
     Utilitas Kota (Primer, Sekunder, dan
     Tersier), Pelabuhan
     Pemotongan Bukit Bandara
                                               Org-
     a. Resident Engineer                                                                                                                 2,100,000.00
                                               Perjln                3    2,000,000.00     6,000,000.00                  6,000,000.00                       3,900,000.00
                                               Org-
     b. Geodetic Engineer                                                                                                                 2,100,000.00
                                               Perjln                6    2,000,000.00    12,000,000.00                 12,000,000.00                       9,900,000.00
                                               Org-
     c. Chief Inspector                                                                                                                   2,100,000.00
                                               Perjln                6    2,000,000.00    12,000,000.00                 12,000,000.00                       9,900,000.00
                                               Org-
     d. Surveyor                                                                                                                          2,100,000.00
                                               Perjln               18    2,000,000.00    36,000,000.00       9         18,000,000.00                      15,900,000.00
                                               Org-
     e. Quantity Surveyor                                                                                                                 2,100,000.00
                                               Perjln                9    2,000,000.00    18,000,000.00                 18,000,000.00                      15,900,000.00
                                               Org-
     f. Quality Control                                                                                                                   2,100,000.00
                                               Perjln                9    2,000,000.00    18,000,000.00                 18,000,000.00                      15,900,000.00
7    Tim untuk Pembangunan Universitas,
     Kawasan Sport
     Centre, Pedestrian + Street Furniture &
     Plaza, Penataan
     Landscaping Pulau Dompak
                                               Org-
     a. Resident Engineer                                                                                                                 2,100,000.00
                                               Perjln                3    2,000,000.00     6,000,000.00                  6,000,000.00                       3,900,000.00
                                               Org-
     b. Geodetic Engineer                                                                                                                 2,100,000.00
                                               Perjln                3    2,000,000.00     6,000,000.00                  6,000,000.00                       3,900,000.00
                                               Org-
     c. Chief Inspector                                                                                                                   2,100,000.00
                                               Perjln                3    2,000,000.00     6,000,000.00                  6,000,000.00                       3,900,000.00
                                               Org-
     d. Surveyor                                                                                                                          2,100,000.00
                                               Perjln               12    2,000,000.00    24,000,000.00       9         18,000,000.00                      15,900,000.00
                                               Org-
     e. Quantity Surveyor                                                                                                                 2,100,000.00
                                               Perjln                6    2,000,000.00    12,000,000.00                 12,000,000.00                       9,900,000.00
                                               Org-
     f. Quality Control                                                                                                                   2,100,000.00
                                               Perjln                6    2,000,000.00    12,000,000.00                 12,000,000.00                       9,900,000.00
8    Tim untuk Pembangunan RSU, Medical
     Centre di Pulau
     Dompak, Kantor Dispenda Prov. Kepri,
     Gedung
                                                                                                                               Lampiran II - 86




                                               Lama                                                              Total Biaya                          Selisih Spj Dgn
                                                                 Unit Price      Total Harga          Lama
No                    Uraian          Satuan Pemakaian Kuantitas                                                  (9 Bulan)          Spj (Rp)          Total 9 Bulan
                                                                   (Rp)             (Rp)           Sebenarnya
                                              (Bulan)                                                                (Rp)                                   (Rp)

     Lembaga adat & Kesenian
                                       Org-
     a. Resident Engineer                                                                                                              2,100,000.00
                                       Perjln               3    2,000,000.00       6,000,000.00                    6,000,000.00                         3,900,000.00
                                       Org-
     b. Geodetic Engineer                                                                                                              2,100,000.00
                                       Perjln               3    2,000,000.00       6,000,000.00                    6,000,000.00                         3,900,000.00
                                       Org-
     c. Chief Inspector                                                                                                                2,100,000.00
                                       Perjln               3    2,000,000.00       6,000,000.00                    6,000,000.00                         3,900,000.00
                                       Org-
     d. Surveyor                                                                                                                       4,186,600.00
                                       Perjln              12    2,000,000.00     24,000,000.00        9          18,000,000.00                         13,813,400.00
                                       Org-
     e. Quantity Surveyor                                                                                                              4,186,600.00
                                       Perjln               6    2,000,000.00     12,000,000.00                   12,000,000.00                          7,813,400.00
                                       Org-
     f. Quality Control                                                                                                                4,186,600.00
                                       Perjln               6    2,000,000.00     12,000,000.00                   12,000,000.00                          7,813,400.00
     BIAYA CUTI FIELD TEAM ( 4 BULAN SEKALI)
                                                                                  354,000,000.00
     TOTAL BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL                                          2,403,960,000.00                1,954,530,000.00   1,137,937,336.00    845,952,664.00
                                                                                                                                Lampiran III - 87




                                  DAFTAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL MANAJEMEN KONTRUKSI
                                                 UNTUK SEMBILAN BULAN



                                                      Lama                       Total Biaya                   Total Biaya                         Selisih SPJ
                                             Jumlah             Billing Rate                         Lama
                Uraian             Satuan           Penugasan                    Tahun 2008                     (9 Bulan)          SPJ (Rp)        Dgn Total 9
                                             Orang                  (Rp)                          Sebenarnya
                                                     (Bulan)                        (Rp)                           (Rp)                            Bulan (Rp)
                  2                  3         4        5            6             7=5x6              8          9=8x6                10             11 = 8 - 9
BIAYA LANGSUNG PERSONIL
HOME OFFICE ENGINEER
TENAGA AHLI
                                   Org-Bln
                                                                 19,500,000.00                        9
Team Leader                                    1       12                        234,000,000.00                175,500,000.00     143,520,000.00    31,980,000.00
                                   Org-Bln
                                                                  9,700,000.00
Ahli Administrasi Kontrak                      1        5                         48,500,000.00                 48,500,000.00      35,696,000.00    12,804,000.00
                                   Org-Bln
                                                                 11,500,000.00
Arsitek                                        1        5                         57,500,000.00                 57,500,000.00      42,320,000.00    15,180,000.00
                                   Org-Bln
                                                                 11,500,000.00
Arsitek 1 dari 2007                            1        2                         23,000,000.00                 23,000,000.00      10,580,000.00    12,420,000.00
                                   Org-Bln
                                                                 11,500,000.00
Arsitek 2 dari 2007                            1        2                         23,000,000.00                 23,000,000.00      21,160,000.00     1,840,000.00
                                   Org-Bln
                                                                 11,800,000.00
Ahli Struktur                                  1        5                         59,000,000.00                 59,000,000.00      43,424,000.00    15,576,000.00
                                   Org-Bln
                                                                 11,800,000.00
Arsitek 1 dari 2007                            1        2                         23,600,000.00                 23,600,000.00      21,712,000.00     1,888,000.00
                                   Org-Bln
                                                                 11,800,000.00
Arsitek 2 dari 2007                            1        2                         23,600,000.00                 23,600,000.00      21,712,000.00     1,888,000.00
                                   Org-Bln
                                                                 11,800,000.00
Arsitek 3 dari 2007                            1        2                         23,600,000.00                 23,600,000.00      21,712,000.00     1,888,000.00
                                   Org-Bln
                                                                 11,700,000.00
Ahli Mekanika Tanah / Geoteknik                1        5                         58,500,000.00                 58,500,000.00      43,056,000.00    15,444,000.00
Ahli Mekanika Tanah / Geoteknik    Org-Bln
                                                                 11,700,000.00
1 dari 2007                                    1        2                         23,400,000.00                 23,400,000.00      21,528,000.00     1,872,000.00
Ahli Mekanika Tanah / Geoteknik    Org-Bln
                                                                 11,700,000.00
2 dari 2007                                    1        2                         23,400,000.00                 23,400,000.00      21,640,000.00     1,760,000.00
Ahli Mekanika Tanah / Geoteknik    Org-Bln
                                                                 11,700,000.00
3 dari 2007                                    1        2                         23,400,000.00                 23,400,000.00      21,528,000.00     1,872,000.00
                                                                                                                                   Lampiran III - 88




                                                        Lama                       Total Biaya                    Total Biaya                         Selisih SPJ
                                               Jumlah             Billing Rate                          Lama
             Uraian                  Satuan           Penugasan                    Tahun 2008                      (9 Bulan)          SPJ (Rp)        Dgn Total 9
                                               Orang                  (Rp)                           Sebenarnya
                                                       (Bulan)                        (Rp)                            (Rp)                            Bulan (Rp)
                  2                     3        4        5            6             7=5x6               8          9=8x6                10             11 = 8 - 9
                                     Org-Bln
                                                                   10,500,000.00
Ahli Jembatan                                    1        8                         84,000,000.00                  84,000,000.00      67,620,000.00    16,380,000.00
                                     Org-Bln
                                                                    9,800,000.00
Ahli Jalan Raya                                  1        5                         49,000,000.00                  49,000,000.00      36,064,000.00    12,936,000.00
                                     Org-Bln
                                                                    9,800,000.00
Ahli Mekanikal & Elektrikal                      1        2                         19,600,000.00                  19,600,000.00      18,032,000.00     1,568,000.00
Ahli Mekanikal & Elektrikal 1 dari
                                                                    9,800,000.00
2007                                             1        2                         19,600,000.00                  19,600,000.00      18,032,000.00     1,568,000.00
Ahli Mekanikal & Elektrikal 2 dari
                                                                    9,800,000.00
2007                                             1        2                         19,600,000.00                  19,600,000.00      18,032,000.00     1,568,000.00
Ahli Mekanikal & Elektrikal 3 dari
                                                                    9,800,000.00
2007                                             1        2                         19,600,000.00                  19,600,000.00      18,124,000.00     1,476,000.00
                                     Org-Bln
                                                                   11,000,000.00
Ahli Metoda Konstruksi                           1        8                         88,000,000.00                  88,000,000.00      60,720,000.00    27,280,000.00
                                     Org-Bln
                                                                    9,850,000.00
Ahli Biaya & Kuantitas                           1        5                         49,250,000.00                  49,250,000.00      36,248,000.00    13,002,000.00
                                                                    9,850,000.00
Ahli Biaya & Kuantitas 1 dari 2007               1        2                         19,700,000.00                  19,700,000.00       9,016,000.00    10,684,000.00
                                                                    9,850,000.00
Ahli Biaya & Kuantitas 2 dari 2007               1        2                         19,700,000.00                  19,700,000.00      18,124,000.00     1,576,000.00
                                                                    9,850,000.00
Ahli Biaya & Kuantitas 3 dari 2007               1        2                         19,700,000.00                  19,700,000.00      18,124,000.00     1,576,000.00

TOTAL I                                                                            1,052,250,000.0
                                                                                                 0
ASISTEN TENAGA AHLI
                                     Org-Bln
                                                                    5,000,000.00
Asisten Ahli Administrasi Kontrak                1        5                         25,000,000.00                  25,000,000.00      18,400,000.00     6,600,000.00
Asisten Ahli Administrasi Kontrak
                                                                    5,000,000.00
2 dari 2007                                      1        2                         10,000,000.00                  10,000,000.00       9,200,000.00       800,000.00
                                     Org-Bln
                                                                    5,000,000.00
Asisten Arsitek                                  2        5                         50,000,000.00                  50,000,000.00      46,000,000.00     4,000,000.00
                                                                    5,000,000.00
Asisten Arsitek 3 dari 2007                      1        2                         10,000,000.00                  10,000,000.00       9,200,000.00       800,000.00
                                     Org-Bln
                                                                    5,000,000.00
Asisten Ahli Struktur                            2        5                         50,000,000.00                  50,000,000.00      32,200,000.00    17,800,000.00
Asisten Ahli Struktur 2 dari 2007                1        2         5,000,000.00
                                                                                                                                 Lampiran III - 89




                                                       Lama                       Total Biaya                   Total Biaya                         Selisih SPJ
                                              Jumlah             Billing Rate                         Lama
             Uraian                 Satuan           Penugasan                    Tahun 2008                     (9 Bulan)          SPJ (Rp)        Dgn Total 9
                                              Orang                  (Rp)                          Sebenarnya
                                                      (Bulan)                        (Rp)                           (Rp)                            Bulan (Rp)
                 2                    3         4        5            6             7=5x6              8          9=8x6                 10            11 = 8 - 9
                                                                                   10,000,000.00                 10,000,000.00       9,200,000.00       800,000.00

                                                                   5,000,000.00
Asisten Ahli Struktur 3 dari 2007               1        2                         10,000,000.00                 10,000,000.00       9,200,000.00      800,000.00
Asisten Ahli Mekanika Tanah &       Org-Bln
                                                                   5,000,000.00
Geoteknik                                       2        5                         50,000,000.00                 50,000,000.00      46,000,000.00     4,000,000.00
Asisten Ahli Mekanika Tanah &
                                                                   5,000,000.00
Geoteknik 3 dari 2007                           1        2                         10,000,000.00                 10,000,000.00       9,200,000.00      800,000.00
Asisten Ahli Mekanika Tanah &
                                                                   5,000,000.00
Geoteknik 4 dari 2007                           1        2                         10,000,000.00                 10,000,000.00       9,200,000.00      800,000.00
                                    Org-Bln
                                                                   5,000,000.00
Asisten Ahli Jembatan                           2        7                         70,000,000.00                 70,000,000.00      55,200,000.00    14,800,000.00
                                    Org-Bln
                                                                   5,000,000.00
Asisten Ahli Jalan Raya                         1        5                         25,000,000.00                 25,000,000.00      18,400,000.00     6,600,000.00
Asisten Ahli Mekanikal &            Org-Bln
                                                                   5,000,000.00
Elektrikal                                      3        2                         30,000,000.00                 30,000,000.00      18,400,000.00    11,600,000.00
Asisten Ahli Mekanikal &
                                                                   5,000,000.00
Elektrikal 4 dari 2007                          1        2                         10,000,000.00                 10,000,000.00       9,200,000.00      800,000.00
                                    Org-Bln
                                                                   5,000,000.00
Asisten Ahli Metoda Konstruksi                  1        8                         40,000,000.00                 40,000,000.00      32,200,000.00     7,800,000.00
                                    Org-Bln
                                                                   5,000,000.00
Asisten Ahli Biaya & Kuantitas                  1        5                         25,000,000.00                 25,000,000.00      18,400,000.00     6,600,000.00
Asisten Ahli Biaya & Kuantitas 2
                                                                   5,000,000.00
dari 2007                                       1        2                         10,000,000.00                 10,000,000.00       9,200,000.00      800,000.00
Asisten Ahli Biaya & Kuantitas 3
                                                                   5,000,000.00
dari 2007                                       1        2                         10,000,000.00                 10,000,000.00       9,200,000.00      800,000.00
Asisten Ahli Biaya & Kuantitas 4
                                                                   5,000,000.00
dari 2007                                       1        2                         10,000,000.00                 10,000,000.00       9,200,000.00      800,000.00
TOTAL II
                                                                                  465,000,000.00

TENAGA SUB PROFESIONAL                                                                         -
                                    Org-Bln
                                                                   1,500,000.00                        9
Sekretaris / Administrasi                       1       12                         18,000,000.00                 13,500,000.00      12,000,000.00     1,500,000.00
                                    Org-Bln
                                                                   2,400,000.00                        9
Drafter                                         4       12                        115,200,000.00                 86,400,000.00      43,200,000.00    43,200,000.00
                                    Org-Bln
                                                                   1,000,000.00                        9
Sopir                                           1       12                         12,000,000.00                  9,000,000.00       8,000,000.00     1,000,000.00
                                                                                                                                  Lampiran III - 90




                                                      Lama                       Total Biaya                     Total Biaya                         Selisih SPJ
                                             Jumlah             Billing Rate                           Lama
              Uraian               Satuan           Penugasan                    Tahun 2008                       (9 Bulan)          SPJ (Rp)        Dgn Total 9
                                             Orang                  (Rp)                            Sebenarnya
                                                     (Bulan)                        (Rp)                             (Rp)                            Bulan (Rp)
                 2                   3         4        5            6              7=5x6               8          9=8x6                10             11 = 8 - 9
                                                                  1,000,000.00
Sopir 2 dari 2007                              1        2                           2,000,000.00                   2,000,000.00       1,000,000.00     1,000,000.00
                                   Org-Bln
                                                                    750,000.00                          9
Office Boy                                     1       12                           9,000,000.00                   6,750,000.00       6,000,000.00       750,000.00
TOTAL III
                                                                                  156,200,000.00
TOTAL HOME OFFICE ENGINEERING
                                                                                 1,673,450,000.00

SITE OFFICE ENGINEER
(FIELD TEAM)

TENAGA AHLI                                                                                     -
                                   Org-Bln
                                                                 11,264,000.00                          9
Chief Resident Engineer                        1       12                         135,168,000.00                 101,376,000.00      53,440,320.00    47,935,680.00
Health, Safety & Enfironment       Org-Bln
                                                                 11,500,000.00                          9
(HSE) Engineer                                 1       12                         138,000,000.00                 103,500,000.00      54,120,000.00    49,380,000.00
                                   Org-Bln
                                                                  9,500,000.00                          9
Laboratorium Technician                        1       12                         114,000,000.00                  85,500,000.00      45,360,000.00    40,140,000.00
                                   Org-Bln
                                                                  9,700,000.00                          9
Contract Administration Engineer               1       12                         116,400,000.00                  87,300,000.00      45,936,000.00    41,364,000.00
Tim untuk Pembangunan Kantor
Gubernur + Bangunan
Parkir + Pematangan Lahan, DPRD
Provinsi, Masjid
Raya & Islamic Centre, Rumah
Jabatan Pemprov &
Rumah Dinas DPRD Prov. Kepri
                                   Org-Bln
                                                                 11,900,000.00                          9
a. Resident Engineer                           1       12                         142,800,000.00                 107,100,000.00      55,272,000.00    51,828,000.00
                                   Org-Bln
                                                                  8,000,000.00                          9
b. Geodetic Engineer                           1       12                          96,000,000.00                  72,000,000.00      38,040,000.00    33,960,000.00
                                   Org-Bln
                                                                  8,500,000.00                          9
c. Chief Inspector                             1       12                         102,000,000.00                  76,500,000.00      39,480,000.00    37,020,000.00
                                   Org-Bln
                                                                  6,200,000.00                          9
d. Surveyor                                    7       12                         520,800,000.00                 390,600,000.00     149,280,000.00   241,320,000.00
                                                                                                                                Lampiran III - 91




                                                      Lama                       Total Biaya                   Total Biaya                         Selisih SPJ
                                             Jumlah             Billing Rate                         Lama
              Uraian               Satuan           Penugasan                    Tahun 2008                     (9 Bulan)          SPJ (Rp)        Dgn Total 9
                                             Orang                  (Rp)                          Sebenarnya
                                                     (Bulan)                        (Rp)                           (Rp)                            Bulan (Rp)
                 2                    3        4        5            6             7=5x6              8          9=8x6                10             11 = 8 - 9
                                   Org-Bln
                                                                  7,000,000.00                        9
e. Quantity Surveyor                           3       12                        252,000,000.00                189,000,000.00      64,320,000.00   124,680,000.00
                                   Org-Bln
                                                                  7,000,000.00                        9
f. Quality Control                             3       12                        252,000,000.00                189,000,000.00      64,320,000.00   124,680,000.00
Tim untuk Pembangunan Jembatan
& Jalan
Utilitas Kota (Primer, Sekunder,
dan Tersier), Pelabuhan
Pemotongan Bukit Bandara
                                   Org-Bln
                                                                 11,900,000.00                        9
a. Resident Engineer                           1       12                        142,800,000.00                107,100,000.00      55,272,000.00    51,828,000.00
                                   Org-Bln
                                                                  8,000,000.00                        9
b. Geodetic Engineer                           2       12                        192,000,000.00                144,000,000.00      38,040,000.00   105,960,000.00
                                   Org-Bln
                                                                  8,500,000.00                        9
c. Chief Inspector                             2       12                        204,000,000.00                153,000,000.00      39,480,000.00   113,520,000.00
                                   Org-Bln
                                                                  6,200,000.00                        9
d. Surveyor                                    6       12                        446,400,000.00                334,800,000.00     155,328,000.00   179,472,000.00
                                   Org-Bln
                                                                  7,000,000.00                        9
e. Quantity Surveyor                           3       12                        252,000,000.00                189,000,000.00      64,320,000.00   124,680,000.00
                                   Org-Bln
                                                                  7,000,000.00                        9
f. Quality Control                             3       12                        252,000,000.00                189,000,000.00      64,320,000.00   124,680,000.00
Tim untuk Pembangunan
Universitas, Kawasan Sport
Centre, Pedestrian + Street
Furniture & Plaza, Penataan
Landscaping Pulau Dompak
                                   Org-Bln
                                                                 11,900,000.00                        9
a. Resident Engineer                           1       12                        142,800,000.00                107,100,000.00      55,272,000.00    51,828,000.00
                                   Org-Bln
                                                                  8,000,000.00                        9
b. Geodetic Engineer                           1       12                         96,000,000.00                 72,000,000.00      38,040,000.00    33,960,000.00
                                   Org-Bln
                                                                  8,500,000.00                        9
c. Chief Inspector                             1       12                        102,000,000.00                 76,500,000.00      39,480,000.00    37,020,000.00
                                   Org-Bln
                                                                  6,200,000.00                        9
d. Surveyor                                    4       12                        297,600,000.00                223,200,000.00      29,856,000.00   193,344,000.00
                                   Org-Bln
                                                                  7,000,000.00                        9
e. Quantity Surveyor                           2       12                        168,000,000.00                126,000,000.00      32,160,000.00    93,840,000.00
                                                                                                                                Lampiran III - 92




                                                   Lama                       Total Biaya                      Total Biaya                           Selisih SPJ
                                          Jumlah             Billing Rate                            Lama
              Uraian            Satuan           Penugasan                    Tahun 2008                        (9 Bulan)          SPJ (Rp)          Dgn Total 9
                                          Orang                  (Rp)                             Sebenarnya
                                                  (Bulan)                        (Rp)                              (Rp)                              Bulan (Rp)
                 2                 3        4        5            6              7=5x6                8          9=8x6                 10              11 = 8 - 9
                                Org-Bln
                                                               7,000,000.00                           9
f. Quality Control                          2       12                         168,000,000.00                  126,000,000.00      32,160,000.00      93,840,000.00
Tim untuk Pembangunan RSU,
Medical Centre di Pulau
Dompak, Kantor Dispenda Prov.
Kepri, Gedung
Lembaga adat & Kesenian
                                Org-Bln
                                                              11,900,000.00                           9
a. Resident Engineer                        1       12                         142,800,000.00                  107,100,000.00      55,272,000.00      51,828,000.00
                                Org-Bln
                                                               8,000,000.00                           9
b. Geodetic Engineer                        1       12                          96,000,000.00                   72,000,000.00      38,040,000.00      33,960,000.00
                                Org-Bln
                                                               8,500,000.00                           9
c. Chief Inspector                          1       12                         102,000,000.00                   76,500,000.00      39,480,000.00      37,020,000.00
                                Org-Bln
                                                               6,200,000.00                           9
d. Surveyor                                 4       12                         297,600,000.00                  223,200,000.00      59,712,000.00     163,488,000.00
                                Org-Bln
                                                               7,000,000.00                           9
e. Quantity Surveyor                        2       12                         168,000,000.00                  126,000,000.00      32,160,000.00      93,840,000.00
                                Org-Bln
                                                               7,000,000.00                           9
f. Quality Control                          2       12                         168,000,000.00                  126,000,000.00      32,160,000.00      93,840,000.00
TOTAL I
                                                                              5,307,168,000.00

TENAGA SUB PROFESIONEL                                                                       -
                                Org-Bln
                                                               1,500,000.00                           9
Sekretaris / Administrasi                   1       12                          18,000,000.00                   13,500,000.00       9,000,000.00       4,500,000.00
                                Org-Bln
                                                               1,000,000.00                           9
Sopir                                       2       12                          24,000,000.00                   18,000,000.00      12,000,000.00       6,000,000.00
                                Org-Bln
                                                                 750,000.00                           9
Office Boy                                  1       12                           9,000,000.00                    6,750,000.00       4,500,000.00       2,250,000.00
TOTAL II                                                                         51,000,000.00
TOTAL SIDE OFFICE ENGINEERING                                                  5,358,168,000.00
TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL                                                  7,031,618,000.00                5,595,026,000.00   2,770,744,320.00   2,824,281,680.00
              BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                 REPUBLIK INDONESIA



 LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

   DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN
        LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
    UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008
                DI
          TANJUNGPINANG




   AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
   PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Nomor     :    51c/S/XVIII.TJP/7/2009
Tanggal   :    31 Juli 2009
                                             DAFTAR ISI

                                                                                                           Hal

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………                                                                      i
RESUME PEMERIKSAAN ………………………………..…….......................                                                 ii
GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN ENTITAS
YANG DIPERIKSA ………………………………………………………………                                                                     1
TEMUAN PEMERIKSAAN ….....................................................................                   6
  1. Sisa UYHD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp147.479.545,00 Terlambat
     Disetor ke Kas Daerah..............................................................................    6
  2. Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bank Mega
     Tidak Sesuai Ketentuan ............................................................................    7
  3. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Belum Menutup 41 Rekening yang
     Sudah Tidak Digunakan Lagi dengan Saldo sebesar Rp7.589.825,00 ……….                                    9
  4. Penerimaan Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebesar
     Rp55.347.500,00 Terlambat Disetor ke Kas Daerah …………………………                                            12
  5. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum
     Tanjung Uban sebesar Rp1.386.465.356,00 terlambat disetor ke Kas Daerah .                             13
  6. Pengelolaan Aset Tetap Provinsi Kepulauan Riau yang Diserahterimakan
     dari Provinsi Riau Senilai Rp271.861.191.581,00 Belum Tertib ……………..                                  15
  7. Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan
     Riau Belum Dilaksanakan Secara Tertib ……………..……………………....                                             17
LAMPIRAN
  1. Lampiran 1 ……...…………………………………………………………….                                                              24
  2. Lampiran 2 ……...…………………………………………………………….                                                              52




                                                      i
                       BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                          REPUBLIK INDONESIA


             RESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

        Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31
Desember 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas
Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan
adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, tanggung jawab BPK RI
adalah pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan yang
dilakukan.
        Atas pemeriksaan tersebut, BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil
Pemeriksaan Keuangan atas LKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008
yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan nomor 51a/S/XVIII.TJP/
07/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan Laporan atas Kepatuhan dengan nomor
51b/S/XVIII.TJP/07/2009 tanggal 31 Juli 2009
        Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan
Riau tersebut dilakukan berdasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan SPKN (SPKN)
yang ditetapkan oleh BPK RI. Standar tersebut mengharuskan BPK RI untuk
merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar
memperoleh keyakinan yang memadai sebagai standar untuk memberikan pendapat.
Standar tersebut juga mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan kelemahan dalam
sistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan.
        Kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut:
1. Sisa UYHD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp147.479.545,00 Terlambat Disetor ke
     Kas Daerah.
2. Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bank Mega Tidak Sesuai
     Ketentuan.
3. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Belum Menutup 41 Rekening yang Sudah
     Tidak Digunakan Lagi dengan Saldo sebesar Rp7.589.825,00.
4. Penerimaan Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebesar
     Rp55.347.500,00 Terlambat Disetor ke Kas Daerah.
5. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Tanjung Uban
     sebesar Rp1.386.455.356,00 terlambat disetor ke Kas Daerah.
6. Pengelolaan Aset Tetap Provinsi Kepulauan Riau yang Diserahterimakan dari
     Provinsi Riau Senilai Rp271.861.191.581,00 Belum Tertib.




                                        ii
7.  Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau
    Belum Dilaksanakan Secara Tertib.
        Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI menyarankan Gubernur
Kepulauan Riau agar:
1. Memberikan teguran tertulis kepada Kepala SKPD sebagai atasan langsung
    bendahara supaya meningkatkan pengendalian dan pengawasan khususnya yang
    terkait dengan ketertiban penyetoran sisa UYHD di lingkungan kerja masing –
    masing serta Memerintahkan atasan langsung bendahara pengeluaran supaya
    menegur secara tertulis kepada bendahara pengeluaran atas ketidaktertibannya dalam
    menyetorkan sisa UYHD tepat pada waktunya.
2. Menegur secara tertulis Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar
    meningkatkan pengendalian dan pengawasan Sekretaris Daerah dalam pengelolaan
    rekening-rekening Kas Daerah, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala
    Daerah dalam melakukan pembukaan rekening bank tidak memperhatikan ketentuan
    yang berlaku, serta Menetapkan Bank Mega sebagai rekening kas umum daerah atau
    memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu memindahkan kas daerah yang
    ada di Bank Mega ke Bank yang ditetapkan sebagai Rekening Kas Umum Daerah.
3. Memerintahkan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau supaya
     meningkatkan pengawasan atas BUD dan Bendahara Pengeluaran pada
     masing-masing SKPD dalam pengelolaan rekening Pemerintah Daerah dan
     segera menutup rekening-rekening yang sudah tidak aktif tersebut serta
     menyetorkan saldo akhirnya ke Rekening Kas Umum Daerah, Menegur
     secara tertulis Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD agar lebih
     cermat dalam mengelola kas dan Kepala SKPD selaku atasan langsung
     bendahara pengeluaran agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan
     terhadap bendahara pengeluaran dalam mengelola kas di SKPD.
4.   Memerintahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk
     meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penyetoran penerimaan
     daerah serta di masa mendatang menyetorkan penerimaan daerah secara tepat
     waktu.
5.   Menegur secara tertulis Direktur Rumah Sakit Tanjung Uban supaya meningkatkan
     pengawasan dan pengedalian atas pengelolaan penerimaan dan penggunaan iuran
     retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tanjung Uban serta memerintahkan
     Direktur Rumah Sakit Umum Tanjung Uban untuk menegur Bendahara Penerimaan
     Rumah Sakit Umum Tanjung Uban supaya memperhatikan peraturan perundang-
     undangan yang berlaku dalam pengelolaan retribusi.
6.   Memerintahkan Kepala Biro Perlengkapan untuk mengkoordinasi pengelolaan aset
     tetap eks Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan membuat atau
     mencari bukti kepemilikan aset tetap yang diserahterimakan dari Provinsi Riau serta
     menyerahkan aset tetap yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada
     masing-masing Kabupaten dan Kota.
7.   menegur secara tertulis Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah, Dinas
     Pendidikan, dan Dinas Kesehatan selaku Pengguna Barang untuk lebih
     meningkatkan pengawasan dan pengendalian penatausahaan dan pengelolaan
     aset tetap, menegur secara tertulis Kepala Biro Perlengkapan agar
     menjalankan tugasnya dengan baik yaitu mengelola kekayaan daerah meliputi
     administrasi barang, pengadaan dan penyimpanan barang, serta pemeliharaan


                                           iii
  barang, menegur secara tertulis Pengurus Barang tiap-tiap SKPD sebagai
  koordinator penyelenggara pengelolaan barang agar lebih cermat dalam
  menyelenggarakan administrasi pengurusan barang yang menjadi tanggung
  jawabnya, menginstruksikan Kepala Biro Perlengkapan untuk segera
  memproses lebih lanjut serah terima aset kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
  yang sudah tidak dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan
  penghapusan barang yang telah rusak berat, memerintahkan dan menegur
  secara tertulis Kepala Biro Administrasi Pemerintah supaya lebih optimal
  dalam mengamankan aset tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
  dengan melakukan pensertifikatkan seluruh Aset Tanah milik Pemerintah
  Provinsi Kepulauan Riau, menegur secara tertulis Kepala BKKD agar
  menjalankan tugasnya dengan baik yaitu menyimpan seluruh bukti asli
  kepemilikan kekayaan daerah, serta mengintruksikan kepada Kepala Biro
  Perlengkapan dengan Kepala BKKD agar mengkoordinasikan dan pemisahan
  fungsi dalam pengelolaan aset.
       Secara lebih rinci akan dijelaskan pada bagian Temuan Pemeriksaan Sistem
Pengendalian Intern.


                                                   Batam, 30 Mei 2009

                                           BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                               REPUBLIK INDONESIA
                                           Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
                                             Penanggung Jawab Pemeriksaan,




                                             Hery Purwanto, S.E, M.M, Ak
                                          Akuntan, Register Negara No. D - 15023




                                     iv
GAMBARAN UMUM PENGENDALIAN INTERN ENTITAS YANG DIPERIKSA

        Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Republik Indonesia sebagai
negara kesatuan menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan
kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu Negara
Republik Indonesia di bagi dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota yang
bersifat otonomi, termasuk didalamnya Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 25 Oktober 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diperbarui dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, lembaga eksekutif di Pemerintah Kepulauan Riau
dipimpin oleh seorang Gubernur yang dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.
        Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban
keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan
mengikuti standar akuntasi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya Pasal 30, Pasal 31,
dan Pasal 32 menyebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan
pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan
keuangan. Laporan keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan
tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
        Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 23 Februari 2007
dan telah diundangkan dalam lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008
Nomor 3 tanggal 24 Februari 2007. Namun, Peraturan Daerah tersebut belum
ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur yang menetapkan Sistem dan Prosedur
Akuntansi Keuangan Daerah sebagai petunjuk teknis dan pedoman baku dalam proses
pencatatan, penggolongan, penafsiran dan perlakuan akuntansi yang dapat menghasilkan
konsistensi pelaporan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga belum
menetapkan kebijakan akuntansi yang mengatur tentang dasar pengakuan, pengukuran
dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan belanja dan pembiayaan,
harga perolehan, kapitalisasi aset, penyusunan laporan keuangan, analisa standar belanja
sebagai penilaian atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu
kegiatan serta standar pelayanan minimal.
        Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun Anggaran 2008 diselenggarakan dengan menggunakan sistem pembukuan
ganda (double entry) dengan dasar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
        Hasil penelaahan atas sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau diketahui hal-hal sebagai berikut:

                                           1
                                                                                       2

1. Lingkungan Pengendalian
            Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara garis besar memiliki integritas
   dan nilai etika yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari adanya komitmen para personil
   untuk mengikuti kode etik dan prinsip/aturan yang diterapkan di lingkungan entitas
   meskipun hanya disosialisasikan secara lisan. Para personil juga ditempatkan pada
   posisi yang sesuai dengan keahlian sehingga job description dapat dijalankan dengan
   baik sesuai kebutuhan entitas. Di lingkungan entitas terjadi perputaran personil yang
   dilakukan setelah melalui perencanaan terlebih dahulu meskipun tidak secara
   periodik dan belum dibuat pola yang konsisten karena adanya faktor keterbatasan
   SDM.
            Struktur organisasi perangkat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang
   diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan
   Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
   Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sampai dengan tahun 2008 sudah cukup
   terpenuhi dengan jumlah SDM yang ada. Jumlah Satuan Organisasi Perangkat
   Daerah pada Tahun Anggaran 2008 berjumlah 29 satuan kerja yang terdiri dari
   Sekretariat Daerah Provinsi yang terbagi dalam 9 Biro, 1 Sekretariat DPRD, 1
   Inspektorat, 15 Dinas, 8 Badan, dan 3 Kantor. Sekretariat Daerah Provinsi dipimpin
   oleh seorang Sekretaris Daerah Provinsi, 3 orang Asisten, dan 1 orang staf ahli.
   Selain itu, sampai dengan Tahun 2008 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki
   1 (satu) BUMD. Struktur tersebut sudah cukup memadai untuk memfasilitasi arus
   informasi ke atas, ke bawah, maupun ke seluruh kegiatan. Untuk akses terhadap
   saluran komunikasi kepada pimpinan bagi personil di semua bagian entitas secara
   umum dilakukan melalui rapat.
            Mekanisme pembebanan tanggung jawab, pendelegasian wewenang, dan
   pengembangan kebijakan yang ada disesuaikan dengan tujuan, sasaran, fungsi,
   sistem operasi dan prosedur, dan aturan di lingkungan entitas. Setiap personil entitas
   memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagaimana terdapat dalam job description
   masing-masing. Di lingkungan entitas juga diterapkan prosedur dan kebijakan tertulis
   berupa Surat Edaran Gubernur mengenai kebijakan dan praktik SDM antara lain
   pelatihan, promosi, penggajian pegawai, serta kedisiplinan dan etika pegawai. Dalam
   rangka mereviu kinerja, diadakan rapat evaluasi setiap bulan antara atasan dan
   bawahannya. Apabila terjadi kinerja yang kurang baik ataupun penyimpangan
   terhadap kebijakan dan prosedur yang ada, maka dilakukan tindakan berupa surat
   teguran, surat peringatan ataupun teguran langsung secara lisan. Hasil evaluasi
   tersebut digunakan sebagai salah satu kriteria untuk promosi bagi pegawai.
            Dalam hal pengawasan, entitas memiliki auditor intern yang ditempatkan
   pada kedudukan yang tepat dalam organisasi, yaitu Inspektorat Provinsi. Audit dan
   reviu atas kegiatan entitas dilakukan secara independen dan dijadwalkan dalam
   Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). PKPT juga memuat prosedur yang
   mengatur tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan. Namun, komite audit
   yang bertugas mereviu pekerjaan auditor intern belum dibentuk sehingga pihak
   Inspektorat Provinsi sendiri yang menjalin koordinasi. Hasil audit oleh Inspektorat
   Provinsi selanjutnya akan dilaporkan kepada Gubernur.

2. Penilaian Risiko
           Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran
                                                                                     3

   yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Visi,
   misi, tujuan, dan sasaran tersebut sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh
   lembaga legislatif yang menyangkut bidang agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi,
   dan penegakan hukum. Untuk mendukung hal tersebut ditetapkan rencana strategis
   dengan memperhatikan alokasi sumber daya dan skala prioritas. Aktivitas yang
   dilaksanakan di lingkungan entitas disesuaikan dengan tujuan operasional entitas.
   Aktivitas tesebut direviu secara periodik yaitu dengan adanya monitoring evaluasi
   Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Penyelenggaraan
   Pemerintah Daerah.
            Identifikasi risiko yang dihadapi oleh entitas belum menggunakan metode
   penilaian risiko kualitatif dan kuantitatif. Risiko yang telah diidentifikasi
   dikomunikasikan secara lisan kepada para personil/staf di lingkungan entitas melalui
   rapat koordinasi. Identifikasi risiko juga telah diperhitungkan dalam rencana jangka
   pendek dan rencana strategis jangka panjang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah
   pada waktu menyusun anggaran. Salah satu contohnya adalah dengan
   dianggarkannya Belanja Tidak Terduga di APBD sebagai bentuk perhitungan risiko
   akibat bencana alam. Identifikasi risiko lainnya yang dilakukan diantaranya yaitu
   risiko akibat penciutan entitas, terganggunya sistem informasi, kurangnya personil
   yang terlatih, dan risiko yang berkaitan dengan kelanjutan program.
            Pimpinan entitas telah menetapkan proses formal untuk menganalisa risiko
   termasuk proses informal berdasarkan aktivitas sehari-hari. Namun, belum ditetapkan
   aturan yang baku dalam menentukan tingkat risiko apakah rendah, sedang, atau
   tinggi. Untuk mengelola dan meminimalisasi risiko tertentu pada level operasional
   entitas, ditetapkan aktivitas pengendalian dan dilakukan pemantauan atas
   implementasinya. Selain itu, entitas juga memperhitungkan perubahan-perubahan
   yang berisiko mempengaruhi operasional entitas, antara lain rekrutmen pegawai
   baru/tingkat penggantian pegawai yang tinggi, pengenalan sistem informasi dan
   teknologi yang baru, dan pembentukan operasi di wilayah yang baru.

3. Aktivitas Pengendalian
           Aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh entitas antara lain adalah
   pelaksanaan reviu oleh pimpinan terhadap pencapaian rencana yang telah dibuat,
   salah satunya dalam bentuk rapat koordinasi rutin dengan Gubernur. Hasil dari reviu
   tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh unit-unit terkait. Pengendalian lainnya yaitu
   dengan mereviu pengelolaan SDM (dengan pemberian kompensasi yang memadai
   kepada pegawai, mekanisme promosi dan mutasi yang jelas), mereviu pengelolaan
   informasi untuk memastikan tingkat keakuratan dan kelengkapan informasi(dengan
   adanya bagian verifikasi), menetapkan dan memantau indikator dan ukuran kinerja
   (adanya DP3, evaluasi di setiap SKPD dalam bentuk LAKIP), memisahkan tugas dan
   fungsi (adanya job description), mereviu otorisasi kepada personil tertentu dalam
   melakukan suatu transaksi (adanya otorisasi yang dituangkan dalam SK
   penunjukan/pemberian wewenang), mereviu pencatatan atas transaksi, membuat
   pembatasan akses dan akuntabilitas terhadap sumber daya dan catatan-catatan
   (adanya Perda tentang petunjuk pembayaran, penetapan SK tentang personil yang
   diberi hak akses), dan pendokumentasian (dilakukan atas transaksi kegiatan penting
   baik secara tertulis maupun elektronis, adanya Perda tentang Pokok-pokok
   Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 3 tahun 2007).
                                                                                      4

           Aktivitas pengendalian atas persediaan bahan habis pakai / material yang
   terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, BPMD, Dinas Pertanian,
   dan Dinas Kelautan masih lemah. Hal ini terlihat pada nilai saldo persediaan yang
   disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2008 tidak akurat. Saldo persediaan tidak
   sepenuhnya berdasarkan inventarisasi fisik dan pada Dinas Kesehatan terdapat bahan
   habis pakai / metarial yang tidak diperhitungkan, kesalahan penghitungan, serta tidak
   dapat ditelusuri nilai persediaan yang berasal dari dana APBD. Selain itu juga
   terdapat piutang retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Tanjung Uban yang
   belum disajikan di neraca. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan koreksi
   terhadap laporan keuangan.
           Untuk aktivitas pengendalian terhadap pertanggungjawaban belanja juga
   masih lemah. Hal ini ditunjukkan pada saat pemeriksaan, tim pemeriksa BPK RI
   menemukan sejumlah pertanggungjawaban atas beberapa kegiatan yang tidak
   didukung dengan bukti yang lengkap seperti proposal bantuan, surat pernyataan,
   kwitansi, laporan pertanggungjawaban, serta kwitansi yang belum ditandatangani
   oleh Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah dan BKKD. Namun menjelang
   pemeriksaan berakhir, pihak Sekretariat Daerah dan BKKD telah dilengkapi. Hal ini
   menunjukan tidak adanya verifikasi terhadap pertanggungjawaban keuangan di
   lingkungan Sekretariat Daerah dan BKKD Provinsi Kepulauan Riau.

4. Informasi dan Komunikasi
            Informasi yang ada di lingkungan entitas diidentifikasi, diperoleh, diproses
   dan dilaporkan melalui suatu sistem informasi, salah satunya dalam bentuk agenda
   surat dan disposisi. Informasi tersebut diperoleh dari sumber eksternal dan dari
   informasi yang dikelola secara internal. Informasi internal diidentifikasi dan secara
   teratur dilaporkan dalam bentuk laporan kegiatan. Informasi yang ada dibutuhkan
   oleh pimpinan entitas guna mendukung pelaksanaan tanggung jawabnya. Untuk
   menyediakan data yang lebih mendetail, informasi yang telah diidentifikasi kemudian
   dirangkum secara memadai (misalnya dengan disusunnya Buku Kepulauan Riau
   dalam Angka). Selain itu dilaksanakan pengembangan dan perbaikan sistem
   informasi berdasarkan rencana strategis entitas. Pimpinan entitas mendukung
   pengembangan sistem informasi melalui komitmen terhadap sumber daya yang
   memadai, baik SDM maupun keuangan.
            Tugas dan tanggung jawab personil di lingkungan entitas dikomunikasikan
   melalui jaringan komunikasi yaitu dengan media komunikasi antara lain telephone,
   fax, internet, proses administrasi dengan terbitnya SK, dan job description. Saluran
   komunikasi yang tersedia bagi setiap personil dapat digunakan untuk menyampaikan
   saran-saran perbaikan ataupun melaporkan adanya dugaan penyimpangan (melalui
   Inspektorat Provinsi). Hasil dari laporan/masukan yang disampaikan oleh personil
   tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait.
            Pimpinan entitas menggunakan metode komunikasi efektif yang antara lain
   meliputi manual kebijakan dan prosedur, arahan manajemen, memorandum,
   pemberitahuan, situs internet dan intranet, dan pesn-pesan melalui e-mail. Selain itu
   juga terdapat mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi yang
   mendesak. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi terus didukung yang
   ditunjukkan dengan komitmen entitas dalam menyediakan SDM dan keuangan
   sehingga dapat membantu entitas untuk merespon kemajuan teknologi dengan lebih
                                                                                  5

   cepat dan efisien.

5. Pemantauan
            Pemantauan yang dilaksanakan di lingkungan entitas antara lain dalam
    bentuk pemantauan berkelanjutan (ongoing monitoring) atas kinerja personil dalam
    rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan entitas,
    evaluasi terpisah (separate evaluation) misalnya adanya pemeriksaan khusus atas
    pengaduan yang diterima, dan penyelesaian hasil audit yaitu dengan pelaksanaan
    tindak lanjut atas temuan-temuan audit atau reviu lainnya sesuai dengan
    rekomendasi yang ada, dimana dalam pelaksanaannya pemantauan tindak lanjut
    tersebut dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan dituangkan dalam bentuk laporan
    Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (PHP).
      TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.    Sisa UYHD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp147.479.545,00 Terlambat
      Disetor ke Kas Daerah

              Selama Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah
      menerbitkan      Surat     Perintah    Pencairan     Dana      (SP2D)       sebesar
      Rp1.426.609.576.871,54,00 dan direalisasikan sebagai belanja sebesar
      Rp1.401.690.833.687,41 sehingga sisa belanja sebesar Rp24.918.743.184,13. Dari
      jumlah tersebut diantaranya sebesar Rp12.584.612.505,00 telah disetor ke kas daerah
      sebelum tanggal 31 Desember 2008 sehingga uang yang harus
      dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran pada 31 Satuan Kerja
      Pemerintah Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar
      Rp12.334.130.679,13.
              Berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti penyetoran UYHD diketahui
      bahwa sisa UYHD yang telah disetorkan ke kas daerah oleh para Bendahara
      Pengeluaran sebelum tanggal 10 Januari 2009 adalah sebesar Rp12.186.651.134,13.
      Sedangkan sisanya sebesar Rp147.479.545,00 (Rp12.334.130.679,13 –
      Rp12.186.651.134,13) disetorkan ke kas daerah setelah tanggal 10 Januari 2009
      dengan rincian sebagai berikut :


                                                                    Terlambat
     No              Nama SKPD                    Tanggal Setor                     Jumlah (Rp)
                                                                      (Hari)
          Badan Pengendalian Dampak
     1.                                          14 Januari 2009         4             110.000,00
          Lingkungan Hidup
          Badan Pengendalian Dampak
                                                 19 Januari 2009         9             440.000,00
          Lingkungan Hidup
          Badan Pengendalian Dampak
                                                 21 Januari 2009         11            138.000,00
          Lingkungan Hidup
     2.   Dinas Pendidikan                       12 Januari 2009         2              25.000,00
          Dinas Pendidikan                       12 Januari 2009         2              56.000,00
          Dinas Pendidikan                       12 Januari 2009         2           9.032.000,00
          Dinas Pendidikan                       12 Januari 2009         2           1.600.000,00
          Dinas Pendidikan                       12 Januari 2009         2             990.300,00
          Dinas Pendidikan                       12 Januari 2009         2           1.000.000,00
          Dinas Pendidikan                       12 Januari 2009         2           2.868.000,00
     3.   Sekretariat Daerah                     14 Januari 2009         4          49.889.645,00
     4.   Badan Promosi dan Investasi Daerah     12 Januari 2009         2                 800,00
          Badan Promosi dan Investasi Daerah     12 Januari 2009         2           4.950.800,00
          Badan Promosi dan Investasi Daerah     12 Januari 2009         2           3.912.500,00
          Badan Promosi dan Investasi Daerah     12 Januari 2009         2              45.000,00
          Badan Promosi dan Investasi Daerah     12 Januari 2009         2           1.864.500,00
          Badan Promosi dan Investasi Daerah     12 Januari 2009         2           8.647.600,00
          Badan Promosi dan Investasi Daerah     12 Januari 2009         2              95.300,00
          Badan Promosi dan Investasi Daerah     12 Januari 2009         2           4.534.000,00
          Badan Promosi dan Investasi Daerah     12 Januari 2009         3                 100,00

                                            6

 
                                                                                       7

 

                                                                    Terlambat
     No                Nama SKPD                  Tanggal Setor                    Jumlah (Rp)
                                                                      (Hari)
             Badan Promosi dan Investasi Daerah 13 Januari 2009         3            56.280.000,00
             Badan Promosi dan Investasi Daerah 13 Januari 2009         3             1.000.000,00
             JUMLAH                                                                 147.479.545,00
                    Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
           13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
      a.   Pasal 220 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran secara
           administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/
           ganti uang persediaan/ tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui
           PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
      b.   Pasal 220 ayat (10) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran pada SKPD
           wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang
           menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
           pengeluaran pada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
                    Keadaan tersebut mengakibatkan sisa UYHD Tahun Anggaran 2008
           sebesar Rp147.479.545,00 tidak dapat segera dimanfaatkan dan menimbulkan
           resiko terjadinya peluang penyimpangan.
                    Hal tersebut terjadi karena :
      a.   Bendahara Pengeluaran masing-masing unit kerja Tahun Anggaran 2008 tidak
           tertib waktu menyetorkan sisa UYHD ke Kas Daerah.
      b.   Para Kepala Satuan Unit Kerja yang bersangkutan sebagai Atasan Langsung
           masing-masing Bendahara belum optimal dalam melakukan pengendalian dan
           pengawasan khususnya yang terkait dengan ketertiban penyetoran sisa UYHD di
           lingkungan kerja masing-masing.
                    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sependapat dengan simpulan tim
           pemeriksa dan akan menginstruksikan kepada para Kepala SKPD untuk
           meningkatkan pengawasan dan menegur bendahara pengeluaran di lingkungan
           SKPD-nya yang tidak tertib menyetorkan sisa UYHD tepat pada waktunya.
                    BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau agar :
      a.   Memberikan teguran tertulis kepada Kepala SKPD sebagai atasan langsung
           bendahara supaya meningkatkan pengendalian dan pengawasan khususnya yang
           terkait dengan ketertiban penyetoran sisa UYHD di lingkungan kerja masing –
           masing.
      b.   Memerintahkan atasan langsung bendahara pengeluaran supaya menegur secara
           tertulis kepada bendahara pengeluaran atas ketidaktertibannya dalam
           menyetorkan sisa UYHD tepat pada waktunya.

2.    Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bank Mega Tidak
      Sesuai Ketentuan.
              Dalam rangka untuk mengelola keuangan daerah, Pemerintah Provinsi
      Kepulauan Riau melalui Surat Keputusan Gubernur telah menetapkan (4) empat
      bank sebagai tempat penyimpanan uang daerah. Keempat bank tersebut adalah
      sebagai berikut:
        No     Nama Bank      No. Keputusan                    Perihal
                             Gubernur Kepri
        1    Bank Bukopin    200 Tahun 2007    Penetapan PT Bank Bukopin Cabang
                                               Utama Tanjungpinang sebagai Tempat
                                                                                    8

 

     No      Nama Bank        No. Keputusan                        Perihal
                             Gubernur Kepri
                                                    Penyimpanan Uang Kas Daerah Pemerintah
                                                    Provinsi Kepulauan Riau
       2    Bank Syariah        114 Tahun 2007      Penunjukkan PT Bank Syariah Mandiri
            Mandiri                                 Tanjungpinang        sebagai      Tempat
                                                    Penyimpanan Uang Kas Daerah Pemerintah
                                                    Provinsi Kepulauan Riau
       3    Bank Riau           03 Tahun 2006       Penunjukkan PT Bank Riau Cabang Utama
                                                    Batam sebagai Tempat Penyimpanan Uang
                                                    Kas Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan
                                                    Riau
       4    Bank Mandiri        36.A/IV/2005        Penetapan PT Bank Mandiri Cabang Batam
                                                    sebagai Bank Penerima / Bank Persepsi
                                                    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
             Hasil konfirmasi yang dilakukan terhadap bank-bank di Tanjungpinang dan
    Batam, diketahui bahwa terdapat rekening pada bank diluar bank yang telah
    ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau. Rekening tersebut
    adalah atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah pada Bank Mega
    dengan nomor rekening 01-125-00-11-00030-0 dan digunakan untuk menampung
    uang kegiatan Kepala Daerah yang didapatkan melalui pencairan cek atas SP2D
    yang ada di Sekretariat Daerah. Pembukaan tersebut diajukan oleh Bendahara
    Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah dan diketahui oleh Kepala Biro Keuangan
    Sekretariat Daerah dengan surat Nomor 68.a/KEU/V/2007 perihal pembukaan
    rekening.
             Pemeriksaan lebih lanjut terhadap Rekening Koran bank atas rekening
    nomor 01-125-00-11-00030-0 diketahui bahwa mutasi kredit (kas masuk) yang
    berasal dari pencairan atas cek dari SP2D pada Sekretariat Daerah sampai dengan
    tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp3.017.831.060,00. Sedangkan mutasi
    debet (kas keluar) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar
    Rp3.015.130.282,00 dan saldo rekening pada tanggal 31 Desember 2008 adalah
    sebesar Rp1.781.235,00. Saldo rekening tersebut merupakan UYHD yang belum
    disetorkan ke Kas Daerah.
             Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :
    a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /
        Daerah Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/ Bupati/ Walikota
        menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana
        dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan / atau Bank Sentral untuk menyimpan
        Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai
        pengeluaran daerah.
    b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
        Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 179
        1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa BUD bertanggung jawab terhadap
           pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
        2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Untuk mengelola kas daerah sebagaimana
           dimaksud pada ayat (1), BUD membuka rekening kas umum daerah pada
           bank yang sehat
                                                                                     9

 

          3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa penunjukkan bank yang sehat sebagaimana
              dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan
              diberitahukan kepada DPRD.
                Hal tersebut menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan penggunaan
       uang daerah sebesar Rp3.017.831.060,00.
                Permasalahan tersebut terjadi karena :
       a. Lemahnya pengendalian dan pengawasan Sekretaris Daerah dalam pengelolaan
          rekening-rekening Kas Daerah.
       b. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah dalam melakukan pembukaan
          rekening bank tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku.
                Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak sependapat dengan simpulan tim
       pemeriksa karena rekening dimaksud merupakan rekening Bendaharawan yang
       digunakan untuk menampung pencairan dana operasional Kepala Daerah dan seluruh
       Bendaharawan diwajibkan untuk membuka rekening bank. Di samping itu
       pembukaan rekening dimaksud telah mendapat persetujuan Kepala BKKD selaku
       BUD. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menginformasikan bahwa saldo
       rekening per tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp1.781.235,00 merupakan jasa
       giro bukan sisa UYHD, dan seluruh saldo rekening yang merupakan akumulasi jasa
       giro sebesar Rp6.430.903,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 12 Maret
       2009 termasuk jasa giro yang sebesar Rp1.781.235,00.
                BPK-RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar:
       a. Menegur secara tertulis Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar
          meningkatkan pengendalian dan pengawasan Sekretariat Daerah dalam
          pengelolaan rekening-rekening Kas Daerah.
       b. Menegur secara tertulis Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah dalam
          melakukan pembukaan rekening bank tidak memperhatikan ketentuan yang
          berlaku.
       c. Menetapkan Bank Mega sebagai rekening kas umum daerah atau memerintahkan
          Bendahara Pengeluaran Pembantu memindahkan kas daerah yang ada di Bank
          Mega ke Bank yang ditetapkan sebagai Rekening Kas Umum Daerah.

3.    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Belum Menutup 41 Rekening yang
      Sudah Tidak Digunakan Lagi dengan Saldo sebesar Rp7.589.825,00.
              Seluruh penerimaan yang menjadi hak daerah dan untuk membayar seluruh
      pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah ditampung dalam Rekening Kas Umum
      Daerah pada Bank yang telah ditetapkan. Pembukaan rekening tersebut didasarkan
      pada Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.
              Berdasarkan konfirmasi kepada Bank Riau cabang Tanjungpinang diketahui
      bahwa beberapa rekening yang dimiliki SKPD-SKPD dan beberapa rekening untuk
      menampung dana kegiatan beberapa SKPD sudah tidak digunakan lagi dan sebagian
      diantaranya masih memiliki saldo dengan jumlah total sebesar Rp7.589.825,00
      dengan rincian sebagai berikut :
                                                                                    Saldo per
    No No Rekening Nama Pemegang Rekening                      Mutasi              31 Des 2008
                                                                                       (Rp)
                                                         Debet         Kredit
    1    1030100000 Bend Pengeluaran BPMD                         -             -    201,569.00
                        Kessos
                                                                                    10

 

                                                                                     Saldo per
    No   No Rekening   Nama Pemegang Rekening                 Mutasi                31 Des 2008
                                                                                        (Rp)
    2    1030100001    PPPK Disnakertrans                        -              -      39,296.00
    3    1030100002    Keg. Peningkatan Tenaga                   -              -       2,223.00
                       Kerja
    4    1030100004    Prog. Pend. Kualitas dan                  -              -          3,620.00
                       Produktivitas
    5    1030100008    Bend pengeluaran BOMD                     -              -         58,274.00
                       Kessos
    6    10301000010   KPU Prov Kepri                            -             -          36,167.00
    7    10301000013   Dinas PU, Pertambangan                    -        912.00             912.00
                       Energi
    8    10301000015   Satker Dinas Kelautan &         113,830.00               -                 -
                       Perikanan
    9    10301000018   Bend Pembantu Biro Kesra                  -              - 1,335,301.00
    10   10301000019   Bend Pembantu Biro Pemb.                  -              -   207,003.00
                       Perempuan
    11   10301000020   Sekretariat DPRD Prov Kepri              -               -        111,717.00
    12   10301000022   Bend Pengeluaran                367,378.00               -                 -
                       Disnakertrans
    13   10301000030   Bend Pengeluaran 3 BPMD                   -              -         20,681.00
                       & Kessos
    14   10301000033   Bend Pengeluaran 4 BPMD       12,858,974.00       1,058.00         17,426.00
                       & Kessos
    15   10301000037   Dinas Pertanian, Kehutanan                -        221.00           6,613.00
                       Peternakan
    16   10301000051   Bappedalda Provinsi Kepri                 -        978.00           4,636.00
    17   10301000055   Kepala PPT Tj. Uban                       -             -                  -
                       Dispenda prov
    18   10301000062   Pemkas Kepala Daerah Prov                 -       3,140.00          3,140.00
                       Kepri
    19   10301000074   Kepala BKD Prov Kepri         67,885,259.00     158,530.00    70,771.00
    20   10301000086   Pemkas Dinas Pariwisata                   -      22,630.00 1,053,214.00
    21   10301000098   Badan Promosi dan Investasi               -       1,398.00    74,047.00
                       Daerah
    22   10301000128   Badan Kesbang Pol dan                     -       1,798.00          2,646.00
                       Linmas
    23   10301000131   Kantor Perpustakaan dan                   -              -         46,760.00
                       Arsip
    24   10301000140   Disperindag Prov Kepri                    -       7,483.00          7,483.00
    25   10301000153   Sekretariat Daerah Prov                   -     444,345.00        444,345.00
                       Kepri
    26   10301000165   Inspektorat Provinsi Kepri               -               -         63,264.00
    27   10301000191   Dinas Kelautan & Perikanan       12,866.00               -                 -
    28   10301000219   Dinas Kesehatan Provinsi                 -        7,812.00          7,812.00
                       Kepri
    29   10301000221   Bappeda Provinsi Kepri        92,965,147.00      52,470.00          6,646.00
    30   10301000232   Keg Sekretariat Daerah Prov               -      12,793.00         12,793.00
    31   10301000244   Dinas Pertanian &                         -       5,014.00          5,014.00
                       Kehutanan
                                                                                          11

 

                                                                                           Saldo per
    No     No Rekening     Nama Pemegang Rekening                   Mutasi                31 Des 2008
                                                                                              (Rp)
    32     10301000335    Pembantu Pemkas Biro                         -       7,242.00      13,070.00
                          Hukum
    33     10301000347    Pembantu Pemkas Biro                         -              -        713,996.00
                          Ekbang
    34     10301000359    Biro PP Setda Prov Kepri                     -      11,125.00   120,045.00
    35     10301000361    Pos Bantuan Keg Dishubpar                    -              -   519,606.00
    36     10301000396    KUPT Prov Kepri                              -      32,238.00 2,158,987.00
    37     10301000402    Dana Penanggulangan Flu                      -              -   186,847.00
                          Burung
    38     10301000440    Bend Ktr Perpustakaan &          3,575,000.00      888,000.00         33,901.00
                          Arsip
    39     1000006391     Dinas Tenaga Kerja &                         -              -                 -
                          Transmigrasi
    40     1000076399     Bend. BTL Setda Prov Kepri                   -              -                 -
    41     1001376248     Sekretariat Daerah Prov                      -              -                 -
                          Kepri
                                                               TOTAL                      7,589,825.00
                  Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik
         Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah yaitu :
         a. Pasal 7 ayat (2) huruf j yang menyatakan bahwa PPKD selaku BUD berwenang
            melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan
            investasi.
         b. Pasal 30 ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan kas,
            Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindabukuan dan atau
            penutupan rekening pengeluaran.
                  Hal tersebut mengakibatkan pengendalian atas pengelolaan kas menjadi
         lemah dan dapat menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan.
                  Permasalahan tersebut disebabkan :
         a. Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD kurang cermat dalam
            mengelola kas dengan tidak segera menutup rekening bank yang tidak digunakan
            lagi.
         b. Kepala SKPD selaku atasan langsung bendahara pengeluaran kurang optimal
            dalam melakukan pengawasan terhadap bendahara pengeluaran dalam mengelola
            kas di SKPD.
                  Atas permasalahan tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sependapat
         dengan simpulan tim pemeriksa karena Bank Riau sampai saat ini masih merupakan
         Kas Daerah sehingga masih dimungkinkan penggunaan rekening Bank Riau oleh
         Bendaharawan, namun demikian Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau akan
         membahas masalah tersebut dengan Kepala BKKD selaku BUD mengenai
         kemungkinan penutupan rekening dimaksud.
                  BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau agar ;
         a. Memerintahkan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau supaya
            meningkatkan pengawasan atas BUD dan Bendahara Pengeluaran pada masing-
            masing SKPD dalam pengelolaan rekening Pemerintah Daerah dan segera
            menutup rekening-rekening yang sudah tidak aktif tersebut serta menyetorkan
            saldo akhirnya ke Rekening Kas Umum Daerah.
                                                                                   12

 

     b. Menegur secara tertulis Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD agar
        lebih cermat dalam mengelola kas.
     c. Menegur secara tertulis Kepala SKPD selaku atasan langsung bendahara
        pengeluaran agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap
        bendahara pengeluaran dalam mengelola kas di SKPD.

4.   Penerimaan Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebesar
     Rp55.347.500,00 Terlambat Disetor ke Kas Daerah
              Dalam DPPA SKPD Provinsi Kepulauan Riau Tabun Anggaran 2008
     diketahui bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
     telah rnenganggarkan Pendapatan Daerah sebesar Rp120.000.000,00 dan Belanja
     Daerah sebesar Rp10.739.596.000,00 dengan realisasi masing-masing sebesar
     Rp62.910.000,00 (52,42%) dan Rp9.421.972.520,00 (87,73%).
              Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen penerimaan pada Bendahara
     Penerimaan, antara lain berupa Buku Kas Umum Penerimaan, Surat Tanda Setoran
     dan Rekapitulasi Penerimaan selama Tahun Anggaran 2008 serta wawancara dengan
     Bendahara Penerimaan diketahui bahwa penerimaan daerah dalam Tahun Anggaran
     2008 yang terlambat disetor ke Kas Daerah sebesar Rp55.347.500,00, dengan rincian
     sebagai berikut :
                                  Jml.
                                                    Tanggal            Tanggal          Terlambat
       No       Bulan         Penerimaan
                                                  Penerimaan         Penyetoran           (hari)
                                  (Rp)
        1    Februari          2.000.000,00     5 Februari 2008     17 Maret 2008           31
        2    Maret             4.475.000,00      14 Maret 2008      17 Maret 2008            3
        3    April             7.577.500,00      14 April 2008        5 Mei 2008            21
        4    Mei               5.772.000,00       6 Mei 2008         3 Juni 2008            28
        5    Juni              7.496.000,00       3 Juni 2008         3 Juli 2008           30
        6    Juli              5.176.000,00        3 Juli 2008     1 Agustus 2008           29
        7    Agustus           6.323.500,00     1 Agustus 2008    5 September 2008          35
        8    September         7.441.500,00 5 September 2008       7 Oktober 2008           32
        9    Oktober           2.397.000,00     7 Oktober 2008    3 November 2008           27
       10 Desember             6.689.000,00 12 Desember 2008        8 Januari 2009          27
             Total            55.347.500,00
              Menurut penjelasan Bendahara Penerimaan, keterlambatan penyetoran
     tersebut disebabkan karena penerimaan yang diterima hampir setiap hari jumlahnya
     tidak material untuk disetorkan langsung ke bank sehingga disimpan terlebih dahulu
     kemudian disetorkan dalam jumlah yang cukup material setiap bulan.
              Hal tersebut tidak sesuai dengan:
     a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
         Daerah Pasal 57 ayat (2) yang rnenyatakan bahwa Bendahara Penerimaan wajib
         rnenyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selarnbat-
         larnbatnya dalarn waktu 1 (satu) hari kerja.
     b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
         Pengelolaan Keuangan Daerah
         1) Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan babwa penerimaan SKPD berupa uang
            atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari
            kerja.
                                                                                     13

 

        2)  Pasal 181 ayat (1) yang rnenyatakan bahwa rekening penerimaan digunakan
            untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
         3) Pasal 181 ayat (2) yang rnenyatakan bahwa saldo rekening penerimaan
            sebagairnana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan
            seluruhya ke rekening kas umum daerah.
              Permasalahan tersebut rnengakibatkan penerimaan sebesar Rp55.347.500,00
     tidak dapat segera digunakan dan menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan.
              Hal tersebut disebabkan:
     a. Pengawasan dan pengendalian oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
         Provinsi Kepulauan Riau sebagai Atasan Langsung Bendahara Penerimaan belum
         optimal.
     b. Bendahara Penerimaan lalai dengan tidak menyetorkan penerimaan daerah secara
         tepat waktu.
              Atas permasalahan tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
     menyatakan sependapat dengan simpulan tim pemeriksa dan akan menginstruksikan
     kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan
     pengawasan dan menegur Bendahara penerimaan yang lalai dalam menyetorkan
     penerimaan daerah tatap pada waktunya.
              BPK RI menyarankan agar Gubernur Kepulauan Riau memerintahkan
     Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan pengawasan dan
     pengendalian atas penyetoran penerimaan daerah serta di masa mendatang
     menyetorkan penerimaan daerah secara tepat waktu.

5.   Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum
     Tanjung Uban sebesar Rp1.386.455.356,00 terlambat disetor ke Kas Daerah.
              Rumah Sakit Umum Tanjung Uban merupakan salah satu UPTD yang
     berada di bawah struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
     mempunyai anggaran belanja sebesar Rp59.217.490.600,00 dan direalisasikan
     sebesar Rp47.591.529.514,73 atau 80,37 % dari anggaran.
              Pengelolaan penerimaan retribusi daerah dalam bentuk Retribusi Pelayanan
     Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Tanjung Uban berdasarkan Peraturan Daerah
     Provinsi Kepulauan Riau Nomor 11 tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan
     Kesehatan Rumah Sakit Tanjung Uban dilakukan dengan cara menyetorkan total
     penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi
     Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat
     penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang langsung digunakan oleh pihak
     Rumah Sakit Umum Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau untuk keperluan
     internal rumah sakit seperti biaya operasional rumah sakit, biaya pembelian obat-
     obatan, dan biaya pembelian alat kesehatan.
              Data penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum
     Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau selama November dan Desember 2007 dan
     tahun 2008 adalah sebagai berikut:
                                Penerimaan Retribusi      Penyetoran per        Rata-Rata
       No         Bulan          Pelayanan Kesehatan       Bulan ke Kas      keterlambatan
                                    per bulan (Rp)          Daerah (Rp)        Penyetoran
      1     November 2007                 12.298.250,00                   -          8 bulan
      2     Desember 2007                 48.196.800,00                   -          7 bulan
      3     Januari 2008                  46.037.100,00                   -          6 bulan
                                                                                  14

 

                                 Penerimaan Retribusi      Penyetoran per     Rata-Rata
     No         Bulan            Pelayanan Kesehatan        Bulan ke Kas    keterlambatan
                                     per bulan (Rp)         Daerah (Rp)      Penyetoran
     4      Februari 2008                  41.144.600,00                  -        5 bulan
     5      Maret 2008                     45.350.100,00                  -        5 bulan
     6      April 2008                     65.513.200,00                  -        4 bulan
     7      Mei 2008                       85.299.650,00                  -        3 bulan
     8      Juni 2008                      67.550.600,00                  -        2 bulan
     9      Juli 2008                      87.085.550,00    167.859.200,00         2 bulan
     10 Agustus 2008                     131.104.400,00     214.225.750,00         1 bulan
     11 September 2008                   158.603.050,00     138.772.600,00         1 bulan
     12 Oktober 2008                     139.721.928,00     128.615.000,00         1 bulan
     13 November 2008                    146.595.041,00     158.806.029,00         1 bulan
     14 Desember 2008                    311.955.087,00     404.093.291,00         3 bulan
      15 8 Januari 2009                                 -      4.637.000,00
      16 8 Januari 2009                                 -      6.091.700,00
      17 10 Februari 2009                               -      4.446.600,00
      18 13 Februari 2009                               -      2.048.425,00
      19 26 Februari 2009                               -      4.042.275,00
      20 7 Maret 2009                                   -   152.857.487,00
               Total                   1.386.455.356,00 1.386.495.357,00
             Dari total penerimaan retribusi pelayanan kesehatan bulan November 2007
    sampai dengan Juni 2008 sebesar Rp411.390.300,00, telah disetor pada bulan Juli
    2008 sebesar Rp167.859.200,00 oleh Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum
    Tanjung Uban ke Kas Daerah sedangkan sisanya sebesar Rp243.531.100,00
    (Rp411.390.300,00 – Rp167.859.200,00) terlambat disetorkan termasuk penerimaan
    sampai dengan bulan Desember 2008 dan digunakan langsung untuk biaya
    operasional. Penggunaan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan tersebut secara
    bertahap disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 7 Maret 2009.
             Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :
    a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
        Daerah :
        1) Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa seluruh pendapatan daerah, belanja
           daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
        2) Pasal 110 yang menyatakan bahwa semua transaksi penerimaan dan
           pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
        3) Pasal 57 ayat (2) yang rnenyatakan bahwa Bendahara Penerimaan wajib
           rnenyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selarnbat-
           larnbatnya dalarn waktu 1 (satu) hari kerja.
    b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
        Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat 2 yang menyatakan bahwa Setiap
        SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah
        wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan
        yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
             Keadaan tersebut mengakibatkan penerimaan periode bulan November 2007
    s.d. Desember 2008 sebesar Rp1.386.455.356,00 tidak dapat segera digunakan dan
    menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan.
             Hal tersebut disebabkan oleh:
                                                                                     15

 

     a. Pengawasan dan pengendalian Direktur Rumah Sakit Umum Tanjung Uban atas
        pengelolaan iuran retribusi Rumah Sakit Umum Tanjung Uban lemah.
     b. Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Tanjung Uban dalam menyetorkan
        penerimaan retribusi pelayanan kesehatan lalai dalam melaksanakan tugas.
              Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
     sependapat dengan simpulan tim pemeriksa, hal tersebut dilakukan oleh Manajemen
     RSUD Tanjung Uban karena tidak tersedianya anggaran untuk membiayai
     kebutuhan operasionalnya, sambil menunggu penetapan RSUD Tanjung Uban
     sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Provinsi Kepulauan
     Riau.
              BPK-RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar :
     a. Menegur secara tertulis Direktur Rumah Sakit Tanjung Uban supaya
        meningkatkan pengawasan dan pengedalian atas pengelolaan penerimaan dan
        penggunaan iuran retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tanjung Uban.
     b. Memerintahkan Direktur Rumah Sakit Umum Tanjung Uban untuk menegur
        Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Tanjung Uban supaya
        memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan
        retribusi.

6.   Pengelolaan Aset Tetap Provinsi Kepulauan Riau yang Diserahterimakan dari
     Provinsi Riau Senilai Rp271.861.191.581,00 Belum Tertib.
             Dalam Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Per 31 Desember 2008,
     diketahui bahwa nilai Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sampai
     dengan 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp1.316.417.131.179,54. Dari jumlah
     tersebut sebesar Rp311.430.785.581,00 merupakan aset yang berasal dari Provinsi
     Riau yang diserahterimakan ke Provinsi Kepulauan Riau sesuai Berita Acara Nomor
     04/BA/2006 tanggal 30 Oktober 2006, yang terdiri dari :
      No               Jenis Aset Tetap                  Saldo Per 31 Desember 2008
                                                                      (Rp)
      1. Tanah                                                         99.982.689.000,00
      2. Peralatan                                                      7.853.498.313,00
      3. Jalan, Jembatan, dan Bangunan air                            147.522.653.268,00
      4. Bangunan                                                      56.071.945.000,00
                             Total                                    311.430.785.581,00
             Aset eks Provinsi Riau tersebut diserahterimakan kepada Pemerintah
     Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2005 yang letaknya tersebar di seluruh
     Kabupaten dan Kota Provinsi Kepulauan Riau. Semua aset eks Provinsi Riau
     tersebut tercatat di Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai yang telah disesuaikan
     dengan hasil penilaian kembali atau revaluasi pada tahun 2006.
             Pemeriksaan lebih lanjut terhadap data hasil survey aset tetap eks Provinsi
     Riau sebesar Rp311.430.785.581,00 yang dibuat oleh Biro Perlengkapan, diketahui
     bahwa aset eks Provinsi Riau sebesar Rp271.861.191.581,00 tidak ada bukti
     kepemilikan dan dikuasai oleh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kepulauan
     Riau serta pihak lainnya, seperti Korp Marinir, KPU, dan PT Pelindo I dengan
     perincian terlampir pada lampiran 1. Selain itu aset tersebut juga belum dimasukkan
     pada Kartu Inventaris Barang pada SKPD Provinsi Kepulauan Riau yang berhak
     untuk mengelolanya.
                                                                                      16

 

              Karena tidak adanya bukti kepemilikan atas aset tersebut yang
    penguasaannya telah berpindah ke pihak lain dalam hal ini Pemerintah Kabupaten
    dan Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau serta Pihak Ketiga, maka status aset
    tersebut belum jelas sehingga pengakuan atas aset oleh Pemerintah Provinsi
    Kepulauan Riau berikut pencatatannya pada Laporan Neraca Per 31 Desember 2008
    tidak dapat diyakini kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian memungkinkan
    untuk dicatat juga pada Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
    Berdasarkan konfirmasi uji petik atas aset-aset tersebut terhadap Pemerintah
    Kabupaten Bintan terdapat aset yang dicatat pada Pemerintah Provinsi Kepulauan
    Riau dan dicatat juga pada Pemerintah Kabupaten Bintan yaitu Tanah Perumahan
    (Bangunan Kantor) Jl. Hang Tuah Tanjungpinang BPLH Bintan dan Bangunan
    Kantor Jl. Tugu Pahlawan Tanjungpinang Dinas Pertanian Pemkab Bintan.
              Hal tersebut tidak sesuai dengan :
    a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
        Pemerintahan pada PSAP Nomor 04 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 20
        yang menyatakan bahwa pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap
        telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat
        penguasaannya berpindah.
    b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman
        Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada :
        1) Pasal      6    ayat    (3)    yang   menyebutkan    “Kepala      Biro/Bagian
            Perlengkapan/Umum/Unit pengelola Barang Milik Daerah bertanggungjawab
            mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada
            pada masing-masing SKPD”.
        2) Pasal 46, ayat (1) barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas
            nama pemerintah daerah, ayat (2) barang milik daerah berupa bangunan harus
            dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah, ayat (3)
            barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan
            bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah.
              Hal tersebut mengakibatkan aset tetap eks Provinsi Riau yang disajikan
    dalam Laporan Keuangan Tahun 2008 sebesar Rp271.861.191.581,00 berpotensi
    dimiliki oleh pihak lain dan tidak dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi
    Kepulauan Riau.
              Hal ini disebabkan karena:
    a. Tidak adanya koordinasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan
        Pemerintah Kabupaten dan Kota atas pengelolaan aset eks Provinsi Riau.
    b. Pengendalian aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh Biro Perlengkapan
        lemah.
              Atas permasalahan ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui
    bahwa masih terdapat beberapa aset eks penyerahan Provinsi Riau yang dikuasai
    oleh pihak ketiga atau Pemerintah Kabupaten dan Kota. Namun Pemerintah Provinsi
    Kepulauan Riau tidak sependapat bila dinyatakan bahwa pengakuan dan pencatatan
    aset tetap tersebut pada Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31
    Desember 2008 tidak dapat diyakini dan memungkinkan untuk dicatat pada
    Kabupaten dan Kota karena penguasaan aset tetap oleh pihak ketiga, Pemerintah
    Kabupaten dan Kota tersebut hanya bersifat sementara dan tidak terdapat bukti
    bahwa penguasaan (pemakaian) aset tetap tersebut telah mengakibatkan/terjadi
                                                                                     17

 

     perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum (PSAP no. 7
     paragraf 21) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada pihak ketiga atau
     Pemerintah Kabupaten dan Kota.
              BPK RI menyarankan Gubernur Kepulauan Riau agar :
     a. Memerintahkan Kepala Biro Perlengkapan untuk mengkoordinasi pengelolaan
        aset tetap eks Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
     b. Memerintahkan Kepala Biro Perlengkapan untuk membuat atau mencari bukti
        kepemilikan aset tetap yang diserahterimakan dari Provinsi Riau.
     c. Menyerahkan aset tetap yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada
        masing-masing Kabupaten/Kota.

7.   Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan
     Riau Belum Dilaksanakan Secara Tertib.
              Pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah
     menganggarkan belanja modal sebesar Rp444.961.517.279,05 dan telah
     direalisasikan sebesar Rp289.202.689.139,15 atau 64,99% dari anggaran. Realisasi
     belanja modal tersebut telah disajikan pada neraca per 31 Desember 2008 sebesar
     Rp288.202.689.139,15 sebagai aset tetap dan sebesar Rp1.000.000.000,00 sebagai
     investasi non permanen.
              Hasil pemeriksaan atas kegiatan penatausahaan dan pengelolaan barang
     milik daerah menunjukkan bahwa penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik
     Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau belum dilaksanakan secara tertib,
     yaitu:
     a. Aset Provinsi Kepulauan Riau yang berada dan dikuasai oleh Kabupaten dan
        Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau belum diserahterimakan.
                 Hasil pemeriksaan atas berbagai dokumen terkait dengan pencatatan dan
        pengakuan aset pada Provinsi Kepulauan Riau, diketahui bahwa terdapat aset
        hasil pengadaan Tahun Anggaran 2005 s.d. 2008 senilai total
        Rp236.417.113.552,33 yang dipakai dan dikuasai oleh Kabupaten/Kota di
        Provinsi Kepulauan Riau belum diserahterimakan oleh Pemerintah Provinsi
        Kepulauan Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau,
        karena menurut penjelasan dari Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi
        Kepulauan Riau belum ada pengajuan dari SKPD yang mencatat aset tersebut
        untuk diserahkan ke Kabupaten dan Kota yang berkepentingan. Rincian atas aset
        tersebut terdapat pada lampiran 2.
     b. Penomoran Barang Inventaris Tidak Dilakukan pada Seluruh Barang Hasil
        Pengadaan Tahun Anggaran 2008.
                 Berdasarkan Pemeriksaan uji petik atas fisik barang yang ada pada Badan
        Keuangan dan Kekayaan Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, dan
        Dinas Kesehatan yang diadakan pada Tahun Anggaran 2008 diketahui bahwa
        seluruh barang tidak diberi nomor inventaris. Selain itu dalam kartu inventaris
        barang pun tidak dicantumkan nomor inventaris sehingga pengendalian atas aset
        di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau lemah.
     c. Seluruh SKPD Provinsi Kepulauan Riau Belum Menyelenggarakan Buku Besar,
        Buku Besar Pembantu Aset dan Kartu Inventaris Ruangan.
                 Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengurus barang dan review
        dokumen pada beberapa SKPD Provinsi Kepulauan Riau diketahui bahwa
                                                                                     18

 

         seluruh SKPD belum menyelenggarakan buku besar dan buku besar pembantu
         aset. Pencatatan aset pada neraca hanya didasarkan dari kartu dan buku inventaris
         yang dibuat. Selain itu seluruh SKPD belum membuat Kartu Inventaris Ruangan
         (KIR).
     d. Pengendalian Atas Peminjaman Barang Inventaris lemah.
                  Hasil pemeriksaan uji petik atas dokumen mutasi dan peminjaman barang
         inventaris pada Dinas Pendidikan, diketahui bahwa laptop hasil pengadaan
         kegiatan yang digunakan oleh pegawai tidak dibuatkan berita acara peminjaman
         dan tidak ada pencatatan atas barang-barang yang dipinjam pakai oleh para
         pegawai.
     e. Aset Tetap Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Senilai
         Rp136.524.762.788,00 Belum Dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan yang Sah.
                  Pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan atas Aset Tetap Tanah
         tersebut, diketahui bahwa dari total nilai tanah sebesar Rp142.214.022.788,00
         tersebut, hanya sebesar Rp5.689.260.000,00 (4%) yang sudah bersertifikat.
         Sedangkan sisanya sebesar Rp136.524.762.788,00 belum mempunyai sertifikat.
         Adapun tanah yang sudah mempunyai sertifikat meliputi 3 (tiga) bidang tanah
         terdiri dari :
                                                                        Luas
      No        Lokasi Tanah                 No. Sertifikat                         Nilai (Rp)
                                                                        (m2)
            Tanah untuk
                                    Hak Pakai No. 11 tanggal 5 Mei
            Pengembangan
       1                            2007 a.n Pemerintah Provinsi       64.489 2.579.000.000,00
            Objek Wisata di
                                    Kepulauan Riau
            Pulau Penyengat.
            Tanah untuk Kantor      Hak Pakai No. 8 tanggal 23
            Pemerintah Provinsi     November 2007 a.n.
       2                                                               51.170    409.360.000,00
            Kepulauan Riau di       Pemerintah Provinsi Kepulauan
            Senggarang              Riau
                                    Hak Pakai No. 00144 tanggal
            Pengadaan Lahan         15 Januari 2008 a.n. Pemerintah     2.231
            Asrama                  Provinsi Kepulauan Riau
       3 Pelajar/Mahasiswa                                                      2.700.900.000,00
            Kepulauan Riau di       Hak Pakai No. 00141 tanggal
            Yogyakarta              15 Januari 2008 a.n. Pemerintah      770
                                    Provinsi Kepulauan Riau
                 Jumlah                                             118.660 5.689.260.000,00
                  Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa dalam rangka untuk membuat
         sertifikat atas tanah milik Pemerintah Propinsi Riau, Pemerintah Provinsi
         Kapulauan Riau telah membuat Nota Kesepahaman dengan Badan Pertanahan
         Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
                               Nomor: 01/MoU/III/2008
                             Nomor: 020/01/NKsph/III/2008
         tanggal 31 Maret 2008. Kesepakatan tersebut mengatur tentang Pengukuran,
         Pembuatan Peta Bidang Tanah, Penetapan Hak dan Penertiban Sertifikat atas
         Aset Tanah dan Bangunan yang berasal dari Penyerahan Provinsi Riau Kepada
         Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan pengurusan aset tetap tanah diluar aset
         yang berasal dari Provinsi Riau tidak masuk dalam kesepakatan tersebut.
    f.   Pengelolaan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Barang Milik Daerah pada
         Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Belum Dilaksanakan secara Tertib.
                                                                                   19

 

                  Hasil pemeriksaan diketahui bahwa pengelolaan barang milik daerah di
         Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum sepenuhnya berjalan dengan baik
         terutama dalam pengelolaan bukti kepemilikan aset yang belum tertib. Masih
         terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi antara BKKD dan Biro Perlengkapan
         dalam pengelolaan bukti kepemilikan aset tetap tersebut.
                  Jumlah Aset Tetap Kendaraan sesuai dengan Daftar Inventaris Kendaraan
         pada bagian perlengkapan sebanyak 199 unit. Aset tersebut merupakan hasil
         pengadaan dari tahun 2004 sampai dengan 2008. Jumlah tersebut berasal dari
         Laporan masing-masing SKPD yang melaksanakan pengadaan kendaraan.
                  Pemeriksaan lebih lanjut terhadap Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor
         (BPKB), diketahui bahwa BPKB atas kendaraan tersebut disimpan oleh Biro
         Perlengkapan sebanyak 100 unit, BKKD sebanyak 61 unit dan sebanyak 34 unit
         disimpan oleh masing-masing SKPD serta sisanya sebanyak 4 (empat) unit
         kendaraan yang merupakan pengadaan TA 2008 belum dilengkapi dengan BPKB.
         Menurut penjelasan dari biro perlengkapan, BPKB tersebut masih dalam proses
         pengurusan di Samsat.
     g. Aset Tetap dengan Kondisi Rusak Berat Belum Diusulkan untuk Dihapuskan
         oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
                  Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Kartu Inventaris
         Barang Daerah pada Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan
         Kebangpol dan Linmas, Badan Pemberdayan Masyarakat Desa, Badan Promosi
         dan Investasi Daerah, dan Biro Administrasi Pemerintahan diketahui bahwa aset
         milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang sudah dalam kondisi rusak berat
         adalah sebesar Rp373.113.830,43 dengan rincian sebagai berikut :
No       Nama Barang           Merk/Type       Tahun       Nilai (Rp)           SKPD
                                                                          Kesbangpol &
1    Kursi rapat pejabat     -                  2004        2.466.666,00
                                                                          Linmas
                                                                          Kesbangpol &
2    Laptop                  Dell               2004       19.950.000,00
                                                                          Linmas
                                                                          Kesbangpol &
3    Mesin tik portable      Brother            2004        4.000.000,00
                                                                          Linmas
                                                                          Kesbangpol &
4    Komputer                HP                 2004       59.500.000,00
                                                                          Linmas
                                                                          Kesbangpol &
5    Laptop                  Compac             2007       10.000.000,00
                                                                          Linmas
                             Canon NP                                     Biro Adm.
6    Mesin fotocopy                             2006       49.800.000,00
                             6035                                         Pemerintahan
                                                                          Biro Adm.
7    Kursi Staf              -                  2006          800.215,00
                                                                          Pemerintahan
8    Mesin fotocopy                             2004       45.000.000,00 Dinas Perhubungan
     Mesin Penghancur
9                                               2004        3.850.000,00 Dinas Perhubungan
     Kertas
     Peralatan PC
10                                              2004       10.750.000,00 Dinas Perhubungan
     (printer)
11   Meja Kerja Eselon III                      2004        6.900.000,00 Dinas Perhubungan
     Kursi Kerja Eselon
12                                              2004        4.800.000,00 Dinas Perhubungan
     III
     Kursi Kerja Eselon
13                                              2004        4.990.000,00 Dinas Perhubungan
     IV
                                                                                    20

 

No      Nama Barang            Merk/Type     Tahun       Nilai (Rp)            SKPD
14   Meja Kerja Staf                          2004        2.995.000,00   Dinas Perhubungan
15   Meja Rapat Utama                         2004        7.970.000,00   Dinas Perhubungan
16   Kursi Rapat Utama                        2004       13.200.000,00   Dinas Perhubungan
17   Meja Rapat Biasa                         2004        5.970.000,00   Dinas Perhubungan
18   Kursi Rapat Biasa                        2004       10.000.000,00   Dinas Perhubungan
     Kursi Kerja Eselon
19                                            2004        2.000.000,00 Dinas Perhubungan
     IV
20   Kursi Kerja Staf                         2004        6.210.000,00   Dinas Perhubungan
21   Meja Kerja Eselon III                    2006          900.000,00   BPID
22   Meja Kerja 1/2 biro                      2006        3.428.571,43   BPID
23   Kursi kerja eselon III                   2006        5.440.000,00   BPID
                              Canon NP
24 Mesin fotocopy                             2004       43.725.000,00 Dinas PU
                              6050
25 Mesin tik listrik          Brother         2004        4.000.000,00 Dinas PU
26 Mesin faxsimille           Sharp           2004        4.000.000,00 Dinas PU
                              HP deskjet
27 Printer                                    2004        1.000.000,00 Dinas PU
                              1180c
28   Printer                  canon MP110       2005           750.000,00 Dinas PU
29   Printer                  HP 3920           2006         1.500.000,00 Dinas PU
30   Komputer                 HP Pavillon       2006       15.493.500,00 BPMD
31   Meja Kerja 1/2 biro      Sucitra           2006         1.808.889,00 BPMD
32   Jam dinding              Sakana            2006           198.000,00 BPMD
33   Kursi rapat              Honsen            2006         2.415.600,00 BPMD
34   Komputer                 HP Pavillon       2006       15.493.500,00 BPMD
35   Meja Kerja 1/2 biro      Sucitra           2006         1.808.889,00 BPMD
     Total                                                373.113.830,43
                  Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa terhadap aset-aset tersebut,
         pihak SKPD sudah mengajukan usulan penghapusan barang ke biro
         perlengkapan. Namun, belum ada tindak lanjutnya sampai dengan saat
         pemeriksaan dilakukan. Menurut keterangan biro perlengkapan, usulan yang
         diajukan dari SKPD-SKPD tersebut masih dalam proses. Sehingga aset-aset
         tersebut masih tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan dilaporkan
         dalam Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
              Hal tersebut tidak sesuai dengan:
     a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
         Perbendaharaan Negara:
         1) Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna
             Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik Negara/daerah
             yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
         2) Pasal 49 antara lain menyatakan:
             a) Barang-barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai
                Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah
                Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
             b) Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status
                kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
     b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman
         Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:
                                                                                        21

 

         1) Pasal 28 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna/Kuasa Pengguna
            menyusun laporan barang semesteran dan tahunan, Ayat (2) Laporan
            sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah
            melalui Pengelola dan Ayat (3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan
            sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah
            (LBMD).
         2) Pasal 29 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Laporan Barang Milik Daerah
            sebagaiman dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (3), digunakan sebagai bahan
            untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah.
         3) Pasal 45 menyatakan bahwa
            a) Ayat (1); pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan
               pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
            b) Ayat (2); pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
               ayat (1) meliputi :
               (1) Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi,
                   pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
               (2) Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang,
                   penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
         4) Pasal 46 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Barang milik daerah berupa tanah
            harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah dan Ayat (2) yang
            menyebutkan bahwa barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi
            dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
         5) Pasal 56 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang milik daerah yang sudah
            rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Barang
            Milik Daerah.
         6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
            Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, poin XI mengenai
            Penghapusan angka (4) yang menyebutkan bahwa Barang milik daerah yang
            rusak, hilang, mati (hewan dan tanaman), susut, berlebih dan tidak efisien lagi
            supaya dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola. Laporan tersebut
            harus menyebutkan nama, jumlah barang, lokasi, nomor kode barang, nilai
            barang dan lain-lain yang diperlukan.
    c.   Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman
         Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 8 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa
         Kuasa BUD, mempunyai tugas antara lain menyimpan seluruh bukti asli
         kepemilikan kekayaan daerah.
             Hal tersebut mengakibatkan:
    a.   Pengendalian aset tetap menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan
         penyimpangan.
    b.   Status kepemilikan Tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar
         Rp136.524.762.788,00 menjadi belum jelas dan menimbulkan potensi hilangnya
         kekayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
    c.   Aset tetap yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
         Tahun 2008 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
             Hal ini disebabkan karena :
                                                                                   22

 

    a. Lemahnya pengawasan dan pengendalian Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat
         Daerah, Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna
         Barang.
    b. Pengurus Barang masing-masing SKPD sebagai koordinator penyelenggara
         pengelolaan barang kurang cermat dalam menyelenggarakan administrasi
         pengurusan barang yang menjadi tanggung jawabnya.
    c. Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Biro
         Administrasi Pemerintah kurang optimal dalam mengamankan aset tanah milik
         Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan melakukan pensertifikatkan seluruh
         Aset Tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
    d. Biro Perlengkapan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu mengelola
         kekayaan daerah meliputi administrasi barang, pengadaan dan penyimpanan
         barang, serta pemeliharaan barang.
    e. BKKD tidak menjalankan tugasnya dengan baik yaitu menyimpan seluruh bukti
         asli kepemilikan kekayaan daerah.
    f. Masih adanya tumpang tindih fungsi antara Biro Perlengkapan dengan BKKD
         dalam pengelolaan aset.
    g. Usulan penghapusan barang yang diajukan oleh beberapa SKPD, belum ditindak
         lanjuti oleh biro perlengkapan.
              Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kepulauan Riau mengakui dan akan
    menertibkan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi
    Kepulauan Riau, akan menginstruksikan kepada Kepala Biro Perlengkapan untuk
    lebih mengintensifkan proses pensertifikatan tanah milik Pemerintah Provinsi
    Kepulauan Riau serta juga akan menginstruksikan kepada Kepala BKKD dan Kepala
    Biro Perlengkapan untuk menertibkan pengelolaan bukti kepemilikan atas kendaraan
    bermotor milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
              Untuk penghapusan aset tetap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
    sependapat dengan simpulan tim pemeriksa namun harus mendapat persetujuan
    terlebih dahulu dari DPRD. Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau               akan
    menginstruksikan kepada Kepala Biro Perlengkapan untuk segera memproses lebih
    lanjut usulan dari SKPD untuk penghapusan barang yang kondisinya telah rusak berat
    dengan mengusulkan kepada DPRD dan untuk memberikan informasi yang lebih baik
    dalam laporan keuangan, maka aset tetap yang rusak berat akan kami usulkan untuk
    dilakukan reklasifikasi penyajiannya menjadi kelompok aset lainnya.
              BPK RI menyarankan agar Gubernur Kepulauan Riau :
    a. Menegur secara tertulis Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah, Dinas
         Pendidikan, dan Dinas Kesehatan selaku Pengguna Barang untuk lebih
         meningkatkan pengawasan dan pengendalian penatausahaan dan pengelolaan aset
         tetap.
    b. Menegur secara tertulis Kepala Biro Perlengkapan agar menjalankan tugasnya
         dengan baik yaitu mengelola kekayaan daerah meliputi administrasi barang,
         pengadaan dan penyimpanan barang, serta pemeliharaan barang.
    c. Menegur secara tertulis Pengurus Barang tiap-tiap SKPD sebagai koordinator
         penyelenggara pengelolaan barang agar lebih cermat dalam menyelenggarakan
         administrasi pengurusan barang yang menjadi tanggung jawabnya.
    d. Menginstruksikan Kepala Biro Perlengkapan untuk segera memproses lebih
         lanjut serah terima aset kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah tidak
                                                                                23

 

       dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan penghapusan barang yang
       telah rusak berat.
    e. Memerintahkan dan menegur secara tertulis Kepala Biro Administrasi
       Pemerintah supaya lebih optimal dalam mengamankan aset tanah milik
       Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan melakukan pensertifikatkan seluruh
       Aset Tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
    f. Menegur secara tertulis Kepala BKKD agar menjalankan tugasnya dengan baik
       yaitu menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
    g. Mengintruksikan kepada Kepala Biro Perlengkapan dengan Kepala BKKD agar
       mengkoordinasikan dan pemisahan fungsi dalam pengelolaan aset.
                                                                                                                    Lampiran 1
               LAPORAN PENDATAAN DAN PENGAWASAN ASSET PEMPROV. RIAU YANG DISERAHKAN KEPADA
                                                PEMPROV. KEPULAUAN RIAU
                                 YANG BERADA DI WILAYAH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

                                                            HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO   NAMA ASSET / ALAMAT             NILAI          KONDISI        BUKTI          PENGGUNA                KETERANGAN
                                     (Rp)         B KB RB KEPEMILIKAN
1                  2                   3          4   5   6          7                8                         9
                TANAH
 1 Tanah Bangunan Kantor          4,884,000,000   B              Tidak ada   - Bawasko Tanjungpinang     Dinas Kimpraswil
    Jl. Merdeka Tpi Kota                                                     - Dinas Kebersihan Kota
    Luas 3.256 M2/ T 639                                                     - Dinas Pariwisata Kota
 2 Tanah Perumahan                 735,500,000    B              Tidak ada   Korp Marinir                Dinas Kehutanan
    Jl. Hangtuah TPI
    Luas 367,75 M2/T.90
 3 Tanah Perumahan                 873,500,000    B              Tidak ada   Perumahan Dinas Kehutanan   Dinas Kehutanan
    Jl. Riau TPI                                                             Pemkab. Bintan
    Luas 436, 75 M2/T. 90
 4 Tanah Perumahan                 735,500,000    B              Tidak ada   BPLH Kabupaten Bintan       Dinas Kehutanan
    Jl. Hangtuah Tg. Pinang
    Luas 367,75 M2/T. 50
 5 Tanah Perumahan                 880,000,000    B              Tidak ada   Perumahan Dinas Kehutanan   Dinas Kehutanan
    Jalan Riau TPI Barat                                                     Pemkab. Bintan
     Luas 440 M2/T. 85
 6 Tanah Perumahan                 188,625,000    B              Tidak ada   Bangunan Tambahan           Dinas Pendapatan
   Jl. Hermansyah TPI Kota                                                   Gedung Daerah
   Luas 125,75 M2/T. 70
 7 Tanah Kantor                    769,000,000    B              Tidak ada   Mess Dinas Perikanan        Dinas Perikanan
    Batu Hitam TPI Barat                                                     Pemkab. Bintan
    Luas 769 M2/ T. 50
 8 Tanah Kantor                   1,576,000,000   B              Tidak ada   Kantor Dinas Perikanan      Dinas Perikanan
    Jalan Riau TPI Barat                                                     Pemkab. Bintan
    Luas 788 M2/T. 240
 9 Tanah Bangunan Kantor          2,925,000,000   B              Tidak ada   Kantor Dinas Perkebunan
                                                                                                         Dinas Perkebunan
    Jl. Tugu Pahlawan - TPI
                                                                             Pemkab. Bintan
   Barat
    Luas 1950 M2/
10 Tanah Bangunan Kantor          3,990,000,000   B              Tidak ada   Kantor Dinas Kehutanan      Dinas Perkebunan
    Jl. Tugu Pahlawan TPI Barat                                              Pemkab. Bintan
    Luas 1995 M2
12 Tanah Bangunan Kantor           637,000,000    B              Tidak ada   Kantor POMAL                Dinas Kehutanan
   Jl. Merdeka TPI Kota
   L 500 M2/T.120
13 Tanah Bangunan Kantor                      -   B              Tidak ada   Kantor Dinas Pertanian       Dinas Tanaman
   Jl. Sultan Mahmud                                                         Pemkab. Bintan                   Pangan
   Tanjung Pinang
   L.      /T. 70
             BANGUNAN
 1 Bangunan Kantor                  70,000,000    B              Tidak ada   Dinas Perkebunan            Dinas Perkebunan
    Jl. Tugu Pahlawan                                                        Pemkab. Bintan
    Tanjung Pinang
 2 Bangunan Kantor                                B              Tidak ada   Dinas Pertanian Pemkab.      Dinas Tanaman
   Jl. Sultan Mahmud                                                         Bintan                           Pangan
   Tanjung Pinang
 3 Bangunan Ruang Pertemuan                       B              Tidak ada   Ruangan Pertemuan Dinas      Dinas Tanaman
   Jl. Sultan Mahmud                                                         Pertanian Pemkab. Bintan         Pangan
   Tanjung Pinang
 4 Bangunan Rumah Dinas             70,000,000    B              Tidak ada   KORP MARINIR                Dinas Kehutanan
    Jl. Hangtuah T. Pinang
 5 Bangunan Rumah Dinas             50,000,000    B              Tidak ada   BPLH PEMKAB. BINTAN         Dinas Kehutanan
    Jl. Hangtuah T. Pinang
 6 Bangunan Rumah Dinas             50,000,000    B              Tidak ada   Bpk. NGADIRAN               Dinas Kehutanan
    Jl. Riau T. Pinang                                                       Kesbang. Pemkab. Bintan
 7 Bangunan Rumah Dinas             50,000,000    B              Tidak ada   Bpk. MUHKLIS                Dinas Kehutanan
    Jl. Riau T. Pinang                                                       Pensiunan Dinas Kehutanan
 8 Bangunan Rumah Dinas             50,000,000    B              Tidak ada   Bpk. RAHMINUDDIN            Dinas Kehutanan
    Jl. Riau T. Pinang                                                       Ex. Kadis Kehutanan
                                                                             Pemkab. Bintan
9    Bangunan Rumah                 72,000,000    B              Tidak ada   Kantor Dinas Perkebunan     Dinas Perkebunan
                                                           24 

            
                                                                                                      25

            

                                                      HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO    NAMA ASSET / ALAMAT       NILAI         KONDISI        BUKTI          PENGGUNA                KETERANGAN
                                (Rp)         B KB RB KEPEMILIKAN
      Jl. Tugu Pahlawan                                              Pemkab. Bintan
      Tanjung Pinang
10   Banguanan Rumah Dinas      18,000,000       KB       Tidak ada   Terbengkalai                  Dinas Kehutanan
     Jl. Bintan                                                       Ada pihak ketiga yang
     T. 80                                                            menempati
12   Bangunan Rumah Jaga         4,725,000       KB       Tidak ada   Ditempati / tempat tinggal    Dinas Perikanan
     Desa Dompak                                                      warga Dompak seberang
     Luas 21 M2
13   Bangunan Kantor                         B            Tidak ada   Dinas Perikanan               Dinas Perikanan
     Jl. Riau                                                         Kabupaten Bintan
14   Bangunan Kantor                             KB       Tidak ada   Bangunan Tambahan            Dinas Pendapatan
     Jl. Hermansyah                                                   Gedung Daerah
15   Bangunan Kantor Bawasko                 B            Tidak ada   Bawasko Tanjungpinang         Dinas Kimpraswil
     Jl. Merdeka
16   Bangunan Kantor                         B            Tidak ada   Dinas Kebersihan              Dinas Kimpraswil
     Dinas Kebersihan Kota                                            Kota Tanjungpinang
     Jl. Merdeka
17   Bangunan Kantor                         B            Tidak ada   Dinas Pariwisata              Dinas Kimpraswil
     Dinas Pariwisata Kota                                            Kota Tanjungpinang
     Jl. Merdeka
18   Rumah Makan                             B            Tidak ada   Rumah Makan                   Dinas Kimpraswil
     Jl. Pos
19   Bangunan Balai Adat                     B            Tidak ada   Balai Adat Desa Penyengat     Dinas Pariwisata
     Desa Penyengat
20   Bangunan Gedung                                      tidak ada
     Pendidikan Permanen
     ( Politeknik ) Kampung
     Bugis Kec. Tg. Pinang
     Kota
     KENDARAAN BERMOTOR
1    Jeep/MP                   196,500,000   B              STNK      Operasional Walikota             Walikota
     BM 1483 AP                                                                                      Tanjungpinang
2    Jeep/MP                   267,500,000   B              STNK      Operasional Wakil Walikota       Walikota
     BM 1482 AP                                                                                      Tanjungpinang
                                                                      Operasional Dinas
3    Truck + Attachment        158,000,000   B              STNK                                   Kota Tanjungpinang
                                                                      Kebersihan
     BM 8771 AP                                                       Kota Tanjungpinang
                                                                      Operasional Dinas
4    Dump Truck                162,000,000   B              STNK                                   Kota Tanjungpinang
                                                                      Kebersihan
     BM 8852 AP                                                       Kota Tanjungpinang
                                                                      Operasional Dinas
5    Dump Truck                162,000,000                  STNK                                   Kota Tanjungpinang
                                                                      Kebersihan
     BM 8853 AP                                                       Kota Tanjungpinang
                                                                      Operasional Dinas
6    Pick Up                   110,000,000                  STNK                                   Kota Tanjungpinang
                                                                      Kebersihan
     BM 8783 AP                              B                        Kota Tanjungpinang
                                                                      Operasional Dinas
7    Pick Up                   110,000,000                  STNK                                   Kota Tanjungpinang
                                                                      Kebersihan
   BM 8789 AP                                                         Kota Tanjungpinang
8 Mbl Pemadam Kebakaran        680,500,000 B                STNK      Satpol PP Kota               Kota Tanjungpinang
   BM 8785 AP
9 Mbl Pemadam Kebakaran        680,500,000 B                STNK      Satpol PP Kota               Kota Tanjungpinang
   BM 8786 AP
               JALAN
1 Jalan Batu IV - Kp Bulang     70,000,000   B            tidak ada      Pemko Tanjungpinang        Dinas Kimpraswil
   Jln Air raja - Kp Bugis
2                              208,500,000   B            tidak ada      Pemko Tanjungpinang        Dinas Kimpraswil
   Senggarang
3 Jln Pramuka - Pemuda          32,750,000   B            tidak ada      Pemko Tanjungpinang        Dinas Kimpraswil
4 Jln Penghubung                12,500,000   B            tidak ada      Pemko Tanjungpinang        Dinas Kimpraswil
5 Jln Penghubung                12,500,000   B            tidak ada      Pemko Tanjungpinang        Dinas Kimpraswil
6 Jln Penghubung                12,500,000   B            tidak ada      Pemko Tanjungpinang        Dinas Kimpraswil
7 Jln Penghubung                12,500,000   B            tidak ada      Pemko Tanjungpinang        Dinas Kimpraswil
8 Jln Penghubung                12,500,000   B            tidak ada      Pemko Tanjungpinang        Dinas Kimpraswil
9 Jln Penghubung                12,500,000   B            tidak ada      Pemko Tanjungpinang        Dinas Kimpraswil
10 Jln Penghubung               12,500,000   B            tidak ada      Pemko Tanjungpinang        Dinas Kimpraswil
11 Jln Penghubung               12,500,000   B            tidak ada      Pemko Tanjungpinang        Dinas Kimpraswil
                                                                                                         26

            

                                                            HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO    NAMA ASSET / ALAMAT          NILAI            KONDISI         BUKTI         PENGGUNA              KETERANGAN
                                   (Rp)         B    KB RB KEPEMILIKAN
12  Jln Penghubung                17,500,000    B                 tidak ada   Pemko Tanjungpinang      Dinas Kimpraswil
13  Jln Penghubung                17,500,000    B                 tidak ada   Pemko Tanjungpinang      Dinas Kimpraswil
14  Jln Penghubung                17,500,000    B                 tidak ada   Pemko Tanjungpinang      Dinas Kimpraswil
15  Jln Penghubung                17,500,000    B                 tidak ada   Pemko Tanjungpinang      Dinas Kimpraswil
16  Jln Penghubung                17,500,000    B                 tidak ada   Pemko Tanjungpinang      Dinas Kimpraswil
17  Jln Penghubung                17,500,000    B                 tidak ada   Pemko Tanjungpinang      Dinas Kimpraswil
18  Jln Penghubung                17,500,000    B                 tidak ada   Pemko Tanjungpinang      Dinas Kimpraswil
19  Jln Penghubung                17,500,000    B                 tidak ada   Pemko Tanjungpinang      Dinas Kimpraswil
20  Jln Penghubung                17,500,000    B                 tidak ada   Pemko Tanjungpinang      Dinas Kimpraswil
21  Jln Penghubung                17,500,000    B                 tidak ada   Pemko Tanjungpinang      Dinas Kimpraswil
22  Jln Penghubung                17,500,000    B                 tidak ada   Pemko Tanjungpinang      Dinas Kimpraswil
23  Jln Penghubung                17,500,000    B                 tidak ada   Pemko Tanjungpinang      Dinas Kimpraswil
24  Jln Penghubung                17,500,000    B                 tidak ada   Pemko Tanjungpinang      Dinas Kimpraswil
25  Jln Penghubung                17,500,000    B                 tidak ada   Pemko Tanjungpinang      Dinas Kimpraswil
26  Jln Penghubung                17,500,000    B                 tidak ada   Pemko Tanjungpinang      Dinas Kimpraswil
27  Tj Pinang - Senggarang        18,750,000    B                 tidak ada   Pemko Tanjungpinang      Dinas Kimpraswil
    Jln Senggarang - Km 14
28                              7,500,000,000   B                tidak ada     Pemko Tanjungpinang     Dinas Kimpraswil
   Tanjungpinang
    Gorong - Gorong Dia 75 -
30                                35,000,000    B                tidak ada     Pemko Tanjungpinang     Dinas Kimpraswil
   120
                                                                                                     Jl. Sp Batu-Ubi-
31 Gorong-gorong Dia 75 - 120    650,000,000                     tidak ada
                                                                                                     Tg.Pinang
              INVENTARIS
                LAINNYA
1    Mesin Tik                     1,070,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
2    Mesin Tik                       900,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
3    Mesin Tik                             -              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
4    Mesin Tik                       990,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
5    Mesin Tik                       990,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
6    Mesin Tik                             -              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
7    Mesin Tik                             -              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
8    Mesin Tik                             -              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
9    Mesin Tik                             -              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
10   Almari Arsip                  1,430,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
11   Almari Arsip                    400,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
12   Almari Arsip                    200,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
13   Almari Arsip                     71,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
14   Almari Arsip                    720,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
15   Almari Arsip                    715,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
16   Almari Arsip                    720,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
17   Almari Arsip                          -              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
18   Almari Arsip                          -              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
19   Filling Cabinet                 148,500              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
20   Filling Cabinet                 500,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
21   Filling Cabinet                 605,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
22   Filling Cabinet               1,000,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
23   Filling Cabinet                 400,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
24   Filling Cabinet                 297,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
25   Filling Cabinet                 605,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
26   Filling Cabinet                 148,500              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
27   Filling Cabinet                 148,500              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
28   Filling Cabinet                 148,500              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
29   Filling Cabinet                 148,500              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
30   Filling Cabinet                 148,500              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
31   Filling Cabinet                 148,500              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
32   Filling Cabinet                 148,500              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
33   Meja Pimpinan                   585,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
34   Meja Kerja                       25,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
35   Kursi Karyawan                   95,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
36   Kursi Karyawan                   95,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
37   Kursi Putar Pimpinan            175,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
38   Kursi Pimpinan                  750,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
39   Kursi Karyawan                  320,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
40   Kursi Karyawan                  120,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
41   Kursi Putar                     150,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
42   Kursi Kerja                      47,000              RB     tidak ada           Hancur           Dinas Pendapatan
                                                                                           27

              

                                                      HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO     NAMA ASSET / ALAMAT       NILAI        KONDISI         BUKTI         PENGGUNA     KETERANGAN
                                 (Rp)        B KB RB KEPEMILIKAN
 43   Kursi Karyawan               339,583          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 44   Kursi kerja                   40,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 45   Kursi Putar                   75,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 46   Kursi Karyawan                75,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 47   Kursi Putar                   75,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 48   Kursi Kerja                   75,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 49   Kursi kerja                   75,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 50   Kursi Karyawan                75,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 51   Kursi Putar                   75,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 52   Kursi Karyawan                75,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 53   Kursi Lipat                   20,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 54   Kursi Lipat                   20,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 55   Kursi Lipat                        -          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 56   Kursi Lipat                   40,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 57   Meja Komputer                200,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 58   Meja Karyawan                 35,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 59   Meja Kerja                    70,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 60   Meja Kerja                    50,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 61   Meja Kerja                   100,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 62   Meja Kerja                   320,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 63   Meja Kerja                   320,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 64   Meja Kerja                   320,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 65   Meja Kerja                   320,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 66   Meja Kerja                   320,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 67   Meja Kerja                   320,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 68   Meja Kerja                   320,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 69   Meja Kerja                   320,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 70   Meja Kerja                   320,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 71   Wire Less                    975,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 72   White Board                   10,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 73   Aiphone                       25,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 74   Telepon                       30,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 75   Telepon                       35,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 76   Kipas Angin                  185,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 77   Kipas Angin                   40,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 78   Faxcimile                  2,825,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 79   Televisi                     255,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 80   Mesin Hitung                 133,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 81   Lambang Garuda                15,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 82   Jam Dinding                   25,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 83   Brandkas                     400,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 84   Brandkas                     400,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 85   Brandkas                     350,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 86   Brandkas                           -          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 87   Brandkas                           -          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 88   Monitor                      950,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 89   Printer                    1,227,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 90   CPU ICM 386 SX 40          2,725,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 91   UPS ICA 601 B              1,050,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 92   Stabilizer/Travo             200,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 93   Mesin Validasi                     -          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 94   Rak File                      75,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 95   Rak File                   1,200,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 96   Rak File                   1,200,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 97   Rak File                   1,200,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 98   UPS ICA 601 B                750,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
 99   Stabilizer/Travo             125,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
100   Mesin Validasi               250,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
101   Server                    45,000,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
102   Work Station (Monitor)       500,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
103   Keyboard + Mouse             400,000          RB      tidak ada         Hancur    Dinas Pendapatan
104   Trali Besi ( SMU 1 )      15,000,000                  tidak ada                  Dinas Pendidikan
105   AC ( SMU 1 )              25,000,000                  tidak ada                  Dinas Pendidikan
106   Meja Komputer             19,200,000                  tidak ada                  Dinas Pendidikan
107   Meja + Kursi Siswa       216,000,000                  tidak ada                  Dinas Pendidikan
108   Meja + Kursi Guru         15,000,000                  tidak ada                  Dinas Pendidikan
                                                                                                  28

              

                                                             HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO     NAMA ASSET / ALAMAT             NILAI         KONDISI         BUKTI         PENGGUNA     KETERANGAN
                                       (Rp)         B KB RB KEPEMILIKAN
109   Meubilair ( SLTP )              28,000,000                   tidak ada                  Dinas Pendidikan
110   Meja + Kursi Guru               36,000,000                   tidak ada                  Dinas Pendidikan
111   Lemari Arsip                    45,000,000                   tidak ada                  Dinas Pendidikan
112   Meja + Kursi Baca               21,600,000                   tidak ada                  Dinas Pendidikan
113   Meja + Kursi Labor              25,200,000                   tidak ada                  Dinas Pendidikan
114   Rak Buku                        13,500,000                   tidak ada                  Dinas Pendidikan
115   Kursi Lipat                     14,490,000                   tidak ada                  Dinas Pendidikan
116   White Board Magnetik            33,800,000                   tidak ada                  Dinas Pendidikan
117   Meja + Kursi Gambar             61,200,000                   tidak ada                  Dinas Pendidikan
                                                                                              Dinas Pendidikan
118 Handycam (SMU Binaan)             45,000,000                 tidak ada
                                                                                              (Pulau Bintan Utara)
      Peralatan Olahraga (SMU                                                                 Dinas Pendidikan
119                                   75,000,000                 tidak ada
      Binaan)                                                                                 (Pulau Bintan Utara)
                                                                                              Dinas Pendidikan
120 Filling Cabinet (SMU Binaan)      27,000,000                 tidak ada
                                                                                              (Pulau Bintan Utara)
                 TOTAL             30,831,452,583
              
              
              
              
                                                                                                       29

              

            LAPORAN PENDATAAN DAN PENGAWASAN ASSET PEMPROV. RIAU YANG DISERAHKAN KEPADA
                                      PEMPROV. KEPULAUAN RIAU
                           YANG BERADA DI WILAYAH PEMERINTAH KOTA BATAM
                                                    
                                                  HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO     NAMA ASSET / ALAMAT    NILAI      KONDISI          BUKTI                        KETERANGAN
                                                                         PENGGUNA
                                       B KB    RB     KEPEMILIKAN
1               2               3      4   5     6          7                8              9
             TANAH

1     Tanah Perumahan               637,500,000     KB        Tidak ada
      Desa Telaga Pungkur Kel.                                                                         Dinas Kehutanan
                                                                          Pos Polisi Telaga Punggur
     Kabil
     Kec. Batam Timur RT 01/RW
     01 No. 52
      Luas tanah 510 M2 / Type
     70 m2
2     Tanah Perumahan                22,624,000 B             Tidak ada
                                                                          Pihak ketiga ( PT. Clurit
     Samping Pos Pengawasan                                                                            Dinas Kehutanan
                                                                          Mas / Biro Jasa )
     Sumber
                                                                          sewa dari sdr. Iwan
     Daya Kelautan & Perikanan
                                                                          pegawai Bea Cukai
      Luas 64,44 M2 / type 50                                             HP. 08127750446
     JL. Hang Tuah Kel Tanjung
     Sari
     Kec. Belakang Padang
3     Tanah Perumahan               127,624,000     KB        Tidak ada   Bapak USMAN
                                                                          Pensiunan Dinas
     Luas 364,64 M2 / type 50                                                                          Dinas Kehutanan
                                                                          Kehutanan
     Samping SD Bel. Padang
                                                                          Pemkab. Bintan
     Komp. TNI Al
                                                                          survey terakhir ditempati
     Kel. Tanjung Sari
                                                                          pihak ketiga
4     Tanah Perumahan               108,000,000          RB   Tidak ada
                                                                          Tinggal Pondasi /
      Kel. Pulau Buluh Kec.                                                                            Dinas Kehutanan
                                                                          terbengkalai
     Bulang
     Jl. Zakaria Ahmad depan
     masjid
      Luas 720 M2
5     Tanah Perumahan                23,775,000 B             Tidak ada   Dibangun rumah Dinas
     Jl. Raja Ali Haji RT 03 / RW                                         Kehutanan Pemkab.            Dinas Kehutanan
     01                                                                   Bintan
      Kel. Pulau Buluh Kec.                                               Dikuasai Bpk H. ROZI           beli dari Dinas
     Bulang                                                               warga tempatan                  Kehutanan
      Luas 158,50 M2 / type 36
6     Tanah Perumahan                24,666,000 B             Tidak ada   Dibangun rumah Dinas
                                                                          Kehutanan Pemkab.
     Jl. Raja Ali Haji                                                                                 Dinas Kehutanan
                                                                          Bintan
     Kel. Pulau Buluh Kec.
                                                                          Bapak SALEH
     Bulang
                                                                          Pensiunan Dinas
     Luas 164,44 M2/type 36
                                                                          Kehutanan
7     Tanah Kantor                   30,800,000 B             Tidak ada
                                                                          Dinas Kelautan,              Dinas Kehutanan
      Pos Pengawasan Sumber
                                                                          Perikanan & Pertanian
     Daya Kelautan & Perikanan
     Pemko Batam                                                          Pemko Batam
     Jl. Hang Tuah Kel. Tanjung
     Sari
     Luas 88 / type 36 M2
8     Tanah Kantor                  210,000,000 B             Tidak ada   Dibangun Kantor Dinas
      Kel. Pulau Buluh Kec.                                               Kehutanan Pemkab.
                                                                                                       Dinas Kehutanan
     Bulang                                                               Bintan
                                                                          Sekarang dijadikan rumah
     Jl. Zakaria Ahmad depan SD
                                                                          dinas
     Luas 600 M2                                                          Bapak JIMAT
                                                                          Pensiunan Dinas
                                                                          Kehutanan
                                                                          Pemkab.Bintan
9  Tanah Perumahan                   53,600,000 B             Tidak ada   SUMARLAN                    dibangun tahun 1985
   Kartini III Sei Harapan No. 22                                         Pegawai Dispenda Batam
   Luas 240 M2/T. 70                                                      Pemko. Batam
10 Tanah Perumahan                   53,600,000 B             Tidak ada   SUPRAYITNO                  dibangun tahun 1985
                                                                                                               30

              

                                                                 HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO     NAMA ASSET / ALAMAT              NILAI            KONDISI         BUKTI                                  KETERANGAN
                                                                                         PENGGUNA
                                                     B    KB   RB    KEPEMILIKAN
   Kartini III Sei Harapan No.16                                                  Pegawai Pemprov. Kepri
   Luas 280 M2/ T. 70                                                             Pemko. Batam
11 Tanah Perumahan                      53,600,000 B                    Tidak Ada YUNAR
                                                                                                              dibangun tahun 1985
   Kartini III Sei Harapan No. 08                                                 Pegawai Kantor Arsip
   Luas 200 M2/T. 70                                                              dan Perpustakaan Batam         SPPT sdh ada
                                                                                  Pemko. Batam
12 Tanah Perumahan                      53,600,000 B                    Tidak ada Drs. EMDHUAN
                                                                                                              dibangun tahun 1985
   Kartini III Sei Harapan No. 09                                                 Pensiunan Pemko. Batam
   Luas 220 M2/ T. 70                                                             Pemko. Batam                   SPPT sdh ada
13 Tanah Perumahan                      53,600,000 B                    Tidak ada HUSNUL
                                                                                  Kesbang Linmas Pemko        dibangun tahun 1985
     Kartini III Sei Harapan No.11
                                                                                  Batam
   Luas 210 M2/ T. 70                                                             Pemko. Batam                   SPPT sdh ada
14 Tanah Perumahan                      53,600,000 B                    Tidak ada FITRI INDRA
                                                                                  Pegawai Dinas               dibangun tahun 1985
     Kartini III Sei Harapan No. 07
                                                                                  Pendidikan
   Luas 252 M2/ T. 70                                                             Pemko. Batam                    SPPT sdh ada
15 Tanah Perumahan                      53,600,000 B                    Tidak ada R. NAPITUPULU               dibangun tahun 1985
   Kartini III Sei Harapan No. 23                                                 Camat
   Luas 220 M2/ T. 70                                                             Pemko. Batam
16 Tanah Perumahan                    2,340,645,000 B                   Tidak ada Mess B P K                  dibangun tahun 1985
   Kartini I Sei Harapan No. 30                                                   Pemko. Batam
   Luas 2627 M2/ T. 783
17 Tanah Perumahan                     880,045,000 B                   Tidak ada                              dibangun tahun 1985
                                                                                   Kantor Perwakilan BPK
   Kartini I Sei Harapan No. 29
   Luas 6.987 M2/ T. 1.791,5
                                                                                    Pemko. Batam
   m2
18 Tanah Perumahan                      53,600,000 B                   Tidak ada   ZAINUL
                                                                                                              dibangun tahun 1985
   Kartini III Sei Harapan no. 12                                                  Pegawai Dinas Sosial
   Luas 189 M2/ T. 70                                                              Pemko. Batam                 SPPT sdh ada
19 Tanah Perumahan                      53,600,000 B                   Tidak ada   BAMBANG, S
                                                                                                              dibangun tahun 1985
   Kartini III Sei Harapan No. 25                                                  Pegawai Dinas Pariwisata
   Luas 200 M2/ T. 70                                                              Pemko. Batam
             BANGUNAN
1    Gedung Kantor Dispenda            325,000,000 B                   Tidak ada    Dispenda Pemko Batam       Dinas Kehutanan
     Jl. Ir. Sutami Sekupang
     Luas 1.989 M2/ T. 681
2    Gedung Arsip Kantor               325,000,000 B                   Tidak ada   Dinas Pertanahan Pemko
                                                                                                               Dinas Kehutanan
                                                                                            Batam
     Jl.Raja Haji No. 11 Sekupang
     Luas 1.853 /T. 200
     KENDARAAN BERMOTOR
                                                                                   Operasional Asisten
1    Sedan                              95,600,000 B                   Tidak ada                                Dispenda Batam
                                                                                   Tatapraja
     BM 18 XP                                                                      Prov. Kepri di Batam
2    Sedan                              69,800,000 B                   Tidak ada   Badan Kesbang Linmas         Dispenda Batam
     BM 17 XP                                                                      Pemko Batam
3    Sedan                              75,000,000                     Tidak ada   KPU Kota Batam                DLLAJ Batam
     BM 36 XP
                                                                                   Opersional Dinas
4    Jeep                                        - B                   Tidak ada                              Dinas Perikanan dan
                                                                                   Perikanan
     BM 1164 AP                                                                    dan Kelautan Batam              Kelautan
                                                                                                                EX Operasional
5    Jeep                                            B                 Tidak ada   Walikota Batam
                                                                                                                Gubernur Riau
     BM 1942 XL                                                                                                    di Batam
6    Station Wagon                      32,400,000                     Tidak ada        Tidak diketahui
                                                                                                               Suku Dinas Batam
                                                                                        kebaradaannya
     B 7124 ZQ
7    Station Wagon                      32,400,000 B                   Tidak ada   Dinas Kesehatan              Suku Dinas P&K
     B 7125 JQ                                                                     Pemko. Batam                     Batam
8    Station Wagon                      32,400,000 B                   Tidak ada   Dinas Pertanian              Dinas Perikanan
     B 7126 JQ                                                                     Pemko. Batam
9    Station Wagon                      32,400,000 B                   Tidak ada   Dinas Pariwisata            Dinas Kesehatan
     B 7127 JQ                                                                     Pemko. Batam
                                                                                   No. Polisi telah berubah
                                                                                   menjadi BM 25 HP
                                                                                                   31

            

                                                      HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO    NAMA ASSET / ALAMAT        NILAI        KONDISI         BUKTI                                 KETERANGAN
                                                                             PENGGUNA
                                            B KB    RB    KEPEMILIKAN
10   Station Wagon               35,000,000 B                Tidak ada Dispenda Kota Batam        Dinas Pendapatan
     BM 18 HP
11   Minibus                     29,000,000 B               Tidak ada   Dispenda Kota Batam       Dinas Pendapatan
                                                                        BM 1194 HP
12   Mobil Truck Sampah                   0                 Tidak ada   Dinas Kebersihan Batam      Pemko. Batam
                                                                        Tidak diketahui
     BM 8425 AP
                                                                        kebaradaannya
13 Sepeda Motor                  27,800,000 B               Tidak ada   Operasional DLLAJ           DLLAJ Batam
   BM 2575 HP                                                           Batam
14 Sepeda Motor                    4,938,000 B              Tidak ada                             Dinas Pendapatan
                                                                        Operasional PBB Batam
   BM 3333 HP
                                                                        Operasional Badan        Belum diketahui
15   Sepeda Motor                10,000,000                 Tidak ada
                                                                        Infokom Batam            keadaannya
                                                                        Operasional Badan        Belum diketahui
16   Sepeda Motor                11,000,000                 Tidak ada
                                                                        Infokom Batam            keadaannya
                                                                        Operasional Badan        Belum diketahui
17   Sepeda Motor                11,000,000                 Tidak ada
                                                                        Infokom Batam            keadaannya
                                                                        Operasional Badan        Belum diketahui
18   Sepeda Motor                11,000,000                 Tidak ada
                                                                        Infokom Batam            keadaannya
                                                                        Operasional Badan        Belum diketahui
19   Sepeda Motor                11,000,000                 Tidak ada
                                                                        Infokom Batam            keadaannya
                                                                        Operasional Badan        Belum diketahui
20   Sepeda Motor                  8,000,000                Tidak ada
                                                                        Infokom Batam            keadaannya
                                                                        Operasional Badan        Belum diketahui
21   Sepeda Motor                11,000,000                 Tidak ada
                                                                        Infokom Batam            keadaannya
22   Sepeda Motor                  4,938,000                Tidak ada   PBB Dispenda Batam        Dinas Pendapatan
                                                                                                 Belum diketahui
                                                                                                 keberadaannya
23   Sepeda Motor                          -      KB        Tidak ada   Operasional Dinas
                                                                                                 Dinas Perikanan dan
                                                                        Perikanan dan Kelautan
     BM 6340                                                                                          Kelautan
                                                                        Pemko. Batam
                                                                        Operasional Dinas        Belum diketahui
24   Sepeda Motor                  2,990,000                Tidak ada
                                                                        Perikanan                keberadaannya
                                                                        dan Kelautan Pemko.
     BM 6878
                                                                        Batam
                                                                        Operasional Dinas        Belum diketahui
25   Sepeda Motor                  2,990,000                Tidak ada
                                                                        Perikanan                keberadaannya
                                                                        dan Kelautan Pemko.
     BM 6879
                                                                        Batam
26   Sepeda Motor                  2,990,000 KB             Tidak ada   Operasional Dinas          Dinas Perikanan
                                                                        Perikanan dan Kelautan
     BM 6880                                                                                         dan Kelautan
                                                                        Pemko. Batam
                                                                        Operasional Dinas        Belum diketahui
27   Sepeda Motor                  2,990,000                Tidak ada
                                                                        Perikanan                keberadaannya
                                                                        dan Kelautan Pemko.
     BM 3532
                                                                        Batam
              JALAN
1  Jln Balerang Simbulang     12,500,000,000                Tidak ada        Pemko Batam           Dinas Kimpraswil
2  Jln Batu Ampar - Jodoh      4,257,500,000                Tidak ada        Pemko Batam           Dinas Kimpraswil
3  Jembatan                      163,875,208                Tidak ada        Pemko Batam           Dinas Kimpraswil
4  Staiger                       550,000,000                Tidak ada        Pemko Batam           Dinas Kimpraswil
5  Jln Belakang Padang         2,500,000,000                Tidak ada        Pemko Batam           Dinas Kimpraswil
6  Jln Dilingkungan Nagoya     2,500,000,000                Tidak ada        Pemko Batam           Dinas Kimpraswil
7  Jln Perkantoran Sekupang    2,500,000,000                Tidak ada        Pemko Batam           Dinas Kimpraswil
8  Jln Balerang Simbulang     12,500,000,000                Tidak ada        Pemko Batam           Dinas Kimpraswil
9  Jln Batu Ampar - Jodoh      4,257,500,000                Tidak ada        Pemko Batam           Dinas Kimpraswil
10 Jembatan                      163,875,208                Tidak ada        Pemko Batam           Dinas Kimpraswil
11 Staiger                       550,000,000                Tidak ada        Pemko Batam           Dinas Kimpraswil
12 Jln Belakang Padang         2,500,000,000                Tidak ada        Pemko Batam           Dinas Kimpraswil
13 Jln Dilingkungan Nagoya     2,500,000,000                Tidak ada        Pemko Batam           Dinas Kimpraswil
14 Jln Perkantoran Sekupang    2,500,000,000                Tidak ada        Pemko Batam           Dinas Kimpraswil
15 Jln Tiban III               2,200,000,000                Tidak ada        Pemko Batam           Dinas Kimpraswil
16 Jln Sekupang                2,800,000,000                Tidak ada        Pemko Batam           Dinas Kimpraswil
17 Jln Batam Timur             2,200,000,000                Tidak ada        Pemko Batam           Dinas Kimpraswil
18 Jln Lubuk Raya              2,800,000,000                Tidak ada        Pemko Batam           Dinas Kimpraswil
   Jln Menuju Dermaga
19                             2,800,000,000                Tidak ada        Pemko Batam           Dinas Kimpraswil
   Sekupang
                                                                                         32

             

                                                     HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO     NAMA ASSET / ALAMAT      NILAI        KONDISI         BUKTI                        KETERANGAN
                                                                            PENGGUNA
                                            B KB   RB    KEPEMILIKAN
20    Jln Menuju SD 8 Tiban   4,500,000,000                 Tidak ada      Pemko Batam   Dinas Kimpraswil
      Jln Menuju Dermaga
21                            4,500,000,000               Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Kimpraswil
     T.Punggur
22    Jln Lubuk Raya          2,800,000,000               Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Kimpraswil
      Jln Menuju Dermaga
23                            2,800,000,000               Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Kimpraswil
     Sekupang
24    Jln Menuju SD 8 Tiban   4,500,000,000               Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Kimpraswil
      Jln Menuju Dermaga T
25                            4,500,000,000               Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Kimpraswil
     Pungkur
      Jln Menuju RSS Muka
26                            1,500,000,000               Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Kimpraswil
     kuning
27    Saluran Air               28,000,676                Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Kimpraswil
28    Saluran Air               28,000,676                Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Kimpraswil
29    Gorong - Gorong           56,000,000                Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Kimpraswil
30    Gorong - Gorong           56,000,000                Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Kimpraswil
31    Saluran Air               56,000,000                Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Kimpraswil
       INVENTARIS LAINNYA


 1   Mesin Tik 13"                 460,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
 2   Mesin Tik 13"                 460,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
 3   Mesin Tik 13"               1,050,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
 4   Mesin Tik 13"               1,050,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
 5   Mesin Tik 13"               1,050,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
 6   Mesin Tik 26 "              4,450,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
 7   Mesin Tik 27 "              4,450,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
 8   Calculator 16 Digit           250,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
 9   Calculator 16 Digit           250,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
10   Calculator 12 Digit           250,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
11   Almari Arsip                  450,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
12   Almari Arsip                1,500,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
13   Almari Arsip                  760,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
14   Filling Kabinet               400,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
15   Filling Kabinet               150,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
16   Filling Kabinet               400,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
17   Filling Kabinet               200,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
18   Filling Kabinet               500,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
19   Filling Kabinet             1,400,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
20   Filling Kabinet             4,000,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
21   Filling Kabinet             1,400,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
22   Brand Kas                     250,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
23   Brand Kas                     400,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
24   Air Conditioner               950,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
25   Kursi Pimpinan                750,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
26   Meja Kerja Biro               985,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
27   Meja Kerja 1/2 Biro           900,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
28   Meja Kerja 1/2 Biro           390,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
29   Meja Kerja 1/2 Biro           950,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
30   Mesin Peporasi             19,313,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
31   CPU                        17,425,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
32   CPU                        17,425,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
33   Monitor                             -        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
34   Keyboaard                           -        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
35   Mouse                               -        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
36   Printer                     5,450,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
37   UPS                         1,500,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
38   Server                     65,000,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
39   Work Station (Monitor)     60,000,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
40   Key Board + Mouse                   -        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
41   Console Terminal           80,000,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
42   Printer                     5,000,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
43   Validali Printer            9,000,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
44   Multi Port Controler       13,000,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
45   UPS                         3,000,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
46   AC Splite                   5,932,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
47   Kursi Pimpinan              1,700,000        RB      Tidak ada        Pemko Batam   Dinas Pendapatan
                                                                                         33

            

                                                     HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO     NAMA ASSET / ALAMAT      NILAI        KONDISI         BUKTI                        KETERANGAN
                                                                            PENGGUNA
                                            B KB   RB    KEPEMILIKAN
48   Meja Pimpinan                3,600,000        RB       Tidak ada      Pemko Batam   Dinas Pendapatan
49   Meja Karyawan                6,000,000        RB       Tidak ada      Pemko Batam   Dinas Pendapatan
50   Kursi Karyawan               2,500,000        RB       Tidak ada      Pemko Batam   Dinas Pendapatan
51   Lemari Besi                  6,000,000        RB       Tidak ada      Pemko Batam   Dinas Pendapatan
52   Plang Kantor                 3,600,000        RB       Tidak ada      Pemko Batam   Dinas Pendapatan
53   Faxsimile                    5,000,000        RB       Tidak ada      Pemko Batam   Dinas Pendapatan
     TOTAL                   94,522,366,768
             
             
                                                                                                          34

             

              LAPORAN PENDATAAN DAN PENGAWASAN ASSET PEMPROV. RIAU YANG DISERAHKAN KEPADA
                                            PEMPROV. KEPULAUAN RIAU
                             YANG BERADA DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
                                                          
                                                         HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO     NAMA ASSET / ALAMAT          NILAI        KONDISI       BUKTI            PENGGUNA              KETERANGAN
                                               B KB RB KEPEMILIKAN
 1                 2                  3        4   5   6          7                  8                       9
                TANAH
 1 Tanah Bangunan Ktr/Rmh          293,625,000                Tidak ada      Dinas Perkebunan        Belum di Survey
    Desa Tambelan
    Kec. Tambelan – Kepri
    Luas 1305 M2
 2 Tanah Bangunan Ktr/Rmh         1,250,000,00 B              Tidak ada Balai Pertemuan Desa (Aset Dinas Perkebunan
   Balai Pertemuan Desa                                                            Riau)
    Desa Barakit Kec. Teluk
                                                                         Kantor Kepala Desa Berakit
   Sebong
    Luas 1000 M2/T. 70
   Jl. Bathin Moh. Ali KM 62
 3 Tanah Bangunan Ktr/Rmh                      B              Tidak ada Perumahan Dinas Kehutanan
                                                                                                     Saat ini berubah
    Desa Kawal Kec. Gunung
                                                                                                          fungsi
   Kijang
    Luas 10.000 M2/ T. 100                                                                          menjadi TK. Tunas
   Jl. Wisata Bahari No. 30                                                                               Muda
 4 Tanah Bangunan Ktr/Rmh          437,500,000 B              Tidak ada          TK Kawal           Dinas Perkebunan
    Desa Kawal kec. Gunung
   Kijang
    Luas 1250 M2/ T. 88
   Jl. Wisata Bahari No. 31
 5 Tanah Bangunan Ktr/Rmh          175,000,000 B              Tidak ada          TK Kawal
                                                                                                      Berubah fungsi
    Desa Kawal kec. Gunung
                                                                                                    menjadi Play Group
   Kijang
    Luas 500 M2/ 2 Rumah T. 70                                                                         Tunas Bentan
 6 Tanah Kebun Percontohan       3,000,000,000                Tidak ada      Dinas Perkebunan       Perkebunan Kelapa
    Kelapa Hybrida                                                                                       Hybrida
    Desa Gesek                                                                                       Lokasi Tepi Jalan
                                                                                                          Raya
    Luas 20.000 M2
     Jl. Tg. Uban KM 21, Toa paya                                                                       Lahan Tidur
     Kec. Gunung Kijang
7     Tanah Perkebunan               250,000,000 B            Tidak ada        Dinas Perkebunan          Perkebunan Karet
      Desa Toa Paya
      Kab. Kepulauan Riau
                                                                                                       Di dalam lokasi telah
8    Tanah kel. Kijang Kota         4,550,000,000 B           Tidak ada         Dinas Perikanan
                                                                                                             dibangun
                                                                                                          Pasar Ikan oleh
     Bintan Timur                                                               Kabupaten Bintan
                                                                                                          Pemkab Bintan
                                                                                                       Lokasi Tengah Pasar
     Luas 13.000 M2
                                                                                                               Kijang
9    Tanah Bangunan Kantor            75,000,000 B            Tidak Ada                                  Lokasi Tepi Jalan
                                                                           Dinas Perikanan Kab. Bintan
                                                                                                               Raya
     BPP Desa Kawal

     Jl. Wisata Bahari Kawal Kec.                                                                       2 unit Rumah Dinas
                                                                           Balai Penyuluhan Pertanian
     Gunung                                                                                                     T. 36
     Kijang RT 04 RW 01
     Luas 3750 M2/T. 92
                                                                                                          Informasi Dinas
10 Tanah Pelabuhan Kijang           2,038,660,000 B           Tidak ada         PAP PT Pelindo I
                                                                                                         Perhubungan Laut
     Sei Kolar Kijang Kota-Bintan                                                                       Berdasarkan KM 52
     Timur                                                                                                  Tahun 1967
                                                                                                        DLKR Daratan lahan
     Luas ± 101.933 M2
                                                                                                              dikuasai
                                                                                                             oleh PAP I
11    Tanah Bangunan Rumah           125,000,000       RB     Tidak Ada        Dinas Perkebunan           Lokasi Tepi Laut
     Desa Barakit Kec. Teluk
     Sebong
                BANGUNAN
1    Bangunan Kantor                  70,000,000 B            Tidak ada         Balai Pertemuan          Dinas Perkebunan
     Desa Brakit
                                                                                               35

            

                                                    HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO     NAMA ASSET / ALAMAT    NILAI         KONDISI       BUKTI           PENGGUNA             KETERANGAN
                                           B KB RB KEPEMILIKAN
     Tanjung Pinang
2    Bangunan Kantor          70,000,000 B              Tidak ada   TK. Tunas Muda - Kawal     Dinas Kehutanan
     Desa Kawal
     Tanjung Pinang
3    Bangunan Kantor BPP      45,000,000 B              Tidak ada        Kantor BPP            Dinas Tanaman
                                                                        Pemkab Bintan              Pangan
4    Bangunan Gudang          35,000,000 B              Tidak ada        Bpk. PENDI           Dinas Perkebunan
     Desa Kawal                                                         Guru SD Kawal
     Tanjung Pinang
6    Bangunan Rumah           70,000,000      KB        Tidak ada        ZULHAIRI Z           Dinas Perkebunan
     Desa Kawal                                                          Guru SMP 2
     Tanjung Pinang                                                     Gunung Kijang
7    Bangunan Rumah           70,000,000                Tidak ada      Belum ditemukan        Dinas Perkebunan
     Desa Kepenghuluan                                                  keberadaannya
     Tanjung Pinang
8    Bangunan Rumah           50,000,000 B              Tidak ada      MERI SARYATI           Dinas Perkebunan
                                                                     Dinas Perkebunan -
     Desa Kawal
                                                                         Tembeling
     Tanjung Pinang                                                        Bintan
9    Bangunan Rumah           50,000,000 B              Tidak ada          YENNI              Dinas Perkebunan
     Desa Kawal                                                         Guru SMA 1
     Tanjung Pinang                                                    Gunung Kijang
10   Bangunan Rumah           50,000,000 B              Tidak ada     NETI HERAWATI           Dinas Perkebunan
                                                                     Dinas Perkebunan -
     Desa Kawal
                                                                         Tembeling
     Tanjung Pinang                                                        Bintan
11   Bangunan Rumah           50,000,000 B              Tidak ada        SATRIDA              Dinas Perkebunan
     Desa Kawal                                                     Pegawai Kantor Camat
     Tanjung Pinang                                                    Gunung Kijang
12   Bangunan Rumah           65,000,000                Tidak ada                             Dinas Perkebunan
     Desa Tambelan
     Tanjung Pinang
13   Bangunan Rumah           65,000,000                Tidak ada
     Desa Tambelan
     Tanjung Pinang
14   Bangunan Rumah           65,000,000                Tidak ada                             Dinas Perkebunan
     Desa Tambelan
     Tanjung Pinang
15   Bangunan Rumah           65,000,000                Tidak ada                             Dinas Perkebunan
     Desa Tambelan
     Tanjung Pinang
16   Bangunan Rumah           65,000,000                Tidak ada                             Dinas Perkebunan
     Desa Tambelan
     Tanjung Pinang
17   Bangunan Rumah           65,000,000                Tidak ada                             Dinas Perkebunan
     Desa Tambelan
     Tanjung Pinang
18   Bangunan Kantor          45,000,000                Tidak ada                            Dinas Tanaman
                                                                                             Pangan
19 Bangunan Kantor BPP        45,000,000                Tidak ada                            Dinas Tanaman
                                                                                             Pangan
20 Bangunan Balai Pertemuan   65,000,000                Tidak ada                            Dinas Perkebunan
   Desa Kawal
   Tanjung Pinang
21 Bangunan Ruang Pertemuan   15,000,000                Tidak ada                            Dinas Tanaman
                                                                                             Pangan
22 Bangunan Rumah             45,000,000                Tidak ada                            Dinas Perkebunan
   Desa Barakit
   Tanjung Pinang
23 Bangunan Rumah             50,000,000                Tidak ada                            Dinas Perkebunan
   Desa Kawal
   Tanjung Pinang
      KENDARAAN BERMOTOR
1    Bus                      67,400,000                Tidak ada
     BM 1907 AP
2    Bus                      67,400,000                Tidak ada
                                                                                      36

            

                                                  HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO    NAMA ASSET / ALAMAT   NILAI         KONDISI       BUKTI           PENGGUNA      KETERANGAN
                                         B KB RB KEPEMILIKAN
     BM 7154 AP
3    Sepeda Motor            1,275,000 B               STNK       Dinas Pertanian      Dinas Tanaman
     BM 6341 AP                                                   Pemkab. Bintan           Pangan
4    Sepeda Motor            1,275,000                Tidak ada   Dinas Pertanian      Dinas Tanaman
     BM 6342 AP                                                   Pemkab. Bintan           Pangan
                                                                                    Belum diketahui
5    Sepeda Motor            1,275,000                Tidak ada   Dinas Pertanian
                                                                                    keadaannya
     BM 4855 AP                                                   Pemkab. Bintan
6    Sepeda Motor            1,275,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 4852 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
7    Sepeda Motor            1,275,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 4849 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
8    Sepeda Motor            1,275,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 4865 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
9    Sepeda Motor            1,275,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 4853 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
10   Sepeda Motor            1,275,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6169 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
11   Sepeda Motor            1,275,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6170 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
12   Sepeda Motor            1,275,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6171 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
13   Sepeda Motor            1,275,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6113 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
14   Sepeda Motor            2,990,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6872 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
15   Sepeda Motor            2,990,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6873 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
16   Sepeda Motor            2,990,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6874 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
17   Sepeda Motor            2,990,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6875 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
18   Sepeda Motor            1,275,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6171 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
19   Sepeda Motor            1,275,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6113 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
24   Sepeda Motor            2,990,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6876 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
25   Sepeda Motor            2,450,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 3504 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
26   Sepeda Motor            2,450,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 3503 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
27   Sepeda Motor            2,450,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 3499 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
28   Sepeda Motor            2,450,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 3502 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
29   Sepeda Motor            2,300,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 3507 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
30   Sepeda Motor            2,300,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 3864 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
31   Sepeda Motor            2,300,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 3865 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
32   Sepeda Motor            2,450,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 3806 AP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
33   Sepeda Motor            3,995,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6509 ER                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
34   Sepeda Motor            3,995,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6507 ER                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
35   Sepeda Motor            3,995,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6506 ER                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
36   Sepeda Motor            3,995,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6505 ER                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
37   Sepeda Motor            3,995,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6508 ER                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
38   Sepeda Motor            2,450,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6514 EP                                                   Pemkab. Bintan    keadaannya
39   Sepeda Motor            2,450,000                Tidak ada   Dinas Pertanian   Belum diketahui
                                                                                     37

            

                                                  HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO    NAMA ASSET / ALAMAT   NILAI         KONDISI       BUKTI           PENGGUNA     KETERANGAN
                                         B KB RB KEPEMILIKAN
     BM 6516 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
40   Sepeda Motor            2,450,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6517 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
41   Sepeda Motor            2,450,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6518 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
42   Sepeda Motor            2,450,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6519 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
43   Sepeda Motor            2,450,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6521 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
44   Sepeda Motor            2,450,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6522 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
45   Sepeda Motor            2,450,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6526 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
46   Sepeda Motor            2,450,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6532 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
47   Sepeda Motor            2,450,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6534 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
48   Sepeda Motor            2,450,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6535 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
49   Sepeda Motor            2,450,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6538 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
50   Sepeda Motor            2,450,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6539 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
51   Sepeda Motor            2,450,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6540 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
52   Sepeda Motor            2,450,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6541 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
53   Sepeda Motor            2,450,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6542 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
54   Sepeda Motor            2,450,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6544 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
55   Sepeda Motor            2,450,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6545 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
56   Sepeda Motor            2,450,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6554 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
57   Sepeda Motor            6,500,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6555 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
58   Sepeda Motor            6,500,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6515 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
59   Sepeda Motor            6,500,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6520 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
60   Sepeda Motor            6,500,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6523 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
61   Sepeda Motor            6,500,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6524 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
62   Sepeda Motor            6,500,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6525 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
63   Sepeda Motor            6,500,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6527 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
64   Sepeda Motor            6,500,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6528 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
65   Sepeda Motor            6,500,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6529 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
66   Sepeda Motor            6,500,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6530 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
67   Sepeda Motor            6,500,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6531 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
68   Sepeda Motor            6,500,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6533 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
69   Sepeda Motor            6,500,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6536 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
70   Sepeda Motor            6,500,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6537 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
71   Sepeda Motor            6,500,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6543 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
72   Sepeda Motor            6,500,000                 Tidak ada Dinas Pertanian   Belum diketahui
     BM 6546 EP                                                  Pemkab. Bintan    keadaannya
                                                                                             38

             

                                                        HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO     NAMA ASSET / ALAMAT       NILAI          KONDISI       BUKTI           PENGGUNA       KETERANGAN
                                               B KB RB KEPEMILIKAN
73   Sepeda Motor                  6,500,000                 Tidak ada Dinas Pertanian     Belum diketahui
     BM 6547 EP                                                        Pemkab. Bintan      keadaannya
74   Sepeda Motor                  6,500,000                 Tidak ada Dinas Pertanian     Belum diketahui
     BM 6548 EP                                                        Pemkab. Bintan      keadaannya
75   Sepeda Motor                  6,500,000                 Tidak ada Dinas Pertanian     Belum diketahui
     BM 6549 EP                                                        Pemkab. Bintan      keadaannya
76   Sepeda Motor                  6,500,000                 Tidak ada Dinas Pertanian     Belum diketahui
     BM 6550 EP                                                        Pemkab. Bintan      keadaannya
77   Sepeda Motor                  6,500,000                 Tidak ada Dinas Pertanian     Belum diketahui
     BM 6551 EP                                                        Pemkab. Bintan      keadaannya
78   Sepeda Motor                  1,319,000                 Tidak ada Dinas Pertanian     Belum diketahui
     BM 5764 AP                                                        Pemkab. Bintan      keadaannya
79   Sepeda Motor                  2,088,230                 Tidak ada Dinas Pertanian     Belum diketahui
     BM 6330 AP                                                        Pemkab. Bintan      keadaannya
        INVENTARIS LAINNYA
 1   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
 2   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
 3   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
 4   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
 5   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
 6   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
 7   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
 8   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
 9   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
10   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
11   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
12   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
13   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
14   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
15   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
16   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
17   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
18   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
19   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
20   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
21   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
22   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
23   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
24   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
25   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
26   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
27   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
28   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
29   Box Culvert                  42,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
30   Jbt Sei Tj Keling           215,750,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
31   Jbt Sei Telogok             235,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
32   Jbt Sei Sumpat              265,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
33   Jbt Sei Kelubi              270,000,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
34   Jbt Sei Angas               270,000,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
35   Box Culvert 10 - 45 cm      270,000,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
36   Box Culvert 45 - 75 cm      270,000,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
37   Box Culvert 75 - 120 cm     270,000,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
38   Jbt Sei Gesek               162,000,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
39   Jbt Sei Kawal               291,501,500   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
40   Jbt Sei kang Boi            298,000,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
41   Jalan Sp Sialan - Batu 46   750,000,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
42   Jln Penghubung               17,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
43   Jln Penghubung               17,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
44   Jln Penghubung               17,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
45   Jln Penghubung               17,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
46   Jln Penghubung               17,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
47   Jln Penghubung               17,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
48   Jln Penghubung               17,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
49   Jln Penghubung               17,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
50   Jln Penghubung               17,500,000   B            Tidak ada      Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
                                                                                                        39

              

                                                                 HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO      NAMA ASSET / ALAMAT              NILAI           KONDISI       BUKTI           PENGGUNA         KETERANGAN
                                                       B KB RB KEPEMILIKAN
 51    Jln Penghubung                     17,500,000   B              Tidak ada       Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
 52    Jln Penghubung                     17,500,000   B              Tidak ada       Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
 53    Jln Penghubung                     17,500,000   B              Tidak ada       Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
 54    Jln Penghubung                     24,750,000   B              Tidak ada       Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
 55    Jln Penghubung                     36,500,000   B              Tidak ada       Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
 56    Jln Penghubung                  1,500,000,000   B              Tidak ada       Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
 57    Jln Karimun - Maliako             450,000,000   B              Tidak ada       Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
 58    Jln Malang Rapat                1,250,000,000   B              Tidak ada       Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
 59    Jln Tj pinang Batu 10 Kijang    1,250,000,000   B              Tidak ada       Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
 60    Jln Tj Karimun - Tl Paku           45,000,000   B              Tidak ada       Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
 61    Tembok Penahan                     45,000,000   B              Tidak ada       Pemkab Bintan     Dinas Kimpraswil
 62   Jembatan                            50,000,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 63   Pengaman Tebing                    569,000,000                  Tidak ada                       Pulau Penyengat
 64   Bendungan                          145,200,000                  Tidak ada                       Tanjungpinang Timur
 65   Bendungan                           65,600,000                  Tidak ada                       Tanjungpinang Timur
 66   Bendungan                           62,000,000                  Tidak ada                       Bunguran
 67   Saluran pasangan                    62,000,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 68   Saluran pasangan                    62,000,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 69   Saluran Pembuang                    35,000,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 70   Saluran Pembuang                    35,000,000                  Tidak ada
 71   Saluran Pembuang                    35,000,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 72   Bangunan Suplysy                   163,000,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 73   Bangunan Pelengkap                  25,000,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 74   Bangunan Pelengkap                  25,000,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 75   Bangunan Pelengkap                  25,000,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 76   Bangunan Pelengkap                  25,000,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 77   Bangunan Pelengkap                  25,000,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 78   Bangunan Pelengkap                  25,000,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 79   Bangunan Pelengkap                  25,000,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 80   Bangunan Air                        42,500,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 81   Bangunan Air                        42,500,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 82   Bangunan Air                       114,500,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 83   Bangunan Air                       126,500,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 84   Pintu Air                          341,400,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 85   Bangunan Air                       252,000,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 86   Bangunan Sadap                      36,700,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 87   Bangunan Sadap                      36,700,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 88   Bangunan Sadap                      36,700,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 89   Bangunan Sadap                      36,700,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 90   Bangunan Sadap                      36,700,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 91   Bangunan Sadap                      36,700,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 92   Bangunan Gorong-gorong              19,500,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 93   Bangunan Gorong-gorong              19,500,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 94   Bangunan Gorong-gorong              39,000,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 95   Bangunan Gorong-gorong              39,000,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 96   Saluran Pembawa                     54,000,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 97   Saluran Pembawa                     54,000,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 98   Saluran Pembawa                     54,000,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
 99   Tanggul Penutup                     90,000,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
100   Tanggul Pengaman                   248,500,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
101   Tanggul Pengaman                 1,024,000,000                  Tidak ada                       Bintan Utara
                   TOTAL              27,653,593,730
                
                                                                                                    40

           

             LAPORAN PENDATAAN DAN PENGAWASAN ASSET PEMPROV. RIAU YANG DISERAHKAN KEPADA
                                             PEMPROV. KEPULAUAN RIAU
                             YANG BERADA DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
                                                          
                                                           HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO    NAMA ASSET / ALAMAT           NILAI         KONDISI        BUKTI           PENGGUNA            KETERANGAN
                                     (Rp)        B KB RB KEPEMILIKAN
 1                2                    3         4 5       6        7                 8                     9
               TANAH
 1 Tanah Perumahan                  127,400,000                 Tidak ada                            Dinas kehutanan
   Penuba Kepri
   Luas 392 M2
 2 Tanah Kantor                     550,000,000 B               Tidak ada                           Dinas Kehutanan
                                                                          Perumahan Dinas Kehutanan
   Ranai
   Luas 2000 M2                                                           Pemkab. Natuna
 3 Tanah Bangunan Ktr/Rmh         1,188,000,000 B               Tidak ada                           Dinas Perkebunan
                                                                          Perumahan Dinas Kehutanan
    Desa Ranai Kec. Bunguran
    Barat - Kab. Natuna                                                   Pemkab. Natuna
    Luas 2.640 M2
 4 Tanah Bangunan Ktr/Rmh         1,412,500,000                 Tidak ada                           Dinas Perkebunan
    Desa Tarempa Kec. Siantan
    Kab. Natuna
    Luas 4565 M2
 5 Tanah Bangunan Ktr/Rmh           789,250,000                 Tidak ada                           Dinas Perkebunan
    Desa Jemaja Kec. Jemaja
    Kab. Natuna
    Luas 4510 M2
 6 Tanah Bangunan Ktr/Rmh         1,412,500,000                 Tidak ada                           Dinas Perkebunan
    Desa Tarempa Kec. Siantan
    Kab. Natuna
    Luas 4565 M2
 7 Tanah Bangunan Ktr/Rmh           789,250,000                 Tidak ada                           Dinas Perkebunan
    Desa Jemaja Kec. Jemaja
    Kab. Natuna
    Luas 4510 M2
 8 Tanah Bangunan Ktr/Rmh         4,500,000,000                 Tidak ada                           Dinas Perkebunan
    Desa Jerenah Klarik Tengah
    Kab. Natuna
    Luas 10.000 M2
              BANGUNAN

1   Bangunan Kantor                 45,000,000       KB        Tidak ada                             Dinas Kehutanan
    Desa Tarempa
    Kab. Natuna
2   Bangunan Kantor                 45,000,000   B             Tidak ada                             Dinas Kehutanan
    Desa Jerenah
    Kab. Natuna
                                                                           Ex. Gudang Dinas        Bangunan Gudang
3   Bangunan Kantor/Gudang          45,000,000            RB   Tidak ada
                                                                           Perkebunan              Habis terbakar
                                                                                                   dan Tanahnya
    Desa Ranai                                                             Pemkab. Natuna
                                                                                                   merupakan milik
                                                                                                   warga yang
    Kab. Natuna
                                                                                                   dipinjamkan untuk
                                                                                                   Pembangunan
                                                                                                   Gudang tersebut
4   Bangunan Balai Pertemuan        35,000,000   B             Tidak ada   - Sjofianti Bustamam      Dinas Perkebunan
    Desa Ranai                                                             - Suhairi
    Kab. Natuna                                                            Staf Dinas Perkebunan
                                                                           Pemkab. Natuna
5   Bangunan Rumah Tempat           35,000,000   B             Tidak ada   Rumah Dinas Kehutanan     Dinas Kehutanan
    Tinggal - 50 M2
    Natuna
6   Bangunan Rumah                  35,000,000   B             Tidak ada   INDRA GUNAWAN, S.HUT     Dinas Perkebunan
    Desa Ranai - 70 M2                                                     Staf Dinas Perkebunan
    Kab. Natuna                                                            Pemkab. Natuna
7   Bangunan Rumah                  35,000,000   B             Tidak ada                            Dinas Perkebunan
    Desa Jemaja
    Kab. Natuna
8   Bangunan Rumah                  70,000,000       KB        Tidak ada                            Dinas Perkebunan
    Desa Tarempa
                                                                                           41

            

                                                  HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO    NAMA ASSET / ALAMAT   NILAI         KONDISI       BUKTI           PENGGUNA            KETERANGAN
                            (Rp)         B KB RB KEPEMILIKAN
     Kab. Natuna
9    Bangunan Rumah         70,000,000   B           Tidak ada                             Dinas Perkebunan
     Desa Jerenah
     Kab. Natuna
10   Bangunan Rumah         50,000,000   B           Tidak ada   HARTANA                   Dinas Perkebunan
     Desa Ranai - 50 M2                                          Staf Dinas Perkebunan
     Natuna                                                      Pemkab. Natuna
11   Bangunan Rumah         50,000,000   B           Tidak ada   OVET FAIRUZ, SP           Dinas Perkebunan
     Desa Ranai - 50 M2                                          Staf Dinas Perkebunan
     Natuna                                                      Pemkab. Natuna
12   Bangunan Rumah         50,000,000   B           Tidak ada   ENDANG PURWANTI, SP       Dinas Perkebunan
     Desa Ranai - 50 M2                                          Staf Dinas Perkebunan
     Natuna                                                      Pemkab. Natuna
13   Bangunan Rumah         50,000,000   B           Tidak ada   IWAN KURNIAWAN, SP        Dinas Perkebunan
     Desa Ranai - 50 M2                                          Staf Dinas Perkebunan
     Natuna                                                      Pemkab. Natuna
14   Bangunan Rumah         50,000,000         RB    Tidak Ada                             Dinas Perkebunan
     Desa Jemaja
     Natuna
15   Bangunan Rumah         50,000,000               Tidak ada                             Dinas Perkebunan
     Desa Jemaja
     Natuna
16   Bangunan Rumah         50,000,000               Tidak ada                             Dinas Perkebunan
     Desa Jemaja
     Natuna
17   Bangunan Rumah         50,000,000               Tidak ada                             Dinas Perkebunan
     Desa Jemaja
     Natuna
18   Bangunan Rumah         50,000,000   B           Tidak Ada   NUR AZHAR                 Dinas Perkebunan
     Desa Ranai                                                  Staf Dinas Perkebunan
     Natuna                                                      Pemkab. Natuna
19   Bangunan Rumah         50,000,000   B           Tidak Ada   Rumah Dinas Meteorologi   Dinas Perhubungan
     Desa Ranai - 70 M2
     Kab. Natuna
20   Bangunan Rumah         50,000,000   B           Tidak Ada   Rumah Dinas Meteorologi   Dinas Perhubungan
     Desa Ranai - 50 M2
     Kab. Natuna
21   Bangunan Rumah         50,000,000   B           Tidak Ada   Rumah Dinas Meteorologi   Dinas Perhubungan
     Desa Ranai - 50 M2
     Kab. Natuna
22   Bangunan Rumah         50,000,000   B           Tidak Ada   Rumah Dinas Meteorologi   Dinas Perhubungan
     Desa Ranai - 50 M2
     Kab. Natuna
23   Bangunan Rumah         50,000,000   B           Tidak Ada   Rumah Dinas Meteorologi   Dinas Perhubungan
     Desa Ranai - 50 M2
     Kab. Natuna
24   Bangunan Rumah         50,000,000               Tidak ada                             Dinas Perkebunan
     Desa Jemaja
     Kab. Natuna
25   Bangunan Rumah         50,000,000               Tidak ada                             Dinas Perkebunan
     Desa Jemaja
     Kab. Natuna
26   Bangunan Rumah         50,000,000               Tidak ada                             Dinas Perkebunan
     Desa Jemaja
     Kab. Natuna
27   Bangunan Rumah         50,000,000               Tidak ada                             Dinas Perkebunan
     Desa Jemaja
     Kab. Natuna
28   Bangunan Rumah         50,000,000               Tidak ada                             Dinas Perkebunan
     Desa Tarempa
     Kab. Natuna
29   Bangunan Rumah         50,000,000               Tidak ada                             Dinas Perkebunan
     Desa Tarempa
     Kab. Natuna
30   Bangunan Rumah         50,000,000               Tidak ada                             Dinas Perkebunan
     Desa Tarempa
     Kab. Natuna
31   Bangunan Rumah         50,000,000               Tidak ada                             Dinas Perkebunan
                                                                                                   42

             

                                                         HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO     NAMA ASSET / ALAMAT        NILAI          KONDISI       BUKTI           PENGGUNA              KETERANGAN
                                  (Rp)          B KB RB KEPEMILIKAN
     Desa Tarempa
     Kab. Natuna
32   Bangunan Rumah               50,000,000                Tidak ada                               Dinas Perkebunan
     Desa Tarempa
     Kab. Natuna
33   Bangunan Rumah               50,000,000                Tidak ada                               Dinas Perkebunan
     Desa Tarempa
     Kab. Natuna
34   Bangunan Rumah               50,000,000    B           Tidak ada                               Dinas Perkebunan
     Desa Jerenah
     Kab. Natuna
35   Bangunan Rumah               50,000,000    B           Tidak ada                               Dinas Perkebunan
     Desa Jerenah
     Kab. Natuna
36   Bangunan Rumah               50,000,000    B           Tidak ada                               Dinas Perkebunan
     Desa Jerenah
     Kab. Natuna
37   Bangunan Rumah               50,000,000    B           Tidak ada                               Dinas Perkebunan
     Desa Jerenah
     Kab. Natuna
38   Bangunan Rumah               50,000,000                Tidak ada                               Dinas Perkebunan
     Desa Jemaja
     Kab. Natuna
39   Dermaga 8 x 70 M2          3,500,000,000   B           Tidak Ada   Dinas Perhubungan
                                                                                                   Dinas Perhubungan
     Penagi                                                             Pemkab. Natuna
40   Dermaga 8 x 70 M2          6,750,000,000               Tidak ada
                                                                                                   Dinas Perhubungan
     Kuala Maras
41   Trestle 5 x 84 M2          1,750,000,000   B           Tidak Ada   Dinas Perhubungan
                                                                                                   Dinas Perhubungan
     Penagi                                                             Pemkab. Natuna
42   Trestle 6 x 200 M2         7,500,000,000               Tidak ada
                                                                                                   Dinas Perhubungan
     Kuala Maras
43   Talud 260 M2               1,300,000,000   B           Tidak Ada   Dinas Perhubungan
                                                                                                   Dinas Perhubungan
                                                                        Pemkab. Natuna
44   Jalan 2.040 M2             2,650,000,000   B           Tidak Ada   Dinas Perhubungan
                                                                                                   Dinas Perhubungan
                                                                        Pemkab. Natuna
45   Kantor + terminal 600 M2   3,000,000,000   B           Tidak Ada   Dinas Perhubungan
                                                                                                   Dinas Perhubungan
                                                                        Pemkab. Natuna
46   Lapangan Penumpukan        1,250,000,000   B           Tidak Ada   Dinas Perhubungan
                                                                                                   Dinas Perhubungan
     1.800 M2                                                           Pemkab. Natuna
47   Lapangan Parkir 3.400 M2   2,100,000,000   B           Tidak Ada   Dinas Perhubungan
                                                                                                   Dinas Perhubungan
                                                                        Pemkab. Natuna
48   Bangunan Rumah Genset        85,000,000    B           Tidak Ada   Dinas Perhubungan
                                                                                                   Dinas Perhubungan
                                                                        Pemkab. Natuna
49   Causeway 340 M2            2,500,000,000   B           Tidak Ada   Dinas Perhubungan
                                                                                                   Dinas Perhubungan
                                                                        Pemkab. Natuna
50   Gudang 600 M2              1,150,000,000   B           Tidak Ada   Dinas Perhubungan
                                                                                                   Dinas Perhubungan
                                                                        Pemkab. Natuna
51   Moring Dolphin              200,000,000    B           Tidak Ada   Dinas Perhubungan
                                                                                                   Dinas Perhubungan
                                                                        Pemkab. Natuna
52   Moring Dolphin              200,000,000    B           Tidak Ada   Dinas Perhubungan
                                                                                                   Dinas Perhubungan
                                                                        Pemkab. Natuna
53   Cat Walk                    175,000,000    B           Tidak Ada   Dinas Perhubungan
                                                                                                   Dinas Perhubungan
                                                                        Pemkab. Natuna
54   Genset + Instalasi          215,000,000    B           Tidak Ada   Dinas Perhubungan
                                                                                                   Dinas Perhubungan
                                                                        Pemkab. Natuna
55   Genset 35 KVA                85,000,000    B           Tidak Ada   Dinas Perhubungan
                                                                                                   Dinas Perhubungan
                                                                        Pemkab. Natuna
56   Lampu Jalan 20 ttk           60,000,000    B           Tidak Ada   Dinas Perhubungan
                                                                                                   Dinas Perhubungan
                                                                        Pemkab. Natuna
57 Bangunan Kantor +            3,000,000,000               Tidak ada                              Dinas Perkebunan
   Terminal
58 Bangunan Gudang              1,000,800,000               Tidak ada                              Dinas Perkebunan
59 Bangunan Balai Pertemuan        35,000,000               Tidak ada                              Dinas Perkebunan
      KENDARAAN BERMOTOR
1    Station Wagon               133,000,000    B             STNK      Operasional Rumah Tangga        Setda
     BM 1321 AP                                                         Sekda Pemkab. Natuna         Pemkab. Natuna
2    Mbl Pemadam Kebakaran       707,500,000    B             STNK      Satpol PP Pemkab. Natuna        Setda
                                                                                              43

             

                                                         HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO     NAMA ASSET / ALAMAT        NILAI          KONDISI       BUKTI           PENGGUNA        KETERANGAN
                                  (Rp)          B KB RB KEPEMILIKAN
     BM 8826 AP                                                                                Pemkab. Natuna
                 JALAN
1     Jln Ranai - Cemaga -      2,200,000,000   B           Tidak ada       Pemkab Natuna     Dinas Kimpraswil
      Sekunyam
2     Jln Ranai - Sekunyam -   18,500,000,000   B           Tidak ada       Pemkab Natuna     Dinas Kimpraswil
      Cemaga
3    Jl Trans SP I dan SP II               0    B           Tidak ada       Pemkab Natuna     Dinas Kimpraswil
        INVENTARIS LAINNYA
1    Bendungan                   228,000,000                Tidak ada       Jemaja - Natuna   Dinas Kimpraswil
2    Saluran Pasangan             64,000,000                Tidak ada       Jemaja - Natuna   Dinas Kimpraswil
3    Saluran Pasangan            228,000,000                Tidak ada       Jemaja - Natuna   Dinas Kimpraswil
4    Saluran Pasangan            558,000,000                Tidak ada       Jemaja - Natuna   Dinas Kimpraswil
5    Saluran Pasangan             64,000,000                Tidak ada       Jemaja - Natuna   Dinas Kimpraswil
6    Saluran Pasangan            228,000,000                Tidak ada       Jemaja - Natuna   Dinas Kimpraswil
7    Saluran Pasangan            558,000,000                Tidak ada       Jemaja - Natuna   Dinas Kimpraswil
8    Saluran Pembuang             35,000,000                Tidak ada       Jemaja - Natuna   Dinas Kimpraswil
9    Saluran Pembuang             15,000,000                Tidak ada       Jemaja - Natuna   Dinas Kimpraswil
10   Saluran Pembuang             15,000,000                Tidak ada       Jemaja - Natuna   Dinas Kimpraswil
11   Meubilair (SMK)                       -                Tidak ada       Pemkab Natuna     Dinas Pendidikan
                                                                                               Tidak diketahui
                                                                                               keberadaannya
12   Meubilair (SD)               75,000,000                Tidak ada       Pemkab Natuna     Dinas Pendidikan
                                                                                               Tidak diketahui
                                                                                               keberadaannya
13   Meubilair (TK Pembina)       60,000,000        KB      Tidak ada       Pemkab Natuna     Dinas Pendidikan
                                                                                               Tidak diketahui
                                                                                               keberadaannya
14   Meubilair (SMU Labur)        80,000,000                Tidak ada       Pemkab Natuna     Dinas Pendidikan
                                                                                               Tidak diketahui
                                                                                               keberadaannya
15   Meubilair (SLTP)             75,000,000                Tidak ada       Pemkab Natuna     Dinas Pendidikan
                                                                                               Tidak diketahui
                                                                                               keberadaannya
16   Meubilair (STM)              80,000,000                Tidak ada       Pemkab Natuna     Dinas Pendidikan
                                                                                               Tidak diketahui
                                                                                               keberadaannya
17   Meubilair (Asrama)           45,000,000                Tidak ada       Pemkab Natuna     Dinas Pendidikan
                                                                                               Tidak diketahui
                                                                                               keberadaannya
18   Peralatan Praktek (SMK)      92,000,000                Tidak ada       Pemkab Natuna     Dinas Pendidikan
                                                                                               Tidak diketahui
                                                                                               keberadaannya
19   Dudukan Tiang Bendera          2,400,000               Tidak ada       Pemkab Natuna     Dinas Pendidikan
                                                                                               Tidak diketahui
                                                                                               keberadaannya
20   Filing Cabinet 4 laci        65,000,000                Tidak ada       Pemkab Natuna     Dinas Pendidikan
                                                                                               Tidak diketahui
                                                                                               keberadaannya
21   Lemari uk. Rendah              1,500,000               Tidak ada       Pemkab Natuna     Dinas Pendidikan
                                                                                               Tidak diketahui
                                                                                               keberadaannya
22   Lemari Buku Kaca             18,250,000                Tidak ada       Pemkab Natuna     Dinas Pendidikan
                                                                                               Tidak diketahui
                                                                                               keberadaannya
23   Kursi Pimpinan               12,250,000        KB      Tidak ada       Pemkab Natuna     Dinas Pendidikan
24   Kursi Hadap                   1,800,000                Tidak ada       Pemkab Natuna     Dinas Pendidikan
                                                                                               Tidak diketahui
                                                                                               keberadaannya
25   Meja Tulis Biro                2,360,000               Tidak ada       Pemkab Natuna     Dinas Pendidikan
                                                                                               Tidak diketahui
                                                                                               keberadaannya
26   Kursi Tamu                   21,400,000        KB      Tidak ada       Pemkab Natuna     Dinas Pendidikan
27   Papan tulis Uk. Kecil           240,000                Tidak ada       Pemkab Natuna     Dinas Pendidikan
                                                                                               Tidak diketahui
                                                                                               keberadaannya
                                                                                         44

             

                                                    HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO     NAMA ASSET / ALAMAT   NILAI          KONDISI       BUKTI           PENGGUNA        KETERANGAN
                             (Rp)          B KB RB KEPEMILIKAN
28   Kaca Hias                  190,000                  Tidak ada       Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                          Tidak diketahui
                                                                                          keberadaannya
29   Tempat Sampah             4,025,000       KB       Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
30   Papan Data                2,765,000       KB       Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
31   Lemari Buku Kayu          3,960,000                Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                          Tidak diketahui
                                                                                          keberadaannya
32   Kursi Guru               17,280,000       KB       Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
33   Meja Tulis 1/2 Biro      64,130,000                Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                          Tidak diketahui
                                                                                          keberadaannya
34   Papan Pengumuman           950,700                 Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                          Tidak diketahui
                                                                                          keberadaannya
35   Kursi Sidang             26,000,000   B            Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
36   Meja Sidang              21,000,000   B            Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
37   Papan Tulis Dorong        6,160,000                Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                          Tidak diketahui
                                                                                          keberadaannya
38   Meja Mesin Tik            1,700,000                Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                          Tidak diketahui
                                                                                          keberadaannya
39   Lemari Serba Guna        99,750,000                Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                          Tidak diketahui
                                                                                          keberadaannya
40   Kursi Staf               12,740,000                Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                          Tidak diketahui
                                                                                          keberadaannya
41   Rak Majalah               3,750,000                Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                          Tidak diketahui
                                                                                          keberadaannya
42   Rak Serba Guna            7,761,600                Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                          Tidak diketahui
                                                                                          keberadaannya
43   Lemari Gantung            3,410,000                Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                          Tidak diketahui
                                                                                          keberadaannya
44   Kursi Siswa              88,920,000                Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                          Tidak diketahui
                                                                                          keberadaannya
45   Meja Siswa               97,020,000                Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                          Tidak diketahui
                                                                                          keberadaannya
46   Tempat Kapur               600,000                 Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                          Tidak diketahui
                                                                                          keberadaannya
47   Papan Tulis Lipat        10,500,000   B            Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
48   Meja Komputer             2,484,000   B            Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
49   Stool                   164,304,000                Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                          Tidak diketahui
                                                                                          keberadaannya
50   Meja Gambar              36,360,000   B            Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
51   Kursi Gambar             28,080,000   B            Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
52   Meja Guru                10,300,000                Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                          Tidak diketahui
                                                                                          keberadaannya
53   Lemari Arsip             21,600,000   B            Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
54   Papan Tulis Biasa           650,000                Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                          Tidak diketahui
                                                                                          keberadaannya
55   Lemari Makan              3,100,000                Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                          Tidak diketahui
                                                                                          keberadaannya
56   Lemari Pakaian            2,600,000                Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                          Tidak diketahui
                                                                                          keberadaannya
57   Lemari Katalog            3,500,000                Tidak ada        Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                            45

             

                                                         HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO     NAMA ASSET / ALAMAT        NILAI          KONDISI       BUKTI           PENGGUNA      KETERANGAN
                                  (Rp)          B KB RB KEPEMILIKAN
                                                                                             Tidak diketahui
                                                                                             keberadaannya
58   Meja Baca                    55,800,000                Tidak ada       Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                             Tidak diketahui
                                                                                             keberadaannya
59   Meja Counter                   4,280,000               Tidak ada       Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                             Tidak diketahui
                                                                                             keberadaannya
60   Papan Lunak                    2,400,000               Tidak ada       Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                             Tidak diketahui
                                                                                             keberadaannya
61   Rak Buku                     14,784,000                Tidak ada       Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                             Tidak diketahui
                                                                                             keberadaannya
62   Rak Koran                      1,479,200               Tidak ada       Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                             Tidak diketahui
                                                                                             keberadaannya
63   Rak Tas                        5,000,000               Tidak ada       Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                             Tidak diketahui
                                                                                             keberadaannya
64   Tempat Tidur Single            3,400,000               Tidak ada       Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                             Tidak diketahui
                                                                                             keberadaannya
65   Tempat Tidur Double            2,850,000               Tidak ada       Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                             Tidak diketahui
                                                                                             keberadaannya
66   Meja Makan + Kursi             3,100,000               Tidak ada       Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                             Tidak diketahui
                                                                                             keberadaannya
67   Meja Kerja Bangku            79,500,000                Tidak ada       Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                             Tidak diketahui
                                                                                             keberadaannya
68   Meja Las Potong              11,940,000                Tidak ada       Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                             Tidak diketahui
                                                                                             keberadaannya
69   Meja Kerja Serba Guna        49,000,000                Tidak ada       Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                             Tidak diketahui
                                                                                             keberadaannya
70   Locker                        3,000,000    B           Tidak ada       Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
71   Meja Solder                  11,940,000    B           Tidak ada       Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
72   Balai-balai Peranginan        9,000,000                Tidak ada       Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                             Tidak diketahui
                                                                                             keberadaannya
73   Tempat Tidur Bertingkat      21,600,000                Tidak ada       Pemkab Natuna   Dinas Pendidikan
                                                                                             Tidak diketahui
                                                                                             keberadaannya
                 TOTAL         76,330,063,500
             
                                                                                                            46

             

                LAPORAN PENDATAAN DAN PENGAWASAN ASSET PEMPROV. RIAU YANG DISERAHKAN KEPADA
                                                 PEMPROV. KEPULAUAN RIAU
                                YANG BERADA DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
                                                              
                                                               HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO      NAMA ASSET / ALAMAT              NILAI         KONDISI        BUKTI                                    KETERANGAN
                                                                                       PENGGUNA
                                                     B KB RB KEPEMILIKAN
1                    2                     3         4   5     6        7                    8                        9
                  TANAH
1    Tanah perumahan                    110,955,000                 Tidak ada
                                                                                                            Ex. Dinas Kehutanan
     pulau Kasu
     Luas 443,82 M2                                                                                            Pemkab. Kepri
2    Tanah perumahan                    607,750,000     KB          Tidak ada
                                                                               Pegawai Dinas Kehutanan Ex. Dinas Kehutanan
     Tanjung Balai Karimun
     Luas 935 M2                                                                                            Pemkab. Kepri
     Jl Kartini No 19
     Belakang Kediaman Bupati
     Karimun
3    Tanah perumahan                    204,750,000     KB          Tidak ada
                                                                               Pegawai Dinas Kehutanan Ex. Dinas Kehutanan
     Tanjung Balai Karimun
     Luas 315 M2                                                                                               Pemkab. Kepri
     Jl Kartini 18
     Belakang Kediaman Bupati
     Karimun
4    Tanah perumahan                     13,321,000     KB          Tidak ada  Sdr. Yusuf
                                                                                                            Ex. Dinas Kehutanan
     Tanjung Batu                                                             Pegawai Dinas Kehutanan
     Luas 38,06 M2                                                            Pemkab. Karimun                  Pemkab. Kepri
     Jl Jenderal Sudirman Kel Tg.
     Batu
     Kota no. 135 RT1 RW2
5    Tanah Bangunan Ktr/Rmh           1,418,850,000 B               Tidak ada Dinas Pertanian               Ex. Dinas
     Desa Tg.Batu Kundur                                                      Pemkab. Karimun               Perkebunan
     Kab.Karimun                                                              Cabang Kundur                    Pemkab. Kepri
     Luas 3.153 M2
     Jl Sunaryo Batu 4 kel Tg Batu
     Barat
6    Tanah Bangunan Ktr/Rmh           1,576,500,000     KB          Tidak ada  Sdr. Ridwan
                                                                                                            Ex. Dinas Kehutanan
     Desa Tg.Batu Kec.Kundur                                                   Pegawai Dinas Kehutanan
     Kab. Karimun                                                             Pemkab. Karimun                  Pemkab. Kepri
     Jl Jend Sudirman kel Tg. Batu
                                                                              Cabang Kundur
     Kota
     No. 136 RT1 RW 2
7    Tanah Kosong                       225,000,000 B               Tidak ada
                                                                               Di atas tanah berdiri 1 unit Ex. Dinas Kehutanan
     Moro
                                                                              Rumah Dinas Kehutanan
     Luas 1.000 M2                                                                                             Pemkab. Kepri
                                                                              dengan kondisi rusak dan
     Desa Keban
                                                                              dibangun Lapangan Bola Voli
     Jl Jend Sudirman No. 12 kel
                                                                              oleh masyarakat
     Moro
                BANGUNAN
1    Bangunan Rumah                      70,000,000     KB          Tidak ada  Sdr. Yuniar                  Ex. Dinas
     Tempat Tinggal                                                           Staf Dinas Pertanian          Perkebunan
     Desa Tg. Batu Kundur                                                      Pemkab. Karimun              Pemkab. Kepri
     Kab. Karimun                                                             Cabang Tg. Batu
     Luas 50 M2
2    Bangunan Rumah                      50,000,000 B               Tidak ada  Sdr. Sumar                   Ex. Dinas
     Tempat Tinggal                                                            Kepala Dinas Pertanian       Perkebunan
     Desa Tg. Batu Kundur                                                      Pemkab. Karimun              Pemkab. Kepri
     Kab. Karimun                                                             Cabang Tg. Batu
     Luas 70 M2
3    Bangunan Rumah                      50,000,000     KB          Tidak ada  Sdr. Edi Siswanto            Ex. Dinas
     Tempat Tinggal                                                            Staf Dinas Pertanian         Perkebunan
     Desa Tg. Batu Kundur                                                      Pemkab. Karimun              Pemkab. Kepri
     Kab. Karimun                                                             Cabang Tg. Batu
     Luas 50 M2
4    Bangunan Rumah                      50,000,000     KB          Tidak ada  Sdr. Razali                  Ex. Dinas
     Tempat Tinggal                                                            Staf Dinas Pertanian         Perkebunan
     Desa Tg. Batu Kundur                                                      Pemkab. Karimun              Pemkab. Kepri
     Kab. Karimun                                                             Cabang Tg. Batu
     Luas 50 M2
5    Bangunan Balai Pertemuan            60,000,000 B               Tidak ada  Kantor Dinas Pertanian       Ex. Dinas
     Desa Tg. Batu Kundur                                                      Pemkab. Karimun              Perkebunan
                                                                                                      47

             

                                                           HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO     NAMA ASSET / ALAMAT          NILAI          KONDISI        BUKTI                                 KETERANGAN
                                                                                 PENGGUNA
                                                  B KB RB KEPEMILIKAN
  Kab. Karimun                                                            Cabang Tg. Batu             Pemkab. Kepri
  Jl Sunaryo No. 4
  Luas 100 M2
6 Bangunan Sejarah Lainnya                   0        KB        Tidak ada   Pemerintah kab. Karimun
                                                                                                      Ex. Dinas Pariwisata
  ( Balai Adat )
  Jalan Pemuda Tg. Batu                                                                               Pemkab. Kepri
               JALAN
       Jl. Tanjung Karimun -                                                                          Tanjung Balai
1                                 7,500,000,000                 Tidak ada
             (Pungkak)                                                                                Karimun
                                                                                                      Tanjung Balai
2        Jl. Pungkak - Plambun    3,250,000,000                 Tidak ada
                                                                                                      Karimun
                                                                                                      Tanjung Balai
3        Jl. Pungkak - Plambun    3,250,000,000                 Tidak ada
                                                                                                      Karimun
      KENDARAAN BERMOTOR
1 Station Wagon                    133,000,000    B             Tidak ada   Kepala Bappeda            Tg. Balai Karimun
  BM 1323 AP mutasi BP 26 K
                                                                            Kab. Karimun
  Mitsubishi Kuda
  MHMVA1WPR-YK006161
  4G18-0876319831641 D
  Besi 2000
2 Sepeda Motor                       3,000,000             RB   Tidak ada   Dinas Pendapatan          Ex. Dinas
  Honda Cup                                                                 Pemkab. Karimun           Pendapatan
  PP11-56033                                                                cabang Tg. Batu           Pemkab. Kepri
  C70-4257591                                                                                         cabang Karimun
  Besi                                                                                                 Kondisi barang
  1987                                                                                                sudah hancur
3 Sepeda Motor                         850,000                  Tidak ada                             Ex. Dinas
  Honda CG                                                                                            Pendapatan
  NN043-232.54                                                                                        Pemkab. Kepri
  CG110OE-1078584                                                                                     cabang Karimun
  Besi                                                                                                 Kondisi barang
  1979                                                                                                sudah hancur
4 Sepeda Motor                       3,143,000        KB        Tidak ada   Sdr. Sofyan               Ex. Dinas
  BM 6515 EP                                                                Staf Dinas Pendapatan     Pendapatan
  Honda CG                                                                  Pemkab. Karimun            Pemkab. Kepri
  Besi 1992                                                                                           cabang Karimun
                                                                                                      Ex. Dinas
5 Sepeda Motor                               0        KB        Tidak ada   Dinas Pendapatan
                                                                                                      Pendapatan
                                                                                                      Pemkab. Kepri
                                                                            Pemkab. Karimun
                                                                                                      cabang Karimun
                                                                            cabang Tg. Batu           Sdr. Sofyan
              PERALATAN
1    Mesin Tik                         750,000                  Tidak ada                             Dinas Pendapatan
2    Mesin Tik                         800,000                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
3    Mesin Tik                         700,000                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
4    Mesin Tik 13                      750,000                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
5    Mesin Tik 13                    3,500,000                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
6    Mesin Tik 27                    5,000,000                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
7    Lemari Arsip                      200,000                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
8    Lemari Arsip                      250,000                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
9    Lemari Arsip                      250,000                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
10   Lemari Arsip                      250,000                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
11   Lemari Arsip                      250,000                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
12   Lemari Buku / Rak Arsip         2,000,000                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
13   Lemari Besi                     3,000,000                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
14   Brandkas                          350,000                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
15   Jam Dinding                         7,500                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
16   Papan Daftar Relisasi               1,500                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
17   Meja Tulis                        350,000                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
18   Meja Tulis                        350,000                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
19   Meja Biro ( Pimpinan )          1,800,000                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
20   Meja 1/2 Biro ( Karyawan )      1,800,000                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
21   Filling Cabinet                   850,000                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
22   Filling Cabinet                   850,000                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
23   Filling Cabinet 4 Laci          1,000,000                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
24   Kursi Pegawai                     350,000                  Tidak ada                             Kec Tanjung Batu
                                                                                     48

             

                                                    HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO     NAMA ASSET / ALAMAT    NILAI         KONDISI        BUKTI                       KETERANGAN
                                                                          PENGGUNA
                                           B KB RB KEPEMILIKAN
25   Kursi Pegawai               450,000                 Tidak ada                   Kec Tanjung Batu
26   Kursi Pegawai               350,000                 Tidak ada                   Kec Tanjung Batu
27   Kursi Tamu / Sice         1,500,000                 Tidak ada                   Kec Tanjung Batu
28   Kursi Putar Karyawan      1,000,000                 Tidak ada                   Kec Tanjung Batu
29   Kursi Putar Pimpinan      1,700,000                 Tidak ada                   Kec Tanjung Batu
30   Telepon                     150,000                 Tidak ada                   Kec Tanjung Batu
31   Telepon                     150,000                 Tidak ada                   Kec Tanjung Batu
32   Calculator 12 Digit         250,000                 Tidak ada                   Kec Tanjung Batu
33   Plang Kantor              1,800,000                 Tidak ada                   Kec Tanjung Batu
34   Kipas Angin Tegak           450,000                 Tidak ada                   Kec Tanjung Batu
35   CPU                       6,150,000                 Tidak ada                   Dinas Pendapatan
36   Monitor                                             Tidak ada                   Tg Balai Karimun
37   Printer                                             Tidak ada                   Tg Balai Karimun
38   Keyboard                                            Tidak ada                   Tg Balai Karimun
39   Meja Pimpinan                                       Tidak ada                   Tg Balai Karimun
40   Kursi Pimpinan              450,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
41   Lemari Arsip                650,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
42   Zice                      1,250,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
43   Filling Cabinet             600,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
44   Kursi Karyawan              300,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
45   Jam Dinding                  15,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
46   Kipas Angin                  75,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
47   Gambar Presiden/Wakil        25,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
48   Lambang Garuda               50,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
49   Stabilizer                  125,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
50   Kursi Pimpinan              250,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
51   Kursi Pimpinan              250,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
52   Meja Komputer               150,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
53   Mesin Tik                 1,200,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
54   Mesin Tik                 1,200,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
55   Mesin Tik                 1,200,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
56   Mesin Tik                 1,200,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
57   Mesin Tik                 1,200,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
58   Mesin Tik                 2,500,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
59   Mesin Tik                 2,500,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
60   Almari Arsip              1,250,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
61   Almari Arsip              1,250,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
62   Almari Arsip              1,250,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
63   Almari Arsip              1,250,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
64   Almari Besi               6,000,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
65   Meja Tulis                  150,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
66   Meja Tulis                  150,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
67   Meja Tulis                  150,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
68   Meja Tulis                  150,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
69   Meja Pimpinan             3,600,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
70   Meja Karyawan             6,000,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
71   Kursi Karyawan              150,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
72   Kursi Karyawan              350,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
73   Kursi Karyawan              350,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
74   Kursi Karyawan              350,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
75   Kursi Karyawan            2,500,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
76   Kursi Pimpinan            1,700,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
77   Filling Cabinet             800,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
78   Filling Cabinet           4,000,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
79   Calculator                  250,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
80   Plang Kantor              1,800,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
81   AC Split                  5,932,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
82   Server                   65,000,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
83   Work Station (Monitor)   60,000,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
84   Console Terminal          8,000,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
85   Printer                   5,000,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
86   Validasi Printer          9,000,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
87   Multi Port Controler     13,000,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
88   UPS                      30,000,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
89   Faxsimile                 5,000,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
90   Kipas Angin Gantung         500,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
                                                                                      49

           

                                                     HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO   NAMA ASSET / ALAMAT      NILAI          KONDISI        BUKTI                       KETERANGAN
                                                                           PENGGUNA
                                            B KB RB KEPEMILIKAN
91 Meubeler (SD 002)           75,000,000                 Tidak ada                   Tg Balai Karimun
              TOTAL        18,941,550,000
          
                                                                                                          50

            

             LAPORAN PENDATAAN DAN PENGAWASAN ASSET PEMPROV. RIAU YANG DISERAHKAN KEPADA
                                             PEMPROV. KEPULAUAN RIAU
                              YANG BERADA DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
                                                           
                                                            HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO NAMA ASSET / ALAMAT              NILAI           KONDISI         BUKTI            PENGGUNA              KETERANGAN
                                                  B KB RB KEPEMILIKAN
 1               2                     3          4   5    6          7                   8                        9
              TANAH
 1 Tanah Kantor RPH                   125,000,000                 tidak ada
                                                                                                         ex. Dinas Kehutanan
   Rejai - Kec. Senayang
   Daik Lingga                                                                                              Pemkab. Kepri
   Luas : 500 M2
 2 Tanah Kantor RPH                    88,200,000                 tidak ada
                                                                                                         ex. Dinas Kehutanan
   Penuba
   Kab. Lingga                                                                                              Pemkab. Kepri
   Luas : 392 M2
 3 Tanah Bangunan Ktr/Rmh             240,000,000 B               tidak ada  Puskesmas Desa Kampung            ex. Dinas
   Desa Kep. Lanjutan                                                                 Lanjutan                Perkebunan
   Kec. Dabo - Kab. Lingga                                                                                  Pemkab. Kepri
   Luas 1600 M2
 4 Tanah Kebun Entrys               6,000,000,000                 tidak ada                                    ex. Dinas
   Desa Brindat KM.5                                                                                          Perkebunan
   Kec. Singkep - Kab. Lingga                                                                               Pemkab. Kepri
   Luas 40.000 M2
 5 Tanah Kebun Entrys               1,500,000,000                 tidak ada                                    ex. Dinas
   Desa Kuala Raya                                                                                            Perkebunan
   Kab. Lingga                                                                                              Pemkab. Kepri
   Luas 10.000 M2
 6 Tanah Lapangan Parkir              510,000,000 B               tidak ada    Dinas Perhubungan Kab.          ex. Dinas
   Sungai Tenam Kab. Lingga                                                            Lingga                Perhubungan
   Luas 3.400 M2                                                                                            Pemkab. Kepri
   Tanah Urugan Sungai
 7                                  3,300,000,000 B               tidak ada    Dinas Perhubungan Kab.          ex. Dinas
   Tenam
                                                                                       Lingga                Perhubungan
   Kab. Lingga
   Luas 22.000 M2                                                                                           Pemkab. Kepri
           BANGUNAN
 1 Bangunan Kantor                     65,000,000                 tidak ada
                                                                                                         ex. Dinas Kehutanan
   Rejai - Kec. Senayang
   Kab. Lingga                                                                                              Pemkab. Kepri
   Luas 70 M2
 2 Bangunan Kantor RPH                 65,000,000                 tidak ada
                                                                                                         ex. Dinas Kehutanan
   Penuba - Kec. Lingga
   Kab. Lingga                                                                                              Pemkab. Kepri
   Luas 70 M2
 3 Bangunan Puskesmas                  95,000,000 B               tidak ada                                    ex. Dinas
                                                                            Puskesmas Desa Kuala Raya
   Desa Kuala Raya                                                                                            Perkebunan
   Kab. Lingga                                                                Dabo Singkep Kab. Lingga      Pemkab. Kepri
 4 Bangunan Rumah                      70,000,000                 tidak ada
                                                                                                         ex. Dinas Kehutanan
   Jl. Tagsi
   Kab. Lingga                                                                                              Pemkab. Kepri
   Luas 70 M2
 5 Bangunan Rumah                      70,000,000                 tidak ada
                                                                                                         ex. Dinas Kehutanan
   Rejai - Kec. Senayang
   Kab. Lingga                                                                                              Pemkab. Kepri
   Luas 70 M2
 6 Bangunan Rumah                      70,000,000                 tidak ada
                                                                                                         ex. Dinas Kehutanan
   Penuba - Kec. Lingga
   Kab. Lingga                                                                                              Pemkab. Kepri
   Luas 70 M2
 7 Bangunan Rumah                      70,000,000                 tidak ada
                                                                                                         ex. Dinas Kehutanan
   Dabo Singkep
   Kab. Lingga                                                                                              Pemkab. Kepri
   Luas 50 M2
 8 Replika Istana Damnah              249,550,000 B               tidak ada Dinas Pariwisata Kab. Lingga ex. Dinas Pariwisata
   Kab. Lingga                                                                                              Pemkab. Kepri
                                                                               Dinas Perhubungan Kab.          ex. Dinas
 9 Dermaga 8 x 70 M2                2,750,000,000                 tidak ada
                                                                                       Lingga                 Perkebunan
    Sungai tenam                                  B                                                          Pemkab. Kepri
                                                                            Dinas Perhubungan Kab.             ex. Dinas
10 Genset 35 KVA                      225,000,000         RB      tidak ada
                                                                            Lingga                            Perkebunan
                                                                                                      51

             

                                                             HASIL PENDATAAN DI LAPANGAN
NO    NAMA ASSET / ALAMAT           NILAI            KONDISI        BUKTI          PENGGUNA             KETERANGAN
                                                    B KB RB KEPEMILIKAN
                                                                                                         Pemkab. Kepri
                                                                             Dinas Perhubungan Kab.        ex. Dinas
11   Bangunan Genset 42 M2           125,000,000 B               tidak ada
                                                                             Lingga                       Perkebunan
                                                                                                         Pemkab. Kepri
                                                                             Dinas Perhubungan Kab.        ex. Dinas
12    Talud 300 M'                  2,100,000,000 B              tidak ada
                                                                             Lingga                       Perkebunan
                                                                                                         Pemkab. Kepri
                                                                             Dinas Perhubungan Kab.        ex. Dinas
13 Cut and Fill 17.864 M3           1,650,000,000 B              tidak ada
                                                                             Lingga                       Perkebunan
                                                                                                         Pemkab. Kepri
     Bangunan Kantor Desa
14                                   115,000,000                 tidak ada                            Dinas Perkebunan
     Tambelan Keca Lingga
     Tanah Jembatan Timbang
15                                  3,911,250,000                tidak ada                            Dinas Perhubungan
     Tanjungpinang, L 2.235 M2
16   Tanah kantor 150 M2             150,000,000                 tidak ada                            Dinas Perhubungan
       INVENTARIS LAINNYA
1    Mesin Tik 13"                        450,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga            Kecamatan
2    Mesin Tik 13"                        450,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
3    Mesin Tik 13"                      1,750,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
4    Mesin Tik 13"                      1,750,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
5    Mesin Tik 13"                      1,750,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
6    Mesin Tik                          1,070,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
7    Mesin Tik                            350,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
8    Mesin Tik                            350,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
9    Mesin Tik 27"                      5,000,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
10   Mesin Tik 27"                      5,000,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
11   Calculator                            65,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
12   Calculator                            75,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
13   Calculator                           250,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
14   Lemari Arsip                         450,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
15   Lemari Arsip                         120,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
16   Lemari Arsip                          75,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
17   Lemari Arsip                          75,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
18   Lemari Arsip                         720,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
19   Lemari Arsip                       6,000,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
20   Lemari Buku                        2,000,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
21   Filling Cabinet                      400,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
22   Filling Cabinet                      475,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
23   Filling Cabinet                      605,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
24   Meja Tulis                            50,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
25   Meja Tulis                            40,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
26   Meja Tulis                            40,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
27   Meja Tulis                           400,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
28   Kursi Pegawai                        200,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
29   Kursi Pegawai                         90,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
30   Brandkas                             250,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
31   Jam Dinding                           35,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
32   Telepon                               35,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
33   Kipas Angin                          300,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
34   Gbr. Presiden/Wk. Presiden            15,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
35   Meja Tulis                           640,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
36   Kursi Putar                          640,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
37   Kursi Putar                        2,400,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
38   Kursi Tamu                         1,500,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
39   Plang Kantor                       1,800,000          RB    tidak ada         Pemkab Lingga           Dabo Singkep
40   Kipas Angin Gantung                  500,000          RB    tidak a